Jumat, 29 Agustus 2014

Peraturan Dasar (PD), Peraturan Rumah Tangga (PRT), dan Kode Etik Jurnalistik PWI

PDPRT DAN KEJ PWI

KONGRES XXIII BANJARMASIN

19-20 SEPTEMBER 2013

 

PERATURAN DASAR

 

PEMBUKAAN

 

                 BAHWA sejarah menunjukkan perjuangan Wartawan Indonesia tidak dapat dipisahkan dari perjuangan Rakyat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan maupun mempertahankan dan mengisinya di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

 

BAHWA Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 telah melahirkan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdaulat dan berlandaskan Pancasila.

 

BAHWA Negara Kesatuan Republik Indonesia bertujuan mewujudkan masyarakat yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa, merdeka, berdaulat, adil dan makmur serta beradab.

 

BAHWA dalam perjuangan Rakyat Indonesia mencapai cita-citanya, Wartawan Indonesia berpegang teguh pada konstitusi negara.

 

BAHWA dengan menyadari peranannya sebagai alat perjuangan bangsa, Wartawan Indonesia bertekad melanjutkan tradisi patriotikdalam semangat demokrasi.

 

                BAHWA dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa serta tanpa membedakan  aliran politik, suku, ras, agama dan golongan, Wartawan Indonesia pada tanggal 9 Februari 1946 di kota Solo telah menyatukan diri dalam organisasi Wartawan Nasional bernama Persatuan Wartawan Indonesia disingkat PWI.

 

                Berdasarkan Pembukaan ini dan dengan memohon ridho Tuhan Yang Maha Esa, disusunlah Peraturan Dasar, Peraturan Rumah Tangga, dan Kode Etik Jurnalistik Persatuan Wartawan Indonesia yang berlaku bagi Wartawan Anggota PWI.

 

BAB I

                                                                                        

NAMA, ASAS, DAN SIFAT 

 

 Pasal  1

 

(1)     Organisasi  ini  bernama  Persatuan Wartawan  Indonesia, (PWI), didirikan di Solo pada tanggal 9 Februari 1946 untuk waktu yang tidak ditentukan.

 

(2)     PWI berasaskan Pancasila.

 

(3)     PWI adalah organisasi Wartawan Indonesia independen dan profesional tanpa memandang baik suku, agama, dan golongan maupun keanggotaan organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan.

 

Pasal 2

 

(1)     Keberadaan PWI  meliputi  seluruh  wilayah  Negara Kesatuan Republik  Indonesia.

a.       PWI Pusat berkedudukan di Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b.       PWI Provinsi berkedudukan di Ibukota Provinsi;

c.       PWI Kabupaten/Kota berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota;

d.       PWI khusus Solo berkedudukan di Surakarta.

 

(2)     PWI memiliki:

  1. Peraturan Dasar, Peraturan Rumah Tangga, dan Kode Etik Jurnalistik;
  2. Lambang, Panji, dan Lencana;
  3. Hymne dan Mars.

 

(3)     Peraturan Dasar, Peraturan Rumah Tangga, Kode  Etik  Jurnalistik,  Lambang, Panji, Lencana, Hymne dan Mars, ditetapkan oleh Kongres.

 

Pasal  3

 

(1)     PWI  menerbitkan  Kartu Anggota terdiri atas:

a.                    Anggota Muda;

b.                    Anggota Biasa;

c.                    Anggota Luar Biasa;

d.                    Anggota Kehormatan.

 

BAB II

TUJUAN DAN UPAYA

 

Pasal 4

 

Tujuan PWI adalah:

a.       Tercapainya cita-cita bangsaIndonesia sebagaimana diamanatkan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945;

b.       Terwujudnya kehidupan Pers Nasional yang merdeka, profesional, bermartabat, dan beradab;

c.        Terpenuhinya  hak  publik memperoleh informasi yang tepat, akurat, dan benar;

d.       Terwujudnya  tugas   pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan publik.

 

Pasal 5

 

(1)     Ke dalam, PWI berupaya:

a.       Memupuk kepribadian wartawan Indonesia sebagai warga negara yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan taat pada konstitusi;

b.       Memupuk kesadaran dan komitmen wartawan Indonesia untuk berperanserta di dalam pembangunan bangsa dan negara;

c.       Meningkatkan ketaatan wartawan pada Kode Etik Jurnalistik, demi citra, kredibilitas, dan integritas wartawan dan PWI;

d.       Mengembangkan kemampuan profesional wartawan;

e.       Memberikan bantuan dan perlindungan hukum kepada wartawan dalam melaksanakan tugas profesinya;

f.         Memperjuangkan kesejahteraan wartawan.

 

(2)     Keluar PWI berupaya:

  1. Memperjuangkan terlaksananya peraturan perundang-undangan serta kehidupan bermasyarakat,  berbangsa, dan bernegara yang menjamin pertumbuhan dan pengembangan pers yang merdeka, profesional, dan bermartabat;
  2. Menjalin  kerja   sama   dengan  unsur pemerintah, masyarakat, dan organisasi pers di dalam dan di luar negeri;
  3. Memperjuangkan keadilan dan kebenaran berdasarkan supremasi hukum.

 

BAB III

KEANGGOTAAN

 

Pasal 6

 

(1)     PWI beranggotakan Wartawan Indonesia  yang melaksanakan kegiatan jurnalistik dan orang yang berjasa kepada organisasi.

 

(2)     Pola keanggotaan bersifat stelsel aktif, organisasi aktif merekrut anggota.

 

Pasal 7

 

Keanggotaan PWI terdiri atas:

a.   Anggota Muda;

b.   Anggota Biasa;

c.   Anggota Luar Biasa;

d.   Anggota Kehormatan.

 

Pasal 8

 

(1)     Syarat-syarat  menjadi Anggota Muda adalah:

a.   Bekerja sebagai wartawan pada perusahaanmedia yang berbadan hukum;

b.   Tidak pernah dihukum oleh pengadilan karena melakukan tindak pidana yang bertentangan dengan martabat dan profesi kewartawanan.

 

(2)     Untuk menjadi Anggota Biasa PWI seseorang harus memenuhi persyaratan:

a.    Mempunyai sertifikat Kompetensi atau dinyatakan Kompeten oleh PWI Pusat;

b.    Sudah  menjadi  Anggota  Muda PWI  selama 2 (dua) tahun;

c.     Mengajukan permohonan peningkatan status keanggotaan;

d.    Menjalankan profesi kewartawanan secara aktif;

e.    Bekerja  pada perusahaan media yang berbadan hukum;

f.      Tidak  dinyatakan bersalah oleh pengadilan negeri karena melakukan tindak pidana yang bertentangan dengan martabat dan profesi kewartawanan dan asas serta tujuan PWI.

 

(3)     Anggota  Biasa  yang  tidak  aktif  lagi melakukan kegiatan jurnalistik dapat menjadi Anggota Luar Biasa.

 

(4)     Untuk dapat diangkat menjadi Anggota Kehormatan PWI seseorang (Warga Negara Indonesia) harus berjasa luar biasa bagi perkembangan Pers Nasional, khususnya PWI.

 

Pasal 9

 

Setiap Anggota PWI berkewajiban:

a.    Menaati Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga PWI serta keputusan-keputusan organisasi;

b.    Menjaga  kredibilitas dan integritas profesi serta organisasi;

c.     Menaati Kode Etik Jurnalistik;

d.    Membayar uang iuran.

 

Pasal 10

 

Anggota PWI dilarang menjadi anggota organisasi wartawan lainnya yang berbadan hukum di tingkat nasional dan daerah.

Pasal 11

 

(1)     Anggota Biasa berhak:

a.    Menghadiri Konferensi Provinsi/Kabupaten/Kota dan Konferensi Kerja Provinsi/Kabupaten/Kota;

b.    Mengemukakan pendapat serta mengajukan usul dan saran;

c.     Memilih dan dipilih menjadi pengurus jika memenuhi persyaratan;

d.    Memberikan suara pada pengambilan keputusan yang dilakukan melalui pemungutan suara.

 

(2)     Anggota Muda, Anggota Luar Biasa, dan Anggota Kehormatan dapat diundang menghadiri Kongres, Konferensi Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Konferensi Kerja Provinsi/Kabupaten/Kota, serta dapat  mengemu-kakan pendapat dan mengajukan usul atau saran.

 

(3)     Setiap Anggota PWI berhak memperoleh bantuan hukum atas perkara yang dihadapi berkenaan dengan profesi kewartawanannya.

 

BAB  IV

ORGANISASI

 

Pasal  12

 

(1)     Kongres adalah pemegang wewenang tertinggi organisasi.

 

(2)     Konferensi PWI Provinsi adalah pemegang wewenang tertinggi di tingkat Provinsi.

 

(3)     Konferensi PWI Kabupaten/Kota adalah pemegang wewenang tertinggi di tingkat Kabupaten/Kota.

 

Pasal  13

 

(1)     Pengurus Pusat PWI  terdiri atas:

a.       Dewan Penasihat; 

b.       Dewan Kehormatan PWI;

c.       Pengurus Harian;

d.       KomisiPendidikan;

e.       KomisiKompetensi;

f.         Ketua Departemen;

g.       Direktur Program.

 

(2)     Pengurus Pleno Pusat PWI terdiri atas:

a.        Dewan Penasihat;

b.        Pengurus Harian;

c.        Komisi Pendidikan;

d.        Komisi Kompetensi;

e.        Ketua Departemen;

f.         Direktur program.

 

(3)     Dewan Kehormatan bersifat otonom.

 

(4)     Apabila Dewan Kehormatan ikut di dalam rapat pleno Pengurus Pusat PWI maka disebut rapat paripurna atau rapat pleno plus.

 

 

Pasal  14

 

(1)     Pengurus Harian PWI Pusat terdiri atas:

  1. Ketua Umum;
  2. Ketua Bidang Organisasi;
  3. Ketua Bidang Daerah;
  4. Ketua Bidang Pembelaan Wartawan;
  5. Ketua Bidang Pendidikan;
  6. Ketua Bidang Program dan Kerja Sama;
  7. Ketua Bidang Luar Negeri;

h.       Ketua Bidang Multimedia;

  1. Sekretaris Jenderal;
  2. Wakil Sekjen I;
  3. Wakil Sekjen II;
  4. Wakil Sekjen III;
  5. Bendahara Umum;
  6. Wakil Bendahara Umum.

 

(2)     Personalia Pengurus Harian Pusat PWI dipilih untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terdiri atas mereka yang sudah menjadi Anggota Biasa PWI sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.

 

(3)     Khusus untuk jabatan Ketua Umum, pernah menjadi Pengurus Harian PWI Pusat/PWI Provinsi dan atau Anggota Dewan Kehormatan, bersedia tinggal di Jakarta, dan bersertifikat wartawan utama.

 

(4)     Komisi Pendidikan beranggotakan sedikitnya 7 (tujuh) orang dan bertugas membantu Ketua Umum dalam melaksanakan Uji Kompetensi Wartawan.

 

(5)     Komisi Kompetensi beranggotakan sedikitnya 7 (tujuh) orang bertugas membantu Ketua Umum dalam melaksanakan Uji Kompetensi Wartawan.

 

(6)     Untuk menangani kasus-kasus hukum wartawan dibentuk Tim Advokasi Wartawan.

 

(7)     Pada masa akhir baktinya, Pengurus PWI wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban.

 

Pasal 15

 

(1)     Departemen dibentuk sesuai dengan kebutuhan organisasi.

 

(2)     Direktur program ditetapkan sesuai dengan kebutuhan organisasi.

 

Pasal 16

 

(1)     Di tiap provinsi dibentuk PWI Provinsi.

 

(2)     Khusus di Solo, tempat lahirnya PWI, dibentuk PWI Surakarta setingkat Provinsi.  

 

(3)     Pengurus  Provinsi  berkedudukan  di Ibukota Provinsi, kecuali PWI Surakarta, di Surakarta .

 

Pasal  17

 

(1)     Pengurus PWI Provinsi terdiri atas:

a.       Dewan Penasihat; 

b.       Dewan Kehormatan Provinsi;

c.       Pengurus Harian;

d.       Ketua/Wakil Ketua Seksi.

 

(2)     Pengurus Pleno PWI Provinsi terdiri atas:

a.       Dewan Penasihat;

b.       Pengurus Harian;

c.       Ketua/Wakil Ketua Seksi-seksi;

d.       Ketua PWI Kabupaten/Kota.

 

(3)     Dewan Kehormatan Provinsi bersifat otonom.

 

(4)     Apabila Dewan Kehormatan Provinsi  mengikuti rapat Pleno Provinsi, maka disebut rapat paripurna atau ratau pleno Provinsi plus.

 

 

(5)     Pengurus Harian PWI Provinsi terdiri atas:

a.       Ketua;

b.       Wakil Ketua Bidang Organisasi;

c.       Wakil Ketua Bidang Pembelaan Wartawan;

d.       Wakil Ketua Bidang Pendidikan;

e.       Wakil Ketua Bidang Kesejahteraan;

f.         Wakil Ketua Bidang Kerja sama;

g.       Sekretaris;

h.       Wakil Sekretaris sebanyak-banyaknya dua orang;

i.         Bendahara;

j.         Wakil Bendahara.

 

(6)     Ketua  PWI Provinsidipilih oleh Konferensi Provinsi untuk masa bakti 5 tahun dengan ketentuan:

a.       Untuk jabatan Ketua berlaku syarat sudah menjadi  Anggota Biasa PWI sekurang-kurangnya 5(lima) tahun dan yang pernah menjadi Pengurus PWI Provinsi dan bersertifikat wartawan utama;

b.       Untuk  jabatan  lain  berlaku  syarat  sudah  menjadi  Anggota  Biasa PWI sekurang-kurangnya  1 (satu)  tahun.

 

(7)     Pada  akhir masa jabatannya Pengurus PWI Provinsi wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban dalam Konferensi PWI Provinsi.

 

(8)     Konferensi PWI Provinsi menetapkan menerima atau menolak laporan dan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh Pengurus PWI Provinsi.

 

(9)     Seksi-seksi  dibentuk sesuai dengan kebutuhan PWI Provinsi.

 

(10)Di PWI Provinsi dibentuk Tim Pembelaan Wartawan dengan ketentuan:

a.        Tim diketuai oleh Wakil Ketua Bidang Pembelaan Wartawan;

b.        Jumlah  anggota Tim  disesuaikan dengan kebutuhan.

 

Pasal   18

 

(1)     Pengurus  PWI  Provinsi dapat  membentuk PWI Kabupaten/Kota di wilayah Kabupaten/Kota.

 

(2)     PWI Kabupaten/Kota dapat dibentuk untuk satu wilayah atau untuk gabungan dari dua atau lebih Kabupaten/Kota yang berdekatan dan minimal mempunyai 5(lima) orang anggota berstatus anggota biasa dengan ketentuan bukan di Ibukota Provinsi.

 

(3)     Pembentukan PWI Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Pengurus PWI Provinsi dan disahkan oleh Pengurus Pusat PWI.

 

(4)     Pengurus  PWI Kabupaten/Kota dipilih dari Anggota Biasa yang ada untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terdiri atas minimal 3 (tiga) orang pengurus, masing-masing Ketua, Sekretaris, dan Bendahara.

(5)     Ketua  PWI Kabupaten/Kota  dipilih  oleh Konferensi  PWI Kabupaten/Kota dengan ketentuan:

a.       Untuk Ketua Kabupaten/Kota berlaku syarat sudah menjadi Anggota Biasa PWI sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;

b.       Untuk jabatan-jabatan lain berlaku syarat sudah menjadi anggota  PWI.   

 

Pasal 19

 

(1)     PWI dapat menaungi forum atau kelompok wartawan menjadi anak organisasi (onderbouw)

 

(2)     Forum atau kelompok wartawan yang dinaungi harus sejalan dengan peraturan organisasi dan menaati Kode Etik Jurnalistik PWI.

 

Pasal 20

 

 

(1)     Seseorang tidak boleh menduduki jabatan yang sama dalam kepengurusan PWI lebih dari dua kali masa jabatan secara berturut-turut.

(2)     Pengurus tidak  boleh menduduki jabatan rangkap dalam struktur organisasi PWI.

 

(3)     Pengurus PWI di Pusat  maupun di Provinsidan Kabupaten/Kota tidak boleh merangkap jabatanpengurus partai politik dan organisasi yang terafiliasi serta lembaga struktural di pemerintahan.

 

Pasal  21

 

(1)     Di tingkat  Pusat dibentuk Dewan Kehormatan.

 

(2)     Di  tingkat  Provinsi dibentuk Dewan Kehormatan Provinsi.

 

(3)     Dewan Kehormatan maupun Dewan Kehormatan Provinsi bersifat otonom  (dapat menggunakan Cap dan Kop Surat sendiri yang secara operasional tetap berkoordinasi dengan DK PWI).

 

(4)     Anggota  Dewan  Kehormatan maupun Anggota Dewan Kehormatan Provinsi terdiri atas Anggota PWI yang telah menjadi Anggota Biasa sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan sudah berusia 40 tahun yang diutamakan pernah menjadi pengurus PWI.

 

(5)     Dewan Kehormatan beranggotaka sekurang-kurangnya 5 (lima) dan sebanyak-banyaknya 9 (sembilan) orang,  termasuk Ketua dan Sekretaris.

 

(6)     Ketua Dewan  Kehormatan dipilih oleh Kongres untuk masa bakti sampai Kongres berikutnya.

 

(7)     Ketua Dewan Kehormatan Provinsi dipilih oleh Konferensi Provinsi. Dewan Kehormatan Provinsi beranggotakan sekuranga-kurangnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang untuk masa bakti  sampai Konferensi Provinsi berikutnya.

 

BAB  V

PERMUSYAWARATAN

 

Pasal  22

 

(1)     Kongres diadakan sekali dalam 5 (lima) tahun.

 

(2)     Kongres mendengar dan menilai laporan pertanggungjawaban Pengurus Pusat dan Dewan Kehormatan.

 

(3)     Kongres menetapkan menerima atau menolak laporan pertanggungjawban Pengurus Pusat

 

(4)     Kongres menetapkan:

  1. Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga;
  2. Kode Etik Jurnalistik PWI;
  3. Lambang, Panji, Lencana, Himne dan Mars PWI;
  4. Kartu Anggota/Pers;
  5. Keputusan-keputusan lain yang dianggap perlu.

 

(5)     Kongres memilih:

a.  Ketua Umum Pusat PWI;

b.  Ketua Dewan Kehormatan;

c.  Formatur.

 

(6)     Organisasi dapat menyelenggarakan Konvensi Nasional Wartawan Indonesia yang dihadiri oleh utusan dari media massa.

 

(7)     Organisasi dapat mengadakan Kongres Luar Biasa.

 

(8)     Di antara  2  (dua) Kongres, organisasi mengadakan sekurang-kurangnya satu kali Konferensi Kerja Nasional.

 

Pasal  23

 

(1)     Di tingkat Provinsi,  organisasi mengadakan:

  1. Konferensi Provinsisetiap 5 (lima) tahun sekali;
  2. Konferensi Kerja Provinsi sekurang-kurangnya satu kali dalam setiap periode kepengurusan.

 

(2)     Konferensi Provinsi mendengar dan menilai laporan pertanggungjawaban Pengurus Provinsi.

 

(3)     Konferensi Provinsi  menetapkan  menerima  atau  menolak laporan pertangungjawban pengurus Provinsi.

 

(4)     Konferensi Provinsi menetapkan:

a.   Program kerja;

b.   Ketua Provinsi;

c.   Ketua Dewan Kehormatan Provinsi;

d.   Formatur.

 

(5)     Di tingkat Provinsi dapat diadakan Konferensi Luar Biasa Provinsi.

 

Pasal  24

 

(1)     Di tingkat Kabupaten/Kota, organisasi mengadakan Konferensi Kabupaten/Kota setiap 3 (tiga) tahun sekali.

 

(2)     Konferensi  Kabupaten/Kotamendengar dan menilai laporan pertanggungjawaban Pengurus, serta menetapkan program kerja, dan memilih Ketua Kabupaten/Kota.

 

(3)     Konferensi Kabupaten/Kota  menetapkan menerima  atau  menolak laporan pertangungjawban pengurus Kabupaten/Kota.

 

BAB VI

KEKAYAAN ORGANISASI

 

Pasal  25

 

(1)     Kekayaan organisasi terdiri atas harta bergerak dan harta tidak bergerak baik di Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota

 

(2)    Keuangan organisasi diperoleh dari:

  1. Uang iuran;
  2. Usaha-usaha yang sah dan tidak bertentangan dengan tujuan serta martabat PWI;
  3. Sumbangan yang tidak mengikat serta tidak bertentangan dengan tujuan dan martabat PWI.

 

BAB VII

LAIN-LAIN

 

Pasal  26

 

(1)     Pembukaan, Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga merupakan kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan.

 

(2)     Perubahan  Peraturan  Dasar, Peraturan Rumah Tangga, Kode Etik Jurnalistik PWI, lambang, panji, lencana, mars, hymne, dan kartu anggota, ditetapkan oleh Kongres.

 

Pasal 27

 

(1)     Pembubaran organisasi ditetapkan oleh Kongres.

 

(2)     Apabila terjadi pembubaran organisasi, Kongres menentukan penggunaan kekayaan organisasi.

 

Pasal 28

 

  Hal-hal lain yang tidak atau belum diatur di dalam Peraturan Dasar ini diatur dalam Peraturan Rumah Tangga.

 

 

PERATURAN  RUMAH  TANGGA  PWI

 

BAB I

 

UPAYA  MENCAPAI  TUJUAN

Pasal 1

 

Upaya ke dalam :

a.        Menyelenggarakan, mendorong, dan membantu pendidikan serta pelatihan kewartawanan dan  aspek lain yang berkaitan dengan profesionalisme penyelenggaraan media massa;

b.        Menyelenggarakan seminar, diskusi, dan lokakarya, baik mengenai kewartawanan, aspek-aspek lain dari penyelenggaraan media massa maupun masalah-masalah yang aktual serta persoalan yang sedang dihadapi bangsa dan negara;

c.        Melakukan penelitian dan pengkajian kehidupan pers dan komunikasi baik di dalam maupun di luar negeri;

d.        Memantau ketaatan anggota terhadap Kode Etik Jurnalistik dan kedisiplinan organisasi, serta menindak tegas barang siapa yang terbukti melakukan pelanggaran;

e.        Memberikan advokasidan bantuan hukum dalam menjalankan profesinya, termasuk kepada anggota dalam menjalankan profesi kewartawanannya, termasuk dalam perselisihan  dengan manajemen media massa tempatnya bekerja;

f.         Memperjuangkan dan memantau pelaksanaan kesejahteraan wartawan dalam bentuk kepemilikan saham dan atau pembagian laba bersih serta bentuk kesejahtraan lainnya di media massa tempat mereka bekerja.

Pasal 2

 

Upaya keluar:

  1. Berperan di Dewan Pers, lembaga, dan instansi yang berkaitan dengan perlindungan  serta pengembangan demokrasi dan  kemerdekaan pers;
  2. Memberikan sumbangan pemikiran dalam penyusunan peraturan perundang-undangan mengenai pers;
  3. Memberikan sumbangan pemikiran dalam melahirkan ketentuan-ketentuan yang diperlukan dalam membina, menumbuhkembangkan kehidupan pers, khususnya kewartawanan yang profesional dan bermartabat;
  4. Melakukan kerja sama dengan lembaga dan instansi di dalam dan luar negeri sebagai upaya menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang menjamin terlaksananya kegiatan jurnalistik berupa mencari, memperoleh, mengumpulkan, menyimpan, mengolah dan menyiarkan fakta dan pendapat dalam bentuk berita, ulasan, suara, gambar, suara dan gambar, serta karya jurnalistik lainnya untuk media massa, baik cetak, radio, televisi maupun multimedia;
  5. Melakukan kontrol sosial serta terjaminnya hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar dan bermanfaat;
  6. Mensosiliasikan Kode  Etik  Jurnalistik  serta fungsi, tugas, dan hak-hak pers;
  7. Memberikan penghargaan kepada instansi pemerintah dan lembaga masyarakat serta kepada individu yang berjasa luar biasa dalam pengembangan profesi kewartawanan, terutama PWI;
  8. Membantu anggota untuk menempati berbagai jabatan dan kedudukan di lembaga dan atau organisasi yang berkaitan dengan perlindungan dan pengembangan demokrasi, kemerdekaan mengemukakan pendapat, khususnya kemerdekaan pers.

 

BAB II

KEANGGOTAAN

Pasal 3

 

(1)     Permohonan menjadi Anggota PWI diajukan dengan mengisi formulir yang sudah ditentukan dan ditandatangani oleh pemohon.

 

(2)     Formulir untuk Anggota Muda harus dilampiri:

a.       Sertifikat Kompetensi Wartawan atau Pernyataan Kompeten dari PWI Pusat;

b.       Surat keterangan hubungan kerja dari perusahaan media yang berbadan hukum.

 

(3)     Proses Anggota Muda dengan persyaratan sebagaimana dalam ayat (2) di atas dilaksanakan oleh Provinsi.

 

(4)     Bagi wartawan lepas (freelance) berlaku ketentuan harus melampirkan surat keterangan dari sekurang-kurangnya dua Penanggung jawab/Pemimpin Redaksi.

 

(5)     Ketentuan sebagaimana dimaksud di dalam ayat (1) dan (2) Pasal ini berlaku juga bagi wartawan Indonesia yang bekerja pada media asing.

 

(6)     Formulir permohonan untuk menjadi Anggota Biasa harus dilampiri:

  1. Foto kopi kartu Anggota Muda;
  2. Surat keterangan hubungan kerja dari persusahaan media yang berbadan hukum.

 

(7)     Formulir permohonan untuk menjadi Anggota Luar Biasa harus dilampiri Kartu Anggota Biasa.

 

(8)     Formulir permohonan beserta lampirannya harus diserahkan kepada Pengurus Provinsi PWI.

 

(9)     Pengurus Provinsi PWI harus meneliti secara cermat permohonan yang bersangkutan dan segera meneruskannya ke Pengurus Pusat PWI setiap permohonan Anggota Biasa  yang memenuhi persyaratan.

 

(10)  Pengurus Pusat PWI dapat menyetujui, menangguhkan, atau menolak permohonan keanggotaan yang diusulkan Pengurus Provinsi.

 

(11)  Pengurus Pusat PWI dapat mengangkat dan menetapkan seseorang langsung menjadi anggota biasa bagi mereka yang mempunyai prestasi jurnalistik atau berdasarkan pertimbangan lain setelah berkomunikasi dengan pengurus provinsi.

 

Bab III

Sanksi

 

Pasal 4

 

(1)     Organisasi dapat menjatuhkan tindakan organisatoris terhadap anggota karena satu di antara hal-hal berikut:

 

 

  1. Oleh Dewan Kehormatan dinyatakan telah melanggar Kode Etik Jurnalistik dan dijatuhi tindakan pemberhentian sementara atau pemberhentian penuh dari keanggotaan;
  2. Melakukan perbuatan yang merendahkan martabat, kredibilitas dan integritas profesi serta organisasi;
  3. Melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga PWI;
  4. Menyalahgunakan nama organisasi untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain;
  5. Terbukti tidak lagi melaksanakan profesi pekerjaan kewartawanan;
  6. Dijatuhi hukuman oleh pengadilan karena melakukan tindak pidana.

 

(2)     Tindakan organisasi dapat berupa:

  1. Peringatan keras;
  2. Pemberhentian sementara;
  3. Pemberhentian penuh.

Pasal 5

 

(1)     Pemberhentian sementara atau penuh berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud di dalam ayat (2-b dan 2-c) Pasal 4, diusulkan oleh Pengurus Provinsi kepada Pengurus Pusat dengan tembusan kepada anggota bersangkutan, Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi media tempatnya bekerja.

 

(2)     Keputusan Pengurus Provinsi bersifat sementara sampai ada keputusan Pengurus Pusat.

 

(3)     Pengurus Pusat dapat menyetujui, mengubah atau menolak tindakan organisatoris yang diusulkan Pengurus Provinsi;

 

(4)     Pada tahap pertama pemberhentian sementara berlaku paling lama 2 (dua) tahun dengan ketentuan:

  1. Atas usul Pengurus Provinsi, Pengurus Pusat dapat memperpendek atau memperpanjang masa berlakunya pemberhentian sementara yang sedang dijalani;
  2. Atas usul Pengurus Provinsi, Pengurus Pusat dapat meningkatkan pemberhentian sementara menjadi pemberhentian penuh.

 

(5)     Setiap keputusan Pengurus Pusat yang berkaitan dengan pemberhentian sementara dan pemberhentian penuh harus disampaikan kepada anggota bersangkutan dengan tembusan kepada Pengurus Provinsi, Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi media tempatnya bekerja dan pihak-pihak lain yang dianggap perlu.

Pasal 6

 

(1)     Pengurus Provinsimaupun Pengurus Pusat harus memberikan kesempatan kepada anggota untuk membela diri secara tertulis atau dengan menghadirkannya di dalam Rapat Pengurus.

 

(2)     Pembelaan diri dapat juga dilakukan di forum Konferensi Provinsi dan Kongres dengan mengajukan terlebih dahulu secara tertulis.

Pasal 7

 

(1)     Keanggotaan gugur karena:

  1. Meninggal dunia;
  2. Tidak melakukan lagi kegiatan jurnalistik;
  3. Media tempatnya bekerja berhenti terbit/beroperasi, dan anggota bersangkutan tidak melanjutkan kegiatan kewartawanannya di media lain;
  4. Tidak memperpanjang kartu anggota lebih dari satu tahun;
  5. Mengundurkan diri;
  6. Pemberhentian penuh.

 

(2)     Dalam hal ada media yang berhenti terbit/beroperasi, berlaku ketentuan sebagai berikut:

  1. Selama 1 (satu) tahun anggota bersangkutan tetap dalam status keanggotaannya;
  2. Keanggotaan gugur jika setelah 1 (satu) tahun anggota bersangkutan tidak melanjutkan kegiatan kewartawanannya di media lain atau tidak melaporkan kepindahannya ke media lain kepada Pengurus PWI Provinsi;
  3. Anggota yang pindah ke media lain harus mengganti Kartu Anggotanya.

 

(3)      Anggota  yang  dipensiunkan oleh media tempatnya bekerja tetapi melanjutkan kegiatan kewartawanannya secara aktif dan kontinu dapat tetap menjadi anggota.

 

(4)     Mereka yang gugur keanggotaan sebagai Anggota Biasa dikarenakan alasan sebagaimana dimaksud di dalam Ayat (1-b,1-c, 1-d dan 1-e) Pasal ini dapat menjadi Anggota Luar Biasa.

Pasal 8

 

(1)     Anggota yang telah dijatuhi sanksi hukuman organisatoris dapat mengajukan permohonan rehabilitasi kepada Pengurus Pusat melalui Pengurus Provinsi.

 

(2)     Anggota  yang dikenakan pemberhentian sementara langsung direhabilitasi pada saat skorsingnya berakhir, kecuali jika anggota bersangkutan menyatakan mengundurkan diri.

Pasal 9

(1)     Setiap Anggota Biasa dan Anggota Muda memperoleh Kartu Anggota.

 

(2)     Anggota Biasa harus memperbaharui Kartu Anggotanya setiap tiga tahun, dan Anggota Muda harus memperbaharui kartu anggotanya setelah dua tahun.

 

(3)     Kartu Anggota Luar Biasa berlaku sampai dengan berakhirnya masa bakti Pengurus yang mengangkatnya.

 

(4)     Kartu Anggota bagi anggota yang sudah berusia 60 tahun berlaku untuk seumur hidup dengan ketentuan selama yang bersangkutan tetap menjalankan profesi kewartawanan dan telah menjadi Anggota PWI sekurang-kurangnya 15 tahun.

Pasal 10

 

(1)     Keanggotaan seseorang disesuaikan dengan wilayah tempat anggota bersangkutan melaksanakan profesi kewartawanannya secara permanen.

 

(2)     Anggota yang domisili penugasannya sebagai wartawan pindah ke wilayah PWI Provinsi lain harus memutasikan keanggotaannya ke PWI Provinsi yang baru.

 

(3)     Permohonan mutasi diajukan oleh anggota bersangkutan kepada Pengurus PWI Provinsiasal dengan tembusan kepada Pengurus PWI Provinsi di daerah tujuan dan kepada Pengurus Pusat PWI.

 

(4)     Surat Keputusan pemutasian dikeluarkan oleh Pengurus PWI Provinsi asal dengan tembusan kepada Pengurus PWI Provinsi di daerah tujuan dan kepada Pengurus Pusat PWI.

 

(5)     Tembusan Surat Keputusan pemutasian yang disampaikan kepada Pengurus PWI Provinsi di daerah tempat domisili tugas yang baru harus disertai berkas keanggotaan yang bersangkutan.

 

(6)     Anggota bersangkutan harus mengajukan permohonan penggantian Anggota/Pers PWI kepada Pengurus PWI Provinsi di tempat penugasannya yang baru.

 

(7)     Ketentuan Pasal 10 ini tidak berlaku bagi anggota yang pemindahan penugasannya bersifat sementara (tidak lebih dari satu tahun).

Pasal  11

 

(1)     Anggota yang pindah ke media lain harus melaporkan kepindahannya kepada Pengurus PWI, Provinsi sekaligus mengajukan permohonan penggantian Kartu Anggota.

 

(2)     Laporan kepindahan dan permohonan penggantian Kartu Anggota harus dilampiri:

Fotokopi Surat Ikatan Kerja anggota bersangkutan menjadi wartawan di media yang baru.

 

Pasal 12

 

Bagi  Anggota  PWI  yang  keluar  dari  PWI  harus  dibuatkan berita acara dan bila berkeinginan kembali lagi kepada PWI diperlakukan sebagai Anggota Muda.

 

Pasal 13

 

(1)     Kartu Anggota Muda dikeluarkan oleh PWI Provinsi.

 

(2)     Kartu Anggota Biasa dikeluarkan oleh PWI Pusat.

BAB IV

PENGURUS  PUSAT PWI

Pasal 14

 

(1)     Personalia Dewan Penasihat, Pengurus  Harian PWI Pusat, Komisi Pendidikan, Komisi Kompetensi, Ketua Departemen, Direktur Program, ditetapkan oleh Ketua Umum terpilih dibantu oleh Formatur dan sudah menjadi anggota biasa.

 

(2)     Susunan Pengurus Harian Pusat PWI sebagaimana dimaksud ayat (1)  sudah terbentuk dan diumumkan pada penutupan Kongres.

 

(3)     Susunan lengkap Pengurus Pusat PWI selambat-lambatnya diumumkan satu bulan setelah Kongres.

 

(4)     Anggota yang tidak hadir dapat ditetapkan menjadi Pengurus Pusat PWI.

 

(5)     Formatur  terdiri atas Ketua Umum terpilih ditambah 4(empat) anggota formatur lainnya yang dipilih/ditetapkan oleh Kongres.

(6)     Pemilihan Ketua Umum dan anggota Formatur dilakukan melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara.

 

(7)     Penggantian anggota Pengurus Pusat PWI yang tidak aktif atas usul Ketua Umum atau atas usul anggota Pleno harus mendapatkan persetujuan rapat Pleno Pengurus Pusat PWI dengan terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan melakukan klarifikasi.

Pasal 1

 

(1)     Dewan Penasihat berhak memberikan usul, saran, dan pertimbangan kepada Pengurus Harian, Komisi Pendidikan, Komisi Kompetensi, Ketua Departemen, Direktur Progam maupun Dewan Kehormatan, diminta atau tidak diminta.

 

(2)     Dewan Penasihat berhak menghadiri Rapat Pleno Pusat PWI maupun Rapat Pengurus Harian.

 

Pasal 16

 

(1)     Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pengurus Harian Pusat PWI:

  1. Melaksanakan semua upaya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga, sesuai program yang ditetapkan oleh Kongres;
  2. Mengambil keputusan yang dianggap perlu;
  3. Mewakili organisasi baik ke dalam maupun ke luar;
  4. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Kongres.

 

(2)     Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Ketua Umum:

  1. Menggerakkan, mengkoordinasikan, dan mengendalikan Pengurus Harian dan Departemen-Departemen dan Direktur;
  2. Mewakili organisasi ke dalam maupun ke luar;
  3. Bersama Sekretaris Jenderal atau Wakil Sekretaris Jenderal mengikat dan menandatangani perjanjian dengan pihak luar yang telah disetujui oleh sekurang-kurangnya Pengurus Harian dan setelah meminta pertimbangan para Panasihat;
  4. Bersama Sekretaris Jenderal atau Wakil Sekretaris Jenderal dan Ketua Bidang bersangkutan menadatangani surat-surat keputusan, instruksi, dan surat edaran intern;
  5. Bersama  Sekretaris  Jenderal  atau Wakil Sekretaris Jenderal menandatangani surat-surat untuk pihak luar;
  6. Menunjuk salah seorang Ketua Bidang atau anggota Pengurus Harian lain untuk mewakilinya, baik dalam kegiatan intern maupun ekstern.

 

(3)     Tugas, wewenang, dan  tanggung jawab Ketua  Bidang Organisasi:

  1. Melaksanakan program dan keputusan organisasi yang berkaitan dengan aspek keorganisasian, keanggotaan, baik yang bersifat pembinaan maupun pengawasan administrasi;
  2. Berkoordinasi dengan Ketua Bidang bersangkutan dan Sekretaris Jenderal dalam melaksanakan hal-hal yang dimaksud di dalam butir (a);
  3. Mengelola Uji Kompetensi Wartawan;
  4. Berkoordinasi dengan Ketua Bidang Daerah untuk menghadiri Konferensi Provinsi  dan Konferensi Kerja Provinsi;
  5. Melaksanakan hal-hal yang dilimpahkan oleh Ketua Umum.

 

(4)     Tugas,  wewenang, dan  tanggung jawab Ketua Bidang Daerah:

  1. Melakukan pembinaan kepada pengurus Provinsi;
  2. Berkoordinasi dengan Ketua Bidang bersangkutan dan Sekretaris Jenderal dalam melaksanakan hal-hal yang dimaksud dalam butir a;
  3. Berkoordinasi dengan Ketua Bidang Organisasi untuk menghadiri Konferensi Provinsi  dan Konferensi Kerja Provinsi;
  4. Melaksanakan hal-hal yang dilimpahkan oleh Ketua Umum.

 

(5)     Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Ketua Bidang Pembelaan Wartawan:

  1. Melaksanakan pemberian bantuan hukum kepada wartawan dalam kasus delik pers, baik pada tahap penyidikan maupun pada persidangan di tingkat pengadilan negeri sampai dengan kasasi dan grasi;

 

  1. Mewakili PWI dalam penyelesaian perselisihan antara wartawan dan manajemen media tempatnya bekerja, termasuk pemberian bantuan hukum;

 

  1. Mengkaji dan meneliti peraturan perundang-undangan yang menghambat kemerdekaan pers dan tugas-tugas jurnalistik;

 

  1. Membentuk Kelompok Kerja Bantuan Hukum;

 

  1. Melaksanakan hal-hal  lain yang dilimpahkan oleh Ketua Umum.

 

(6)     Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Ketua Bidang Pendidikan:

a.                                Melaksanakan program organisasi di bidang pendidikan dan pelatihan wartawan;

b.                                Mengelola Sekolah Jurnalisme Indonesia;

c.                                Mengusulkanpengangkatan Direktur Program Pendidikan & Pelatihan kepada Ketua Umum;

d.                                Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Ketua Umum.

 

(7)     Tugas, wewenang dan tanggung jawab Ketua Bidang Program dan Kerja Sama:

a.        Merintis dan melakukan kerja sama dengan pihak-pihak luar yang dapat menunjang program PWI;

b.        Merencanakan program-program pengembangan kegiatan organisasi dalam berbagai bidang untuk menjawab tantangan dan kebutuhan;

c.        Bersama Sekretaris Jenderal mengkoordinasikan bidang dan departemen untuk melakukan kerja sama dengan pihak luar;

d.        Mengevaluasi program kerja sama yang telah berjalan dan melakukan perbaikan;

e.        Melaksanakan tugas khusus yang diberikan Ketua Umum.

(8)     Tugas, wewenang,dan tanggung jawab Ketua Bidang Luar Negeri:

  1. Melaksanakan program dan keputusan-keputusan organisasi di bidang hubungan luar negeri;
  2. Membangun kerja sama dengan lembaga, instansi, dan organisasi internasional di dalam dan luar negeri;
  3. Mewakili  Ketua Umum di forum-forum pertemuan regional maupun internasional;
  4. Duduk sebagai Wakil PWI di organisasi-organisasi wartawan regional maupun internasional;
  5. Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Ketua Umum.

 

(9)     Tugas, wewenang dan tanggung jawab Ketua Bidang Multimedia:

  1. Bersama Ketua Bidang Organisasi melaksanakan program dan keputusan organisasi yang berkaitan dengan keorganisasian dan keanggotaan sesuai dengan jenis medianya;

b.        Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Ketua Umum kepadanya.

 

(10)  Tugas,  wewenang,  dan tanggung jawab Sekretaris Jenderal:

  1. Bersama Ketua Umum melaksanakan hal-hal yang diatur di dalam  ayat (2) butir (c, d, e, f) Pasal ini;
  2. Memimpin penyelenggaraan kegiatan kesekretariatan;
  3. Mengatur penugasan jajaran Staf Sekretariat;
  4. Melakukan penilitian, riset dan survei yang berkaitan dengan kehidupan dan penghidupan  wartawan khususnya dan pers pada umumnya;
  5. Melakukan pendataan keanggotaan PWI;
  6. Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Ketua Umum.

 

(11)  Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Wakil Sekretaris Jenderal:

  1. Membantu Sekretaris Jenderal dalam penyelenggaraan kesekretariatan sehari-hari;
  2. Mewakili Sekretaris Jenderal, jika Sekretaris Jenderal berhalangan.

 

(12)  Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Bendahara Umum:

a.        Mencari dana yang sesuai perturan untuk kepetingan organisasi;

b.        Mengelola keuangan dan harta kekayaan organisasi; 

  1. Bersama Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal menandatangani cheque dan surat-surat berharga lainnya;
  2. Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Ketua Umum.

 

(13)  Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Wakil Bendahara Umum:

  1. Mewakili  Bedahara Umum jika Bendahara Umum berhalangan;
  2. Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Ketua Umum.

Pasal 17

 

(1)     Ketua Departemen dan Direktur Program di bawah koordinasi Ketua Umum.

 

(2)     Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Ketua Departemen:

a.        Bekerja sama dengan Ketua Bidang Pendidikan dan Ketua Bidang Litbang melaksanakan program pengembangan kualitas profesi kewartawanan di bidang masing-masing sesuai program organisasi yang diamanatkan oleh Kongres PWI;

b.        Mengupayakan hal-hal yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan kewartarwanan di bidang masing-masing.

 

(3)     Tugas, wewenang,dan tanggungjawab Direktur Program:

  1. Menjalankan tugas khusus yang dilimpahkan oleh Ketua Umum; 
  2. Bekerja sama dengan pihak-pihak terkait sesuai dengan bidang tugasnya.

 

 

BAB V

 

PENGURUS  PWI PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

 

Pasal 18

 

(1)     Pengurus Harian PWI Provinsi dan Ketua Seksi ditetapkan oleh Ketua terpilih dibantu oleh Formatur yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (6) Peraturan Dasar.

 

(2)     Personalia Pengurus Harian PWI Provinsi ditetapkan melalui ketentuan sebagai berikut:

a.    Konferensi  Provinsi memilih lebih dulu Ketua Provinsi untuk masa kepengurusan mendatang;

b.    Konferensi Provinsi  memilih Formatur 5 (lima) orang, terdiri dari Ketua terpilih dan empat anggota;

c.    Formatur bertugas menyusun pengurus dan Anggota Dewan Kehormatan Provinsi.

d.    Utusan  Pengurus Pusat  dapat menjadi salah satu anggota formatur.

 

(3)     Pemilihan dilakukan melalui pemungutan suara secara tertulis serta bebas dan rahasia.

 

(4)     Konferensi Provinsi dihadiri oleh seorang atau lebih utusan Pengurus Pusat yang bertugas:

  1. Memantau dan menjadi narasumber pelaksanaan Konfrensi Provinsiagar sesuai dengan Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tanggga PWI;
  2. Dapat menjadi formatur dalam penyusunan kepengurusan.

 

(5)     Dalam hal Konferensi Provinsi gagal memilih Ketua Provinsi dan Formatur, Konferensi harus diulang dalam jangka waktu paling lama 45 hari dengan ketentuan bahwa untuk mencegah kevakuman, Pengurus Pusat membentuk Caretaker Pengurus Provinsi yang bertugas mempersiapkan Konferensi Provinsi Ulang.

 

(6)     Pengurus Harian dapat mengangkat Ketua-ketua Kelompok Kerja Wartawan dengan memperhatikan aspirasi para wartawan di bidang masing-masing.

 

(7)     Masa bakti Pengurus Provinsi 5 tahun, dan jika terjadi lowongan antar waktu, pengisiannya ditetapkan oleh Pengurus Pleno Provinsi berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.

 

(8)     Penggantian anggota Pengurus PWI Provinsi yang tidak aktif atas usul Ketua Provinsi atau atas usul anggota Pleno harus mendapatkan persetujuan rapat Pleno Provinsi dengan terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan melakukan klarifikasi.

 

(9)     Jika karena sesuatu hal jabatan Ketua Provinsi lowong, penetapan penggantinya dilakukan  melalui rapat pleno pengurus Provinsi yang dihadiri oleh pengurus Pusat.

 

Pasal 19

 

(1) Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pengurus Provinsi:

  1. Melaksanakan berbagai upaya yang diamanatkan di dalam Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga sesuai program yang ditetapkan oleh Kongres serta dijabarkan oleh Konferensi Provinsi;
  2. Mewakili organisasi ke dalam maupun ke luar;
  3. Mengambil keputusan yang dianggap perlu;
  4. Menjalin dan menggalang hubungan dan kerja sama dengan pimpinan media, unsur pemerintah, dan masyarakat;
  5. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban dalam Konferensi Provinsi.

 

(2) Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Ketua:

  1. Memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggung jawab Pengurus Provinsi sebagaimana dimaksud di dalam ayat (1) Pasal ini;
  2. Mewakili organisasi ke dalam maupun ke luar;
  3. Bersama Sekretaris atau Wakil Sekretaris menandatangani surat keputusan, instruksi, surat keluar, serta naskah kesepakatan dengan pihak-pihak di luar PWI;
  4. Bersama Sekretaris dan Bendahara menandatangani cheque dan surat berharga lainnya.

 

(3) Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Wakil Ketua Bidang Organisasi:

a.        Menangani hal-hal yang berkaitan dengan seleksi penerimaan dan peningkatan status keanggotaan;

b.        Menangani hal-hal yang berkaitan dengan penegakan disiplin anggota terhadap PD/PRT, Kode Etik Jurnalistik, dan keputusan-keputusan lain dari organisasi;

c.        Melaksanakan hal lain yang dilimpahkan oleh Ketua kepadanya.

 

(4)  Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Wakil Ketua Bidang Pembelaan Wartawan:

a.        Melaksanakan pemberian bantuan hukum kepada wartawan dalam kasus delik pers; 

b.        Mewakili PWI dalam penyelesaian perselisihan wartawan dengan manajemen media tempatnya bekerja, termasuk pemberian bantuan hukum;

c.        Membentuk Kelompok Kerja Bantuan Hukum;  

d.        Mengkaji dan meneliti peraturan perundang-undangan yang menghambat kemerdekaan pers dan tugas-tugas jurnalistik;

e.        Melaksanakan hal-hal lain yang dilimpahkan Ketua.

 

(5)  Tugas, wewenang, dan  tanggung jawab Wakil Ketua Bidang Pendidikan:  

a.        Menangani hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan wartawan;

  1. Menjalin kerja sama dengan lembaga pendidikan setempat dalam rangka pengembangan kualitas wartawan dan kewartawanan;
  2. Melaksanakan hal lain yang dilimpahkan oleh Ketua kepadanya.

 

(6) Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Wakil Ketua Bidang Kesejahteraan :

  1. Menangani hal-hal yang berkaitan dengan kesejah-teraan anggota PWI;
  2. Secara ex oficio duduk di Badan Pengawas Koperasi Wartawan di tingkat Provinsi;
  3. Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Ketua.

 

(7) Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Wakil Ketua BidangProgram dan Kerja Sama:

  1. Merancang dan melaksanakan program-program kerja sama dengan lembaga atau instansi mitra kerja di bidang media maupun di luar media;
  2. Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Ketua.

 

(8)  Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Sekretaris:

  1. Melaksanakan hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan kesekretariatan/administrasi;
  2. Bersama Ketua menandatangani surat-surat keputusan, instruksi, dan surat-surat keluar;
  3. Bersama Ketua dan Bendahara menandatangani cheque dan surat-surat berharga lainnya. 

 

 

(9) Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Wakil Sekretaris:

  1. Membantu Sekretaris dalam menangani sehari-hari hal-hal yang berkaitan dengan kesekretariatan/administrasi;
  2. Mewakili Sekretaris jika Sekretaris berhalangan.

 

 (10) Tugas, wewenang, dan  tanggung jawab Bendahara:

  1. Mengelola keuangan dan harta lain milik organisasi;

b.        Bersama Ketua dan Sekretaris menandatangani cheque dan surat-surat berharga lainnya.

 

 (11)  Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Wakil Bendahara:

  1. Membantu Bendahara melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya sehari-hari;
  2. Mewakili Bendahara jika Bendahara berhalangan.

 

(12) Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Ketua Seksi:

a.        Bekerja sama dengan Wakil Ketua Bidang Pendidikan melaksanakan program pendidikan dan pelatihan wartawan di bidang masing-masing;

b.        Mengkoordinasikan kegiatan peliputan di bidang masing-masing.

Pasal 20

 

(1)     Ketua PWI Kabupaten/Kota dipilih oleh Konferensi Perwakilan di antara anggota biasa yang hadir serta memenuhi persyaratan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Dasar.

 

(2)     Personalia Pengurus Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Ketua terpilih bersama utusan Pengurus PWI Provinsi.

 

(3)     Masa bakti Pengurus Kabupaten/Kota 3 (tiga) tahun, dan jika terjadi lowongan antarwaktu, pengisiannya ditetapkan oleh Pengurus Kabupaten/Kota bersama utusan Pengurus Provinsi.

 

(4)     Pengurus Kabupaten/Kota mengemban tugas, wewenang, dan tanggung jawab:

a.        Melaksanakan program kerja yang ditetapkan oleh Konferensi Provinsi serta dijabarkan oleh Konferensi Kabupaten/Kota;

b.        Melaksanakan keputusan-keputusan Pengurus Provinsi/Pusat.

 

(5)     Menjalin kerja sama baik dengan unsur pemerintah maupun masyarakat.

 

Pasal 21

 

(1)     Personalia Pengurus Provinsi  yang sudah ditetapkan oleh Ketua dan Formatur terpilih dilaporkan kepada Pengurus Pusat untuk disahkan.

 

(2)     Personalia Pengurus Kabupaten/Kota yang sudah disusun oleh Ketua Kabupaten/Kota terpilih bersama utusan Pengurus Provinsi ditetapkan oleh Pengurus Provinsi dan dilaporkan kepada Pengurus Pusat untuk disahkan.

 

BAB VI

DEWAN  KEHORMATAN

 

Pasal 22.

 

(1)     Ketua Dewan Kehormatan dipilih oleh Kongres melalui sistem yang ditetapkan oleh Kongres.

 

(2)     Melalui konsultasi dengan Dewan Penasihat dan Ketua Umum PWI, Ketua Dewan Kehormatan menetapkan Sekretaris merangkap anggota dan anggota lainnya;

 

 

(3)     Dewan Kehormatan beranggotakan 9 (sembilan) orang termasuk Ketua dan Sekretaris.

 

(4)     Jika karena sesuatu hal jumlah Anggota Dewan berkurang, pengisiannya ditetapkan oleh rapat pleno Dewan Kehormatan serta melalui konsultasi dengan Dewan Penasihat dan Ketua Umum Pusat PWI.

 

(5)     Anggota Dewan Kehormatan tidak boleh merangkap jabatan kepengurusan di PWI maupun di partai politik dan organisasi yang terafiliasi.

 

(6)     Dewan Kehormatan dipilih untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan bersifat otonom.

Pasal 23

 

(1)     Bersama Pengurus Pusat PWI, Dewan Kehormatan mengemban tugas dan tanggung jawab:

a.       Meningkatkan penghayatan  dan ketaatan terhadap Kode Etik Jurnalistik PWI dalam diri anggota;

b.       Mensosialisasikan Kode Etik Jurnalistik di kalangan pemerintah dan masyarakat. 

 

(2)     Dewan Kehormatan adalah satu-satunya lembaga yang berwenang menetapkan telah terjadinya pelanggaran Kode Etik Jurnalistik dan menetapkan sanksi terhadap pelanggarnya.

 

(3)     Pada akhir masa baktinya, Dewan Kehormatan harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban di Kongres.

 

Pasal 24.

 

(1)     Dewan Kehormatan berkewajiban melayani dan memproses pengaduan dari semua pihak.

 

(2)     Kasus pelanggaran Kode Etik Jurnalistik dibahas dalam rapat pleno Dewan Kehormatan dengan mengundang  Penanggung Jawab media atau wartawan bersangkutan

 

(3)     Jika karena sesuatu hal tidak dapat memenuhi ketentuan butir (2), Dewan Kehormatan harus memberikan kesempatan kepada Penanggung Jawab media atau wartawan bersangkutan untuk menyampaikan penjelasan atau pembelaan secara tertulis dengan ketentuan:

a.        Penjelasan  atau  pembelaan  secara  tertulis harus disampaikan kepada Dewan Kehormatan dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal penerimaan salinan pengaduan yang dibuktikan dengan tanda penerimaan;

b.        Jika  setelah tenggang  waktu sebagaimana dimaksud di dalam butir (a) ayat ini terlampaui, penjelasan/pembelaan tertulis tidak disampaikan, maka Penanggung Jawab media atau wartawan bersangkutan dianggap telah melepaskan haknya untuk memberi penjelasan atau membela diri.

 

(4)     Pembelaan dapat juga dilakukan oleh Tim Pembelaan Wartawan PWI Pusat.

 

(5)     Jika dianggap perlu, Dewan Kehormatan dapat mengundang kehadiran pihak pengadu maupun pihak-pihak yang terkait untuk dimintai penjelasan/keterangan.

Pasal 25

 

(1)     Wewenang Dewan Kehormatan:

a.       Menerima atau menolak pengaduan;

b.       Mengeluarkan keputusan bahwa telah terjadi pelanggaran Kode Etik Jurnalistik;

c.       Mempersilahkan pengadu menempuh jalur hukum;

d.       Mengumumkan atau tidak mengumumkan keputusan yang telah diambil oleh Dewan Kehormatan.

 

(2)     Keputusan Dewan Kehormatan bersifat final.

 

(3)     Sanksi yang dapat dijatuhkan Dewan Kehormatan:

  1. Peringatan biasa;
  2. Peringatan keras;
  3. Skorsing dari keanggotaan PWI untuk selama-lamanya 2 (dua) tahun.

 

(4)     Peringatan biasa maupun peringatan keras disampaikan oleh Dewan Kehormatan langsung kepada media/wartawan bersangkutan dengan tembusan kepada Pengurus Pusat PWI dan Pengurus PWI Provinsi, serta kepada pengadu.

 

(5)     Keputusan skorsing keanggotaan disampaikan oleh Dewan Kehormatan kepada Pengurus Pusat PWI untuk dilaksanakan.

 

(6)     Anggota PWI yang terkena hukuman karena pelanggaran Kode Etik Jurnalistik dapat membela diri dalam/pada Kongres.

Pasal 26

 

(1)     Masa bakti anggota Dewan Kehormatan Provinsi 5 (lima) tahun.

 

(2)     Ketua Dewan Kehormatan Provinsi dipilih oleh Konferprov.

 

(3)     Keanggotaan Dewan Kehormatan Provinsiberjumlah 5 (lima) orang termasuk Ketua dan Sekretaris.

 

(4)     Seseorang hanya boleh dipilih/diangkat menjadi anggota Dewan Kehormatan Provinsi untuk dua kali masa bakti.

 

(5)     Jika terjadi kekosongan antarwaktu, penggantiannya ditetapkan oleh Pleno Dewan Kehormatan Provinsi melalui konsultasi dengan Pengurus PWI Provinsi.

 

(6)     Dewan Kehormatan Provinsi bersifat otonom.

Pasal 27

 

(1)     Tugas,  wewenang,  dan  tanggung jawab Dewan Kehormatan Provinsi:

  1. Bersama Pengurus PWI Provinsi melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud di dalam ayat (1) Pasal 22 Peraturan Rumah Tanga;
  2. Memantau dan mengamati pentaatan Kode Etik Jurnalistik oleh wartawan di lapangan;
  3. Menerima pengaduan dari semua pihak.

 

(2)     Dewan Kehormtan Provinsi berwenang memberikan peringatan tertulis kepada media dan atau wartawan yang dinilainya telah melanggar Kode Etik Jurnalistik, dengan ketentuan tembusan surat peringatan tersebut disampaikan kepada Dewan Kehormatan dan Pengurus Provinsi  PWI, dilampiri penjelasan.

 

(3)     Dewan Kehormatan Provinsi berwenang memproses pengaduan dengan memeriksa kedua belah pihak.

 

(4)     Pada akhir masa baktinya, Dewan Kehormatan Provinsi harus menyampaikan laporan  pertanggungjawaban pada Konferensi Provinsi.

Pasal 28

 

(1)     Pembiayaan Dewan Kehormatan dibebankan kepada Pengurus Pusat PWI dan Dewan Kehormatan Provinsi kepada Pengurus PWI Provinsi.

 

(2)     Dalam hal Dewan Kehormatan dan atau Dewan Kehormatan Provinsi diminta menghadirkan saksi ahli dalam kasus delik pers dan jika untuk itu diperlukan pembiayan, Dewan dapat meminta bantuan dari media bersangkutan.

 

 

BAB VII

PERMUSYAWARATAN

Pasal 29

 

(1)     Kongres dihadiri oleh Pengurus Pusat, Dewan Kehormatan, dan PWI Provinsi.

 

(2)     Jumlah utusan Provinsi ditetapkan oleh Pengurus Pusat dengan ketentuan harus terdiri dari Pengurus Harian.

 

(3)     Utusan PWI Provinsi harus membawa mandat dari Pengurus PWI Provinsi.

 

(4)     Provinsi dapat mengirim Penijau yang terdiri atas Anggota Biasa PWI yang jumlahnya ditetapkan oleh Pengurus Pusat.

 

Pasal 30

 

 

(1)  Kongres dilaksanakan berdasarkan Peraturan Tata Tertib yang ditetapkan oleh Kongres.

 

(2)  Kongres sah jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya duapertiga jumlah Provinsi.

 

(3)     Jika yang hadir kurang dari duapertiga jumlah Provinsi, Kongres ditunda dan harus diulang selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan dengan ketentuan Kongres ulangan sah sekalipun dihadiri oleh kurang dari duapertiga jumlah Provinsi.

 

(4)   Provinsi tidak boleh memberikan mandat kepada Provinsi lain.

Pasal 31

 

(1)     Dalam mengambil keputusan, Kongres harus mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat.

 

(2)     Apabila musyawarah tidak menghasilkan mufakat, keputusan diambil melalui pemungutan suara dengan ketentuan:

a.        Keputusan sah jika disetujui atau ditolak oleh sekurang-kurangnya setengah tambah satu (50% tambah  satu) jumlah suara yang hadir;

b.        Apabila  persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud di dalam butir (a) ayat ini tidak tercapai, pemungutan suara harus diulang dan keputusan sah jika disetujui atau ditolak oleh suara terbanyak;

c.        Pemungutan suara mengenai orang harus dilakukan secara tertulis dan rahasia.

 

(3)     Setiap Provinsi memiliki sekurang-kurangnya satu hak suara, dengan ketentuan :

a.                 Provinsi dengan jumlah anggota lebih dari 100 tapi di bawah 200 mempunyai dua hak suara;

b.                 Provinsi dengan jumlah anggota lebih dari 200 tapi kurang dari  400 mempunyai tiga hak suara;

c.                 Provinsi dengan jumlah anggota lebih dari 400 tapi kurang dari 600 mempunyai empat hak suara;

d.                 Provinsi dengan jumlah anggota lebih dari 600 tapi kurang dari 800 mempunyai lima hak suara;

e.                 Provinsi dengan jumlah anggota lebih dari 800 tapi kurang dari 1.000 mempunyai enam hak suara;

f.                  Provinsi dengan jumlah anggota lebih dari 1.000 mempunyai tujuh hak suara.

 

(4)     Jumlah anggota di atas sesuai dengan validasi status aktif anggota yang dibuktikan dengan pelunasan iuran.

 

(5)     Pengurus PWI Pusat mempunyai 3 (tiga) hak suara yang mewakili Dewan Penasihat, Dewan Kehormatan dan Pengurus Harian

 

Pasal 32

 

(1)     Kongres Luar Biasa diadakan jika diminta oleh sekurang-kurangnya setengah tambah satu (50% tambah 1) jumlah Provinsi mengenai masalah-masalah mendesak.

 

(2)     Kongres Luar Biasa tidak berwenang mengubah Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga serta Kode Etik Jurnalistik.

Pasal 33

 

(1)     Peserta Konferensi Kerja Nasional terdiri atas Pengurus Pusat, Dewan Kehormatan dan utusan Pengurus Provinsi.

 

(2)     Ketentuan-ketentuan mengenai pengambilan keputusan di dalam Kongres berlaku bagi Konferensi Kerja Nasional.

Pasal 34

 

(1)   Konferensi PWI Provinsi diadakan setiap 5 (lima) tahun sekali untuk:

a.     Memilih Ketua Provinsi, Formatur dan Ketua Dewan Kehormatan Provinsi;

b.        Menetapkan program kerja dan keputusan-keputusan lain.

 

(2)   Konferensi Provinsi sah jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya duapertiga jumlah anggota Biasa dengan ketentuan:

Jika anggota Biasa yang hadir kurang dari duapertiga, Konferensi harus diulang selambat-lambatnya dalam waktu satu bulan;

 

(3)    Anggota  Biasa yang tidak bisa hadir dapat memberikan mandat tertulis kepada anggota Biasa lain dengan ketentuan seorang anggota Biasa hanya boleh menjadi mandataris dari sebanyak-banyaknya tiga anggota Biasa lain, kecuali:

        Bagi PWI Provinsi yang memiliki jumlah anggota antara:

  1. 500 – 1000 anggota, seorang anggota Biasa dapat menjadi mandataris maksimal 5 (lima) orang anggota Biasa lainnya;
  2. Bagi PWI Provinsi yang memiliki jumlah anggota 1.000 ke atas dan karena masalah geografis (seperti PWI Provinsi Papua), seorang anggota Biasa dapat menjadi mandataris maksimal 10 (sepuluh) orang anggota Biasa lainnya.

 

(4)   Anggota yang memberikan mandat dianggap hadir.

 

(5)   Dalam mengambil keputusan, Konferensi Provinsi harusmengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat dengan ketentuan:

  1. Jika musyawarah tidak menghasilkan mufakat, keputusan diambil melalui pemungutan suara;
  2. Keputusan sah jika disetujui atau ditolak oleh sekurang-kurangnya setengah tambah satu (50% tambah 1) jumlah anggota yang hadir;
  3. Jika persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud di dalam butir (b) ayat ini tidak tercapai, pemungutan suara harus diulang, dan keputusan sah jika disetujui atau ditolak oleh suara terbanyak.

Pasal 35

 

(1)     Konferensi Kabupaten/Kota diadakan setiap 3 (tiga) tahun sekali untuk:

  1. Memilih Ketua Kabupaten/Kota;
  2. Melaksanakan program kerja Provinsi dan keputusan-keputusan lain.

 

(2)     Konferensi Kabupaten/Kota sah jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya duapertiga jumlah anggota Biasa dengan ketentuan:

Jika anggota Biasa  yang hadir  kurang dari duapertiga, Konferensi ditunda selambat-lambatnya dalam waktu satu bulan;

Pasal 36

 

(1)     Provinsi harus mengadakan Konferensi Kerja Provinsi sekurang-kurangnya satu kali dalam setiap masa kepengurusan.

 

(2)     Konferensi Kerja Provinsi diadakan untuk mengevaluasi pelaksanaan program kerja.

 

(3)     Anggota Biasa yang tidak bisa hadir dapat memberikan mandat tertulis kepada anggota Biasa lain dengan ketentuan seorang anggota Biasa hanya boleh menjadi mandataris dari sebanyak-banyaknya 3 (tiga) anggota Biasa lain.

 

(4)     Anggota yang memberikan mandat dianggap hadir.

 

(5)     Dalam mengambil keputusan, Konferensi Kabupaten/Kota harus mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat dengan ketentuan:

a.        Jika musyawarah tidak menghasilkan mufakat, keputusan diambil melalui pemungutan suara;

b.        Keputusan sah jika disetujui atau ditolak oleh sekurang-kurang-yasetengah tambah satu (50% tambah 1) jumlah anggota yang hadir;

c.        Jika persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud di dalam butir (b) ayat ini tidak tercapai, pemungutan suara harus diulang, dan keputusan sah jika disetujui atau ditolak oleh suara terbanyak.

 

Pasal 37

 

(1)     Di tingkat Provinsi dapat diadakan Konferensi Luar Biasa Provinsi jika diminta oleh sekurang-kurangnya duapertiga jumlah anggota Biasa.

 

(2)     Bagi Konferensi Luar Biasa berlaku ketentuan-ketentuan mengenai mandat dan pengambilan keputusan sebagaimana yang berlaku bagi Konferensi Provinsi.

 

BAB VIII

 

KEKAYAAN

Pasal 38

 

(1)     Anggota Biasa dan Anggota Muda wajib membayar iuran bulanan yang besarnya ditetapkan oleh Pengurus Pusat PWI.

 

(2)     PWI Provinsi wajib menyetorkan kepada Pengurus Pusat 25% dari uang iuran.

Pasal 39

 

(1)     Pengurus Pusat, Pengurus Provinsi, dan Pengurus Kabupaten/Kota harus secara periodik menginventarisasi kekayaan organisasi, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak.

 

(2)     Inventarisasi kekayaan organisasi harus dilaporkan dalam Kongres oleh Pengurus Pusat, dan dalam Konferensi Provinsi/ Kabupaten/Kota oleh Pengurus Provinsi/ Kabupaten/Kota.

 

(3)     Laporan pertangungjawaban keuangan pengurus pusat kepada kongres diaudit oleh akuntan publik.

 

(4)     Di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota jika belum mungkin diaudit oleh akuntan publik, laporan keuangan dapat diteliti oleh Tim Verivikasi yang dibentuk oleh Konferensi/Kabupaten/Kota;

 

(5)     Pengurus Provinsi wajib melaporkan kekayaan organisasi kepada Pusat untuk dicatat;

 

(6)     Pengalihan aset tetap Provinsi kepada pihak lain harusmemperoleh persetujuan Pusat.

 

BAB IX

 

PEMBEKUAN  PWI PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

DAN  PEMBUBARAN  ORGANISASI

 

Pasal 40

 

(1)     Pengurus Pusat dapat membekukan pengurus Provinsi yang tidak memenuhi ketentuan Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga PWI.

 

(2)     Pengurus Provinsi dapat membekukan atau membubarkan suatu Kabupaten/Kota di daerahnya, dan melaporkan kepada Pengurus Pusat yang dapat mengukuhkan atau menunda atau membatalkan pembekuan atau pembubaran tersebut.

 

(3)     Perwakilan dan anggota yang Pengurus Provinsinya dibekukan diurus langsung oleh Pengurus Pusat sampai terbentuknya Pengurus Baru.

 

(4)     Pembekuan Provinsi atau Kabupaten/Kota harus dipertanggungjawabkan oleh Pengurus Pusat di Kongres dan pengurus Provinsi di Konfrensi Provinsi.

 

Pasal 41

 

(1)   Pembubaran organisasi hanya boleh diputuskan oleh Kongres yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua pertiga jumlah provinsi serta disetujui oleh sekurang-kurangnya dua pertiga jumlah suara.

 

(2)   Kongres menentukan penggunaan kekayaan organisasi setelah organisasi dibubarkan.

 

BAB X

 

PENUTUP

 

Pasal 42

 

(1)     Hal-hal  lain yang  belum diatur di dalam Peraturan Rumah Tangga, apabila diperlukan dapat diatur oleh Pengurus Pusat, selama hal itu tidak bertentangan dengan Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga, untuk kemudian dipertanggungjawabkan kepada Kongres.

 

(2)     Setiap perubahan Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga yang telah disahkan oleh Kongres harus dibuat dalam Akte Notaris.

 

 

KODE ETIK JURNALISTIK

PEMBUKAAN

 

 

 

    Bahwa sesungguhnya salah satu perwujudan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah kemerdekaan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Oleh sebab itu kemerdekaan pers wajib dihormati oleh semua pihak.

 

 Mengingat Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara berda­sarkan atas hukum, seluruh wartawan Indonesia menjun­jung tinggi konstitusi dan menegakkan kemerdekaan pers yang bertanggung jawab, mematuhi norma-norma profesi kewartawanan, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta memperjuangkan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial berdasar­kan Pancasila.

 

    Maka atas dasar itu, demi tegaknya harkat, martabat, integritas, dan mutu kewartawanan Indonesia serta bertumpu pada kepercayaan masyarakat, dengan ini Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) menetapkan Kode Etik Jurnalistik yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh seluruh wartawan, terutama anggota PWI.

 

PENAFSIRAN

PEMBUKAAN

 

Kode Etik Jurnalistik ialah ikrar yang bersumber pada hati nurani wartawan dalam melaksanakan kemerdekaan mengeluarkan pikiran yang dijamin sepenuhnya oleh Pasal 28 UUD 1945 yang merupakan landasan konstitusional wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.

 

Kemerdekaan mengeluarkan pikiran ialah hak paling mendasar yang dimiliki setiap insan wartawan, yang wajib dijunjung tinggi dan dihormati oleh semua pihak. Sekalipun kemerdekaan mengeluarkan pikiran merupakan hak wartawan yang dijamin konstitusi, mengingat Negara Kesatuan Republik Indonesia ialah negara berdasarkan hukum, maka setiap wartawan wajib menegakkan hukum, keadilan, dan kebenaran dalam menggunakan haknya untuk mengeluarkan pikiran.

 

Wartawan bersama seluruh masyarakat wajib mewujudkan prinsip-prinsip kemerdekaan pers yang profesional dan bermartabat.

 

Tugas dan tanggung jawab yang luhur itu hanya dapat dilaksanakan apabila wartawan selalu berpegang teguh kepada Kode Etik Jurnalistik, dan masyarakat memberi kepercayaan penuh serta menghargai integritas profesi tersebut.

 

Mengingat perjuangan wartawan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perjuangan bangsa Indonesia, maka selain bertanggung jawab kepada hati nuraninya, setiap wartawan wajib bertangung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada masyarakat, Bangsa dan Negara dalam melaksanakan hak, kewajiban, dan tanggung jawabnya sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik.

 

Sadar akan hak, kewajiban, dan tanggung jawabnya itu, dan untuk melestarikan kemerdekaan pers yang profesional dan bermartabat serta kepercayaan masyarakat, maka dengan ikhlas dan penuh kesadaran wartawan menetapkan Kode Etik Jurnalistik yang wajib ditaati dan diterapkan.

 

BAB I

KEPRIBADIAN  DAN  INTEGRITAS

 

PENAFSIRAN

BAB I

 

KEPRIBADIAN  DAN  INTEGRITAS

 

 

Wartawan harus memiliki kepribadian dalam arti keutuhan dan keteguhan jati diri, serta integritas dalam arti jujur, adil, arif, dan terpercaya.  

 

Kepribadian dan integritas wartawan yang ditetapkan di dalam Bab I Kode Etik Jurnalistik mencerminkan tekad PWI mengembangkan dan memantapkan sosok wartawan sebagai profesional, penegak kebenaran, nasionalis, konstitusional, dan demokratis serta beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

 

Pasal 1

Wartawan beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berjiwa Pancasila, taat Undang-Undang Dasar Negara RI, kesatria, bersikap independen serta terpercaya dalam mengemban profesinya.

 

PENAFSIRAN

Pasal 1

 

(1)     Semua perilaku, ucapan dan karya jurnalistik wartawan harus senantiasa dilandasi, dijiwai, digerakkan, dan dikendalikan oleh keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta oleh nilai-nilai luhur Pancasila, dan mencerminkan ketaatan pada Konstitusi Negara.

 

(2)     Ciri-ciri wartawan yang kesatria:

  • Berani membela kebenaran dan keadilan;
  • Berani mempertanggungjawabkan semua tindakannya, termasuk karya jurnalistiknya;
  • Bersikap demokratis;
  • Menghormati kebebasan orang lain dengan penuh santun dan tenggang rasa;
  • Dalam menegakkan kebenaran, senantiasa menjunjung tinggi harkat-martabat manusia dengan menghormati orang lain.

 

(3)     Yang dimaksud dengan mengabdi kepada kepentingan bangsa dan negara adalah, wartawan Indonesia bekerja bukan untuk kepentingan diri sendiri, kelompok atau golongan, melainkan untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan negara;

 

(4)     Independen berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers.

 

(5)     Terpercaya adalah orang yang berbudi luhur, adil, arif, dan cermat, serta senantiasa mengupayakan karya terbaiknya.

 

Profesi adalah pekerjaan tetap yang memiliki unsur-unsur :

  • Himpunan pengetahuan dasar yang bersifat khusus;
  • Terampil dalam menerapkannya;
  • Tata cara pengujian yang obyektif;
  • Kode Etik serta lembaga pengawasan dan pelaksanaan penaatannya.

 

Pasal 2

 

    Wartawan dengan penuh rasa tanggung jawab dan bijaksana mempertimbangkan patut tidaknya menyiarkan karya jurnalistik (tulisan, gambar, suara, serta suara dan gambar) yang dapat membahayakan keselamatan umum, persatuan dan kesatuan bangsa, menyinggung perasaan agama, kepercayaan atau keyakinan suatu golongan yang dilindungi oleh undang-undang dan prasangka atau diskriminasi terhadap jenis kelamin,  orang cacat, sakit, miskin atau lemah.

 

PENAFSIRAN

 

Pasal 2

 

Wartawan wajib mempertimbangkan patut tidaknya menyiarkan tulisan, gambar, suara, serta suara dan gambar dengan tolok ukur:

(a)     Yang dapat membahayakan keselamatan umum adalah berita yang dapat mendorong timbulnya kerusuhan sosial, kepanikan massal, memaparkan atau menyiarkan rahasia negara;

(b)     Mengenai penyiaran berita yang membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa, serta menyinggung perasaan agama, kepercayaan atau keyakinan suatu golongan yang dilindungi oleh undang-undang, wartawan perlu memperhatikan kesepakatan selama ini menyangkut isyu SARA (Suku, Agama, Ras dan Antargolongan) dalam masyarakat. Tegasnya, wartawan Indonesia menghindari pemberitaan yang dapat memicu pertentangan suku, agama, ras, dan antargolongan.

 

Pasal 3

 

Wartawan tidak beritikad buruk, tidak menyiarkan karya jurnalistik (tulisan, gambar, suara, serta suara dan gambar) yang menyesatkan, memutar balikkan fakta, bohong, bersifat fitnah, cabul, sadis, dan sensasional.

 

PENAFSIRAN

Pasal 3

 

(1)     Yang  dimaksud tidak beritikad buruk berarti tidak ada niat secara sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan kerugian pihak lain.

 

(2)     Yang dimaksud dengan menyesatkan adalah berita yang membingungkan, meresahkan, membohongi, membodohi atau melecehkan kemampuan berpikir khalayak.

 

(3)     Yang dimaksud dengan memutarbalikkan fakta adalah mengaburkan fakta sehingga masyarakat tidak memperoleh gambaran yang lengkap, jelas, pasti, dan seutuhnya untuk dapat membuat kesimpulan dan atau menentukan sikap serta langkah yang tepat.

 

(4)     Yang dimaksud dengan bersifat fitnah adalah membuat kabar atau tuduhan yang tidak berdasarkan fakta atau alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

 

(5)     Yang dimaksud dengan cabul adalah melukai perasaan susila dan berselera rendah.

 

(6)     Yang dimaksud dengan sadis adalah kejam, kekerasan, dan mengerikan

 

(7)     Yang dimaksud dengan sensasi berlebihan adalah memberikan gambaran yang melebihi kenyataan sehingga bisa menyesatkan.

Pasal 4

 

Wartawan tidak menyalahgunakan profesinya dan tidak menerima imbalan untuk menyiarkan atau tidak menyiarkan karya jurnalistik (tulisan, gambar, suar, suara dan gambar), yang dapat menguntungkan atau merugikan seseorang atau sesuatu pihak. 

 

PENAFSIRAN

Pasal 4

 

(1)     Yang dimaksud dengan imbalan adalah pemberian dalam bentuk materi, uang, atau fasilitas kepada wartawan untuk menyiarkan atau tidak menyiarkan berita dalam bentuk tulisan/gambar di media cetak dan siber, tayangan di layar televisi atau siaran di radio siaran.

 

(2)     Penerimaan imbalan sebagaimana dimaksud Pasal ini adalah perbuatan tercela.

Semua tulisan atau siaran yang bersifat sponsor atau pariwara di media massa harus disebut secara jelas sebagai penyiaran sponsor atau pariwara.

 

BAB II

CARA  PEMBERITAAN 

 

Pasal 5

 

 Wartawan menyajikan berita secara berimbang dan adil, mengutamakan ketepatan dari kecepatan serta tidak mencampuradukkan fakta dan opini. Tulisan yang berisi interpretasi dan opini disajikan dengan menggunakan nama jelas penulisnya. Penyiaran karya jurnalistik reka ulang dilengkapi dengan keterangan, data tentang sumber rekayasa yang ditampilkan.

 

PENAFSIRAN

 

BAB II

CARA  PEMBERITAAN 

 

Pasal 5

 

(1)     Yang dimaksud berita secara berimbang dan adil ialah menyajikan berita yang bersumber dari berbagai pihak yang mempunyai kepentingan, penilaian atau sudut pandang masing-masing kasus secara proporsional.

 

(2)     Mengutamakan kecermatan dari kecepatan, artinya setiap penulisan, penyiaran atau penayangan berita hendaknya selalu memastikan kebenaran dan ketepatan sesuatu peristiwa dan atau masalah sebelum menyiarkan atau memberitakannya

 

(3)     Tidak  mencampuradukkan fakta dan opini, artinya  seorang wartawan tidak menyajikan pendapatnya yang menghakimi sebagai berita atau fakta.

 

Pasal 6

 

Wartawan menghormati hak privasi dengan tidak menyiarkan karya jurnalistik (tulisan, gambar, suara, serta suara dan gambar) kehidupan pribadi, kecuali menyangkut kepentingan umum.

 

PENAFSIRAN

Pasal 6

 

Pemberitaan mengenai pribadi seseorang dapat dilakukan sepanjang menyangkut kepentingan umum dan tidak merendahkan atau merugikan harkat martabat, derajat, nama baik seseorang.

 

Pasal 7

 

Wartawan menghormati asas praduga tak bersalah, senantiasa menguji kebenaran informasi dan menerapkan prinsip adil, jujur, dan penyajian yang berimbang .

 

PENAFSIRAN

 

Pasal 7

 

    Seseorang tidak boleh disebut atau dikesankan bersalah melakukan sesuatu tindak pidana atau pelanggaran hukum lainnya sebelum ada putusan tetap pengadilan.

 

    Prinsip adil, artinya tidak memihak atau menyudutkan seseorang atau sesuatu pihak, tetapi secara faktual memberikan porsi yang sama dalam pemberitaan baik bagi polisi, jaksa, tersangka atau tertuduh, dan penasihat hukum maupun kepada para saksi, baik yang meringankan maupun yang memberatkan.

 

Jujur, mengharuskan wartawan menyajikan informasi yang sebenar-benarnya, tidak dimanipulasi, tidak diputarbalikkan.

 

Berimbang, tidak bersifat sepihak, melainkan memberi kesempatan yang sama kepada pihak yang berkepentingan.

 

Pasal 8

 

Wartawan  tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebut identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.

 

PENAFSIRAN

Pasal 8

 

Tidak menyebut nama dan identitas korban, artinya pemberitaan tidak memberikan petunjuk tentang siapa korban perbutan susila tersebut, baik wajah, tempat kerja, anggota keluarga, dan atau tempat tinggal, namun boleh hanya menyebut jenis kelamin dan umur korban. Kaidah-kaidah ini juga berlaku dalam kasus pelaku kejahatan di bawah umur (di bawah 18 tahun).

 

BAB III

 

SUMBER  BERITA

 

Pasal 9

 

   Wartawan menempuh cara yang profesional, sopan dan terhor­mat untuk memperoleh bahan karya jurnalistik (tulisan, gambar, suara, serta suara dan gambar) dan selalu menyatakan identitasnya kepada sumber berita, kecuali dalam peliputan yang bersifat investigative.

 

PENAFSIRAN

 

 

BAB III

SUMBER  BERITA

Pasal 9

 

(1)     Sopan, artinya  wartawan berpenampilan rapi dan bertutur kata yang baik. Juga, tidak menggiring, memaksa secara kasar, menyudutkan, apriori, dan sebagainya, terhadap sumber berita.

 

(2)     Terhormat, artinya memperoleh bahan berita dengan cara-cara yang benar, jujur, dan ksatria.

 

(3)     Mencari dan mengumpulkan bahan berita secara terbuka dan terang-terangan sehingga sumber berita memberi keterangan dengan kesadaran bahwa dia turut bertanggung jawab atas berita tersebut.

        Menyatakan identitas perlu untuk penulisan berita peristiwa langsung (straight news), berita ringan (soft news), karangan khas (features), dan berita pendalaman (in depth reporting).

        Untuk berita hasil penyelidikan/pengusutan (investigative reporting), pada saat pengumpulan fakta dan data wartawan boleh tidak menyebut identitasnya. Tetapi, pada saat mencari kepastian (konfirmasi) pada sumber yang berwenang, wartawan perlu menyatakan diri sedang melakukan tugas kewartawanan kepada sumber berita.

Pasal 10

 

                Wartawan dengan kesadaran sendiri berupaya secepatnya memperbaiki, meralat atau memberikan hak jawab setiap pemberitaan yang tidak akurat dan disertai permintaan maaf.

 

 

PENAFSIRAN

 

Pasal 10

 

                Berupaya dimaksudkan wartawan yang bersangkutan mengajukan perbaikan berita atau ralat kepada manajemen media.

 

  Hak jawab diberikan pada kesempatan pertama untuk menjernihkan persoalan yang diberitakan.

                Pelurusan atau penjelasan tidak boleh menyimpang dari materi pemberitaan bersangkutan, dan maksimal sama panjangnya dengan berita sebelumnya.

 

Pernyataan maaf disampaikan karena pemberitaan yang tidak akurat telah merugikan pihak lain.

 

Pasal 11

 

                Wartawan harus menyebut sumber berita dan memperhatikan kredibilitas serta kompetensi sumber berita serta meneliti kebenaran bahan berita .

 

PENAFSIRAN

Pasal 11

 

(1)     Ketepatan sumber berita merupakan penjamin kebenaran dan ketepatan bahan berita. Karena itu, wartawan perlu memastikan kebenaran berita dengan cara mencari dukungan bukti-bukti kuat (atau otentik) atau memastikan kebenaran dan ketepatannya pada sumber-sumber terkait.

Upaya dan proses pemastian kebenaran dan ketepatan bahan berita adalah wujud iktikad, sikap, dan perilaku jujur dan adil setiap wartawan profesional.

 

(2)     Sumber berita dinilai memiliki kewenangan bila memenuhi syarat-syarat:

a)       Kesaksian langsung;

b)       Ketokohan/keterkenalan;

c)        Pengalaman;

d)       Kedudukan/jabatan terkait;

e)       Keahlian.

 

Pasal 12

 

                  Wartawan tidak melakukan tindakan plagiat, tidak mengutip karya jurnalistik dan karya pihak lain tanpa menyebut sumbernya.

 

PENAFSIRAN

Pasal 12

 

               Mengutip berita, tulisan atau gambar hasil karya pihak lain tanpa menyebut sumbernya merupakan tindakan plagiat, tercela, dan dilarang.

 

Pasal 13

 

              Wartawan dalam menjalankan profesinya memiliki hak tolak untuk melindungi identitas dan keberadaan narasumber yag tidak ingin diketahui. Segala tanggung jawab akibat penerapaan hak tolak ada pada wartawan yang bersangku­tan.

 

PENAFSIRAN

Pasal 13

 

(1)     Wartawan mempunyai hak tolak, yaitu hak untuk tidak mengungkapkan nama dan identitas sumber berita yang dilindunginya.

 

(2)     Terhadap sumber berita yang dilindungi, nama dan identitasnya hanya disebutkan “menurut sumber“ (tetapi tidak perlu menggunakan kata-kata “menurut sumber yang layak dipercaya”). Dalam hal ini, wartawan bersangkutan bertanggung jawab penuh atas pemuatan atau penyiaran berita tersebut.

 

(3)     Nama dan identitas sumber berita yang memberikan opini harus disebutkan.

 

Pasal 14

 

              Wartawan menghormati ketentuan embargo, bahan latar belakang, dan tidak menyiarkan informasi yang oleh sumber berita tidak dimaksudkan sebagai bahan berita serta tidak menyiarkan keterangan "off the record".

PENAFSIRAN

Pasal 14

 

(1)     Embargo, yaitu permintaan menunda penyiaran suatu berita sampai batas waktu yang ditetapkan oleh sumber berita, wajib dihormati.

 

(2)     Bahan latar belakang adalah informasi yang tidak dapat disiarkan langsung dengan menyebutkan identitas sumber berita, tetapi dapat digunakan sebagai bahan untuk dikembangkan dengan penyelidikan lebih jauh oleh wartawan bersangkutan, atau dijadikan dasar bagi suatu karangan atau ulasan yang merupakan tanggung jawab wartawan bersangkutan sendiri.

 

(3)     Keterangan “off the record” atau keterangan bentuk lain yang mengandung arti sama diberikan atas perjanjian antara sumber berita dan wartawan bersangkutan dan tidak disiarkan.

Untuk menghindari salah faham, ketentuan “off the record” harus dinyatakan sejak awal oleh sumber berita kepada wartawan bersangkutan.

Ketentuan tersebut dengan sendirinya tidak berlaku bagi wartawan yang dapat membuktikan telah memperoleh bahan berita yang sama dari sumber lain tanpa dinyatakan sebagai “off the record”.

 

BAB IV

 

KEKUATAN KODE ETIK JURNALISTIK

 

Pasal 15

 

              Wartawan harus dengan sungguh-sungguh meng­hayati dan mengamalkan Kode Etik Jurnalistik PWI (KEJ-PWI). Wartawan menyadari dalam melaksanakan profesinya, penaatan Kode Etik Jurnalistik ini berada pada hati nurani masing-masing.

 

PENAFSIRAN

BAB IV

KEKUATAN  KODE  ETIK  JURNALISTIK

Pasal 15

 

              Kode Etik Jurnalistik dibuat oleh wartawan, dari dan untuk wartawan sebagai acuan moral dalam menjalankan tugas kewartawanannya dan berikrar untuk menaatinya.Walaupun demikian disadari bahwa penaatan dan pengamalan Kode Etik Jurnalistik bersumber dari hati nurani masing-masing wartawan.

 

Pasal 16

 

             Wartawan mengakui bahwa pengawasan dan peneta­pan sanksi atas pelanggaran Kode Etik Jurnalistik ini adalah sepenuhnya hak organisasi dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan dilaksanakan oleh Dewan Kehormatan PWI.

            Tidak satu pihak pun di luar PWI yang dapat mengambil tindakan terhadap wartawan dan atau medianya berda­sar pasal-pasal dalam Kode Etik Jurnalistik ini.

 

PENAFSIRAN

Pasal 16

 

(1)     Kode Etik Jurnalistik ini merupakan pencerminan adanya kesadaran profesional. Hanya PWI yang berhak mengawasi pelaksanaannya dan atau menyatakan adanya pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh  wartawan serta menjatuhkan sanksi atas wartawan bersangkutan.

 

(2)     Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik tidak dapat dijadikan dasar pengajuan gugatan pidana maupun perdata.

Dalam hal pihak luar menyatakan keberatan terhadap penulisan atau penyiaran suatu berita, yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan kepada PWI melalui Dewan Kehormatan PWI. Setiap pengaduan akan ditangani oleh Dewan Kehormatan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam pasal-pasal 22, 23, 24, 25, 26  dan 27 Peraturan Rumah Tangga PWI.

 

 
 

 


Penyempurnaan Peraturan Dasar/Peraturan Rumah Tangga

Dan Kode Etik Jurnalistik PWI ini

Dirumuskan oleh Tim Penyempurnaan PD-PRT PWI Pusat

Jakarta, 12 April 2011

Batu, Jatim, Malang, 23 Juni 2011

Bandung, 9 Mei 2012

Serang, 7-8 Januari 2013

 

Sasongko Tedjo

Atal S. Depari

Hendry Ch Bangun

Sofyan Lubis

Tribuana Said

Noeh Hatumena

Naungan Harahap

Kamsul Hasan

Dhimam Abror

Supriyadi Alfian

Sekretariat:

Rudy Novrianto

Elly