Jakarta (PWI News) - Peneliti senior Center for Strategic and International Studies (CSIS), J. Kristiadi, mengharapkan  Masyarakat dan Persatuan Wartawan Indonesia Pemantau Pemilu (Mapilu-PWI) tetap kritis mengawasi proses demokrasi di Indonesia pasca-pemilu legislatif dan menuju pemilu presiden 2009.

"Mapilu PWI adalah bagian dari masyarakat pers yang memang harus tetap kritis mengawasi dan mengembangkan pendidikan politik di masyarakat," ujarnya dalam diskusi di Sekretariat PWI Pusat, Gedung Dewan Pers Lantai 4, Jakarta, Selasa.

Menanggapi proses pemilu legislatif yang berlangsung 9 April 2009, Kristiadi menilai, sangat jauh dari harapan. Namun demikian, ia mengemukakan, berbagai kekurangan dalam pemilu legislatif 2009 harus segera dibenahi, antara lain menyangkut daftar pemilih tetap (DPT) untuk pemilu presiden pada 8 Juli 2009..

"Sekalipun saya tidak yakin KPU mampu membenahi DPT dalam waktu cepat menjelang pemilu presiden. Dalam hal ini saya berharap Mapilu PWI yang memiliki akses informasi ke berbagai pihak dapat memberikan peran yang kritis," katanya menambahkan.

Sementara itu, Drs. Tarman Azzam selaku Ketua Dewan Kehormatan PWI Pusat menyatakan, Mapilu PWI harus memiliki database yang memadai, sehingga dapat melakukan serangkaian kajian yang berbasis data dan fakta akurat.

"Database sangat penting bagi Mapilu PWIapalagi memiliki jaringan di seluruh provinsi," demikian Tarman Azzam.

Dalam diskusi yang dipandu Ketua Bidang Organisasi PWI Pusat, Sasongko Tedjo, itu dihadiri pula sejumlah tokoh pers, antara lain Astrid B. Soerjo (Penasehat PWI Pusat) , H. Margiono (Ketua PWI Pusat) dan penggurus PWI Pusat maupun PWI Jakarta Raya (Jaya).  (*)