Jakarta (Kompas.com) — Tiga organisasi wartawan/jurnalis Indonesia, Jumat (20/11), mengeluarkan pernyataan sikap bersama bernada mengecam berkait dengan pemanggilan pimpinan media massa oleh Mabes Polri.

Dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Jumat petang, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) menegaskan pemanggilan pimpinan Kompas dan Seputar Indonesia itu tidak mempunyai dasar hukum yang kuat.

Jakarta (Kompas.com) -  Penyidik Mabes Polri tetap meminta keterangan dua awak media terkait pemberitaan tentang transkrip rekaman sadapan yang telah diperdengarkan di Mahkamah Konstitusi. Harian Kompas dan Seputar Indonesia mengirimkan perwakilan untuk diperiksa oleh penyidik, Jumat (20/11).

Redaktur Pelaksana Seputar Indonesia, Nevi Hetaria, seusai diperiksa mengatakan, pemanggilan media terkait laporan Anggodo Widjojo dan Indra Sahnun Lubis dengan tuduhan pencemaran nama baik lewat pemberitaan.

Jakarta (PWI News) - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan Dewan Pers memastikan tidak ada larangan siaran langsung di sidang pengadilan atau DPR. Penegasan itu sekaligus menganulir surat KPI yang melarang televisi melakukan siaran live sidang pengadilan.

“KPI dan Dewan Pers tidak pernah dan tidak akan melarang siaran langsung di pengadilan, MK atau DPR,” kata Ketua KPI Sasa Djuarsa Sendjaja, di Kantor KPI, Jalan Gadjah Mada, Jakarta Pusat, Selasa (17/11).

Jakarta (PWI News) - Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat menolak peringatan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat yang melarang stasiun televisi untuk menyiarkan secara langsung (live) sidang pengadilan, karena melanggar hak asasi manusia (HAM) dan hak konstitusi Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 28 F.

Jakarta (PWI News) - Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat menyambut Hari Pers Nasional (HPN) pada 9 Februari 2010 mengadakan lomba penulisan dan fotografi bidang jurnalistik bertema “Kemanusiaan" dan "Demokrasi” yang terbuka bagi seluruh wartawan Warga Negara Indonesia (WNI), serta tajuk media massa berhadiah total Rp250 juta.

Anugerah Jurnalistik ADINEGORO merupakan penghargaan tertinggi yang diberikan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) atas karya jurnalistik di bidang pembangunan nasional yang penyerahannya dikaitkan dengan Hari Pers Nasional (HPN) pada 9 Februari.

Gambir (Warta Kota) - Sekitar 95% media berpihak kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus perseteruan KPK dengan lembaga Kepolisian RI yang lebih dikenal dengan kasus Cicak vs Buaya. Penilaian itu disampaikan Prof Dr Tjipta Lesmana, guru besar ilmu komunikasi Universitas Pelita Harapan (UPH) dalam Bedah Kasus Kode Etik Jurnalistik PWI di PWI Pusat, Kebon Sirih, Selasa.

Pembicara lain dalam acara yang dimaksudkan sebagai introspeksi kalangan pers atas pemberitaan media, adalah Kadiv Humas Polri Irjen Pol Nanan Sukarna, Pemred LKBN ANTARA Syaiful Hadi.