Kendari (ANTARA News) - Undang-Undang Pers memberi hak kepada masyarakat untuk ikut berperan mengembangkan kemerdekaan pers dan menjamin hak memperoleh informasi yang diperlukan.

UU 40 Tahun 1999 tentang pers tersebut membuka peluang kepada masyarakat untuk melaksanakan peran sertanya melalui lembaga atau organisasi seperti media watch atau pemantau media," kata Ketua PWI Cabang Jakarta, Kamsul Hasan, Kamis.

Hyderabad (Kompas) - Pemimpin Redaksi Friday Times dan Daily Times Pakistan Najaam Sethi meraih penghargaan Pena Emas 2009. Anugerah bagi wartawan yang memperjuangkan kemerdekaan pers itu diberikan Presiden Forum Editor Dunia Xavier Vidal-Folch dalam pembukaan Kongres Asosiasi Surat Kabar Dunia di Hyderabad, India, Selasa (1/12). Budiman Tanuredjo dan Abun Sanda

Penghargaan diberikan di depan Presiden India Pratibha Devi Singh Patil yang sekaligus membuka kongres tersebut.

Pada tahun 2008, anugerah Pena Emas diberikan kepada wartawan dari China, Li Changqing, yang juga dipenjarakan oleh Pemerintah China.

Adapun saksi lainnya, Dewa Sumbawa, yang juga tersangka kasus serupa, kemarin mencabut berita acara pemeriksaan polisi di depan sidang dengan terdakwa Nyoman Susrama. Namun, majelis hakim secara terbuka menyatakan, kesaksian Sumbawa tidak bisa dipercaya karena berbeda-beda dan tidak jelas.

Jakarta (PWI News) - Badan Pekerja Pemilihan Anggota (BPPA) Dewan Pers akan melakukan seleksi calon anggota Dewan Pers masa bakti 2010-2013.

Dalam rapat pertamanya di Sekretariat Dewan Pers, Gedung Dewan Pers Lantai 7, Jalan Kebon Sirih 34, Jakarta, pada Kamis ini BPPA membahas syarat bagi calon anggota yang mewakili unsur wartawan, perusahaan pers, dan tokoh masyarakat.

Senayan, Jakarta (Warta Kota) - Untuk menjamin hak publik  mendapatkan informasi dan dapat menjalankan fungsi kontrol sosialnya, Dewan Perwakilan Rakyat RI mendukung pers yang independen, profesional, dan berpihak kepada kepentingan publik. Demikiansalah satu  kesimpulan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi I DPR RI dengan Dewan Pers, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI).

“Kebebasan pers sebagai semangat reformasi. Kita punya semangat yang sama dalam kebebasan informasi publik,” ujar Ketua Komisi I DPR Kemal Aziz Stamboel (F-PKS) yag didampingi Wakil Ketua Hayono Isman (F-PD), Agus Kartasasmita (F-PG), dan TB. Hasanuddin (F-PDI Perjuangan).

     Jakarta (Tajuk Media Indonesia) - Demi seorang Anggodo, polisi seperti gelap mata. Rambu-rambu hukum ataupun kepatutan dilabrak asal memenuhi keinginan pengusaha asal Surabaya itu.

Tidak berlebihan untuk mengatakan begini. Polisi seperti tidak terganggu kehormatan dan harga dirinya ketika rekaman pembicaraan Anggodo diperdengarkan di Mahkamah Konstitusi. Rekaman yang membuat harga diri bangsa amat terganggu itu malah membuat polisi semakin mengistimewakan Anggodo.

Jakarta (Kompas.com) — Tiga organisasi wartawan/jurnalis Indonesia, Jumat (20/11), mengeluarkan pernyataan sikap bersama bernada mengecam berkait dengan pemanggilan pimpinan media massa oleh Mabes Polri.

Dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Jumat petang, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) menegaskan pemanggilan pimpinan Kompas dan Seputar Indonesia itu tidak mempunyai dasar hukum yang kuat.