Rabu, 13 Desember 2017

D dari Ensiklopedi Pers Indonesia (EPI)

Daftar Cek Etika - Di bawah ini adalah “daftar cek etika” yang pertama kali diterbitkan dalam buku populer berjudul Doing Ethics in Journalism: A Handbook with Case Studies, oleh Jay Black, Bob Steel dan Ralp Barney. Daftar cek ini -10 pertanyaan kepada diri sendiri jika kita berhadapan dengan sebuah masalah etika- menyediakan panduan untuk membantu kita membuat pilihan etika dengan bijak. Daftar ini dimuat kembali dengan izin.
Ajukan pertanyaan yang baik untuk mendapatkan keputusan etika yang baik:

1.    Apa yang saya ketahui? Apa yang perlu saya ketahui?
2.    Apa tujuan jurnalistik saya?
3.    Apa kepedulian etika saya?
4.    Kebijakan organisasi dan garis besar  profesi apa yang harus saya pertimbangkan?
5.    Bagaimana saya bisa melibatkan orang  lain yang punya pandangan berbeda dan pemikiran yang beragam, dalam pembuatan keputusan?
6.    Siapa saja pemegang taruhan (yakni orang-orang yang terkena dampak dari  keputusan saya)?  Apa motivasi-motivasi  mereka? Yang mana yang sah?
7.    Bagaimana seandainya peran-peran itu   di balik? Bagaimana perasaan saya seandainya saya berada di bawah kaki  (kendali) salah satu pemegang taruhan  itu?
8.    Apa kemungkinan konsekuensi dari tin dakan saya? Jangka pendek? Jangka  panjang?
9.    Apa alternatif saya untuk memaksimalkan  tanggung jawab memberitakan kebenaran  dan meminimalkan kerusakan?
10.    Dapatkah saya dengan jelas dan sepenuh nya membenarkan pemikiran saya dan         keputusan saya? Kepada pemegang taruhan? Kepada publik? (Tim EPI/Wid; Sumber: Buku Etika Jurnalisme: Debat  Global, Penerbit Institut Studi Arus Infor-masi dan Kedutaan Besar Amerika Serikat,  Jakarta, 2003).

 


Dahlan T.H.A (Aceh Utara, 31 Desember 1961) - Ketua PWI  Cabang Aceh ini tepatnya dilahirkan di Desa Kuta Krueng Kecamatan Samudera, Geudong, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Anak bungsu dari tiga bersaudara dari pasangan Tgk. Abdul Hamid Ibrahim dan Hj. Aisyah Sufi (keduanya sudah almarhum). Belum lagi menamatkan sekolah menengah pertama (SMP) di Geudong, Dahlan sudah hijrah untuk menetap di Kotamadya Banda Aceh, setelah hampir setahun merantau ke Kota Medan, Sumatera Utara.
Di Banda Aceh, sambil melanjutkan pendidikan hingga memperoleh gelar sarjana ilmu sosiatri dari Universitas Iskandar Muda, Dahlan terus aktif dalam berbagai organisasi profesi dan organisasi kepemudaan seperti Pemuda Pancasila, KNPI, Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI) dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI).
Sempat berturut -turut tiga periode dipercaya sebagai Sekretaris PD-PRSSNI Aceh (1987-1990, 1990-1993 dan 1993-1996) karena selama itu pula Dahlan aktif sebagai reporter merangkap penyiar, Kepala Studio hingga Direktur Administrasi Radio Siaran Expo-70 Banda Aceh. Terjun ke dunia jurnalistik secara total dimulai sejak tahun 1986. Saat itu selain reporter radio siaran, Dahlan juga menulis berita untuk Harian Bukit Barisan, Medan. Kemudian pindah ke Harian Suara Karya, Jakarta.
Karir Dahlan di Organisasi PWI Cabang Aceh dimulai dari tingkat bawah. Tahun 1991 - 1995 hanya sebagai anggota Biro Organisasi. Tapi pada pertengahan periode kepengurusan ini pula Dahlan dipercayakan sebagai Wakil Sekretaris PWI Aceh. Setelah itu berturut-turut hingga tahun 2001 menjabat sebagai Sekretaris PWI Aceh dan pada periode 2001 - 2005 menjabat sebagai Wakil Ketua Bidang Organisasi dan Pembelaan Wartawan PWI Aceh.
Pada Konferensi Cabang (Konpercab) PWI Aceh di Bireuen akhir Agustus 2005 Drs. H. A. Dahlan TH terpilih sebagai Ketua PWI Cabang Aceh untuk bakti 2005 - 2009. Selama menekuni profesi jurnalis, Dahlan merupakan satu-satunya wartawan Aceh yang memperoleh penghargaan dari Pemerintah Provinsi Aceh berupa Anugerah Panca Cita kelas 1A pada tahun 1993 serta mendapat kepercayaan sebagai petugas TPHD untuk membawa jemaah haji Aceh ke tanah suci Mekkah tahun 2003.    
Minggu, 26 Desember 2004 merupakan hari tragedi sangat memilukan bagi pria yang kini menjabat sebagai Direktur Utama ACEH TV, Banda Aceh itu. Selain dirinya sendiri timbul tenggelam digulung gelombang Tsunami, Isteri tercinta (Sri Hartati SH) dan seorang anaknya (Pricilla Rahma Monica) hilang ditelan Tsunami. Kini Dahlan hidup bersama tiga anaknya yang sama-sama selamat dari bencana alam yang dahsyat itu masing-masing, Muhammad Arief Indrawan (17), Mutiara Dwi Rahmayelly (16) dan Yudhistira Rizki Ananda (14). (Tim EPI/KG/Istimewa)

 

 

Dahlan Iskan (Magetan, 17 Agustus 1951),  wartawan. Memulai karier sebagai calon reporter di sebuah suratkabar kecil di Kota Samarinda (Kaltim) pada tahun 1975. Setahun kemudian dia bergabung dengan majalah terkemuka saat itu, Tempo, dan pada tahun 1982  mulai mengembangkan karirnya dengan membentuk usaha penerbitan sendiri, Jawa Pos.
Dahlan “datang” ke Jawa Pos pada saat koran tersebut dalam kondisi memprihatinkan.  Oplahnya hanya 6.000 eksemplar. Namun setelah dipegang Dahlan koran ini berhasil bangkit, dan dalam waktu 5 tahun mampu menembus oplah hingga 300.000 eksemplar, belum termasuk koran-koran grup Jawa Pos  yang terbit di Jakarta dan kota-kota lain di seluruh Indonesia. Bukan itu saja, Dahlan membentuk Jawa Pos News Network (JPNN), sebuah jaringan suratkabar yang pada akhirnya tersebar luas hampir di seluruh Indonesia.
Jawa Pos News Network (JPNN) memiliki lebih dari 80 suratkabar dan majalah dan 40 jaringan percetakan di seluruh Indonesia. Era konglomerasi dan multimedia akhirnya melahirkan efisiensi biaya. Suksesnya JPNN ini sekaligus menggantikan fungsi kantor berita yang sebelumnya sangat didominasi Antara.
Lima tahun berikutnya, Dahlan mendirikan pabrik kertas dan dua gedung yang menjulang tinggi di Surabaya dan Jakarta. Pada tahun 2002 Dahlan mulai memasuki bisnis penyiaran televisi, dengan didirikannya Jawa TV di Surabaya, Batam TV di Batam, Riau TV di Riau Pekanbaru, dan lain-lain. Secara total, keberhasilan Dahlan Iskan dalam membangun “kerajaan” bisnisnya dapat dilihat dari perusahaan-perusahaan yang dibawahi Grup Jawa Pos yakni lebih dari 100 koran harian dan mingguan, delapan televisi lokal, pabrik kertas, dan power plant.  
 Sejak 7 Agustus 2007 Dahlan Iskan hidup dengan liver baru. Sifatnya sebagai pekerja keras ternyata menjadi penyebab rusaknya beberapa organ vital tubuhnya, terutama liver-nya tidak lagi cukup sekadar diobati, tetapi harus diganti secara total.
Ketika mulai membangun Jawa Pos Dahlan harus bekerja keras sepanjang siang dan malam, tanpa libur. Hampir selama 15 tahun, tujuh hari dalam seminggu, 30 hari dalam sebulan, dan sekitar 350 hari dalam setahun, Dahlan bekerja tanpa mengenal lelah.
Prinsip hidupnya sederhana. “Jangan pasang keinginan terlalu tinggi. Jangan menaruh harapan terlalu banyak,” katanya. Dahlan tidak pernah memasang cita-cita tinggi. Bahkan tidak punya cita-cita. Itu barangkali yang menyebabkan hidupnya lebih fleksibel.  “Karena tidak punya cita-cita, kalau dalam perjalanannya menghadapi batu besar, ia akan membelok. Tapi kalau orang berpegang teguh pada cita-cita, bertemu batu pun akan ditabrak. Iya kalau batunya yang akan menggelundung, lha kalau kepalanya yang pecah gimana?”katanya menggambarkan.
“Saya punya prinsip semuanya sebaiknya mengalir saja seperti air. Hanya, kalau bisa, alirannya yang deras. batu pun kadang bisa menggelundung, kalah dengan air yang deras,” katanya menegaskan. (Tim EPI/Wid/KG; Sumber: Wikipedia/Buku Dahlan Iskan Ganti Hati, sebuah pengalaman pribadi)


Dahlia - stasiun radio ini termasuk salah satu stasiun radio swasta di Bandung yang dapat menaikkan kepopulerannya secara cepat.
Stasiun radio ini lahir di Jalan Dalem Kaum Bandung tahun 1971. Ketika pindah ke Gg. Emung pengelolaannya dilimpahkan kepada generasi keduanya, sehingga mencapai sukses menjadi stasiun radio FM dengan raihan pendengar nomor satu di Bandung. Berkat kesuksesannya, Dahlia dapat menempati kantor yang lebih representatif di Jalan Burangrang No. 28 Bandung.
Kesuksesan Dahlia tidak lepas dari pola bisnis yang disesuaikan dengan situasi yang sedang trendy, di antaranya melalui pogram siaran dakwah dari “Dai Sejuta Umat” Zaenudin M.Z., serta pola promosi bersama televisi nasional pada setiap program acara unggulan maupun event-event off air yang berkesinambungan, khususnya pergelaran/panggung Musik Dangdut.
Dahlia mengudara pada gelombang FM 101.5 MHz dengan slogan Bandung Goyang Sik Asik. (Tim EPI/DAR)

Danudirdja Setiabudhi, Dr (Pasuruan 8 Oktober 1879 - Bandung 28 Agustus 1950). Pria dengan nama asli Ernest Francuis Eugene Douwes Dekker, dikenal sebagai pendidik sekaligus wartawan.
Seusai menamatkan sekolah menengah (HBS), Danudirdja bekerja pada onderneming di daerah Malang lalu berkelana dari Capetown sampai Sri Lanka, dan kembali ke Indonesia pada tahun 1903. Di Indonesia, Danudridja melamar menjadi wartawan pada Bataviaasch Nieuwsblad, mulai dari reporter hingga menjadi pemimpin redaksi. Ia sempat membuka sekolah jurnalistik, dan di antara muridnya adalah Burhanuddin Muhammad Diah, Soediro (mantan Wali Kota Jakarta), Soenaryo, Oesep Ranuwidjaya, dan yang lainnya.
Antara tahun 1910-1911 Danudirdja bermukim di Nederland, dan sempat dicalonkan sebagai anggota Perlemen Belanda. Namun karena hatinya terus terkenang terhadap Indonesia, tahun 1911 ia kembali ke tanah kelahirannya dan memilih Bandung sebagai tempat tinggal. Di kota ini ia bekerja sebagai freelance journalist.
Tahun 1912 ia mendirikan majalah Het Tijdschrift yang sangat revolusioner. Tahun berikutnya ia mendirikan Express yang membawa gagasan kemerdekaan bagi Indonesia, dan secara terang-terangan menentang politik Belanda. Untuk ini dia dua kali berurusan dengan pemerintah Belanda.
Douwes Dekker kembali melanglang buana ke Eropa hingga mencapai gelar doktor di Swiss. Tahun 1919 ia kembali lagi ke Indonesia dan menetap di Solo, tempat dia mendirikan Nationaal Indische Party dan menerbitkan majalah De Beweging. Tanggal 28 Agustus 1950 Dr. Danudirdja Setiabudhi alias Douwes Dekker meninggal dunia di Bandung.(Tim EPI)


Darmosoegito, R (Demak 5 Juni 1892) -  wartawan. Mengaku masih keturunan Sunan Kalijaga, “Pak De” nama panggilannya, masih mengalami zaman Eerste Inlandsce School yang berubah menjadi Hollandsch Inlandsche School (HIS). Semasa di Kudus dia mengajar menari di Soesila Mardi Pra Sastra.
Selain itu, ia juga menekuni dan membantu beberapa suratkabar. Dia banyak menulis di Darmo Kondo dan mengkritik keadaan Kabupaten Kudus, yang membuat berang Pak Bupati. Dia dipanggil Bupati, tetapi anehnya, jika yang lain tidak disuruh duduk di kursi, Darmosoegito justru disuruh duduk di kursi.
Sejumlah suratkabar yang dibantu Darmosoegito dengan tulisan-tulisannya antara lain Bramartani, Djawi Kando, Djawi Hiswara, Pasopati, Taman Pewarta, Taman Sari, Selompret Melayu, Sinar Djawa, Berita Betawi, dan Pewarta Surabaya.
Kasus perselingkuhan Tuan Meiyer yang ingin memerkosa seorang wanita bersuami sehingga tuan itu mati dikeroyok warga, dimuat di koran Sin Po yang akibatnya Pemimpin Redaksi Sin Po dituntut oleh istri Meiyer. Namun Darmo bersedia mempertanggungjawabkan laporan yang ditulisnya itu. “Biar saya saja yang diperiksa, sebab memang sayalah yang menulis artikel tersebut!” katanya tegas.
Pada masa revolusi, bersama Pak Besoet, Darmosoegito menerbitkan selebaran bahasa Jawa dan dicetak dengan handzet, bernama Mataram. (Tim EPI/TS. Sumber: Perpusnas).


De Archipel Post, koran mingguan - Diterbitkan pada tahun 1921 hingga 1923 di Bogor oleh Buitenzog de Archipel Post. Koran mingguan berbahasa Belanda ini khusus beredar di wilayah Bogor. Buitenzog sendiri adalah sebutan bagi Kota Bogor.
Di halaman pertama berisi iklan. Berita-berita di halaman 2, antara lain berupa kritik dan berita keuangan. Halaman 3 dan 4 berisi berita-berita mengenai berbagai kejadian di wilayah Buitenzog. (Tim EPI/TS. Sumber: Perpusnas).
De Banten Bode, koran mingguan - Diterbitkan di Kota Serang pada tahun 1924 - 1938 oleh penerbitan de Banten Bode.
Koran dengan slogan penerbitan Niuews-en adverteutreblad voor residentie Banten ini mempuyai rubrikasi terdiri dari berita dan artikel menyangkut keadaan sosial di wilayah Banten, berita olahraga, puisi, resep masakan dan ada pula cerita bersambung. (Tim EPI/TS. Sumber: Perpusnas).


De Buitenzog Post, koran mingguan  - Diterbitkan di Bogor pada tahun 1922 hingga 1942, oleh penerbit Buitenzorge Archipel, dan dicetak  van de Archipel Drukkerij, yang beralamat di Groote Postweg 40, Buitenzog.
Koran berbahasa Belanda ini merupakan tambahan dari koran De Archipel Post. Berdasarkan bentuk dan isinya, suratkabar De Buitenzog Post  mengkhususkan diri pada iklan.
Di halaman 2 berisi tulisan-tulisan yang terkait dengan keadaan Buitenzorg (Bogor) dan sekitarnya.
Koran tersebut biasanya terbit 4 halaman, namun terkadang 6 halaman, dan dijual dengan harga langganan per tiga bulan Rp 1,50. (Tim EPI/TS. Sumber: Perpusnas).


De Indier, suratkabar bulanan - Diterbitkan oleh John Noman khusus untuk negara-negara jajahan Belanda di berbagai belahan dunia. Di Hindia Belanda, De Indier yang berbahasa Belanda disebut sebagai “editie voor Oost Indie”, beredar di Batavia antara tahun 1850 hingga 1874, .
Pembagian halaman suratkabar De Indier terdiri dari dua bagian, yakni untuk golongan orang-orang Belanda dan untuk golongan pribumi yang berbahasa Belanda.
Materi yang dimuat di De Indier lebih banyak memuat berita dan artikel perdagangan, terutama dari wilayah koloni Belanda. (Tim EPI/TS. Sumber: Perpusnas).

De Indische Courant, suratkabar mingguan - Terbit di Surabaya tahun 1940. Suratkabar tersebut dicetak dalam format broadsheet enam kolom.
Berita-berita yang dimuat De Indische Courant, sebagian besar berita daerah. Bahkan, di halaman utama salah satu edisi berita daerah tidak hanya meliputi Jawa Timur, tetapi juga berita-berita dari daerah Jawa Tengah. Pemimpin redaksi dan direktur suratkabar tersebut adalah, W. Belonje. (Tim EPI/TS. Sumber: Perpusnas).


De Indische Douanebond Orgaan, suratkabar  bulanan - Diterbitkan di Surabaya antara tahun 1927 hingga 1939 oleh Gouvernement Pers Surabaia (kalangan insan pers yang tergabung dalam Perkumpulan Pajak di Surabaya). Koran berbahasa Belanda ini setiap kali beredar, terbit antara 10 hingga 16 halaman.  
Sesuai dengan namanya De Indische Douanebond Orgaan banyak memuat berbagai masalah perpajakan. Misi para wartawan yang tergabung dalam perkumpulan ini  adalah agar opini masyarakat terhadap pajak dan pabean mendapat perhatian kalangan Dewan Perwakilan Rakyat pada masa itu.
Pada halaman pertama setiap terbitan selalu dicantumkan daftar isi yang dimuat di halaman pertama. Selain memuat berbagai artikel perpajakan, suratkabar ini juga banyak menampilkan profil para anggota perkumpulan, pimpinan di kalangan instansi perpajakan dan pabean. Bahkan, suratkabar tersebut juga seringkali memberitakan secara lengkap orang-orang pajak yang dimutasikan, maupun aktivitas perpajakan lainnya. (Tim EPI/TS. Sumber: Perpusnas).


De Indische Financuur, suratkabar dwimingguan - Diterbitkan di Batavia antara tahun 1908 - 1933, oleh Vereeniging voor de Effectenhandel. Berita-berita dan artikel yang termuat di dalam koran berbahasa Belanda tersebut  umumnya berkaitan dengan kondisi keuangan Hindia Belanda pada waktu itu. Selain itu, juga diberitakan perkembangan harga saham yang dimuat dalam bentuk tabel, serta neraca keuangan Hindia Belanda yang disajikan Jawasche Bank.
Kota Jakarta yang di masa kolonial Belanda disebut Batavia, telah lama menjadi sebuah kota perniagaan yang berkembang pesat. Sejalan dengan itu, perputaran uang dan kegiatan yang terkait dengan finansial juga mengalami perkembangan luar biasa.
Keberadaan De Indische Financuur yang menyajikan berita-berita tentang keuangan dan finasial tentu saja sangat menunjang berbagai aktivitas perekonomian pada masa itu. (Tim EPI/TS. Sumber: Perpusnas).


Deklarasi Palangka Raya - Kongres-XXI Persatuan Wartawan Indonesia:
Kami peserta Kongres-XXI PWI, tanggal 2-4 Oktober 2003, di Palangka Raya dengan ini menyatakan:
1. Bertekat menjaga tegaknya Negara         Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)         dengan tetap melaksanakan pers             Indonesia yang merdeka, profesional dan         independen.
2. Mendesak dilaksanakannya pemilihan         umum (pemilu) yang benar-benar jujur         dan adil sehingga dapat melahirkan         pemimpin bangsa dan wakil rakyat yang         memihak kepada kepentingan bangsa         dan negara.
3.     Menolak segala bentuk dan isi             perundang-undangan termasuk draft         Rancangan Undang Undang (RUU) Kitab         Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)         Nasional, yang mengancam kemerdekaan     pers.
4.     Menolak segala tindakan kriminalisasi         terhadap karya jurnalistik, dan untuk itu         diserukan kepada semua pihak agar         menghormati supremasi hukum dan Hak         Asasi Manusia secara adil.
5.     Bertekad terus melanjutkan perjuangan         memberantas korupsi, kolusi dan nepo-        tisme (KKN).
6.     Menyerukan semua pihak agar melaksa-        nakan otonomi daerah dengan memper-        hatikan keselamatan dan kepentingan         bangsa.
    Ditetapkan di Palangka Raya
    Pada tanggal 4 Oktober 2003.
    (Tim EPI/Wid)


Deklarasi Semarang - Kongres-XX Persatuan Wartawan Indonesia:
Kami peserta Kongres-XX PWI, tanggal 10-11 Oktober 1998, di Semarang dengan ini menyatakan:
1. Melaksanakan komitmen Pers Nasional   yang mengutamakan independensi,  idealisme dan profesionalisme, demi  tegaknya Negara Kesatuan Indonesia  berdasarkan Pancasila dan UUD 1945;
2. Menghargai kebebasan pers sebagai  wujud amanat pasal 28 UUD 1945 yang  menjamin kemerdekaan mengemukakan  pikiran dan pendapat melalui tulisan dan  lisan;
3. Bertekad mewujudkan standarisasi  profesionalisme kewartawanan;
4. Menyeru kepada semua pihak, yang   merasa dirugikan oleh pemberitaan  media massa untuk mempergunakan hak  jawab sebelum menempuh jalur hukum, dan tidak main hakim sendiri.
    
    Ditetapkan di Semarang
    Pada tanggal 11 Oktober 1998.

Deklarasi tersebut ditandatangani oleh pimpinan sidang yang terdiri atas Bambang Sadono, SH (Ketua), MH Syamsul Kahar (Sekretaris), dan M Usman Fakaubun (Sekretaris).
Isi deklarasi tersebut tidak lepas dari situasi aktual yang berlangsung waktu itu yakni awal dari era reformasi yang memberikan kebebasan pers serta tidak ada lagi sensor dan pembredelan.
Ketua Umum PWI, Tarman Azzam, antara lain menyatakan dalam sambutannya pada peringatan HUT PWI/Hari Pers Nasional (HPN) tahun 2000 sbb: "Peringatan HUT PWI/HPN kali ini jauh berbeda dengan peringatan yang kita adakan tahun lalu. Kali ini kita berada dalam suasana yang jauh berbeda. Kita berada dalam suasana yang sudah berubah. Berada dalam pemerintahan yang sangat memberikan kebebasan bagi individu. Tentu saja kondisi seperti ini berdampak sangat besar bagi kita sebagai insan pers. Banyak hal yang sebelumnya tabu disampaikan, kini dengan leluasa tampil dalam media. Di satu sisi keadaan seperti ini patut kita sambut gembira. Tetapi di sisi lain kita harus tetap menjaga agar kebebasan yang kita miliki tetap berada dalam rambu-rambu yang sudah kita buat bersama." (Tim/WID. Sumber: Buku 54 Tahun PWI, Penerbit Panitia Pusat HUT PWI, 2000).


Deklarasi Sirnagalih - deklarasi yang menandai terbentuknya Aliansi Jurnalis Independen (AJI) pada tanggal 7 Agustus 1994, ditandatangani 57 jurnalis. Isi deklarasi selengkapnya:
1. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan  berpendapat, memperoleh informasi, dan kebebasan berserikat adalah hak asasi se tiap warga negara.
2. Bahwa sejarah pers Indonesia berangkat  dari pers perjuangan yang menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan serta melawan kesewenang-wenangan.
3. Dalam melaksanakan misi perjuangannya,  pers Indonesia menempatkan kepentingan dan keutuhan bangsa di atas kepentingan pribadi maupun golongan.
4. Indonesia adalah negara hukum. Karena itu pers Indonesia melandaskan perjuangannya pada prinsip-prinsip hukum yang adil dan bukan pada kekuasaan.

 

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, makami menyatakan:
•   Menolak segala bentuk campur tangan, intimidasi, sensor dan pembreidelan yang mengingkari kebebasan berpendapat dan hak warga negara memperoleh informasi.
•   Menolak segala upaya mengaburkan semangat pers Indonesia sebagai perjuangan.
•   Menolak pemaksaan informasi sepihak untuk kepentingan pribadi atau golongan, yang mengatasnamakan kepen tingan bangsa.
•   Menolak penyelewengan hukum dan produk-produk hukum yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.
•   Menolak wadah tunggal profesi kewartawanan.
•   Memproklamasikan pendirian Aliansi Jurnalis Independen sebagai salah satu wadah perjuangan pers Indonesia.
    Sirnagalih, 7 Agustus 1994 

(Tim EPI)


De Locomotief, suratkabar mingguan - Terbit di Semarang pada tahun 1852. Inilah suratkabar pertama yang disertai tiga lampiran dalam tiga bahasa, yakni bahasa Jawa, bahasa Cina (dengan aksara Cina), dan bahasa Arab (dengan aksara Arab). (Tim EPI/TS. Sumber: Perpusnas).


De Preanger Bode, suratkabar harian -  Terbit di Bandung tahun 1896. Suratkabar yang diterbitkan Beheers Mij Dagblad Belangen tersebut, menjadi terkemuka setelah pemimpin redaksinya dipegang oleh Wormser (tahun 1921). Dalam kurun 20 tahun, Wormser menjadi wartawan dan penerbit paling besar. Menjelang jatuhnya kekuasaan Belanda di Nusantara, Wormser menjadi pemilik tiga suratkabar terbesar dan terkemuka di Hindia Belanda.
Usia koran berbahasa Belanda tersebut relatif panjang, hampir tiga dasawarsa, hingga menjelang jatuhnya kekuasaan kolonial Belanda. Peredarannya juga sangat luas hingga menjangkau Jawa Tengah dan Jakarta. Untuk keperluan tersebut koran ini membentuk perwakilan di Banyumas dan Bagelen, Jawa Tengah, yang termasuk basis pemasaran dan pemberitaan De Preanger Bode.
De Preanger Bode yang terbit dengan format tabloid 24 halaman dijual dengan harga eceran Rp 3,- tiap eksemplar.
Sejalan dengan slogan “Nieuws en advertentieblad voor de Preanger Regentschappen Tevens Mailcourant”, De Preanger Bode banyak memuat berita tentang ekonomi dan perdagangan, serta artikel yang sangat beragam.
Iklan yang dimuat dalam suratkabar tersebut cukup besar. Pada tahun 1929, De Preanger Bode berganti nama menjadi AID, singkatan dari Algemeen Indisch Dagblad. (Tim EPI/TS. Sumber: Perpusnas).


Delik Aduan - adalah kejahatan yang dapat dituntut apabila ada pengaduan dari pihak yang menjadi korban atau dirugikan yang didalam bahasa Belanda disebut Klacht Delict dan diatur di dalam KUH Pidana pasal 284, 287, 293, 319 dan 332.
Pelanggaran (perbuatan, tindak pidana) berupa penghinaan fitnah atau pencemaran nama baik yang dilakukan secara tertulis atau lisan terhadap seseorang dan dapat dituntut di depan pengadilan jika ada pengaduan dari yang merasa dirugikan nama baiknya. (Tim EPI/NH)


Delik Kabar Bohong - Dalam menyajikan berita atau laporan, media pers dituntut untuk bisa menyampaikannya secara memikat, dengan harapan konsumen pembaca dan audiens tertarik mengikuti. Tuntutan  agar informasi dan berita sebagai “dagangan” laris dijual kepada konsumen menyebabkan pengelola media pers berupaya mengemas informasi sedemikian rupa agar tampak menarik.
Tuntutan itu menyebabkan fakta peristiwa yang menjadi bahan dasar informasi atau berita harus dibumbui dengan istilah-istilah atau komentar tertentu, yang ada kalanya bersifat imajinatif. Tentu saja, dalam jurnalisme praktik semacam ini sangat lazim dan bisa dibenarkan -sejauh hal tersebut masih proporsional, tidak melanggar kode etik, dan tidak merugikan pihak lain.
Masalahnya, batasan untuk mengemas berita agar menjadi lebih menarik itu seringkali kabur. Banyak pengelola pers yang sengaja atau tidak, sadar atau tidak, menerobos batas yang bisa ditolerir; akibatnya, informasi yang disebarkan bersifat sensasional atau didramatisasi. Bukan itu saja, dalam kasus yang lebih fatal, akibat kelemahan dalam teknik menggali informasi -seperti kurang cek dan ricek, tidak meminta konfirmasi, atau bahkan tidak menguji kebenaran informasi-bisa berakibat pers tersangkut dalam delik penyebaran kabar bohong.
Wartawan atau pers yang menyebarkan berita berdasarkan desas-desus, rumor, atau informasi sepihak bisa terjebak dalam delik kabar bohong, khususnya jika berita itu berakibat merugikan pihak lain. Ketentuan pidana penyebaran kabar bohong diatur dalam Pasal XIV dan XV UU No. 1/1946, yang menggantikan pasal 171 KUHP yang telah dicabut. Melalui dua pasal itulah KUHP digunakan untuk menindak.

Dalam Pasal XIV UU No. 1/1946 tertulis:
1.    Barang siapa, dengan menyiarkan berita  atau pemberitahuan bohong, dengan  sengaja menerbitkan keonaran di kalangan  rakyat, dihukum dengan hukuman penjara   selama-lamanya sepuluh tahun.
2.    Barang siapa menyiarkan suatu berita atau     mengeluarkan pemberitahuan, yang         dapat menerbitkan keonaran di kalangan         rakyat, sedangkan ia patut dapat menyang-    ka bahwa berita atau pemberitahuan itu bo-    hong, dihukum dengan penjara selama-        lamanya tiga tahun.

Sedangkan Pasal XV UU No. 1/1946 tertulis:
Barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti, setidak-tidaknya patut dapat menduga, bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun.
Yang dimaksud dengan “menyiarkan berita atau kabar” dalam dua pasal di atas sesungguhnya tidak secara khusus ditujukan kepada pers atau wartawan, melainkan berlaku untuk siapa saja. Meskipun demikian, dalam praktiknya, pers sering menjadi korban dari penerapan pasal ini. Ketentuan ini hanya dapat diterapkan jika “kabar bohong” yang disebarkan sempat diketahui oleh orang banyak. Pers dalam hal ini adalah media yang menyiarkan kabar untuk dikonsumsi oleh orang banyak sehingga dengan sifat seperti itu, pasal-pasal ini sangat mudah diterapkan untuk menjerat pers.
Terlepas dari sifatnya yang represif dari pasal-pasal itu, wartawan dan pers memang sudah seharusnya hati-hati dalam menyebarkan berita. Kesalahan dalam melaporkan berita akibat kecerobohan berdampak besar terhadap pihak yang dirugikan. Apalagi jika kebohongan itu dilakukan oleh media yang dikonsumsi oleh masyarakat luas. Dalam prinsip jurnalistik dikenal istilah obsence of malice (tanpa niat jahat) ketika media pers menyebarkan informasi yang keliru; hal itu semata-mata karena kesalahan yang dilakukan tanpa kesengajaan. Jika pers menyebarkan kebohongan secara sadar atau sengaja, itu berarti media pers tersebut telah mengkhianati profesinya.
Salah satu contoh kasus tuntutan atas “penyebaran kabar bohong” yang pernah diajukan ke pengadilan adalah yang menimpa koran Berita Buana pada tahun 1989. Redaktur Pelaksana suratkabar harian tersebut oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dijatuhi hukuman satu setengah tahun penjara (pada 4 November 1989) karena dinilai telah menyiarkan kabar bohong mengenai makanan kaleng yang mengandung lemak babi. Berita yang dipersoalkan itu berjudul: “Banyak Makanan yang Dihasilkan Ternyata Mengandung Lemak Babi”.
Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan pihak redaksi Berita Buana terbukti bersalah, karena tidak berusaha meneliti kebenaran informasi yang mereka publikasikan menyangkut isu makanan kaleng yang mengandung lemak babi. Padahal, isu lemak babi sangat sensitif untuk konsumen yang beragama Islam.
Akibat berita tersebut pihak produsen makanan kaleng yang dituduh menggunakan lemak babi merasa dirugikan. Majelis hakim yang memimpin sidang berpendapat Berita Buana dengan sengaja menyebarkan berita yang belum tentu benar itu. (Tim EPI/Wid;  Sumber: Buku Delik Pers dalam Hukum Pidana, Editor Lukas Luwarso, Penerbit Dewan Pers dan Lembaga Informasi Nasional, Jakarta, 2003).


Delik Kebencian (Haatzaai Artikelen)
Pasal-pasal haatzaai merupakan ketentuan hukum yang sangat merisaukan pers. Dibandingkan dengan pasal-pasal lain, baik di dalam KUHP maupun di luar KUHP, pasal-pasal haatzaai merupakan ganjalan terbesar bagi terselenggaranya kebebasan pers. Haat dalam bahasa Belanda berarti (benih) kebencian. Jadi, haatzaaien adalah perbuatan yang dapat menimbulkan benih kebencian. Ketentuan ini erat kaitannya dengan pekerjaan pers, mengingat dalam pasal 154 KUHP tertulis: Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap Pemerintah Indonesia.
Atau pasal 155 KUHP, Ayat 1, yang menyatakan: Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum yang mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap Pemerintah Indonesia, dengan maksud supaya isinya diketahui oleh umum, diancam …
Menengok catatan sejarah, pencantuman pasal ini ke dalam Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie (WvSNI), atau yang sekarang dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) -berdasarkan pasal VI UU No. 1/1946-sesungguhnya WvSNI merupakan konkordan dari Wetboek van Strafrecht (WvS) yang dipakai di Belanda, tetapi pasal-pasal haatzaai tersebut justru tidak terdapat di dalam WvS itu sendiri.
Jelaslah maksud Pemerintah Belanda mencantumkan pasal-pasal haatzaai pada WvSNI adalah untuk meredam pandangan kritis yang dikhawatirkan akan menimbulkan gejolak. Khususnya untuk menghukum warga Indonesia yang berani mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang bersifat menentang segala kebijakan kolonialisme Belanda di Indonesia, atau menumpas gerakan-gerakan yang menginginkan Indonesia merdeka, lepas dari penjajahan Belanda.
Berulang kali pasal ini digunakan untuk menghukum orang atau pers pada zaman Belanda. Tahun 1932 pasal ini didakwakan kepada Soekarno (yang kemudian menjadi Presiden RI pertama) karena pidatonya di Voksraad yang berjudul “Indonesia Menggugat” sehingga Soekarno dijebloskan ke penjara Soekamiskin di Bandung.
Kata-kata dalam pasal ini sangat tidak jelas batasannya sehingga bertentangan dengan asas lex certa. Oleh karena itu, unsur “menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan” dapat saja ditafsirkan sangat luas, tergantung pada seberapa jauh kepentingan pemerintahan (penjajah) dirugikan. Dalam proses peradilan yang tidak independen, hal ini sangat merugikan pihak yang diduga melakukan tindak pidana tersebut. Hal ini dapat diartikan bahwa pasal tersebut dapat digunakan sebagai senjata oleh pemerintah untuk membungkam siapa pun yang tidak disukainya.
Memang dalam sejarah peradilan di Indonesia, sesudah kemerdekaan, pasal ini jarang diterapkan, terutama terhadap pers. Pada zaman Orde Baru, pemerintah lebih sering menggunakan landasan hukum yang berkenaan dengan pencabutan Surat izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) sehingga tidak perlu proses peradilan.
Salah satu proses peradilan berkenaan dengan haatzaai artikelen ini terjadi pada tahun 1971, yang menimpa Pemimpin Redaksi Harian Nusantara, Mr. TD Hafas. Dalam perkara ini, Mr. TD Hafas oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dijatuhi hukuman satu tahun penjara karena melanggar pasal 154 KUHP, sebab Harian Nusantara dari tahun 1970-1971 memuat sejumlah tulisan dalam tajuk rencana dan rubrik “Tahan Ora” berikut gambar dan karikatur yang dinilai merendahkan dan menghina kekuasaan yang sah serta menghasut supaya timbul rasa permusuhan dan kebencian dalam masyarakat terhadap pemerintah. Walaupun demikian, keputusan final tentang perkara tersebut sampai sekarang tidak pernah dapat ditemukan, seolah-olah hilang begitu saja.
Dengan demikian penerapan pasal ini tergantung kepada konfigurasi politik yang dianut oleh setiap rezim pemerintahan. Tentu saja pada pemerintahan yang represif pasal-pasal ini menjadi senjata ampuh untuk mengekang kebebasan pers. Oleh karena itu timbul pertanyaan apakah pasal-pasal semacam ini tercantum dalam KUHP? Tidakkah lebih baik pasal tersebut dicabut karena akan mengganggu proses demokrasi dan menghambat kemerdekaan pers khususnya?
Delik haatzaai ini dirumuskan sebagai “delik formal”, yang berarti tidak perlu pembuktian terjadinya kerugian akibat pemberitaan tersebut. Cukup apabila penguasa menganggap bahwa pemberitaan itu mengandung perasaan permusuhan terhadap pemerintahan, maka unsur delik telah terpenuhi.
Dalam Rancangan KUHP yang baru, pasal ini telah dirumuskan menjadi delik material. Pelanggaran pidana yang terjadi harus dibuktikan dulu, dalam hal ini akibat pemberitaan pers memang terbukti merugikan publik, untuk dapat dianggap terjadi pelanggaran delik kebencian dan permusuhan, sebelum proses pidana kepada pelaku, pembuat, pemuat, atau yang menyiarkan berita bisa dilakukan. Cukup mengherankan, tampaknya perancang KUHP baru masih menganggap perlu mencantumkan delik-delik ini dalam bab tentang Tindak Pidana terhadap Ketertiban Umum.
Selain pasal di atas, yang dianggap sebagai haatzaai, adalah perbuatan-perbuatan yang memenuhi unsur-unsur yang dimuat dalam pasal 156 dan 156a KUHP serta pasal 157 KUHP. Pasal 156 dan 157 adalah pasal-pasal yang mengandung unsur-unsur yang dapat menimbulkan kegelisahan dalam masyarakat karena masalah SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan), sedangkan pasal 156a diterapkan apabila perbuatan pelaku dianggap bersifat penodaan terhadap agama tertentu.
Kasus Tabloid Monitor pada tahun 1991 menyebabkan Arswendo Atmowiloto, Pemimpin Redaksi, dijatuhi hukuman lima tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena dianggap terbukti melakukan delik yang bersifat penodaan agama, dengan memuat hasil polling yang menempatkan Nabi Muhammad SAW di urutan sebelas sesudah tokoh-tokoh populer di Indonesia. (Tim EPI/Wid; Sumber: Buku Delik Pers dalam Hukum Pidana, Editor Lukas Luwarso, Penerbit Dewan Pers dan Lembaga Informasi nasional, Jakarta, 2003).


Delik Kesusilaan (Pornografi) - Masalah pornografi dalam perspektif hukum sering menjadi isu yang sulit dan kontroversial. Penilaian menyangkut pornografi sering mengundang perdebatan ramai dan rumit diperoleh kesepakatan mengenai batasan-batasannya. Lebih rumit lagi jika pendekatan agama juga dimasukkan dalam memandang isu itu. Isu pornografi terkait dengan sikap individual, keragaman sistem nilai masyarakat, dan perkembangan zaman sehingga persepsi dan penilaian setiap orang bisa berbeda-beda dalam menakar kadar ke-porno-an satu gambar atau tulisan yang dipublikasikan media.
Rumitnya masalah pornografi ini, agaknya, tercermin pula dalam ketidakjelasan definisi dan batas-batasnya dalam aturan hukum. Dalam KUHP tidak ditemukan perumusan yuridis dari istilah pornografi. Menurut teks KUHP Belanda (tahun 1886) yang menjadi cikal bakal KUHP kita, pada pasal 281 yang dilarang adalah openbare schennis de eerbaarheid (melanggar susila secara terbuka), sedangkan dalam pasal 282 digunakan kata-kata anstotelijk voor de eerbaarheid (melanggar perasaan susila).
Pasal-pasal KUHP yang berhubungan dengan pelanggaran kesusilaan adalah pasal-pasal 281, 282, 532, dan 533. Jika kita mempersoalkan pornografi sebagai delik pers, maka yang dimaksud adalah larangan yang diancam dengan ketentuan hukum pidana dalam pasal-pasal 282 dan 533 KUHP. Pasal 282, antara lain, berbunyi:
1.    Barang siapa menyiarkan, mempertontonkan atau menempelkan  dengan berterang-terangan suatu yang diketahui isinya, atau suatu gambar atau barang yang dikenalnya yang melanggar perasaan kesopanan, maupun membuat, membawa masuk, mengirimkan langsung, membawa keluar atau menyediakan tulisan, gambar atau barang itu untuk disiarkan, dipertontonkan atau ditempelkan sehingga kelihatan oleh orang banyak, ataupun dengan berterang-terangan atau dengan menyiarkan sesuatu surat, ataupun dengan berterang-terangan diminta atau menunjukkan bahwa tulisan, gambar atau barang itu boleh didapat, dihukum penjara selama-lamnya satu tahun enam bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 45.000.
Pasal tersebut tidak secara khusus ditujukan kepada pers, namun mengingat sifat media massa yang terbuka dan dikonsumsi oleh orang banyak menjadikan pers rentan terhadap pasal-pasal kesusilaan. Kebebasan pers yang mulai berlaku pada tahun 1998 telah melahirkan berbagai terbitan majalah dan tabloid, acara televisi dan siaran radio yang menampilkan foto/artikel serta siaran visual yang bersifat sensual. Pada sebagian anggota masyarakat, kecenderungan tersebut menimbulkan keresahan dan antipati.
Misalnya, pada 19 Februari 2002 Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan taushiyah (pernyataan). Isinya menyatakan keprihatinan atas “merajalelanya berbagai bentuk kemungkaran, antara lain penayangan/pemuatan pornografi di media massa”, yang menurut MUI “semakin merusak akhlak bangsa dan pada giliran berikutnya dapat membawa bangsa ke ambang kehancuran”. MUI mengecam keras penayangan gambar, visual, program, dan berita porno di media massa, baik cetak maupun elektronik, dan mendesak media massa untuk menghentikan penayangan/pemuatan pornografi tersebut demi pembentukan akhlak bangsa.
Penyebaran materi yang dipandang pornografis melalui media massa telah mencemari kebebasan pers yang selama beberapa tahun ini dirasakan masyarakat Indonesia sehingga dapat mengancam sendi-sendi prinsip kebebasan pers yang sehat. Kehadiran berbagai terbitan dan siaran pornografis itu, seolah-olah merupakan bagian dari semangat kebebasan pers. Terlebih-lebih masyarakat beranggapan bahwa terbitan pornografis, yang berbentuk tabloid, majalah, dan siaran hiburan di televisi dan radio juga dikategorikan sebagai kegiatan media pers.
Menurut Dewan Pers, dalam pernyataannya yang menyangkut pornografi dalam pers, secara prinsip pornografi (atau kecabulan) tidak termasuk dalam kategori pers. Pers menyebarkan informasi yang berkaitan dengan wilayah kepentingan publik, sedangkan pornografi terkait dengan wilayah privat (personal). Pelanggaran yang menyangkut pornografi atau kecabulan telah diatur dalam KUHP Pasal 282, disebut sebagai Pelanggaran Kesusilaan, yang antara lain berbunyi: mempertunjukkan atau menempelkan di depan umum tulisan, gambar yang diketahui isinya melanggar kesusilaan diancam hukuman penjara maksimal 18 bulan.
Sebagian media penerbitan yang secara eksploitatif mempublikasikan pornografi dan kecabulan adalah tabloid dan majalah liar sehingga tidak mudah dilacak pertanggungjawaban penerbitannya. Terhadap penerbitan ini, maka tugas Kepolisian untuk menegakkan hukum, bukan saja karena menyebarkan tulisan atau gambar pornografis (melanggar Pasal 282 KUHP), melainkan juga merupakan pelanggaran mengenai ketidakjelasan status badan hukum penerbitnya. Masyarakat diharapkan berperan aktif melaporkan kepada aparat hukum media penerbitan yang cenderung mengeksploitasi pornografi dan kecabulan, mengingat aktivitas penerbitan tersebut selain menyinggung rasa kesopanan masyarakat, juga termasuk melanggar hukum. Dalam hal ini Dewan Pers mencatat setidaknya 18 terbitan yang telah ditindak oleh aparat penegak hukum karena tuduhan melanggar Delik Kesusilaan untuk selanjutnya diproses melalui pengadilan.
Menyangkut pornografi dan kecabulan (obscenity) dalam pers, Dewan Pers mengusulkan agar ditetapkan aturan menyangkut distribusi media hiburan yang dikategorikan untuk bacaan orang dewasa. Media hiburan yang menampilkan foto dan artikel “seronok” diatur distribusinya dan hanya dijual di tempat-tempat tertentu yang tidak mudah dijangkau anak-anak. Di samping itu, dalam pendistribusiannya, media tersebut juga wajib menutup sampul yang “seronok” agar tidak tampak mencolok. (Tim EPI/Wid; Sumber: Buku Delik Pers dalam Hukum Pidana, Editor Lukas Luwarso, Penerbit Dewan Pers dan Lembaga Informasi Nasional, Jakarta, 2003).


Delik Penghinaan (Pencemaran Nama Baik) - Penghinaan, atau pencemaran nama baik seseorang, sering juga disebut fitnah, adalah ketentuan hukum yang paling sering digunakan untuk melawan media massa. Fitnah yang disebarkan secara tertulis dikenal sebagai libel, sedangkan yang diucapkan disebut slander. Fitnah lazimnya merupakan kasus delik aduan. Seseorang yang nama baiknya dicemarkan bisa melakukan tuntutan ke pengadilan sipil, dan jika menang bisa mendapat ganti rugi. Hukuman pidana penjara juga bisa diterapkan kepada pihak yang melakukan pencemaran nama baik.
Ancaman hukuman yang paling sering dihadapi media pers atau wartawan menyangkut pasal-pasal penghinaan atau pencemaran nama baik. Dalam KUHP setidaknya terdapat 16 pasal yang mengatur soal penghinaan ini.
Penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden diancam dengan pasal 134, 136, dan 137. Penghinaan terhadap Raja, Kepala Negara bersahabat, atau Wakil Negara Asing diatur dalam pasal 142, 143, 144. Penghinaan terhadap institusi atau badan umum (seperti DPR, Menteri, Kejaksaan, Kepolisian, Gubernur, Bupati, Camat, dan sejenisnya) diatur dalam pasal 207, 208, dan 209. Jika penghinaan itu terjadi atas orangnya (pejabat pada instansi negara), maka diatur dalam pasal 316. Sedangkan penghinaan terhadap anggota masyarakat umum diatur dalam pasal 310, 311, dan 315.
Selain itu, masih terdapat sejumlah pasal yang bisa dikategorikan dalam delik penghinaan ini, yaitu pasal 317 (fitnah karena pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa), serta pasal 320 dan 321 (pencemaran atau penghinaan terhadap seseorang yang sudah mati).
Ketentuan hukum penghinaan ini bersifat delik aduan, yakni perkara penghinaan terjadi jika ada pihak yang mengadu. Artinya, masyarakat yang merasa dirugikan oleh pemberitaan pers -nama baiknya tercemar atau merasa terhina- harus mengadu ke aparat hukum agar perkara tersebut bias diusut. Sedangkan kasus penghinaan terhadap Presiden, Wakil Presiden, dan Instansi Negara termasuk dalam delik biasa. Artinya, aparat hukum dapat berinisiatif melakukan penyidikan dan pengusutan tanpa harus ada pengaduan dari pihak yang dirugikan. Logika dari ketentuan ini adalah bahwa presiden, wakil presiden, dan instansi negara adalah simbol negara yang harus dijaga martabatnya. Selain itu, posisi jabatannya tidak memungkinkan mereka bertindak sebagai pengadu.
Dalam KUHP sejatinya tidak didefinisikan dengan jelas apa yang dimaksud dengan penghinaan; akibatnya, perkara hukum yang terjadi seringkali merupakan penafsiran yang subjektif. Seseorang dengan mudah dapat menuduh pers telah menghina atau mencemarkan nama baiknya jika ia tidak suka dengan cara pers memberitakan dirinya. Hal ini menyebabkan pasal-pasal penghinaan (dan penghasutan) sering disebut sebagai “ranjau” bagi pers karena mudah sekali dikenakan untuk menuntut pers atau wartawan. Selain itu, ketentuan ini juga sering dijuluki sebagai “pasal-pasal karet” karena begitu lentur untuk ditafsirkan dan diinterpretasikan. Terlebih-lebih jika pelanggaran itu terkait dengan presiden, wakil presiden, dan instansi negara.
Hakikat penghinaan adalah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang, golongan, lembaga, agama, jabatan, termasuk orang yang sudah meninggal. Dalam KUHP disebutkan bahwa penghinaan bisa dilakukan dengan cara lisan atau tulisan (tercetak). Adapun bentuk penghinaan dibagi dalam lima kategori, yaitu: pencemaran, pencemaran tertulis, penghinaan ringan, fitnah, fitnah pengaduan, dan fitnah tuduhan. Kategorisasi penghinaan tersebut tidak ada yang secara khusus ditujukan untuk pers; meskipun demikian, bisa dikenakan untuk pers dengan ancaman hukuman bervariasi antara empat bulan dan enam tahun penjara.
Pers sering harus berhadapan dengan anggota masyarakat yang merasa dirugikan oleh suatu pemberitaan. Penafsiran adanya penghinaan atau pencemaran nama baik (dalam pasal 310 KUHP) ini berlaku jika memenuhi unsur:

1.    Dilakukan dengan sengaja dan dengan         maksud agar diketahui umum (tersiar).
2.    Bersifat menuduh, dalam hal ini tidak
    disertai bukti yang mendukung tuduhan         itu.
3.    Akibat pencemaran itu jelas merusak         kehormatan atau nama baik seseorang.

Misalnya, kasus yang terjadi pada Tabloid Warta Republik, yang menulis laporan utama berjudul “Cinta Segitiga Dua Orang Jendral: Try Sutrisno dan Edi Sudradjat Berebut Janda”. Laporan yang dimuat pada edisi pertama, November 1998, itu ditulis tanpa ada wawancara atau konfirmasi dari sumber berita, melainkan hanya bersumber dari desas-desus. Pemimpin Redaksi Warta Republik diadukan ke pengadilan dan dijatuhi hukuman percobaan karena mencemarkan nama baik pengadu, yaitu Jenderal TNI (purn) Try Sutrisno dan Jenderal TNI (purn) Edi Sudradjat. Dalam kasus ini perbuatan wartawan tabloid Warta Republik memenuhi unsur sengaja melakukan penghinaan, menuduh tanpa bukti, dan telah mencemarkan nama baik pengadu.
Kasus gugatan terhadap Majalah Gatra yang diajukan oleh Tommy Hutomo Mandala Putra, berkaitan dengan tulisan berjudul: “Obat Terlarang, Nama Tommy pun Disebut” (Edisi No. 48, 17 Oktober 1998), ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta. Dalam pertimbangannya, hakim berpendapat Gatra telah melakukan peliputan yang sesuai dengan standar kode etik dan berupaya melengkapi sumber-sumber yang bisa memberikan keterangan dalam melengkapi akurasi laporan. (Tim EPI/Wid; Sumber: Buku Delik Pers dalam Hukum Pidana, Editor Lukas Luwarso, Penerbit Dewan Pers dan Lembaga Informasi Nasional, Jakarta, 2003).


Delik Pers - Istilah delik pers sebenarnya bukan merupakan terminologi hukum, melainkan hanya sebutan umum atau konvensi di kalangan masyarakat, khususnya praktisi dan pengamat hukum, untuk menamai pasal-pasal Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berkaitan dengan pers. Delik pers adalah delik yang terdapat di dalam KUHP , tetapi tidak merupakan delik yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari delik khusus yang berlaku umum. Karena yang sering melakukan pelanggaran atas delik itu adalah pers, maka tindak pidana itu dikatakan sebagai delik pers. Jadi, sama dengan tindak pidana yang dilakukan oleh umum atau delik yang berlaku bagi umum tentang penghinaan, pencemaran nama baik, fitnah, kesusilaan, dan lain-lain, tetapi kalau dilakukan oleh pers disebut delik pers.
Pasal 61 dan 62 KUHP tidak memberikan penafsiran otentik tentang apa yang dimaksud dengan delik pers, tetapi hanya menyatakan kejahatan yang dilakukan dengan mempergunakan percetakan. Tidak disebutkan kriteria atau unsur yang harus dipenuhi supaya suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai delik pers.
Para ahli hukum merumuskan bahasa yang dimaksud dengan delik pers adalah setiap pengumuman dan atau penyebarluasan pikiran melalui penerbitan pers. Ada tiga unsur atau kriteria yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan yang dilakukan melalui pers dapat digolongkan sebagai delik pers, yaitu:

1.    Adanya pengumuman pikiran dan perasaan     yang dilakukan melalui barang cetakan;
2.    Pikiran dan perasaan yang diumumkan/        disebarluaskan melalui barang cetakan itu     harus merupakan perbuatan yang dapat         dipidana menurut hukum;
3.    Pengumuman pikiran dan perasaan yang         dapat dipidana tersebut serta yang         dilakukan melalui barang cetakan tadi         harus dapat dibuktikan telah disiarkan         kepada masyarakat umum atau dipublika-        sikan. Jadi, syarat atau unsur terpenting     adalah publikasi.

Ada dua unsur yang harus dipenuhi supaya seorang wartawan dapat dimintai pertanggungjawabannya dan dituntut secara hukum, yaitu:

1.    Apakah wartawan yang bersangkutan         mengetahui sebelumnya isi berita atau         tulisan dimaksud.
2.    Apakah wartawan yang bersangkutan         sadar sepenuhnya bahwa tulisan yang         dimuatnya dapat dipidana.

Kedua unsur tersebut harus dipenuhi. Apabila kedua unsur ini tidak terpenuhi, maka wartawan tersebut tidak dapat dituntut/diminta pertanggungjawabannya secara hukum. (Tim EPI/Wid; Sumber: Buku Delik Pers dalam Hukum Pidana, Editor Lukas Luwarso, Penerbit Dewan Pers dan Lembaga Informasi Nasional, Jakarta, 2003).
Denpost - suratkabar harian, adalah salah satu media massa di Bali yang bernaung di bawah Kelompok Media Bali Post (KMBP). DenPost terbit pertama kali 1 Oktober 1998 dengan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) Nomor 565/SK/Menpen/SIUPP/1998 tanggal 30 September 1998. Perintisnya adalah Satria Naradha, sedangkan Penanggung Jawab adalah Made Nariana.
Pertama kali terbit, DenPost menggunakan nama Denpasar Pos untuk memecahkan kesunyian kota-kota di seluruh Bali. DenPost menggunakan konsep koran kota (city paper) dengan bentuk terbitan pertama kali berupa tabloid, terbit tiap hari dengan moto  ''Membedah Jantung dan Kegelapan Kota''.
Sejak 1 Januari 2000, DenPost terbit dengan format koran lebar. Nama Denpasar Pos tak lagi digunakan namun menggunakan nama DenPost hingga sekarang. Pengubahan nama ini didasari pertimbangan agar pembaca bisa lebih mudah menyebut dan mengingatnya. Perubahan nama dan format koran ini diikuti dengan perubahan strategi pemasaran.
Perubahan format koran juga disertai dengan penajaman segmen liputan kriminal, seni, olah raga-hiburan, politik kerakyatan, masalah perkotaan dengan sasaran pembaca menengah ke bawah.
Sejak saat itu, DenPost pun berkembang menjadi salah satu media massa yang diperhitungkan di Bali. Terbukti dari hasil penelitian yang dilakukan lembaga penelitian AC Neilsen tahun 2001 yang menyatakan bahwa DenPost merupakan koran nomor dua yang dibaca masyarakat Bali setelah Bali Post.
Belakangan ini DenPost juga menjangkau Mataram, NTB. Pada tahun 2008, oplah pun terus meningkat hingga mencapai 20.541 eksemplar tiap hari, dengan jangkauan pembaca di seluruh wilayah Bali. Pasaran terbesar di Denpasar dan Badung masing-masing 25% dan 23%, dengan segmen pelanggan, pegawai negeri/ABRI 35%, mahasiswa/pelajar/kalangan muda 35 %, dan pengusaha/swasta 30 %.
DenPost terus berkembang dengan berbagai inovasi di antaranya dengan diterapkannya gaya jurnalistik modern, serta melengkapi jajaran redaksi dengan wartawan-wartawan muda yang tak kenal lelah mengejar berita. (Tim EPI/KG; Sumber: KMBP)


Detektif & Romantika (D&R), majalah bulanan - Nama majalah ini sebenarnya merupakan gabungan dan dua nama majalah yang terbit sebelumnya yakni “Detektif” dan “Romantika”.
Romantika adalah sebuah majalah yang terbit pertama kali pada tahun 1966, yang didirikan Satya Dharma dan Ridwan Idris. Namun dua tahun kemudian majalah tersebut  mengalami kesulitan modal dan menjalin kerja sama dengan Sjamsudin Lubis, pemilik majalah Detektif, dengan menggabungkan kedua majalah tersebut menjadi Detektif & Romantika. Meskipun mengalami beberapa kali perubahan, majalah ini tergolong sukses dan berusia panjang. Contohnya, pada pertengahan tahun 1970, oplah majalah ini mencapai 75.000 eksemplar. Jumlah yang tergolong bagus pada saat itu.
Tahun 1992, D&R tak lagi bisa terbit dengan teratur. Ketika PT Analisa Kita berniat menghidupkan kembali D&R, beberapa pihak dihubungi. Akhirnya disepakati untuk mengubah konsep agar sesuai dengan zaman.
Para wartawan baru pun direkrut. Beberapa wartawan yang sudah berpengalaman diminta menjadi konsultan. Meski demikian, majalah ini masih bernapaskan hukum dan kriminalitas. Dalam perkembangannya, D&R mencari peluang untuk mengembangkan diri sebagai majalah investigasi dan analisis. Sejak saat itu  Detektif & Romantika lebih dapat diterima masyarakat.
Di tengah maraknya penerbitan suratkabar dan majalah, D&R berkompetisi memburu berita paling hangat. Persisnya, D&R mencoba mengungkap dan menggambarkan sebuah peristiwa secara lengkap dan mantap.
D&R mencoba mengisi peluang bacaan yang disajikan dengan lengkap dan mantap. Disajikan dalam tulisan yang memadukan peristiwa, pelaku, dan cerita di balik berita yang penuh warna. Ini sesuai dengan komitmen pengelolanya bahwa D&R versi baru merupakan majalah investigasi dan analisis, sekaligus menghibur.
Rubrikasi yang ditawarkan majalah ini bukan rubrikasi yang sempit. Rubrik liputan utama misalnya, berusaha menyajikan cerita besar, yang dipilih di antara peristiwa-peristiwa yang melibatkan satu atau beberapa tokoh. Rubrik hukum tidak sekadar menyampaikan agenda persidangan dan pasal-pasalnya dalam undang-undang, tetapi merupakan kisah antara mereka yang berperkara, hakim dan jaksa yang menangani perkara.
Demikian juga rubrik kriminalitas yang menuangkan peristiwa-peristiwa tindak kejahatan yang mungkin sepele, tetapi mempunyai keunikan. Peristiwa itu ditulis secara lengkap, baik dari sisi buruk tersangka maupun sisi baiknya, karena, bagaimanapun, setiap orang tidak hanya memiliki sisi buruk, tetapi juga ada mempunyai sisi baik.
Rubrik “Peristiwa & Analisa” tidak menuliskan semua peristiwa, tetapi hanya peristiwa-peristiwa yang penting dan punya dampak ke depan. Sedangkan “Tamu Kita” tidak sekadar memperkenalkan tokoh-tokoh yang sedang menjadi pembicaraan atau mereka yang dianggap bakal menjadi tokoh, tetapi mencoba memotret seseorang, lengkap dengan kelebihan dan kekurangan yang dimilikinya.(Tim EPI/KG; Sumber: Profil Pers Indonesia Edisi 1997-1998)

        
DeTIK, tabloid mingguan - Diterbitkan oleh Yayasan Pancasila Mulya. DeTIK sejatinya telah beredar sejak tahun 1977, dari embrio suratkabar mingguan Mimbar Berita. Dengan SIUPP No. 022/ SK/Menpen/ C1/1986, tabloid DeTIK hadir di bawah asuhan Abdul Azis sebagai pemimpin umum sekaligus pemimpin redaksi. Budayawan dan politikus Eros Djarot duduk sebagai wakil pemimpin umum serta wakil pemimpin redaksi.
Tanggung jawab divisi perusahaan ada pada Syamsinar serta tercatat nama Haryanto Taslam di bagian sirkulasi. Alamat redaksinya di Gedung Prioritas, Lantai V, Jalan Gondangdia Lama 40, Jakarta. Uniknya, Redaksi DeTIK menempati gedung yang sama dengan suratkabar Prioritas pimpinan Surya Paloh yang juga kena bredel pada tahun 1987, dengan tuduhan yang nyaris serupa, melawan pemerintahan Soeharto.
“DeTIK tampil untuk berpihak kepada sidang pembaca yang mengharapkan kejelasan dan kejujuran informasi. Di tengah harapan semacam itulah kami hadir mengutamakan kelugasan dan menghindari basa-basi,” demikian maklumat Redaksi DeTIK dalam edisi 001/Th. XVII/3 Maret 1993.
Selain Saifullah Yusuf yang mengampu ruang “Gus Pul”, terdapat pula A.S. Laksana pada kolom “Podium” yang berisi esai-esai DeTIK yang cerdas lagi kritis. Rubrik Opini Plesetan diisi bergantian oleh Emha Ainun Nadjib, Gus Dur, dan Eros Djarot. Nama-nama beken lain yang sempat ikut urun kalam adalah Mohammad Sobary dan Christian Wibisono untuk rubrik Opini dengan mengambil tema besar, “Sarasehan Imajiner Antargenerasi”.
Dengan tebal 32 halaman, DeTIK, juga memuat ruang-ruang lain seperti rubrik Internasional, Ekonomi dan Bisnis, Lingkungan, Opini, serta Hukum. Ada pula rubrik Jentera yang memotret realitas kehidupan rakyat yang divisualisasikan lewat jepretan foto; Sorot Tokoh menampilkan profil orang-orang ternama, serta memberi ulasan singkat mengenai kabar para public figure lewat rubrik Potret. Rubrik utamanya bernama Sajian Utama, yang menyajikan berita-berita aktual yang biasanya menyangkut kasus-kasus yang sedang mengemuka. Ciri khas DeTIK adalah menampilkan karakter tulisan dengan memuat laporan wawancara langsung.
Edisi akhir Juni 1994 DeTIK tampil dengan wajah lain. Tiada lagi sapaan hangat serta ringkasan singkat yang biasanya mengisi kolom Surat Redaksi. Pada DeTIK No. 067/ Th. XVII/22-28 Juni 1994 itu, hanya warna hitam dengan nukilan sebait lagu “Bagimu Negeri” karya Kusbini sebagai penggantinya, diikuti satu kalimat bernada keras, “Dan kami akan tetap berpikir merdeka! “
“Gus Pul” alias kolom Gussip Pulitik pun ikut-ikutan gusar dan akhirnya berseloroh,
Jangan bicara apa-apa,
Jangan melihat apa-apa,
Jangan dengar apa-apa,
Jangan nulis apa-apa,
Lho... jadi apa yang boleh, dong...? Hush, berisik! Kayak nggak tahu aja Lu! Itu kan persyaratan jadi “wartawan teladan”. He.. he.. he....    
Edisi tersebut adalah eksemplar pamungkas yang masih bisa diterbitkan. Suratkabar politik yang digawangi Eros Djarot itu sedang kena gebuk alias dibredel oleh pemerintah Orde Baru karena dianggap telah melanggar hukum, mengganggu stabilitas nasional, meresahkan masyarakat, serta menyebarkan pengaruh yang menyesatkan publik. Lewat SK Menpen No. 125 tanggal 21 Juni 1994, bersama majalah Tempo dan Editor, tabloid DeTIK resmi dinyatakan terlarang.
Dipimpin Eros Djarot, DeTIK memang beringas. Laporan-laporan yang diberitakan terhitung berani pada masa Soeharto masih berkuasa. Wacana suksesi presiden yang cukup sensitif, misalnya, dengan lugas kerap dipaparkan DeTIK.
Amien Rais, tokoh intelektual yang oposan, berbicara kepada DeTIK edisi 054/Th. XVII/23-29 Maret 1994, “Saya tidak percaya sedikit pun bahwa suksesi itu akan menimbulkan huru-hara, apalagi semacam pertumpahan darah, kalau memang sudah dipersiapkan secara sungguh-sungguh. Diperlukan kepemimpinan baru yang segar dan antisipatif.”
Sebelumnya, dalam DeTIK No. 050/Th XVII/16-22 Februari 1994, Amien Rais juga menyatakan, “Kalau kita ingin melanjutkan apa yang telah dicapai Pak Harto kita harus membicarakan suksesi sedini mungkin. Supaya kita semua siap bila waktunya tiba dan ritme pembangunan ini terjaga.”
Harold Crouch, pengamat politik dari Australia National University, turut bertutur pada edisi yang sama. “Terlepas dari sikap Pak Harto sendiri, saya kira orang harus mulai memikirkan tentang suksesi. Jadi bukan sesuatu yang tabu,” ujar Crouch yang juga telah menerbitkan buku tentang politik dan militer di Indonesia itu.
DeTIK memang tampil trengginas. Selain soal suksesi, media ini juga sering menyoroti kebobrokan pemerintah beserta antek-anteknya, seperti pembahasan kontinyu tentang kasus korupsi Edy Tansil sebesar Rp 1,2 triliun, yang melibatkan Soedomo, Ketua DPA yang dekat dengan Soeharto, pada awal tahun 1994.
Sedangkan DeTIK edisi no. 053/Th. XVII/9-22 Maret 1994 menampilkan gambar muka dengan sosok Semar, yang secara tersirat dapat ditafsirkan sebagai “begawan” Soeharto, dengan cover story yang tak kalah menyentak, “Bebas Korupsi dan Kolusi”. Pada tanggal 14 Juli 1998, Eros Djarot bangkit dengan menerbitkan tabloid DeTAK, tak lama setelah Soeharto lengser, tetapi tidak berlangsung lama. (Tim EPI/KG; Sumber: Iswara N. Raditya/Indonesia Buku/Jurnas)

    
Dewan Kehormatan (DK) PWI, adalah lembaga yang bertugas mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik. Lembaga ini  lahir di Salatiga, Jawa Tengah pada tanggal 24 September 1952, berdasarkan keputusan Kongres VI PWI  1-3 Juni 1952.
Latar belakang pembentukan institusi tersebut tidak lepas dari pelaksanaan kebebasan pers tanpa batas ketika itu sebagai akibat belum adanya lembaga yang khusus dibentuk untuk mengawasi pemberitaan pers. Untuk itu, kongres memandang perlu membentuk Dewan Kehormatan PWI yang khusus bertugas mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik.
Keputusan kongres menyatakan,”Oleh konperensi dibentuk suatu Dewan Kehormatan, sedapat-dapatnya terdiri dari pemimpin-pemimpin redaksi, berkedudukan di tempat sekretariatnya yang mempunyai kewajiban mempertimbangkan soal-soal sulit dalam pelaksanaan Code Djoernalistik, dan bersama dengan pengurus mempunyai kekuasaan memutuskan pemecatan atau schorsing terhadap anggota yang dianggap melanggar Code.”  Susunan pengurus periode pertama, adalah H. Agus Salim (Ketua), Mr. Mohammad Natsir (Wakil Ketua), dengan anggota Prof. Mr. Soepomo, Dr. Roeslan Abdulgani, dan Djawoto.
Dewan Kehormatan bersifat otonom dan sejalan dengan perkembangan organisasi keberadaan DK, tentang pengurus, dan tugas-tugasnya diatur dalam PD/PRT-PWI. (Tim EPI/NH)


Dewan Kehormatan Daerah (DKD) PWI - lembaga di dalam tubuh PWI yang bertugas melakukan sosialisasi undang-undang dan hukum pers serta pengawasan wartawan terhadap penaatan Kode Etik Jurnalistik (KEJ).
Pertama kali dibentuk berdasarkan keputusan Kongres XIX PWI di Semarang tahun 1998 untuk mengantisipasi tugas Dewan Kehormatan PWI Pusat yang semakin kompleks terutama dalam menghadapi era globalisasi dan perkembangan multimedia di daerah.
Legalitas organisasi DKD diatur dalam Peraturan Dasar-Peraturan Rumah Tangga (PD-PRT) PWI yang secara limitatif tercantum pada Pasal 21 Bab IV (Organisasi) PD dan Bab V (Dewan Kehormatan) PRT. Berdasarkan PD/PRT terbaru hasil Kongres PWI di Palangkaraya tahun 2003 disebutkan bahwa di tingkat Cabang dibentuk DKD dengan otonomi tersendiri. Ketua DKD dipilih oleh Konferensi Cabang untuk masa bakti 4 tahun.
Bersama Pengurus Cabang PWI, DKD melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab antara lain:
1. Menanamkan dan menumbuhkan di dalam setiap wartawan Indonesia pemahaman dan penghayatan KEJ serta kesadaran dan komitmen untuk menaatinya, memasyarakatkan di kalangan pemerintah dan masyarakat pengetahuan dan pemahaman mengenai KEJ, menumbuhkan kesediaan unsur pemerintah dan masyarakat yang merasa dirugikan oleh media massa untuk menyelesaikannya melalui Dewan Kehormatan terlebih dahulu, tidak langsung menempuh jalur hukum;
2. Meneliti isi redaksional media cetak dan memantau isi siaran radio dan tayangan televisi di daerah masing-masing, mengamati penaatan KEJ oleh wartawan di lapangan, Menerima pengaduan dari kalangan pemerintah dan masyarakat, maupun dari lingkungan media, berperan serta/diperansertakan di dalam proses penerimaan anggota;
3. DKD berwenang memberikan peringatan tertulis kepada media dan atau wartawan yang dinilai telah melanggar KEJ, DKD berwenang memproses pengaduan dan mengupayakan dicapainya perdamaian (islah) dan apabila tidak tercapai perdamaian DKD melimpahkan persoalannya kepada DK pusat, dan jika diminta DKD dapat hadir sebagai saksi ahli dalam kasus delik pers. (Tim EPI/NH)


Dewan Kehormatan Daerah (DKD) PWI Jabar, berkantor di sebuah  gedung yang juga merupakan kantor sekretariat PWI Cabang Jawa Barat di Jalan Asia Afrika No. 67-69. Sejak berdirinya, DKD PWI Jabar sudah dua kali mengalami pergantian kepengurusan,
Periode 2002-2007 hasil Konfercab Jatiluhur Puwakarta Tahun 2002, Ketua/Anggota: Yusran Pare (SK Tribun Jabar), Sekretaris/Anggota: H. Didin Khosidin (Pikiran Rakyat), Anggota: H. Aria Pandji (Galamedia).
Periode 2007-2011 Konfercab Cipanas, Kab. Cianjur Tahun 2007, Ketua/Anggota: H. Naungan Harahap, S.H., M.H. (Pikiran Rakyat), Sekretaris: H. Otje Permana (SKM Bom), Anggota: Dra. Hj. Immas Sunarya, MM (TVRI Jabar), Drs. H. Wasikin (Mitra Dialog), dan H. Agus Purwadi (Radio Mara). (Tim EPI/NH)
        

Dewan Periklanan Indonesia (DPI) adalah lembaga independen dan nirpamong (non-government) yang dibentuk oleh dari masya
rakat periklanan Indonesia, untuk menghimpun, menyalurkan, mengembangkan dan mendayagunakan seluruh aset periklanan nasional, baik untuk kepentingan masyarakat periklanan sendiri, maupun untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Secara resmi DPI berdiri sejak tanggal 17 September 1981, bertepatan dengan diikrarkannya untuk kali pertama Tata Krama dan Tata Cara Periklanan Indonesia dengan nama Komisi Tata Cara dan Tata Krama Periklanan Indonesia (KTKTCPI).
DPI merupakan federasi dari asosiasi usaha dan profesi, baik sebagai pengiklan maupun berbagai usaha dan profesi lain penunjang industri periklanan. Dengan demikian anggota DPI adalah Asosiasi Perusahaan Media Luar-Griya Indonesia (AMLI), Asosiasi Perusahaan Pengiklan Indonesia (Appina), Asosiasi Pemrakarsa dan Penyantun Iklan Indonesia (Aspindo), Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI), Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI), Gabungan Perusahaan Bioskop Seluruh Indonesia (GPBSI), Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (PPPI), Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI), Serikat Penerbit Suratkabar (SPS), dan Televisi Republik Indonesia (TVRI).
Pada sidang Dewan Pers ke-38 tanggal 30 Juli-1 Agustus 1993, sejalan dengan perluasan peran dan fungsinya diputuskan untuk mengubah nama KTKTCPI menjadi Komisi Periklanan Indonesia (KPI). Dengan keputusan itu maka peran dan fungsi KPI tidak lagi terbatas hanya pada penegakan etika, namun juga untuk pembinaan industri periklanansecara keseluruhan.
Dinamika industri periklanan nasional maupun dunia telah menuntun sidang presidium Komisi Periklanan Indonesia pada rapatnya di Jakarta tanggal 26 Agustus 2003 untuk menyesuaikan kembali nama KPI menjadi Dewan Periklanan Indonesia (DPI) dan digunakan hingga sekarang.
Organisasi DPI terdiri atas presidium sebagai lembaga tertinggi yang memberi arahan dan menetapkan kebijakan umum, serta badan-badan pelengkap sebagai pelaksana operasional. Badan pelengkap tersebut terdiri atas Badan Musyawarah Usaha (BMU), Badan Musyawarah Profesi (BMP), Badan Musyawarah Etika (BME), dan Badan Musyawarah Sosial (BMS). Dalam setiap badan musyawarah terdapat beberapa lembaga panel pakar dengan fungsi yang khas atau teknis yang disebut Mimbar. Dalam BME misalnya terdapat Mimbar Naskah yang menangani naskah-naskah iklan yang belum diproduksi ataupun dimediakan, atau Mimbar Medis yang khusus menangani periklanan produk dan jasa medis.
Semua keputusan yang ditetapkan secara aklamasi oleh Presidium DPI bersifat mengikat bagi setiap asosiasi pendukungnya, namun pelaksanaannya harus dilakukan dengan sellu mengindahkan kepentingan khas para asosiasi tersebut.
Untuk memenuhi fungsi, tugas dan kewajibannya DPI menyusun berbagai kebijakan pembinaan periklanan nasional. Kebijakan ini sekurang-kurangnya menyangkut tiga hal yaitu: a. Pemantapan kondisi berusaha dan bersaing yang sehat bagi setiap komponen pendukungnya; b. Pengembangan profesionalisme yang setinggi-tingginya bagi para pelaku periklanan nasional; c. Pemantapan tanggung jawab etika yang berakar dari nilai-nilai budaya bangsa bagi seluruh anggota masyarakat periklanan Indonesia.
Untuk melaksanakan dan mengawasi seluruh kebijakannya, DPI dapat melakukan penerapan sanksi terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam pelanggaran, melalui badan-badan pelengkap dan atau melalui anggotanya. (Tim EPI/Wid. Sumber: Buku Etika Pariwara Indonesia terbitan Dewan Periklanan Indonesia, 2005).


Dewan Pers, dibentuk tahun 1968. Pembentukannya berdasarkan Undang- Undang No. 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers yang ditandatangani Presiden Soekarno pada tanggal 12 Desember 1966.
Sesuai Pasal 6 ayat (1) UU No. 11/1966, Dewan Pers saat itu berfungsi mendampingi pemerintah, bersama-sama membina pertumbuhan dan perkembangan pers nasional. Sedangkan Ketua Dewan Pers dijabat oleh Menteri Penerangan (Pasal 7  ayat [1]).
Pemerintah Orde Baru -- melalui Undang-Undang No. 21 Tahun 1982 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun  1967, yang ditandatangani Presiden Soeharto, 20 september 1962 -- tidak banyak mengubah keberadaan Dewan Pers. Kedudukan dan fungsinya sama, lebih menjadi penasihat pemerintah, khususnya kantor Departemen Penerangan. Menteri Penerangan tetap merangkap sebagai Ketua Dewan Pers.
Perubahan yang terjadi, menurut UU No. 21 Tahun 1982 tersebut adalah penyebutan dengan lebih jelas keterwakilan berbagai unsur dalam keanggotaan Dewan Pers. Pasal 6 ayat (2) UU No. 21 /1982 menyatakan, “Anggota Dewan Pers terdiri dari wakil organisasi pers, wakil pemerintah, dan wakil masyarakat, dalam hal ini ahli-ahli di bidang pers serta ahli-ahli di bidang lain.” Undang Undang sebelumnya hanya menjelaskan, “Anggota Dewan Pers terdiri dari wakil-wakil organisasi pers dan ahli-ahli di bidang pers.”
Perubahan fundamental terjadi pada tahun 1999, seiring dengan pergantian kekuasaan dari Orde Baru. Melalui UU No. 40/1999 tentang Pers yang diundangkan pada tanggal 23 September 1999 dan ditandatangani oleh Presiden Bacharudin Jusuf Habibie, Dewan Pers berubah menjadi Dewan Pers (yang) independen. Pasal 15 ayat (1) UU Pers menyatakan, “Dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional, dibentuk Dewan Pers (yang) independen. “
Fungsi Dewan Pers (yang) independen tidak lagi menjadi penasihat pemerintah, tetapi pelindung kemerdekaan pers. Hubungan struktural antara Dewan Pers dan Pemerintah diputus, dipertegas dengan pembubaran Departemen Penerangan oleh Presiden Abdurrahman Wahid. Tidak ada lagi wakil pemerintah dalam keanggotaan Dewan Pers seperti yang berlangsung selama masa Orde Baru.
Meskipun pengangkatan anggota Dewan Pers tetap melalui keputusan presiden namun tidak ada lagi campur tangan pemerintah terhadap institusi maupun keanggotaan Dewan Pers (yang) independen. Jabatan Ketua dan Wakil ketua Dewan Pers tidak lagi dicantumkan dalam keputusan presiden, namun diputuskan oleh seluruh anggota Dewan Pers dalam rapat pleno.
Dewan Pers (yang) independen menurut UU Pers Pasal 15 ayat (3) dipilih secara demokratis setiap tiga tahun sekali, yang terdiri dari, (a) Wartawan yang dipilih oleh organisasi wartawan; (b) Pimpinan perusahaan pers yang dipilih oleh organisasi perusahaan pers; dan (c) Tokoh masyarakat, ahli di bidang pers dan atau komunikasi, dan bidang lainnya yang dipilih oleh organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers.
Dewan Pers (yang) independen dibentuk berdasarkan perintah Undang-Undang Pers No. 40/1999. Penetapan tentang fungsi dan ketentuan Dewan Pers terdapat pada Bab V Pasal 15.
1. Pembentukan Dewan Pers adalah bagian         dari upaya mengembangkan kemerdekaan     pers dan meningkatkan kehidupan pers na-    sional (ayat1). Dengan demikian, Dewan         Pers mengemban amanat atas dipatuhinya     kode etik pers dan penggunaan standar         jurnalistik profesional.
2. Fungsi-fungsi Dewan Pers (ayat 2) adalah:
    a.     Melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain;
    b.     Melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers;
    c.     Menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik;
    d.     Memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang  berhubungan dengan pemberitaan pers;  (penjelasan: Pertimbangan yang dike-            luarkan Dewan Pers berkaitan dengan hak jawab, hak koreksi, dan dugaan pelanggaran terhadap Kode Etik  Jurnalistik)
    e.     Mengembangkan komunikasi antara  pers, masyarakat, dan pemerintah;
    f.     Memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan;
    g.     Mendata perusahaan pers.
Dewan Pers yang lahir dalam semangat reformasi, bersifat mandiri dan tidak ada lagi unsur pemerintah dalam keanggotaannya. Dengan dukungan masyarakat pers Indonesia, otoritas Dewan Pers semata-mata terletak pada kemauan perusahaan dan redaksi media pers untuk menghargai pandangan Dewan Pers serta secara sukarela mematuhi Kode Etik Jurnalistik dan mengakui kesalahan, sengaja atau tidak, secara terbuka.
Untuk menjalankan fungsinya, Dewan Pers membuat empat komisi:
1. Komisi Pengaduan Masyarakat dan  Penegakan Etika Pers.
    Komisi ini merupakan penjabaran dari  Pasal 15 Ayat (2) huruf C, yaitu menetapkan     dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik dan  Pasal 15 Ayat (2) huruf D yaitu memberikan  pertimbangan dan mengupayakan  penyelesaian pengaduan masyarakat atas   kasus-kasus yang berhubungan  dengan         pemberitaan pers.
2. Komisi Hukum dan Perundang-undangan Komisi merupakan penjabaran dari Pasal 5 Ayat (2) huruf F, yaitu memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun     peraturan-peraturan di bidang pers.
3. Komisi Pengkajian, Pendataan Pers,  dan Pengembangan Profesi Kewartawanan.
    Komisi ini merupakan penjabaran dari  Pasal 15 Ayat (2) huruf B, yaitu melakukan  pengkajian untuk pengembangan kehidup-    an pers; Pasal 15 Ayat (2) huruf F, yaitu  meningkatkan kualitas profesi kewartawanan, dan Pasal 15 Ayat (2) huruf G yaitu mendata perusahaan pers.
4. Komisi Perlindungan Kemerdekaan   Pers dan Hubungan Antarlembaga.
    Komisi ini merupakan penjabaran dari  Pasal 15 Ayat 15 Ayat (2) huruf A   yaitu, melindungi kemerdekaan pers  dari campur tangan pihak lain dan  Pasal 15 Ayat (2) huruf E yaitu             mengembangkan komunikasi antara  pers, masyarakat, dan pemerintah.

Ketentuan tentang pemilihan anggota dan pengelolaan Dewan Pers diatur dalam Bab V Pasal 5: Anggota Dewan Pers berjumlah sembilan orang yang terdiri atas (Ayat3):
1.     Wartawan yang dipilih oleh organisasi  wartawan;
2.     Pimpinan perusahaan pers yang dipilih oleh organisasi perusahaan pers;
3.     Tokoh masyarakat, ahli di bidang pers dan atau komunikasi, dan bidang lainnya   yang dipilih oleh organisasi wartawan dan     organisasi perusahaan pers.

Ketua dan Wakil Ketua Dewan Pers dipilih dari dan oleh anggota Dewan Pers (Ayat 4). Status keanggotaan Dewan Pers ditetapkan melalui Keputusan Presiden (Ayat 5). Sementara keanggotaan Dewan Pers hanya berlaku untuk masa tiga tahun dan sesudah itu hanya dapat dipilih kembali untuk satu periode berikutnya (Ayat 6).
Kegiatan-kegiatan Dewan Pers dilaksanakan dengan dukungan dana dari organisasi pers; perusahaan pers; bantuan dari negara dan bantuan lain yang tidak mengikat (Ayat7).
Untuk melaksanakan tugas sehari-hari Dewan Pers, khususnya untuk menangani masalah-masalah substansial, anggota Dewan Pers membentuk pelaksana harian yang terdiri dari ketua (merangkap Ketua Dewan Pers), wakil ketua (merangkap Wakil Ketua Dewan Pers) sekretaris eksekutif (bukan anggota Dewan Pers), dan dibantu oleh beberapa staf pelaksana harian.
Untuk mengelola dukungan dana dari negara maka dibentuk Sekretariat Dewan Pers yang dipimpin oleh seorang sekretaris berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 14/P. KOMINFO/5/2005, yang merupakan unsur staf yang bertugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada Dewan Pers dalam menyelenggarakan fungsi-fungsinya.
Keanggotaan Dewan Pers dari waktu ke waktu:

Periode Tahun 1967-1969 (Keputusan Presiden RI No. 195 Tahun 1967 tentang Susunan Keanggotaan Dewan Pers):
1.     B.M . Diah (Menteri Penerangan)             sebagai ketua merangkap anggota.
2.     M. Jusuf Ronodiputro (Dirjen Penerangan     Dalam dan Luar Negeri, Deppen)             sebagai wakil ketua merangkap anggota.
3.     Soebagio (Kepala Humas Deppen)             sebagai anggota.
4.     Drs. Mochamat Chodri Alamsjah Boer         (pejabat di Depatermen Kehakiman)         sebagai anggota.
5.     Drs. Nurhadi Kartaatmadja (pejabat         Kejaksaan Agung) sebagai anggota.
6.     Soendoro (wakil dari Lembaga Pers dan         Pendapat Umum) sebagai anggota.
7.     H. Mahbub Djunaedi (dari Persatuan         Wartawan Indonesia) sebagai anggota.
8.     Wonohito (dari Persatuan Wartawan         Indonesia) sebagai anggota.
9.     L.E. Manuhua (dari Persatuan Wartawan         Indonesia) sebagai anggota.
10.Letkol. Inf. Jusuf Sirat, B.A. (dari             Persatuan Wartawan Indonesia) sebagai         anggota.
11.    A.S. Mustafa, S.H. (dari Persatuan             Wartawan Indonesia) sebagai anggota.
12.    T. Sjahrir (dari Serikat Penerbit Surat         Kabar) sebagai anggota.
13.    H.G. Rorimpandey (dari Serikat Penerbit         suratkabar) sebagai anggota.
14.    A. Azis (dari Serikat Penerbit Surat         Kabar) sebagai anggota.
15.    Arif Lubis (dari Serikat Penerbit Surat         Kabar) sebagai anggota.
16.    Djamal Ali, S.H. (sebagai tenaga ahli         dalam bidang pers) sebagai anggota.
17.    Mochtar Lubis (sebagai tenaga ahli         dalam bidang pers) sebagai anggota.

Periode tahun 1969-1971 (Keputusan Presiden RI No. 35/ M Tahun 1969):
1.     Laksamana Muda Udara Boediardjo         (Menteri Penerangan) sebagai ketua         merangkap anggota.
2.     Brigjen Rustamaji Sutopo (Dirjen Penera-        ngan Dalam dan Luar Negeri, Deppen)         sebagai wakil ketua merangkap anggota.
3.     T. Sjahrir (dari Serikat Penerbit Surat         Kabar) sebagai anggota.
4.     Soebagio (Kepala Biro Humas Deppen)         sebagai anggota.
5.     Drs. Noerhadi Kartaatmadja (pejabat Ke-        jaksaan Agung) sebagai anggota.
6.     M. Kadarusman, S.H. (pejabat di Depater-        men Kehakiman) sebagai anggota.
7.     Soendoro (wakil dari Lembaga Pers dan         Pendapat Umum) sebagai anggota.
8.     H. Mahbub Djunaedi (dari Persatuan         Wartawan Indonesia) sebagai anggota.
9.     Wonohito (dari Persatuan Wartawan In-        donesia) sebagai anggota.
10.    L. E. Manuhua (dari Persatuan             Wartawan Indonesia) sebagai anggota.
11.Letkol Inf. Jusuf Sirath, B.A. (dari Persa-        tuan Wartawan Indonesia) sebagai         anggota.
12.    A.S. Mustafa, S.H. (dari Persatuan             Wartawan Indonesia) sebagai anggota.
13.    H. G. Rorimpandey (dari Serikat Penerbit         suratkabar) sebagai anggota.
14.    A. Azis (dari Serikat penerbit Surat         Kabar) sebagai anggota.
15.    Arif Lubis (dari Serikat Penerbit Surat         Kabar) sebagai anggota.
16.    Djamal Ali, S.H. (sebagai tenaga ahli         dalam bidang pers) sebagai anggota.
17.    Mochtar Lubis (sebagai tenaga ahli         dalam bidang pers) sebagai anggota.

Periode tahun 1971-1974 (Keputusan Presiden RI No. 70/ M Tahun 1971 tentang Susunan Keanggotaan Dewan Pers):
1.     Menteri Penerangan
2.     Dirjen Pembinaan Pers dan Grafika         Departemen Penerangan.
3.     Dirjen Penerangan Departemen             Penerangan.
4.     B.M. Diah (Persatuan Wartawan Indone-        sia)
5.     H. Rosihan Anwar (Persatuan Wartawan         Indonesia)
6.     Drs. Jakob Oetama (Persatuan Wartawan         Indonesia)
7.     P.G. Togas (Persatuan Wartawan Indone-        sia)
8.     L.E. Manuhua (Persatuan Wartawan In-        donesia)
9.     T. Sjahrir (organisasi perusahaan pers)
10.    H.G. Rorimpandey (organisasi perusaha-        an pers)
11.    A. Azis (organisasi perusahaan pers)
12.    T. Bondansjah (organisasi perusahaan         pers)
13.R.M. Sumanang, S.H. (tenaga ahli di         bidang pers)
14.    Djamal Ali, S.H. (tenaga ahli di bidang         pers)
15.    Asa Bafaqih (tenaga ahli di bidang pers)
16.    Drs. Nugroho Notosusanto (tenaga ahli         di bidang pers)
17.    Wonohito (tenaga ahli di bidang pers)

Periode tahun 1974-1977 (Keputusan Presiden RI No. 105/ M Tahun 1974 tentang Susunan Keanggotaan Dewan Pers):
1.     Menteri Penerangan sebagai ketua         merangkap anggota
2.     Dirjen Pembinaan Pers dan Grafika De-        partemen Penerangan sebagai anggota
3.     Harsono (Sekjen Penerangan Departe-        men Penerangan) sebagai anggota
4.     B. M. Diah (wakil Persatuan Wartawan In-        donesia) sebagai anggota
5.     Drs. Jakob Oetama (wakil Persatuan         Wartawan Indonesia) sebagai anggota
6.     A. Azis (wakil Persatuan Wartawan In-        donesia) sebagai anggota
7.     L.E. Manuhua (wakil Persatuan             Wartawan Indonesia) sebagai anggota
8.     Harmoko (wakil Persatuan Wartawan In-        donesia) sebagai anggota
9.     Djamal Ali, S.H. (wakil organisasi perusa-        haan pers) sebagai anggota
10.    Sakti Alamsjah (wakil organisasi perusa-        haan pers) sebagai anggota
11.    Darjono (wakil organisasi perusahaan         pers) sebagai anggota
12.    Nasrul Sidik (wakil organisasi perusa-        haan pers) sebagai anggota
13.    Drs. Nugroho Notosusanto (tenaga ahli         di bidang pers) sebagai anggota
14.    Hetami (tenaga ahli di bidang pers) se-        bagai anggota
15.    Asa Bafaqih (tenaga ahli di bidang pers)         sebagai anggota
16.    M. Wonohito (tenaga ahli di bidang pers)         sebagai anggota
17.    Moh. Said (tenaga ahli di bidang pers)         sebagai anggota

Periode tahun 1984-1987 (Keputusan Presiden RI No. 72/M Tahun 1984 tentang Susunan Keanggotaan Dewan Pers):
1.     Menteri Penerangan sebagai ketua         merangkap anggota
2.     Dirjen Pembinaan Pers dan Grafika De        partemen Penerangan sebagai sekretaris         merangkap anggota
3.     Mayjen TNI (Purn.) Drs. H. Abdul Kadir         (Sekjen Deppen) sebagai anggota
4.     Drs. Tojiman Sidikprawiro, M.P.A. (Dirjen         Pemerintahan Umum dan Otonomi Dae-        rah Depdagri) sebagai anggota (Melalui         Keputusan Presiden No. 101/M/1984, Toji-        man Sidikprawiro karena alih tugas di-        gantikan oleh Brigjen TNI Hari Soegiman         yang menjabat Dirjen Sospol Depdagri)
5.     Brigjen TNI S. Nugroho (Jaksa Agung         Muda Bidang Intelijen Kejaksaan Agung)         sebagai anggota
6.     M. Wonohito (wakil dari masyarakat) se-        bagai anggota (melalui Keputusan Presi-        den No. 101/M/1984, M. Wonohito karena         meninggal dunia digantikan oleh Prof. Dr.     Selo Sumardjan sebagai wakil dari             masyarakat)
7.     Drs. Onong Uchyana Effendi, M.A. (wakil         dari masyarakat) sebagai anggota
8.     H. Basyuni Suriamihardja (wakil dari         masyarakat) sebagai anggota
9.     Dr. Alfian (wakil dari masyarakat) seba-        gai anggota
10.    B.M. Diah (wakil Persatuan Wartawan         Indonesia) sebagai anggota
11.    L.E. Manuhua (wakil Persatuan             Wartawan Indonesia) sebagai anggota
12.    Zulharmans  (wakil Persatuan Wartawan         Indonesia) sebagai anggota
13.    Drs. Djafar Husin Assegaf (wakil Persa-        tuan Wartawan Indonesia) sebagai         anggota
14.    Atang Ruswita (wakil Persatuan             Wartawan Indonesia) sebagai anggota
15.    I Gusti Gede Raka Wiratma (wakil Per-        satuan Wartawan Indonesia) sebagai         anggota
16.    Soewarno, S.H. (wakil Persatuan             Wartawan Indonesia) sebagai anggota
17.    H.S. Sumaryono (wakil Persatuan             Wartawan Indonesia) sebagai anggota
18.    Brigjen TNI (Purn.) Sunardi D.M. (wakil         dari Serikat Penerbit suratkabar) seba-        gai anggota
19.    A. Azis (wakil dari Serikat Penerbit Surat         Kabar) sebagai Anggota (melalui Kepu-        tusan Presiden No. 226/M/1984, A. Azis         karena meninggal dunia digantikan oleh         Tadjib Ermadi sebagai wakil dari Serikat         Penerbit suratkabar)
20.    Drs. Jakob Oetama (wakil dari Serikat         Penerbit suratkabar) sebagai anggota
21.    H.J. Djok Mentaya (wakil dari Serikat         Penerbit suratkabar) sebagai anggota
22.    H. Ibrahim Sinik, B.A. (wakil dari Serikat         Penerbit suratkabar) sebagai anggota
23.    Nasrul Sidik (wakil dari Serikat Penerbit         suratkabar) sebagai anggota
24.    H.G. Rorimpandey (wakil SGP) sebagai         anggota
25.    Indra Abidin (wakil dari PPPI) sebagai         anggota

Periode tahun 1987-1990 (Keputusan Pre-    siden RI No. 295/M Tahun 1987 tentang Susunan Keanggotaan Dewan Pers):
1.     Menteri Penerangan sebagai ketua         merangkap anggota
2.     Dirjen Pembinaan Pers dan Grafika De-        partemen Penerangan sebagai sekretaris         merangkap anggota
3.     Laksamana Muda TNI Emir H. Manga-        weang (Sekjen Deppen) sebagai anggota.
4.     Mayjen TNI S. Nugroho (Jaksa Agung         Muda Bidang Intelijen Kejaksaan Agung)         sebagai anggota
5.     Brigjen TNI Hari Soegiman (Dirjen Sospol         Depdagri) sebagai anggota
6.     H. B.M. Diah (wakil Persatuan Wartawan         Indonesia) sebagai anggota
7.     Zulharmans (wakil Persatuan Wartawan         Indonesia) sebagai anggota
8.     Drs. Djafar Husin Assegaf (wakil Persatu-        an Wartawan Indonesia) sebagai             anggota
9.     Atang Ruswita (wakil Persatuan             Wartawan Indonesia) sebagai anggota
10.    L.E. Manuhua (wakil Persatuan             Wartawan Indonesia) sebagai anggota
11.    H.J. Djok Mentaya (wakil dari Persatuan         Wartawan Indonesia) sebagai anggota
12.    H.S. Sumaryono (wakil Persatuan             Wartawan Indonesia) sebagai anggota
13.    Drs. Iman Sutrisno (wakil Persatuan         Wartawan Indonesia) sebagai anggota
14.    Drs. Jakob Oetama (wakil dari Serikat         Penerbit suratkabar) sebagai anggota
15.    H. Ibrahim Sinik, B.A. (wakil dari Serikat         Penerbit suratkabar) sebagai anggota
16.    M. Hamidy (wakil dari Serikat Penerbit         suratkabar) sebagai anggota
17.    dr. Soelastomo (wakil dari Serikat Pener-        bit suratkabar) sebagai anggota
18.    H. Kasoema (wakil dari Serikat Penerbit         suratkabar) sebagai anggota
19.    Toety Azis (wakil dari Serikat Penerbit         suratkabar) sebagai anggota
20.    Ir. Budi Santosa (wakil dari SGP) sebagai         anggota
21.    Baty Subakti (wakil dari PPPI) sebagai         anggota
22.    Abdurrahman Wahid (wakil dari             masyarakat) sebagai anggota
23.    H. Basyuni Suriamihardja (wakil dari         masyarakat) sebagai anggota
24.    Dr. Alfian (wakil dari masyarakat) seba-        gai anggota
25.    Dr. Astrid S. Susanto (wakil dari            masyarakat) sebagai anggota

Periode tahun 1990-1993 (Keputusan Presiden RI No. 261/M Tahun 1990 tentang Susunan Keanggotaan Dewan Pers):
1.     Harmoko (Menteri Penerangan) sebagai         ketua merangkap anggota
2.     Drs. Subrata (Dirjen Pembinaan Pers dan         Grafika Departemen Penerangan) seba-        gai Sekretaris merangkap anggota
3.     Laksamana Muda TNI Emir H. Manga-        weang (Sekjen Deppen) sebagai anggota.
4.     Brigjen TNI Soekarno (Jaksa Agung Mu        da Bidang Intelijen Kejaksaan Agung) se-        bagai anggota
5.     Brigjen TNI Hari Soegiman (Dirjen Sospol         Depdagri) sebagai anggota
6.     Brigjen TNI (Purn.) M. Soegeng Widjaja         (wakil Persatuan Wartawan Indonesia)         sebagai anggota
7.     Atang Ruswita (wakil Persatuan             Wartawan Indonesia) sebagai anggota
8.     Sofjan Lubis (wakil Persatuan Wartawan         Indonesia) sebagai anggota
9.     Sjamsul Basri (wakil Persatuan Wartawan     Indonesia) sebagai anggota
10.    Drs. Djafar Husin Assegaf (wakil Persa-        tuan Wartawan Indonesia) sebagai         anggota
11.    H.J. Djok Mentaya (wakil dari Persatuan         Wartawan Indonesia) sebagai anggota
12.    Soewarno, S.H. (wakil dari Persatuan         Wartawan Indonesia) sebagai anggota
13.    Mohammad Yazid (wakil dari Persatuan         Wartawan Indonesia) sebagai anggota
14.    Zulharmans (wakil dari Serikat Penerbit         suratkabar) sebagai anggota
15.    Drs. Jakob Oetama (wakil dari Serikat         Penerbit suratkabar) sebagai anggota
16.    Ir. Handjojo Nitimihradjo (wakil dari         Serikat Penerbit suratkabar) sebagai         anggota
17.    Toety Azis (wakil dari Serikat Penerbit         suratkabar) sebagai anggota
18.    L.E. Manuhua (wakil dari Serikat Pener-        bit suratkabar) sebagai anggota
19.    Kusfandi (wakil dari Serikat Penerbit         Suratkabar) sebagai anggota
20.    Ir. Budi Santosa (wakil dari SGP) sebagai         anggota
21.    Baty Subakti (wakil dari PPPI) sebagai         anggota
22.    Dr. Alfian (wakil dari masyarakat) seba-        gai anggota
23.    H. Basyuni Suriamihardja (wakil dari         masyarakat) sebagai anggota
24.    Nurcholis Madjid (wakil dari masyarakat)     sebagai anggota
25.    Brigjen TNI Nurhadi Purwosaputro         (wakil dari masyarakat) sebagai anggota
Periode tahun 1993-1996 (Keputusan Presiden RI No. 133/M Tahun 1994 tentang Susunan Keanggotaan Dewan Pers):
1.     Harmoko (Menteri Penerangan) sebagai         ketua merangkap anggota
2.     Drs. Subrata (Dirjen Pembinaan Pers dan         Grafika Departemen Penerangan) seba-        gai sekretaris merangkap anggota
3.     Laksamana Muda TNI Emir H. Manga-        weang (Sekjen Deppen) sebagai anggota.
4.     Brigjen TNI Soekarno (Jaksa Agung Mu-        da Bidang Intelijen Kejaksaan Agung) se-        bagai anggota
5.     Brigjen TNI Soetoyo, N.K. (Dirjen Sospol         Depdagri) sebagai anggota
6.     H. Sofjan Lubis (wakil Persatuan             Wartawan Indonesia) sebagai anggota
7.     Parni Hadi (wakil Persatuan Wartawan         Indonesia) sebagai anggota
8.     Atang Ruswita (wakil Persatuan             Wartawan Indonesia) sebagai anggota
9.     Tribuana Said (wakil Persatuan             Wartawan Indonesia) sebagai anggota
10.    M. Zaki Abdullah (wakil Persatuan             Wartawan Indonesia) sebagai anggota
11. Sjamsul Basri (wakil Persatuan             Wartawan Indonesia) sebagai anggota
12.    Drs. Made Nariana (wakil Persatuan         Wartawan Indonesia) sebagai anggota
13.    M. Djohar Hamid (wakil Persatuan             Wartawan Indonesia) sebagai anggota
14.    Drs. Jakob Oetama (wakil dari Serikat         Penerbit suratkabar) sebagai anggota
15.M. Soegeng Widjaja (wakil dari Serikat         Penerbit Suratkabar) sebagai anggota
16.    Ir. Handjojo Nitimihradjo (wakil dari         Serikat Penerbit suratkabar) sebagai         anggota
17.    Toety Azis (wakil dari Serikat Penerbit         suratkabar) sebagai anggota
18.    L.E. Manuhua (wakil dari Serikat Pener-        bit suratkabar) sebagai anggota
19.    Kusfandi (wakil dari Serikat Penerbit         suratkabar) sebagai anggota
20.    Ir. Budi Santosa (wakil dari SGP) sebagai         anggota
21.    Koes Pudjianto (wakil dari PPPI) sebagai         anggota
22.    Prof. Dr. Juwono Sudarsono (wakil dari         masyarakat) sebagai anggota
23.    H. Basyuni Suriamihardja (wakil dari         masyarakat) sebagai anggota
24.    Nurcholis Madjid (wakil dari             masyarakat) sebagai anggota
25.    Prof. Dr. Anwar Arifin (wakil dari             masyarakat) sebagai anggota

Periode tahun 1996-1999 (Keputusan Presiden RI No. 39/M Tahun 1997 tentang Susunan Keanggotaan Dewan Pers):
1.     Harmoko (Menteri Penerangan) sebagai         ketua merangkap anggota (melalui Kepu-        tusan Presiden No. 201/M/1997, Harmoko     digantikan oleh Jenderal TNI Purn. R.         Hartono)
2.     Drs. Subrata (Dirjen Pembinaan Pers dan         Grafika Departemen Penerangan) seba-        gai sekretaris merangkap anggota             (melalui Keputusan Presiden No.             335/M/1997, Harmoko digantikan oleh H.         Dailami, S.Sos.)
3.     Laksamana Muda TNI (Purn.) Tonny         Soekaton (Sekjen Deppen) sebagai         anggota.
4.     Mayjen TNI Hadi Baroto (Jaksa Agung         Muda Bidang Intelijen Kejaksaan Agung)         sebagai anggota
5.     Brigjen TNI Soetoyo, N.K. (Dirjen Sospol         Depdagri) sebagai anggota (melalui         Keputusan Presiden No. 201/M/1997,         Harmoko digantikan oleh Mayjen TNI         Achdari)
6.     H. Sofjan Lubis (wakil Persatuan             Wartawan Indonesia) sebagai anggota
7.     Parni Hadi (wakil Persatuan Wartawan         Indonesia) sebagai anggota
8.     Atang Ruswita (wakil Persatuan             Wartawan Indonesia) sebagai anggota
9.     Tribuana Said (wakil Persatuan             Wartawan Indonesia) sebagai anggota
10. M. Zaki Abdullah (wakil Persatuan         Wartawan Indonesia) sebagai anggota
11.    Sjamsul Basri (wakil Persatuan             Wartawan Indonesia) sebagai anggota
12.    Drs. Made Nariana (wakil Persatuan         Wartawan Indonesia) sebagai anggota
13.    H. Gusti Rusdi Effendi (wakil Persatuan         Wartawan Indonesia) sebagai anggota
14.    Drs. Jakob Oetama (wakil dari Serikat         Penerbit Suratkabar) sebagai anggota
15.    Ir. Handjojo Nitimihradjo (wakil dari         Serikat Penerbit suratkabar) sebagai         anggota
16.    Toety Azis (wakil dari Serikat Penerbit         suratkabar) sebagai anggota
17.    Dra. Mirta Kartohardiprodjo (wakil dari         Serikat Penerbit suratkabar) sebagai         anggota
18. L.E. Manuhua (wakil dari Serikat Pener-        bit suratkabar) sebagai anggota
19.    Dahlan Iskan (wakil dari Serikat Penerbit         suratkabar) sebagai anggota
20.    Ir. Budi Santosa (wakil dari SGP) sebagai         anggota
21.    Koes Pudjianto (wakil dari PPPI) sebagai         anggota
22.    Dr. Amir Santoso (wakil dari             masyarakat) sebagai anggota
23.    H. Basyuni Suriamihardja (wakil dari         masyarakat) sebagai anggota
24.    Dra. Hj. Tuty Alawiyah A.S. (wakil dari         masyarakat) sebagai anggota
25.    Prof. Dr. Anwar Arifin (wakil dari             masyarakat) sebagai anggota

Periode tahun 2000-2003 (Keputusan Presiden RI No. 96/M Tahun 2000):
1.     Goenawan Mohamad (dari unsur             wartawan) sebagai anggota
2.     R.H. Siregar (dari unsur wartawan) seba-        gai anggota
3.     Atang Ruswita (dari unsur wartawan) se-        bagai anggota
4.     Jakob Oetama (dari unsur pimpinan per-        usahaan pers) sebagai anggota
5.     Surya Paloh (dari unsur pimpinan perusa-        haan pers) sebagai anggota
6.     Zainal Abidin Suryokusumo (dari unsur         pimpinan perusahaan pers) sebagai         anggota
7.     H. Azkarmin Zaini (dari unsur perusaha-        an pers) sebagai anggota
8.     Atmakusumah Astraatmadja (dari unsur         tokoh masyarakat) sebagai anggota
9.     Benyamin Mangkoedilaga (dari unsur         tokoh masyarakat) sebagai anggota.         (karena kemudian dipilih menjadi Hakim         Agung maka diganti oleh Bachtiar Ali)

Melalui Rapat Pleno Dewan Pers, pada tanggal 17 Mei 2000, Atmakusumah Astraatmadja terpilih sebagai ketua Dewan Pers dan R.H. Siregar sebagai Wakil Ketua periode tahun 2000-2003. Anggota Dewan Pers juga memutuskan Lukas Luwarso sebagai Direktur Eksekutif Dewan Pers untuk menangani persoalan substansial kegiatan-kegiatan Dewan Pers.

Periode tahun 2003-2006 (Keputusan Presiden RI No. 143/M Tahun 2003):
1.     R.H. Siregar (dari unsur wartawan) seba-        gai anggota
2.     dr. Soetomo Parastho (dari unsur             wartawan) sebagai anggota
3.     Santoso (dari unsur wartawan) sebagai         anggota
4.     Drs. Sabam Leo Batubara (dari unsur per-        usahaan pers) sebagai anggota
5.     Drs. Amir Effendi Siregar, M.A. (dari un-        sur perusahaan pers) sebagai anggota
6.     Uni Zulfiani Lubis (dari unsur perusahaan     pers) sebagai anggota
7.     Prof. Dr. Ichlasul Amal (dari unsur tokoh         masyarakat) sebagai anggota
8.     Hinca I.P. Panjaitan, S.H., M.H. (dari unsur     tokoh masyarakat) sebagai anggota.
9.     dr. H. Sulastomo (dari unsur tokoh             masyarakat) sebagai anggota

Melalui Rapat Pleno Dewan Pers, Ichlasul Amal terpilih sebagai ketua Dewan Pers periode tahun 2003-2006 dibantu R.H. Siregar sebagai wakil ketua. Anggota Dewan Pers juga memutuskan Lukas Luwarso sebagai Sekretaris Eksekutif Dewan Pers.
Dalam melaksanakan amanat Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, Dewan Pers telah melakukan berbagai kegiatan yang menyangkut pengembangan kemerdekaan pers dan peningkatan profesionalisme wartawan.

1. Sosialisasi, diskusi, lokakarya, dan     seminar
Pelaksanaan kegiatan sosialisasi, diskusi, lokakarya, dan seminar mengenai bermacam-macam permasalahan pers telah dilakukan Dewan Pers sejak tahun 2000. Kegiatan tersebut dilaksanakan di berbagai daerah yang meliputi wilayah barat, tengah, dan timur Indonesia. Selain dari anggaran negara, berbagai lembaga dari dalam dan luar negeri mendukung pelaksanaan kegiatan-kegiatan itu seperti UNESCO, Asia Fundation, Uni Eropa, Yayasan TIFA, dan Friedrich Ebert Stiftung (FES).

2. Penelitian
Pada tahun 2004, Dewan Pers bekerja sama dengan Pusat Kajian Media dan Budaya Populer (PKM & BP) Yogyakarta melakukan penelitian terhadap 28 suratkabar yang terbit di Jawa, untuk mengukur tingkat kualitas pemberitaan masing-masing suratkabar.
Kesimpulan dari penelitian tersebut -- yang diukur berdasarkan parameter media performance -- diketahui bahwa suratkabar yang menjadi objek riset masih memiliki beragam kelemahan jurnalistik. Kelemahan tersebut meliputi dimensi accuracy, completeness, balance, dan neutrality, terutama pada dimensi factualness dan relevance. Di samping itu, terdapat pers yang penyajian pemberitaannya cukup memadai meskipun jumlahnya tidak banyak. Melalui penelitian ini, masyarakat dapat mengetahui khususnya kualitas masing-masing pers dan umumnya rapor profesionalisme pers Indonesia.
Melanjutkan penelitian yang dilakukan pada tahun 2004, Dewan Pers bekerja sama dengan PKM & BP kembali melakukan penelitian serupa pada tahun 2005. Untuk tahun 2005 penelitian diperluas dengan melibatkan 86 suratkabar (harian) dan 13 majalah di seluruh Indonesia sebagai objek riset (hasil penelitian tahun 2004 dan 2005 ada di Sekretariat Dewan Pers).

3. Standar kompetensi wartawan
Gagasan merumuskan kompetensi wartawan muncul dari adanya keinginan untuk memajukan kinerja pers dan profesionalisme wartawan. Kompetensi wartawan dirasakan sangat mendesak untuk dirumuskan karena era kebebasan pers telah banyak melahirkan pers baru. Sementara kualitas karya jurnalistiknya banyak dipertanyakan berbagai kalangan masyarakat. Hal tersebut terjadi karena saat ini menjadi wartawan, bahkan menjadi pemimpin redaksi, sangatlah mudah.
Bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi, Dewan Pers berhasil memfasilitasi penyusunan standar kompetensi wartawan sebagai pedoman peningkatan profesionalisme wartawan dan kinerja pers, yang masukannya melibatkan semua komponen pers.
Perumusan kompetensi wartawan merupakan satu upaya mengingatkan kembali komunitas pers untuk terus memperbaiki diri. Pelaksanaan kompetensi diserahkan kepada individu wartawan dan perusahaan pers. Mereka dapat memanfaatkan rumusan dalam kompetensi untuk mengembangkan dan meningkatkan kompetensinya.
Standar Kompetensi Wartawan yang disusun dalam bentuk buku ini disosialisasikan Dewan Pers ke berbagai daerah secara bertahap. Buku tersebut diharapkan dapat menjadi rujukan bagi peningkatan pengetahuan wartawan, perusahaan pers, dan asosiasi pers serta bisa menyumbang gagasan bagi penyempurnaan kurikulum pelatihan jurnalistik dan pendidikan jurnalisme di perguruan tinggi.
4. Revisi Kode Etik Jurnalistik, penyusunan Standar Organisasi Wartawan dan merumuskan Penguatan Peran Dewan Pers.
Dewan Pers telah berhasil memfasilitasi 29 organisasi pers di Indonesia untuk melakukan revisi Kode Etik Wartawan Indonesia, menyusun Standar Organisasi Wartawan, serta merumuskan Penguatan Peran Dewan Pers. Kegiatan yang didukung Yayasan TIFA ini dilaksanakan pada bulan Januari sampai Mei 2006. Puncaknya dilaksanakan di Jakarta, 14 Maret 2006, ketika 29 organisasi pers berkumpul untuk membahas dan menandatangani naskah Kode Etik Jurnalistik (2006), Standar Organisasi Wartawan, dan Penguatan Peran Dewan Pers.

5. Hari Pers Sedunia, 3 Mei
Dewan Pers setiap tahun bekerja sama dengan UNESCO Kantor Jakarta menyelenggarakan kegiatan untuk memperingati Hari Kemerdekaan Pers Sedunia setiap tanggal 3 Mei.

6. Pengaduan Masyarakat

7. Pelatihan Jurnalistik
Dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan pers Indonesia, Dewan Pers memandang sangat diperlukan adanya peningkatan kualitas profesi kewartawanan. Untuk tahun 2006 Dewan Pers bekerja sama dengan Lembaga Pers Dr. Soetomo (LPDS) Jakarta melakukan serangkaian pendidikan atau lokakarya peningkatan jurnalistik di 10 daerah yaitu:
a. Manado, Sulawesi Utara
b. Mataram, NTB
c. Semarang, Jawa Tengah
d. Palembang, Sumatra Selatan
e. Medan, Sumatra Utara
f.  Tanjung Pinang, Bangka Belitung
g. Jaya Pura, Papua
h. Kupang, NTT
i.  Banda Aceh, NAD
j.  Ambon, Maluku

Pendidikan ini masing-masing diikuti oleh 50 orang redaktur, wartawan senior, dan koresponden di masing-masing daerah. Selama 3 hari para peserta diberi materi dan diskusi berupa:
a. Hukum dan kode etik
b. Panduan bagi redaktur
c. Teknik menyunting
d. Kebahasaan dalam penulisan
e. Pengaduan masyarakat
f.  Evaluasi materi.

8. “Dewan Pers Menjawab” di TVRI
Pada tahun 2006 Dewan Pers menjalin kontrak kerjasama dengan TVRI untuk melakukan siaran langsung (live) program “Dewan Pers Menjawab”. Program ini ditayangkan setiap dua minggu sekali selama bulan Maret sampai dengan Desember 2006.
Kendala yang dihadapi Dewan Pers
1. Pada umumnya aparat penegak hukum belum atau tidak mau memahami UU Pers dan cenderung menggunakan KUHP dalam menyelesaikan kasus akibat pemberitaan pers. Hal ini tercermin dalam diskusi mengenai UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers yang dilakukan oleh Dewan Pers dengan aparat penegak hukum (hakim, jaksa, dan polisi) dan tokoh masyarakat di berbagai kota besar di Indonesia. Oleh karena itu, Dewan Pers terus-menerus mengampanyekan dekriminalisasi pers. Maksudnya, para wartawan diharapkan tidak dipenjara apabila terdapat kekeliruan dalam pemberitaan mereka. Jika terbukti bersalah, mereka cukup dihukum denda yang proporsional. Dalam upaya penegakan hukum terkait dengan pemberitaan pers, Dewan Pers telah beberapa kali mengajukan draf Memorandum of Understanding (MoU) atau naskah kesepahaman dengan kepolisian. Namun, sejak tahun 2001 MoU tersebut belum mendapat tanggapan dari Kepolisian RI.
2. Peran Dewan Pers sebagai lembaga arbitrase dalam penyelesaian permasalahan akibat pemberitaan pers, sesuai dengan kesepakatan masyarakat pers dalam pertemuan tanggal 14 Maret 2006, belum dapat dilaksanakan.
3. Euforia reformasi berimbas terhadap kemerdekaan pers. Dampak negatifnya, sebagian pers “memanfaatkan” kemerdekaan pers secara berlebihan atau kebablasan. Hal ini terjadi karena wartawan mengabaikan norma-norma yang ada dalam KEJ dan ketentuan hukum yang berlaku serta tidak memahami dan melaksanakan tugas dan fungsi pers. Menanggapi hal ini, timbul reaksi dari masyarakat yang berlebihan terhadap pers, misalnya dengan melakukan kekerasan terhadap wartawan, “menyerbu” atau “menduduki” kantor media.
4. Kendala lain yang juga menonjol adalah belum cukup tersedianya tenaga-tenaga profesional di bidang pers untuk memenuhi kebutuhan industri pers yang tumbuh sangat pesat. Perguruan tinggi belum banyak menyediakan tenaga jurnalis, jumlah maupun kualitasnya.
5. Pelaksanaan kegiatan Dewan Pers, yang mengacu kepada tujuh fungsi Dewan Pers, pada tahun 2000-2005 tidak berjalan maksimal, antara lain disebabkan keterbatasan dana. (Tim EPI)


Dhimam Abror Djuraid (Surabaya, 1 Agustus 1963) - Pemimpin Redaksi Harian Surya Surabaya ini sekarang menjabat sebagai Ketua PWI Cabang Jawa Timur Periode 2008-2011. Jabatan ini ia lakoni untuk kedua kalinya setelah pada periode sebelumnya (2004-2008) menduduki posisi yang sama.
Dhimam memulai karir kewartawanannya di Jawa Pos pada tahun 1987. Dalam masa pengabdiannya di kelompok penerbitan Jawa Pos Dhimam mendapat kepercayaan untuk mengepalai Biro Jawa Pos Jogjakarta (1989-1990), dan diperbantukan sebagai redaktur pelaksana di Harian Kedaulatan Rakyat, yang ketika itu ditinggal eksodus oleh para wartawan dan redakturnya ke Harian Jogja Pos (Media Group).
Pada tahun 1990 hingga 1994 Dhimam menempuh pendidikan di Charles Sturt University, Sydney, Australia, sekaligus bertugas sebagai wartawan Jawa Pos. Pada saat itu ia memperoleh kesempatan untuk berkunjung dan magang di sejumlah koran di Amerika Serikat, mengikuti program visitor's dari pemerintah Amerika, dan mendapat undangan dari Freedom Forum, Amerika. Bahkan alumnus Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi-Almamater Wartawan Surabaya (Stikosa-AWS) sempat mengunjungi sejumlah kota di Eropa, Asia, dan Afrika. Di kelompok penerbitan Jawa Pos, penggemar olah raga renang dan sepakbola ini bertahan hingga tahun 2003 dengan jabatan terakhir sebagai Pemimpin Redaksi dan Direktur Eksekutif PT Jawa Pos Radar Timur.
Lepas dari Grup Jawa Pos Dhimam berusaha menghidupkan kembali Harian Suara Indonesia, namun hanya bertahan 2 tahun dan bangkrut. Lalu, sejak tahun 2006 hingga sekarang, Dhimam bergabung dengan Harian Surya dan dipercaya untuk menduduki jabatan pemimpin redaksi.
Pandangannya terhadap pers di Indonesia saat ini tajam dan kritis. "Pers Indonesia terlalu liberal, campur tangan pemerintah sangat terbatas dalam industri ini. Persaingan dibiarkan terjadi sebebas-bebasnya sampai-sampai saling gorok leher (cut throat competition),"katanya.
Lebih jauh dikatakannya bahwa Pers Indonesia cenderung oligopolistik (hanya dikuasai oleh beberapa gelintir media moghul). Mereka menguasai hulu dan hilir (vertical and horizontal integration) dan tidak memberi kesempatan kepada media kecil untuk hidup. Jika fenomena ini dibiarkan dalam jangka panjang akan mengancam pluralitas media dan mengancam demokrasi. Pers yang diharapkan bisa memainkan perannya sebagai pilar keempat demokrasi (the fourth pillar of democracy) tidak akan bisa berfungsi maksimal karena pers telah menjadi bagian dari tradisi liberal itu sendiri.
"Pemerintah memang seharusnya tidak menyentuh atau meregulasi sisi jurnalistik media (pemberitaan). Tetapi pemerintah wajib meregulasi industri media supaya tidak terjadi oligopoli dan monopoli. Gelombang komersialisasi dan liberalisasi yang melanda pers membuat kepentingan modal lebih mendominasi dibanding kepentingan idealisme. Dulu pada masa Orde Baru kebebasan pers terancam oleh negara dan tentara, sekarang kebebasan itu terancam oleh modal dan pemasang iklan. Liberalisasi yang melanda kehidupan ekonomi dan sosial Indonesia banyak dikeluhkan.
Pers diharapkan bisa menjadi kekuatan yang mengingatkan penyelenggara negara agar lebih berhati-hati menerima liberalisasi dan globalisasi. Tetapi, dengan posisi pers yang telah menjadi bagian dari tradisi liberal, fungsi itu sekarang tidak bisa dijalankan dengan maksimal," katanya lebih jauh.
Pria yang mempunyai moto hidup "betapa sempitnya usia tanpa luasnya cita-cita" ini pernah menulis sebuah buku berjudul "Globalisasi, Modernisasi, Hibridisasi: Catatan Mingguan Seorang Wartawan". Ia menunjuk sejumlah nama yang dipilihnya sebagai para penulis favorit antara lain Goenawan Mohamad, Jakob Oetama, Noercholish Madjid, Amartya Sen, dan Francis Fukuyama.
Hal menarik lainnya dari pria penggemar rujak cingur adalah pilihannya tentang tempat yang menjadi favoritnya, rumah. Pilihan ini tentu saja bukan sekadar karena kondisi rumahnya yang nyaman yang terletak di Margorejo Indah C-910 B Surabaya, tetapi lebih karena di rumah itulah ia hidup bahagia bersama istrinya, Harimurtyani Abror, dan ketiga anaknya, Zidny 'Sydney' Ilman, Jordan Fahmi, Jericho Fikri. (Tim EPI/KG/Istimewa)


Dian - Sejak lahirnya Orde Baru yang sarat dengan tuntutan pembangunan, Nusa Tenggara Timur (NTT) praktis ketiadaan suratkabar. Informasi terutama berkaitan dengan pembangunan sepi. Terdorong oleh situasi demikian, maka pada tanggal 24 Oktober 1973 suratkabar Dian terbit berdasarkan Surat Izin Terbit (SIT) yang diperoleh melalui Keputusan Menteri Penerangan RI No. 01455/SK/DIRJEN-PG/SIT/1973, tanggal 6 Agustus 1973. Pada waktu itu Dian terbit sebagai majalah dua mingguan dengan ukuran 21 x 29 cm, setebal 12 halaman dan oplah 6.000 eksemplar. Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksinya, Pater Alex Beding, SVD.
Dian diterbitkan oleh Yayasan St. Paulus di Ende, sebuah badan hukum milik Serikat Sabda Allah (SVD), yang bergerak di berbagai bidang kerasulan serikat tersebut, termasuk kerasulan komunikasi. Sebagai sebuah suratkabar, Dian mempunyai visi sebagai pedoman bagi arah perjuangannya. Visi itu termaktub dalam motonya Membangun Manusia Pembangun. Dengan motto ini Dian menawarkan dirinya sebagai salah satu agen pembangunan (change agent) sumber daya manusia dalam lingkup pembacanya sekaligus agen pembangunan fisik dan sumber daya alam dalam lingkungan penyebarannya.
Sesuai dengan moto di atas dan searah dengan tujuan pers Indonesia sebagai alat perjuangan nasional dan media yang bersifat aktif, dinamis, kreatif, informatoris dan mempunyai fungsi kemasyarakatan sebagai pendorong dan pemupuk daya pikir kritis dan progresif yang meliputi segala perwujudan kehidupan masyarakat, Dian terbit sebagai upaya gereja setempat (dalam hal ini SVD) untuk melibatkan diri secara langsung dalam upaya pembangunan mental-rohani dan ekonomi masyarakat pembacanya.
Selain itu Dian secara sadar hadir sebagai alat kontrol sosial dalam upaya pembangunan sikap politik sesuai dengan asas dan semangat UUD 1945 dan Pancasila demi penegakan hukum, kebenaran dan keadilan serta perdamaian. Singkatnya, Dian bertujuan untuk menjadi mitra pemerintah dan gereja dalam upaya meningkatkan mutu hidup manusia menuju pembangunan manusia seutuhnya (integral human development).
Dalam kerangka itu sejak awal Dian sudah secara konsisten menyebarkan informasi-informasi yang berdampak positif bagi pembangunan manusia seutuhnya itu, yang meliputi bidang politik, ekonomi, hukum, keamanan dan ketertiban, keadilan dan perdamaian, serta hak dan tanggung jawab manusia sebagai warga suatu bangsa dan negara, termasuk tanggung jawab di bidang iptek.
Setelah sekian tahun diterbitkan oleh Yayasan St. Paulus, pada tahun 1986 penerbitannya dialihkan kepada Yayasan Dian yang juga mengelola majalah bulanan untuk anak-anak, Kunang-Kunang. Pada akhir 1986, Dian maju selangkah lagi. Ia mulai terbit berdasarkan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) No. 218/SK/Menpen/SIUPP/B.1/1986, tertanggal 2 Desember 1986. Oleh karena itu Dian merasa perlu mengubah bentuk dan wajahnya. Sejak Januari 1987, Majalah Dua Mingguan Dian berubah menjadi Suratkabar Mingguan (SKM) Dian dalam bentuk tabloid berukuran 29,5 x 43 cm, setebal 12 halaman. Sejak saat itu SKM Dian selalu terbit secara teratur sekali seminggu. Dalam setahun sesuai jadwal, Dian selalu berhasil terbit sebanyak 48 nomor (edisi). Pada pertengahan tahun 1993, SKM Dian terbit dengan 16 halaman. Tetapi sejak minggu terakhir Juli 1995, akibat melonjaknya harga kertas, Dian kembali terbit dengan 12 halaman.
Pada tahun 1986, Dian dipercaya oleh pemerintah RI untuk terlibat dalam program nasional Koran Msuk Desa (KMD) dengan tujuan utama membangun dan mengembangkan masyarakat desa lewat jasa pers. Dengan pembaca yang tersebar di seluruh wilayah NTT oplah Dian sempat mencapai 7.500 eksemplar per edisinya. Posisi Dian mulai tergeser sejak lembaga yang sama menerbitkan Harian Flores Pos pada tanggal 9 September 1999 berdasarkan SIUPP No. 169/SK/Menpen/SIUPP/1999 tanggal 19 Agustus 1999. Dian yang biasanya terbit setiap hari Jumat bergeser ke hari Minggu sampai sekarang. Penampilan dan penyajiannya pun banyak berubah, nyaris menjadi edisi Minggu-nya Harian Flores Pos. Bedanya hanya ada kop Dian. (Tim/Wid. Sumber: Perjalanan Pers di NTT, Agus Sape, dalam Buku 15 Tahun Pos Kupang Nusa Tenggara Timur, Editor Tony Kleden, Maria Matildis Banda, Dion DB Putra, Penerbit PT Timor Media Grafika, 2007).
Didi Sukardi (Sukabumi  1898 - Sukabumi, 27 Juni 1971). Tokoh wartawan, perintis kemerdekaan. Berpendidikan Europese Lagere School (sekolah dasar untuk anak-anak Eropa), juga berijazah Klein Ambtenaar.
Sejak muda ia menulis di Fadjar Asia yang bermoto, “Harian oentoek Penerangan Islam, Menjokong Pergerakan Kebangsaan dan Pembela Rakyat Indonesia”, di bawah pimpinan H.O.S. Tjokroaminoto dan istri, Harian Neratja, asuhan Haji Agus Salim dan Abdoel Moeis, Harian Bintang Timoer, pimpinan Parada Harahap, pembantu Sipatahoenan sejak berbentuk mingguan (1923) sampai menjadi harian.
Pindah ke Yogyakarta atas panggilan Presiden Sarekat Islam, dr. Soekiman Wirjosandjojo, Soekardi memimpin Oetoesan Indonesia (1934) suratkabar partai. Terkena oleh Pers-breidel Ordonantie, harian itu ditutup, Soekardi menyusun ensiklopedi politik. Belakangan, ia bergabung dengan Parindra (Partai Indonesia Raya), menjadi ketua cabang Sukabumi, anggota Dewan Kotapraja Sukabumi, dan terpilih sebagai Wethouder (Badan Pelaksana Harian), sampai 1942. Pada zaman pendudukan Jepang ia membantu Harian Asia Raja (Jakarta) dan Tjahaja (Bandung).(Tim EPI/AM)


Didin basoeni  (Bandung, 22 September 1943) - dikenal sebagai salah seorang penggambar karikatur Mang Ohle yang secara berkala dimuat di Pikiran Rakyat. Pada 13 Maret 2003, atas keputusan Dirjen Postel, Mang Ohle hasil coretannya diabadikan ke dalam bentuk prangko.
Bagi pembaca Pikiran Rakyat Mang Ohle bukanlah tokoh asing. Tokoh karikatur ini hadir setiap Sabtu dengan komentar-komentarnya tentang isu apa saja yang sedang hangat. Mang Ohle dapat disebut sebagai karikatur editorial karena kehadirannya menjadi semacam tajuk rencana yang disajikan dalam bentuk gambar.
Didin bergabung di Pikiran Rakyat tahun 1972. Namun jauh sebelumnya ia sudah aktif di dunia jurnalistik sebagai wartawan di koran mingguan Langensari, Pitaloka, dan koran harian Mandala. Sejak 1993 Didin dipercaya untuk memimpin salah satu anak penerbitan Pikiran Rakyat, sebagai Pemimpin Redaksi tabloid mingguan Mitra Desa yang kemudian berganti nama menjadi Mitra Bisnis.
Kini, setelah memasuki masa pensiun, Didin tetap dipercaya untuk membuat karikatur Mang Ohle, karena belum ada penggantinya.  
Keterlibatannya di dunia karikatur bukan karena kebetulan. Didin memang berlatar pendidikan seni rupa. Meskipun tidak mengantungi ijazah ia sempat menempuh pendidikan di Jurusan Seni Rupa ITB. (Tim EPI/KG. Sumber: Intisari Juli 2005/sumber lain)   


Dinamika - suratkabar mingguan yang terbit di Banjarmasih, Kalimantan Selatan, adalah produk manajemen dalam lingkup grup atau holding PT Surya Persindo, yang memiliki jaringan sejumlah penerbitan lainnya di Indonesia. Perjalanan koran ini adalah hasil perjuangan yang gigih dan tak kenal lelah. Terbit pertama kali dalam bentuk tabloid sebagai suratkabar mingguan (SKM) Dinamika pada Juli 1970 oleh -saat pertama kali diterbitkan-tujuh wartawan muda dari berbagai penerbitan yang kemudian bergabung mendirikan badan penerbit Yayasan Sapta Karya.
Penerbitan tabloid Dinamika selama dasawarsa pertama mengalami pasang surut, bisa terus bertahan berkat idealisme para pendiri dan sekaligus sebagai pengasuhnya. Hal itu misalnya tercermin dari perubahan pengelolanya. Pada 1981 diadakan kerjasama dengan H. Djohar Hamid (alm). Kemudian sejak 1984 manajemennya ditangani oleh PT Karya Banjar Sejahtera dan bentuknya diubah menjadi format broadsheet, terbit tiga kali seminggu.
Lahirnya UU No 21/1982 tentang perubahan kedua UU No. 11/1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers, kemudian diikuti Peraturan Menpen No. 1/1984 tentang Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) memberi peluang kepada perusahaan pers untuk meningkatkan penerbitannya. Karena itu PT Karya Banjar Sejahtera selaku badan penerbit memanfaatkannya dengan mengubah nama korannya menjadi Harian Dinamika Berita dan terbit 8 halaman mulai tanggal 2 Mei 1986 (SIUPP No. 134/SK/Menpen/A6/1986). Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab dijabat oleh H. Djohar Hamid dan pengelolaan selanjutnya diperkuat dengan bergabungnya HM Taufik Effendie dan H. Guntur Prawira.
Dalam perkembangan berikutnya, sesuai dengan saran pemerintah dan rekomendasi Serikat Penerbit Suratkabar (SPS) agar terjadi pemerataan kemajuan pers nasional di daerah, Dinamika Berita menjalin kerjasama dengan kelompok PT Surya Persindo. Kerjasama ini ditandai dengan bertambahnya halaman menjadi 12, tipografi dan perwajahan disesuaikan dengan tuntutan pasar yakni cetak warna. Penerbitan dengan wajah baru ini dimulai 16 Juli 1990.
Seperti peribahasa Banjar “Umur kada babau”, demikian pula yang terjadi dengan H. Djohar Hamid, dalam kondisi aktif memimpin koran ini dia secara mendadak meninggal dunia pada dinihari 10 Maret 1995 karena serangan jantung. Namun kepergian almarhum yang tiba-tiba itu tidak membuat jajaran suratkabar ini terlena karena Dinamika Berita harus terus terbit dan berkibar. Karena itu HM Taufik Effendie segera mengambil alih tampuk pimpinan dan atas kepercayaan dari para pemegang saham badan penerbit dia diusulkan menjadi pemimpin umum/pemimpin redaksi/penanggung jawab.
Di bawah kepemimpinan HM Taufik Effendie Harian Pagi Dinamika Berita melangkah lebih dinamis sehingga koran yang memiliki kredo “Asli Koran Benua” ini berhasil mewujudkan cita-cita memiliki gedung/kantor sendiri serta sarana dan prasarana pendukungnya. (Tim EPI/Wid; Sumber: Dinamika Berita dalam Lintasan Sejarah Pers Nasional, H. Ruslie Yusuf, dalam Buku Almanak Pers Kalimantan Selatan Tahun 1999, Balai Penelitian Pers dan Pendapat Umum Banjarmasin).


Distribusi Video Multisaluran, sistem yang meliputi berbagai teknologi, baik kabel maupun nirkabel. Contohnya adalah televisi kabel; sistem distribusi multipoint, multichannel; sistem distribusi multichannel lokal; dan siaran via satelit langsung ke rumah.
Teknologi-teknologi ini punya persamaan dalam mengemas berbagai saluran video serentak dalam satu layanan, berlainan dengan siaran konvensional yang biasanya beroperasi pada saluran tunggal.
Dalam hal ini distribusi video multisaluran mirip media cetak tertentu, terutama suratkabar harian dalam hal perlunya menyeleksi dan mengemas sajian bukan saja dalam waktu tertentu, tetapi juga ke seluruh saluran. Ini memungkinkan medium ini menarik lebih banyak konsumen daripada medium saluran tunggal; namun bundling (menjual saluran berganda dalam satu paket) menyebabkan konsumen memperoleh akses sajian yang tidak dikehendaki sebagai bagian dari paket langganannya.
Efek bundling ini sering menimbulkan sengketa kebijakan persaingan karena pesaing mungkin dibuat enggan ikut-serta jika mereka tidak bisa menawarkan sajian yang sama seperti medium yang sudah ada. Bundling bisa meningkatkan atau menurunkan kesejahteraan konsumen.
Di beberapa negara industri distribusi multisaluran sudah menjadi sarana dominan distribusi video. Di Amerika Serikat lebih dari 80 persen pemirsa televisi menggunakan antena kabel atau satelit, bukan antena off-air. Sementara tidak banyak konsumen yang bergantung pada siaran lewat udara dan sementara permintaan akan spektrum lewat penyedia komunikasi bergerak terus meningkat, orang bisa mengharapkan banyak negara lambat laun tidak lagi menggunakan sistem siaran terestrial. (Tim EPI/Wid; Sumber: Buku Hak Memberitakan: Peran Pers dalam Pembangunan Ekonomi, Seri Studi Pembangunan World Bank Institute, Penerbit Pusat Data dan Analisa Tempo, Jakarta, 2006).


Djafar Asegaff (Tanjungkarang 12 Desember 1932), wartawan, diplomat, lulus sebagai sarjana Publisistik UI pada tahun 1963. Selama 7 tahun ia menjabat sebagai Ketua Jurusan Publisistik UI, kini masih bekerja sebagai tenaga pengajar tetap untuk Komunikasi dan Pembangunan pada FIS Ul.
Terjun di dunia pers tahun 1953. Ia duduk sebagai Wakil Ketua Pelaksana Bidang Pendidikan di PWI. Ia pernah menjabat sebagai Pemimpin Redaksi Harian Suara Karya dan Harian Media Indonesia. Ia juga pernah menjadi Managing Editor Harian Indonesia Raya pada tahun 1955-1956, 1958-1960 Wakil Editor Harian Abadi, tahun 1960-1965 menjadi Sekretaris Umum Dewan Industri Indonesia.
Selain itu, pada tahun 1966-1969 ia sebagai tim ahli yang dipekerjakan pada Ketua Majelis Rakyat Sementara, tahun 1972-1983 sebagai Kepala Editor Harian Suara Karya, tahun 1984-1987 sebagai Wakil Managing Direktur Kantor Berita Antara, tahun 1987-1994 sebagai Kepala Editor Majalah Warta Ekonomi. Ia juga direktur dan pendiri Lembaga Pendidikan Dr. Soetomo, pada tahun 1994-1997 menjadi duta besar dengan kekuasaan penuh RI untuk Vietnam, tahun 1997-2001 menjadi Editor Kepala Harian Media Indonesia dan Direktur Berita RCTI, dan saat ini ia menjabat sebagai Wakil Pimpinan PT CMNP dan Kelompok Program VIP di Metro TV. Ia menikah dengan Siffa Assegaff serta dikaruniai empat anak dan tujuh cucu.(Tim EPI/KG; Sumber: PDAT)


Djawi Hisworo, suratkabar - terbit di Surakarta, tahun 1917, tiga kali seminggu yakni pada hari Senin, Rabu dan Jumat. Isi suratkabar tersebut disajikan dalam dua bahasa, yakni bahasa Indonesia dan bahasa Jawa.
Berita-berita dan artikel di dalam Djawi Hisworo, pada umumnya terdiri dari berita ringan. Contohnya, memberitakan tentang pergantian nama Raden Tumenggung Kartahadiputera, Regent Probolinggo, menjadi Raden Tumenggung Nitinagara. Berita tersebut dimuat di bawah rubrik berita singkat “Kabar Hindia”. Suratkabar Djawi Hisworo tercatat terbit hingga sekitar tahun 1919. (Tim EPI/TS. Sumber: Perpusnas).


Djawoto. (Tuban 10 Agustus 1906 - Belanda 25 Desember 1994) - Tokoh wartawan ini pernah dua kali memimpin PWI Pusat dalam masa yang berjarak sekitar sepuluh tahun, diseling duduk dalam Dewan Kehormatan Pers. Ia juga pernah menjadi Sekretaris Jenderal Persatuan Wartawan Asia-Afrika (PWAA), organisasi yang disponsori PWI di masa Presiden Soekarno yang ingin Indonesia menjadi mercu suar dunia.
Djawoto, cucu Patih di Tuban yang tamatan MULO ini sangat rajin membaca. Ketika masih menjadi guru (sejak 1927) dan terjun dalam berbagai organisasi politik, ia sudah mulai mengirim karangannya ke berbagai suratkabar.
Pada zaman Jepang ia melamar ke kantor berita Antara, tetapi ditolak, karena ada informasi tentang idiologi yang dianutnya. Namun Adam Malik menerimanya karena waktu itu Antara membutuhkan tenaga-tenaga baru yang berkualitas.
Karir Djawoto di Antara cepat menanjak. Ia dipercaya menjadi pemimpin redaksi ketika Antara ikut hijrah ke Yogyakarta bersama Pemerintah Pusat. Ia meletakkan dasar-dasar manajemen modern dalam mekanisme kerja, menyusun pedoman penulisan berita, dan menulis buku Jurnalistik dalam Praktek.
Djawoto pernah memberi sepatu baru kepada salah seorang wartawannya karena sepatu si wartawan hancur setelah masuk ke dalam lumpur ketika bertugas melaiput pesawat yang mengangkut obat-obatan ditembak di Maguwo. Padahal sepatu tersebut semula akan diberikan kepada anaknya.
Ideologi Djawoto mulai mempengaruhi sejumlah berita Antara, terutama dalam pemberitaaan mengenai pemberontakan komunis di Madiun tahun 1948.
Karir Djawoto terus melejit di Antara dan di organisasi-organisasi pers, sesuai dengan perkembangan politik di tanah air yang mencapai puncaknya tahun 1961 dan 1962. Waktu itu, ia terpilih sebagai Ketua Umum PWI Pusat untuk kedua kalinya dalam Kongres PWI ke-9 di Makassar, dan ditugaskan memimpin redaksi Antara yang sudah bergabung dengan PIA dengan status Lembaga Kantor Berita Nasional sambil menjabat Sekretaris Jenderal PWAA.
Salah satu babak penting terjadi ketika Djawoto diangkat menjadi Duta Besar RI untuk RRC pada Februari 1964. Sebelumnya Sukrisno, wakil pemimpin redaksi  Antara dari pihak yang sama, juga sudah diangkat menjadi Duta Besar RI untuk Rumania dan kemudian Vietnam.
Keberangkatan Djawoto ke posnya sebagai duta besar di Beijing dilepas dalam sebuah resepsi yang meriah sekali. Pesta itu dihadiri antara lain Ibu Hartini Soekarno, istri Presiden RI. Acara ini diadakan oleh PWI Pusat yang setelah itu dipimpin oleh Abdul Karim Daeng Patombong dari harian Warta Bhakti.
Sewaktu peristiwa G30S/PKI, terjadi ada delegasi besar Indonesia berjumlah hampir 1.000 orang yang diundang menghadiri peringatan Hari Nasional RRC tanggal 1 Oktober di Peking (sekarang Beijing), yang dipimpin Chaerul Saleh. Anggota rombongan yang diduga terlibat, di antaranya sejumlah wartawan, langsung diborgol begitu turun dari pesawat terbang di Bandara Kemayoran.
Akibat peristiwa G30S/PKI itu, hubungan diplomatic RI-RRC dibekukan, Djawoto tak pulang dan memilih menetap di Beijing. Ketika beberapa tahun kemudian RI dan RRC sepakat memulihkan hubungan diplomatik, salah satu persyaratan yang diajukan Indonesia adalah agar para pelarian politik dari Indonesia harus meninggalkan RRC. Djawoto pindah ke Belanda. (Tim EPI/KG; Sumber: Buku Wajah Pers Indonesia, 2006)     
     

Djesna Winada, S.H., M.M. (23 Mei 1951) - Ketua PWI Cabang Bali untuk dua masa bakti (2000 - 2005 dan 2005 - 2009) ini adalah Penanggung jawab SKH BisnisBali  yang tergabung dalam Kelompok Media Bali Post/KMB. Namun jauh sebelum mengabdi secara penuh di KMB (Pemimpin Redaksi SKM Prima/1998 s.d. 2001; dan Redaktur Harian Umum Bali Post/1975 s.d. 1998) Djesna, yang mengawali karirnya sebagai wartawan Bali Post tahun 1971, sempat merangkap tugas sebagai koresponden untuk Harian Berita Buana (Jakarta) dan Harian Pikiran Rakyat (Bandung).
Djesna adalah sosok sukses yang tidak pernah berhenti belajar. Selain menempuh pendidikan formal hingga menggapai gelar Sarjana Srata 2, tahun-tahun kehidupannya dipadati dengan pendidikan nonformal guna mengasah ketrampilannya serta memperluas wawasannya di bidang kewartawanan maupun manajemen, antara lain Upgrading PWI Cabang Bali (1972 di Denpasar), Diklat Wartawan oleh LPKP, LP3ES & PP PWI (1974 di Jakarta), Penataran Wartawan Hankam oleh Kapuspen Hankam (1976 di Jakarta), Karya Latihan Wartawan (KLW) oleh PP PWI, YTKI & FES Jerman Barat (1978 di Jakarta), Loka Karya Pers PP PWI & BKKBN (1981 di Cibulan, Bogor), Penataran Wartawan Bidang Hukum oleh Kejaksaan Agung RI (1982 di Jakarta), Loka Karya Penulisan Kritik & Analisa Film oleh PP PWI & Yayasan Citra (1987 di Jakarta), Loka Karya Periklanan oleh PP P3I & FE Unair (1991 di Surabaya), Forum Pengembangan Manajemen Pers oleh Deppen RI (1999 di Denpasar), Pelatihan bagi pelatih (Training of Trainer/TOT) oleh LPP PWI di Bogor, Advokasi Wartawan oleh PP PWI (2001 di Cisarua, Bogor).
Djesna juga sempat mengikuti Penataran & Loka Karya mewakili Palang Merah Indonesia (PMI) Bali, Penataran Kewaspadaan Nasional mewakili KNPI Bali tahun 1985 di Cibubur, Jakarta, dan bahkan Kursus Reguler Angkatan (KRA) XXXV Lemhannas 2002 di Jakarta.
Pria yang tinggal di Binoh, Ubung Kaja Jalan Ken Arok 25 Denpasar ini ternyata juga seorang donatur darah sukarela yang luar biasa. Djesna adalah salah seorang penerima     Menerima penghargaan sebagai donatur darah sukarela untuk ke-5, 15, 30, 50, 75 dan ke 100 kali dari Pengurus Daerah/Pusat Palang Merah Indonesia (PMI) dan penerima Anugerah Satya Lencana Kebaktian Sosial dari Pemerintah RI untuk kepentingan kemanusiaan. Penghargaan yang terakhir ini diserahkan oleh Presiden Megawati Soekarnoputri, pada 21 Mei 2003, di Bali Room Hotel Indonesia, Jakarta. (Tim EPI/KG/Istimewa)
Djhit Poe, adalah koran harian yang terbit di Semarang pertama kali tahun 1902, dan bertahan hingga tahun 1935. Setiap hari terbit 4 halaman, dua halaman di antaranya berisi berita-berita tentang etnis Tionghoa dan ada pula iklan. (Tim EPI/TS. Sumber: Perpusnas).

 
Djok Mentaya (Sampit 19 Juli 1939 - Banjarmasin 13 Januari 1994). Tokoh pers bernama lengkap Huzai Junus Djok Mentaya ini putra seorang seorang guru di Sampit yang pada tahun 1955 hijrah ke Banjarmasin. Pendidikan terakhirnya di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lambung Mangkurat.
Selain aktif di dunia kewartawanan Djok juga merupakan pelopor Mahasiswa Swadiri Indonesia, dan tercatat pernah menjadi Ketua Kadin Kalimantan Selatan.
Ketika Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) dibubarkan, Djok dan kawan-kawan sepakat mendirikan buletin “KAMI”, dan kemudian berganti nama menjadi “Mimbar Mahasiswa”. Meskipun dicetak di atas kertas stensil koran ini sempat mendapat simpati dari masyarakat, hingga munculnya ketentuan bahwa pers kampus harus masuk kampus.
Karena keterbatasan itu para penyelenggara buletin KAMI mengembangkan diri dengan menerbitkan koran di luar kampus. Anang Adenansi menerbitkan Media Masyarakat dan Djok Mentaya mendirikan “Banjarmasin Post”.
Sekitar tahun 1970, Banjarmasin Post menguasai pasaran Kalimantan Selatan. Tidak lebih dari sepuluh tahun Banjarmasin Post berhasil membeli mesin cetak sistem rotasi dan melaksanakan program koran masuk desa. Karena terlalu memfokuskan diri untuk korannya, Djok terkena penyakit gula.
Pada saat bersamaan kondisi Banjarmasin Post juga menurun akibat kesalahan manajemen. Djok meninggal dunia pada 13 Januari 1994. Untuk mengatasi itulah Banjarmasin Post berkerjasama dengan Kelompok Kompas Grup di tahun 1995 dalam wadah Indopersda Prima Media. (Tim EPI/KG. Sumber: Buku Wajah Pers Indonesia, 2006)


Djokomono, RM alias Tirtohadisoerjo - (1875-Jakarta 17 Agustus 1918). Djokomono selain dianggap sebagai “pembaharu” dalam jagad kewartawanan Indonesia juga dianggap sebagai pelopor administrator, wartawan bangsa sendiri yang bermodalkan uang, ketika ia mendirikan Medan Prijaji.
Suratkabar yang bermodalkan Belanda dan Cina terbit tahun 1855, mingguan tersebut ialah Bromartani (= juru warta) penerbitnya Harteveldt di Surakarta. Kemudian suratkabar Melayoe di Surabaya, dan majalah Biang Lala yang dikemudikan oleh Stefanus Sandiman. Pada bulan Januari 1904 dengan piagam notaries Simon, didirikan NV Javaansche Boekhandel en Drukkerey en handel in schrijfbehoeften Medan Prijaji bertempat di Jalan Naripan, Bandung. Majalah Medan Prijaji mendapat kemajuan besar dan kemudian menjelma menjadi harian. Slogannya tegas dan jelas, yakni “organ boeat bangsa yang terperenteh di HO ( Hindia Olanda) - tempat akan memboeka swaranja Anak Hindia “.
R.M. Djokomono alias RM Tirtohadisoerjo pada waktu itu bekerja sebagai redaktur harian Bintang Betawi lalu memimpin Medan Prijaji dan Suluh Keadilan, sehingga  dianggap sebagai pelopor dalam bidang jurnalistik. Apabila tidak berpergian dia mengunci diri di dalam kamar, tak mau diganggu walau oleh istrinya sekalipun. Pada saat-saat seperti itu Djokomono  menghabiskan waktu dengan membaca buku dan koran, atau menulis artikel-artikel. (Tim EPI/KG; Sumber: Buku Wajah Pers Indonesia, 2006)
Djoko Saksono (Solo, 2 Oktober 1948) - adalah anggota Pengurus Pusat PWI untuk periode 2003-2008. Alumnus Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Prof. DR. Moestopo (Beragama) Berijazah ini menjalani kerirnya di dunia jurnalistik lebih banyak sebagai reporter Radio Republik Indonesia (RRI) sejak tahun 1983 hingga 1998. Selama masa pengabdiannya di lembaga penyiaran publik itu Djoko cukup lama menjadi wartawan khusus untuk Liputan Istana Kepresidenan. Namun demikian, semasa Djoko bertugas di RRI Semarang, lebih dari naskah sandiwara radio berbahasa jawa yang ditulisnya, disiarkan RRI setempat.
Djoko yang pernah mengikuti Kursus Singkat Angkatan (KSA) XII Lemhannas R.I-2004, sejak tahun 2004 hingga sekarang menjabat sebagai Pemimpin Redaksi Majalah Telstra Lemhannas RI, dan dipercaya menjadi Anggota Komisi Nasional Penanggulangan Tembakau - 2006 s/d sekarang. (Tim EPI/KG/Istimewa)


Doenia Baroe, suratkabar mingguan. Pertama kali terbit tahun 1922 di Yogyakarta. suratkabar ini memasang lambang Nazi di halaman depannya.
Apa sangkut paut Nazi dengan Doenia Baroe? Nazi (National Socialist German Workers Party) merupakan partai politik yang berdiri pada tahun 1920 di Jerman, di tengah konflik politik yang dialami Jerman setelah Perang Dunia I. Sementara Doenia Baroe adalah sebuah suratkabar mingguan yang lahir di negeri Hindia Belanda, tepatnya di Kota Djokjakarta.
Tidak diketahui secara pasti mengapa koran ini memasang simbol Nazi dalam penerbitannya. Setidaknya dari arsip koran koleksi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia yang ditemukan terbitan paling tuanya edisi Rebo 20 Juni 1923 No. 25 tahun II, tidak ditemukan jawaban atas pertanyaan itu.
Semangat baru yang didengungkan Nazi sepertinya menggugah Doenia Baroe untuk memompakan rakyat Hindia Belanda agar bersama-sama bangkit melawan kungkungan penguasa kapitalisme Belanda. Sesuai jargonnya, “Mimbar Merdeka”, Doenia Baroe menginginkan rakyat Hindia Belanda menjadi tuan di rumahnya sendiri.
Doenia Baroe pada masa itu ibarat kunang-kunang dalam kegelapan yang sanggup memberi penerang menuju secercah harapan. Dalam haluannya Doenia Baroe selalu menyerukan agar  tidak membedakan kesukuan, agama, dan tanpa perilaku anarkis dalam kebersamaan. Persatuan menjadi kuncinya.
Si Bodo, yang dalam bahasa Jawa berarti orang yang bodoh, menjadi sindiran bagi pihak kolonial bahwa orang bodo (bodoh) ternyata juga mampu berpikir maju. Sindiran itu sekaligus menjadi penerang kepada rakyat agar bangkit dari tidurnya. Rakyat disadarkan bahwa kesengsaraan yang menimpanya kala itu tiada lain karena  keserakahan kaum kapitalis. (Tim EPI/KG; Sumber: Sunarno/Indexpress)
     

Doenia Baroe, awalnya merupakan koran bulanan. Terbit di Sumatera bagian utara pada bulan Juni 1925, ketika rasa dan konsepsi ihwal kebangsaan Indonesia mengalami masa keemasan, yang selama tiga tahun memuncak dengan berlangsungnya Kongres Pemuda II, 28 Oktober 1928.
Doenia Baroe adalah korannya orang Tionghoa untuk seluruh Indonesia seperti ditulis dalam jargonnya, Soerat Kabar dan Advertentie. Terbit Saben Boelan Boeat Seloeroe Indonesia. Para pendiri suratkabar ini memimpikan cita-cita besar yakni memperjuangkan diakuinya status orang Tionghoa sebagai bagian dari bangsa besar Indonesia.
Tetapi selama itu, suara Tionghoa belum terdengar sama sekali. Impian para aktivis pers Doenia Baroe belum bisa kesampaian. Mereka adalah Pek Pang Ing dan teman-temannya sesama peranakan Tionghoa yang ia ajak untuk menerbitkan Doenia Baroe. Pada edisi awal tahun 1927, Redaksi Doenia Baroe mengeluhkan sepinya respons publik atas ungkapan hati golongan Tionghoa  dengan menulis, “Kedoedoekannja bangsa Tionghoa di Indonesia dalam tahoen jang laloe beloem terdjadi banjak peroebahan jang penting.”
Pek Pang Ing sendiri akhirnya menjabat sebagai directeur sekaligus hoofdredacteur, sedangkan di jajaran redaksi tercantum nama-nama, Koo Han Siok, Lim Sim Djwe, Louw, Eng Hoeij, Ong Kim Tiat, Tan Boen Kim, Tan Pek Seng, Tio le Soel, serta Tio Tjiang Han. Sedangkan reporter lapangannya Hiang San Djin. Mereka menempati kantor redaksi di Louisestraat 63 Medan.
Diterbitkan oleh Sin Se Kay Kongsie, Doenia Baroe dicetak dengan oplah 3.000 eksemplar sekali terbit. Biaya berlangganannya f 2, sedikitnya harus berlangganan semasa setahun. Untuk iklan tidak dipatok tarif pasti, harganya bisa dirembuk. Maka tak heran jika pemasang iklannya pun banyak, terutama dari pedagang dan pengusaha kalangan Tionghoa. Mereka bukan saja dari Medan, tetapi juga berasal dari luar Sumatera yaitu jaringan pengusaha Tionghoa Semarang. Dalam perkembangannya, advertensi Doenia Baroe tampak lebih maju. Terkadang tercantum iklan bergambar atau foto disertai dengan huruf kanji.
Sesuai semboyannya, Boeat Seloeroe Indonesia, artikel-artikel yang disajikan didominasi oleh wacana pergerakan nasionalisme Tionghoa peranakan. Perdebatan dan polemik soal para urban dari Tiongkok (Hoakiauw) di Indonesia dipublikasikan di suratkabar ini panjang lebar, tidak jarang memakan 3 kolom atau lebih. Wacana gerakan Tiong Hoa Hew Koan (THHK), organisasi perserikatan Tionghoa di Hindia Belanda, juga sering diulas.
Doenia Baroe menggunakan bahasa yang disebut bahasa Peranakan Tionghoa, yakni suatu perpaduan antara bahasa Tionghoa dan Melayu, yang kemudian dikenal dengan istilah bahasa Melayu rendah karena sering dipakai oleh masyarakat awam.
Pada masa-masa awal terbitnya, Doenia Baroe terbit satu kali sebulan, namun mulai bulan April 1927, suratkabar ini meningkatkan frekuensinya menjadi dua kali dalam satu bulan. Kebijakan ini diambil redaksi karena Doenia Baroe semakin populer di masyarakat, tidak hanya digemari kaum peranakan Tionghoa, juga menjadi bacaan kesukaan publik masyarakat Hindia Belanda pada umumnya.
Hampir seluruh kolom yang ada di setiap halamannya mencantumkan embel-embel “doenia”. Berita tentang hukum dan pengadilan dapat dibaca di rubrik “Doenia Pengadilan”, tentang ranah sastra dan budaya ada “Doenia Feulleton”, tentang wacana keilmuan beserta tokoh-tokoh dan riwayatnya disajikan dalam “Doenia Pengetahoean”, tentang jurnalisme dan info media Tionghoa terdapat “Doenia Pers”, tentang edukasi dan informasi sekolah rubriknya “Doenia Pendidikan”, tentang humor ada “Doenia Leloetjon”, dan olah raga ada rubrik “Doenia Sport”. (Tim EPI/KG; Sumber: Iswara N. Raditya/Indonesia Buku/Jurnas)


Doenia Pegadaian, adalah suratkabar khusus milik Orgaan Perserikatan Pegawai Pegadaian Boemiputera yang terbit dua minggu sekali, dan diterbitkan oleh Hoofdbestuur PPPB di Jogyakarta antara tahun 1937-1939.
Setiap kali terbit, suratkabar Doenia Pegadaian hanya 4 halaman, memuat berbagai berita kegiatan di lingkungan pegawai pegadaian. Selain itu juga memuat berbagai artikel tentang permasalahan organisasi Perserikatan Pegawai Pegadaian Bumiputera, baik di dalam maupun luar negeri.
Pada ulang tahunnya yang ke-3, suratkabar yang terbit setiap tanggal 10 dan 25 tersebut mengubah penampilannya, meski tetap menggunakan nama Doenia Pegadaian. (Tim EPI/TS. Sumber: Perpusnas).


Duta - suratkabar harian. Bersemboyan “Membina Kesejahteraan Bersendi Pancasila”, Suratkabar harian dinaungi Yayasan Penerbit Duta. Direksinya Muhammad Hasan Basry. Edisi pertamanya beredar Jumat, 2 Agustus 1974, dan dicetak di Percetakan Negara Banda Aceh. Pemimpin Umumnya T.A. Talsya. Harian ini terbit dengan Surat Izin Terbit Departemen Penerangan No. 0737/BN/1969 tertanggal 31 Januari 1969 serta Surat Izin Cetak No. SIC/003/KAMDA/VIII/ 1974. Kantor redaksi di Jalan Perdagangan No.4 Lantai II.
Dalam Salam Perkenalan di edisi perdananya, redaksi Duta tegas-tegas menyatakan, misinya adalah sebagai pengamal Pancasila dan pengabdi kepentingan Negara, Bangsa, dan Agama serta Daerah dan Masyarakat.
Redaksi Duta mencanangkan diri sebagai media penunjang program pemerintah serta menyukseskan rencana pembangunan nasional. Redaksi menambahkan, suratkabar ini diharapkan dapat dijadikan wadah pendidikan yang sehat ke arah pembinaan keselamatan bangsa.
Duta bisa juga menjadi media selingan atau hiburan segar dan bermutu, namun tidak menerabas batas norma-norma agama, kesopanan, dan kesusilaan. Poin ini sangat perlu sebab selama ini masyarakat luas menganggap Aceh sebagai Serambi Mekah.
Mengaku sebagai media rakyat sekaligus organ publikasi pemerintah bagi segenap rakyat Aceh dan sekitarnya, edisi perdana Duta menawarkan cara bersahabat dan berupaya merangkul semua lapisan masyarakat “Kehadiran Duta menyertai rakyat yang telah berhasil dalam perjuangan merenggut kemerdekaan ini ialah untuk membawa suatu mission bagi kepentingan Nusa dan Bangsa dan akan merupakan teman pembaca yang akrab, siapa saja, di mana saja, dan bila saja. Kami berjanji tidak akan menyia-nyiakan tugas kami, dan sebaliknya, dari masyarakat pun, termasuk Anda, kami menagih pula janji agar tidak membiarkan kami berjalan sendiri dengan tiada uluran tangan yang mesra. “
Dalam perkenalannya, redaksi Duta menegaskan, “Kami memerlukan Anda, sebagaimana Anda tentunya juga memerlukan kami. Saling memerlukan dari segala pihak, dari semua orang, akan menciptakan romantika perjuangan indah dalam kegiatan kita membangun. Dengan berjabat tangan erat dan hati berpadu kuat kita akan berhasil mengujudkan idaman: kehidupan sejahtera yang meliputi sekujur pelosok Tanah-air dan seluruh rakyat Indonesia.” (Tim EPI/KG; Sumber: Iswara N. Raditya/Jurnas/Indonesia Buku)


Duta Masyarakat - suratkabar harian. Suratkabar resmi milik Partai Nahdlatul Ulama ini terbit sejak tahun 1954, setahun menjelang pemilihan umum pertama tahun 1955.
Sebagai suratkabar partai Duta Masyarakat sudah tentu banyak menyuarakan suara partai, sebagaimana koran lain yang juga menjadi terompet partai. Partai-partai besar ketika itu hampir semua memiliki suratkabar sebagai alat kampanye yang paling efektif.
Pemimpin Umum Suratkabar Harian Duta Masyarakat  adalah K.H. Saifuddin Zuhri, sedangkan pemimpin redaksi H. Mahbub Djunaedi. Wakil-wakil pemimpin redaksi adalah H.A. Chalid Mawardi dan H.M.Said Budairy. Pemimpin perusahaan adalah H. Mohamad Hasan Tan Kim Liong. Pernah bergabung ke dalam koran ini H. Asa Bafagih, yang pernah memimpin demo wartawan yang mempertahankan hak ingkar atau hak tolak wartawan untuk membuka sumber berita.
Peran Duta Masyarakat sangat besar dalam mendongkrak perolehan suara Partai NU dalam Pemilu 1955. Partai ini keluar sebagai tiga besar, setelah Masyumi dan PNI.
Kiprah Duta Masyarakat kian berkibar setelah awal tahun 1960-an. Saat itu kekuatan komunis semakin besar, dengan langkah-langkah politiknya yang menusuk umat Islam. Melalui suratkabar PKI Harian Rakyat dan Bintang Timur, PKI berusaha menyudutkan perjuangan Islam di segala lini.
Menghadapi kenyataan itu, hanya Duta Masyarakat yang mampu mengimbangi dengan berita-berita balasan, sebagai perlawanan bagi PKI. Harian Abadi milik Masyumi sudah tidak terbit, karena Partai Masyumi dan PSI (Partai Sosialis Indonesia)  dibubarkan Presiden Soekarno pada tahun 1960, pascapemberontakan PRRI/Permesta. Harian Pedoman milik PSI juga tidak terbit lagi.
Sampai tahun 1965, Duta Masyarakat terbit seperti biasa. Ketika terjadi pemberontakan G30S/PKI, Duta Masyarakat  dan sejumlah koran lainnya dilarang terbit oleh Penguasa Perang Daerah (Pepelrada), sampai situasi menjadi jelas siapa teman siapa lawan.
Tidak lama Duta Masyarakat dan koran lain terbit kembali, setelah mengonsolidasikan bidang manajemen dan redaksional. Dalam dua tiga tahun ke depan kesulitan keuangan dialami oleh perusahaan penerbit Duta Masyarakat, hingga tahun 1968 Duta Masyarakat berhenti terbit.
Pada tahun 1969, menjelang Pemilu 1971, Duta Masyarakat diterbitkan kembali dengan pengelola yang berubah. Perubahan pengelola ini disebabkan pengelola lama sudah sibuk di DPR/MPR sebagai politisi-politisi andal Partai Nahdlatul Ulama.
K.H. Saifuddin Zuhri sudah diangkat menjadi Menteri Agama. Chalid Mawardi dan Said Budairy di DPR. Mahbub Djunaedi menerbitkan koran sendiri dengan nama Merah Putih dan kantor berita Pena (Pers Nasional). Domisili Mahbub juga lebih banyak di Bandung.
Pengelola baru terdiri dari H.M. Syah Manaf (pemimpin umum), H.M. Anshary Syams (pemimpin redaksi), dan H.M. Danial Tandjung, (pelaksana pemimpin perusahaan). Duta Masyarakat baru mendapatkan sambutan luar biasa. Warga Partai NU dan simpatisannya sangat menantikan kehadiran koran nasional seperti Duta Masyarakat.
Duta Masyarakat laku keras, mengingat berita-beritanya yang dinilai  “berani”. Bersama Abadi yang dimiliki Masyumi, Duta Masyarakat  menjadi dwitunggal koran Islam yang disukai ketika itu. Banyak agen Duta Masyarakat yang membayar di muka untuk mendapatkan jatahnya.
Bulan-bulan menjelang dan sesudah hari pemungutan suara Pemilu 1971 (Juni 1971), kekerasan politik terjadi di mana-mana. Semua perlakuan tidak adil dan melanggar HAM itu diekpos oleh Duta Masyarakat dengan  sedikit menghaluskan isinya sehingga masyarakat tidak melakukan langkah-langkah destruktif.
Setelah dua tahun terbit teratur (1969-1971), Duta Masyarakat menghadapi kesulitan keuangan lagi, bahkan awal tahun 1972  berhenti terbit. Setelah cukup lama menghilang suratkabar ini akhirnya terbit kembali  pada tahun 1984. Ketua Umum PBNU K.H. Abdurrahman Wahid menerbitkan kembali Duta Masyarakat, namun dalam perjalanannya tetap mengalami kesulitan dana sehingga terbit secara tidak beraturan, meskipun formatnya sudah diubah menjadi tabloid.
Meskipun nama suratkabar diubah menjadi Duta namun hal itu belum menolong pihak penerbit. Warga NU yang sangat  mendambakan kelanggengan penerbitan Duta belum terobati karena kehadiran Duta yang lancar dan teratur belum menjadi kenyataan. Para petinggi organisasi NU yang bukan partai politik lagi, sudah memeras akal agar Duta dapat terbit secara teratur.
Pada periode kepemimpinan PBNU di bawah K.H. Hasyim Muzadi, Duta malah dihijrahkan pusat penerbitannya ke Kota Surabaya. Cara ini dimaksudkan untuk membidik sasaran warga NU Jawa Timur dan Jawa Tengah yang merupakan daerah basis warga NU. Akibatnya Duta terkesan menjadi koran lokal, meskipun yang disuarakannya adalah masalah-masalah nasional. (Tim EPI)


Duta Revolusi - koran harian. Menghadapi aksi-aksi buruh yang tergabung dalam Sobsi/PKI, Serikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi) mendirikan suratkabar harian Duta Revolusi. Harian ini dipimpin oleh Sutanto Martoprasono (Wakil Ketua DPP Sarbumusi) sebagai pemimpin redaksi dan K.H. Masykur sebagai pemimpin umum, karena jabatannya sebagai Ketua Umum DPP Sarbumusi.
Nama-nama lain yang pernah tercantum sebagai pengasuh koran ini antara lain, Dahlan Siregar, Taheransyah Karim, dan A. Alatas.
Diterbitkan tahun 1964 dan hanya berumur sekitar satu tahun, Duta Revolusi cukup efektif menghadapi serangan-serangan PKI di bidang perburuhan. Di kalangan kaum buruh, Sarbumusi sangat berwibawa di samping Gasbiindo.
Duta Revolusi banyak memberitakan perlawanan-perlawanan Sarbumusi dan organisasi buruh lain. Dengan ekspose yang besar di bawah judul-judul menarik itu, membuat Sobsi mati langkah di mana-mana.
Duta Revolusi banyak diedarkan di daerah-daerah industri, terutama di kota-kota besar. Kaum buruh merasa tersalurkan aspirasinya melalui koran tersebut. Namun suratkabar ini mengalami kesulitan keuangan dan berhenti terbit.
Ketika itu jumlah wartawan masih sangat sedikit, apalagi yang mengkhususkan untuk liputan perburuhan jumlahnya amat terbatas. Terbit empat halaman dengan logo besar tulisan hitam, koran ini cukup menarik perhatian. Sayang, koran ini tidak berumur panjang. (Tim EPI)
Dwi Koen - Nama Dwi Koen lekat dengan nama tokoh ciptaannya, Panji Koming. Tokoh kartun di edisi minggu harian Kompas itu digambarkan sebagai tokoh yang lugu, polos, tapi cerdik dan sarat dengan kritik sosial yang mengena.
Nama Panji Koming juga menggema di mancanegara setelah dinobatkan sebagai tokoh kartun wilayah Asean. Melalui Panji Koming, nama Dwi Koen atau Pak DeKa—demikian ia biasa disapa—pun turut terlambung sebagai kartunis yang malang melintang sejak 1979.
Bernama lengkap Dwi Koendoro Brotoatmodjo, kartunis tersebut sesungguhnya berasal dari “keluarga teknik”. Ayahnya, R. Soemantri Brotoatmodjo adalah insinyur teknik, yang pada awalnya menginginkan anak kedua dari enam bersaudara ini menjadi insinyur pula. Namun, setelah mengetahui bakat si anak, Soemantri membebaskannya menentukan sendiri bidang pendidikan yang diinginkannya.
Ternyata, sejak duduk di bangku sekolah dasar, Dwi Koen telah menemukan bakatnya, menggambar. Mungkin bakat itu mengalir dari ibunya, seorang perias pengantin. Sedangkan paman dari pihak ibu juga menjadi tukang gambar.
Bakatnya mulai terasah ketika pelukis Herman, seorang tetangganya di Bandung, mengajaknya bergabung di Sanggar Cipta Panca Angkasa. “Saya anggota termuda di sanggar tersebut,” katanya. Sementara di sekolah, guru gambarnya, Abibi, mengajarkan dasar-dasar teknik menggambar.
Pindah ke Surabaya mengikuti keluarganya, Dwi Koen sempat menjadi pembina tetap siaran anak-anak dan remaja di RRI Surabaya.
Untuk memenuhi tekadnya menjadi pelukis Dwi Koen hijrah ke Yogyakarta dan masuk Akademi Seni Rupa Indonesia (ASRI). Awalnya ia mengambil jurusan seni lukis tapi kemudian beralih ke jurusan ilustrasi grafik. “Di jurusan seni lukis yang dipelajari adalah seni murni. Itu bukan minat saya,” tutur Dwi Koen, yang tujuh tahun belajar di ASRI, antara tahun 1958 hingga 1965.
Sambil kuliah, Dwi Koen menjadi ilustrator di majalah Waspada, Minggu Pagi, dan Kedaulatan Rakyat. Seusai kuliah ia kembali ke Surabaya lalu bekerja di Televisi Eksperimentil Badan Pembina Pertelevisian Surabaya, menjabat direktur produksi. “Di tempat inilah saya merasa dibesarkan, banyak belajar tentang ilustrasi grafik,” katanya.
Tak cukup di Surabaya, pada 1972 Dwi Koen mengadu peruntungan di Jakarta, dan bekerja sebagai ilustrator serta kartunis di penerbit PP Analisa, dan di majalah Stop dan Senang.
Empat tahun kemudian, barulah Dwi Koen menjadi karyawan tetap di PT Gramedia yang ditugaskan bagian tata artistik dan ilustrator. Sejak itu, kariernya menanjak. “Karir saya menanjak. Saya sering diserahi tugas menggarap skenario untuk storyboard visualizer. Terkadang menjadi sutradara dan editor untuk iklan dan film dokumenter.” Atas saran seniornya, kartunis G.M. Sidharta, Dwi Koen membuat komik kartun yang bermuatan kritik, Panji Koming, yang dimuat di Kompas edisi minggu sejak 14 Oktober 1979 hingga sekarang. Selain singkatan ‘kompas minggu’, Koming juga berarti bingung atau gila.
Ketika hendak membuat Panji Koming, Dwi Koen mengadakan riset lebih dulu. “Risetnya tidak terlalu khusus. Saya hanya berusaha menyambungkan ceritanya,” katanya. Adapun idenya berasal dari berbagai isu dan peristiwa yang berkembang di masyarakat.
Walau seting ceritanya zaman Majapahit, ia menganalogikan masa tersebut dengan kondisi Indonesia masa kini, terutama masa Orde Baru dan sesudahnya. “Saya mau menyindir perilaku yang tidak manusiawi dengan bahasa yang tidak terlalu vulgar, dengan canda,” ujarnya. Kadang gambar yang terlalu berani tidak naik cetak. Tapi, sejak 1999, ketika Soeharto sudah terjungkal dari tahtanya, Dwi Koen lebih berani.
“Komik mempunyai the magic of picture and spoken words,” katanya, menjawab pertanyaan, mengapa ia menekuni komik. “Komik mempunyai daya magis dan persoalan sendiri yang khas dibanding dengan karya lain. Gambar komik harus detail, harus mampu menampilkan ekspresi fisik maupun psikis dari tokohnya,” ujarnya lagi.
Selain itu, Dwi Koen juga diserahi tanggung jawab sebagai Kepala Bagian Produksi PT Gramedia Film, kemudian Kepala Bagian Audio Visual PT Gramedia Film bidang dokumenter, film iklan, animasi, dan grafis serta program slide dan studio rekaman.
Ide-idenya sempat mengalami kemandekan ketika bagian audiovisual ditutup. Untunglah Jakob Oetama selaku pemimpin umum harian Kompas memintanya menjadi staf redaksi suratkabar tersebut. Ia pun mengundurkan diri dari PT Gramedia dan memfokuskan diri pada penyuntingan naskah berita dan pembuatan skrip Panji Koming.
Dalam bidang animasi, Dwi Koen pernah menerima penghargaan International Animation Festival Hiroshima 1994. Ia juga merasa dihargai ketika Panji Koming dibuat seri prangko, dan ketika sejumlah mahasiswa membuat skripsi tentang tokoh kartunnya itu.
Namun di luar penghargaan ini, Dwi Koen merasakan profesi kartunis masih dipandang sebelah mata. “Penghargaan terhadap kartunis masih lebih rendah dibanding pemusik,” katanya. Di luar kartun, ia banyak memperoleh penghargaan lain.
Walau yang disindir sering pejabat, ia pernah dapat komplain dari masyarakat. Saat terjadi kelangkaan air bersih, dalam tajuk rencana di majalah Humor, ia justru membela Perusahaan Daerah Air Minum dan menyalahkan masyarakat. “Kenapa marah? Kan salah sendiri, wong Perusahaan Daerah Air Minum hanya menyediakan air untuk minum kok, kenapa malah digunakan untuk mandi, cuci mobil, dan lain-lain?”
Sebagai orang media massa, Dwi Koen terbiasa melihat satu hari atau satu minggu ke depan. Itulah yang dilakukannya ketika ia membuat kartun Megawati menjelang terpilihnya ia menjadi wakil presiden. “Saya sudah membuat kartun tersebut sehari sebelum Megawati benar-benar (dipastikan) menjadi wapres,” tuturnya. Begitu Megawati naik, “Kartun saya langsung naik cetak sorenya.”
Menikah dengan Dewasih pada 1969, pasangan ini dikaruniai tiga anak. Kebetulan keduanya sama-sama pekerja seni. Dewasih sendiri lulusan Desain Komunikasi Visual ITB. “Saya mengejar dan menyatakan cinta padanya sejak 1959,” tuturnya, yang baru mendapat jawaban “ya” lima tahun kemudian.
Dwi Koen telah menggambar puluhan sampul buku. Saat ini ia sedang mencoba membuat animasi dan telekomik Indonesia dengan bantuan komputer agar hasilnya lebih maksimal. Tetapi menurut pengakuannya ia lebih senang menggambar dengan pensil.
Pasa waktu luang, Pak DeKa lebih seriang memanfaatkannya untuk tidur. Ia hobi bermain piano dan mendengarkan musik. “Saya biasa mendengarkan musik ketika saya suntuk atau dalam upaya mencari ide,” kata pengagum tokoh kepanduan Lord Baden-Powell ini. (Tim EPI/KG; Sumber: PDAT)