Semarang (ANTARA News) - Masyarakat Pemantau Pemilu (Mapilu), yang merupakan lembaga pemantau pemilu yang berinduk pada Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Jawa Tengah (Jateng) berharap Komisi Pemilihan Umum (KPU) bisa mematuhi jadwal tahapan pemilu.

"Kami belum melihat jadwal pemilu perlu ditunda. Waktu 77 hari, mudah-mudahan seluruh kendala bisa diatasi," kata Ketua Mapilu, Sosiawan usai beraudiensi dengan KPU Jateng di kantor KPU setempat,  Kamis (22/1).

Ia mengatakan, sejumlah kendala yang dihadapi KPU terutama di tingkat daerah adalah masih banyaknya regulasi yang belum dikeluarkan oleh KPU pusat.

Sejumlah regulasi tersebut di antaranya masalah pemantau pemilu hingga peraturan terbaru setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang berkaitan dengan penetapan calon anggota legislatif yang tidak lagi menggunakan nomor urut tetapi suara terbanyak.

"Belum jelasnya regulasi tersebut berpengaruh pada tahapan sosialisasi pemilu. Sosialisasi ke masyarakat menjadi tidak maksimal," katanya.

Kendala lain yang dikeluhkan KPU Jateng adalah belum adanya dokumen anggaran untuk pengadaan logistik Pemilu 2009,  padahal proses pengadaan yang dimulai dengan pendaftaran lelang sudah berlangsung.

Menurut Sosiawan, akibat belum jelasnya sejumlah regulasi tersebut berdampak pada kekuranglancaran tahapan penyelenggaran pemilu.

Namun, ia mengemukakan,  dalam audiensi tersebut Ketua KPU Jateng, Ida Budhiati, menjelaskan bahwa sebagai penyelenggara pemilu, KPU Jateng telah berusaha maksimal agar seluruh tahapan bisa berjalan tepat waktu.

"Ketua KPU Jateng menyatakan seluruh regulasi tersebut merupakan ranah KPU pusat. Meski begitu pihaknya berusaha semaksimal mungkin seluruh tahapan pemilu bisa terselenggara dengan baik," katanya.

Ia  menambahkan, terkait pemantau pemilu pihaknya memiliki komitmen bersama dengan lembaga swadaya masyarakat lainnya untu melakukan pemantauan terhadap tahapan pemilu.

"Rencananya kami akan mengadakan forum bersama LSM atau organisasi lainnya sebagai pemantau pemilu untuk menyamakan visi, misi dan kemampuan dasar sebagai pemantau pemilu," ujarnya menambahkan. (*)