Jakarta (PWI News)  - Menteri Negara Pemuda dan Olahraga (Mennegpora),  Adhyaksa  Dault, merasa sangat prihatin  terhadap sikap para pengusaha muda yang lebih suka mengikuti tender proyek dibiayai pemerintah  dan juga mencari komisi bisnis (fee) dibanding kegiatan proyek di bidang kelautan , padahal Indonesia  negara maritim  yang memiliki kekayaan berlimpah.

"Pengusaha-pengusaha muda lebih suka ikut tender terhadap proyek-proyek yang dibiayai APBN atau APBD," ujar Adhyaksa  Dault di Bogor, Sabtu (31/1), ketika menjadi pembicara pada rembug nasional yang diselenggarakan  mahasiswa   Pasca-sarjana Institut Pertanian Bogor (IPB).

Adhyaksa yang meraih doktor dari IPB  mengatakan  pula bahwa Indonesia merupakan negara  yang  memiliki belasan ribuan pulau. Di tanah air terdapat 1.724 pelabuhan besar dan kecil, namun  praktis tidak ada pengusaha muda yang mau menggarap sektor ini.

Acara yang dihadiri pula Kepala Staf Angkatan laut (Kasal), Laksamana  Tedjo Edhy  Purdijatno, Adhyaksa  menyebutkan, tidak banyak  pengusaha muda yang mau menggarap sektor kelautan seperti bergerqak dibidang menyediakan berbagai kapal angkut penumpang.

Ia pun memberi contoh, di salah satu perairan  di Provinsi Sulawesi Selatan,  hanya terdapat dua kapal yang setiap kali berlayar harus mengangkut ratusan penumpang.

Menyyingkap kembali pembicaraan dengan Gubernur Sulut Sinyo Sarundajang baru-baru ini, Adhyaksa memperoleh keterangan bahwa  keterbatasan kapal laut pada jalur tersebut adalah  karena tidak adanya pengusaha yang mau menekuni sektor bisnis ini yang sebenarnya amat prospektif.

"Tidak banyak pengusaha muda yang mau menggarap  proyek-proyek kelautan itu," kata Menpora lagi.

Pada bagian lain, ia mengutip data tentang  pencurian ikan oleh nelayan-nelayan asing yang setiap tahunnya  bisa mencapai nilai  tidak kurang dari Rp40 trilun, sementara bisnis sektor kelautan dunia setiap tahunnya  mencapai 16 miliar dolar AS dan nilai ekspor  Indonesia hanya berkisar tiga miliar dolar.

Oleh karena itu, ia mengatakan,  pemerintah harus membuat kebijaksanaan  di bidang kelautan atau ocean policy yang bisa dimanfaatkan oleh berbagai pihak  untuk membuat dan kemudian melaksanakan berbagai proyek  proyek sehingga pada akhirnya bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tanah air terutama  para nelayan  dan keluarganya.

Secara khusus, Adhyaksa sangat mendukung keinginan  TNI-AL, agar kekuatan  atau jumlah kapal perangnya ditambah.

"Kita hanya  punya dua kapal selam. Kalau satu kapal menyelam maka  tidak bisa timbul lagi," kata Menpora secara berseloroh,  untuk menggambarkan betapa sedikitnya kapal perang TNI-AL yang sebagian besar sudah berusia tua.
 
"Tidak banyak pengusaha muda yang mau menggarap  proyek-proyek kelautan itu," ujarnya.

Ia mengutip data tentang  pencurian ikan oleh nelayan-nelayan asing yang setiap tahunnya  bisa mencapai nilai  tidak kurang dari Rp40 trilun, sementara bisnis sektor kelautan dunia setiap tahunnya  mencapai 16 miliar dolar AS dan nilai ekspor  Indonesia hanya berkisar tiga miliar dolar.

Oleh karena itu, ia mengatakan,  pemerintah harus membuat kebijaksanaan  di bidang kelautan atau ocean policy yang bisa dimanfaatkan oleh berbagai pihak  untuk membuat dan kemudian melaksanakan berbagai proyek  proyek sehingga pada akhirnya bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tanah air terutama  para nelayan  dan keluarganya.

Secara khusus,  Menpora Adhyaksa sangat mendukung keinginan  TNI-AL agar kekuatan  atau jumlah kapal perangnya ditambah.

"Kita hanya  punya dua kapal selam. Kalau satu kapal menyelam maka  tidak bisa timbul lagi," kata Menpora dengan nada berseloroh  untuk menggambarkan betapa sedikitnya kapal perang TNI-AL yang sebagian besar sudah berusia tua. (*)