|
Premanisme Terhadap Jurnalis Masih Terjadi di Madura |
|
Senin, 16 Pebruari 2009 |
|
Oleh Abd. Aziz Pamekasan (ANTARA News) - Premanisme terhadap wartawan ataupun yang dilakukan oknum jurnalis sendiri dalam melakukan tugas jurnalistik selama ini, masih sering terjadi di Pamekasan, Madura, Jawa Timur. Hal ini terungkap dalam dialog bertema: "Premanisme Oleh dan Dari Wartawan" yang digelar Aliansi Jurnalis Pamekasan (AJP) dalam rangka memperingati Hari Pers Nasional ke-63, Jumat (13/2) malam. |
|
Selengkapnya...
|
|
|
Walikota Bandarlampung Sambut Baik Bincang Sabtu PWI |
|
Senin, 16 Pebruari 2009 |
|
Bandarlampung (ANTARA News) - Walikota Bandarlampung Eddy Sutrisno menyambut baik langkah Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Cabang Lampung menggelar acara "Bincang Sabtu" untuk memberi masukan sekaligus mencari solusi terkait dengan berbagai persoalan di wilayah Kota Bandarlampung. "Saya sangat menyambut baik dan akan hadir, termasuk para kepala dinas dan camat se-Bandarlampung kita minta untuk mengikuti acara itu," kata Eddy Sutrisno, di Bandarlampung, Jumat (13/2). |
|
Selengkapnya...
|
|
|
Jangan Abaikan Kesehatan Jiwa Jurnalis |
|
Rabu, 11 Pebruari 2009 |
|
Jakarta (KCM) - "Jurnalis menangis? Masa boleh? Ya boleh dong, jurnalis kan manusia juga...." Menangis atau tidak menangis akibat ketakutan, rasa iba berkepanjangan, atau bahkan trauma sering kali menjadi ukuran penilaian tertentu dalam menentukan kualitas seorang jurnalis. Padahal, dari sisi psikologis, hal itu lumrah, apalagi dalam aktivitas liputan setiap hari, jurnalis sangat rentan terkena trauma. Psikolog Irma S Martam dalam pelatihan psikologi pers bertajuk "Menjaga Kesejahteraan Psikologis Jurnalis" di Lembaga Pers Dr Soetomo (LPDS), Senin (9/2), mengatakan, jurnalis memiliki kerentanan yang tinggi terhadap stres, depresi, hingga trauma. "Terutama mereka yang sering meliput konflik, kriminal, kecelakaan, dan bencana alam," ujarnya. |
|
Selengkapnya...
|
|
|
Deklarasi Jakarta: Kemerdekaan Pers Demi Rakyat |
|
Selasa, 10 Pebruari 2009 |
|
Jakarta (ANTARA News) - Komponen pers nasional mendeklarasikan kemerdekaan pers untuk kepentingan rakyat, yang dinamai Deklarasi Jakarta dan dinyatakan dalam acara puncak "Malam Kemerdekaan Pers Hari Pers Nasional 2009" yang diselenggarakan di gedung Tennis Indoor, Senayan, Jakarta, Senin (9/2) malam. "Kemerdekaan pers merupakan bagian hak asasi manusia yang harus dihormati dan tidak dapat dihilangkan," demikian Deklarasi Jakarta yang dibacakan oleh Wakil Sekretaris Jenderal Persatuan Wartawan Indonesia (Wasesjen PWI) Pusat, Rita Sri Hastuti, selaku Sekretaris Panitia Pusat Hari Pers Nasional (Panpus HPN) 2009. |
|
Selengkapnya...
|
|
|
PWI Teliti Keterlibatan Anggotanya Dalam Demo Anarkis di Medan |
|
Selasa, 10 Pebruari 2009 |
|
Jakarta (ANTARA News) - Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) akan meneliti dugaan keterlibatan tiga wartawannya dalam unjuk rasa untuk pemekaran propinsi Tapanuli yang berakhir rusuh, dan menewaskan Ketua DPRD Propinsi Sumatera Utara (Sumut) pada 3 Februari 2009. "Kita akan meneliti dan mendalami kasus itu. Bila tiga wartawan itu terbukti terlibat, maka akan diberhentikan dari keanggotaan PWI," kata Ketua Umum PWI, Margiono, dalam sambutan acara puncak "Malam Pers Perjuangan, Kemerdekaan Pers Untuk dan Dari Rakyat" memperingati Hari Pers Nasional (HPN) 2009 di Gedung Tenis Indoor Senayan Jakarta, Senin (9/2).. |
|
Selengkapnya...
|
|
|
Presiden Minta Pers Dahulukan Kebenaran Besar |
|
Selasa, 10 Pebruari 2009 |
|
Jakarta (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta pers untuk mendahulukan kebenaran besar dibanding kebenaran kecil. Dalam pidatonya pada puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2009 di Gedung Tennis Indoor Senayan, Jakarta, Senin (9/2) malam, Presiden memberikan beberapa contoh yang membedakan kebenaran besar dan kebenaran kecil. |
|
Selengkapnya...
|
|
|
Ketua MA: Kekebasan Hakim Sama dengan Kemerdekaan Pers |
|
Selasa, 10 Pebruari 2009 |
|
Jakarta (ANTARA News) - Ketua Mahkamah Agung (MA), Harifin Tumpa, menegaskan bahwa kebebasan hakim hakim dalam mengambil keputusan kasus hukum (vonis) tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun dan faktor apapun, sehingga hampir sama dengan kemerdekaan pers yang profesional dengan menyuarakan kepentingan rakyat. "Dalam hal ini jelas bahwa konteks kebebasan hakim dengan kemerdekaan pers yang profesional hampir sama," ujarnya di hadapan masyarakat pers dalam diskusi "Mencegah Kriminalisasi Atas Karya Jurnalistik" dalam konvensi media massa se-Indonesia dalam acara Hari Pers Nasional (HPN) di Jakarta, Senin (9/2). |
|
Selengkapnya...
|
|
|