Sabtu, 25 November 2017

3 Wartawan Jadi Saksi Pencemaran Nama Baik

Pontianak  (ANTARA News) - Tiga wartawan Harian Berita Khatulistiwa dipanggil tim penyidik dari Kepolisian Kota Besar Pontianak, sebagai saksi atas dugaan pencemaran nama baik yang dialami Wali Kota Pontianak Sutarmidji.

Kasat Reserse dan Kriminal Poltabes Pontianak Ajun Komisaris (Pol) Sunaryo saat dihubungi di Pontianak, Rabu, mengatakan, tiga wartawan dari Harian Berkat itu akan dimintai keterangan sebagai saksi pada Kamis (10/6).

"Mereka hanya kami panggil sebagai saksi atas dugaan pencemaran nama baik. Hingga kini kami juga belum memanggil terlapor Ketua Dewan Perwakilan Daerah Forum Nusantara Kalimantan Barat, Daniel Tangkau," kata Sunaryo.

Ia menjelaskan materi yang akan ditanyakan tidak jauh dari  keterangan terkait pemberitaan dugaan pencemaran nama baik itu.

Menurut dia, setelah proses pemanggilan saksi itu selesai baru bisa diketahui kasus tersebut akan dibawa kemana. Apakah  itu terkait pelanggaran Pasal 335 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan atau delik pers.

Sementara itu, Redaktur Pelaksana Harian Berkat, Rolf Robby K membenarkan, ia dan dua wartawan lainnya akan dimintai keterangan sebagai saksi oleh Poltabes Pontianak atas kasus dugaan pencemaran nama baik Wali kota Sutarmidji.

"Sebenarnya kami bisa saja tidak menghadiri panggilan itu karena menurut UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers, pasal 4 (4) wartawan punya hak tolak untuk menjadi saksi. Tetapi kami akan hadir untuk menghargai institusi kepolisian," ujarnya.

Ia menyesalkan kasus tersebut hingga masuk ranah pencemaran nama baik. "Seharusnya sengketa pers cukup diselesaikan di Dewan Pers saja bukan pada ranah tindak pidana," ujarnya. (*)

Sebelumnya, Wali Kota Pontianak, Sutarmidji melaporkan kasus pencemaran nama baik yang dialaminya kepada Poltabes setempat yang dilakukan oleh Ketua Dewan Perwakilan Daerah Forum Nusantara Kalimantan Barat, Daniel Tangkau.

"Dalam berita acara pemeriksaan (BAP) tersebut saya sudah sampaikan keberatan atas tudingan melakukan korupsi, seperti pembangunan Pasar Dahlia, bantuan sosial tahun 2006 - 2008 yang mencakup dana untuk pedagang kaki lima, Tentara Manunggal Masuk Desa (TMMD), Badan Narkotika Kota (BNK) yang jumlahnya belasan miliar rupiah yang dimuat oleh media lokal," katanya.

Ia menyesalkan, tuduhan tersebut tidak disertai bukti sehingga bisa dianggap melakukan pencemaran nama baik atau penghinaan.

"Silakan siapa saja melaporkan dugaan korupsi yang dilakukan oleh pejabat manapun, tapi harus didukung bukti, tidak sekedar omongan," ujarnya.

Sutarmidji menambahkan, sudah menyampaikan hak jawab meskipun tidak melalui media yang memberitakan komentar dan tudingan Daniel Tangkau, bahwa ia melakukan korupsi.

Ia menambahkan, proses hukum atas kasus pencemaran dan penghinaan itu tetap berlanjut, meskipun Daniel Tangkau minta maaf kepadanya. "Bagi saya beperkara tidak sampai memutus hubungan silaturahmi," katanya. (*)