Nairobi (ANTARA News/Reuters) - Pemerintah Eritrea telah menangkap sebanyak 54 wartawan dalam tindakan keras terhadap media di negara dekat Laut Merah itu, demikian laporan lembaga pengawas pers "Reporters Without Borders/Reporters Sans Frontiers" (RSF).

Lembaga yang bermarkas di Paris itu juga minta Uni Eropa (UE) untuk tidak menyerahkan bantuan senilai 122 juta euro kepada Eritrea, karena dinilai akan memperburuk keadaan tawanan politik.

"Pemerintah pada 22 Februari 2009 telah memerintahkan serangan terhadap Radio Bana, stasiun kecil di pusat ibukota yang menonjolkan program pendidikan dengan dukungan kementerian pendidikan. Seluruh stafnya sekitar 50 wartawan telah ditangkap," kata RSF.

Pemerintah Eritrea secara rutin membantah pernyataan oleh kelompok hak asasi manusia asing, menuduh mereka bekerja untuk dinas intelijen asing guna meruntuhkan pemerintah Presiden Isaias Afwerki.

"Sekali lagi, EU akan bersiap untuk mendukung rezim Eritrea ketika negara itu menunjukkan tidak ada kemajuan dalam menghormati kebebasan, sungguh bertentangan," jelas RSF.

Badan pengawas media itu mengatakan beberapa dari wartawan tersebut telah dibebaskan tanpa menyebutkan secara khusus berapa banyak. Badan tersebut tidak mengatakan di mana mereka menerima informasi mengenai penangkapan itu dan tidak ada konfirmasi independen tersedia.

RSF menilai, pemerintah Eritrea telah menangkap empat wartawan lain dalam insiden lainnya. "Tidak diketahui di mana mereka ditahan."

Organisasi itu telah mendaftar Eritrea di bawah Korea Utara sebagai pelanggar kebebasan pers terburuk di dunia.

Puluhan wartawan telah ditangkap dan sejumlah surat kabar ditutup sejak tindakan keras terhadap media dan oposisi pada 2001, menyusul perang perbatasan 1998-2000 dengan negara tetangganya, Ethiopia. (*)