Jakarta (PWI News) - Hasil dari serangkaian demokrasi harus berasaskan keterwakilan semua kepentingan dan potensi rakyat, sekalipun faktor keterwakilan tersebut dipilih melalui pemilihan umum maupun ada penunjukkan langsung, demikian pendapat para nara sumber Suara Demokrasi PWI di Jakarta, Kamis.

"Asas keterwakilan ini, sekalipun ada penunjukkan yang bukan dari pemilihan umum, harus dimungkinkan guna memberikan keadilan akses kepada kelompok masyarakat dapat bersuara di parlemen maupun pemerintahan," kata pengamat sosial, politik, pertahanan dan keamanan (sospol dan hankam), Letjen Purnawirawan Kiki Syahnakri.

Dalam acara Suara Demokrasi bertajuk "Mencari Pemimpin Alternatif, Sebuah Keniscayaan Untuk Indonesia" di Ruang Publik Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) itu, Kiki yang mantan Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Wakasad) mengemukakan: "Asas keterwakilan atas penunjukkan ini jangan semata-mata dianggap mendukung Orde Baru, karena pernah diterapkan masa itu. Namun, kita harus melihatnya sebagai keadilan bagi seluruh kepentingan dan potensi bangsa."

Sementara itu, D.H. Assegaff selaku wartawan senior dan pakar komunikasi menyatakan, pernah menikmati profesinya selaku wartawan yang mendengarkan percakapan Bung Karno (Soekarno) dan Bung Hatta saat menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI pertama.

"Bung Karno dan Bung Hatta saat itu berunding menunjuk sejumlah menterinnya, antara lain berdasarkan keterwakilan profesional dan suku bangsa yang ada di tengah rakyatnya. Mereka juga membagi tugas sejumlah menteri atas dasar keterwakilan partai politik," ujar salah seorang anggota Dewan Redaksi Media Grup tersebut.

Dalam forum yang sama, Ray Rangkuti dari Lingkar Madani menegaskan pula, kemampuan menerapkan asas keterwakilan tersebut merupakan salah satu ciri kepemimpinan dan negarawan dari pucuk pimpinan di negeri seperti Indonesia.

"Hanya saja, sayangnya saat ini yang terjadi di negeri ini justru elit menentukan arah demokrasi, padahal harusnya rakyatlah yang menentukan kebijakan kalangan elit dalam melaksanakan dmokrasi," katanya menambahkan.

Dalam diskusi yang disiarkan langsung oleh Pro-4 FM Radio Republik Indonesia (RRI) tersebut dipandu oleh Djoko Saksono (Ketua Bidang Radio PWI Pusat) dan Awanda Erna (penyiar RRI), yang mengetengahkan nara sumber Kiki Syahnakri, Ray Rangkuti dan Umar Bakri. (*)