Jakarta (ANTARA News) - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat, Abdul Hafiz Ansyari, menjanjikan pihaknya akan menjamin kemerdekaan pers, sekalipun dalam Undang-Undang Pemilihan Umum ada pasal yang memungkinkan adanya pembredelan terhadap pers.

"Saya menjamin KPU tetap mendukung kemerdekaan pers, sekalipun kami dikritik oleh kalangan pers. Saya juga ingin pers mendukung program KPU untuk keberhasilan demokrasi di negeri ini," katanya dalam Konvensi Media Massa se-Indonesia yang bertema Kemerdekaan Pers dan Pemilu Berkualitas, di Jakarta, Senin.

Serang (ANTARA News) - Hari pers nasional yang diperingati setiap 9 Pebruari merupakan salah satu momentum yang tepat untuk evaluasi diri dan meningkatkan profesionalisme wartawan. 

"Saya berharap hari pers nasional dijadikan kesempatan yang baik untuk meningkatkan profesionalise dan bekerja baik sesuai kode etik bagi wartawan," kata Ketua PWI Banten, Agus Sandjadireja, di Serang, Minggu (8/2).

 Jakarta (ANTARA News) - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), M. Nuh, mengemukakan bahwa media massa harus berupaya mampu mendekatkan jarak berbagai kepentingan publik, agar tidak ada jarak yang membuat kepentingan tersebut berantakan atau bahkan runtuh.

"Media itu ada karena ada jarak, sehingga media memiliki tiga peran. Pertama, menjadi jembatan yang mendekatkan jarak. Fungsi jembatan ini pondasinya harus kuat, agar antar-elemen yang dihubungkan tidak mudah jebol," ujarnya saat memberi sambutan pembukaan Konvensi Media Massa menyambut Hari Pers Nasional (HPN) di Hotel Atlet Century Park, Jakarta, Minggu.

 Jakarta (ANTARA News) -  Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, H. Margiono, mengemukakan bahwa wartawan jangan salah dalam menempatkan dirinya selaku pekerja pers yang profesional penjunjung kode etik jurnalistik atau sebagai warga negara biasa.

"Dalam hal ini pula PWI sedang menelaah kasus terhadap dua anggotanya yang menjadi tersangka berkaitan kerusuhan di Medan beberapa waktu lalu," ujarnya dalam sambutan jamuan makan malam Gubernur DKI Jakarta, yang diwakili Wakil Gubernur DKI Jakarta, Prijanto, menyambut peringatan Hari Pers Nasional (HPN) di Jakarta, Sabtu (7/2) malam.

Medan (ANTARA News) - Pengurus Cabang Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumatera Utara, menyatakan masih mempelajari kasus dua anggotanya, yakni Ir. Chandra Panggabean dan Victor Siahaan yang dijadikan tersangka kasus unjukrasa anarkis di gedung DPRD Sumut, Selasa (3/2).

"Kita masih mempelajari dugaan keterlibatan dan proses hukum keduanya yang saat ini sedang dalam pemeriksaan polisi. Saya juga sudah minta Ketua Dewan Kehormatan Daerah (DKD) PWI untuk membahasnya," ungkap Ketua PWI Cabang Sumut, H.A Muchyan AA kepada ANTARA di Medan, Kamis (5/2).

Semarang (ANTARA News) - Sengketa pers yang terjadi akibat ada para pihak yang merasa dirugikan dengan pemberitaan harus dihadapi secara profesional oleh kalangan wartawan.

Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Tengah, Sriyanto Saputro, di Semarang, awal pekan ini (1/2) mengatakan, pers seringkali dengan mudah dituduh melakukan trial by the press (menghakimi melalui media massa) oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan hasil pemberitaan.

Medan (ANTARA News) - Dewan Pers mengharapkan unsur penegak hukum di Indonesia tidak memberlakukan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap permasalahan hukum bagi wartawan yang berhubungan dengan tugas jurnalistik dan kewartawanannya.

Anggota Dewan Pers, Abdullah Alamudi di Medan, baru-baru ini, mengatakan, KUHP merupakan "warisan" Belanda yang sengaja dibuat untuk kepentingan penjajahannya di Indonesia.