Minggu, 26 Mei 2019

PWI Bali Sering Dituding Berjualan

Denpasar (ANTARA News) - Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Cabang Bali sering mendapat tudingan berjualan dari berbagai pihak, sehubungan adanya oknum mengaku wartawan yang melakukan pemaksaan melalui cara menawarkan jasa pembuatan spanduk, baju, banner atau iklan, hingga berdagang taplak meja.

"Padahal, kami tidak ada program atau kebijakan untuk menawarkan jasa, apalagi hingga berjualan produk semacam itu. Kami sedih dan prihatin mendapat tudingan seperti itu," kata Ketua PWI Cabang Bali, Bagus Ngurah Rai, di Denpasar.

 

Ia menegaskan bahwa PWI Cabang Bali sama sekali tidak memiliki program yang bisa mencoreng citra kewartawanan, apalagi di luar kepentingan profesi.

"Tugas pokok anggota PWI melakukan liputan berita dan melaporkannya kepada publik. Kita juga mengemban tugas kontrol sosial. Bukan menjual jasa seperti yang tudingan banyak pihak," ujar  Bagus Ngurah Rai.

Disebutkan bahwa pihaknya baru-baru ini di antaranya mendapat komplain dari Pemkab Tabanan saat menjelang peringatan ulang tahun daerah tersebut.

Berkaitan dengan itu, PWI Bali mengimbau kepada semua pihak untuk waspada, teliti dan hati-hati dalam menerima oknum yang mengaku atau mengatasnamakan wartawan atau organisasi kewartawanan.

Lebih-lebih oknum tersebut mengaku dari organisasi PWI. Hal itu penting dilakukan mengingat sejak era reformasi, di Indonesia tercatat sekitar 30 organisasi kewartawanan.

Di antara 30 organisasi kewartawanan itu, ada yang nama dan logonya mirip dengan PWI, seperti PWII dan IPWI.

Oleh sebab itu semua pihak perlu lebih teliti, hati-hati dan waspada, jika tidak ingin terkecoh dan kemudian menuding PWI melakukan hal yang tidak sepatutnya.

Bagus Ngurah Rai mengingatkan bahwa meskipun organisasi kewartawanan banyak, hingga saat ini hanya tiga yang mendapatkan verifikasi dari Dewan Pers. Selain PWI yakni Aliansi Jurnalis Independen (AJI), dan Ikatan Junalis Televisi Indonesia (IJTI).

Pihak Dewan Pers memberikan verifikasi bahwa organisasi kewartawanan itu minimal memiliki sepuluh cabang di Indonesia, dan anggotanya minimal 500 orang.

Dewan Pers kini sedang melakukan pendataan terhadap wartawan yang berhak mendapatkan kompetensi melaksanakan tugas jurnalistik itu, melalui ujian kompetensi wartawan (UKW).

Kepada mereka akan diberikan tanda pengenal. Hanya kepada wartawan yang sudah mendapatkan tanda pengenal kompetensi yang nantinya berhak melakukan wawancara dengan berbagai nara sumber.

Program tersebut dilaksanakan sebagai upaya menghindari adanya orang yang mengaku wartawan, namun mereka tidak profesional dalam menjalankan tugas kewartawanan.

Bagus Ngurah Rai mengharapkan kepada seluruh keluarga besar wartawan untuk menjaga profesionalitas, dengan cara terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kewartawanan, mengemban kode etik jurnalistik dan bersikap rendah hati kepada semua pihak. (*)