Selasa, 17 Oktober 2017

F dari Ensiklopedi Pers Indonesia (EPI)

Fadjar, suratkabar dwimingguan umum - beredar di Surabaya, diterbitkan oleh penerbit Fadjar Surabaya pada tahun 1936. Koran  ini menyajikan tulisan-tulisan dalam bahasa Indonesia dan Belanda. Fadjar yang berformat tabloid setiap kali terbit 12 halaman, memuat berbagai berita dalam dan luar negeri. Selain itu juga terdapat artikel ilmu pengetahuan, sosial, budaya, cerita pendek, dan sebagainya. (Tim EPI/TS. Sumber: Perpusnas).

    
Fadjar Asia, suratkabar harian - suratkabar bernafaskan Islam ini dirintis oleh tokoh pejuang nasional HOS Tjokroaminoto (pemimpin redaksi) dan H. Agus Salim. Slogannya adalah  “soerat chabar penerangan Islam tentang agama, adab dan politiek.”Selain nama kedua tokoh Islam tersebut, dalam suratkabar yang terbit tahun 1924 ini juga tercantum nama tokoh DI/TII,  SM Kartosoewirjo.
Sebagai suratkabar yang bernafaskan Islam, Fadjar Asia sekaligus merupakan media perjuangan bagi bangsa Indonesia. Suratkabar yang dicetak di Drukkerij Uitgevers en Handel Mij “Fadjar Asia” tersebut, banyak memberitakan berbagai kejadian maupun menyajikan artikel tentang gelora perjuangan kemerdekaan. Di antara berita-berita tersebut, dimuat dalam rubrik “Tanah Air”.
Selain itu dalam salah satu edisi Fadjar Asia mengangkat berita tentang gerakan pemuda Solo dan Yogyakarta, kejadian yang menimpa H. Idroes Alatas di Surabaya di bawah judul “Hidup Kembali” dan artikel-artikel lain.
Suratkabar Fadjar Asia, memiliki pembantu-pembantu tetap di Jawa Barat yakni SM Latief, D. Soekiman di Jawa Tengah, dan  Wondosoedirdjo di Jawa Timur. (Tim EPI/TS. Sumber: Perpusnas).
    

Fair Award 1999 - Lembaga Konsumen Pers (LKP), media watch yang dinakhodai Sirikit Syah ini mengawali tahun 2000 dengan memberikan penghargaan kepada suratkabar harian. Acara bertajuk Fair Award 1999 yang disertai diskusi Jurnalisme Profesional itu diselenggarakan awal Januari di Hotel Ibis Surabaya.
Acara serius di bulan Puasa itu ternyata menarik perhatian. Gaya tariknya mungkin karena narasumbernya Atmakusumah Astraatmaja, yang dikenal sebagai pengamat pers, mungkin juga justru karena “Fair Award” itu sendiri.
Selama ini LKP tak lelah-lelahnya berusaha memberdayakan masyarakat konsumen pers dengan memberikan berbagai pendidikan dan pengenalan dunia pers. Kompas, Suara Pembaruan, dan Media Indonesia kali ini berhasil meraih Fair Award 1999.
Kata “berhasil” agaknya patut digarisbawahi karena semua sukses itu diraih bukan dengan “kebetulan”. Ada upaya keras yang dilakukan oleh seluruh jajaran penerbitan itu. Maknanya, ada kesadaran khususnya aparat redaksional untuk menegakkan nilai-nilai moral profesi jurnalistik.
Oplah dan idealisme (baca: kualitas) memang dua hal yang tak perlu dipertentangkan. Meski demi mengejar oplah, idealisme lebih sering dikorbankan. Pilihan itu tentu saja menjadi cukup serius ketika ada ongkos yang harus dibayarkan: hak individu, hak masyarakat.
Dalam konteks ini ingin diingatkan bahwa ketika berita sepihak, berita gosip, sudah dipindahkan ke halaman-halaman suratkabar, persoalan martabat individu dan masyarakat yang sesungguhnya yang telah dikorbankan. Ketika berita warung kopi sudah diturunkan sebelum ada keterangan dari pihak yang diperbincangkan, sesungguhnya ada persoalan hak pribadi seseorang yang dipertaruhkan.
Itu memang bukan pilihan gampang. Persaingan antarmedia yang sangat menyesakkan dada, adalah godaan super iblis yang gampang merontokkan keteguhan hati seorang wartawan dan editor. “Kalau menunggu konfirmasi, bisa keduluan koran lain. Turunkan sekarang saja. Lainnya apa kata besok!” adalah kalimat yang sering terdengar di meja-meja redaksi.
Bahkan ternyata juga tidak sederhana  untuk memenuhi ketentuan moral profesi seperti diatur dalam Kode Etik Jurnalistik yang menyatakan, wartawan Indonesia mengutamakan ketepatan daripada kecepatan. Kecepatan atau aktualitas yang bermakna kehangatannya ini menjadi andalan pers. Adalah musibah kalau masyarakat bersikap permisif andai esoknya di koran yang sama muncul pernyataan yang membantah sama sekali kebenaran berita itu atau kadang sekadar pernyataan redaksi “berita kemarin berjudul anu kami cabut”. Padahal aib orang sudah tersebar sangat lebar. (Tim EPI/Wid; Sumber: Buku Wartawan juga Bisa Salah, Etika Pers dalam Terapan, Zainal Arifin Emka, Penerbit JP Books, Surabaya, 2005).


Fajar Banten - suratkabar harian. Koran dengan slogan Koran Urang Banten keur Sarerea, ini adalah salah satu koran harian anak penerbitan Grup Pikiran Rakyat Bandung yang diterbitkan di Provinsi Banten sejak 30 Oktober 2000. Kehadirannya merupakan ungkapan kebahagiaan atas diresmikannya provinsi baru tersebut.
Dalam perkembangannya HU Fajar Banten sudah menjangkau hampir seluruh pelosok Provinsi Banten yang meliputi Serang, Lebak, Pandeglang, Tangerang, Cilegon termasuk sebagian wilayah  Lampung.
Fajar Banten adalah regional newspaper. Setiap daerah di Banten diberi porsi pemberitaan secara khusus sehingga masyarakat di tiap daerah memiliki keterikatan untuk terus mengikuti perkembangan situasi di Provinsi Banten.
Dengan  oplah riil 25.000 eksemplar setiap hari, berdasarkan survei BPS Provinsi Banten tahun 2001, Fajar Banten menjadi market leader di Provinsi Banten.(Tim EPI/FB)
   

Feature - karangan khas, kisah peristiwa atau situasi yang menimbulkan rangsangan atau imaji-imaji (pencitraan). Peristiwanya bisa jadi bukan termasuk yang amat penting, bahkan mungkin telah terjadi beberapa waktu sebelumnya.
Subjek beritanya mungkin hanya mengisahkan kegemaran orang-orang atau tempat-tempat yang telah dilupakan padahal menyimpan nilai sejarah atau kultur yang menarik, atau kehidupan seorang sukses yang layak diteladani, atau bisa juga kisah orang-orang kelas bawah. “A feature story is a creative, sometimes subjective, article designed primarily to entertain and to inform readers of an event, a situation or an aspect of life,” kata Daniel R.Williamson (1975). Ini menggambarkan kisah-kisah dalam feature bisa saja merupakan sesuatu yang tak terduga. Tidak pernah jelas batasnya. Teknik dan deskripsi laporan feature tidak selurus penulisan berita reguler.
Bila hendak dilaporkan dalam bentuk feature, nilai berita peristiwanya mesti dikreasikan kembali secara subjektif agar enak dibaca tanpa meniadakan akurasi dan verifikasi fakta!
Menurut Williamson feature memiliki beberapa unsur, yakni kreativitas (creativity), subjektivitas (subjectivity), informatif (informativeness), menghibur (entertainment), tidak dibatasi waktu (unperishable). Kreativitas menunjukkan pelaporan feature sebagai upaya mengkreasikan sudut pandang penulis, berdasarkan riset terhadap fakta-fakta yang telah ditelusurinya.
Subjektivitas mengartikan kemungkinan menggunakan sudut pandang orang pertama, atau “aku”, disertai emosi campur nalar. Informatif menyiratkan materi pelaporan tentang hal-hal ringan, namun berguna bagi masyarakat, tapi tidak terliput oleh berita. Menghibur ialah upaya penulis membuat laporannya warna-warni. Tidak dibatasi waktu,  menunjukkan materi tulisan feature tidak lapuk dimakan deadline.
Tulisan feature yang bagus mengombinasikan segala aspek dengan baik dan proporsional.
Orisinalitas feature dikarenakan dua hal, yakni cara penyajian dan muatan isinya. Feature ditulis dengan gaya lebih cair, memiliki daya greget dan cenderung deskriptif.
Feature bisa merupakan pelengkap dari sebuah cover story, yang melengkapi berita utama. (Tim EPI/ Septiawan Santana K. Sumber: Daniel R.Williamson (1975), Feature Writing for Newspapers, New York: Hasting House Pubsl; Jay Friedlander & John Lee, 1988, Feature Writing forNewspapers and Magazies, New York: Harper & Row Publishers, hlm.2 Roy Paul Nelson, (1978), Article and Features, Hougton Mifflin Co, Boston)


Feature Profile - Feature juga berisi tentang profil seorang tokoh yang  menarik. Harian Kompas pada edisi 21 Maret 2006 mengangkat profil seorang wanita penjahit di Aceh bernama Suryani. Wanita asal Desa Lampaseh Lhok, Kecamatan Montasik, Kabupaten Aceh Besar itu dinobatkan sebagai perempuan pengusaha Aceh terbaik versi Organisasi Buruh Internasional 2006.
Salah satu daya tarik feature ini adalah sang tokoh pemenang penghargaan internasional ini adalah seorang penderita cacat. Kaki kanannya cacat. Meskipun cacat dia tetap berjuang keras membuka usaha sebagai tukang jahit. Kondisinya yang cacat tidak menghalanginya untuk bekerja menjadi orang mandiri, bahkan bisa membantu orang lain.
Unsur human interest sangat kuat dalam penulisan feature ini. Bagaimana seorang cacat harus berjuang menyelesaikan pendidikan kemudian mencari pekerjaan di instansi pemerintah. Jangankan dites, surat lamarannya diacuhkan. "Mungkin melihat kaki saya yang cacat sehingga mereka tidak melirik sedikit pun," begitu kata Suryani.
Tetapi itu tidak memupuskan harapannya. Dia terus berusaha dengan kemampuan yang dimilikinya. Dia membuka usaha tukang jahit. Berbekal modal Rp 60 ribu untuk membeli mesin jahit, dia mulai berusaha.
Berbekal pengalaman itu, Suryani terus bekerja keras. Di sela kesibukannya, dia menyempatkan diri mengajar sesama penderita cacat di Lembaga Pendidikan Anak Cacat Ulee Kareng, Banda Aceh. Untuk perjuangannya itu Suryani mendapat imbalan Rp 2.500 per jam.
Sebuah kisah yang sangat menarik dibarengi dengan penonjolan human interest yang kuat. Human interest menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penulisan feature, karena dari unsur ini bisa diketahui masalah yang berkaitan dengan pribadi seseorang. Masalah kemanusiaan akan selalu menarik minat orang untuk mengetahuinya. Sebab secara naluriah akan muncul emosi di kalangan pembaca terhadap cerita kemanusiaan yang ditampilkan. Bisa saja muncul perasaan iba atau simpati terhadap sisi kehidupan tokoh yang ditampilkan dalam tulisan panjang tersebut. Bisa juga muncul perasaan sebaliknya, antipati terhadap orang yang berlaku tidak adil terhadap tokoh dalam tulisan itu. Itulah sebabnya, dalam penulisan feature dibutuhkan bahan yang banyak agar kita memaparkan ceritanya dengan maksimal.
Dengan bahan yang lengkap itu akan memberi keleluasaan penulis untuk mengekspresikan segenap kemampuannya dalam menulis. Kesulitan memulai menulis bisa segera teratasi bila melihat banyak bahan yang bisa dijadikan pembuka. Meskipun bisa saja banyaknya bahan itu justru bisa menjadi kendala yang membingungkan untuk memulai menulis. Tetapi dengan mencari fokus permasalahan yang paling penting, kesulitan untuk memulai menulis bisa segera teratasi. (Tim EPI/Wid; Sumber: Buku Panduan Menulis Berita, Pengalaman Lapangan Seorang Wartawan, Husnun N. Djuraid, Penerbit UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang, 2006).


Femina - Sejak pertama kali terbit pada 18 September 1972, Femina mampu bertahan meskipun berbagai majalah baru lahir, termasuk saat majalah waralaba dari luar negeri hadir di sini, televisi mendominasi dunia media massa, dan kemudian disusul internet. Majalah yang menyandang moto "dari wanita, untuk wanita, dan oleh wanita" ini didirikan oleh Mirta Kartohadiprodjo, Widarti Gunawan, Dewi Dewo, Atika Makarim, dan Petty S. Fatimah. Mereka secara bergantian menjadi pemimpin redaksi. Mirta menjabat selama sepuluh tahun (1972-1981), Widarti selama 17 tahun (1981-1998), Dewi tiga tahun (1999-2002), dan Petty dari 2002 hingga sekarang.
Ketika majalah ini lahir, mereka sama sekali bukan wartawan profesional. Namun karena kenekadan mereka -yang didorong oleh kebutuhan akan adanya bacaan yang memahami aspirasi perempuan muda kelompok menengah yang terdidik, sajalah majalah ini bisa tumbuh dan berkembang hingga seperti sekarang. Mirta dan Widarti mengatakan mereka sempat tidak berani keluar rumah ketika majalah mereka pertama kali terbit. Namun, nyatanya, Femina edisi pertama yang terbit 20.000 eksemplar itu mendapat sambutan cukup baik. Femina hadi dengan gambar sampul seorang perempuan dengan 10 tangan yang menggambarkan multiperan perempuan di ruang domestik dan public. Menurut Mirta, pemilihan cover ini terinspirasi majalah Ms. dari Amerika Serikat yang banyak membahas isu kesetaraan. "Saya terinspirasi gerakan women's liberation di Amerika yang menginginkan kesetaraan. Tetapi, kami bukan yang bra burning," kata Mirta. Kesetaraan itu diartikan sebagai memberi kesempatan yang sama kepada perempuan untuk berkarier dan punya penghasilan sendiri dan saling berbagi antara suami dan istri.
Bacaan untuk perempuan yang ada saat itu adalah Waspada di Medan dan Keluarga di Jakarta,yang  konsepnya belum modern. Masih campur aduk tanpa batasan masalah ataupun usia. "Kalau diingat lagi, terbitan waktu itu jadi terasa primitif dibandingkan dengan sekarang. Saat itu tidak ada model, tidak ada cukup perancang yang bajunya bisa ditampilkan di rubrik mode," kata salah seorang pendirinya.
Membuat majalah itu terbit ajek dengan waktu terbit yang teratur ternyata perjuangan besar. Ketiadaan wartawan membuat artikel mereka saat itu banyak merupakan terjemahan. Penulis profesional pertama di majalah ini adalah Ana Massie yang bergabung sejak terbitan ketiga. Reporter pertama adalah Noesreini yang masih menjadi mahasiswa tingkat terakhir di Universitas Padjadjaran. Meskipun demikian Femina tumbuh bersama industri lain yang mendukungnya, yaitu bisnis mode dan kecantikan serta biro iklan.
Sekarang Femina yang terbit sebagai majalah mingguan dengan tiras 135.000 eksemplar berani menyebut dirinya sebagai majalah "gaya hidup masa kini", karena Femina memang berusaha menyesuaikan diri dengan perubahan jaman yang dengan sendirinya selalu diikuti dengan berubahnya kebutuhan masyarakat.
Femina pun masuk ke isu-isu seperti bagaimana menghadapi kekerasan dalam rumah tangga, juga membahas isu poligami. "Kami anti terhadap poligami, tetapi terbuka terhadap pandangan yang berbeda. Pembaca akan ambil kesimpulan sendiri," ujar Widarti. Petty menyebut, kini kehidupan berarti kompetisi yang keras. "Sekarang yang dibutuhkan pembaca adalah mencari keseimbangan dalam hidup yang lebih mendalam. Itu artinya mereka ingin mengembangkan diri lebih jauh lagi, tetapi hal itu membawa konsekuensi lebih besar," kata Petty.
Bila 35 tahun lalu perempuan masih bingung ketika mulai melangkah ke luar rumah, sekarang mereka ternyata ingin tahu lebih banyak mengenai isu perempuan dan isu nasional, mulai dari masalah politik, hukum, sampai pemanasan global dan dampaknya terhadap kehidupan anak-cucu.
Salah satu yang menarik adalah kebutuhan yang tinggi tentang pengetahuan sebagai wirausaha. Banyak pembaca yang merasa sudah cukup berkarier di tempat kerja lalu ingin berusaha sendiri dari rumah. Mereka ingin menyeimbangkan antara karier (dari rumah) dengan mengurus keluarga," tambah Petty. Seksualitas pun kini dibicarakan dengan lebih terbuka. "Perempuan juga ingin tahu apa yang ada dalam pikiran laki-laki," kata Petty.
Femina mungkin akan tetap dicari karena dia berangkat dari pengalaman dan sudut pandang perempuan Indonesia. Dan dia tetap akan mempertahankan posisinya sebagai majalah perempuan kelas menengah yang dapat diletakkan di ruang keluarga.(Tim EPI/KG/dari berbagai sumber)


Fikiran, koran mingguan - Beredar di Kota Manado pada kurun waktu antara tahun 1925 hingga 1939. Fikiran disajikan dalam dua bahasa, Belanda dan Melayu Cina. Suratkabar yang menempatkan diri sebagai “mingguan demokrasi Melayu” dengan slogan “Vrijzining democratisch Maleisch weekblad” tersebut, dibidani badan penerbit “Fikiran, Manado”.
Setiap kali terbit pada hari Sabtu, Fikiran banyak memuat berita-berita untuk konsumsi masyarakat Manado yang mayoritas beragama Kristen, misalnya berita tentang kegiatan sinode dan zending. Berita-berita lain yang bersifat umum, di antaranya pencalonan orang-orang daerah Manado dalam pemilihan wakil rakyat di pemerintah daerah, maupun berita politik, sosial, ekonomi dan lain-lain. Di halaman dalam Fikiran menyajikan berbagai artikel, termasuk penampilan profil tokoh-tokoh penting dari Eropa, lengkap dengan fotonya. (Tim EPI/TS. Sumber: Perpusnas).


Film - majalah khusus tentang film. Informasi tentang sebuah film yang akan diputar di bioskop-bioskop biasanya dimuat di media cetak, seperti suratkabar, dan majalah. Di situ disajikan ringkasan cerita film tersebut. Bahkan sekarang sudah ada stasiun TV yang menyajikan sinopsis secara komplit film-film yang akan diputar di gedung-gedung bioskop.
Kehadiran majalah Film yang diterbitkan Yayasan Pengembangan Audio Visual di tengah-tengah pembacanya tak hanya menyajikan ringkasan isi cerita film. Namun juga menyajikan perkembangan yang terjadi di seputar artis. Dari masalah pembuatan film, perceraian, pernikahan sampai honor yang diterimanya. Dari artis layar kaca sampai artis layar lebar, dari film Indonesia sampai mancanegara, seperti film Mandarin, India atau pun Barat.
Menurut H.B. Soeharti Wijaya, Pemimpin Redaksi Majalah Film, majalah ini punya kiat sendiri dalam membidik pangsa pembacanya. Di antaranya, cover depan dengan pewarnaan yang pas menampilkan sosok artis yang bergaya feminin dan sensual. Film juga memiliki rubrik andalan yang bisa menyerap pembacanya tersendiri. “Menurut hasil survei yang kami lakukan setiap tahun, saat ini pembaca banyak menyukai rubrik yang kami sajikan di antaranya Gebyar Indonesia, India, Mandarin, dan Barat. Lalu ada juga sambung rasa, konsultasi, musik, dan perbincangan,” katanya.
Ia mengaku perkembangan Film selama kurang lebih sembilan tahun, belum begitu berhasil. Kompetitor baik dari media sejenis hingga munculnya televisi-televisi swasta membuat majalah mingguan ini harus pandai-pandai memanfaatkan peluang dalam merangkul pembacanya.
Film sudah bisa dikatakan mandiri dan tidak lagi bergantung pada induknya, Pos Kota Group. Majalah yang terbit pertama kali tahun 1987 ini tirasnya sudah mencapai 170.000 eksemplar setiap terbit. Dengan semboyan ‘majalah bergengsi penonton film’, Film tidak sekadar menjadi media hiburan, tetapi juga merupakan teman setia kawula muda. (Tim EPI; Sumber: Wikipedia)


Fit to Print - artinya patut dicetak untuk kemudian dihidangkan kepada khalayak ramai, kepada publik. "Patut" berarti sesuai dengan norma-norma tertentu, tidak bertentangan dengan ataupun tidak melanggar norma-norma yang dihormati.
Apakah norma-norma itu? Le journal c'est un monsieur, kata pemeo Perancis. Menurut pemeo suratkabar dianggap monsieur gentlemen, orang yang beradab, yang tahu sopan-santun, satria. Oleh sebab itu dalam sepak terjangnya suratkabar harus bertindak sebagai orang beradab, sebagai orang yang tahu sopan-santun, tahu mana yang patut mana yang tidak patut.
Apabila merenungkan tindak-tanduk seseorang yang jelas merugikan pihak lain, entah pihak perorangan, entah masyarakat umum, entah organisasi, entah negara, Sekretaris Jenderal Departemen Penerangan (waktu itu), Jusuf Ronodipuro selalu berkata: Het is een kwestie van besehaving (Soalnya soal peradaban).
Memang ini mengenai adab, sopan-santun, besehaving dalam pergaulan hidup ialah: Jangan mengganggu ataupun merugikan pihak lain. Maka suratkabar yang dianggap monsieur dianggap gentlemen, dianggap satria itu pun harus bertingkah laku sebagai monsieur, sebagai gentlemen, sebagai satria yang terikat oleh ketentuan-ketentuan adab sopan-santun, ketentuan moral, pada pokoknya tidak boleh merugikan ataupun mengganggu pihak lain.
Tidak beda halnya satria dalam arti perorangan yang beradab, suratkabar pun kebebasannya dibatasi oleh norma-norma adab dan norma-norma moral. Dalam hubungan ini patut kita sadari: "Kebebasan pers dijamin oleh undang-undang". Tetapi senafas dengan jaminan itu pun: kebebasan pers dibatasi oleh undang-undang. Seperti sudah sama-sama kita ketahui, kebebasan pers dijamin oleh Undang-Undang Dasar. Freedom of the press is guaranteed by the constitution. Itulah ciri masyarakat demokrasi. Tetapi di masyarakat demokrasi pun kebebasan pers itu dibatasi oleh undang-undang. Freedom of the press is limited by the law. Di negeri demokrasi, rakyat memerintah dirinya sendiri. Konsekuensinya, Rakyat berhak menyatakan pendapat tentang segala hal yang menyangkut kepentingannya. Maka rakyat pun berhak mengatakan pendapat tentang tindakan pihak eksekutif yang menjalankan administrasi negara. Alat untuk menggunakan hak menyatakan pendapat itu antara lain kemerdekaan pers.
Tetapi pada demokrasi melekat konsekuensi lagi yaitu tanggung jawab. Maka untuk menjaga supaya hak menyatakan pendapat lewat peristiwa itu tidak menanggalkan tanggung jawab, kemerdekaan pers pun dibatasi oleh undang-undang. Kalau kita singkatkan, rakyat sendiri menjamin hak kemerdekaan pers yang dimilikinya. Rakyat sendiri membatasi hak kemerdekaan pers yang dimilikinya.
Jadi di negeri demokrasi pun, demi keselamatan demokrasi kemerdekaan pers sebagai hak demokrasi dibatasi oleh demokrasi. Jelas rasanya bagi kita semua, dalam menyiapkan muatan suratkabar itu harus berpedoman kepada pembatasan-pembatasan tertentu, ialah agar kemerdekaan pers tidak salah tumbuh menjadi pers anarki.
Pembatasan-pembatasan yang jadi pedoman kita sudah jelas ada dua macam yaitu, pembatasan-pembatasan yang dilakukan oleh undang-undang dan pembatasan-pembatasan yang diadakan oleh kaum suratkabar sendiri yang ingin menjunjung tinggi pemeo le journal c'est un monsieur. Pembatasan-pembatasan yang dibuat sendiri oleh kaum wartawan merupakan code of good conduct, kode tingkah laku baik. Kode artinya sekumpulan ketentuan yang sama-sama disepakati untuk dijunjung tinggi, yaitu sebagai upaya agar tingkah laku kaum wartawan senantiasa berarah kepada kebaikan dan kebajikan, demi kebahagiaan masyarakat keseluruhannya.
Ketentuan-ketentuan itu berdasarkan pertimbangan baik dan buruk, jadi ketentuan-ketentuan itu berlandaskan kepada etika. Maka kode etik jurnalistik adalah sekumpulan ketentuan yang berdasarkan pertimbangan baik dan buruk, dibuat oleh kaum jurnalis sendiri, sama-sama disetujui untuk ditaati agar pelaksanaan pekerjaan jurnalistik dapat membantu kebahagiaan umum. Maksudnya tidak lain agar wartawan melakukan pekerjaan sebaik-baiknya, sehingga wartawan dan profesi kewartawanan terhormat dan dihormati, atau kajen-keringan.
Oleh sebab itu, untuk menentukan apakah suatu bahan mentah dapat dimuat, wartawan menimbang-nimbang:
1. Apakah pemuatannya akan bertentangan  dengan undang-undang atau tidak.
2. Apakah pemuatannya akan bertentangan  dengan Kode Etik Jurnalistik atau tidak.

Maka suatu fakta yang mengandung news value kuat sekalipun, tidaklah fit to print, tidak patut dimuat, apabila bertentangan dengan undang-undang atau kode etik jurnalistik. Fakta semacam itu kita sisihkan, tetapi tidak kita hancurkan, tidak kita destroy. Melainkan kita simpan di arsip, siapa tahu lain waktu ada gunanya sebagai background material untuk memahami fakta baru.
Sebaliknya, fakta yang jelas mengandung news value dan terang tidak bertentangan dengan undang-undang serta Kode Etik Jurnalistik, kita susun sesuai dengan tuntutan-tuntutan khusus persuratkabaran. (Tim EPI/Wid; Sumber: Buku Teknik Jurnalistik Sistem Pers Pancasila, M. Wonohito, PT Badan Penerbit Kedaulatan Rakyat, Yogyakarta, 2004).


Flak - Flak merujuk pada umpan balik negatif yang diberikan pada berita dan produk media lainnya. Flak bisa berupa telepon individu dan surat protes, aksi terorganisasi seperti picketing (mencegah orang bekerja) dan boikot, tuntutan di pengadilan, dan bahkan hearing dalam kongres dan aksi regulasi.
Flak paling mengancam media, dan paling efektif dalam mempengaruhi perilakunya, bila datang dari orang dan organisasi yang jelas dapat membahayakan media tersebut. Misalnya, pemasang iklan dan organisasi dan badan pemerintah yang bisa menarik perlindungan, membuat media malu, dan membuat peraturan atau regulasi terhadap media. Demikianlah, ketika CBS membuat dokumenter yang kritis terhadap Pentagon dan kontraktornya (“The Selling of the Pentagon” yang ditayangkan pada 23 Februari 191), CBS terpaksa mempertahankan diri di muka komisi kongres – suatu pengalaman yang menggentarkan bagi CBS dan pelajaran yang menakutkan bagi media lainnya.
Ketika televisi publik WNET menayangkan program “Hungry of Profit” yang mengecam perilaku perusahaan transnasional di negara berkembang, Gulf & Western menarik dukungan dananya dari stasiun tersebut, dan majalah Economist (“Castor Oil or Camelot?”) menulis bahwa “Kebanyakan orang percaya bahwa WNET tidak akan lagi membuat kesalahan yang sama.”
Flak yang sangat merisaukan media berasal terutama dari organisasi besar seperti Pentagon dan kontraktornya, perusahaan besar seperti Gulf & Western, seperti para pemasang iklan. Semuanya merupakan sumber informasi penting dan cenderung bersahabat dengan pasar. Bahkan ada institusi yang dibentuk untuk membuat flak, seperti Accuracy in Media, The Center of Media and Public Affairs, Freedom House, dan The Media Institute, yang didanai terutama oleh komunitas korporat, yang menyerang media karena kecenderungan populisnya yang baru dan menekan media untuk mendukung deregulasi, privatisasi, dan kebijakan luar negeri yang agresif. (Tim EPI/Wid; Sumber: Buku Hak Memberitakan: Peran Pers dalam Pembangunan Ekonomi, Seri Studi Pembangunan World Bank Institute, Penerbit Pusat Data dan Analisa Tempo, Jakarta, 2006).
Format suratkabar - standar ukuran  wajah sebuah suratkabar. Para penerbit suratkabar modern biasanya memilih salah satu ukuran,  yaitu:
1)  Broadsheet 9 kolom (420 mm x 580 mm).   Ukuran broadsheet  sering dikesankan se-  bagai intelektual.
2)  Broadsheet muda 7 kolom (ukuran sedang).  Broadsheet muda atau young broadsheet   dianggap sebagai ukuran standar surat   kabar  internasional.
3)  Tabloid,  ukuran setengah broadsheet. Ukur- an ini biasanya dipakai untuk suratkabar   hiburan yang berisi kabar-kabar sensa-  sional.
4)  Berliner atau midi (ukuran 470×315 mm).   Ukuran berliner digunakan suratkabar   Eropa, seperti Le Monde. (Tim EPI)

   
Forum Bahasa Media Massa (FBMM) - didirikan tanggal 31 Oktober 2002 setelah berlangsung beberapa kali pertemuan dan diskusi tentang bahasa media massa. Pertemuan dan diskusi sendiri dilandasi keprihatinan terhadap penggunaan bahasa Indonesia di media massa. 
Pertemuan pertama dan kedua berlangsung pada bulan Januari dan Februari 2002 di Tempo. Pertemuan pertama mengambil topik penulisan nama geografi. Yang hadir pada pertemuan-pertemuan ini tidak banyak, sesuai dengan undangan dari rekan-rekan di Tempo. Baru bulan berikutnya, Maret 2002, pertemuan berlangsung di Kompas dengan topik diskusi padanan bahasa Indonesia untuk singkatan asing. Pertemuan kedua ini diikuti sekitar 40 orang.
Setelah itu pertemuan dan diskusi berlangsung di Pikiran Rakyat (Bandung), RCTI, Antara, SCTV, dan Republika. Untuk merencanakan dan mengatur diskusi bulanan, beberapa pemrakarsa bertemu secara berkala. Setelah beberapa kali berapat akhirnya muncul pemikiran untuk membentuk organisasi bagi mereka yang bergiat dalam bahasa media massa ini.
Berdirinya FBMM disepakati dalam sebuah pertemuan tanggal  8 Oktober 2002 di Kompas yang dihadiri oleh sembilan orang yaitu Tendy K. Somantri (Pikiran Rakyat, Bandung), Martin Muntadzim (mantan wartawan Antara), Nidzom (Republika), Johny Herfan (Grasindo), Pamusuk Nasution (Grasindo), Nuradji (Kompas), TD Asmadi (Kompas), Uu Suhardi (Tempo), Doddy Barnas (Warta Kota), dan Sudin (Matra).
Pada pertemuan tersebut rapat menyepakati menunjuk TD Asmadi sebagai koordinator, dibantu beberapa wakil koordinator yang membidangi suratkabar, majalah, tabloid, buku (media massa cetak), radio, televisi, dotcom (elektronik), dan kantor berita. Pada periode pertama ini kegiatan paling penting adalah diskusi bulanan yang dilakukan bergantian di kantor media massa Jakarta dan Semarang.
Peresmian FBMM pada 31 Oktober dilaksanakan di lantai 5 Gedung Kompas-Gramedia dengan dihadiri antara lain oleh Kepala Pusat Bahasa Depdiknas, Dr. Dendy Sugono. Setelah peresmian dengan sambutan oleh koordinator TD Asmadi dan pembacaan susunan pengurus, acara dilanjutkan dengan diskusi tentang bahasa jurnalistik. Tampil sebagai pembicara Marah Sakti (PWI Jaya), Abdul Latief (Pusat Bahasa).
Tahun kedua, 2003, kegiatan FBMM diawali dengan diskusi besar tentang bahasa jurnalistik. Berlangsung di Bentara Budaya Jakarta, diskusi panel menampilkan tokoh-tokoh bahasa dan pers yaitu Sudjoko (ITB), Masmimar Mangiang (UI), dan B. Rahmanto (Sanata Darma, Yogyakarta). Selama tahun 2003 tempat pertemuan terus berganti-ganti, termasuk untuk diskusi tentang pengalaman menangani bahasa Indonesia di media massa yang dilakukan di Wisma Kompas Gramedia Pacet, Cianjur, Jawa Barat.
Tahun berikutnya, 2004, diskusi berkala terus dilakukan. Bahkan tuan rumah tidak hanya yang ada di Jakarta dan Bandung. Suara Merdeka di Semarang menjadi tuan rumah. Lembaga pemerintah yang bergerak khusus dalam bahasa, Pusat Bahasa, pun kemudian bersedia menjadi tuan rumah.
Akhir tahun 2004 FBMM mengadakan konvensi. Ini menandai berakhirnya masa kepengurusan periode 2002- 2004. Pada konvensi tanggal 6-7 Desember di Wisma Kompas-Gramedia Pacet, Cianjur, itu selain dibicarakan masalah organisasi FBMM juga didiskusikan masalah bahasa iklan. Narasumber yang berbicara adalah Ernst Katoppo dari perguruan tinggi yang menangani khusus periklanan (STIKP), Zaenal Airifn (Pusat Bahasa), dan Iirmina Irawati (majalah Swa). Peserta konvensi datang dari Jakarta, Bandung, dan Semarang.
Pada konvensi itu TD Asmadi ditunjuk lagi menjadi ketua untuk masa kepengurusan sampai 2006. Dalam menyusun kepengurusan TD Asmadi dibantu Johny Herfan (Grasindo) dan Titi Surya (RRI Stasiun Jakarta).
Pada masa kepengurusan kedua ini FBMM, sebagai organisasi, mulai menyebar. Mula-mula Jawa Barat membentuk FBMM kemudian Jawa Tengah terus diikuti Sumatra Utara, Maluku, dan Kalimantan Barat. Sebenarnya DI Yogyakarta bisa menjadi daerah kedua yang memiliki FBMM, setelah Jawa Barat, tetapi mandat yang diberikan kepada beberapa wartawan di kota itu tidak diikuti dengan terbentuknya FBMM. Sampai kini FBMM belum terbentuk di Yogyakarta.
Kepengurusan kedua ini berakhir bulan Desember 2006. Namun, pergantian pengurus baru berlangsung April 2007 dalam Konvensi FBMM kedua tanggal 3-4 April 2007 juga di Wisma Kompas-Gramedia, Pacet. Diskusi dalam konvensi bertema masalah perkamusan. Narasumber untuk diskusi itu adalah A. Gaffar Ruskhan dari Pusat Bahasa tentang Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan Eko Endarmoko, pengarang Tesaurus Bahasa Indonesia, dan Prof. Dr. Fatimah (Universitas Padjadjaran, Bandung) tentang kearifan memilih kata.
Dalam konvensi ini hadir utusan-utusan dari FBMM Pusat, FBMM Jawa Barat, FBMM Jawa Tengah, FBMM Bali, dan FBMM Maluku. Terpilih lagi TD Asmadi sebagai ketua umum. Dia didampingi Johny Herfan dan Tri Aging Kristanto membentuk kepengurusan priode 2007 – 2009.
Tujuan
FBMM didirikan dengan tiga tujuan, yaitu menyamakan penulisan (ejaan, tata bahasa, kosa kata, dan alfabet) dan pelafalan di media massa dalam rangka penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar; menggiatkan penggunaan bahasa Indonesia yang bernalar di media massa; dan membantu mengembangkan bahasa Indonesia.
Dalam rangka mencapai tujuan itu, secara berkala FBMM mengadakan diskusi tentang bahasa media massa. Sampai bulan Juli 2007, telah dilaksanakan 40 kali pertemuan, dengan tuan rumah berbagai media massa, mulai dari Kompas, Republika, RCTI, SCTV, TV7, Tempo, Antara dan Rakyat Merdeka di Jakarta, sampai Pikiran Rakyat, Suara Merdeka, di kota-kota lain. Yang pernah dibahas antara lain ekonomi bahasa, bahasa koran rakyat, bahasa olahraga, pengembangan kosakata bahasa Indonesia, penulisan nama geografi, bahasa daerah di media massa, kamus sebagai sumber acuan, dan penulisan untuk televisi.
Selain diskusi berkala, FBMM juga memiliki saluran diskusi melalui dunia maya, yaitu mailing list (milis). Dengan nama guyubbahasa dan bergabung dengan yahooogroups.com ( Alamat surel ini dilindungi dari spambots. Anda harus mangaktifkan JavaScript untuk melihatnya. )  terdaftar lebih dari 400 anggota. Para anggota milis ini berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Bahkan terdaftar dari London, Tokyo, Malaysia, dan Timor Leste. Rata-rata beredar satu topik dalam satu minggu.
Tentang tujuan, dalam kenyataan kini ‘penyamaan penulisan dan pelafalan’ masih jauh dari tercapai. Penulisan di satu media berbeda dengan media lain, baik itu soal kata, nama orang, nama tempat, ataupun istilah asing. Ada media yang menulis mengonsumsi (huruf ‘k’ luluh) sementara yang lain mengkonsumsi (‘k’ tidak luluh). Ada yang menulis Cina (tanpa h) ada pula China (dengan h).
Salah satu masalah di media massa adalah kurangnya atau jarangnya media massa yang memiliki redaktur bahasa yang berkualitas, yang memahami soal jurnalistik dan mempunyai latar belakang atau mengerti bahasa Indonesia secara memadai.  Kalaupun ada, redaktur bahasa ini lebih banyak ‘tunduk’ pada bidang lain, meskipun menyangkut soal bahasa. Padahal bahasa adalah ‘jualan’ media massa selain materi dan ‘tata wajah’ (untuk media cetak). Bahasa media massa harus efektif dan ‘menghibur’—tidak  membuat orang berkerut keningnya ketika membaca atau mendengarnya.
FBMM kemudian mengembangkan sayap dengan mendirikan organisasi serupa di daerah-daerah. Delapan FBMM daerah telah terbentuk yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Maluku, Kalimantan Barat, Bali, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Selatan. Pada 30 Juni 2007 FBMM daerah bertambah menjadi sembilan, karena Jambi mengikuti daerah-daerah lainnya. Sebelumnya, FBMM Sumatera Selatan diresmikan pada tanggal 18 April bersamaan dengan sarasehan bahasa media massa, lalu 7 Maret dibentuk FBMM Bali dan 30 Mei 2007 FBMM Kalimantan Selatan. Cabang-cabang lainnya sedang diusahakan pembentukannya dengan kerja sama Balai Bahasa setempat dan dorongan dari Pusat Bahasa Depdiknas. FBMM berharap dalam tahun-tahun mendatang sedikitnya separuh jumlah provinsi di Indonesia sudah memiliki  FBMM daerah.
Pengembangan organisasi FBMM ada kaitan juga dengan missi Dewan Pers dan pemerintah (Pusat Bahasa) yang ingin meningkatkan keterampilan bahasa (sebagai salah satu pilar jurnalisme) kepada pemberita. Tanpa menyadari bahwa bahasa penting dan menentukan, pemberita bisa gagal dalam mengomunikasikan pesan media kepada masyarakat.(Tim EPI/TDA)


Forum Keadilan - majalah hukum dan keadilan. Majalah ini lahir karena tuntutan kebutuhan masyarakat dan demokrasi. Walaupun negara Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana dengan tegas dan jelas dimuat dalam UUD 1945, namun sampai awal tahun 1988 tidak ada satupun majalah yang khusus membahas hukum dan demokrasi secara lengkap dan menyeluruh.
Padahal, waktu itu bidang-bidang lainnya telah mempunyai penerbitan khas di antaranya tanaman, perumahan sampai majalah khusus anjing sudah ada. Ironis sekali, dari latar belakang inilah timbul suatu pemikiran, bagaimana bisa menerbitkan sebuah majalah hukum dan demokrasi yang dapat dijadikan media komunikasi dan referensi buat masyarakat hukum.

Misi majalah ini adalah mendorong penegakan hukum positif dan terciptanya keadilan. Sajiannya seputar politik, hukum, kriminal, dan ekonomi. Yang direkamnya adalah peristiwa dan pemikiran tentang hukum, praktisi dan akademisi hukum.
Untuk menghadapi kenyataan yang ada, Jaksa Agung RI yang pada saat itu dijabat oleh Soekarton Marmosudjono (almarhum) memprakasai diselenggarakannya pertemuan antara ketua-ketua organisasi hukum. Setelah itu dilanjutkan dengan diadakannya pertemuan para petinggi hukum seperti Ketua Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman, dan Kepala Kepolisisan RI serta Jaksa Agung sendiri untuk membahas persoalan mengenai majalah tersebut. Hasil pertemuan tersebut antara lain mengenai perlunya diterbitkan majalah khas hukum dan demokrasi. Para petinggi hukum tersebut bukan hanya setuju dengan diterbitkan majalah itu, melainkan juga dilibatkan sebagai pembina.
Setelah berjalan tiga tahun, majalah Forum Keadilan (FK) ternyata tidak berkembang. Oplahnya pada saat itu hanya sekitar 10.000 eksemplar. Maka sejak pertengahan 1991, manajemen Forum Keadilan dikelola oleh Grafiti Pers, penerbit majalah Tempo. Dari kerja sama ini lahirlah PT Forum Adil Mandiri yang menjadi pengelola manajemen baru, dengan komposisi saham Yayasan Keadilan dan Grafiti Pers masing-masing 40%, sedang sisanya dipegang oleh para karyawan. Setelah kerja sama ini, periode terbit yang awalnya sebulan sekali diubah menjadi dwimingguan.
Dengan manajemen baru, selain dari segi redaksional, tata wajah juga disempurnakan. Logonya mengalami perubahan dengan tulisan “forum” lebih besar daripada “keadilan”.
Dengan rubrik-rubrik tetapnya seperti Forum Pembaca, Forum Khusus, Forum Utama, dan lainnya ternyata media ini mampu memikat pembacanya sendiri. Majalah ini hadir dengan tebal 98 halaman, dan hampir seluruhnya dicetak dengan kertas koran. Majalah ini menggunakan pola tata letak yang lazim digunakan oleh sebuah majalah berita, yakni dengan lajur tiga kolom. Sedangkan sasaran yang dibidik adalah para praktisi hukum.
Forum juga merupakan salah satu majalah yang dianggap terpercaya dam berpengaruh karena berita-beritanya cukup aktual walaupun terbit dua minggu sekali.
Majalah ini tak mengharamkan urusan mencari uang. Maka, rubrik “ekonomi dan bisnis’ disediakan sebagai ulasan perekonomian, utamanya ditujukan untuk para pengusaha yang tengah menentukan arah bisnis. Namun demikian, pada awal terbitnya, media ini memang hanya menitikberatkan penyajian informasi seputar hukum dan kriminalitas. Dengan demikian, pembacanya pun didominasi kalangan pratiksi dan penegak hukum, akademisi, pengambil kebijakan, instansi pemerintah, serta pengelola organisasi nonpemerintah/organisasi sosial politik.
Forum Keadilan kemudian dikembangkan menjadi majalah yang juga mengupas persoalan politik dan demokratisasi. Langkah itu membuahkan hasil. Oplahnya mencapai 150.000 eksemplar. Bahkan, saat Tempo dibredel, FK berhasil mengambil peran sebagai mainstream pers kritis terdepan. Namun, menjamurnya media sejenis pasca-Reformasi 1998 berimbas pada FK, yang mengalami penurunan oplah hingga puluhan ribu eksemplar. FK berkali-kali mengalami guncangan.
FK sempat diadukan PT Rada Garuda Mas Indonesia (PT RGM) lantaran berita Si Raja Utang Sukanto Tanoto dengan judul “Kredit Macet Raja Garuda Mas di Bank Mandiri Rp 2,7 triliun belum diselidiki Kejaksaan Agung “ edisi 1 Mei 2005 dan “Kredit Macet Masuk ke Jurang yang Sama”, edisi 8 Mei 2005. Dari catatan pengaduan Dewan Pers 2003-2006, FK diminta memberi kesempatan kepada PT RGM Indonesia dan Sukanto Tanoto untuk memulihkan nama baiknya dalam hal pelayanan hak jawab. (Tim EPI/KG; Sumber: Rhoma Dwi Aria Yuliantri/Indonesia Buku)


Fotografi Jurnalisme (journalism photography) - pada intinya merupakan paduan tiga bidang disiplin ilmu. Pertama, bidang fotografi secara umum; kedua, bidang jurnalistik atau kewartawanan; dan ketiga, fotografi kewartawanan itu sendiri.
Majalah Life (edisi 23 Januari 1967), merumuskan kegiatan-fisik-fotografi, sebagai berikut. Mata manusia melihat, jari bergerak, kelopak tirai berkedip di belakang lensa yang dingin pun meledak di permukaan film. Maka momen itu pun berlalu. Tapi kini dia terkunci dalam ingatan kimiawi dalam sebuah kenangan dari sekeping waktu yang siap dituangkan lagi pada kenyataan setipis kertas, tentang telah terjadinya sesuatu, tentang adanya seseorang.
Ungkapan “puitis” titik kontak antara alam pikiran dengan kenyataan ini, boleh jadi perlu penyesuaian dalam era digital kini. Istilah “ingatan kimiawi” mungkin bisa dilengkapi dengan “memori elektronik”.
Namun lepas dari urusan model teknologi kamera, fotografi sebagai alat ekspresi dan komunikasi setara pahamnya dengan prinsip tulis-menulis yang umum kita kenal. Riwayat fotografi lahir sejak dua abad silam (1826).
Fotografi adalah gabungan dari dua kata Latin, foto (photo, cahaya) dan grafi (grapho, mengungkapkan, to describe). Dalam terjemahan bebas, fotografi bermakna “menulis dengan cahaya”.
Kita bisa menulis menggunakan kata, tentu setelah melalui proses belajar. Mulai dari kenal abjad, lalu menulis kata sampai merangkainya jadi kalimat. Dengan medium bahasa kata inilah kelak kita mengutarakan suatu pikiran atau perasaan kepada orang lain. Bisa berupa cerita tentang pertemuan dengan beragam manusia. Atau kisah tentang aneka peristiwa yang mengesankan.
Melalui tulisan -- secara lebih spesifik -- dapat disampaikan pesan, kesan, kehendak, pendapat, kritik, dan sebagainya. Semuanya bisa diutarakan dengan beragam pola ekspresi. Bisa berupa catatan harian. Atau dirangkum sebagai cerita pendek. Atau puisi, prosa atau novel. Kian elok tampilannya dikemas jadi buku. Atau disajikan dalam bentuk reportase di media massa.
Ekspresi serta komunikasi yang sama juga dapat disalurkan melalui medium fotografi. Baik menulis dengan kata maupun menulis dengan cahaya, prinsip dasarnya sama. Yakni sama-sama menuntut konsep editorial yang jelas. Tiap kali melihat karya foto kita bukan cuma menikmati gambar, tetapi berurusan dengan sebentuk bahasa, bahasa visual. (Tim EPI, Sumber: Ed Zoelverdi)