KOMPAS/ARYO WISANGGENI GENTHONG

Koordinator Koalisi Jurnalis Tolak Kriminalisasi Pers Makassar, Jupriadi Asmaradhana, berkonsultasi dengan tim pengacaranya seusai mendengar pembacaan dakwaan di Pengadilan Negeri Makassar, Selasa (17/2). Mantan wartawan televisi swasta ini didakwa, antara lain, membuat pengaduan palsu.

Makassar (Kompas.com) -  Majelis hakim Pengadilan Negeri Makassar yang diketuai Parlas Nababan SH MH membebaskan wartawan lepas Jupriadi Asmaradhana dari dakwaan memfitnah mantan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan Barat, Irjen Sisno Adiwinoto. Putusan itu dibacakan dalam sidang di Pengadilan Negeri Makassar, Senin (14/9).

Pada 17 Februari, Jupriadi didakwa melakukan fitnah dan penghinaan terhadap Irjen Sisno Adiwinoto.

Solo (Kompas.com) --Salah satu radio swasta di Kota Solo, Jawa Tengah, Solo Radio FM mendapat protes sekelompok orang yang menamakan diri sebagai Laskar Hizbullah karena menyiarkan lagu Genjer-genjer.

Laskar yang terdiri dari sekitar 20 orang bertopeng tersebut, Senin (14/9), menuntut Solo Radio FM untuk meminta maaf kepada masyarakat Indonesia, khususnya Kota Solo, karena telah menyiarkan lagu yang pernah dianggap rezim Orde Baru sebagai pembangkit semangat gerakan Partai Komunis Indonesia (PKI).

Jakarta (Kompas.com) -Dibutuhkan dialog lebih lanjut dengan masyarakat pers untuk membahas Rancangan Undang-Undang tentang Rahasia Negara. RUU itu bisa kontraproduktif terhadap proses demokratisasi yang tengah berjalan.

Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat Margiono, Senin (14/9) di Jakarta, mengakui, sebelum RUU Rahasia Negara, UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD juga sempat mengandung semangat pembredelan terhadap pers. ”Mengapa terus-menerus seperti ini, bagaimana dengan konsistensi pemerintah terhadap kebebasan berpendapat dan kebebasan memperoleh informasi,” katanya.

 Jakarta (Kompas.com) - Mendapat dukungan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atau LPP RRI, Jumat (11/9), mulai mengoperasikan RRI Boven Digul guna mendukung program Sabuk Pengaman Informasi. Tahun 2010, seluruh wilayah perbatasan NKRI akan mendapat siaran RRI.

”Bertujuan menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), program Sabuk Pengaman Informasi telah diawali dengan peresmian studio produksi siaran RRI di Entikong, perbatasan Kalimatan Barat dengan Malaysia Timur, 15 Juli 2009. RRI memulai siaran daerah perbatasan di Morotai, Maluku Utara, tahun 2006,” papar Direktur Utama LPP RRI Parni Hadi, Jumat (11/9) di Jakarta.

Hongkong (Kompas.com/AFP) - Ratusan wartawan berunjuk rasa di Hongkong, Minggu (13/9), karena polisi China dinilai brutal menganiaya tiga rekan mereka ketika meliput serangan jarum suntik di Xinjiang.

Sekitar 700 orang yang mengenakan pakaian hitam dan membawa plakat melakukan aksi jalan bersama untuk menyerukan agar pemerintah Xinjiang meminta maaf kepada para wartawan dan meminta Beijing menghentikan tekanan kepada media.

Baghdad (Kompas.com/AFP) - Masih ingat dengan Muntadhar al-Zaidi kan? Jurnalis asal televisi Al Baghdad itu sohor namanya sejak Minggu (14/12) tahun lalu. Ya, dialah pria yang melemparkan sepatu ke arah Presiden AS George W Bush yang tengah memberikan keterangan pers bersama Perdana Menteri Irak Nouri al-Maliki di Baghdad. Ketika melemparkan sepatu, Zaidi juga mengumpat Presiden AS yang akan segera lengser itu.

Karuan saja, gara-gara perbuatannya, al-Zaidi diganjar masuk bui. Tak tanggung-tanggung, al-Zaidi mendekam di sel militer.

akarta (Kompas.com) - Sejumlah elemen masyarakat sipil mengaku kecewa dengan proses pembahasan Rancangan Undang-Undang Rahasia Negara oleh Panitia Kerja (panja) selama ini, yang dinilai tidak memperhatikan apalagi mempertimbangkan berbagai masukan dan keberatan masyarakat. Kekecewaan tersebut dilontarkan sejumlah pihak, Jumat (11/9), kepada Kompas menanggapi telah tuntasnya proses pembahasan RUU Rahasia Negara secara teknis oleh Panja RUU Rahasia Negara.

Selanjutnya rumusan RUU itu diserahkan ke tim perumus dan sinkronisasi, yang tidak lagi akan membahas persoalan prinsipiil melainkan sekadar redaksional. Selama ini kalangan masyarakat sipil menilai RUU yang diajukan dan dibahas sekarang diyakini masih banyak mengandung potensi persoalan yang sangat besar, mulai dari definisi, ruang lingkup, pengelolaan, pengawasan, apalagi sanksi yang dinilai masih sangat represif, terutama terhadap pers dan masyarakat.