Oleh Abd. Aziz

Pamekasan (ANTARA News) - Premanisme terhadap wartawan ataupun yang dilakukan oknum jurnalis sendiri dalam melakukan tugas jurnalistik selama ini, masih sering terjadi di Pamekasan, Madura, Jawa Timur.

Hal ini terungkap dalam dialog bertema: "Premanisme Oleh dan Dari Wartawan" yang digelar Aliansi Jurnalis Pamekasan (AJP) dalam rangka memperingati Hari Pers Nasional ke-63, Jumat (13/2) malam.

"Masih adanya praktik premanisme dalam dunia jurnalis oleh sebagian oknum wartawan selama ini menunjukkan bahwa belum ada kedewasaan para pekerja pers dalam menjalankan tugas-tugasnya sesuai dengan kode etik jurnalis," kata Masdawi Dahlan, wartawan senior harian sore Surabaya Post.

Kondisi semacam itu, lanjut Masdawi yang juga seksi pembinaan anggota AJP, akan menodai citra positif wartawan di mata publik. Sebab di kalangan masyarakat cenderung timbul anggapan bahwa yang dilakukan oknum jurnalis tersebut merupakan prilaku semua wartawan.

"Pasti akan timbul pertanyaan di benak para nara sumber, kok wartawan seperti itu ?. Padahal premanisme yang dilakukan oleh oknum wartawan berupa menekan dan mengintimidasi nara sumber, hanya diperbuat segelintir orang," katanya.

Hal senada juga disampaikan ketua Forum Wartawan Independen Sampang, Sally Nawali. Menurut kontributor SCTV wilayah Madura ini, persoalan premanisme yang dilakukan oknum wartawan yang dia sebut dengan "wartawan bodrek" itu bukan hanya di Pamekasan, tetapi juga di Kabupaten Sampang.

Menurut dia, wartawan bodrek orientasinya memang sangat berbeda dengan wartawan yang sebenarnya, karena yang mereka cari uang, bukan berita. Umumnya, wartawan seperti itu lebih banyak memiliki peluang mencari kelemahan nara sumber untuk kemudian dijadikan senjata dalam meminta sejumlah uang.

Lain Masdawi dan Sally Nawali, lain pula cerita Mohamad Gozi. Kontributor koran harian nasional Media Indonesia ini menuturkan, medianya pernah dicatut seseorang tak dikenal untuk mengkonfirmasi kasus bantuan beras untuk keluarga miskin (Raskin) di Pamekasan. Kasus itu diketahui setelah ia wawancara dengan kepala Bulog wilayah Madura.

"Tadi itu siapa. Katanya dari Media Indonesia. Tadi dua orang datang ke sini," kata Gozi menirukan ucapan Kabulog Sub Diveri XII Wilayah Madura, yang waktu itu masih dijabat Drs Iskak.

DPRD sering menjadi tumpuan keluhan mereka yang menjadi korban premanisme yang dilakukan para wartawan. Baik dari para aparat desa, kepala sekolah dan pejabat dinas di lingkungan Pemkab Pamekasan, hingga warga biasa yang pernah berurusan dengan proses hukum karena sebuah persoalan.

Menurut anggota Komisi D DPRD Pamekasan, Khairul Kalam, banyaknya keluhan tentang prilaku oknum wartawan, jelas akan menjadi persoalan tersendiri bagi citra positif insan pers.

Organisasi profesi wartawan, menurut dia, pelu melakukan pembinaan secara intensif dan arahan kepada para anggota. Baik organisasi resmi seperti Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Independent (AJI), ataupun forum wartawan lokal yang ada di Pamekasan, seperti Aliansi Jurnalis Pamekasan (AJP).

"Saya ikut menyayangkan, jika tugas mulai pers harus ternodai dengan oknum wartawan yang tidak jelas," katanya.

Di sisi lain, premanisme terhadap para pekerja pers juga tidak jarang terjadi. Salah satunya seperti yang pernah dialami wartawan Harian Radar Madura, Ahmadi Yasid.

Gara-gara memberitakan tentang dugaan pungutan liar (pungli) di lingkungan Dinas P dan K Pamekasan yang saat ini diubah menjadi Dinas Pendidikan (Disdik), ia kerap kali harus menerima telepon gelap dan ancaman melalui pesan singkat (SMS). Demikian juga halnya dengan kasus dugaan korupsi Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKPRI) Pamekasan yang merugian uang negara senilai Rp1 miliar rupiah lebih.

"Karena saya bekerja sesuai dengan koridor dan kaidah jurnalistik, saya santai saja. Toh saya kan hanya menjalankan tugas sesuai dengan profesi saya," katanya.

Ketua PWI Pamekasan, Muchsin, menyatakan bahwa adanya praktik premanisme, baik terhadap wartawan ataupun yang dilakukan oknum wartawan terhadap narasumbernya, menunjukkan tingkat kesadaran dan pengetahuan masyarakat Madura tentang sistem kerja jurnalis masih rendah. Sebab, jika mereka telah memahami secara utuh bagaimana tugas-tugas jurnalis, serta manfaatnya bagi penciptaan sistem pemerintahan yang bersih dan berwibahawa, tentu praktik premanisme tidak akan terjadi.

"Kalau wartawan yang medianya jelas, apalagi tergabung dalam organisasi resmi seperti PWI, tidak mungkin akan melakukan hal-hal yang melanggar kode etik profesi jurnalis. Tapi jika itu memang ada tentu akan kami tindaklanjuti, dan jika terbukti jelas akan diberikan sanksi," katanya menambahkan. (*)