Surabaya (ANTARA News) - Ketua Dewan Kehormatan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, Tarman Azzam, mengingatkan, pers untuk selalu mengontrol para kiai yang terlibat dalam politik praktis.

"Tugas pers sekarang, harus mengontrol kiai berpolitik," katanya dalam lokakarya Forum Peningkatan Kapasitas Lembaga Komunikasi Sosial dalam rangka Voter Information pada Pemilu Presiden 2009 di Surabaya, Jumat (3/7).

Ia mendukung kiai atau pengasuh pondok pesantren terlibat dalam politik praktis, asalkan tetap santun dan tidak melenceng.

"Nah, tugas pers itulah yang mengontrol aktivitas kiai dalam politik agar tidak melenceng," kata mantan Ketua Umum PWI Pusat itu.

Menurut dia, kiai lebih bagus berpolitik daripada terjun di bidang jasa konstruksi, seperti yang terjadi pada saat rezim Orde Baru berkuasa.

"Kalau kiai berpolitik, berarti masih memiliki perhatian pada umat. Tetapi kalau sudah jadi kontraktor, yang ada di kepalanya hanya proyek dan keuntungan besar," katanya.

Dalam kesempatan itu Tarman menilai keberpihakan media massa pada salah satu pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden masih dalam taraf kewajaran.

"Tidak apa-apa media berpihak, tapi yang harus diingat adalah keberpihakan yang mendidik publik dalam berdemokrasi," katanya menambahkan.

Sementara itu, Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Informatika Bidang Media Massa, Henri Subiakto, yang mengkritik kebijakan media massa, terutama televisi dan radio dalam menyiarkan program pasangan calon presiden dan wakil presiden.

"Banyak televisi dan radio yang hanya membela kepentingan salah satu pasangan calon. Mereka tidak ingat, bahwa frekuensi yang digunakan milik negara," kata pakar komunikasi Universitas Airlangga (Unair) Surabaya yang mendapat kesempatan pertama sebagai pembicara dalam forum itu.

Di forum yang sama, anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur, Arief Budiman, menganggap, pemberitaan mengenai pemilu di sejumlah media massa sering kali tidak proporsional.

"Lihat saja pemasangan spanduk mengenai tata cara pencentangan suara pada gambar pasangan calon. Media turut meributkan, tanpa melihat latar belakang dan kronologis munculnya spanduk itu," katanya.

Ia menjelaskan, spanduk yang terdapat tanda centang pada gambar pasangan calon yang posisinya berada di tengah itu dibuat sebelum penetapan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden pada tanggal 30 Mei 2009.

Sehingga, menurut dia, sama sekali tidak ada kaitannya dengan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2. "Anehnya, ketika spanduk itu kami tarik lagi, pers tidak mau memberitakan. Ini yang kami nilai, pers tidak proporsional," katanya menambahkan. (*)