Jakarta (PWI News) - Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) cabang Sumatra Barat, PWI Sumatra Selatan, dan PWI Kepulauan Riau, melakukan presentasi di depan Rapat Pleno PWI Pusat di Jakarta, Selasa (24/2) untuk menjadi tuan rumah Hari Pers Nasional (HPN) 2010.

Ketiganya merupakan cabang yang menyatakan secara terbuka minat menjadi penyelenggara HPN dalam pertemuan pengurus PWI Pusat dengan PWI cabang ketika mereka berada di Jakarta, pada 7-9 Februari 2009.

Jakarta (Jurnal Nasional) - Ketua Dewan Pers Ichlasul Amal mengatakan, suasana kebebasan pers saat ini paling sehat dan dinamis. Tak hanya dicontohkan oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), lembaga yudikatif juga makin baik menjalankan amanat UU Pers.

"Keteladanan SBY menggunakan hak jawab dalam kasus Kompas berimbas pada kebijakan institusi lain," kata Ketua Dewan Pers Ichlasul Amal yang juga mantan rektor Universitas Gadjah Mada.

Yogyakarta (Jurnal Nasional) - Pakar ilmu komunikasi Universitas Gadjah Mada Dr Hermin Indah Wahyuni mengatakan, kemerdekaan pers kini mendapat ruang yang optimal selama pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Hal itu cukup positif untuk membawa kehidupan media yang sehat dan mampu menciptakan kondisi pers yang berfungsi sebagai ruang dialog dalam proses demokratisasi.

Menurutnya, pemberian medali kemerdekaan pers oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) kepada Presiden SBY bisa dilihat sebagai dorongan untuk mewujudkan pers yang sehat. "Seluruh aktor mendapatkan ruang yang sama untuk berbicara di media. Termasuk tidak dengan mudah membawa kasus yang diangkat oleh pers ke ranah pidana," kata Hermin kepada Jurnal Nasional di Yogyakarta (16/2).

Jakarta (Jurnal Nasional) - Belum habis urusan cemar-mencemari diributkan, UU rahasia negara juga muncul sebagai persoalan baru. Peraturan negara yang sebenarnya dimaksudkan untuk menjaga kepentingan nasional ini justru berpotensi melindungi kebobrokan aparat negara.

Hendrayana dari Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers) menyatakan, UU rahasia negara tidak merinci secara jelas jenis-jenis kategori rahasia negara, sehingga bisa dimanfaatkan pejabat untuk menutupi informasi apa pun atas nama “rahasia negara” atau “rahasia jabatan”. Termasuk informasi-informasi yang mungkin akan menjeratnya ke kasus pidana korupsi. ”Semua undang-undang yang berkaitan dengan pers, sebaiknya dispesialisasikan secara jelas. Sehingga, tidak akan salah kaprah dan disalahgunakan,” kata Hendrayana.

Jakarta (Jurnal Nasional) - Banyak pihak angkat topi saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) membawa kasus sengketanya dengan Harian Kompas ke Dewan Pers. SBY memilih bertindak berdasarkan apa yang tercantum dalam Undang-Undang Pers, alih-alih menuntut lewat pasal karet hukum pidana.

Juga saat orang nomor satu di Indonesia ini memilih melaporkan Zaenal Maarif secara pribadi atas tuntutan pencemaran nama baik. Bukan membabi-buta memberedel media-media yang telah mengutip Maarif secara akurat. ”Para penguasa seharusnya memang tidak minta diistimewakan dalam kasus-kasus pers,” kata Aristides Katoppo, wartawan senior di Tanah Air.

Jakarta (Jurnal Nasional) - Menilik prospek kemerdekaan pers ke depan, Goenawan Mohamad mengatakan, ada beberapa upaya dari sebagian elite politik kini yang menginginkan suasana pers seperti pada zaman Orde Lama: kembali ke superioritas UUD 1945. “Hal itu harus menjadi perhatian pemerintahan saat ini untuk terus mengawal dan menjamin kemerdekaan pers," katanya kepada Jurnal Nasional.

Goenawan menyebut mereka sebagai orang yang tidak suka kontrol media terhadap tindak-tanduk mereka. "Mestinya, yang terpenting, gunakan hak jawab dan konsultasikan bersama Dewan Pers bila memang ada media yang menyudutkan mereka," kata wartawan senior yang sudah pernah keluar-masuk penjara karena karya jurnalistiknya ini.

Jakarta (Jurnal Nasional) - Kemerdekaan pers makin membaik dan didukung penuh oleh kebijakan pers di bawah pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Meski ada sedikit kekurangan, SBY selalu menggunakan hak jawab bila ada pemberitaan yang dinilai tidak sesuai.

Hal itu dikatakan pengamat dunia pers Atmakusumah Astraatmaja dan anggota Dewan Pers, Leo Batubara. Keduanya sepakat dengan maksimalnya penggunaan ruang hak jawab sebagai salah satu indikator sehatnya kemerdekaan pers di Tanah Air.