Kamis, 24 Agustus 2017

K dari Ensiklopedi Pers Indonesia (EPI)

Kalam - majalah kebudayaan. Pertama kali terbit pada 1994. “Posmodernisme di Sekitar Kita” menjadi tema edisi perdana. Terbitnya jurnal ini mengejutkan banyak kalangan intelektual. Keterkejutan itu disebabkan tradisi keilmuan yang telah telanjur jumud dengan penerbitan jurnal-jurnal ilmiah yang kaku, baik secara tema maupun bahasa. Selain itu, sudah jadi rahasia umum bila jurnal yang banyak diterbitkan kampus itu lahir demi mendongkrak KUM dosen. Jurnal jenis ini tak diminati pasar.
Sebagai pengantarnya Kalam mengumumkan bahwa tulisan-tulisan di dalamnya “berkualitas sastra, bukan sekadar ‘kertas kerja’ atau ‘tulisan ilmiah’. Selain esai ilmiah, jurnal kebudayaan ini juga menampilkan karya sastra (cerita, puisi, petikan novel, naskah drama) serta mengundang perupa untuk membuat sampul dan menghias halaman dalamnya. Kalam meneruskan tradisi kritis yang ditawarkan Prisma dan Ulumul Qur'an pada 1980-an hingga 1990-an.
Jargon jurnal ini tentu menjadi provokasi buat Horison, majalah sastra yang sudah berumur lebih lama. Beberapa personelnya, seperti Goenawan Mohamad (GM) dan sejumlah penulis muda, menganggap Horison yang sudah mapan itu tak memberi tempat buat anak-anak muda dan sekaligus kesegaran berkebudayaan.
Tema posmodernisme yang dijadikan tema Kalam edisi perdana menghantam para intelektual kita. Kedua redakturnya, Nirwan Dewanto dan Ahmad Sahal, membikin jengah pembaca. Nirwan menulis dengan tajuk “Carut-Marut yang Bikin Kagum dan Cemas”, sementara Sahal menulis dengan judul “Kemudian, Di Manakah Emansipasi”.
Jurnal kebudayaan Kalam awalnya diterbitkan atas kerjasama Yayasan Kalam dan Penerbit Pustaka Utama Grafiti. Belakangan, seperti terbaca pada edisi 16 tahun 2001, menjadi bagian dari Komunitas Utan Kayu (KUK). Selain jurnal Kalam, komunitas yang berpusat di Jalan Utan Kayu No. 68 H Jakarta itu memiliki aktivitas lain, yaitu Galeri Lontar, Teater Utan Kayu (TUK), kantor berita radio 68H, Institut Studi Arus Informasi (ISAI), penerbit Grafiti, dan Kedai Tempo.
Beberapa tahun terakhir, komunitas ini, juga punya Komunitas Islam Utan Kayu (KIM) dengan Jaringari Islam Liberal (JIL)-nya. Komunitas ini juga beberapa kali mengadakan seminar yang melibatkan pakar internasional serta riset-riset. Beberapa edisi Kalam lahir dari seminar dan riset tersebut, seperti edisi Menguak Tubuh (Kalam 15) dan Kiri di Asia (Kalam 17).
Di halaman akhir edisi 10-1997 Kalam mengumumkan, “Ada baiknya kami menawarkan sejumlah tema utama yang bisa kita garap bersama, katakanlah untuk dua tahun ke depan.” Disertakan daftar ancang-ancang tema itu dan para penulis diharapkan menyesuaikan dengannya. Namun demikian, para perupa, cerpenis dan penyair punya kebebasan di luar tema.
Tema yang muncul setelahnya juga tak kaku mengikut daftar tawaran. Yang siap lebih dahululah yang diterbitkan lebih awal. Kesiapan juga terlihat ketika pada edisi 14 tahun 1999 Kalam menghadirkan tema “Paskakolonialisme dan Sastra”. Dalam edisi tersebut ditampilkan tulisan Faruk berjudul “Mimikri dalam Sastra Indonesia” dan tulisan Keith Foucher “Mimikri Siti Nurbaya” yang merupakan tanggapan atas tulisan Faruk. Barangkali dalam sejarah penerbitan (kecuali penerbitan-ulang), hanya dalam Kalam edisi inilah dua tulisan-penanggap dan tertanggap hadir dalam satu edisi.
Kalam 8 memuat polemik, yaitu tulisan St. Sunardi “Opera tanpa Kata” yang menanggapi tulisan Goenawan Mohamad “Zarathustra di Tengah Pasar” yang dimuat edisi sebelumnya.
Kalam juga mendorong pergaulan langsung dengan sastra-sastra dunia, antara lain mewadahi pertemuan antara para penulis Indonesia dan Prancis. Mereka bertukar pengalaman tentang proses kreatif dan situasi budaya masing-masing, yang kemudian dimuat dalam suatu edisi utuh. Jurnal ini pernah juga menghadirkan wawancara dengan para penulis India dan Karibia.
Pada edisi awal, Kalam berformat besar seukuran majalah-majalah umumnya. Baru pada edisi 16 tahun 2000 ukurannya menyerupai buku dan jurnal. Harganya juga berubah, seperti tertera pada Kalam 4 (1995), dibandrol Rp 8.000, edisi 10 (1997) dijual Rp 10.000, edisi 14 (1999) menjadi Rp 18.000. Semula jurnal ini terbit empat edisi dalam setahun, seperti tertulis pada edisi 4 (1995).
Pada edisi 14 (1999) dikatakan penerbitannya menjadi 3 kali setiap tahunnya, kemudian terbit hanya dua kali saja atau satu edisi dalam setiap semester. Tak diterangkan mengapa terjadi penurunan frekuensi terbit tersebut. Apakah jurnal yang tidak menangguk iklan ini tidak punya dana? GM sendiri pernah mengatakan kepada suratkabar Israel Haaretz bahwa Kalam tak punya sumber pendanaan yang tetap. “Para editornya,” kata Goenawan, “mengerjakan tugas-tugasnya semata karena cinta.”
Pada Mei 2006 Goenawan Mohamad menerima penghargaan Dan David Prize dan berhak atas uang sebanyak 250 ribu dolar AS. Uang itu, sebagaimana ditulis Haaretz dan dibenarkan pihak KUK akan disumbangkan Goenawan bagi jurnal Kalam. Tapi anehnya, edisi terakhir jurnal ini yang terbit adalah edisi 22 tahun 2005 bertajuk “Sastra Bandingan”, setahun sebelum dana itu turun. Setelahnya, tak ada lagi edisi Kalam yang terbit. (Tim Epi. Sumber: Rhoma Dwi Aria Yuliantri/Indonesia Buku/Jurnas)
     

Kalam Kencana - hadiah jurnalistik.  Kegiatan yang diselenggarakan sekali setahun oleh Dewan Pers, berupa pemberian hadiah dan penghargaan untuk karya jurnalistik terbaik. Hadiah uang tunai dan piagam penghargaan tersebut ditentukan berdasarkan Keputusan Dewan Pers tahun 1973, dan diberikan bagi  karya jurnalistik terbaik, antara lain penulisan.
Penilaian dilakukan oleh Dewan Juri yang terdiri dari para profesional dan akademisi, terhadap tema-tema tertentu yang ditetapkan panitia. Karya yang dijadikan bahan penilaian berasal dari penerbitan pers se-Indonesia, dengan kriteria tema, masalah internasional, nasional, dan lokal. Proses penilaian karya-karya jurnalistik tersebut biasanya berlangsung sekira setahun dan penyerahan hadiah bersamaan dengan hari ulang tahun PWI, tanggal 9 Februari. (Tim EPI/TS. Sumber: Perpusnas).


Kalimantan Berdjoeang - suratkabar harian. Pada tahun 1906 di Kota Banjarmasin terbit sebuah suratkabar harian yang dibidani badan penerbit Semarak Banjarmasin. Kalimantan Berdjoeang beredar tujuh hari seminggu tampil dengan dua format, yakni 2 halaman broadsheet dan 4 halaman tabloid.
Kalimantan Berdjoeang termasuk berumur panjang dan sempat bertahan hingga tahun 1952. Setiap hari, suratkabar tersebut menyajikan beragam berita, baik politik dalam dan luar negeri, berita ekonomi, budaya, pendidikan dan sebagainya. Sebagai sebuah suratkabar lokal, berita-berita lokal Kalimantan dimuat di halaman pertama. Khusus pada terbitan hari Minggu, Kalimantan Berdjoeang lebih banyak memuat artikel tentang pendidikan dan kebudayaan, cerita pendek, puisi dan artikel hiburan lainnya. (Tim EPI/TS. Sumber: Perpusnas).


Kamajaya Kartono Partokusumo (Solo, 23 November 1915) - sastrawan, tokoh pers, dan usahawan. Karirnya dimulai tahun 1934 dengan menulis di berbagai harian dan majalah nasional seperti Poestaka Timoer, sebuah majalah hiburan yang terbit tahun 1930-an di Yogya, Pertjaturan Doenia dan Film -yang dipimpinnya bersama B.M. Diah dan Nasrun Angkat Sultan, Berita Oemoem, Harian Rakyat, Suluh Pemuda Indonesia, dan Perantara.
Selain tulisan untuk suratkabar dan majalah Kamajaya juga menulis berbagai karya tulis termasuk naskah sandiwara, novel, cerita pendek, dan cerita wayang. Dua bukunya, “Solo di Waktu Malam” (1950) difilmkan dalam judul sama; dan “Sum Kuning” (1972) difilmkan dengan judul “Perawan Desa”.
Semasa pendudukan Jepang Kamajaya  juga pernah mendirikan perkumpulan sandiwara Tjaja Timoer, yang berkeliling Jawa.
Kamajaya juga aktif dalam organisasi kebudayaan dan politik, misalnya di Dewan Kesenian Yogyakarta, Organisasi Pengarang Sastra Jawa, Indonesia Moeda, PNI, dan lain-lain.  
Sekarang, di samping giat di bidang sastra, Kamajaya juga aktif sebagai penerbit yang antara lain menerbitkan terjemahan Serat Centhini dalam bahasa Indonesia, dan Almanak Dewi Sri. (Tim EPI/TS. Sumber: Perpusnas).


KAMI - suratkabar harian. Koran ini lahir tahun 1966, mengambil nama dari sebuah organisasi massa aksi mahasiswa. Indonesia ketika itu  memasuki sebuah “era baru” yakni perubahan  tata nilai dari sistem sosial politik yang lama menuju era baru. Sebuah jargon politik sangat populer waktu itu yakni era peralihan dari Orde Lama ke Orde Baru. Gerakan aksi-aksi massa ketika itu memang dimotori oleh kaum muda yakni kaum cendekiawan, mahasiswa, pemuda dan pelajar.
Munculnya aneka ragam kesatuan aksi itu pada dasarnya merupakan perwujudan dukungan dan solidaritas untuk sebuah gerakan pembaharuan besar-besaran di semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Momentum ini pula, yang kemudian dijadikan alasan oleh kalangan aktivis mahasiswa dan kaum cendekiawan ketika itu untuk menggunakan “KAMI” menjadi sebuah nama suratkabar yang mereka terbitkan. Penggunaan nama ini memang sulit dibantah bahwa koran ini sengaja dilahirkan oleh para penggagas dan pengelolanya ketika itu untuk menjadi suratkabar partisan atau corongnya organisasi KAMI.
Dalam perkembangannya, koran yang dibidani oleh para aktivis kesatuan mahasiswa itu, ternyata tidak seperti dituduhkan banyak pihak. Sebab, kelahiran koran ini sejak awal memang ditangani oleh para aktivis pers mahasiswa yang jauh sebelumnya telah terhimpun dan terlatih dalam Ikatan Pers Mahasiswa Indonesia (IPMI). Ketika itu, diawali oleh anjuran Mashuri yang menekankan pentingnya kebebasan ilmiah dan mimbar.
Ajakan itu ditindak lanjuti dengan gairah positif sekelompok mahasiswa Universitas Indonesia Jakarta. Dari sinilah kemudian muncul kebebasan dalam ranah pers kampus. Ketika situasi politik berubah, maka dari momentum ini (1966) lahir Harian KAMI.
Nono Anwar Makarim, salah seorang aktivis dan penggagas sekaligus pendiri Harian KAMI, tak hanya membawa koran ini menjadi garda depan lokomotif perubahan di kampus, tapi juga merumuskan dan mengeksekusi gagasan tentang pers kampus yang diterbitkan mahasiswa. Bersama Mar’ie Muhammad, Emil Salim, Zulharman Said, Goenawan Mohamad, dan Christianto Wibisono, Nono mempromosikan perubahan jurnalistik di tingkat mahasiswa. Hasilnya,  Harian KAMI  menjadi kekuatan yang diperhitungkan dalam konstelasi politik di bawah Kabinet Ampera.     
Pers-pers kampus yang muncul dalam tahun-tahun transisi kekuasaan dari Orde Lama ke Orde Baru saat itu antara lain, Mahasiswa Indonesia (Bandung), Harian KAMI  (UI Jakarta), Mimbar Demokrasi (ITB), Kampus (ITB), Gelora Mahasiswa (UGM Yogyakarta), Arena (IAIN Yogyakarta), Harian KAMI (Ujung Pandang), Muhibbah (UII Yogyakarta), Bulletin Mahasiswa (Malang) dan Gelora Mahasiswa Indonesia (Malang).
Tokoh-tokoh cendekiawan muda yang ikut aktif memimpin dan mengelola koran Harian KAMI di awal penerbitannya sampai dengan Januari 1974 antara lain Nono Anwar Makarim, Anis Ibrahim, Zulharman Said, Ismid Hadad, Emil Salim, Eka Masni Dj,, Ferik Chehab, Cosmas Batubara, Goenawan Mohamad, Christianto Wibisono, Zaenal Sakse, Burhan D Magenda, Bastari Asnin, Achmad Fanany, Ed Zoelverdi, Abbas Ali, Ardi Syarif, Sam Lapoliwa, Erman Rajaguguk, E. Soebekti, Azwirman Nursal, Abdi Kusumanegara, Tarman Azzam, Makmur Makka dan masih banyak lagi.
Pers kampus ketika itu diharapkan dapat lebih berperan aktif bergerak mengawasi jalannya kekuasaan baru. Salah satu ciri pers yang dikelola para aktivis adalah pers yang pemberitaannya nyaris tanpa sensor. Menurut Nono Anwar Makarim, Ketua Umum IPMI, fungsi pers kampus waktu itu harus dapat menjadi kekuatan yang dapat mengawasi birokrasi dan mampu mengimbangi opini potensi dari birokrasi. “Untuk itulah pers yang dapat memisahkan diri dari birokrasi dan melakukan kontrol terhadap birokrasi.” 
Koran mahasiswa ini sering juga dimasukkan ke dalam kelompok suratkabar “amatir.” Disebut demikian, karena para pengelola dan awak redaksinya sebagian besar terdiri dari anggota IPMI. Dengan kata lain, koran ini benar-benar lahir dan dikelola oleh para aktivis pers mahasiswa. Disebut “amatir” karena mereka yang bekerja  di suratkabar itu, sehari-hari masih merangkap sebagai mahasiswa.    
Sistem rekrutmen untuk tenaga wartawan koran ini dilakukan lewat penerimaan anggota IPMI. Setiap tahun, IPMI yang memiliki cabang di berbagai kota besar di Indonesia selalu mengadakan penerimaan calon anggota baru dengan cara melalui seleksi saringan yang sangat ketat. Bagi mereka yang lulus saringan dan menjadi anggota IPMI, secara otomatis dapat diterima menjadi calon wartawan di berbagai penerbitan koran yang dikelola oleh para aktivis pers mahasiswa.
Bulan madu pers kampus dan Orde Baru hanya berlangsung pada tahun-tahun awal berkuasanya erzim tersebut. Konsolidasi otoritanisme menggariskan agar semua pers kampus “back to campus” sebagaimana termaktub dalam perdebatan Kongres IPMI ke-3 di Jakarta pada 1971. Sebagai Ketua Umum IPMI, Nono berada di jantung pergesekan. Nono tahu betul, kebijakan itu bukan sekadar soal mahasiswa mesti kembali ke bangku kuliah, tetapi juga politik konsolidasi kekuasaan.
Situasi ini menjadi awal kembalinya pers mahasiswa ke dalam lingkungan kampus. Sebab, jika menolak akan ditutup. Ketika itu Nono memutuskan Harian KAMI tetap terbit seperti biasa. Bahkan, dalam perkembangannya koran ini malah melenggang ke publik. Sejak itulah, Harian KAMI menyatakan diri bukan lagi sebagai pers mahasiswa, melainkan pers umum.
Seiring dengan kebijakan baru ini, logo nama korannya pun ikut diganti menjadi Harian Kami. Dalam sejarah, koran ini adalah satu-satunya pers mahasiswa yang bermetamorfosis menjadi pers umum sekaligus membongkar kredo bahwa pers mahasiswa abadi sebagai pers amatiran. 
Demikian pula IPMI. Segala aktivitas organisasi ini secara penuh diwajibkan kembali ke dalam kampus. Sebagian dari senior koran ini, kemudian banyak yang berinisiatif melahirkan dan mengelola media baru antara lain Goenawan Mohamad dan kawan-kawan melahirkan majalah berita Ekspres yang kemudian melahirkan Tempo, Ismid Hadad bersama alumni IPMI yang lain, juga melahirkan majalah Prisma. Koran-koran di daerah yang sebelumnya dipimpin dan dikelola olah para aktivis IPMI, juga beralih menjadi pers umum. Ini berarti, mereka harus berani bersaing dengan koran-koran umum yang sudah profesional.
Namun, dalam perjalanannya, bukan persaingan dengan pers umum yang menjadi kendala besar bagi Harian Kami maupun media-media sejenis, melainkan benturan dengan aparatur kekuasaan yang dibelanya pada 1966.
Puncaknya adalah ketika Peristiwa 15 Januari 1974 (Malari) meletus. “Malari” adalah kerusuhan massal di Jakarta yang dipicu gerakan mahasiswa yang memprotes kunjungan PM Jepang Tanaka. Tigabelas suratkabar, termasuk Harian Kami, tumbang dalam gelombang pembredelan yang dilakukan untuk membersihkan muka pemerintah dari noda hitam peristiwa itu. Surat ijin penerbitan (SIUPP) ketigabelas koran tersebut dicabut karena dituduh ikut memanaskan setuasi politik saat itu sehingga menimbulkan gejolak sosial dan kerusuhan di tengah masyarakat. ((Tim EPI/TS. Sumber: Perpusnas).
Kamil Badrun AR, H (Palu, 6 Desember 1968) - adalah Ketua PWI Cabang Sulawesi Tengah Periode 2002-2007 dan 2007-2012. Sejak menggeluti dunia pers, ia ikut mengembangkan organisasi profesi wartawan tertua di Indonesia ini mulai dari menjadi Anggota Muda pada tahun 1994 dan Anggota Biasa pada tahun 1997.
Pria yang kini berstatus Pemimpin Umum suratkabar harian Radar Sulteng (Jawa Pos Group) ini memasuki dunia jurnalistik pada pertengahan tahun 1988, setelah dinyatakan lulus testing penyaringan calon reporter di Mingguan Mercusuar, sebuah koran yang terbit di bawah naungan Yayasan Suara Rakyat Sulawesi Tengah. Pada awal 1994, Pimpinan Redaksi Mercusuar memberi kepercayaan sebagai redaktur, dan 6 bulan kemudian dipercaya menjadi redaktur pelaksana hingga tahun 1997.
Tugas-tugas sebagai redaktur pelaksana diemban bersamaan dengan perubahan Mingguan Mercusuar menjadi koran harian, seiring dengan disepakatinya kerja sama dengan Jawa Pos Group. Perubahan ini tentu saja disambut hangat karena sejak saat itu Mercusuar menjadi koran harian satu-satunya di Sulawesi Tengah, setelah sekitar 20-an tahun mengemban fungsi sebagai social control yang sangat diperhitungkan dengan status koran mingguan.
Memasuki tahun 1998, Chief Executive Officer (CEO) Jawa Pos Grup, H. Dahlan Iskan, memutasikan Kamil ke Kendari (Sulawesi Tenggara) untuk membenahi koran harian Media Kita (Kendari Pos), koran harian terbesar di Kendari yang juga berada di bawah paying Grup Jawa Pos. Setahun menahkodai Kendari Pos sebagai General Manager (GM), Kamil dipandang sukses melakukan berbagai langkah pembenahan sehingga Kendari Pos (Kendari Ekspress) yang nyaris hancur, dapat mempertahankan keberadaannya. Kesuksesannya itu membawa Kamil kembali ke Mercusuar dan menduduki posisi sebagai GM, dengan tugas yang tidak jauh berbeda, melakukan penataan manajemen. Posisi ini dijalani Kamil hingga ia diberi mandat sebagai Wakil Pemimpin Redaksi pada tahun 1999 hingga tahun 2000.
Pada tahun 2002, Kamil harus meninggalkan manajemen Mercusuar, setelah PT Radar Sulteng Membangun menghentikan kerjasamanya dengan Grup Jawa Pos, dan menerbitkan suratkabar harian Radar Sulteng. Di suratkabar baru ini Kamil berupaya menjadikan Radar Sulteng sebagai koran terdepan dan terbesar di Sulawesi Tengah.
Kamil Badrun yang kini menjabat sebagai Direktur Utama PT Radar Sulteng Membangun adalah sosok yang tidak pernah berhenti untuk belajar, baik secara formal maupun nonformal. Setamat dari jenjang sekolah menengah di Kota Palu Kamil menempuh pendidikan diploma III (D3) di Akademi Manajemen Makassar. Kemudian, pada Tahun 2003, Kamil melanjutkan pendidikan ke jenjang Strata Satu (S1) bidang Manajemen di STIE Panca Bhakti Palu hingga meraih gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada tahun 2005. Merasa belum cukup membekali diri dengan ilmu dan pengetahuan, pada tahun itu juga Kamil meneruskan ke jenjang pendidikan Strata II (S2) pada Program Studi Pembangunan Wilayah Pedesaan, Program Pascasarjana, Universitas Tadulako. Yang ia rampungkan dalam waktu 1 tahun dan 6 bulan. (Tim EPI/KG/Istimewa)


Kaoem Kita - suratkabar mingguan. Terbit pertama pada 14 Juli 1924. Ketika itu Bandung sedang dihangatkan gairah politik. Pelbagai suratkabar pergerakan bermunculan. Sejumlah pejuang pergerakan, yaitu Abdoel Moeis, E. Kartawidjaja, dan Mohammad Joenoes, meramaikan booming persuratkabaran itu dengan menerbitkan Kaoem Kita. Ketiganya  menjabat masing-masing sebagai pemimpin redaksi, redaktur, dan administratur.
Abdoel Moeis sudah dikenal sebagai tokoh Sarekat Islam dan pernah memimpin redaksi Kaoem Moeda (1912), yang juga terbit di Bandung. E. Kartawidjaja sebelumnya berpengalaman di suratkabar yang sama sebagai korektor, asisten redaktur, hingga redaktur pelaksana. Karena pailit dan saham suratkabar itu dibeli orang, Kartawidjaja pindah. Alasannya, ia enggan bekerja sama dengan majikan baru.
Kaoem Kita terbit 55 halaman tanpa jargon di bawah namanya dan terbit tiap Kamis. Para pembaca bisa mendapatkannya dengan membayar di muka f 2 untuk jangka tiga bulan. Pengiklan membayar f 2 untuk tiap-tiap iklan, minimal 10 regels (baris).
Kaoem Kita bertujuan mengangkat kemuliaan kaum bumiputera, sehingga ia menyiarkan tulisan-tulisan bercorak nasionalisme yang disokong semangat revolusi. Edisi pertamanya langsung menyajikan artikel-artikel luar negeri, seperti “Peroebahan Politiek di Eropah”yang disebabkan oleh djatoehnja Poincare dan pemilihan anggota Rijksdag dan Hal Ihwal Inggris di India, Thiong Hwa dan Pergerakan Boemipoetera”. Namun, berbeda dari suratkabar lain, Kaoem Kita secara ideologis tampak polos dan lugu. Seakan-akan Kartawidjaja hendak mengungkapkan, dengan terbitan yang tanpa jargon itu Kaoem Kita sudah mengatasi semua hal dan hanya memikirkan visi dan corak kebangsaan saja.
Semakin lama, isinya makin berbobot, seperti yang tampak ketika mengangkat soal perempuan dalam edisi No. 5, yang diturunkan dengan judul “Perempoean dan Politiek”. Artikel itu dimulai dengan kalimat awal, “Apakah perempoean makhloek yang sempoerna?” Lalu dilanjutkan dengan pembahasan tentang perempuan dari sudut pandang fisik, domestik, dan publik. Dari sudut pandang fisik, perempuan cukup mendapat tempat karena keindahan tubuhnya sering menjadi sumber inspirasi. Namun, akibatnya perempuan kerap dipandang sebagai makhluk lemah sampai-sampai Goethe konon pernah berucap, “Terima kasih kepada Toehan karena menoeroenkan ia di dirinya bukan bersifat perempoean.”
Artikel ini juga menelusuri sejarah perjuangan wanita di Inggris era 1750-1832. Sejak 1750, para pejuang wanita di negeri itu menggaungkan tuntutan persamaan dan hak dengan kaum laki-laki. Tuntutan itu muncul bersamaan dengan Revolusi Industri yang dirasa meminggirkan perempuan. Baru pada 1832 harkat perempuan mulai dimajukan oleh Sir Robert Peel, meski dalam taraf  ‘senyum simpul’, seperti yang ditulis penulis artikel Annie Arsad.
Soal kerjasama dengan suratkabar lain pun dibahas. Meski sebatas ide, Kaoem Kita mencobai tema-tema yang sensitif, yaitu tentang PKI dan Sarekat Islam. Era 1924 memanas akibat perpecahan SI yang melahirkan SI Merah -kemudian membentuk PKI, dan SI Putih yang tetap bertahan dalam Sarekat Islam meski pada tahun 1926 menjadi PSII.
Edisi 1 No. 53 tahun 1924 Kaoem Kita memuat pidato Abdoel Moeis dalam Vergadering Sarekat Ra’jat di Garut pada 21 Desember 1924. AM Volksraad, perintis Technische Hooge School, pemimpin pemogokan buruh di Jogjakarta dan pengkritik pemerintah lewat de Express ini mengecam PKI yang ia anggap menipu SI. Ia menuduh PKI licik karena telah menanam benih dan membuat rumah diam-diam dalam tubuh SI. Tuduhan itu pula yang membikin Abdoel Moeis enggan bekerja sama dengan suratkabar berhaluan komunis itu.(Tim EPI/KG. Sumber: Reni Nuryanti/Indexpres/Jurnas)

    
Kaoem Moeda - suratkabar harian. Terbit di Bandung, pada tahun 1911 dengan format tabloid. “Kaoem Moeda”dipimpin Abdoel Moeis, dibantu oleh R. Abdoel Gani, R. Tjakraamidjaja, dan M. Martawidjaja, masing-masing sebagai redaktur. Koran ini diselenggarakan dari Aloen-aloen dekat masjid Bandung, telepon 395.
Penerbit suratkabar Kaoem Moeda adalah NV Dagblad Kaoem Moeda di Bandung, dengan direktur SH Wignjadisastra dan pimpinan administrasi KM Joenoes.
Sebagai suratkabar harian yang peredarannya cukup luas, menjangkau Jawa Tengah bagian barat, Kaoem Moeda memuat berita-berita daerah termasuk di luar Jawa Barat. Dalam edisi Februari 1915, misalnya, suratkabar Kaoem Moeda bahkan memuat artikel tentang pembukaan jalur kereta api antara Cirebon (Jabar) ke Kroya (Jateng).
Dalam artikel yang hampir satu halaman penuh di halaman pertama tersebut, dikisahkan, sejak adanya jalur kereta api Cirebon-Kroya, Kota Purwokerto menjadi sangat ramai. (Tim EPI/TS. Sumber: Perpusnas).


Karel Wybrands - adalah salah seorang dari tiga warga belanda yang mewarnai sejarah pers Hinda Belanda selain H.C. Zentgraaff dan D.W. Berrety). Karel Wybrands berasal dari keluarga miskin di pinggiran Kota Amsterdam. Pendidikannya hanya sampai sekolah rendah. Namun, sejak kecil Karel sudah gemar membaca.
Pada umur 18 tahun Karel menjadi penata buku di kantor maskapai minyak KPM (Koninklijke Petroleum Matschappij). Setelah menjadi koresponden dalam bahasa Belanda, Jerman, dan Inggris, ia bertualang ke Suez, India, dan Singapura. Ketika bekerja sebagai redaktur di suratkabar Sumatra Post ia masuk bui karena dituduh melakukan penghinaan terhadap seorang pejabat.
Setelah keluar dari tahanan ia bekerja di Het Nieuws van den Dag voor Nederlands Indie. Tulisannya yang berinisial KW selalu ditunggu oleh pembacanya. Namun Wybrands terkenal sebagai wartawan yang sering menyalahgunakan kedudukannya.
Jika sedang berhadapan dengan lawan atau orang yang berpolemik dengannya, ia tidak segan-segan menggunakan bahasa yang kasar, sadis, dan sangat pribadi. Ia pernah dipukul dan dicambuk oleh orang yang merasa dirugikan oleh tulisannya. Akibat tulisannya yang menghina dan memfitnah, beberapa kali ia masuk bui. Meskipun demikian, ia selalu teguh dalam pendiriannya.(Tim EPI/TS. Sumber: Perpusnas).


Karim Paputungan (Manado, Sulawesi Utara, 24 Juli 1952) - adalah Direktur Program Kepustakaan Pers Pengurus Pusat PWI periode 2003-2008. Aktivitasnya di dalam organisasi ini ia awali semenjak tercatat sebagai Anggota PWI Jaya Cabang Jakarta (1986). Karim juga pernah aktif sebagai bagian dari Kelompok Wartawan Sekretariat Negara (1984/1989) dan Anggota Konfederasi Wartawan  ASEAN (Confederation of ASEAN Journalist-CAJ).Sedangkan profesi kewartawanannya ia awali tahun 1978 ketika bekerja sebagai wartawan Harian Merdeka.
Karirnya di media ini terbilang mulus. Dari posisinya sebagai wartawan, Karim kini menduduki posisi sebagai Komisaris PT Wahana Ekonomi Semesta (WES), penerbit Harian Rakyat Merdeka, setelah sebelumnya menduduki sejumlah posisi penting yakni sebagai Pemimpin Redaksi Harian Merdeka, Jakarta (1991/1994), Pemimpin Redaksi Harian Rakyat Merdeka, Jakarta (2001/2004), dan  Koordinator Dewan Kebijakan Redaksi Harian Rakyat Merdeka (2004).
Karim yang melalui masa kecil dan masa remajanya di kota kelahirannya, Manado, tahun 1974 hijrah ke Jakarta guna meneruskan pendidikannya di kota ini. Namun aktivitasnya di dunia jurnalistik justru menghambatnya meraih gelar sarjana sesuai waktu yang dicanangkannya. Karim meraih gelar sebagai sarjana strata I (S1) ilmu komunikasi dari Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Widuri, Jakarta, setelah 30 tahun meninggalkan tanah kelahirannya. Meskipun demikian Karim tercatat sebagai mahasiswa di sejumlah perguruan tinggi antara lain di Fakultas Sospol Universitas Sam Ratulangi, Manado (1973/1974), Fakultas Hukum Universitas Trisakti Jakarta (1974/1978), Fakultas Sastra Jepang Universitas Dharma Persada, Jakarta (1981/1982), dan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Prof Dr  Moestopo, Jakarta (1984/1988).
Selama menjalani karir jurnalistiknya Karim sempat dijatuhi hukuman 5 (lima) bulan penjara dengan masa percobaan 10 bulan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, karena delik pers, yakni pemuatan foto parodi  Akbar Tanjung dengan judul berita "Golkar Nangis Darah - Akbar Segera Dihabisi." Karim banding atas putusan ini.
Karim Paputungan yang menikah dengan Dra. Hj. Irawati Maryani Nasution, juga seorang wartawan yang kini menduduki posisi Anggota Dewan Kehormatan PWI Pusat, memilih rumah di Jalan Pesut Raya Blok A7 No 4 PJMI, Pondok Aren Bintaro, Tangerang, sebagai tempat tinggal. Mereka dikaruniai seorang putra, Rakaputra Paputungan. (Tim EPI/KG/Istimewa)


Karni Ilyas (Bukittinggi, 25 September 1952), wartawan, Pemimpin Redaksi ANTV. Bagi Karni Ilyas, pengamat politik A. Rahman Tolleng adalah sosok yang menempati ruang khusus dalam hidupnya. Karena dari tokoh inilah Karni berkenalan dengan dunia kewartawanan. Tolleng pulalah, menurut Karni, yang dianggap berjasa menempa karirnya sebagai wartawan di harian Suara Karya, meski untuk itu Karni harus meninggalkan kuliahnya di publisistik.
“Kalau Rahman Tolleng tidak menerima saya menjadi wartawan, saya tidak tahu apa jadinya saya sekarang,” kenang Kail, penggilan akrab Karni Ilyas -- yang diberikan oleh rekan-rekannya di majalah TEMPO. Tolleng ketika itu adalah Pemimpin Redaksi Suara Karya, koran milik Golkar.
Di Suara Karya, urang awak ini bertahan enam tahun. Pada tahun 1978 Kail meloncat ke majalah berita TEMPO. Di majalah inilah, karir wartawan Kail mulai bersinar. Sebelum ditugaskan menjadi pemimpin redaksi majalah hukum Forum, jabatan terakhirnya di TEMPO adalah redaktur pelaksana.
Di tangan Karni, Forum, yang kala itu terbit dua minggu sekali, boleh dikatakan sanggup menjaring pembaca yang cukup besar dan mencapai masa keemasan. Majalah ini, waktu itu terkenal dengan rubrik wawancara khas dengan tokoh kontroversial dan Catatan Hukum dari Karni. Di Forum, laki-laki yang punya falsafah harus selalu berusaha menjadi yang terbaik ini, bertahan sampai sembilan tahun, sebelum ditunjuk menjadi komisaris dan pemilik saham pada 1999.
Setahun kemudian, semua saham Karni di majalah itu dilepas dan ia hengkang ke SCTV sebagai pemimpin redaksi. Seperti pengakuannya, di stasiun televisi ini dia menemukan dunia baru yang tidak ia dapatkan sebelumnya di media cetak. “Dunia televisi ternyata dunia yang luar biasa dan di luar dugaan saya,” katanya. Luar biasa yang dimaksud Karni salah satunya adalah waktu tengat berita di televisi yang bisa setiap jam. Meski berbeda, ia mencoba selalu konsisten di jalur yang benar, terutama di dunia jurnalistik yang memang sudah mengakar dalam jiwanya. “Menulis bagi saya merupakan kenikmatan,” ujar sarjana hukum ini.
Sejak kecil, Kani -- panggilan masa kecilnya -- ditakdirkan dekat dengan dunia jurnalistik. Minatnya pada dunia tulis-menulis sebenarnya sudah terlihat sejak ia duduk di sekolah dasar (SD). Tulisan pertamanya, berupa puisi, dimuat di koran Haluan Padang. “Mereka tidak tahu penulisnya anak kecil,” kata perokok berat ini.
Dari sanalah kekagumannya kepada sosok wartawan makin memuncak dan ia pun bercita-cita ingin menjadi wartawan. Semua koran terbitan Jakarta yang masuk ke Padang, kota tempat ia dibesarkan, dibacanya. Agar bisa membaca gratis, Kani berteman dengan agen koran di ibu kota Sumatra Barat itu. Katanya, ada satu hal dari wartawan yang tidak dimiliki profesi lain. “Kita bertarung agar bisa menjadi yang pertama dan terbaik,” cetusnya.
Minat pada dunia jurnalistik ini bisa jadi ditopang oleh latar belakang Kani yang kurang menikmati kasih sayang dari orang tua, terutama sang ibu yang meninggal ketika ia berusia tujuh tahun. “Masa kecil saya penuh air mata,” kenangnya. Besar di lingkungan Kota Padang yang olehnya disebut keras, Kani menjadi anak yang cenderung bebas. “Karena enggak ada orang tua dan kurang pengawasan, jadinya saya lebih bebas,” katanya.
Akan tetapi, kebebasan Karni bukan kebebasan liar. Ia tumbuh menjadi laki-laki mandiri dan berprestasi. Justru dari sana, motivasi belajarnya sangat tinggi. Di SD, ia bahkan sempat menjadi juara kelas. “Saya bertekad menyelesaikan sekolah dengan baik,” kata lelaki yang hobinya membaca buku dan berenang ini.
Karena tekad itu pulalah, meski sempat meninggalkan kuliah publistiknya ketika masuk Suara Karya, Karni tetap melanjutkan kuliahnya di fakultas hukum. Selain sebagai wartawan, banyak orang mengenalnya sebagai ‘orang hukum’. Di banyak kegiatan Jakarta Lawyers Club, tempat berkumpul banyak pengacara Jakarta, penerima Bintang Mahaputra 1999 ini juga terlibat aktif. (Tim EPI/PDAT)


Kartini - majalah bulanan khusus wanita. Wanita masih dianggap sebagai warga kelas dua oleh warga masyarakat yang kurang memahami posisi wanita dalam keluarga maupun masyarakat Indonesia. Berkaitan dengan masalah ini banyak muncul perjuang yang memperjuangkan posisi wanita terutama setelah dipelopori oleh R.A. Kartini. Berangkat dari perjuangan pahlawan nasional inilah majalah Kartini diterbitkan.
Keluarga adalah unit terkecil dalam kelompok masyarakat dan wanita merupakan tulang punggung keluarga. Dikatakan tulang punggung keluarga karena hanya wanitalah yang dapat membesarkan anak sejak lahir secara sempurna, karena cuma wanitalah yang dapat melahirkan dan mendidik anak. Demikian sempat dikemukakan oleh Lukman Umar, yang menerbitkan dan menjadi pemimpin umum majalah tersebut.
Kerja sama Kartini dengan perusahaan minyak goreng Filma ternyata mampu mendongkrak oplah majalah ini, terutama dengan dibuatnya acara masak memasak yang ditayangkan di RCTI. Acara tersebut membuat majalah Kartini laku keras.
Majalah ini kemudian merambah ke usaha di luar penerbitan dan mempunyai beberapa anak perusahaan di antaranya PT Hasil Anugerah Restu dan PT Sarah Presia Utama. Selain itu Kartini juga merambah ke penerbitan buku-buku yang langsung ditangani oleh Pustaka Kartini. Perjalanan Kartini kian maju setelah mempunyai gedung sendiri seluas 7.000 meter persegi di kawasan Industri Pulo Gadung.
Sukses ini juga tidak terlepas dari sumber daya manusia yang menjalankan roda Kartini. Majalah ini bahkan menarik beberapa tokoh kawakan di bidang kewanitaan dan keluarga seperti La Rose dan Mien Uno, juga artis-artis nasional.
Peredaran Kartini juga pernah merambah sampai Eropa, Amerika, dan beberapa negara lain seperti Singapura, Malaysia, dan Australia. (Tim EPI. Sumber: PDAT)


Karya Darma - harian. Awalnya suratkabar ini bernama Carya Dharma dan didirikan pada tanggal 9 Januari 1971 oleh Trimarjono, S.H., Soenyoto, B.A., H. Iswojo, dan Tjoek Sujitno, di bawah badan penerbit Yayasan Bahtera. Setahun kemudian, namanya berubah menjadi Karya Darma dan diterbitkan Yayasan Karya Luhur.
Koran ini beredar di kalangan pegawai di lingkungan Pemda. Mula-mula oplahnya 8.500 eksemplar, kemudian naik menjadi 12.000 eksemplar. Awal dekade 1980-an memperoleh kontrak Koran Masuk Desa (KMD) dari Deppen RI, sehingga oplahnya meningkat hingga 16.000 eksemplar, dan pada tahun 1990 menjadi 33.000 eksemplar. Tahun 1993, Karya Darma dinyatakan sebagai KMD Mandiri, sehingga tak lagi mendapat subsidi dari pemerintah.
Harian ini boleh dikatakan lahir tanpa persiapan layaknya penerbitan lain, termasuk masalah finansial. Kantor redaksinya pun  menempati salah satu ruangan di Biro Humas Jatim. Karena tak ada modal, persediaan kertas  harus dicukupi dengan cara berutang, dengan janji akan dibayar jika korannya sudah terbit dan laku.
Dengan makin maju dan berkembangnya penerbitan ini, yang sangat terasa kebutuhannya adalah perlunya kantor yang benar-benar representatif. Oleh karena itu, pada awal 1991, kantor Karya Darma pindah ke Gedung Karya Darma yang cukup megah di Jalan Jemursari Selatan IV Kav. 20-22 Surabaya.
Koran ini sejak terbit pertama memang khusus ditujukan kepada masyarakat di daerah pedesaan, terutama untuk aparat pedesaan. “Ini didasari gagasan Bapak Trimarjono SH yang waktu itu menjabat Sekretaris Daerah Pemda Jawa Timur. Beliau berpendapat bahwa koran yang khusus ditujukan bagi masyarakat desa terutama aparat pedesaan, merupakan sarana yang efektif untuk menyebarluaskan informasi-informasi dari Pemda Jawa Timur,” ungkap Wakil Pimpinan Umum/ Pelaksana Harian Karya Darma, Surya Aka.
Pada September 1990, harian ini bergabung dengan Grup Jawa Pos. Setelah itu, sejak Oktober 1990, koran yang semula terbit tiga kali seminggu ini menjadi empat kali. Dan sejak Januari 1991, ditingkatkan lagi menjadi harian penuh, kecuali Minggu. Surya Aka menyatakan Karya Darma sengaja mengutamakan berita-berita daerah, karena segmen pembacanya lebih banyak berada di daerah. “Kalau ada suatu peristiwa di daerah, kita akan meliputnya habis-habisan,” jelasnya. (Tim EPI/TS. Sumber: Perpusnas).


Kebijakan Redaksional - Opini yang berasal dari media massa bersumber pada “kebijakan redaksional” (editorial policy). Kebijakan redaksional bagaikan “ideologi suatu partai politik” yang harus menjadi dasar seluruh kegiatan jurnalistik. Kebijakan redaksional ditentukan oleh visi dan misi media massa.
Kebijakan redaksional ditentukan oleh Dewan Redaksi yang terdiri dari unsur-unsur direksi, redaksi/redaktur, pemasaran, iklan dan sebagainya. Kurun waktu belakunya kebijakan redaksional ada yang bersifat strategis dan ada yang teknis. Kebijakan yang strategis berlaku lama dan agak permanen, misalnya “tidak bersikap oposan terhadap penguasa”. Kebijakan yang teknis misalnya dalam membela kepentingan rakyat, persahabatan dengan pengusaha dan kekuatan politik, agama, suku dan golongan tertentu.
Meskipun media massa selalu mengklaim diri sebagai “media komunikasi massa” yang independen, namun pada akhirnya khalayak bisa mengetahui bahwa tidak ada media massa yang netral. Khalayak bisa mengetahui hal tersebut dari tajuk, ulasan, komentar, pojok dan karikatur. Bahkan dari judul atau isi berita yang disajikan oleh media massa, khalayak bisa mengetahui sikap atau mungkin pula keberpihakan media massa.
Seorang dosen bahasa Inggris asal Amerika Serikat yang mengajar di Universitas Dr. Soetomo (Unitomo) Surabaya pernah mengomentari berita-berita sekitar invasi AS dan sekutunya di Irak pada Maret 2003. “Jika saya membaca koran di Surabaya ada kesan bahwa Irak memenangkan pertempuran. Tapi kalau saya baca Washington Post atau New York Times, ada kesan bahwa AS yang menang,” ujarnya. Tampaknya dosen tersebut ingin mengatakan bahwa ada “pesan” (message) terselubung yaitu opini dari redaktur media massa dalam berbagai berita. Itulah kebijakan redaksional.
Persoalannya adalah tujuan dari kebijakan redaksional tersebut. Apakah koran Surabaya itu memang benar-benar berpihak pada Irak, dan apakah koran AS tersebut serius membela invasi atas “Negeri 1001 Malam itu?” Apakah mereka bertujuan untuk mempertahankan dan meningkatkan pelanggan?
Apabila tujuannya untuk mempertahankan dan meningkatkan pelanggan, maka kebijakan redaksional seperti itu merupakan bagian dari perekayasaan berita. Para redakturnya telah melakukan seleksi atas berita-berita dan gambar-gambar di media massa mereka yang menyenangkan atau menghibur pelanggan dan pembaca. Jika khalayaknya berpihak pada Irak maka tak mungkin memuat berita-berita yang mengesankan kekalahan Irak. Demikian pula sebaliknya, jika audience mendukung invasi AS ke Irak maka media massa mustahil menyajikan berita tewasnya serdadu AS dan sekutunya.
Pers Indonesia umumnya menyajikan keberhasilan pasukan Irak dalam pertempuran melawan sekutu. Sebuah helikopter yang ditembak jatuh oleh petani Irak diberitakan secara besar-besaran, ditempatkan sebagai headline dengan gambar yang sangat mencolok. Bom bunuh diri seorang rakyat Irak yang menewaskan sejumlah serdadu AS di-blow up sedemikian rupa, bersamaan dengan pernyataan pejabat tinggi Irak bahwa bom-bom bunuh diri lainnya akan segera menyusul. Khlayak umum Indonesia memang menyukai berita-berita seperti itu, dan ujung-ujungnya adalah kenaikan tiras media massa sehingga ketika berlangsungnya Perang Irak, jumlah penjaja koran di traffic light meningkat. Setelah perang itu usai, masih dilanjutkan dengan berita-berita tentang penjarahan di Baghdad, Mosul, Kirkuk dan kota-kota lain di Irak. Juga tentang kesimpangsiuran keberadaan Presiden Saddam Hussein.
Dalam menghadapi masalah dalam negeri, mungkin demonstrasi mahasiswa yang menuntut duet Mega-Haz mengundurkan diri bisa diketengahkan di sini. Jika redaktur memperoleh informasi dari bagian pemasaran bahwa berita-berita tentang demonstrasi tersebut disukai khalayak, maka berita aksi demo itu dibesar-besarkan. Bila jumlah pendemo hanya seratus orang maka demi kepentingan marketing ditulis ribuan orang. Sebaliknya, jika berita-berita aksi demo tidak disukai pelanggan, maka bila perlu tidak dimuat atau ditayangkan. Sekali lagi, kebijakan redaksional telah menjadi bagian tak terpisahkan dari perekayasaan berita.
Bentuk lain dari kebijakan redaksional yang bersandar pada perekayasaan adalah pemberitaan tentang “orang dalam” atau “anak perusahaan” dari media massa tertentu. Sebagaimana diketahui,  adanya kebebasan untuk mengakuisisi atau mengembangkan penerbitan dan media massa elektronik di daerah-daerah di Indonesia mengakibatkan lahirnya anak-anak perusahaan dari media massa tertentu yang tersebar di berbagai daerah. Media induk akan menjadi “corong” atau agen pemasaran anak-anak perusahaan itu, memberitakan keberhasilan mereka dan lain sebagainya yang bersifat promotif. Lebih dari itu, memberitakan keberhasilan pimpinan media massa bersangkutan, misalnya tentang pengangkatan sang pimpinan sebagai presiden komisaris perusahaan daerah oleh gubernur, dan berita-berita tentang prestasi “orang dalam” lainnya. Sebuah koran terkemuka pernah memberitakan secara besar-besaran promosi doktor istri seorang redaktur koran tersebut. Maksudnya, tentu saja untuk menunjukkan bahwa orang atau keluarga mereka juga berprestasi, dan itu memberikan nilai tersendiri bagi koran bersangkutan terutama dalam hal pemasaran.
Kebijakan redaksional merupakan hak prerogatif pengelola media massa, termasuk menyesuaikannya dengan perekayasaan untuk mempertahankan dan mengembangkan pelanggan/pendengar/penonton. (Tim EPI/Wid. Sumber: Buku Manajemen Berita Antara Idealisme dan Realita, Dr. H. Sam Abede Pareno, MM, Penerbit Papyrus, Surabaya, 2003).


Kedaulatan Rakyat - suratkabar harian. Lahirnya suratkabar Kedaulatan Rakyat (KR) tak bisa dilepaskan dari perjuangan bangsa Indonesia dalam menggelorakan semangat kemerdekaan dan mempertahakannya dari cengkeraman penjajah.
Cikal bakal KR adalah suratkabar Sedya Tama, satu-satunya koran yang terbit sore hari pada sekitar tahun 1930-an di Yogyakarta. Direksinya dipegang R. Rudjito, sedang pemimpin redaksinya Bramono, yang kemudian berturut-turut diganti oleh Brotosusastro, Darussalam, dan pada masa pendudukan Jepang oleh Mr. Soenaryo.
Koran yang diterbitkan oleh penerbit Mardi Moelja yang bermarkas di Jalan Malioboro ini, seakan sudah menjadi hiburan masyarakat dan pemompa semangat perjuangan.
Pada masa penjajahan Jepang Sedya Tama sempat ditutup dan menjadi kantor berita Jepang, Sinar Matahari, namun hidupnya tidak lama, hanya tiga tahun. Saat kekuasaan Jepang semakin melemah, karena Kota Hirosima dan Nagasaki dibom Sekutu, Sinar Matahari diterbitkan lagi oleh karyawan eks Sedya Tama, dengan misi bukan lagi sebagai alat propaganda Jepang.
Sinar Matahari pun berjasa menyuarakan berita tentang Proklamasi Kemerdekaan RI 17 Agustus 1945. Karena Jepang masih bercokol di Yogyakarta, Sinar Matahari disegel meski hal itu sebenarnya dilakukan oleh Komite Nasional Indonesia (KNI).
Untuk mengganti kebutuhan rakyat Yogyakarta akan informasi, para wartawan eks Sinar Matahari berembuk untuk menerbitkan koran baru. Setelah melalui berbagai pertimbangan akhirnya disepakati untuk menerbitkan koran dengan nama “Kedaulatan Rakyat”, yang waktu itu dinilai sesuai dan selaras dengan aspirasi perjuangan rakyat. Kedaulatan Rakyat resmi berdiri dan pertama kali terbit pada 27 September 1945, 40 hari setelah proklamasi Kemerdekaan Indonesia diumumkan, dengan tiras 2.000 eks.
Terbitnya KR merupakan peristiwa bersejarah ketiga yang diputuskan Panitia Hari Bersejarah DIY, setelah peristiwa Proklamasi Kemerdekaan RI 17 Agustus 1945 dan Pernyataan Kerajaan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman sebagai Daerah Istimewa dari Republik Indonesia.
Dikisahkan oleh Dr. Soemadi Martono Wonohito, S.H., semasa revolusi fisik ke-2 (1945-1949), pers berfungsi dan berperan sangat unik. Pada masa ini terdapat dua jenis pers yaitu pers Belanda dan Indonesia. Pers Indonesia membela pemerintah Indonesia yang berusaha mempertahankan kemerdekaan. Pers ini disebut golongan Pers Republiken yang menentang pers NICA.
Kehidupan KR selanjutnya selalu penuh dengan cobaan. Kesulitan teknis seperti kehabisan kertas, sehingga harus menggunakan kertas merang yang amat rapuh, adalah hal yang biasa. Namun hal itu tak pernah menyurutkan fungsi dan peranannya sebagai pers perjuangan. Mesin yang digunakan untuk cetak waktu itu Snelpress dan Intertype untuk pracetak.
Untuk memasyarakatkan KR, sekitar tahun 1947 Sri Paku Alam menginstruksikan agar KR dibawa ke pasar-pasar dengan tujuan bisa dibaca masyarakat. Maksud lainnya, setelah membaca suratkabar, rakyat tahu situasi republik dan informasi lain seputar perjuangan tentara RI. Sebagai media perjuangan, format ataupun layout koran memang tak begitu diperhatikan. Nama pengarang dan pengasuh juga tidak ditonjolkan dan sering disamarkan. Hal itu dilakukan agar penulisnya selamat dari intelijen penjajah. Soemantoro (pemimpin redaksi) sering menggunakan nama samaran Semar atau terkadang memakai nama Musafir. Begitu pula halnya ketika Samawi menjadi pemimpin redaksi yang sering menggunakan nama Berabe. Sedangkan Madikin Wonohito (1948), menyamar dengan nama Tjiptoning, terutama untuk tulisannya di rubrik “Teropong Masyarakat”. Sebelumnya Madikin Wonohito adalah wartawan lapangan yang sangat berpengalarnan.
Pada Desember 1948, ketika Yogyakarta yang waktu itu menjadi ibukota negara diserang Belanda. KR terpaksa tidak terbit. Para wartawan dan karyawannya beralih membantu gerilyawan. Letkol Soeharto, yang waktu itu menjadi pemimpin perjuangan RI di wilayah Jateng dan DIY, merasa kekurangan alat penyebar informasi dan penggugah semangat. Lewat kurir Soeharto meminta kepada Samawi untuk menyediakan mesin cetak kecil guna mencetak selebaran-selebaran dan pamflet. Samawi pun memenuhi permintaan tersebut.
Setelah melewati masa perang, KR berusaha mengembangkan diri. Upaya itu antara lain dengan menerbitkan majalah Mekar Sari, Hidangan, Kawanku dan Gatotkaca yang dikhususkan bagi kalangan remaja. KR juga pernah menerbitkan majalah Sport. Kepedulian KR kepada generasi muda dilakukan melalui pendirian perpustakaan anak-anak yang akhirnya menjadi percontohan di Indonesia. Bahkan almarhum Madikin Wonohito sempat mengatakan bahwa dengan didirikannya perpustaaan KR, diharapkan mendekatkan mayarakat dengan KR, yang pada gilirannya akan membaca dan sekaligus berlangganan KR.
Pada 2 Oktober 1965 proses pencetakan KR sempat diancam oleh mereka yang mendukung Dewan Revolusi. Para karyawan cetak ketakutan karena diminta menghentikan penproses pencetakan padahal sepertiga oplah yang berjumlah 8000 eksemplar sudah tercetak dan beredar. Koran yang terlanjur beredar itu disarankan ditarik.
Kendati pada hari-hari berikutnya masih di bawah ancaman, namun KR tetap terbit. Bahkan masyarakat tetap mempercayai dan tak ingin kehilangan KR.
Pada masa itu, KR sempat diganti nama oleh Samawi menjadi Dwikora, dengan maksud sebagai peringatan semangat kepahlawanan bangsa Indonesia. Namun penggunaan nama tersebut hanya berlangsung selama 59 hari.
Perjuangan KR ternyata belum selesai sampai di situ. Sejak 1970-an, KR harus memasuki era persaingan dengan penerbitan-penerbitan serupa, terutama koran Jakarta. Kendati pertumbuhan KR pada masa itu cukup pesat, namun Samawi dan Wonohito merasa perlu mengikuti arus perkembangan teknologi.
Ketika pucuk pimpinan dipegang Soemadi Martono Wonohito, SH dengan pemimpin redaksi Drs. Idham Samawi  pada tahun 1984, KR sempat mengalami masa kritis. Hal ini berkaitan dengan kebijakan pemerintah di bidang keuangan yang menyebabkan semua penerbitan berhenti. Namun berkat kemampuan nahkoda-nahkoda baru tersebut, KR mampu melewati masa kritis itu.
KR kemudian berhasil memasuki era teknologi. Selain menerapkan manajemen baru, KR mulai melakukan komputerisasi di segala bidang, sehingga tidak ketinggalan dari perusahaan pers lain dalam menerapkan teknologi informasi.
Soemadi M. Wonohito sebenarnya lebih lekat sebagai seorang bakul gula di pasar Beringharjo. Namun untuk napak tilas karir ayahnya, Madikin Wonohito, ia berusaha  melanjutkan tongkat estafet memimpin PT BP Kedaulatan Rakyat.
Setelah lulus dari Fakultas Hukum UGM tahun 1982, mula-mula ia memimpin divisi penelitian dan pengembangan. Karena desakan pemegang saham yang menghendaki agar koran lebih dikelola secara bisnis, maka Soemadi dipilih sebagai pemimpin umum pada 1985, menggantikan Drs. Imam Soetrisno.
Feeling bisnisnya memang sangat tajam. Ketika KR berada di bawah kepemimpinan, koran ini menyisakan utang pembelian mesin cetak kepada pihak Jerman sebesar Rp 550 juta. Waktu itu ia mendengar laporan wartawannya di luar negeri akan terjadinya devaluasi, padahal pemerintah membantah hal itu.
Ia segera memutuskan meminjam uang ke Bank Niaga berbentuk rupiah kemudian dibelikan mata uang Deutsch Mark guna melunasi utang tersebut. Kebijakan ini diambil dengan maksud apabila terjadi perubahan nilai mata uang asing, maka pembayaran tak terpengaruh. Feeling bisnisnya inilah yang kemudian juga membawa keberuntungan bagi PT BP Kedaulatan Rakyat.
Peristiwa 4 Oktober 1989 hampir saja membunuh KR. Desas-desus tentang akan hengkangnya sejumlah wartawan ke media lain yang mendapatkan dana yang lebih besar dari Jakarta, akhirnya benar-benar terjadi. Soemadi yang sedianya akan berangkat ke Seoul membatalkan keberangkatannya untuk  menangani sendiri masalah keredaksian hingga purna cetak, dengan sisa-sisa personel yang ada. Bagaimana pun ia bertekad, KR tidak boleh berhenti terbit. Semua kendali ia ambil.
Peristiwa ini menyebabkan terjadinya perubahan besar-besaran di tubuh KR. Pimpinan KR akhirnya meminta pimpinan Jawa Pos, Dahlan Iskan, untuk memperbantukan dua wartawannya ke Yogya. Soemadi berikrar bahwa demi KR, sampai mati pun bakal dijalani. “Pokoknya gaji karyawan dan wartawan diberesi dulu, direksi belakangan,” tegasnya.
Setelah melewati usia setengah abad, tepatnya pada 1995, KR lebih memperhatikan kualitas produknya agar mampu bersaing dengan perusahaan pers lainnya. Untuk itu, manajemen KR beranggapan bahwa untuk mencapai sasaran yang prima, maka kuncinya ada pada kerja sama. Dengan menciptakan kerja sama antar komponen diharapkan sumber daya manusia mampu dioptimalkan.
Usia 50 tahun bagi KR berarti terus maju berpacu melawan waktu, membangun masyarakat Indonesia dalam mencapai cita-citanya. KR akhirnya tidak hanya memiliki satu penerbitan, namun berkembang menjadi berbagai produk penerbitan. Iklan pun berdatangan. Kalau dulu dipasang iklan perjuangan, kini iklan komersia, baik yang berskala lokal maupun nasional. Demikian pula segi tenaga kerja, kini KR mampu mengangkat nasib ribuan pencari kerja.
Kini KR dikelola di bawah kepengurusan H. Probosutedjo (Pembina), Direktur Utama Dr. H. Soémadi Martono Wonohito, SH, Direktur Pemasaran Drs. M. Idham Samawi, Pemimpin Umum Dr. H. Soemadi Martono Wonohito, SH, Pemimpin Perusahaan Drs. M. Idham Samawi, Pemimpin Redaksi Suwariyun, Wakil Pemimpin Redaksi I Drs. M. Idham Samawi, Wakil Pemimpin Redaksi II Bambang Daulat, Wakil Pemimpin Redaksi III Drs. Oka Kusumayuda, Redaktur Pelaksana Krisnam, Drs. Octo Lampito, Wismoko Poernomo. (Tim EPI/KR)


Kekerasan Terhadap Pers - Kekerasan terhadap pers sesungguhnya sudah terjadi sejak pasukan Inggris mendarat di Indonesia dengan membawa satuan tentara Belanda. Pers nasional menghadapi rupa-rupa tindakan baik kekerasan fisik, hukuman, hingga pemberangusan. Sinar Deli di Medan dipaksa berhenti terbit. Pewarta, percetakan yang menerbitkan Oetoesan Soematera diledakkan serdadu Inggris. Di Makasar, Manai Sopiaan selalu menjadi incaran serdadu Belanda sehingga terpaksa mengungsi ke Jawa. Di Bandung, kantor Tjahaya dirusak tentara Jepang dan sejumlah wartawannya disekap.
Di antara wartawan-wartawan republiken yang pernah ditangkap Belanda, adalah Sayuti Melik, Wonohito, P. Wardojo, Sudarso Warsokoesoemo, Anwar Tjokroaminoto, Siauw Giok Tjan, Tabrani dan Adam Malik.
Pers republiken tetap melaksanakan misi perjuangan. Koran yang masih terbit saat itu di Jakarta adalah Sumber, Pemandangan dan Pedoman. Di Medan, Waspada (mulai Januari 1947). Di Padang, Tjahaya Padang. Di Bukit Tinggi, Detik. Di Palembang, Obor Rakjat (eks Soematera Baroe, 1 Juli 1946). Di Bandung dan Jawa Barat Gelora Rakjat, Neratja, Perdjoangan Rakjat, Toedjoean Rakyat dan Patjoel. Di Semarang, Warta Indonesia. Di Makasar, Pedoman, Proletar dan beberapa mingguan berkala. Di Minahasa, Soeara Pemuda. Di Surabaya, Merah Poetih, yang kemudian terpecah tiga, di Kediri, Modjokerto, dan Malang. Di Sumatera Tengah, Menara Rakjat. Di Yogjakarta, Gerilja Rakyat dan Berita Gerilya yang diterbitkan oleh adik-kakak Sumantoro, Sugijono, dan Muljono. 
Pihak Kolonial Belanda sudah mendirikan kantor berita Aneta yang terhenti pada zaman Jepang. Aneta terkenal dengan pola pemberitaannya yang merugikan perjuangan kemerdekaan, karena itu Dewan Perwakilan Republik saat itu mengeluarkan keputusan hanya mengakui Antara sebagai satu-satunya kantor berita nasional.
Pers Belanda kebanyakan diterbitkan ke Indonesia bagian Timur. Di Maluku terbit Soeara Rakjat Maloekoe dan Siwa Lima; di Makassar terbit Oost Indonesie Bode yang berganti nama menjadi Makassarse Courant. Kemudian Het Midden di Semarang, De Courant di Bandung, De Lokomotief di Semarang, Hat Dagblad Voor Soematera di Medan, lalu  Java Bode, Het Nieuws Van de Dag dan De Nieuwsgiers di Jakarta.
Tapi pers Belanda tidak berhasil mengekang dan membendung pers nasional. Penulis, wartawan, redaktur dan juga pejuang yang menduduki jabatan pada zaman Pemerintahan Soekarno antara lain Ir. Soekarno, Presiden Pertama RI adalah penulis di suratkabar Fikiran Rakjat-Bandung. DR. Mohammad Hatta, Wakil Presiden Pertama RI adalah penulis di suratkabar Daulat Rakjat Jakarta. Adam Malik, Menteri Koordinator Perekonomian (1963), Menteri Luar Negeri (1967), Wakil Presiden RI (1978) adalah pemimpin Kantor Berita Domei bagian Indonesia.
Kemerdekaan RI, 17 Agustus 1945 bukan serta merta Indonesia sudah bersatu. Konferensi Meja Bundar di Den Haag telah menciptakan negara lain di Indonesia yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia Serikat (RIS). Berdasarkan konstitusi RIS, Undang Undang Dasar RI yang ditetapkan 18 Agustus 1945 hanya berlaku di wilayah Republik yang meliputi sebagian Pulau Jawa dan Sumatera dengan ibukotanya Yogyakarta. Ini jelas merupakan siasat Belanda, karena itu rakyat menuntut pembubaran RIS (berjumlah 16 negara bagian) untuk kembali ke pangkuan RI. Tepat pada 17 Agustus 1950 RIS resmi dibubarkan dan hanya ada satu negara yaitu Republik Indonesia.
Pada tahun 1950 , suratkabar-suratkabar menentukan pilihan masing-masing dalam menyikapi pertentangan politik mulai dari hasil KMB, pertentangan partai-partai baik di parlemen maupun di kabinet. Suasana itu terbaca dalam pola pemberitaan, ataupun tajuk rencana, terutama penerbitan pers yang bernaung di bawah partai. Namun usaha penerbitan pers saat itu sangat lemah di bidang manajemen dan ekonominya. Di antara sejumlah pers kecil nasional yang mampu membangun peralatan grafika yang baik adalah Merdeka, Pedoman dan Indonesia Raya.
Menurut catatan pada tahun 1954, di seluruh Indonesia terdapat 105 suratkabar suratkabar dengan total oplah 697.000 lembar. Pada tahun 1959 jumlah suratkabar menurun menjadi 94 tetapi jumlah oplah naik menjadi 1.036.500 lembar. Separuh oplah koran yang terbit di Jakarta beredar di luar ibukota.
Koran yang tercatat oplahnya baik adalah Suratkabar Rakjat (koran PKI), Pedoman (pro-PSI), Suluh Indonesia (koran PNI), dan Abadi (pro Masyumi). Selain itu koran yang terbit di Jakarta tercatat antara lain Suratkabar Merdeka, Pemandangan, Bintang Timur, Duta Masyarakat, Keng Po, Sin Po, majalah Siasat, Mimbar Indonesia, dan Star Weekly.
Koran yang terbit di Bandung, Pikiran Rakyat; di Semarang  Daulat Rakjat, Utusan Nasional, Tempo, Tanah Air dan Soera Merdeka; di Surabaya, Suratkabar Umum, Suara Rakyat, Surabaya Post; di Sumatera, koran yang tergolong baik oplahnya adalah Waspada dan Mimbar Umum keduanya terbit di Medan. (Tim EPI/Wid)


Kemerdekaan Pers - PBB membicarakan kemerdekaan pers di Jenewa, Swiss pada tanggal 23 Maret 1948, untuk kepentingan kedudukan pers demi perdamaian dunia yang demokratis, dan PBB mengakui prinsip dasar kemerdekaan pers sebagai hak dasar manusia.
Konvensi menyimpulkan bahwa unsur-unsur hak kemerdekaan pers meliputi hak untuk mengumpulkan, mengirim, menyiarkan berita di mana dan ke mana tanpa dibatasi. Kemerdekaan pers menjadi kewajiban moral pers untuk mencari kebenaran dan melaporkan kenyataan-kenyataan yang dilaksanakan oleh organisasi dan asosiasi-asosiasi wartawan dan media massa.
Pasal 19 Deklarasi Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwa setiap orang berhak dan bebas mencari, menerima, menyampaikan informasi dan pendapat dengan cara apa pun tanpa memandang batas-batas. Dua abad yang lalu Amerika mencantumkan kemerdekaan pers dalam peraturan Virginia Bill of Rights.
Di Indonesia kemerdekaan pers mendapat jaminan perlindungan hukum dan tercantum dalam Pasal 28 UUD 1945, sebelum amandemen. Mengenai istilah dalam perundang-undangan tidak semua menggunakan kemerdekaan pers antara lain Tap. MPR No. 1V/1978, UU Pokok Pers No. 11 Tahun 1966, dan UU No. 21 Tahun 1982 masih menggunakan istilah  “kebebasan pers”. Baru setelah berlakunya UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers kembali memakai istilah kemerdekaan pers sebagaimana yang dipakai dalam Pasal 28 UUD 1945. Pada hakikatnya kemerdekaan pers atau kebebasan pers adalah milik semua orang. (Tim EPI/NH)


Kertas - Istilah “kertas” atau “paper” (bahasa Inggris), “papier” (bahasa Belanda), berasal dari kata Yunani, “papyrus”, yakni nama sejenis tanaman air yang digunakan oleh orang-orang Mesir kuno sebagai bahan untuk tulis-menulis. Pabrik pembuat kertas pertama dibangun di Eropa pada petengahan abad ke-15.
Pada tahun 1799 seorang Perancis, Louis Robert, memperoleh gagasan untuk membuat sebuah mesin yang dapat menghasilkan lembaran kertas yang tidak terputus sehingga hasilnya dapat digulung. Tetapi untuk mengeringkannya, kertas dalam gulungan tersebut tetap harus diurai kembali dan dipotong-potong untuk kemudian dijemur.
Pada tahun 1821 untuk pertama kali dipakai sebuah mesin yang dapat mengeringkan kertas dalam gulungan (tanpa dipotong-potong dulu) dengan cara melewatkan kertas tersebut di antara silinder-silinder yang dipanasi uap, tanpa mengubah sifat kertas ataupun tinta.
Tinta dan mesin cetak yang terbaik sekalipun tidak akan menghasilkan barang cetakan yang baik  tanpa kertas yang baik. Penggunaan kertas yang halus akan meningkatkan mutu hasil cetak, meminimalisasi gangguan cetak, dan memberikan daya guna sebagaimana diharapkan dan hasil cetakan.

Pembuatan kertas
Kertas dibuat dari bahan mentah berupa bubur kertas, kemudian dicampur dengan  ramuan tambahan untuk mewarnai, membuat kuat dan tahan, atau menghasilkan ciri-ciri lain yang dikehendaki. Bubur kertas dihasilkan dari batang kayu yang digerus secara mekanis (kecuali kulit kayunya), sampai menjadi partikel-partikel yang halus. Bubur ini hanya memiliki serat-serat pendek dan kertas yang dihasilkannya memiliki sifat mudah robek. Kertas jenis ini dipakai untuk koran-koran, surat selebaran, dan kebutuhan lain yang sifatnya sementara.
Bahan baku lain adalah bubur kertas yang dibuat dari kertas-kertas bekas yang dilumatkan kembali, dan dimasak melalui proses kimia. Kertas yang dihasilkan biasanya dipakai untuk membuat karton-karton kotak dan jenis-jenis kertas murahan lainnya.
Bubur kertas kimiawi dibuat dengan memasak serpihan-serpihan/potongan-potongan kayu dalam alat pelarut (digester) untuk menyingkirkan getah, minyak dan bahan lainnya. Cara ini menghasilkan serat-serat yang murni dan panjang, dan akan menghasilkan kertas yang kuat.
Sobekan-sobekan dan kapas juga dipakai untuk membuat bubur kertas. Sobekan-sobekan dan kapas yang masih baru menghasilkan bubur yang halus untuk jenis kertas yang kuat dan tahan lama serta bahan untuk sampul.
Setelah kayu, kertas lama, selulosa dan sobekan-sobekan dibuat menjadi serat, bubur kertas dibawa ke suatu alat penggilas (beater), yaitu sebuah drum yang mempunyai bilahan-bilahan pisau kecil, yang berputar pada suatu tabung. Drum itu menggilas bubur kertas setiap kali bubur didorong untuk lewat di bawahnya. Proses ini akan menyebabkan serat-serat menjadi kasar sehingga akan menghasilkan jalinan yang lebih baik pada lembaran jadinya.
Bubur kertas untuk keperluan cetak-mencetak diolah dengan mencampurkan sejumlah bahan-bahan perekat. Kertas yang dihasilkan tidak akan melunak, ketika dalam proses cetak air membasahi kertas tersebut. Kertas yang mengandung bahan perekat ini akan menahan tinta offset pada permukaan kertas, mempertahankan kecemerlangannya, serta memelihara dan tingkatan warnanya.
Untuk menghasilkan jenis kertas yang tidak berlapis (uncoated) dicampurkan tanah liat, yang berfungsi meningkatkan keburaman, menghaluskan permukaannya, serta membuat tinta melekat lebih baik dan mencemerlangkan warna kertas.
Setelah penggilasan dan pemberian tanah liat, bubur kertas disalurkan ke dalam bejana pembasahan yang ada pada mesin pembuatan kertas. Bubur yang diencerkan dengan air itu disalurkan ke atas jaringan kawat halus yang terus berputar tanpa berkeputusan. Jaringan kawat ini bergerak dengan kecepatan tinggi sambil bergetar ke kanan ke kiri, mengumpulkan serat-serat agar saling berkaitan dan menapis air sebanyak-banyaknya. Pada saat ini lembaran kertas yang masih basah dan baru setengah jadi dapat diberi “cetakan air” dengan menggunakan sebuah rol logam yang mempunyai tanda merek berupa gambar yang telah dietsa. Kertas itu kemudian dipindahkan ke atas lembaran kain kempa (sejenis kain yang dibentuk tidak dengan menenunnya tetapi dengan sistem menumbuknya, al. wool dan sejenisnya); kain kempa itu mengangkut kertas melewati rol-rol pemeras dan pengering yang memeras air ke luar dan mengeringkan kertas itu. Kemudian kertas digulung.
Lembaran-lembaran kertas dipotong dari gulungan kertas dan disisir, kemudian diperiksa, dihitung dan dikemasi. Berbagai jenis kertas cukup banyak tersedia dan dapat diperoleh dalam bentuk gulungan bagi penggunaan pada mesin cetak yang menggunakan lembaran kertas yang panjang.

Jenis-jenis kertas
Machine finished printing paper (MF paper) adalah kertas yang diolah melalui rol-rol penekan, pengering, dan pendingin dalam mesin pembuat kertas dan meninggalkan mesin dalam bentuk jadi.
Kertas licin (calendered paper) adalah jenis kertas untuk membuat kertas yang halus. Bahan baku kertas harus melewati mesin tambahan yaitu calender (mesin pengepres). Balk kertas disalurkan melalui sistem putar tekan, meliuk-liuk seperti huruf S; sistem putar tekan ini terdiri dari silinder-silinder besi dan kertas. Tekankan yang tinggi dan efek gesekan membuat kertas mencapai kehalusan tertentu.
Coated paper (kertas berlapis) adalah kertas berlapis masinal yang dihasilkan melalui proses sekali jalan. Setelah bakal kertas melewati silinder pengering, lalu disalurkan ke alat pelapis dan meninggalkan mesin pembuatan kertas sebagai kertas kunstdruk (art paper) olahan mesin.
Kertas kunstdruk dan krom dihasilkan melalui pengolahan terpisah. Bahan kertas disalurkan melalui alat pelapisan dan pelapisannya diproses dengan cara disemprotkan atau pun disikatkan. Proses terakhir menghasilkan kertas yang halus atau mengkilap.
Dalam kedua proses itu unsur pigmen yang paling banyak dipakai untuk pelapisan adalah tanah liat kaolin dan bahan perekat yang melekatkan pelapis ke permukaan kertas.
Karton. Sejenis kertas disebut karton jika beratnya melampau 170 gram/m2. Untuk percetakan biasanya dipakai 4 macam karton yakni a) karton yang tidak diputihkan, diolah mesin atau lewat mesin pengepresan (calender); b) karton berlapis, satu atau kedua mukanya; c) karton lapis (pasteboard) terdiri dari 2 atau lebih lapisan yang dilekatkan bersama, dengan berat sekitar 200 gram/m2; d) karton ‘embos’ yakni karton dengan permukaan khusus, yang dikerjakan dengan menggunakan mesin embos (embossing calender), misalnya permukaan linen atau motif-motif lainnya.

Arah serat kertas
Arah serat kertas ditentukan oleh serat-serat bubur kertas yang membentuk lembaran kertas. Arahnya bisa saja panjang atau pendek. Kertas dengan serat yang panjang lebih kuat daripada yang pendek; oleh sebab itu, serat pada selembar pamflet, buku atau lembaran peraga, poster dan sebagainya harus selalu vertical.
Untuk cetak offset dengan register, harus dipakai kertas yang seratnya sejajar dengan sumbu silinder. Kertas, terutama sampul buku, menghasilkan lipatan halus dan tahan lama kalau lipatan sejajar dengan arah serat. Arah serat biasanya tertera pada setiap pembungkus rim sebagai “grain long” (serat panjang) atau “grain short” (serat pendek). Seringkali arah serat dinyatakan dengan menggarisbawahi salah satu dari dimensi pada label kemasan.
Arah serat kertas dapat diketahui dengan melakukan beberapa cara pengujian sebagai berikut:

a. Robeklah kertas separuh melintas dari satu  tepi. Ulangi dari tepi lain yang terdekat. Bia- sanya robekan kertas lebih rata dan bersih  pada robekan yang sejajar dengan serat-  nya.

b.Gesek lembaran kertas dengan cara me-  nekan kedua sisinya dengan kuku jempol   dan jari tengah. Sisi yang berlobang pen-  dek menujukkan arah serat.

c. Potong dua helai kertas sama besar (5cm),   satu helai dengan serat panjang dan satu   helai dengan serat pendek. Pegang serta   tegakkan kedua helai kertas tersebut, dan  yang dapat berdiri adalah helai kertas yang  seratnya memanjang (membujur), dan yang  melengkung itulah helai kertas yang serat- nya pendek (melintang).
d. Basahi salah satu muka dari selembar ker-  tas (ukuran 12 X 12 cm  atau lebih). Taruh-  lah di atas telapak tangan dengan per-  mukaan yang basah menghadap kebawah.  Kertas tersebut akan menggulung. Arah   serat akan sejajar dengan garis tengah gu- lungan kertas itu.
e.  Lengkungkan selembar karton ke dua arah.  Kalau mudah melengkung berarti searah   dengan serat. Sebaliknya jika sukar me-  lengkung berarti bertentangan dengan arah  serat.
Berat kertas
Disetiap negara, kecuali di negeri-negeri yang berbahasa Inggris, berat kertasdinyatakan dalam gram per meter persegi (g/m2 atau g/qm). Berat yang tuliskan pada bungkusan per rim atau pada daftar harga, selalu berarti berat satuan per meter persegi dari jenis kertas tertentu, dan bukan berat dari ukuran kertas yang digunakan. Jika pada satu rim kertas kunstdruk tertera keterangan “Kunstdruk 100 g/m2”, hal tu menandakan bahwa setiap 1 meter persegi kertas mempunyai berat 100gram.

Ukuran kertas
Ukuran kertas yang paling banyak dipakai adalah DIN, yang dimulai dari DIN A-0 atau sama dengan 1 meter persegi (84,1 cm x 118,9 cm).
Ukuran DIN yang lain dapat diperoleh dengan membagi setiap lembar tepat setengahnya. Setengah dari DIN A-0=DIN A-1 (59,4 cm x 84,1 cm) dan setengah dari DIN A - 1 adalah DIN A-2 (42,0 X 59,4 cm) dan seterusnya. Keuntungan lain penggunaan ukuran DIN adalah berat kertas dapat diperoleh tanpa harus menghitung dengan rumit. Berat kertas DIN A-0 yang sama dengan 1 meter persegi beratnya 120 g/m2, maka berat selembar kertas ukuran DIN A-4 (1/16 bagian dari A-0) adalah 120 : 16=7,5 gram.
Kualitas yang optimal pada hasil cetakan juga ditentukan oleh kualitas kertas yang kita gunakan. Oleh karena itu kertas tersebut harus mempunyai sifat antara lain:
1 . Mudah menerima tinta.
2.  Tidak mempengaruhi pengeringan tinta   yang dicetakan pada permukaannya.
3.  Memiliki kehalusan/kelicinan dan    keporian sesuai dengan yang dikehendaki.
4.  Memiliki sifat reologi yang baik seperti   kemampatan dan elastisitas.
5.  Memiliki sifat-sifat optik sesuai dengan   yang dikehendaki (opasitas, warna,   derajat putih, g/oss/kilapan).
6.  Memiliki permukaan yang kuat dan tahan   terhadap pencabutan tinta (picking).
7.  Tidak peka terhadap perubahan    kelembaban udara (kadar air, dan    dimensional stability).
8.  Tidak memiliki sifat-sifat kimia yang dapat  memberikan pengaruh buruk terhadap   acuan cetak.
9.  Mempunyai permukaan yang datar.
10. Apabila dalam bentuk rol, harus ter  bungkus dengan rata dan tetap dalam   bentuk sirkularnya.
11.Serat-serat atau partikelpartikel kecil   lainnya pada permukaan kertas tidak   mudah terlepas.
12. Tidak mudah menimbulkan listrik statis.

Tidak dapat dimungkiri bahwa kualitas kertas juga berimbas terhadap industri percetakan yang secara langsung mempergunakannya. Tuntutan industri percetakan terhadap mutu kertas antara lain:
1. Appearance (penampakan) adalah sesuatu  hal yang sangat penting baik dari sisi   produsen maupun sisi konsumen yaitu   industri percetakan, bahkan penampakan   wajah menduduki peringkat pertama.   Parameter yang mempengaruhi appearance  ini adalah kecerahan (brightness), warna,   opasitas, dan gloss.
2.  Runnability (kemudahan untuk bergerak)   adalah bebas dari lengkung, keriting,   bergelombang, lipatan pada permukaan,   sangat rata ketika masuk dan keluar mesin  cetak. Sifat ini ditunjang oleh parameter-  parameter fisik seperti kekuatan, tearing,   bursting, kekakuan atau stiffness dan   kebersihan permukaan. Sifat runnability   dikelompokkan ke dalam tiga bidang yaitu  kondisi mekanis dari kertas, ciri kekuatan   (strengh characteristic) dan pengaruh kadar  air, artinya agar mesin cetak tidak    terganggu dengan masalah runnability,   maka harus bebas dari problem ketiga   bidang tersebut.
3.  Printability (kemampuan untuk dicetak)   adalah sifat suatu lembaran kertas yang   mampu menghasilkan mutu cetak yang  tinggi, menghasilkan warna cetak yang   seragam, menghasilkan transfer tinta yang  seragam, memiliki perbedaan tajam antara  daerah tercetak dan daerah yang tidak   tercetak. Kalau runnability menyangkut   efisiensi proses percetakan, maka    printability menyangkut mutu cetak.
4.  Warna Kertas adalah sesuatu yang juga   sangat mempengaruhi warna cetakan   keseluruhan, terutama warna dasar muda  (soft color) misalnya warna kuning muda,   biru muda ataupun merah muda.
Kertas bergelombang atau bermotif perlu perlakuan khusus baik pada saat mencetak maupun tinta yang digunakan, karena efek dan kerataan permukaan kertas akan mempengaruhi warna cetakan.
Kertas import juga sering digunakan untuk membuat barang cetakan yang berkualitas sehingga dapat menunjukkan prestige atau image dari sebuah perusahaan. (Tim EPI/KG. Sumber: Buku Perihal Cetak Mencetak, 1977)


Kerukunan Anak Sumatra - suratkabar bulanan ini terbit tahun antara tahun 1924 hingga 1925 di Batavia. Penyebutan koran ini biasanya hanya singkatannya yakni KAS. Setiap terbit KAS hadir empat halaman. Sesuai dengan namanya, peredaran KAS lebih banyak di kalangan warga Sumatra yang tinggal di Jakarta. Meskipun merupakan suratkabar umum, KAS
Suratkabar KAS diterbitkan sebuah badan penerbit “Suara KAS” di Weltevreden. Berita-berita yang dimuat KAS biasanya berisi tentang aktivitas warga Sumatra di Jakarta. Karena peredaran suratkabar tersebut sampai ke Sumatra, isi berita KAS juga merupakan pemberi kabar bagi sanak keluarga di kampung halaman warga Sumatra. (Tim EPI/TS. Sumber: Perpusnas).


Kesatuan Indonesia - majalah. Majalah mingguan bergambar Kesatuan Indonesia ini terbit untuk menjaga nyala harapan akan tegaknya kesatuan bangsa, pada tahun 1948 oleh Penerbit Perkasa Palembang. Penanggung jawabnya Abdullah Zain dan Pemimpin Redaksi R.A. Hakky. Majalah berjargon “Majalah Kesatuan Rakyat Indonesia”,terbit 7 halaman ini setiap Sabtu.
Redaksi Kesatuan Indonesia mengakui, menerbitkan majalah ini bukan hal yang gampang. Apalagi dengan bentuk majalah bergambar di mana redaksi harus memeriksa bukan hanya kelayakan tulisan tetapi juga kelayakan gambar, sehingga proses cetak kerap terlambat.
Redaksi berusaha menutupi kelemahan itu dengan menampilkan foto-foto menarik. Dalam edisi khusus, redaksi menampilkan gambar-gambar perjalanan Mohammad Hatta di Bengkulu. Gambar-gambar itu menjadi simbol kedekatan pemimpin dengan rakyat. Kesatuan Indonesia bermaksud memberi gambaran bahwa dalam kondisi saat itu, persatuan dan kesatuan ialah modal utama. Rakyat harus dijaga agar tidak terpecah-belah, para pemimpin harus memberi pengayoman dan tuntunan.
Dalam polemik bentuk negara, kesatuan  atau federasi, yang memicu konflik, Kesatuan Indonesia berseru tak akan memihak mana pun. Yang dipikirkan hanya satu hal, bagaimana rakyat hidup sejahtera. Hal itu tertuang dalam artikelnya: “Federalisme ataupun unitarisme ini bukan mendjadi tugas dan tudjuan madjalah itu. Tetapi isme itu mendjadi taktik segala perdjuangan sesuatu bangsa jang menghendaki kesempurnaan, maka Kesatuan Indonesia tetap berpendapat bahwa jang mendjadi pokok adalah persatuan bangsa, dimana soal ini memang soal jang ditjita-tjitakan oleh seluruh bangsa Indonesia”.
Dari sisi iklan, Kesatuan Indonesia tergolong media yang banyak diminati. Rata-rata ada 19 jenis iklan yang menghiasi kolom-kolom majalah ini. Manajemennya pun menerapkan tarif iklan yang rapi. Untuk 1 halaman dikenakan harga 10 gulden; untuk ukuran setengah, seperempat, seperdelapan, dan seperenambelas, masing-masing dikenakan tarif 60 gulden, 35 gulden, 20 gulden, dan 15 gulden. Setiap minggu Kesatuan Indonesia mampu menjadi teman setia pembaca dengan harga untuk 1 bulan, 1 kwartal, 1 tahun serta eceran masing-masing 8 gulden, 22,8 gulden, 80 gulden, dan 2,10 gulden.
Kesatuan Indonesia tak hanya mengandalkan gambar-gambar memikat tetapi juga menampilkan rubrik-rubrik lain seperti cerita pendek, artikel politik hingga teka-teki silang berhadiah 1 gulden. (Tim EPI/KG. Sumber: Reni Nuryanti/Indexpress/Jurnas)


Ketut Nadha - Pejuang Pers yang Perintis Pers Pejuang. Beliau seseorang yang sangat sederhana, bersahaja dan konsisten terhadap apa yang diperjuangkan.
Laki-laki yang tidak suka publikasi ini sangat gigih dengan idealismenya. Ia mengabdikan hampir seluruh hidupnya bagi dunia jurnalistik. Totalitas, idealisme dan kegigihannya dalam mengabdikan dirinya di dunia kewartawanan, mengantarkan sosok sederhana ini harum di tingkat nasional.
Ketika bangsa ini mengangkat senjata untuk mempertahankan kemerdekaan, Ketut Nadha tahu betul sisi medan perjuangan yang belum dimasuki orang, dan ia memilih media sebagai alat perjuangan. Ketika banyak orang berambisi masuk ke dunia politik dan mencari kedudukan di dalam pemerintahan dan legislatif pada masa kemerdekaan, Ketut Nadha tetap setia terhadap profesinya hingga Sang Hyang Widhi Wasa memanggilnya di usia 76 tahun.
Jiwa jurnalistik tampaknya memang telah merasuk ke dalam darah dan daging pelopor “kuli tinta” ini. Kegelisahan serta kecintaannya terhadap profesi yang ditekuninya terlihat jelas dari kesetiaannya mengawal dan mengantarkan Bali Post menjadi penerbitan yang tetap mengemban motto “Pengemban dan Pengamal Pancasila”.
Hingga hari-hari menjelang akhir hayatnya Ketut Nadha masih tetap berkantor di Bali Post dan masih tetap mengisi kolom “Bang Podjok” dengan segala kekritisan, ketajaman, dan sikap humorisnya.
Kecintaan terhadap profesi dan konsistensi sebagai pejuang pers selalu menjadi hal yang ia tekankan setiap kali memberi arahan kepada wartawan. 
Pada peringatan HUT ke 52 Bali Post, Ketut Nadha sempat berpesan bagaimana seorang wartawan harus menjaga keluhuran dari profesinya. “Dalam masa transisi di tengah situasi yang dihadapi bangsa dan negara dewasa ini, seyogyanya kita tetap berfungsi sebagai mediator dengan pemikiran, sikap dan langkah yang bertujuan mencari solusi atas masalah yang terjadi di masyarakat. Kemerdekaan pers jangan dikotori oleh penyajian berita yang tidak mengacu pada kode etik jurnalistik dan tidak profesional...”
Dari wejangan singkatnya tersebut tersirat bahwa Ketut Nadha bukan hanya seorang “kuli tinta” yang tekun, namun selalu memiliki pemikiran baru untuk menyempurnakan serta meningkatkan mutu pemberitaan maupun penampilan koran yang dipimpinnya, Bali Post.(Tim EPI/KG. Sumber: KMB)


Kiai Balong - Kiai Balong adalah nama sebuah pesawat pemancar radio yang digunakan RRI Surakarta pada saat hijrah ke Desa Balong, Kec. Jenawi, Kab. Karanganyar, tahun 1946 (lihat: RRI Surakarta dan RRI Balong). Pesawat pemancar jenis NSF tersebut berkekuatan 50 Watt dengan gelombang 30,3 meter. Sebelum digunakan untuk siaran RRI di Desa Balong, Kiai Balong dibawa bergerilya berpindah-pindah ke Tawangmangu, Desa Watugonang, Desa Ngringin dan akhirnya ke Balong.
Sewaktu di Balong, pemancar NSF dalam keadaan rusak. Setelah Kiai Balong diperbaiki, pada tanggal 21 Februari 1946 RRI Surakarta  kembali mengudara. “Di sini Radio Republik Indonesia Surakarta, gelombang 30,4 meter dari Balong,” begitu kalimat pertama yang diucapkan penyiar saat itu.
Sejak itu RRI Surakarta dikenal sebagai RRI Balong dan pemancarnya dinamai Kiai Balong. Siaran RRI Surakarta dari daerah gerilya pada masa itu berpengaruh besar terhadap dunia internasional. Masyarakat internasional yang semula percaya propaganda Belanda bahwa Indonesia masih di bawah kekuasaannya, akhirnya mengetahui bahwa kedaulatan Republik Indonesia yang kemerdekaannya diproklamasikan pada 17 Agustus 1945 tetap berdiri tegak (Tim EPI/KG. Sumber: Sejarah RRI Surakarta)


KLCBS 100,4 - stasiun radio. KLCBS merupakan satu-satunya radio siaran di Kota Bandung yang memiliki komitmen kuat terhadap  musik jazz, sesuai dengan  slogannya “KLCBS The Jazz Wave for all jazz lovers stay tune in”.
Radio siaran ini berdiri pada tahun 1981 dengan Badan Hukum PT Radio Ilnafir, dan beralamat di Jalan Karanglayung Nomor 10 Bandung. Pengelola KLCBS sangat optimistis bahwa peminat musik jazz merupakan pendengar yang sangat loyal.
Pada masa reformasi sekarang ini KLCBS juga menyiarkan berita-berita terhangat Kota Bandung hingga berita internasional, selain sajian acara dan informasi yang bernuansa Islam. (Tim EPI/DAR)


K-Lite - stasiun radio. K-Lite adalah nama di udara PT Radio Lintas Kontinental yang bekerja pada gelombang FM 107.1 MHz. K-Lite didirikan pada tahun 1970 oleh sejumlah mahasiswa ITB, dengan nama Radio Continental, beralamat di Jalan Sangkuriang.
Ketika mereka sudah lulus dan sibuk dengan pekerjaan masing-masing, manajemennya dipindahtangankan kepada pihak lain, namun tidak bekembang sebagaimana diharapkan. Pada pertengahan tahun 1990 manajemen diambil alih oleh Yayasan Telkom dan diubah namanya menjadi K-Lite, dan menempati bangunan kantor/studio di Jalan Sumur Bandung No. 12 Bandung.
Pada awal tahun 1980, ketika menempati bangunan di Jalan Cikapayang Bandung, Radio Continental menjadi kantor dan master relay untuk penyiaran berita PRSSNI Jawa Barat, yaitu berita radio siaran swasta pertama  di Indonesia yang disiarkan setiap pukul 08.00 dan 17.00 WIB, yang secara serentak disambungsiarkan oleh radio siaran swasta di Kota Bandung dan sekitarnya. Kegiatan itu berlangsung sampai dengan tahun 1984.
Sekarang K-Lite mengarahkan isi siarannya untuk para eksekutif dengan menyajikan pembahasan tentang permasalahan pengelolaan bisnis yang sehat dan kuat, didukung musik easy listening, sebagaimana slogannya “Bandung’s Inspiring Sound”. Program ini meliputi bahasan tentang Marketing Strategy, Entrepreneurship & Bank, dan Smart Inspiring. (Tim EPI/DAR)


Kode Etik Aliansi Jurnalis Independen (AJI)
1.  Jurnalis menghormati hak masyarakat   untuk memperoleh informasi yang benar.
2.  Jurnalis senantiasa mempertahankan   prinsip-prinsip kebebasan dan keberim-  bangan dalam peliputan dan pemberi-  taan serta kritik dan komentar.
3.  Jurnalis memberi tempat bagi pihak   yang kurang memiliki daya dan kesem-  patan untuk menyuarakan pendapatnya.
4.  Jurnalis hanya melaporkan fakta dan   pendapat yang jelas sumbernya.
5.  Jurnalis tidak menyembunyikan infor-  masi penting yang perlu diketahui   masyarakat.
6.  Jurnalis menggunakan cara-cara yang   etis untuk memperoleh berita, foto, dan   dokumen.
7.  Jurnalis menghormati hak nara sumber   untuk memberi informasi latar belakang,   off the record, dan embargo.
8.  Jurnalis segera meralat setiap pemberi-  taan yang diketahui tidak akurat.
9.  Jurnalis menjaga kerahasiaan sumber   informasi konfidensial, identitas korban   kejahatan seksual, dan pelaku tindak pi-  dana di bawah umur.
10.  Jurnalis menghindari kebencian, pra-  sangka, sikap merendahkan, diskrimi  nasi, dalam masalah suku, ras, bangsa,   politik, cacat/sakit jasmani, cacat/sakit   mental/latar belakang sosial lainnya.
11.  Jurnalis menghormati privasi, kecuali   hal-hal itu bisa merugikan masyarakat.
12.  Jurnalis tidak menyajikan berita dengan   mengumbar kecabulan, kekejaman ke-  kerasan fisik dan seksual.
13.  Jurnalis tidak memanfaatkan posisi dan   informasi yanhg dimilikinya untuk men-  cari keuntungan pribadi.
14.  Jurnalis tidak dibenarkan menerima so-  gokan. Catatan: Yang dimaksud dengan   sogokan adalah semua bentuk pemberi-  an berupa uang, barang, dan atau fasili-  tas lain, yang secara langsung atau   tidak langsung, dapat mempengaruhi   jurnalis dalam membuat kerja jurnalistik.
15.  Jurnalis tidak dibenarkan menjiplak.
16.  Jurnalis menghindari fitnah dan pence-  maran nama baik.
17.  Jurnalis menghindari setiap campur ta-  ngan pihak-pihak lain yang mengham  bat pelaksanaan prinsip-prinsip di atas.
18.  Kasus-kasus yang berhubungan dengan   kode etik akan diselesaikan oleh Majelis   Kode Etik.
  Jakarta, 12 Juli 1998
  Aliansi Jurnalis Independen
  (Tim EPI/Wid)


Kode Etik Persatuan Direktur Berita Radio dan Televisi - Kode Etik Berita Siaran bagi Persatuan Direktur Berita Radio dan Televisi (Radio & Television News Directors Association-RTNDA) disetujui pada tanggal 2 Januari 1966 dan diubah pada tanggal 13 Oktober 1973.
Para anggota Persatuan Direktur Berita Radio dan Televisi menyetujui tanggung jawab utama mereka sebagai wartawan -dan tanggung jawab industri siaran sebagai sponsor kolektif berita siaran- ialah memberi masyarakat yang mereka layani berita yang cermat, lengkap, dan segera sepanjang dapat dilakukan oleh integritas dan pengabdian manusia. Untuk menjawab tujuan itu, mereka menyatakan penerimaan mereka atas norma-norma dasar yang disebut berikut ini, dan keinginan yang murni untuk menaatinya semaksimal mungkin.
Pasal 1
Tujuan utama wartawan siaran, memberi informasi kepada masyarakat, mengenai peristiwa-peristiwa penting dan perhatian yang tepat secara cermat dan lengkap -harus di atas semua tujuan lain.
Pasal 2
Penyampaian berita siaran harus disusun tidak hanya untuk memberikan informasi secara tepat waktu dan cermat, tetapi juga menyampaikannya dalam suasana yang berkaitan yang memberinya makna dan perspektif. Norma ini berarti, laporan-laporan berita, jika memerlukan kejelasan, harus dikemukakan dengan latar belakang fakta yang berkaitan, faktor-faktor seperti ras, agama, kebangsaan atau status sebelumnya hanya akan dilaporkan bila hal itu relevan, bahwa komentar atau isi yang bersifat subjektif harus dijelaskan, dan kesalahan-kesalahan fakta harus segera diakui dan diperbaiki.
Pasal 3
Wartawan siaran harus memilah bahwa untuk warta berita semata-mata atas pertimbangan mereka mengenai nilai beritanya.
Norma ini berarti bahwa berita harus dipilih berdasarkan makna pentingnya, relevansinya dengan masyarakat dan daerah, ketepatan human interest, dan pelayanan kepada pendengar. Norma ini menolak penonjolan sensasionalisme atau hal yang menyesatkan dalam bentuk apa pun, tidak tunduk kepada pihak luar “yang berkepentingan” memengaruhi pemilihan dan penyampaian berita, apakah itu dari kalangan atau di luar industri siaran. Norma ini menetapkan bahwa istilah-istilah seperti “bulletin” dan “berita kilat” hanya digunakan bila sifat berita tersebut membenarkan perlakuan seperti itu; penggambaran fasilitas ruang redaksi dan personil yang bombastis dan menyesatkan harus ditolak, bersama-sama dengan penggunaan bunyi dan efek visual yang tidak perlu; dan materi promosi dan publisistas diteliti dengan ketat sebelum digunakan dan dibuktikan oleh sumber atau ketika disiarkan.
Pasal 4
Wartawan siaran harus selalu menghormati dan menghargai harkat manusia, pribadi dan keselamatan orang-orang yang diberitakan.
Pasal 5
Wartawan siaran harus mengatur kehidupan pribadi mereka dan berusaha supaya kegiatan nonprofesi mereka yang mungkin bergesekan dengan kegiatan profesional dapat menghindarkan mereka dari pertentangan kepentingan, nyata atau tidak.
Pasal 6
Wartawan siaran harus selalu giat berusaha menampilkan semua berita yang mereka ketahui akan melayani kepentingan masyarakat, tanpa menghiraukan upaya egois (orang lain) upaya bodoh atau korup untuk mewarnainya, menahannya atau merintangi penyiarannya. Mereka harus terus menerus berupaya menembus rintangan dalam melaporkan persidangan umum dengan peralatan yang tepat untuk siaran (termasuk kamera dan alat-alat perekam), sesuai dengan kepentingan umum. Mereka mengakui etika wartawan mengenai perlindungan bagi sumber-sumber berita dan informasi rahasia, dan mendesak etika itu ditaati dengan teguh kecuali dalam hal perlindungan tersebut jelas dan tidak dapat diragukan melanggar kepentingan umum.
Pasal 7
Wartawan siaran mengakui tanggung jawab yang timbul dari penyiaran analisis, komentar dan pendapat yang jelas tentang masalah umum dan berbagai isu. Mereka menerima kewajiban penyiar, untuk menampilkan masalah seperti itu oleh pribadi-pribadi yang memenuhi syarat karena kewenangan, pengalaman dan penilaian mereka.
Pasal 8
Di pengadilan, wartawan siaran harus berlaku sopan, terlepas apakah pengadilan sedang bersidang atau tidak. Mereka harus menjaga supaya peralatan siaran mereka sejauh mungkin tidak mengganggu dan tenang. Bila fasilitas pengadilan tidak cukup, harus diusahakan pengaturan penyiaran lewat pool.
Pasal 9
Dalam melaporkan masalah yang atau mungkin dibawa ke pengadilan, wartawan harus menghindarkan praktik yang bisa cenderung ke arah mencampuri hak seseorang untuk mendapatkan pengadilan yang jujur.
Pasal 10
Wartawan siaran tidak boleh salah menampilkan sumber suatu materi siaran berita.
Pasal 11
Wartawan siaran harus aktif mengecam dan berusaha menghindarkan pelanggaran atas norma-norma ini, dan harus aktif menggalakkan pelaksanaannya oleh semua wartawan, terlepas apakah mereka anggota Persatuan Direktur Berita Radio dan Televisi atau bukan. (Tim EPI/Wid. Sumber: Buku Berita & Informasi Jurnalistik Radio, Helena Olii, Penerbit PT Indeks, Jakarta, 2007).

 

Kode Etik Grafika Pers

Pasal 1
LANDASAN
1. Landasan Idiil & Strukturil
a. Bahwasanya Perusahaan Grafika Pers di Indonesia yang tergabung dalam sebuah wadah/organisasi bernama Serikat Grafika Pers disingkat SGP adalah satu-satunya organisasi percetakan pers di Indonesia, dikukuhkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Penerangan RI No. 184/KEP/Menpen/1978, sehingga dengan demikian keanggotaan dalam organisasi ini bersifat mengikat dan menuntut tanggungjawab/loyalitas para anggotanya, sesuai dengan yang digariskan dalam Peraturan Dasar & Rumah Tangga Serikat Grafika Pers.
b. Bahwa setiap Perusahaan Grafika Pers di Indonesia, melandasi perjuangan dan karyanya berdasarkan Pancasila & UUD 45, GBHN, Berta UU Pokok Pers No. 11/1966, UU No. 21 tahun 1982, ketetapan Dewan Pers No. 79/XIV/74 dan peraturan-peraturan yang syah lainnya dan diabdikan pada perkembangan Industri Grafika dan Pers Nasional, karenanya setiap anggota Serikat Grafika Pers wajib menjunjung tinggi Kode Etik Grafika Pers sebagai pedoman moral yang mengikat.

2. Landasan Usaha
Setiap aktivitas dan kreasi Perusahaan Grafika Pers memiliki kebebasan yang luas dalam arti bebas mengembangkan usahanya dengan cara-cara yang sehat yakni kebebasan yang bertanggung jawab dan bermoral Pancasila; dengan kata lain Perusahaan Grafika Pers melakukan prinsip-prinsip ekonomi Perusahaan secara wajar dengan tidak mengabaikan tujuan idiilnya.

Pasal 2
KEPRIBADIAN DAN SOLIDARITAS
1. Setiap Perusahaan Grafika Pers harus memiliki kepribadian yang luhur sebagai perusahaan yang taat kepada hukum dan perundang-undangan Republik Indonesia, bersifat ksatria, jujur dan bijaksana dengan menunjukkan perasaan solidaritas terhadap sesama anggota, menghindari persaingan yang tidak sehat yang menjurus kepada perpecahan organisasi atau merugikan sesama anggota.
2. Setiap Perusahaan Grafika Pers wajib membina dan menjaga kerjasama yang baik dengan masyarakat, terutama yang bergerak di bidang pers dan jurnalistik.
3. Setiap Perusahaan Grafika Pers wajib ikut meningkatkan kesejahteraan dari anggota dan seluruh karyawan yang bekerja pada perusahaannya.

Pasal 3
SURAT PERJANJIAN CETAK
Perjanjian dan Persengketaan

1. Setiap Order Cetak yang telah disepakati bersama di antara pemberi order wajib dibuatkan Surat Perjanjian Mencetak, dilandasi peratutan-peraturan dan ketentuan yang berlaku, perjanjian mana mempunyai kekuatan mengikat di antara kedua pihak.

2. Persengketaan. Kesalahpahaman ataupun perkara yang timbul terjadi di antara sesama anggota Perusahaan Grafika Pers, diusahakan penyelesaiannya dengan Cara-cara Musyawarah dan Mufakat, atau bila dianggap perlu diajukan kepada Dewan Kehormatan Serikat Grafika Pers (SGP) sesuai Tata Kerja Dewan Kehormatan Serikat Grafika Pers.
Masalah atau kasus yang tak dapat diselesaikan oleh Dewan Kehormatan SGP diselesaikan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Pasal 4
PINDAH CETAK
1. Ketentuan atau Tata Cara mengenai “pindah cetak” dari suatu penerbitan Pers, diatur berdasarkan ketentuan-ketentuan SIT yang berlaku, dimana diperlukan persetujuan dari Menteri Penerangan R.I. (Dirjen Pembinaan Pers dan Grafika).
2. Untuk itu diperlukan persyaratan-persyaratan sebagai berikut :
a.  Rekomendasi dari Pengurus SPS   Cabang/Pusat.
b. Rekomendasi dari Pengurus PWI   Cabang/Pusat.
c.  Rekomendasi dari Pengurus SGP.
d.  Surat keterangan tidak berkeberatan   dari pencetak lama.
e.  Surat keterangan kesanggupan   mencetak dari pencetak baru.

Pasal 5
HAK CIPTA
Setiap Perusahaan Grafika Pers wajib menghargai Hak Cipta.

Pasal 6
PELANGGARAN DAN SANKSI
Pelanggaran dan sanksi-sanksi terhadap Kode Ethik ini ditetapkan oleh Dewan Kehormatan Serikat Grafika Pers dan pelaksanaannya oleh Pengurus SGP bekerja sama dengan unsur-unsur pers lainnya.

Pasal 7
PENGAWASAN
Pengawasan atas pentaatan Kode Ethik Grafika Pers ini dilakukan oleh Dewan Kehormatan SGP.
Kode Etik Hubungan Masyarakat - Pada saat ini bidang hubungan masyarakat (humas) sudah menjadi profesi yang besar pengaruhnya. Sebagai suatu profesi, tentunya memiliki semacam kode etik profesi. Kode etik di bidang humas yang berlaku bagi Perhimpunan Hubungan Masyarakat Internasional (International Public Relations Association/IPRA) adalah Kode Athena. Dalam sidang umumnya, 10 Mei 1956, IPRA menerima Kode Athena sebagai kode etik profesi. Berikut ini Kode Etik Athena.
Setiap anggota dari perhimpunan ini:
1. Akan berusaha:
a. Menyokong terciptanya suasana moral dan budaya yang mungkin setiap manusia mencapai martabatnya yang penuh dan menikmati hak-hak dasarnya yang termaktub di dalam “Deklarasi Hak-hak Azasi Manusia”.
b. Menciptakan pola komunikasi dan saluran-saluran komunikasi yang dapat lebih mengukuhkan arus bebas informasi dan juga memberikan kepadanya suatu kesadaran akan keterlibatan pribadinya serta tanggung jawab dan solidaritasnya dengan anggota-anggota masyarakat lainnya.
c. Selalu mengingat bahwa karena hubungan profesinya dengan khalayak, maka tingkah lakunya walaupun secara pribadi akan selalu mempunyai pengaruh terhadap penghargaan pada pelaksanaan profesinya.
d. Menghormati di dalam melaksanakan tugas profesinya, prinsip-prinsip moral dan peraturan-peraturan dalam “Deklarasi Hak-hak Azasi Manusia”.
e. Menghormati dan menjunjung tinggi martabat manusia dan mengakui hak dari setiap pribadi untuk menilai.
f. Menumbuhkan kondisi moral, psikologis, dan intelektual untuk dia yang terbuka dan sempurna dan mengakui hak-hak orang yang terlibat untuk menyatakan persoalannya dan menyatakan pendapatnya.

2. Akan melaksanakan:
a. Selalu bertingkah laku dalam keadaan apa pun sedemikian rupa untuk dapat menumbuhkan kepercayaan orang-orang yang berhubungan dengan dia.
b. Bertindak dalam keadaan apa pun sedemikian rupa untuk memperhatikan dari pihak-pihak yang terlibat, baik kepentingan organisasi di mana ia bekerja maupun kepentingan publik yang harus dia layani.
c. Melaksanakan tugas dengan martabat, menghindarkan penggunaan bahasa yang samar-samar atau dapat menimbulkan kesalahpahaman dan tetap menjaga loyalitasnya kepada langganannya atau perusahaan di mana ia bekerja baik yang sekarang maupun yang lalu.

3. Akan menghindari:
a. Menutupi kebenaran atas dasar apa pun juga.
b. Menyiarkan informasi yang tidak didasarkan kepada fakta yang nyata dan benar. Mengambil bagian dalam usaha yang tidak etis dan tidak jujur atau dapat mengubah martabat dan harkat manusia.
c. Menggunakan segala macam cara dan tehnik yang dimanipulasikan untuk menimbulkan motivasi yang tidak disadari, yang tidak dapat dikontrol oleh pribadi manusia secara sukarela sehingga tindakan individu tadi tidak lagi didasarkan kepada keinginan pribadinya yang bebas. (Tim EPI/Wid; Sumber: Buku Etika dan Kode Etik Komunikasi, Drs. A.M. Hoeta Soehoet, Penerbit yayasan Kampus Tercinta-IISIP, Jakarta, 2002).


Kode Etik Jurnalistik (KEJ) - Kemerdekaan berpendapat, berekspresi, dan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Kemerdekaan pers adalah sarana masyarakat untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi, guna memenuhi kebutuhan hakiki dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Dalam mewujudkan kemerdekaan pers itu, wartawan Indonesia juga menyadari adanya kepentingan bangsa, tanggung jawab sosial, keberagaman masyarakat, dan norma-norma agama.
Dalam melaksanakan fungsi, hak, dan kewajiban dan peranannya, pers menghormati hak asasi setiap orang, karena itu pers dituntut profesional dan terbuka untuk dikontrol oleh masyarakat.
Untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar, wartawan Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme. Atas dasar itu, wartawan Indonesia menetapkan dan menaati Kode Etik Jurnalistik:

Pasal 1
Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.

Penafsiran
a. Independen berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers.
b. Akurat berarti dipercaya benar sesuai keadaan objektif ketika peristiwa terjadi.
c. Berimbang berarti semua pihak mendapat kesempatan setara.
d. Tidak beritikad buruk berarti tidak ada niat secara sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan kerugian pihak lain.

Pasal 2
Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.

 Penafsiran
Cara-cara yang profesional adalah:
a. Menunjukkan identitas diri kepada narasumber.
b. Menghormati privasi.
c. Tidak menyuap.
d. Menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya.
e. Rekayasa pengambilan dan pemuatan atau penyiaran gambar, foto, suara dilengkapi dengan keterangan tentang sumber dan ditampilkan secara berimbang.
f. Menghormati pengalaman traumatik narasumber dalam penyajian gambar, foto, suara.
g. Tidak melakukan plagiat, termasuk menyatakan hasil liputan wartawan lain sebagai karya sendiri.
h. Penggunaan cara-cara tertentu dapat dipertimbangkan untuk peliputan berita investigasi bagi kepentingan publik.

Pasal 3
Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampuradukkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.

Penafsiran
a. Menguji informasi berarti melakukan check and recheck tentang kebenaran informasi itu.
b. Berimbang adalah memberikan ruang atau waktu pemberitaan kepada masing-masing pihak secara proposional.
c. Opini yang menghakimi adalah pendapat pribadi wartawan. Hal ini berbeda dengan opini interpretatif, yaitu pendapat yang berupa interpretasi wartawan atas fakta.
d. Asas praduga tak bersalah adalah prinsip tidak menghakimi seseorang.

Pasal 4
Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.

Penafsiran
a. Bohong berarti sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya oleh wartawan sebagai hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi.
b. Fitnah berarti tuduhan tanpa dasar yang dilakukan secara sengaja dengan niat buruk.
c. Sadis berarti kejam dan tidak mengenal belas kasihan.
d. Cabul berarti penggambaran tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar, suara, grafis atau tulisan yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi.
e. Dalam penyiaran gambar dan suara dan arsip, wartawan  mencantumkan waktu pengambilan gambar dan suara.

Pasal 5
Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.

Penafsiran
a. Identitas adalah semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacak.
b. Anak adalah seorang yang berusia kurang dari 16 tahun dan belum menikah.

Pasal 6
Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.

Penafsiran
a. Menyalahgunakan profesi adalah segala tindakan yang mengambil keuntungan pribadi atas informasi yang diperoleh saat bertugas sebelum informasi tersebut menjadi pengetahuan umum.
b. Suap adalah segala pemberian dalam bentuk uang, benda atau fasilitas dan pihak lain yang mempengaruhi independensi.

Pasal 7
Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan “off the record” sesuai dengan kesepakatan.

Penafsiran
a. Hak tolak adalah hak untuk tidak mengungkapkan identitas dan keberadaan narasumber demi keamanan narasumber dan keluarganya.
b. Embargo adalah penundaan pemuatan atau penyiaran berita sesuai dengan permintaan narasumber.
c. Informasi latar belakang adalah segala informasi atau data dan narasumber yang disiarkan atau diberitakan tanpa menyebutkan narasumbernya.
d. “Off the record” adalah segala informasi atau data dan narasumber yang tidak boleh disiarkan atau diberitakan.

Pasal 8
Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.

Penafsiran
a. Prasangka adalah anggapan yang kurang baik mengenai sesuatu sebelum mengetahui secara jelas.
b. Diskriminasi adalah pembedaan perlakuan.

Pasal 9
Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik.

Penafsiran
a. Menghormati hak narasumber adalah sikap menahan diri dan berhati-hati.
b. Kehidupan pribadi adalah segala segi kehidupan seseorang dan keluarganya selain yang terkait dengan kepentingan publik.

Pasal 10
Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa.

Penafsiran
a. Segera berarti tindakan dalam waktu secepat mungkin, baik karena ada maupun tidak ada teguran dari pihak luar.
b. Permintaan maaf disampaikan apabila kesalahan terkait dengan substansi pokok.
Pasal 11
Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional

Penafsiran
a. Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.
b. Hak koreksi adalah hak setiap orang untuk membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.
c. Proporsional berarti setara dengan bagian berita yang perlu diperbaiki.

Penilaian akhir atas pelanggaran Kode Etik Jurnalistik dilakukan Dewan Pers. Sanksi atas pelanggaran Kode Etik Jurnalistik dilakukan oleh organisasi wartawan dan atau perusahaan pers.
Jakarta, Selasa 14 Maret 2006,
Kami atas nama organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers Indonesia:
1. Aliansi Jurnalis Independen (AJI/Abdul   Manan)
2.  Aliansi Wartawan Independen (AWI/  Alex Sutejo)
3.  Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (AT  SI/Uni Z. Lubis)
4.  Asosiasi Wartawan Demokrasi Indone-  sia (AWDI/OK Syahyan Budiwahyu)
5.  Asosiasi Wartawan Kota (AWK/Daswir   Au Malayoe)
6.  Federasi Serikat Pewarta (Masfendi)
7.  Gabungan  Wartawan Indonesia (GWI/                                 Fowa’a Hia)
8.  Himpunan Penulis dan Wartawan Indo-  nesia (Hipwi/RE Hermawan S)
9.  Himpunan Insan Pers Seluruh Indonesia   (HIPSI/Syahril Idham)
10. Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI/                              Bekti Nugroho)
11. Ikatan Jurnalis Penegak Harkat dan   Martabat Bangsa (Ijab Hamba/Boyke   M. Nainggolan)
12. Ikatan Pers dan Penulis Indonesia (IP  PI/Kasmarios)
13.Kesatuan Wartawan Demokrasi Indone-  sia (Kewadi, M. Suprapto)
14.Komite Wartawan Reformasi Indonesia   (KWRI/Sakata Barus)
15.Komite Wartawan Indonesia (KWI/Her-  man Sanggam)
16.Komite Nasional Wartawan Indonesia   (Komnas WI/AM Syarifuddin)
17.Komite Wartawan Pelacak Profesional   Indonesia (Kowappi/Hans Max Kawe-  ngian)
18.Korps Wartawan Republik Indonesia   (Kowri/Hasnul Amar)
19.Perhimpunan Jurnalis Indonesia (PJI/                                 Ismed Hasan Putro)
20.Persatuan Wartawan Indonesia (PWI/                               Wina Armada Sukardi)
21.Persatuan Wartawan Pelacak Indonesia   (Pewarpi/Andi A. Mallarangan)
22.Persatuan Wartawan Reaksi Cepat Pela-  cak Kasus (PWRCPK/H. Jaja Suparja   Ramli)
23.Persatuan Wartawan Independen Refor-  masi Indonesia (PWIRI/Ramses Ra-  mona Siagian)
24.Perkumpulan Jurnalis Nasrani Indone-  sia (PJNI/Ev. Robinson Togap S)
25.Persatuan Wartawan Nasional Indone-  sia (PWNI/Rush)
26.Serikat Penerbit Suratkabar (SPS Pusat/                             Mahtum Mastoem)
27.Serikat Pers Reformasi Nasional (Seper-  nas/Laode Hazirun)
28.Serikat Wartawan Indonesia (SWI/Da-
 niel Chandra)
29.Serikat Wartawan Independen Indone-  sia (SWII/KPH Gunarso Kusumo Di-  ningrat).

Catatan: Kode Etik Jurnalistik (KEJ) yang menggantikan Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI) ini ditetapkan oleh Dewan Pers melalui Surat Keputusan Ketua Dewan Pers, Prof. Dr. Ichlasul Amal, MA No. 03/SK-DP/III/2006 tanggal 24 Maret 2006. Dalam SK tersebut dikemukakan empat pertimbangan.
Pertama, bahwa telah terjadi perkembangan yang sangat pesat dalam kehidupan pers nasional selama enam tahun terakhir sejak diberlakukannya UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers.
Kedua, bahwa KEWI yang disepakati 26 organisasi wartawan di Bandung tanggal 6 Agustus  1999 dinilai perlu dilengkapi sehingga dapat menampung berbagai persoalan pers yang berkembang saat ini, terutama yang terjadi pada media pers elektronik.
Ketiga, bahwa berbagai perusahaan pers dan organisasi wartawan masing-masing telah mempunyai kode etik.
Keempat, bahwa dengan demikian perlu ditetapkan kode etik jurnalistik yang baru yang berlaku secara nasional, sebagai landasan moral atau etika moral atau etika profesi dan menjadi pedoman operasional dalam menegakkan integritas dan profesionalitas wartawan. (Tim EPI/Wid; Sumber: Dewan Pers)

 

Kode Etik Jurnalistik Persatuan
Wartawan Indonesia (KEJ PWI)

Mukadimah
Bahwa sesungguhnya salah satu perwujudan kemerdekaan Negara Republik Indonesia adalah kemerdekaan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Oleh sebab itu kemerdekaan pers wajib dihormati oleh semua pihak.
Mengingat Negara Republik Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum sebagaimana diamanatkan dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, seluruh wartawan Indonesia menjunjung tinggi konstitusi dan menegakkan kemerdekaan pers yang bertanggung jawab, mematuhi norma-norma profesi kewartawanan, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta memperjuangkan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial berdasarkan Pancasila.
Maka atas dasar itu, demi tegaknya harkat, martabat, integritas, dan mutu kewartawanan Indonesia serta bertumpu pada kepercayaan masyarakat, dengan ini Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) menetapkan Kode Etik Jurnalistik yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh seluruh wartawan Indonesia.

Bab I
Kepribadian dan Integritas

Pasal 1
Wartawan Indonesia beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berjiwa Pancasila, taat kepada Undang Undang Dasar Negara RI, kesatria, menjunjung harkat, martabat manusia dan lingkungannya, mengabdi kepada kepentingan bangsa dan negara serta terpercaya dalam mengembang profesinya.
Pasal 2
Wartawan Indonesia dengan penuh rasa tanggung jawab dan bijaksana mempertimbangkan patut tidaknya menyiarkan karya jurnalistik (tulisan, suara, serta suara dan gambar) yang dapat membahayakan keselamatan dan keamanan negara, persatuan dan kesatuan bangsa, menyinggung perasaan agama, kepercayaan atau keyakinan suatu golongan yang dilindungi oleh Undang Undang.

Pasal 3
Wartawan Indonesia pantang menyiarkan karya jurnalistik (tulisan, suara, serta suara dan gambar) yang menyesatkan memutar-balikkan fakta, bersifat fitnah, cabul serta sensasional.

Pasal 4
Wartawan Indonesia menolak imbalan yang dapat mempengaruhi obyektivitas pemberitaan.

Bab II
Cara Pemberitaan dan Menyatakan
Pendapat
Pasal 5
Wartawan Indonesia menyajikan berita secara berimbang dan adil, mengutamakan kecermatan dari kecepatan serta tidak mencampuradukkan fakta dan opini sendiri. Karya junalistik berisi interpretasi dan opini wartawan, agar disajikan dengan menggunakan nama jelas penulisnya.

Pasal 6
Wartawan Indonesia menghormati dan menjunjung tinggi kehidupan pribadi dengan tidak menyiarkan karya jurnalistik (tulisan, suara, serta suara dan gambar) yang merugikan nama baik seseorang, kecuali menyangkut kepentingan umum.

Pasal 7
Wartawan Indonesia dalam memberitakan peristiwa yang diduga menyangkut pelanggaran hukum atau proses peradilan harus menghormati asas praduga tak bersalah, prinsip adil, jujur, dan penyajian yang berimbang.

Pasal 8
Wartawan Indonesia dalam memberitakan kejahatan susila (asusila) tidak merugikan pihak korban.
Bab III
Sumber Berita

Pasal 9
Wartawan Indonesia menempuh cara yang sopan dan terhormat untuk memperoleh bahan karya jurnalistik (tulisan, suara, serta suara dan gambar) dan selalu menyatakan identitasnya kepada sumber berita.

Pasal 10
Wartawan Indonesia dengan kesadaran sendiri secepatnya mencabut atau meralat setiap pemberitaan yang kemudian ternyata tidak akurat, dan memberi kesempatan hak jawab secara proporsional kepada sumber atau obyek berita.

Pasal 11
Wartawan Indonesia meneliti kebenaran bahan berita dan memperhatikan kredibilitas serta kompetensi sumber berita.

Pasal 12
Wartawan Indonesia tidak melakukan tindakan plagiat, tidak mengutip karya jurnalistik tanpa menyebut sumbernya.

Pasal 13
Wartawan Indonesia harus menyebut sumber berita, kecuali atas permintaan yang bersangkutan untuk tidak disebut nama dan identitasnya sepanjang menyangkut fakta dan data bukan opini.

Pasal 14
Wartawan Indonesia menghormati ketentuan embargo, bahan latar belakang, dan tidak menyiarkan informasi yang oleh sumber berita tidak dimaksudkan sebagai bahan berita serta tidak menyiarkan keterangan “off the record”.
Bab IV
Kekuatan Kode Etik Jurnalistik
Pasal 15
Wartawan Indonesia harus dengan sungguh-sungguh menghayati dan mengamalkan Kode Etik Jurnalistik PWI (KEJ PWI) dalam melaksanakan profesinya.

Pasal 16
Wartawan Indonesia menyadari sepenuhnya bahwa penaatan Kode Etik Jurnalistik ini terutama berada pada hati nurani masing-masing.

Pasal 17
Wartawan Indonesia mengakui bahwa pengawasan dan penetapan sanksi atas pelanggaran Kode Etik Jurnalistik ini adalah sepenuhnya hak organisasi dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan dilaksanakan oleh Dewan Kehormatan PWI.
Tidak satu pihak pun di luar PWI yang dapat mengambil tindakan terhadap wartawan Indonesia dan atau medianya berdasar pasal-pasal dalam Kode Etik Jurnalistik ini. (Tim EPI/Wid; Sumber: PWI Pusat)
Kode Etik Karyawan Film dan Televisi

* Menghormati dan mematuhi Anggaran   Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Per-  satuan Karyawan Film dan Televisi Indone- sia.
* Mematuhi ketetapan/ketentuan tugas   pekerjaan seperti tercantum dalam pedo-  man kerja masing-masing profesi kejujur-  an keahlian KFT.
*  Mematuhi dan menghormati semua per-  janjian kerja yang dibuat bersama.
*  Tunduk pada kebijaksanaan organisasi   berdasarkan keputusan kongres.
*  Menjunjung tinggi dan menghormati prin-  sip-prinsip solidaritas karyawan film dan   televisi adalah hasil kerja kreatif yang ter-  padu, sesuai dengan apa yang tercantum   dalam mukadimah Anggaran Dasar KFT. 

Rincian Kode Etik KFT ini tercantum dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KFT. Kode etik dijadikan pedoman kerja masing-masing profesi/keahlian KFT. AD/ART ini merupakan kebijaksanaan organisasi berdasarkan keputusan kongres.
Pasal 5 Anggaran Dasar KFT menyatakan bahwa organisasi KFT bertujuan: mensejahterakan karyawannya; membagi rata setiap pekerjaan; bertanggung jawab atas segala tindakan/perbuatan yang tidak benar dalam melaksanakan tugasnya.
Pasal 7 menyatakan bahwa keanggotaan organisasi KFT adalah: anggota muda, anggota biasa, anggota luar biasa. (Tim EPI/Wid; Sumber: Buku Etika dan Kode Etik Komunikasi, Drs. A.M. Hoeta Soehoet, Penerbit Yayasan Kampus Tercinta-IISIP, Jakarta, 2002).


Kode Etik Pengusaha Poster Film Indonesia - Kode Etik Pengusaha Film Indonesia dibuat oleh GPPFI (Gabungan Pengusaha Poster Film Indonesia).
Tujuannya:
* Salah satu sarana pemasaran film untuk   memberi arahan kepada penonton memi-  lih film yang patut dan pantas ditonton.
*  Memberi arti bagi dunia usaha film. Seba-  liknya poster film turut berfungsi mening-  katkan kecerdasan bangsa.
*  Sebagai tanggung jawab sosial dan melin- dungi nilai-nilai kebudayaan, sopan san-  tun, keluhuran budi pekerti berdasarkan   Pancasila dan UUD 1945.

Dalam kode etik ini diatur mengenai Tatakrama Poster Film yaitu:
*  Penampilan gambar atau tulisan pada   poster film harus jujur.
*  Tidak boleh merendahkan martabat aga-  ma, tatasusila dan wanita.
*  Poster film harus dijiwai oleh asas per-  saingan yang sehat.

Poster dapat dilihat dan diamati oleh siapa saja yang kebetulan lewat di mana poster itu terpancang. Oleh karena itu pengusaha poster film tidak menyajikan gambar atau tulisan yang:
*  Menimbulkan rangsangan gairah seksual   yang berlebihan.
*  Menimbulkan kesan kekerasan atau vio-  lent secara berlebihan.
* Menimbulkan kesan kekejaman atau   sadisme secara berlebihan.
*  Dan lain-lain yang mendorong timbulnya   kesan negatif, khususnya bagi mereka   yang masih perlu dilindungi dari pengaruh- pengaruh negatif terhadap apa yang mere- ka lihat, baca, agar tidak merangsang   berkhayal tentang hal yang tidak baik.

Bagian akhir kode etik ini melarang poster film menyajikan gambar atau tulisan yang menimbulkan kesan penipuan:
*  Menampilkan gambar atau tulisan atas hal- hal yang sebenarnya tidak terdapat pada   film itu sendiri.
*  Menampilkan gambar atau tulisan yang   ditolak oleh Badan Sensor Film untuk diper- tontonkan, dibaca atau didengar. (Tim EPI/Wid;  Sumber: Buku Etika dan Kode Etik Komunikasi, Drs. A.M. Hoeta Soehoet, Penerbit Yayasan Kampus Tercinta-IISIP, Jakarta, 2002).

Kode Etik Periklanan

1. Iklan adalah publikasi atau penyiaran yang  berupa reklame, pemberitaan, pernyataan,  atau tulisan dengan menyewa sesuatu ru-  angan dengan maksud memperkenalkan   atau memberitahukan sesuatu melalui me- dia pers.
2.  Tulisan yang pemuatannya di dalam   suratkabar dilakukan berdasarkan pem-  bayaran harus dengan jelas ditandai de-  ngan kata-kata “Ini adalah Iklan”.
3.  Iklan yang dimuat dalam media pers In-  donesia adalah yang bersifat membangun  dan yang bermanfaat bagi perkembangan  dan kemajuan masyarakat Indonesia, be-  bas dari corak yang bersifat amoral, asosial,  dan harus sesuai dengan kepribadian ser-  ta sopan-santun yang berlaku dalam ma-  syarakat Indonesia.
4.  a. Iklan yang dimuat dalam media pers    Indonesia harus melindungi hak dan    kehormatan publik.
 b. Lebih mengutamakan iklan sebagai in-   formasi yang bermutu dalam mengabdi   kepada kepentingan umum.
5. a. Sesuatu iklan dimuat setelah ada per-   setujuan dari pemasang/pemilik yang    bersangkutan.
 b. Pemasang iklan berhak untuk menda-   patkan keterangan yang sebenarnya    tentang jumlah sirkulasi dan hal yang    diperlukan untuk pemasangan iklan.
6. Sehubungan dengan ad. 3 tersebut di atas,  maka:

 A. Ditolak atau dibatalkan pemasangan i-   klan sebagai berikut:
 a. yang bersifat tidak jujur, menipu, menye-  satkan, dan merugikan sesuatu pihak,    baik moril maupun materiil, atau ke-   pentingan umum;
 b. yang dapat melanggar hukum, melang-   gar ketentuan umum ataupun yang da-   pat menyinggung rasa susila, dan yang    bersifat pornografis atau vulgar, dan    yang dapat membangkitkan nafsu sek-   sual (birahi);
 c. yang dapat merusak pergaulan masya-   rakat dan yang dapat menimbulkan    efek psikologis yang merusak kepriba-   dian bangsa, dan yang merusak nama    baik/martabat seseorang;
 d. yang dapat merusak kepentingan na-   sional, secara moril, materiil, dan spiri-   tual, maupun kepentingan lain yang    berlawanan dengan asas Pancasila;
 e. yang bertentangan dengan kode profe-   si golongan lain (dokter, penasihat hu-   kum, dan sebagainya), demi menghor-   mati kode profesi tersebut;
 f.  yang merupakan iklan politik yang bersi-  fat destruktif.

B. Dijamin tidak bocor sesuatu iklan sebelum  dimuat/disiarkan, dan dijamin bahwa ra-  hasia mengenai nama pemasang iklan “di  bawah nomor” tetap dipegang teguh.
C. Diwajibkan meralat iklan yang salah di-  pasang dengan iklan yang serupa sebagai  gantinya, tanpa memungut pembayaran;   dan diwajibkan memegang  penuh tang-  gung jawab iklan.
D. Mencabut iklan yang dipasang oleh pihak   yang memberikan alamat palsu, dengan   itikad yang tidak baik.
7.  Pemimpin penerbitan berhak menolak dan  membatalkan pesanan untuk pemasangan  iklan, bila isi iklan tersebut dianggap   menyalahi kebijaksanan penerbitan pers   yang bersangkutan atau bertentangan   dengan Kode Etik Periklanan.
8.  Dalam rangka pemasangan iklan, perusa-  haan pers mengenal adanya biro iklan dan  kolpotir, di luar pemasang perseorangan   yang berkepentingan.
9.  Pengawasan penaatan Kode Etik Periklan-  an ini dilakukan oleh Dewan Kehormatan   Pers yang menentukan sanksi yang diper-  lukan. (Tim EPI/Wid. Sumber: Buku Pers  Nasional: Himpunan Peraturan dan Perundang-undangan serta Ketentuan-ketentuan yang Bertalian dengan Pers Nasional, Dr. Janner Sinaga, Direktur Jenderal Pembinaan Pers dan Grafika, Departemen Penerangan, Yayasan Pengeloa Sarana Pers Nasional, Jakarta, Mei 1989).
Kode Etik Perikalan Pers

PEMBUKAAN

Periklanan Pers merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Perusahaan/Penerbit Pers, karena iklan memberikan dukungan terhadap sebahagian pembiayaan penerbitan pers. Iklan di dalam dirinya sendiri mengandung arti dalam bidang informasi komersial sebagai alat promosi rnengenai gagasan, sikap, pilihan dan penawaran barang atau jasa.
Untuk fungsi dan peranannya itu, periklanan pers memberi dampak kepada kehidupan masyarakat, pers, pemasang iklan, perantara dan bahkan terhadap kepentingan nasional, yang dapat bersifat negatif bila tidak dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab serta dikendalikan dengan ketentuan-ketentuan yang mengikat.
Demi tanggungjawab sosial atas penyelenggaraan periklanan pers, maka penerbit pers yang berhimpun dalam Serikat Penerbit Suratkabar (SPS), menyusun dan menetapkan Kode Etik Periklanan Pers, guna melestarikan pers Pancasila dan asas pemerataan dalam pengelolaan periklanan pers.

Pasal 1
PENGERTIAN DAN
FUNGSI PERIKLANAN PERS

(1). Periklanan pers adalah informasi yang bersifat komersial, berupa pemberitahuan, pernyataan atau penawaran yang disiarkan dengan menyewa ruangan dalam halaman penerbitan pers dalam bentuk lisan atau gambar dengan tulisan, dengan maksud agar diketahui, dikenal dan mempengaruhi masyarakat.
(2). Fungsi iklan bagi penerbitan pers, di satu pihak mengandung makna idiil sebagai sarana penerangan yang memberitahukan objek pengetahuan tertentu yang disampaikan oleh si pemberi pesan/pemasang iklan; dan di pihak lain sebagai usaha komersial yang dapat menunjang kehidupan dan pembiayaan penerbitan pers.
Pasal 2
TANGGUNGJAWAB SOSIAL

(1).Iklan pers hendaknya bersifat informatif, bebas dari tulisan atau gambar yang bersifat amoral, asosial, bertentangan dengan kepribadian Indonesia atau bertentangan dengan aturan sopan santun yang dijunjung tinggi masyarakat.
(2). Iklan pers harus berorientasi pada usaha menjaga dan melindungi hak dan kehormatan umum serta kepentingan nasional, sesuai dengan asas Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945.
(3). Penerbit pers yang menerima pemasangan iklan berhak menolak iklan yang diketahui :
a. Tidak jujur, menipu, menyesatkan atau akan berakibat merugikan pihak lain secara moral atau material;
b. Melanggar hukum, mengganggu ketentraman umum dan menyinggung rasa susila serta etika masyarakat;
c. Merusak tata pergaulan masyarakat, menyerang atau merusak nama baik seseorang, golongan atau kelompok masyarakat tertentu;
d. Memberikan pengaruh yang dapat merusak kepribadian bangsa, merusak kepentingan nasional secara moral, material atau spiritual;
e. Iklan politik yang bersifat merusak, atau menyerang ideologi negara dan berlawanan dengan ajaran Pancasila serta jiwa Undang Undang Dasar 1945.
(4). Periklanan pers menghormati kode-kode etik profesi lain demi terpeliharanya citra pers nasional di tengah pergaulannya sebagai lembaga kemasyarakatan.

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN TERHADAP
PEMASANG IKLAN
(1). Penerbit pers berkewajiban menjamin kerahasiaan isi/pesan iklan sebelum iklan dipasang dan kerahasiaan nama dan alamat pemasang iklan yang menggunakan “kode nomor”.
(2). Kesalahan pemasangan iklan yang disebabkan oleh kekeliruan dari pihak penerbit pers, mewajibkan penerbit pers yang bersangkutan secepatnya meralat tanpa tambahan pembayaran. Pihak penerbit mengambil tanggungjawab sepenuhnya atas kesalahan yang terjadi karena kelalaian karyawan pers yang bertugas. Bila kekeliruan terletak pada pemasang iklan, maka ralat iklannya dianggap sebagai iklan baru.
(3). Dalam hal terdapat tuntutan muat lagi karena cetakan dianggap kurang jelas, maka atas sengketa yang terjadi, diselesaikan dengan cara kekeluargaan atas dasar musyawarah.
(4). Tulisan atau berita yang pemuatannya atas dasar pembayaran, di bawahnya harus dibubuhi tulisan: “ini adalah iklan” atau “iklan nomor ...”.
(5). Setiap penerbit pers tidak dibenarkan melakukan pemasangan iklan dalam penerbitannya tanpa sepengetahuan dan permintaan pemasang iklan yang bersangkutan, baik diminta pembayarannya atau tidak, demi terpeliharanya citra profesi penerbitan pers di kalangan para pemasang iklan.
(6). Pemberian komisi atau bentuk keringanan lain kepada pihak pemasang atau perantara pemasangan iklan, hendaknya ditetapkan dengan penuh kebijaksanaan, sehingga tidak sampai mengurangi martabat dan kredibilitas penerbitan yang bersangkutan.

Pasal 4
TANGGUNGJAWAB ANTAR SESAMA DAN DALAM PENGEMBANGAN PROFESI PENERBITAN PERS

(1). Penerbit Pers berkewajiban memperhatikan dan mentaati perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku serta peraturan-peraturan organisasi yang berkenaan dengan periklanan, dalam rangka membina kebersamaan dan usaha pengembangan profesi penerbit pers.
(2). Sesama penerbit pers hendaknya senantiasa saling berkomunikasi dan saling bekerjasama untuk dapat memberikan penilaian atas kredibilitas dan bonafiditas pemasang atau perantara pemasang iklan (Perusahaan periklanan dan kolpoltir).
(3). Sesama penerbit pers senantiasa menghindari terjadinya persaingan yang tidak sehat yang mungkin terjadi akibat penetapan tarif, penentuan komisi atau keringanan lainnya dalam rangka memasarkan ruang iklannya.

Pasal 5
KEKUATAN KODE ETIK

(1). Kode Etik ini disusun dan ditetapkan dengan prinsip bahwa pentaatannya terutama terletak pada hati nurani insan pengelola/pengasuh penerbitan pers.
(2). Pengawasan terhadap pentaatan Kode Etik ini dilakukan oleh Dewan Kehormatan dengan cara-cara yang telah diatur dalam Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga Serikat Penerbit Suratkabar (SPS).
(3). Tiada satu pasal pun dalam Kode Etik ini yang memberi wewenang kepada siapapun atau lembaga manapun di luar Serikat Penerbit Suratkabar untuk mengambil tindakan terhadap Penerbit Pers (Anggota SPS) di Indonesia berdasarkan pasal-pasal dalam Kode Etik ini, karena sanksi atas pelanggaran Kode Etik ini adalah merupakan hak dari Serikat Penerbit Suratkabar.(Tim EPI. Sumber: Almanak Pers Indonesia 1995)


Kode Etik Persatuan Artis Film
Indonesia

1. Kepribadian Artis Film:
 *  Artis film Indonesia adalah Warga Nega-  ra Indonesia yang berketuhanan Yang    Maha Esa, berjiwa Pancasila berdasarkan   UUD 1945.
 * Artis film Indonesia adalah insan yang    menyalurkan dorongan bakat, panggil-   an jiwa serta kreativitasnya ke dalam    suatu profesi.
 * Artis film Indonesia adalah salah satu    faktor pendukung produksi audiovisual,   selayaknya mendapat penghargaan la-   hir dan batin sesuai dengan prestasinya.
2. Pasal 2 mengatakan bahwa:
 * Artis film Indonesia tidak dibenarkan    bermain blue film dalam audiovisual.    (yang dimaksud dengan blue film ada-   lah: film porno, film kotor, dan maksiat).
 * Artis film Indonesia harus menjaga    martabat manusia sebagai manusia    susila dan tidak menuntut keistimewaan   dalam masyarakat untuk dirinya.
3.  Pasal 3 menyatakan bahwa pengawasan   terhadap pentaatan Kode Etik Artis Film   Indonesia ini dilakukan oleh pengurus. (Tim EPI/Wid; Sumber: Buku Etika dan Kode Etik Komunikasi, Drs. A.M. Hoeta Soehoet, Penerbit Yayasan Kampus Tercinta IISIP, Jakarta, 2002).


Kode Etik Perusahaan Penerbitan Pers

Pembukaan
Perusahaan Penerbitan Pers Nasional Indonesia, adalah lembaga kemasyarakatan yang dalam sejarah pertumbuhannya telah aktif dalam perjuangan bangsa, mencapai dan mengisi kemerdekaan.
Pers Nasional adalah Pers Pancasila, dalam arti orientasi, sikap dan tingkah lakunya berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945, turut serta dalam usaha membangun masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945. Dalam keikutsertaan tersebut Pers Nasional sebagai Pers Pembangunan, mengamalkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 dalam pembangunan berhagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, termasuk Pembangunan Pers itu sendiri.
Sebagai perwujudan daripada Pasal 28 dan Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 Penerbit Pers Nasional berhimpun dalam organisasi Serikat Penerbit Suratkabar (SPS) dan menetapkan Kode Etik Perusahaan Penerbitan Pers, guna melestarikan nilai-nilai luhur Pers Pancasila dan asas kekeluargaan dalam pengelolaan perusahaannya.

Pasal 1
FUNGSI PENERBITAN PERS NASIONAL

1. Penerbitan Pers Nasional berfungsi seba-  gai penyebar informasi yang benar dan ob- jektif, penyalur aspirasi rakyat dan kontrol  sosial yang konstruktif untuk mengembang- kan suasana saling percaya menuju masya- rakat terbuka yang demokratis dan bertang- gung jawab.
2. Perusahaan Penerbitan Pers Nasional ber-  fungsi untuk mengkoordinasikan usaha   mengisi aspek idiil Penerbitan Pers dengan  aspek komersilnya untuk menjamin tumbuh  dan berkembangnya pers yang sehat, pers  yang bebas dan bertanggung jawab.

Pasal 2
BENTUK DAN SIFAT PERUSAHAAN PENERBITAN PERS

1. Penerbitan Pers diselenggarakan oleh sua- tu perusahaan badan hokum Indonesia   sesuai dengan ketentuan/perundang-un-  dangan yang berlaku.
2. Perusahaan penerbitan pers nasional   mengutamakan sifat-sifat idiil dengan   tidak mengabaikan segi-segi komersil di   dalam pengelolaannya.

Pasal 3
MODAL PERUSAHAAN

Sesuai dengan ketentuan Undang Undang, modal untuk mendirikan dan mengembangkan perusahaan penerbitan pers nasional, harus modal nasional dan tidak dibenarkan masuknya modal asing.

Pasal 4
SYARAT DAN KEWAJIBAN PENGELOLA/PENGASUH

1. Pengelola/pengasuh penerbitan pers na-  sional harus memenuhi syarat kepribadi-  an :
 a. Berjiwa Pancasila dan setia kepada Un-   dang Undang Dasar 1945.
 b. Bertagwa kepada Tuhan Yang Maha Esa   serta menjunjung tinggi nilai dan hak    asasi manusia.
 c. Taat kepada Undang Undang dan segala   ketentuan yang berlaku.
 d. Bersifat kesatria dan berjuang untuk    emansipasi bangsa dalam segala lapang-  an, sehingga dengan demikian bekerja    ke arah keselamatan umat manusia dan   masyarakat Indonesia sebagai anggota   masyarakat dunia.
2.  Pengelola/pengasuh perusahaan penerbit- an pers nasional wajib menjunjung tinggi   kebebasan pers yang bertanggung jawab  dan mengembangkan interaksi positif an-  tara pers, pemerintah dan masyarakat.
3.  Pengelola/pengasuh perusahaan penerbit- an pers nasional wajib ikut membina kese- jahteraan karyawankaryawannya dan ber- usaha amuk meningkatkan Berta meman-  tapkan profesi yang menunjang usaha   penerbitan pers.
4.  Pengelola/pengasuh perusahaan penerbit- an pers nasional wajib senantiasa ikut me- melihara dan mengembangkan stabilitas   nasional yang sehat dan dinamis.

Pasal 5
KEAKRABAN PROFESI

1. Perusahaan penerbitan pers secara   bersama-sama membina pertumbuhan   dan perkembangan pers nasional yang   lebih merata di seluruh tanah air agar se-  hat isi, sehat pengelolaan dan per-   modalannya.
2.  Menghindari hal-hal yang menjurus kepa-  da tumbuhnya monopoli/oligopoli yang   sifatnya mengarah kepada pemusatan   modal dan pemilikan pada seseorang,   sekelompok orang atau golongan tertentu  yang berlawanan dengan asas pemerataan.
3. Perusahaan penerbitan pers sesama anggo- ta SPS menempatkan nilai kepentingan   bersama lebih tinggi daripada nilai  kepen- tingan individu, karenanya masing- ma-  sing perusahaan penerbitan pers menjauh- kan diri dari persaingan yang tak sehat.
4. Perusahaan penerbitan pers mengutama-  kan pelayanan untuk kepentingan umum.   Termasuk kepentingan pelanggan dalam   mengatur distribusi/sirkulasi penerbitan-  nya.
5.  Sikap loyal kepada organisasi adalah watak  perusahaan penerbitan pers nasional   anggota Serikat Penerbit Suratkabar.

Pasal 6
KEKUATAN KODE ETIK

1. Kode Etik ini ditetapkan dengan prinsip   bahwa pentaatannya terutama terletak pa- da hati nurani insan pengelola/pengasuh   perusahaan penerbitan pers.
2.  Pengawasan terhadap pentaatan Kode Etik  ini dilakukan oleh DewanKehormatan de-  ngan cara-cara yang telah diatur dalam   Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah   Tangga SPS.
3.  Tiada satu pasalpun dalam Kode Etik ini   yang memberi wewenang kepada siapa pun  dan lembaga manapun di luar Serikat Pe-  nerbit Suratkabar untuk mengambil tin-  dakan terhadap Penerbit Pers (Anggota SPS)  di Indonesia berdasarkan pasal-pasal dalam  Kode Etik ini, karena sanksi atas pelang-  garan Kode Etik ini adalah merupakan hak  dari Serikat Penerbit Suratkabar.(Tim EPI. Sumber: Almanak Pers Indonesia 1995)


Kode Etik Perusahaan Pers

1. Tanpa mengabaikan fungsi, kewajiban,   dan hak bagi pers sebagaimana digariskan  dalam Undang Undang tentang Ketentu-  an-ketentuan Pokok Pers, Perusahaan Pers  mendasarkan kelangsungan hidupnya atas  perhitungan laba-rugi sesuai dengan asas- asas ekonomi perusahaan.
2.  Tidak dibenarkan timbulnya usaha yang   menjurus pada konsentrasi atau monopo-  li dunia pers oleh sesuatu pihak ataupun   usaha untuk menguasai satu sama lain an- tara Perusahaan Pers Indonesia.
3.  Perusahaan Pers wajib memperhatikan ke- sejahteraan sosial dan materiil daripada   karyawannya dalam batas kemampuan   keuangan perusahaan dan sesuai dengan   peraturan.
4. Perusahaan Pers wajib menjamin penghi-  dupan keluarga para wartawannya atau   karyawan pers lain, yang karena menja-  lankan tugasnya sebagai wartawan atau   karyawan pers yang lain, menderita aki-  bat yang tidak memungkinkan baginya   masing-masing untuk mengurus rumah   tangga dan keluarganya.
5.  Usaha untuk memajukan Perusahaan Pers  masing-masing hendaknya dilakukan de-  ngan sepenuh sportifiteit dan collegialiteit,  dengan mencegah usaha persaingan yang  tidak wajar.
6.  Pengawasan Penaatan Kode Etik Perusa-  haan Pers ini dilakukan oleh Dewan Ke-  hormatan Pers yang menentukan sanksi   yang diperlukan. (Tim EPI/Wid. Sumber:  Buku Pers Nasional: Himpunan Peraturan dan Perundang-undangan serta Ketentuan-ketentuan yang Bertalian dengan Pers Nasional, Dr. Janner Sinaga, Direktur Jenderal Pembinaan Pers dan Grafika, Departemen Penerangan, Yayasan Pengelola Sarana Pers Nasional, Jakarta, Mei 1989).


Kode Etik Produksi Film Indonesia

Kode Etik Produksi Film Indonesia disusun berdasarkan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila yaitu Nilai Ketuhanan, Nilai Kemanusiaan, Nilai Kebangsaan, Nilai Politik dan Kerakyatan, dan Nilai Sosial Budaya.

1. Nilai-nilai Ketuhanan
 Nilai-nilai Ketuhanan dalam Produksi Film  Indonesia bertolak dari sila pertama Pan-  casila, Ketuhanan Yang Maha Esa. Sesuai   dengan sila satu Pancasila, Film Indonesia  perlu menampilkan:
 *  Falsafah kehidupan spiritual bangsa In-   donesia pada umumnya.
 *  Kerukunan hidup di antara sesama umat   beragama.
 *  Sikap saling menghormati kebebasan    menjalankan ibadah sesuai dengan    keyakinan dan kepercayaan terhadap    Tuhan YME.
 *  Tokoh utama sebagai protagonis harus    menggambarkan seorang agama yang    percaya dan takwa kepada Tuhan YME.
2.  Mengatur larangan Film Indonesia:
*  Menampilkan adegan-adegan penghinaan  terhadap Tuhan YME.
*  Menampilkan adegan penghinaan atau   pencemoohan terhadap suatu agama dan   kepercayaan terhadap Tuhan YME, nabi   atau rasul dan kitab suci atau agama.
*  Menampilkan adegan tentang pemimpin-  pemimpin atau rohaniwan agama yang   dilukiskan sebagai pelawak, badut, atau   penjahat untuk mencegah timbulnya rasa   tidak hormat terhadap lembaga keagama-  an.
*  Menampilkan adegan tentang tingkah laku  yang mengesankan pelanggaran terhadap  hukum-hukum agama tanpa memperlihat- kan hukumnya.
*  Memperdengarkan percakapan yang na-  jis/kotor/kasar yang ada kalanya diucap-  kan untuk meningkatkan efek dramatik ba- gi penonton. Ucapan tersebut dikecualikan  apabila sangat terpaksa menggunakan-  nya karena tuntutan struktur dramatik,   tetapi penyajiannya harus penuh pertim-  bangan tata susila untuk tidak menusuk   perasaan penonton.
*  Menampilkan adegan yang mencerminkan  ajaran atheisme kecuali tema cerita meng- hendaki adanya perbandingan antara ke-  baikan agama dan keburukan atheisme   dengan berbagai akibatnya. Atheisme   lebih banyak ditonjolkan/diperlihatkan ke- burukan.

2.  Nilai-nilai Kemanusiaan
 Bab dua Kode Etik Produksi Film Indone-  sia mengemukakan martabat dan nilai-ni-  lai kemanusiaan dalam film Indonesia dari  sila kedua Pancasila. Sayangnya dalam bab  ini tidak dijelaskan apa yang dimaksud   dengan martabat manusia Indonesia. Ju-  ga tidak jelas pengertian mengenai ke-  manusiaan. Bagaimana seharusnya Film   Indonesia yang menggambarkan dan men- cerminkan sila perikemanusiaan tidak di-  uraikan, sehingga pengertiannya menjadi  kabur.
 Sekalipun demikian, bab 2, pasal 2 melarang  adanya adegan penelanjangan yang tidak  perlu dan tidak senonoh. Larangan terse-  but juga mencakup adegan-adegan yang   memperlihatkan kehidupan nyata dari   orang-orang pribumi suatu negara, kecuali  jika adegan tersebut ditampilkan dalam film  pendidikan yang secara khusus memperli- hatkan kehidupan sosial budaya yang asli.
 Mengapa pada film dokumenter dianggap  tidak merendahkan martabat dan nilai-ni-  lai kemanusiaan? Hal ini tidak dijelaskan   dalam kode etik tersebut.
 Pasal 5 menguraikan bahwa hal-hal yang   menurunkan nilai-nilai moral adalah ade-  gan-adegan yang menyebabkan penonton  berpihak atau simpati kepada pelaku-pelaku  perbuatan amoral dan jahat yang berten-  tangan dengan perikemanusiaan.    Kontradiksi dramatik antara kebaikan dan  kejahatan berimbang. Jumlah adegannya   minimal sama.
 Pasal 6 dan 7 mengatakan bahwa untuk   memelihara kesusilaan martabat manusia  dan keluhuran budi martabat manusia, ma- ka Film Indonesia tidak boleh memperton-  tonkan adanya permainan hubungan sex   yang liar, ciuman yang merangsang, dan   sebagainya.
 
3.  Nilai-nilai Kebangsaan.
 Film Indonesia seyogianya bertolak dari   Wawasan Nusantara dan sila ketiga Pan-  casila (Persatuan Indonesia). Wawasan Nu- santara ialah cara pandang bagi bangsa   Indonesia tentang diri dan lingkungannya  terhadap ancaman dari dalam maupun dari  luar dalam satu kesatuan ideologi, politik,   sosial, hukum, dan pertahanan keamanan.  Oleh karena itu film Indonesia perlu   menampilkan:
*  Bagaimana manusia Indonesia menem-  patkan persatuan dan kesatuan serta ke-  pentingan dan keselamatan bangsa dan   negara di atas kepentingan pribadi.
*  Kesanggupan manusia Indonesia bilamana  diperlukan untuk berkorban dengan rela   demi kepentingan bangsa dan negara.
*  Cinta tanah air dan bangsa untuk    mengembangkan rasa kebangsaan dan   bertanah air Indonesia.
*  Persatuan yang dikembangkan atas dasar  Bhineka Tunggal Ika dengan memajukan   pergaulan demi kesatuan dan persatuan   bangsa.

Pasal 9 kode etik ini mengatakan, film Indonesia tidak boleh menyajikan adegan-adegan yang dapat membakar fanatisme agama atau rasa benci di antara orang-orang dari berbagai bangsa, suku bangsa, ras, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan YME, berlainan paham dan asal-usulnya. Penampilan tingkah laku atau percakapan yang berhubungan dengan adat istiadat suatu bangsa, suku bangsa, ras yang bersangkutan, dengan menggunakan bahasa nasional atau daerah yang layak.

4. Nilai-nilai Politik dan Kerakyatan
Nilai-nilai politik dan kerakyatan dalam Film Indonesia bertolak dari sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Hal ini berarti film Indonesia harus menghindari ucapan atau sikap pernyataan yang dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap badan-badan peradilan, termasuk ejekan-ejekan kepada penegak hukumnya. Misalnya:
 *  Seorang hakim dilempar oleh terdakwa    di dalam sebuah sidang pengadilan    yang sedang berlangsung.
 *  Memperlihatkan sebuah peristiwa di-   mana seorang petugas polisi mati    dikeroyok oleh demonstran di tengah    jalan.
 *  Adegan bunuh diri dan semacamnya    karena kegagalan untuk mencapai sua-   tu cita-cita.
Selain itu film Indonesia seyogianya memperhatikan hikmah kebijaksanaan dalam musyawarah, dan manusia Indonesia sebagai warga negara dan warga masyarakat yang mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama.
Hal-hal yang perlu dihindarkan dari tema cerita film Indonesia berdasarkan nilai-nilai politik dan kerakyatan adalah:
*  Adegan yang menunjukkan unsur-un-  sur yang dapat merugikan, memba-  hayakan, dan atau bertentangan de-  ngan garis-garis kebijaksanaan politik   dalam dan luar negeri Pemerintah RI,   tidak dibenarkan untuk disajikan kepa-  da penonton.
 *  Adegan yang mengandung unsur-unsur   yang dapat merugikan pembangunan    nasional dan pertumbuhan kesadaran    nasional harus ditiadakan. Adegan yang   menyajikan ajaran, pujian, kebenaran    dan propaganda faham Marxisme,    Leninisme, atau Maoisme, Kolonialisme,   Imperialisme, dan Fasisme, atau jelas-   nya yang bertentangan dengan Falsafah   Pancasila dan UUD 1945, sama sekali di-  larang untuk disajikan kepada penon-   ton Indonesia.
 *  Adegan-adegan yang menampilkan    cara-cara pelaksanaan hukuman yang    mengerikan, dilarang untuk disajikan    tanpa alasan tematik yang wajar dan    kuat.

5.  Nilai-nilai Sosial Budaya
Nilai-nilai sosial budaya dalam film Indo-nesia bercermin pada sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sesuai dengan sila kelima ini, film Indonesia seharusnya berisi kesadaran manusia Indonesia akan persamaan hak dan kewajiban untuk menciptakan keadilan sosial. Pembentukan sikap adil terhadap sesama dan suka memberikan pertolongan pada orang yang memerlukan.
Tidak menggunakan hak milik untuk usaha yang bersifat pemborosan, hidup bergaya mewah serta perbuatan yang bertentangan atau merugikan kepentingan umum. Secara idiil film Indonesia yang berdasar sila kelima Pancasila berisi:
 *  Nilai-nilai perjuangan bangsa Indonesia   dalam memperkuat ketahanan nasional,  memperkokoh harga diri, meningkatkan   moral dan patriotisme.
 * Menyajikan teknis maupun dalam    pengembangan tema cerita mencermin-  kan sukma Indonesia dengan segala    situasi, kondisi dan aspirasi yang    melekat.
 *  Sanggup menampilkan gagasan atau    ide yang mempunyai relevansi sosial    dan membuka dimensi-dimensi baru    yang lebih baik daripada sebelumnya.  (Tim EPI/Wid. Sumber: Buku Etika dan Kode Etik Komunikasi, Drs. A.M. Hoeta Soehoet, Penerbit Yayasan Kampus Tercinta-IISIP, Jakarta, 2002).


Kode Etik Produser Film Indonesia

Kode etik ini berisi syarat seorang produser film, prinsip khusus, ketentuan khusus, dan lainnya.
Seorang produser film Indonesia:
*  Seorang profesionalis yang memiliki bakat  dan bersedia mengabdikan diri pada ke-  hidupan serta kemajuan produksi film In-  donesia.
*  Membina pengertian yang baik dengan se- mua pihak dalam pembuatan film.
*  Selalu menghormati dan menghargai seo-  rang produser film.
*  Selalu menjaga reputasi profesinya dan   tidak melakukan hal-hal yang dapat   mencemarkan nama baik produser film.
*  Berusaha menjaga kepercayaan yang   diberikan kepadanya dalam hubungan   pembuatan film dan mengerjakannya de-  ngan baik serta penuh tanggung jawab.
*  Menghargai kreativitas setiap karyawan/-  artis, produksinya dan menghormati hak-  hak mereka.
*  Tidak menggunakan bakat dan kemam-  puannya untuk membuat film yang dapat   berpengaruh buruk bagi masyarakat.
*  Berusaha meningkatkan mutu dan derajad  film Indonesia, sehingga mendapatkan   apresiasi yang layak dari masyarakat.
*  Mengakui PPFI sebagai satu-satunya   wadah yang mengatur tata laksana pro-  duksi film, oleh karenanya turut bertang-  gung jawab atas adanya dan kelangsung-  an hidup organisasi PPFI.

Prinsip-prinsip Khusus
*  Pembuatan film Indonesia berpedoman   kepada Pancasila.
*  Penyajian film Indonesia harus merupakan  karya seni yang bermutu.

Ketentuan-ketentuan khusus
1)  Nilai-nilai Ketuhanan dan Agama:
 *  Penghinaan terhadap Tuhan YME dila-   rang.
 *  Pelanggaran terhadap hukum-hukum    agama dilarang tanpa memperlihatkan    hukumnya.
 *  Tidak boleh mencemoohkan kepercayaan   pada agama apapun.
 *  Pemimpin agama atau orang-orang yang   dalam kedudukan semacam itu tidak    boleh digambarkan sebagai badut.
 *  Upacara-upacara keagamaan harus di-   sajikan dengan penuh kehormatan.

2)  Hal-hal yang keji: adegan-adegan kejam   dan keji yang berlebih-lebihan dan di luar   batas perikemanusiaan tidak boleh diper-  tontonkan. Hal ini mencakup semua ben-  tuk kekerasan fisik, penyiksaan, dan kese-  wenang-wenangan yang disajikan secara  mendetail dan berkepanjangan.
3) Mengenai obat bius: Pemakaian obat bius   (narkotika) yang sudah menyandu atau   pengedaran dari jenis-jenis obat yang bisa  mengakibatkan kecanduan tidak boleh di-  sajikan jika adegan-adegannya:
 * Bisa dengan satu dan lain cara mendo-   rong, merangsang atau membenarkan    pemakaian dari obat-obat tadi.
 *  Bisa memberi tekanan secara visual atau   lewat dialog pada kenyamanan tempo-   rer sebagai akibat dari pemakaian obat-   obat tadi.
 *  Memberikan kesan seakan-akan kecan-   duan obat bius adalah kebiasaan yang    bisa disembuhkan secara cepat dan mu-  dah.
 *  Memperlihatkan secara mendetail de-   ngan cara apa obat bius tersebut bisa    diperoleh atau digunakan.
 *  Memberi tekanan pada hasil keuntung-   an yang bisa diperoleh dari pengedaran   obat-obat bius.

4)  Tentang seks.
 Hal-hal di bawah ini dilarang dalam film   Indonesia:
 *  Perzinahan dan hubungan seks di luar    hukum.
 *  Adegan-adegan hawa nafsu seperti    mencium yang merangsang dan dengan   mulut terbuka, pekikan yang penuh hawa   nafsu.
 *  Pengguguran sebagai pokok cerita harus   dihindarkan.
 *  Cara-cara dan tehnik-tehnik pelacuran    dan perbudakan tidak boleh disajikan    secara mendetail.

5)  Yang kotor:
 *  Tari-tarian yang menggambarkan atau    mengingatkan penonton pada perse-tu-   buhan (tindakan seks) atau yang mem-   perlihatkan gerakan-gerakan yang tidak   senonoh harus dianggap sebagai perbu-  atan kotor.
 *  Kekotoran dalam kata-kata, gerak-gerik,   lagu, gurauan dengan menyindir atau    sebagai suatu kesimpulan walaupun    mungkin sekali hanya dimengerti oleh    sebagian dari penonton harus dilarang.

6)  Tentang pakaian:
 Adegan telanjang bulat dalam bentuk nya- ta atau sebagai bayangan, tidak diperke-  nankan, ketelanjangan juga tidak boleh di- ungkapkan secara langsung lewat reaksi   yang tidak senonoh  dari pemegang peran  dalam film.
7)  Perasaan nasional:
 *  Penggunaan bendera nasional harus di-   sertai penghormatan yang sepatutnya.
 *  Sejarah, lembaga-lembaga, orang-orang   terkemuka, dan kewarganegaraan dari    semua bangsa harus disajikan dengan    tidak memihak.
 *  Tidak boleh memproduksi film yang bisa   membakar fanatisme agama atau rasa    benci di antara orang-orang dari berba-   gai bangsa, agama yang berlainan pa-   ham atau dari asal-usul berlainan. Juga    pemakaian kata-kata yang menusuk    perasaan harus dihindarkan.

8)  Pemakaian judul film:
 *  Judul-judul yang tidak senonoh, tidak    pantas, kotor atau yang tidak sopan.
 *  Judul-judul yang melanggar persyaratan   dan yang telah ditentukan oleh kode etik   ini.
Hal-hal lain:
*  Tidak dibenarkan menggunakan cerita   karya orang lain seluruhnya ataupun se-  bagian tidak dalam bentuk saduran maupun  sekedar diambil ide pokoknya tanpa izin dan  atau menyebutkan nama penciptanya.
*  Tidak dibenarkan melakukan penjiplakan   (plagiat) karya orang lain.
*  Pembuatan film Indonesia haruslah berti-  tik tolak untuk membangun dan mening-  katkan budaya bangsa Indonesia. (Tim EPI/Wid;  Sumber: Buku Etika dan Kode Etik Komunikasi, Drs. A.M. Hoeta Soehoet, Penerbit Yayasan Kampus Tercinta-IISIP, Jakarta, 2002).


Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI)

Kemerdekaan pers merupakan sarana terpenuhinya hak asasi manusia untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. Dalam mewujudkan kemerdekaan pers, wartawan Indonesia menyadari adanya tanggung jawab sosial serta keberagaman masyarakat.
Guna menjamin tegaknya kebebasan pers serta terpenuhinya hak-hak masyarakat diperlukan suatu landasan moral/etika profesi yang bisa menjadi pedoman operasional dalam menegakkan integritas dan profesionalitas wartawan. Atas dasar itu, wartawan Indonesia menetapkan Kode Etik:
1.  Wartawan Indonesia menghormati hak   masyarakat untuk memperoleh informasi   yang benar.
2.  Wartawan Indonesia menempuh tata cara  yang etis untuk memperoleh dan menyiar-  kan informasi serta memberikan identitas   kepada sumber informasi.
3.  Wartawan Indonesia menghormati asas   praduga tak bersalah, tidak mencampur-  adukkan fakta dan opini, berimbang dan   selalu meneliti kebenaran informasi, serta  tidak melakukan plagiat.
4.  Wartawan Indonesia tidak menyiarkan in-  formasi yang bersifat dusta, fitnah, sadis   dan cabul, serta tidak menyebutkan iden-  titas korban kejahatan susila.
5.  Wartawan Indonesia tidak menerima suap  dan tidak menyalahgunakan profesi.
6.  Wartawan Indonesia memiliki Hak Tolak,   menghargai ketentuan embargo, informasi  latar belakang dan off the record sesuai ke- sepakatan.
7.  Wartawan Indonesia segera mencabut dan  meralat kekeliruan dalam pemberitaan ser- ta melayani Hak Jawab.

Pengawasan serta penetapan sanksi atas pelanggaran kode etik ini sepenuhnya diserahkan kepada jajaran pers dan dilaksanakan oleh organisasi yang dibentuk untuk itu.

Bandung, 6 Agustus 1999
Kami atas nama organisasi wartawan Indonesia,
 1. AJI    Lukas Luwarso
 2. ALJI   Rendy Soekarno
 3. AWAM  Qohari Khalil
 4. AWE  Rusyanto
 5. HIPSI  M.A. Nasution
 6. HIPWI  R.E. Hermawan S.
 7. HIWAMI  H. Erwin Amril
 8. HPPI  H. Sutomo Parastho
 9. IJTI    Achmad Zihni Rifai
10. IPPI   Eddy S. Purnama
11. IWARI  Ferdinad R.
12. IWI    Rosihan Sinulingga
13. KEWADI  M. Suprapto S.
14. KOWAPPI  Hans M. Kawengian
15. KOWRI  H.L.B. Nasution
16. KWI  Arsyid Silazim
17. KWRI  R. Priyo M. Ismail
18. PEWARPI  Andi Amiruddin M.
19. PJI    Darwin Hulalata
20. PWFI  H.M. Sampelan
21. PWI   Tarman Azzam
22. SEPERNAS  G. Rusly
23. Serikat Pewarta Maspendi
24. SOMPRI  Yayan R.
25. SWAMI  H. Ramlan M.
26. SWII  K.R.M.H.Gunarso

Penafsiran KEWI

1. Wartawan Indonesia menghormati hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar.
Wartawan Indonesia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa melaporkan dan menyiarkan informasi secara faktual dan jelas sumbernya, tidak menyembunyikan fakta serta pendapat yang penting dan menarik yang perlu diketahui publik sebagai hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, akurat.
Contoh kasus: Kasus korupsi dan manipulasi di sebuah instansi, baik pemerintah maupun swasta, konspirasi yang berniat menimbulkan kekacauan, wabah penyakit yang melanda daerah/wilayah tertentu, bahan makanan yang mengandung zat berbahaya dan atau tidak halal, yang dikonsumsi oleh masyarakat/publik, dll.

2. Wartawan Indonesia menempuh cara yang etis untuk memperoleh dan menyiarkan informasi serta memberikan identitas kepada sumber informasi.
Wartawan Indonesia dalam memperoleh informasi dari sumber berita/nara sumber, termasuk dokumen dan memotret, dilakukan dengan cara-cara yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum, kaidah-kaidah kewartawanan, kecuali dalam hal investigative reporting.

3. Wartawan Indonesia menghormati asas praduga tak bersalah, tidak mencampuradukkan fakta dan opini, berimbang dan selalu meneliti kebenaran informasi, serta tidak melakukan plagiat.
Wartawan Indonesia dalam melaporkan dan menyiarkan informasi, tidak menghakimi atau membuat kesimpulan kesalahan seseorang, terlebih lagi untuk kasus-kasus yang masih dalam proses peradilan. Wartawan tidak memasukkan opini pribadinya.  
Wartawan sebaiknya, dalam melaporkan dan menyiarkan informasi perlu meneliti kembali kebenaran informasi. Dalam pemberitaan kasus sengketa dan perbedaan pendapat, masing-masing pihak harus diberikan ruang/waktu pemberitaan secara berimbang.

4. Wartawan Indonesia tidak menyiarkan informasi yang bersifat dusta, fitnah, sadis dan cabul, serta tidak menyebutkan identitas korban kejahatan susila.
Wartawan Indonesia tidak melaporkan dan menyiarkan informasi yang tidak jelas sumber dan kebenarannya rumor atau tuduhan tanpa dasar yang bersifat sepihak. Informasi yang secara gamblang memperlihatkan aurat yang bisa menimbulkan nafsu birahi atau mengundang kontroversi publik. Untuk kasus tindak perkosaan/pelecehan seksual, tidak menyebutkan identitas korban, untuk menjaga dan melindungi kehormatan korban.

5. Wartawan Indonesia tidak menerima suap dan tidak menyalahgunakan profesi. Wartawan Indonesia selalu menjaga kehormatan profesi dengan tidak menerima imbalan dalam bentuk apa pun dari sumber berita/nara sumber, yang berkaitan dengan tugas-tugas kewartawanannya, dan tidak menyalahgunakan profesi untuk kepentingan pribadi atau kelompok.
6. Wartawan Indonesia memiliki hak tolak, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang dan off the record sesuai kesepakatan.
Wartawan Indonesia melindungi nara sumber yang tidak bersedia disebut nama dan identitasnya. Berdasarkan kesepakatan, jika nara sumber meminta informasi yang diberikan untuk ditunda pemuatannya, harus dihargai. Hal ini berlaku juga untuk informasi latar belakang.

7. Wartawan Indonesia segera mencabut dan meralat kekeliruan dalam pemberitaan serta melayani hak jawab.
Wartawan Indonesia segera mencabut dan meralat pemberitaan dan penyiaran yang keliru dan tidak akurat dengan disertai permintaan maaf. Ralat ditempatkan pada halaman yang sama dengan informasi yang salah atau tidak akurat. Dalam pemberitaan yang merugikan seseorang atau kelompok, pihak yang dirugikan harus diberikan kesempatan untuk melakukan klarifikasi.
Pengawasan dan penetapan sanksi terhadap pelanggaran kode etik ini, sepenuhnya diserahkan kepada Jajaran Pers dan dilaksanakan oleh Organisasi yang dibentuk untuk itu.

Jakarta, 1 September 1999

Tim Perumus
1. Lukas Luwarso
2. R.H. Siregar, S.H.
3. Drs. J.B. Wahyudi
4. Drs. M.A. Nasution, S.H.
5. Tarman Azzam
6. S. Satria Dharma
7. Maspendi
8. Achmad Zihni Rifai
9. R. Priyo M. Ismail, S.H.
10. Sjamsul Basri
11. Drs. G. Rusly.

Catatan: KEWI yang ditetapkan oleh Dewan Pers melalui Surat Keputusan Ketua Dewan Pers, Atmakusumah Astraatmadja No. 1/SK-DP/2000 tanggal 20 Juni 2000 ini telah diganti dengan Kode Etik Jurnalistik yang baru hasil perumusan oleh 29 organisasi wartawan di Jakarta pada tanggal 24 Maret 2006 (lihat Kode Etik Jurnalistik pada halaman lain ensiklopedi ini). (Tim EPI/Wid; Sumber: Dewan Pers)


Kode Etik Wartawan Muslim

Pertama, wartawan Muslim adalah hamba Allah yang karena individu maupun profesinya wajib menggunakan, menyampaikan dan memperjuangkan kebenaran di setiap tempat dan saat dengan segala konsekuensinya. Hal ini dapat dilihat pada firman Allah dalam QS Al-Nahl (16): 125: “Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.”
Kedua, dalam menyampaikan informasi, wartawan Muslim hendaknya melandasinya dengan itikad yang tinggi untuk senantiasa melakukan pengecekan kepada pihak-pihak yang bersangkutan sehingga tulisannya pribadi dan khalayak tidak akan dirugikan. Seperti, dalam QS Al-Hujurat (49): 6: “Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.”
Ketiga, ketika menyampaikan karyanya, wartawan Muslim hendaknya menggunakan bahasa yang baik dan benar  dalam gaya bahasa yang santun dan bijaksana. Dengan demikian, apa yang disampaikannya akan dapat dimengerti, dirasakan, dan menjadi hikmat bagi khalayak, seperti dalam QS Al-Isra (17): 23: “Sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya (ibu bapak) perkataan ’ah’ dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepadanya perkataan yang mulia.”
Keempat, dalam melaksanakan tugas jurnalistik, hendaknya wartawan Muslim melaksanakannya secara profesional dalam iklim kerja yang produktif, sehingga karyanya akan memiliki hasil yang optimal untuk selanjutnya akan dipandang sebagai aset perusahaan. Firman Allah seperti QS Al-Nisa (4): 58: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia, supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”
Kelima, dalam melaksanakan tugas-tugasnya, wartawan Muslim hendaknya menghindarkan sejauh mungkin prasangka maupun pemikiran negatif sebelum menemukan kenyataan objektif berdasarkan pertimbangan yang adil dan berimbang dan diputuskan oleh pihak yang berwenang. Firman Allah dalam QS Al-Hujurat (49): 12: “Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya ....”
Keenam, dalam kehidupan sehari-hari, wartawan Muslim hendaknya senantiasa dilandasi etika Islam dan gemar melaksanakan aktivitas sosial yang bermanfaat bagi umat. Wartawan Muslim sudah seharusnya selalu memperkaya wawasan keislamannya untuk meningkatkan amal ibadat sehari-hari. Firman Allah dalam QS Al-Jumu’ah (62): 02: “Dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang Rasul di antara mereka, yang membacakannya ayat-ayat-Nya kepada mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka Kitab dan Hikmah (Al-Sunnah). Dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata.”
Ketujuh, dalam melaksanakan tugasnya, wartawan Muslim hendaknya menjunjung tinggi asas kejujuran, kedisiplinan dan selalu menghindarkan diri dari hal-hal yang akan merusak profesionalisme dan nama baik perusahaannya. Komitmen yang tinggi seyogianya diberikan pada profesionalisme dan bukan pada ikatan primordialisme yang sempit. Firman Allah dalam QS Al-Hujurat (49): 13: “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”
Kedelapan, dalam melaksanakan tugasnya, wartawan Muslim hendaknya senantiasa mempererat persaudaraan sesama profesi berdasarkan prinsip ukhuwah islamiyah tanpa harus meninggalkan asas kompetisi sehat yang menjadi tuntutan perusahaan modern. Seperti firman Allah dalam QS Al-Baqarah (02): 148: “Berlomba-lombalah kamu (dalam berbuat) kebaikan. Di mana saja kamu berada pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian (pada hari kiamat). Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.”
Kesembilan, dalam melaksanakan tugasnya, wartawan Muslim hendaknya menyadari betul bahwa akibat dari karyanya akan memiliki pengaruh yang luas terhadap khalayak. Karena itu, hendaknya semua kegiatan jurnalistiknya ditujukan untuk tujuan-tujuan yang konstruktif dalam rangka pendidikan dan penerangan umat. Firman Allah dalam QS Ali Imran (03): 138: “(Al-Quran) ini adalah penerangan bagi seluruh manusia, dan petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.”
Kesepuluh, dalam melaksanakan tugasnya, wartawan Muslim hendaknya dengan penuh kesadaran memahami bahwa profesinya merupakan amanat Allah, umat, dan perusahaan. Karena itu, wartawan Muslim hendaknya selalu siap mempertanggungjawabkan pekerjaannya kepada Allah, umat dan perusahaannya. Sesuai firman Allah dalam QS Al-Ahzab (33): 71: “Niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar.” (Tim EPI/Wid. Sumber: Buku Jurnalisme Universal, Menelusuri Prinsip-Prinsip Da’wah Bi Al-Qalam dalam Al-Quran, Suf Kasman, Penerbit Teraju, Jakarta, 2004).


Kode Etik Pers Mahasiswa Indonesia

Mukadimah
Dengan berkah dan rakhmat Tuhan Yang Maha Esa serta kesadaran dan keyakinan yang sedalam-dalamnya:
1. Bahwa kemerdekaan menyatakan pendapat yang dijamin oleh pasal 28 UUD Republik Indonesia tahun 1945 merupakan bagian terpenting dari hak-hak asasi manusia dan merupakan sumber konstitusional kemerdekaan pers di Indonesia.
2. Bahwa kemerdekaan pers tidak hanya harus dijamin oleh pihak penguasa, akan tetapi yang lebih penting lagi oleh kehidupan bangsa dalam setiap aspeknya, karena ia merupakan jaminan yang paling penting bagi terciptanya iklim demokrasi yang penuh kedewasaan dan tanggung jawab.
3. Bahwa pers mahasiswa merupakan suatu kebutuhan nasional yang mutlak sebagai alat pelaksana hak asasi untuk menyatakan pendapat secara bebas melakukan “social control”, penerangan, hiburan dan pendidikan, yang semuanya ditujukan kepada terlaksananya proses pembaharuan dan pembangunan yang demokratis di segala bidang demi pembinaan kehidupan bangsa Indonesia.

Bahwa oleh karenanya wartawan mahasiswa harus mempertahankan kemerdekaan pers tersebut secara mutlak dan tanpa kompromi, baik terhadap penguasa maupun potongan-potongan/kelompok-kelompok kepentingan dan perseorangan di dalam masyarakat.
Maka disusunlah suatu Kode Etik Pers Mahasiswa sebagai sumber inspirasi bagi setiap wartawan mahasiswa di dalam melakukan pekerjaannya, untuk mempertinggi mutu dan wibawa dunia pers mahasiswa yang bertanggung jawab.

Pasal 1
Pertanggungan Jawab
1. Pers Mahasiswa melakukan pekerjaannya dengan menjunjung tinggi Pancasila, serta hak-hak asasi manusia menuju pembaharuan di setiap bidang kehidupan bangsa Indonesia.
2. Wartawan Mahasiswa tidak memisahkan moralitas dan ilmu pengetahuan, tidak menyiarkan berita-berita atau tulisan yang sifatnya menyinggung perasaan susila, kepercayaan agama, kecuali bila “tidak menyiarkan berita” itu destruktif bagi perjuangan menegakkan hak-hak asasi manusia.
3. Wartawan Mahasiswa melakukan pekerjaannya dengan kesadaran penuh akan haknya untuk mengutarakan kebenaran secara bebas, suatu kesadaran yang diimbangi oleh suatu perasaan tanggung jawab moral terhadap hati nuraninya dan keselamatan masyarakat yang beradab. Kebebasannya untuk mengemukakan pendapat adalah kebebasan yang bertanggung jawab sosial.
4. Wartawan Mahasiswa sadar bahwa prasyarat untuk mendemokratiskan kehidupan bangsa adalah dengan cara memberikan penerangan kepada umum tentang segala sesuatu yang terjadi di setiap bidang kehidupan bangsa. Ketertutupan adalah lawan demokrasi. Namun demikian seorang wartawan mahasiswa menghormati diri pribadi seorang warganegara yang merupakan salah satu hak asasi manusia.
5. Wartawan Mahasiswa bertanggung jawab kepada umum dan berkewajiban memberikan penerangan kepada umum, di samping mempertahankan hak kebebasan mengutarakan berita dan pendapat juga berhak untuk menuntut penerangan dari sumber-sumbernya agar dapat menyampaikan penerangan ini kepada masyarakat umum (freedom access to information).
6. Wartawan Mahasiswa bersikap sama baik terhadap yang lemah, tertekan dan tidak terlindung maupun terhadap mereka yang berkuasa. Wartawan Mahasiswa tidak menyerang seseorang atau golongan atau kelompok dan kemudian menolak memberikan kesempatan pada pihak-pihak yang diserang itu untuk membanding di dalam halaman dan kolom-kolom penerbitan yang sama.
7. Pertanggungan jawab terhadap suatu tulisan/berita diletakkan di atas pundak penulisnya. Seorang pemimpin redaksi dapat mengambil alih pertanggungan jawab tentang suatu tulisan/berita yang diberi kreditas sumber atau penulisnya, dan bertanggung jawab terhadap isi pemberitaan/penerbitannya sejauh tulisan-tulisan atau berita-berita tidak diberi kreditas sumber atau penulisnya.

Pasal 2
KEWAJIBAN
1. Wartawan Mahasiswa berkewajiban menempuh jalan yang jujur dalam usaha memperoleh bahan-bahan berita.
2. Wartawan Mahasiswa meneliti kebenaran sesuatu berita atau keterangan sebelum menyiarkannya dengan berpatokan pada prinsip-prinsip “kebebasan, seluruh kebenaran tanpa ditambah-tambah”. Wartawan Mahasiswa akan meralat setiap berita/tulisan jika diketahui berita/tulisan tersebut tidak benar.
3. Wartawan Mahasiswa tidak mempengaruhi masyarakat ataupun pengadilan dalam jalannya suatu proses peradilan, segala sesuatu pemberitaan-pemberitaan, tulisan-tulisan tentang pengadilan harus sepenuhnya bersifat informatif. Seorang yang belum dinyatakan bersalah oleh pengadilan, diumumkan nama dan identitasnya dalam bentuk terlindung (inisial).
4. Wartawan Mahasiswa sesuai dengan pengabdiannya kepada objektivitas ilmiah dan rasionalitas pendekatan permasalahan dan berita, tidak menyiarkan berita-berita secara sensasional. Kepala berita harus mencerminkan isi berita.
5. Wartawan Mahasiswa sebelum menyiarkan berita atau tulisan, terlebih dahulu harus menguji pada dirinya pribadi tentang pengetahuan fakta-fakta latar belakang berita/tulisan tersebut.
6. Pemuatan berita yang pada hakekatnya merupakan iklan harus dibubuhi di atasnya dengan kata “iklan”. Pers Mahasiswa tidak memuat iklan yang isi dan nadanya melanggar peraturan hukum Perundang-undangan Negara RI.
7. Penerimaan suatu jasa maupun materi untuk menyiarkan/tidak menyiarkan sesuatu berita atau tulisan adalah suatu tindakan yang hina dan merendahkan derajat pekerjaan kewartawanan.

Pasal 3
SUMBER BERITA
1. Wartawan Mahasiswa dalam mengutip dan menyiarkan berita harus menyebut sumbernya kecuali bila:
 a. Sumber tersebut secara eksplisit menyatakan ketidaksediaan untuk disebut.
b. Penyebutan secara riil membahayakan sumber berita.
c. Berita yang diperoleh dari sumber tersebut sudah diolah sedemikian rupa sehingga tidak dapat dikatakan berasal dari satu sumber berita.
2.  Wartawan Mahasiswa tidak menyiarkan keterangan-keterangan yang diberikan   secara eksplisit sebagai informasi latar belakang dan dinyatakan “off the record”.
3. Wartawan Mahasiswa menyatakan pengutipan berita tanpa menyebut sumber sebagai suatu pembajakan berita.

Pasal 4
KESETIAKAWANAN PROFESI
Wartawan Mahasiswa memperhatikan kesetiakawanan profesi dalam pemberitaan dan tidak akan mengambil keuntungan secara tidak wajar dari hasil karya rekan sekerja.

Pasal 5
PERUSAHAAN PERS
1. Perusahaan Pers Mahasiswa mengutamakan idealisme, bukan komersialisme.
2. Perusahaan Pers Mahasiswa memberikan partisipasi riil dalam perusahaan kepada karyawan-karyawannya.

Pasal 6
KEKUATAN KODE
Kode Etik Pers Mahasiswa dibuat berdasarkan prinsip bahwa ketaatan seseorang karyawan Pers Mahasiswa terhadap kode etik ini pada instansi pertama merupakan tanggung jawab terhadap hati nurani pribadi.

Pasal 7
SANKSI
Pimpinan Pusat Ikatan Pers Mahasiswa Indonesia atas nasehat dan petunjuk Dewan Kehormatan mengenakan sanksi-sanksi terhadap pelanggaran Kode Etik Pers Mahasiswa dalam bentuk pemberhentian sementara dan pemecatan.

Disahkan di : Jakarta
Tanggal       : 25 Desember 1971

Kongres III
IKATAN PERS MAHASISWA INDONESIA

Ketua Sidang  : ADI SASONO                         Wakil Ketua Sidang : LUKMAN ISA                Sekretaris Sidang : A.N. ADENANSI
(Tim EPI/Wid. Sumber: Buku Pengantar Praktek Kewartawanan Pers Kampus dan Maja-lah Sekolah, Henri Supriyanto, Penerbit Angkasa, Bandung, 1986).


Kodrat Moeda - suratkabar ini terbit antara tahun 1932 - 1933 di Bukittinggi dan peredarannya hanya di Kota Padang Panjang. Koran ini dapat dikategorikan sebagai koran komunitas (community newspaper), karena suratkabar yang diterbitkan para pemuda yang tergabung dalam badan penerbit “Kodrat Moeda Bukittinggi” tersebut, merupakan alat komunikasi bagi anggota kelompok tersebut.
Kodrat Moeda terbit bulan sekali setebal 4 halaman broadsheet. Berita dan artikel yang termuat di suratkabar tersebut, lebih banyak tentang kegiatan kelompok. Para pengisi rubrik maupun kontributornya, adalah para anggota kelompok pemuda itu sendiri. (Tim EPI/TS. Sumber: Perpusnas).


Koemara. Koran ini terbit dan beredar di Kota Purwokerto, Jawa Tengah, pada tahun 1937. Suratkabar berbahasa Jawa ini terbit tiga kali sebulan pada tanggal 5, 15 dan 25. Penerbitan Koemara diprakarsai badan penerbit “Koemara Purwokerto”. Tiras setiap terbit hanya koran setebal 4 halaman ini, hanya 1.000 eksemplar.
Sebagai suratkabar yang beradar di kalangan masyarakat Jawa pedalaman, muatan berita maupun artikel Koemara cukup beragam dan tidak jauh dari kejadian dan kegiatan di Kota Purwokerto. Berita-berita daerah, kebanyakan dimuat dalam rubrik “Sari Warta” dan “Puspa Warna”.  Sedangkan di bagian lain berisi berbagai artikel tentang pendidikan, kebudayaan, masalah kewanitaan dan agama. (Tim EPI/TS. Sumber: Perpusnas).


Kolom - Kolom adalah opini singkat seseorang yang lebih banyak menekankan aspek pengamatan dan pemaknaan terhadap suatu persoalan atau keadaan yang terdapat dalam masyarakat.
Kolom lebih banyak mencerminkan cap pribadi penulis. Sifatnya memadat memakna. Bandingkan dengan sifat artikel yang lebih banyak memapar melebar. Biasanya dalam tulisan kolom terdapat foto penulis. Sangat dianjurkan, tulisan kolom disertai foto penulis. Anjuran yang sama, justru tidak berlaku pada artikel.
Kolom berasal dari bahasa Inggris column. Orangnya disebut columnist. Dalam bahasa Inggris, istilah kolumnis diartikan sebagai penulis karangan khusus berupa komentar, saran, informasi, atau hiburan, pada suratkabar atau majalah secara reguler. Demikian juga dalam bahasa Indonesia, Anton Moeliono menjelaskan arti kolumnis sebagai penulis yang menyumbangkan artikel pada suratkabar atau majalah secara tetap. Kadang-kadang tulisan dimaksud dikirimkan langsung untuk dimuat dalam suratkabar atau majalah. Namun di Barat biasanya para kolumnis menulis karangannya khusus untuk didistribusikan oleh sebuah sindikat kepada sejumlah suratkabar atau majalah.
Istilah column sendiri, diartikan Webster sebagai artikel pada suratkabar atau berkala lainnya. Di samping itu column juga diartikan sebagai pilar yang dibuat untuk menyangga sesuatu yang berat, seperti atap atau bagian atas suatu bangunan. Pada awalnya, panggilan kolumnis ditujukan kepada para abdi jurnalisme abad ke-20 yang pada abad ke-19 dikenal sebagai redaktur pengoreksi naskah. Pribadi-pribadi yang tidak dikenal dan selalu anonim pada halaman-halaman tajuk itu kini telah membangkitkan para pembaca tulisannya untuk mengenal pribadinya secara langsung atau tidak, membawakan pandangan penerbit tempat mereka bertugas, sehingga para pembaca pun memihak salah seorang dari mereka dan menganggapnya sebagai juru bicara suratkabarnya.
Sebelum 1920, para kolumnis seperti Eugene Field dan Franklin Pierce Adams, menerbitkan berbagai sajak, humor, lelucon yang aneh-aneh, dan esai-esai ringan karangannya sendiri atau dari para kontributornya. Column gossip tentang skandal pribadi tokoh, terutama dalam dunia hiburan, oleh para penulis seperti Walter Winchell berhasil dipopulerkan pada 1920-an. Problem sosial dan ekonomi 1930-an merangsang orang-orang “pintar” untuk mengembangkan pandangan politiknya, di antaranya Walter Lippmann, bekerja sama dengan para pengedar “informasi intern” dan ramalan seperti Drew Pearson.
Pada 1960-an ratusan column berisi hampir setiap segi kemanusiaan, dari soal cinta dan kesehatan sampai pada ilmu pengetahuan dan keuangan, muncul pada harian-harian berkala lainnya di Amerika dan Eropa. Bahkan di Indonesia lebih luas lagi isinya. Selain masalah kemanusiaan, juga masalah kebijakan para penguasa selalu menjadi sorotan para kolumnis yang dikritis.
Di tangan para kolumnis profesional, topik apa pun yang dibahas, mulai dari yang ringan seperti masalah pakaian dinas pejabat, sampai yang berat seperti kecenderungan makin banyaknya wakil rakyat di tingkat kota dan kabupaten yang hobi memakan uang rakyat, tersaji dalam cerita singkat yang memikat, logis rasional, enak dibaca dan perlu. Benar-benar menggairahkan. Benar-benar menyegarkan. (Tim EPI/Wid; Sumber: Buku Jurnalistik Indonesia, Menulis Berita dan Feature, Panduan Praktis Jurnalis Profesional, Drs. AS Haris Sumadiria, MSi, Penerbit Simbiosa Rekatama Media, Bandung, 2005).


Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), adalah lembaga independen yang dibentuk melalui UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dengan tujuan untuk mengatur segala hal mengenai penyiaran di Indonesia.
Visi KPI adalah menciptakan sistem penyiaran nasional yang dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kepentingan masyarakat serta industri penyiaran Indonesia. Sedangkan misi KPI adalah membangun dan memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata dan seimbang melalui penciptaan infrastruktur yang tertib dan teratur serta arus informasi yang harmonis antara pusat dan daerah, antarwilayah di Indonesia, juga antara Indonesia dan dunia internasional.
Tugas, kewajiban, fungsi dan wewenang KPI dapat dikelompokkan dalam tiga kegiatan, yaitu regulasi atau pengaturan, pengawasan, dan pengembangan. Tugas dan kewajiban KPI adalah:
a.  Menjamin masyarakat untuk memperoleh   informasi yang layak dan benar sesuai   dengan hak asasi manusia.
b.  Ikut membantu pengaturan infrastruktur   bidang penyiaran.
c.  Ikut membangun iklim persaingan yang   sehat antara lembaga penyiaran dan in-  dustri terkait.
d.  Memelihara tatanan informasi nasional   yang adil, merata dan seimbang.
e.  Menampung, meneliti dan menindaklan-  juti aduan, sanggahan, serta kritik dan   apresiasi masyarakat.
f.  Menyusun perencanaan pengembangan   sumber daya manusia yang menjamin   profesionalisme di bidang penyiaran.

Berkaitan dengan tugas dan kewajiban tersebut, KPI mempunyai wewenang sebagai berikut:
a.  Menetapkan standar program penyiaran.
b.  Menyusun peraturan dan menetapkan   pedoman perilaku siaran.
c.  Mengawasi pelaksanaan peraturan dan   pedoman perilaku penyiaran serta stan-  dar program siaran.
d.  Memberikan sanksi terhadap pelang-  garan peraturan dan pedoman perilaku   penyiaran serta standar program siaran.
e.  Melakukan koordinasi atau kerjasama   dengan pemerintah, lembaga penyiaran   dan masyarakat.

Fungsi KPI sebagai lembaga perwujudan partisipasi masyarakat dalam penyiaran adalah mewadahi aspirasi dan mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran di Indonesia. KPI juga menjadi semacam akses yang menjembatani kepentingan masyarakat dengan institusi pemerintah dan lembaga penyiaran (radio dan televisi baik swasta, publik, komunitas maupun berlangganan). KPI wajib mengusahakan agar tercipta suatu sistem penyiaran nasional yang memberikan kepastian hukum, tatanan serta keteraturan berdasarkan asas kebersamaan dan keadilan.
Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran pasal 7 ayat 3, KPI terdiri atas KPI Pusat (berkedudukan di Jakarta) dan KPI Daerah (berkedudukan di ibukota provinsi). Anggota KPI Pusat berjumlah sembilan orang, dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan ditetapkan berdasarkan keputusan Presiden; dan anggota KPI Daerah masing-masing berjumlah tujuh orang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pemilihan anggota KPI Pusat maupun KPI Daerah adalah atas usul masyarakat melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka. Secara administratif anggota KPI Pusat bertanggung jawab kepada Presiden dan anggota KPI Daerah bertanggung jawab kepada Gubernur.
Anggota KPI Pusat periode 2003-2006 adalah Dr. Victor Menayang, MA (Ketua), Dr. S. Sinansari ecip (Wakil Ketua), Sasa Djuarsa Sendjaja, Ph. D (Bidang Kelembagaan), Dr. H. Andrik Purwasito, DEA (Bidang Pengawasan Penyiaran), Dr. Ilya R. Sunarwinadi (Bidang Pengelolaan Struktur Sistem Penyiaran Indonesia), Bimo Nugroho Sekundatmo, SE (Bidang Hubungan Media), dan Drs. Dedi Iskandar Muda, MA (Bidang Pengelolaan Struktur Sistem Penyiaran Indonesia).
Salah satu bagian yang terpenting dari tugas KPI adalah pengawasan isi siaran. Untuk itu KPI telah membuat Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Sistem (P3/SPS), namun sampai saat ini harus diakui masih banyak stasiun televisi yang melakukan pelanggaran. Stasiun-stasiun televisi tidak sepenuhnya mendengar masukan masyarakat yang disampaikan melalui KPI. Dalam kaitan ini ada beberapa alasan:
1. Dalam kondisi persaingan yang cukup ketat, stasiun televisi berpotensi melanggar P3/SPS terutama bila pengawasan melunak.
2. KPI sendiri belum memiliki infrastruktur pengawasan dan pemantauan acara televisi yang memadai, sehingga KPI mengandalkan bantuan dari berbagai kelompok masyarakat.
3. Salah satu isu adalah masih adanya ketidakpastian posisi KPI sebagai badan regulator dalam dunia penyiaran yang tercermin dalam peran KPI terkait dengan pengelolaan perizinan lembaga penyiaran. (Tim EPI/Wid. Sumber: Leaflet dalam Pameran Industri Pers 2006 di Jakarta dan Buku Wajah Pers Indonesia terbitan Departemen Komunikasi dan Informatika RI dan Persatuan Wartawan Indonesia).


Kompas - suratkabar harian, terbit di Jakarta sejak 28 Juni 1968.  Terbitnya suratkabar ini tidak lepas dari kondisi politik saat itu yang didominasi pihak komunis. Adalah Jenderal Ahmad Yani, saat itu Menteri Panglima Angkatan Darat (Menpangad), yang menyarankan kepada pimpinan Partai Katolik untuk menerbitkan suratkabar dengan tujuan mengimbangi pemberitaan suratkabar Harian Rakyat yang dikuasai Partai Komunis Indonesia (PKI).
Awalnya pimpinan Partai Katolik memilih nama “bentara rakyat” untuk suratkabar barunya itu. Namun saat mereka melapor kepada Presiden Soekarno bersama Frans Seda, Presiden menyarankan agar namanya diganti menjadi “kompas”. Akhirnya nama KOMPAS yang dipilih sementara “Bentara Rakyat” dipakai untuk nama perusahaan (perseroan terbatas, PT) penerbitnya. PK Oyong (Auwyong Peng Kun, 26 Juli 1920 – 31 Mei 1980) dan Jakob Oetama dipercaya menjadi Pemimpin Umum dan Pemimpin Redaksi. Tahun 1982 penerbitnya berubah menjadi PT Kompas Media Nusantara.
Nama KOMPAS dipilih berdasarkan pertimbangan: 1. Kompas berarti penunjuk arah, dalam arti yang lebih luas, pemberi arah dan jalan dalam mengarungi lautan atau hutan rimba; 2. Suratkabar KOMPAS ingin menjadi corong hati nurani rakyat; 3. Ingin mendudukkan diri sebagai trendsetter bagi perkembangan dunia dan masyarakatnya; 4. Ingin menjadi penunjuk arah bagi sebuah pengembangan masyarakat Indonesia baru yang demokratis, pluralis dan menempatkan kemaslahatan manusia sebagai nilai yang utama, sebuah cita-cita yang di kemudian hari populer dengan rumusan civil society (masyarakat madani); 5. Ingin menyampaikan sarana pegangan bersama untuk hidup dalam sebuah masyarakat yang serba majemuk, sehingga terjalin proses demokratisasi, musyawarah, keterbukaan sikap sekaligus memfungsionalkan pegangan bersama dalam Pancasila.
KOMPAS pertama terbit dalam bentuk broadsheet 4 halaman, dicetak sebanyak 4.800 eksemplar, terbit setiap hari kerja (Minggu tidak terbit) dengan menggunakan mesin cetak letterpress yang berbasis timah. Seiring perkembangan teknik cetak, tahun 1970-an KOMPAS dicetak dengan teknik offset yang berbasis fotografi. Sejak 1978 KOMPAS juga terbit pada hari Minggu. Memasuki tahun 1980-an KOMPAS terbit 16 halaman setiap hari. Tahun 1986, dua kali seminggu terbit edisi setebal 20 halaman.
Alasan penerbitannya dirumuskan sejalan dengan moto Amanat Hati Nurani Rakyat. Artinya hati nurani yang menghasratkan kesejahteraan, sesuai dengan martabat pribadi dan sosialnya, sesuai dengan kesatuan badani dan rohaninya. Kesejahteraan itulah panggilan yang diamanatkan Tuhan dengan mengikutsertakan kesertaan manusia yang dianugerahi kehendak bebas. Untuk mewujudkannya perlu dipenuhi syarat kebebasan, keadilan dan rahmat Tuhan. KOMPAS ingin mengedepankan dialog dalam segala bentuk sebagai cara untuk menghargai sikap saling menghargai, menggugat dan mengkritik dengan penuh pengertian dan berusaha menyegarkan perasaan. Setiap persoalan didekati dengan tujuan utama untuk mencari kemaslahatan bersama berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan.
Setelah PK Ojong meninggal pada 31 Mei 1980, Jakob Oetama menjadi Pemimpin Redaksi merangkap sebagai Pemimpin Umum. Sejak Februari 2000 jabatan Pemimpin Redaksi diserahkan kepada Suryopratomo, sementara Jakob Oetama selain menjadi Pemimpin Umum sekaligus menjadi Presiden Direktur Kelompok Kompas Gramedia.
Jika pada saat pertama terbit KOMPAS diawaki 15 wartawan, tahun 2006 wartawannya berjumlah 200 orang, selain tersebar di seluruh Indonesia, termasuk juga perwakilan di Kairo dan Hongkong. Selain menghadapi kesulitan dalam bidang percetakan dan distribusi, pada masa-masa awal KOMPAS juga menghadapi kendala dalam bidang permodalan karena kurang diminati pengusaha. Baru pada tahun 1980-an para pengusaha melihat usaha media sebagai bidang usaha yang menguntungkan.
Sebagai koran nasional, sejak tahun 1995 KOMPAS menyelenggarakan cetak jarah jauh di Bawen Jawa Tengah, sehingga para pembaca di Jawa Tengah dan Yogyakarta bisa dilayani tepat waktu. Cetak jarak jauh kemudian juga diselenggarakan di Makassar, Surabaya, Medan, Palembang dan Bandung.
KOMPAS pernah tidak terbit, karena ditutup oleh pemerintah (dibredel) dari tanggal 2 sampai 5 Oktober 1965 akibat meletusnya peristiwa G30S/PKI. Dari tanggal 21 Januari sampai 5 Februari 1978, KOMPAS juga dilarang terbit bersama Sinar Harapan, Merdeka, Pelita, The Indonesia Times, Sinar Pagi dan Pos Sore.
Ketika menerbitkan edisi 100 Tahun Bung Karno, KOMPAS terjual sebanyak 750.000 eksemplar. Itulah tiras tertinggi suratkabar yang setiap hari rata-rata dicetak 500.000 eksemplar ini.
Setelah berlakunya Undang Undang Otonomi Daerah KOMPAS menyelenggarakan halaman khusus untuk memberikan pelayanan dan kebutuhan pembaca sejalan dengan pelaksanaan UU yang diberlakukan setelah era reformasi tersebut. Halaman khusus ini kemudian dikembangkan menjadi halaman daerah sebanyak dua halaman.
Saat memperingati usia 40 tahun KOMPAS mengubah format menjadi lebih ramping, dari ukuran lebar 84 cm menjadi 76 cm. Sejak saat itu koran ini rata-rata terbit 42 halaman. Sejak tahun 1997, selain menerbitkan suratkabar KOMPAS juga memiliki penerbitan buku yang memfokuskan pada penerbitan daur-ulang. Tulisan-tulisan yang pernah dimuat dalam KOMPAS kemudian diterbitkan sebagai buku rangkuman. (Tim EPI. Sumber: Buku Kompas, Menulis dari Dalam dan sumber lain)


Kompetensi Wartawan - standar kemampuan wartawan, menurut Dewan Pers, adalah standar kemampuan seorang wartawan dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik yang menunjukkan pengetahuan dan tanggung jawab sesuai tuntutan profesionalisme yang dipersyaratkan.
Kompetensi tersebut mencakup penguasaan keterampilan (skill), didukung dengan pengetahuan (knowledge), dan dilandasi kesadaran (awareness) yangdiperlukan dalam melaksanakan tugas dan fungsi jurnalistik. Kompetensi ditentukan sesuai unjuk kerja yang dikembangkan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan media, dipersyaratkan oleh institusi media (perusahaan pers), dan diakui oleh asosiasi profesi wartawan.
Wartawan profesional pada era informasi saat ini menghadapi tuntutan masyarakat dan perkembangan persoalan sosial yang tumbuh semakin kompleks. Untuk dapat menjawab tuntutan dan perkembangan tersebut wartawan harus memiliki dan terus-menerus meningkatkan berbagai kompetensi yang diperlukan. Meskipun demikian, kompetensi wartawan bukanlah seperangkat hukum atau peraturan yang bersifat definitif, setiap lembaga pengkajian media, institusi media atau organisasi wartawan dapat merumuskan standar kompetensi sesuai kebutuhan (1). 
Kompetensi wartawan merupakan kompetensi informasi dan komunikasi, yang penting diketahui oleh calon wartawan, wartawan, asosiasi wartawan, dan perusahaan pers. Dalam perumusan kompetensi wartawan, terdapat sejumlah aspek mendasar yang perlu diperhatikan. Berdasarkan wacana yang berkembang dalam lokakarya dan diskusi mengenai kompetensi wartawan, paling tidak aspek-aspek tersebut dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori kompetensi, yaitu:
1. Kesadaran (awareness): mencakup kesadaran tentang etika, hukum, dan karir.
2. Pengetahuan (knowledge): mencakup pengetahuan umum dan pengetahuan khusus sesuai bidang kewartawanan yang bersangkutan.
3. Keterampilan (skills); mencakup keterampilan menulis, wawancara, riset, investigasi, menggunakan berbagai peralatan, seperti komputer, kamera, mesin scanner, faksimile, dan sebagainya (2). Dengan mengadopsi bagan kompetensi yang dirumuskan oleh The Poynter Institute (http://www.poynterextra.org/extra/compcred/comp index.htm), lembaga kajian media di Amerika, menjelaskan aspek-aspek kompetensi wartawan dalam bentuk bagan “Piramida Kompetensi”(3). Kompetensi wartawan yang dirumuskan lembaga Information Competencies for the Journalism Professional yang dilakukan oleh Humboldt State University (http://library.humboldt.edu/ic/journalism info competence.html) mencakup 10 aspek kompetensi wartawan yang paling penting untuk dikuasai dalam jurnalisme(4).

Aspek-Aspek Kompetensi
Berdasarkan informasi yang dirujuk dari berbagai sumber, Dewan Pers merumuskan kompetensi wartawan Indonesia yang dibutuhkan saat ini, sebagai berikut:

1. Kesadaran (awareness)
Dalam melaksanakan pekerjaannya wartawan dituntut menyadari norma-norma etika dan berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan karya jurnalistik. Selain itu, dalam meniti karirnya wartawan juga harus menyadari arti penting profesionalisme dalam melaksanakan pekerjaannya. Peran kompetensi kesadaran wartawan bagi peningkatan kinerja pers dan profesionalisme wartawan secara garis besar adalah sebagai berikut.

a. Kesadaran etika
Kesadaran akan etika merupakan hal yang sangat penting dalam profesi kewartawanan. Dengan adanya kesadaran tersebut, mekanisme kerja wartawan akan selalu mengacu pada kode perilaku sehingga setiap langkahnya akan selalu dilandasi pertimbangan yang matang, termasuk mengambil keputusan penulisan isu-isu yang sensitif. Adanya kesadaran tersebut juga akan memudahkan wartawan dalam mengetahui kesalahan-kesalahan dan menghindari terjadinya kesalahan-kesalahan tersebut, misalnya dalam bentuk plagiat, menerima imbalan, menentukan kelayakan berita, menjaga kerahasiaan sumber. Kurangnya kesadaran akan etika dapat berakibat serius. Ketiadaan petunjuk moral yang dengan tegas mengarahkan nilai-nilai dan memandu prinsip dapat menyebabkan wartawan mengalami kegagalan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
Wartawan yang melaporkan informasi tanpa arah berarti gagal menjalankan perannya untuk menyebarkan kebenaran tentang isu dan peristiwa yang penting. Tanpa kemampuan menerapkan etika, wartawan rentan terhadap kesalahan dan dapat memunculkan persoalan akibat berita yang tidak akurat dan bias, privasi, tidak menghargai sumber berita, kerja jurnalistik yang buruk. Untuk menghindari hal itu, wartawan wajib:
- Memiliki integritas, tegas dalam prinsip,   kuat dalam nilai-nilai. Wartawan yang   beretika melaksanakan misinya, memiliki   tekad pada standar jurnalistik yang tinggi   dan bertanggung jawab.
- Melayani kepentingan publik, memantau   mereka yang berkuasa agar bertanggung   jawab, menyuarakan mereka yang tak   bersuara.
- Berani dalam keyakinan dan bersikap   independen,  mempertanyakan otoritas, dan  menghargai perbedaan.

Wartawan yang terus meningkatkan kompetensi etikanya jauh lebih siap dalam menghadapi situasi yang pelik. Dengan banyak membaca referensi, studi kasus, dan latihan membuat keputusan; menimba pengalaman dari wartawan senior dan pakar-pakar etika, mengamati perilaku etis atau tidak etis. Untuk meningkatkan kompetensi etik wartawan Indonesia perlu mendalami Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI) dan penjelasannya, serta kode etik organisasi-organisasi wartawan yang relevan. Sementara itu, guna mendukung kesadaran etika wartawan, perusahaan pers dituntut untuk menyusun dan menerapkan kode praktik dan kode perilaku perusahaan media.

b. Kesadaran hukum
Sebagai pelengkap pemahaman etika, wartawan perlu juga meningkatkan kesadaran hukum. Wartawan wajib menyerap dan memahami UU Pers, menjaga kehormatan dan melindungi hak-haknya. Wartawan perlu tahu hal-hal mengenai penghinaan, privasi, ketentuan dengan sumber (seperti off the record dan confidential sources). Kompetensi Hukum menuntut penghargaan pada hukum, batas-batas hukum, dan memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan yang tepat dan berani untuk memenuhi kepentingan publik dan menjaga demokrasi.
Wartawan dituntut untuk memahami ketentuan hukum yang terkait dengan kerja jurnalistik, misalnya UUD 1945 Pasal 28, UU Pers, UU Penyiaran, KUHP, UU Hak Cipta. Memahami aspek-aspek hukum yang diatur dalam berbagai UU dan pengaruhnya bagi kerja kewartawanan dan kemasyarakatan sangat penting. Wartawan perlu tahu pasal-pasal yang dapat menjerat mereka secara hukum, agar dalam bekerja lebih cermat.

c. Kesadaran karir
Kesadaran karir penting untuk dimiliki wartawan guna memastikan bahwa profesinya menjanjikan jenjang karir, kepastian kerja dan kesejahteraan, adanya job description, hak dan kewajiban, serta reward yang jelas. Bagaimana pengelolaan manajemen, team work, dan perilaku kerja yang positif. Aspek karir lainnya adalah komponen analisis pasar dan audience, memahami kecenderungan yang berkembang, serta mengenali siapa dan apa dalam manajemen perusahaan. Wartawan perlu menyadari bahwa bekerja di satu perusahaan media perlu dilandasi adanya Surat Kesepakatan Kerja Bersama (SKKB) antara perusahaan dan karyawan dan menyadari visi dan misi perusahaan pers yang tertuang dalam statuta perusahaan.

2. Pengetahuan (knowledge)
Wartawan dituntut untuk menguasai sejumlah pengetahuan dasar seperti ilmu pengetahuan umum (budaya, sosial, politik) dan pengetahuan khusus, serta pengetahuan teknis. Wartawan perlu mengetahui perkembangan mutakhir ilmu pengetahuan sebagai basis infomasi untuk memerankan fungsi pers sebagai pendidik dan informatif. Wartawan tanpa pengetahuan yang memadai, hanya akan menghasilkan karya jurnalistik yang berisi informasi yang dangkal dan tidak memberikan pencerahan bagi masyarakat
a. Pengetahuan umum
Kompetensi pengetahuan umum mencakup pengetahuan umum dasar, seperti ilmu budaya, politik, sejarah, sosial, dan ekonomi. Seorang wartawan dituntut untuk terus belajar dan menambah pengetahuannya agar mampu mengikuti perkembangan perubahan sosial dan mampu menyajikan informasi yang layak kepada pembaca dan audience-nya. Wajib bagi wartawan/memiliki referensi dan memperbarui pengetahuannya dengan menggali pengetahuan dari ensiklopedia, buku-buku referensi terbitan terbaru, serta jurnal ilmiah, populer, dan penerbitan berkala.

b. Pengetahuan khusus
Kompetensi pengetahuan khusus diperlukan bagi wartawan yang memilih atau ditugaskan pada liputan isu-isu spesifik. Wartawan peliput masalah ekonomi dituntut memahami ekonomi mikro, masalah keuangan, statistik, dan sejenisnya. Wartawan yang bekerja di media spesifik dituntut untuk mengetahui pengetahuan khusus sesuai yang dibutuhkan dalam liputan isu terkait.

c. Pengetahuan teori jurnalistik dan komunikasi
Memahami teori jurnalisme dan komunikasi penting bagi wartawan sebelum bekerja turun ke lapangan agar memahami bidang dan wilayah kerjanya. Jurnalisme tidak sekadar berita dan informasi, di dalamnya tercakup juga etika, tanggung jawab sosial. Bill Kovach dan Tom Rosenstiel, wartawan senior dan pengajar jurnalistik terkemuka dari Amerika Serikat merumuskan sembilan elemen jurnalisme yang patut diketahui wartawan. Sembilan elemen jurnalisme itu mencakup kewajiban jurnalisme adalah pada kebenaran; jurnalisme loyal kepada publik; jurnalisme berarti disiplin verifikasi; para praktisinya harus menjaga independensi terhadap sumber berita; selalu bersikap sebagai pemantau kekuasaan; menyediakan forum publik untuk mengkritik maupun mendukung warga; berupaya membuat hal yang penting, menarik dan relevan; menjaga agar berita selalu komprehensif dan proporsional; dan para praktisinya bekerja mengikuti hati nurani.

3. Keterampilan (skills)
Penguasaan keterampilan adalah mutlak bagi wartawan, mustahil mampu menjalankan tugas sebagai wartawan jika seseorang tidak menguasai teknis jurnalistik, seperti teknik menulis dan teknik wawancara. Selain itu, wartawan harus menguasai perangkat keras yang dibutuhkan untuk membantu ketika bekerja seperti komputer, faksimile, scanner, dll.

a. Keterampilan reportase
Kompetensi reportase mencakup kemampuan menulis, mewawancara, dan melaporkan informasi secara akurat, jelas, bisa dipertanggungjawabkan, dan layak. Format dan gaya reportase terkait dengan medium dan audience-nya, tulisan untuk koran harian berbeda dengan untuk majalah, media intemet, atau radio dan televisi. Kompetensi menulis meliputi kemampuan menulis dengan jelas dalam penggunaan tata bahasa, pilihan kata, dan tanda baca; memiliki perbendaharaan kata yang luas, mampu menyusun paragraf dengan baik; menyebutkan sumber informasi. Kompetensi wawancara penting untuk memastikan saling kepahaman dengan narasumber, mampu merespons, dan meyakinkan. Kemampuan wawancara perlu dikembangkan untuk mengeksplorasi teknis dan metode yang layak digunakan ketika mewawancarai anak-anak, kelompok etnis tertentu, korban yang traumatik, dan sebagainya. Dengan demikian, wartawan diharapkan mampu berkomunikasi secara efektif menggunakan bahasa yang baik dan benar; mampu menerapkan teknis dasar wawancara terhadap berbagai anggota masyarakat yang berbeda latar belakangnya; mampu mengajukan pertanyaan dengan efektif; dan mampu berbicara dalam forum publik.

b. Keterampilan menggunakan alat
Kompetensi mengoperasikan komputer penting dalam proses menyusun laporan, kemampuan ini bukan sekadar mengetik tulisan, melainkan juga menyusun database (berguna untuk laporan investigasi), dan aplikasi multimedia, termasuk pagemaker (untuk layout), printshop, photoshop, dan lain-lain. Dengan kemampuan tersebut, kinerja wartawan bisa meningkat serta mempermudah dalam menyusun laporan. Kompetensi audio visual penting, khususnya untuk wartawan media penyiaran, agar wartawan menguasai cara kerja teknologinya guna mendukung kerja jurnalistik. Wartawan dituntut mampu mengoperasikan kamera foto atau kamera video; mampu mengoperasikan alat scan dan menyimpan data gambar ke komputer, mampu mengoperasikan alat rekam suara.

c. Keterampilan riset dan investigasi
Kemampuan melakukan riset dan investigasi perlu dikembangkan untuk mempersiapkan dan memperkaya laporan jurnalistik dan merumuskan topik laporan. Dengan demikian, wartawan mengetahui dan mampu menggunakan sumber-sumber referensi dan data yang tersedia di perpustakaan dan sumber lainnya; mampu memanfaatkan referensi di perpustakaan atau melalui internet; serta mampu melacak data dan informasi dari berbagai sumber yang penting bagi publik.

d. Keterampilan teknologi informasi
Keterampilan akses internet (internet/web-based) seperti mengoperasikan e-mail, mailing lists, newsgroup, dan menyusun laporan dalam format internet juga sangat perlu dimiliki wartawan. Kompetensi ini relatif baru, namun menjadi wajib dikuasai, jika seorang wartawan ingin tetap kompetitif pada era kemajuan teknologi informasi dan komunikasi sekarang ini. Di samping itu, wartawan juga perlu memiliki kemampuan menilai otentisitas informasi yang begitu banyak tersebar atau diperoleh melalui internet, seperti akurasi dan kesahihan informasinya. Dengan memiliki keterampilan semacam ini, wartawan mampu mencari informasi menggunakan mesin pencari (search tool), mengirim dan menerima e-mail, mendayagunakan mailing lists dan newsgroups; mampu memilah dan mengevaluasi berbagai informasi di internet; serta mampu merancang webpage sederhana dengan menggunakan html.

e. Upaya pencapaian kompetensi
Untuk mencapai kompetensi wartawan yang dapat mendukung peningkatan kinerja pers dan profesionalisme wartawan, pihak institusi pers perlu melakukan berbagai upaya. Setiap institusi media perlu menyelenggarakan pelatihan dan memberikan kesempatan untuk meningkatkan pendidikan baik kepada wartawan yang baru saja direkrut maupun wartawan yang sudah bekerja lama. Khususnya kepada wartawan baru, baik yang berstatus magang maupun yang masih dalam masa percobaan, sebelum diterjunkan ke lapangan, institusi pers perlu mewajibkan mereka mengikuti pelatihan dasar jurnalistik.
Kepada wartawan yang sudah berpengalaman dan telah melewati masa kerja lebih dari dua tahun, secara berkala institusi pers perlu mengikutkan mereka dalam kursus atau program pelatihan dengan tema tertentu untuk memperkaya pemahaman, pengetahuan, dan keterampilan mereka. Demikian juga kepada wartawan yang telah berpengalaman lebih dari lima tahun dan dipersiapkan untuk melaksanakan fungsi tertentu (misalnya sebagai redaktur atau penjaga rubrik tertentu, redaktur pelaksana, dan pemimpin redaksi), institusi pers perlu membekali mereka dengan pelatihan atau pendidikan khusus sesuai bidang yang akan ditanganinya.
Dasar kompetensi wartawan biasanya diperoleh seseorang dari pendidikan formal atau pendidikan nonformal yang pernah dilaluinya. Pendidikan mencakup bidang pengetahuan profesional, pengetahuan topik tertentu, dan pengetahuan komunikasi. Program pendidikan jurnalistik ditentukan oleh kebutuhan praktisi dan hal-hal ideal dalam menghasilkan pemikir kritis dan reflektif. Pendidikan jurnalistik sedikitnya mencakup dua aspek utama, yaitu (1) dasar-dasar keterampilan praktis dan pelatihan standar dan (2) pendidikan kontekstual umum.
1. Pendidikan jurnalistik
Pendidikan jurnalistik di perguruan tinggi di Indonesia biasanya merupakan bagian (atau jurusan) dari fakultas sosial politik (sospol) jurusan ilmu komunikasi. Program jurnalistik, dengan gelar sarjana strata Satu (S-1), lazimnya bertujuan mempersiapkan sarjana yang terampil serta akademis dan profesional sebagai tenaga peneliti, perencana dan pengelola di bidang jurnalistik. Lapangan pekerjaan yang terbuka bagi sarjana ilmu sosial ini, terutama sebagai tenaga peneliti, perencana dan pengelola, serta bidang-bidang khusus seperti perusahaan penerbitan SK, majalah, TV, radio, film, dan pekerjaan yang berkaitan.
Sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi, kurikulum pendidikan dalam program studi jurnalistik memberikan perhatian terhadap aspek yang perkembangan, proses, dampak, dan pendayagunaan teknologi komunikasi. Untuk mencapai tujuan tersebut, sarjana ilmu komunikasi jurusan jurnalistik, diharapkan memiliki :
a.  Pemahaman terhadap etika jurnalistik,   hukum dan ketentuan lain yang mengatur  media massa.
b.  Pengetahuan dan kepekaan terhadap   aspek-aspek kehidupan dan norma-norma  yang berlaku dalam masyarakat.
c.  Kemampuan teknis dalam mencari,   mengolah, menulis dan menyampaikan   berita/artikel atau laporan melalui media   massa, sesuai dengan kode etik jurnalistik.
d.  Kemampuan mengelola dan mengembang- kan usaha penerbitan media cetak dan atau  elektronik.
e.  Kemampuan melakukan penelitian di   bidang media massa.

2. Pelatihan jurnalistik
Pelatihan jurnalistik berguna untuk memberikan pemahaman dan menambah kemampuan dasar teknik jurnalistik. Dalam pelatihan, diberikan materi untuk meningkatkan keterampilan teknis, seperti teknik wawancara, reportase, menulis berita, feature, artikel, dan jenis karya jurnalistik lainnya. Selain memberikan keterampilan teknis, pelatihan sebaiknya juga mendiskusikan teori dan ilmu pengetahuan yang erat kaitannya dengan pers (untuk pemahaman dan pengetahuan). Selain itu, pelatihan ada baiknya dilengkapi dengan praktik, untuk mengasah kemampuan menulis atau menguasai teknis jurnalistik.
Meskipun materinya bervariasi, program pelatihan jurnalistik dan komunikasi dapat dibedakan menjadi enam tingkatan, yaitu:
a. Orientasi: memahami sistem media.
b.  Keterampilan dasar: menulis, mengedit, dan  kemampuan penguasaan olah bahasa   lainnya.
c.  Keterampilan teknis: penggunaan    peralatan teknis.
d.  Pembaruan keterampilan: ditujukan   kepada wartawan yang telah berpenga-  laman untuk meningkatkan keterampilan   teknis
e.  Latar belakang persoalan: memahami isu-  isu sosial, budaya, dan ekonomi, dalam   masyarakat.
f.  Aplikasi tertentu: berbagai bidang    komunikasi massa memerlukan pelatihan   khusus(5). Pelatihan khusus tersebut,   misalnya: kursus singkat menulis masalah  keuangan dan perbankan; pelatihan   jurnalisme lingkungan, meliput konflik, dan  sebagainya.

Pelatihan jurnalistik dapat dibagi menjadi tiga tingkatan yakni tingkat dasar (untuk wartawan magang dan masa percobaan), tingkat menengah (untuk wartawan yang telah berpengalaman kerja antara dua sampai lima tahun) dan tingkat lanjut (untuk peningkatan kompetensi wartawan yang telah bekerja di atas lima tahun). Materi pelatihan tingkat dasar, menengah, dan lanjut mencakup pengenalan dunia jurnalistik, kode etik jurnalistik, bahasa jurnalistik, teknik reportase dan wawancara, kiat penulisan berita dan artikel, juga foto jurnalistik dan desain grafis (layout). Pelatihan dapat dilakukan oleh institusi media ditujukan kepada calon wartawan atau wartawan dari media itu sendiri (in house training); dilakukan asosiasi wartawan dalam proses rekrutmen keanggotaan, atau dilakukan oleh lembaga pelatihan jurnalistik.
Materi pelatihan jurnalistik ini perlu disesuaikan untuk media penyiaran (radio dan televisi) serta media online. Konsep materi pelatihan jurnalistik perlu dikembangkan sesuai kebutuhan sehingga dapat diharapkan kurikulum pendidikan dan pelatihan jurnalistik dapat disusun untuk menjadi rujukan. Umumnya, materi pelatihan jurnalistik semakin ke atas tingkatan kompetensi wartawan maka semakin luas cakupannya dan semakin berkurang aspek teknisnya. Rumusan kurikulum pendidikan jurnalistik dan materi pelatihan ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai acuan.

3. Sistem Pengembangan Karier
Perkembangan karier wartawan meskipun bukan merupakan faktor penting dalam proses dan produk karya jurnalistik tetap perlu diperhatikan oleh institusi pers sebagai sarana mengukur sampai dimana tingkat kompetensi wartawan. Dalam sistem pengembangan karir wartawan tingkat kompetensi tersebut bukanlah semacam pangkat atau jabatan, melainkan lebih merupakan alat bantu bagi institusi pers untuk mengidentifikasi pencapaian kompetensi wartawan. penentuan tingkatan hanya dimaksudkan untuk menunjukkan pengelompokan tingkat pemahaman, pengetahuan, dan kemampuan wartawan dalam melaksanakan tugas-tugas kewartawanan. Pengelompokan yang dibuat Dewan Pers itu sifatnya longgar dan tidak mutlak harus sama persis di semua institusi pers. Untuk memudahkan pengukuran tingkat kesulitan atau kompleksitas tugas kewartawanan, tingkat kompetensi wartawan dapat dibagi menjadi tiga, yaitu:

Level 1: Wartawan junior - Wartawan yang termasuk kategori junior adalah mereka yang memiliki pengalaman kerja kurang dari dua tahun. Mereka diharapkan mampu mencari dan mengumpulkan bahan berita serta menuliskannya menjadi naskah berita sesuai dengan petunjuk wartawan madya atau senior. Untuk itu, idealnya wartawan junior perlu memiliki latar belakang pendidikan dan pelatihan yang meliputi:
•  Memiliki pendidikan formal minimal se-  tingkat akademi atau berpendidikan SMA   dan pernah mengikuti pelatihan kewarta-  wanan minimal 40-50 jam.
•  Pernah mendapatkan pelatihan dasar jur-  nalisme.
•  Terampil mengumpulkan unsur kelengkap- an berita (5W + H).
• Dapat menilai bahan berita yang    dikumpulkannya sesuai dengan petunjuk   wartawan madya atau senior.
• Dapat mengoperasikan kamera, tape   recorder, telepon seluler, dan komputer un- tuk kepentingan pengumpulan bahan dan  penulisan berita sesuai dengan petunjuk   wartawan madya atau senior.
• Mampu menerapkan kode etik kewarta-  wanan saat mencari dan mengumpulkan   bahan berita.

Level 2: Wartawan Madya - Wartawan madya adalah mereka yang memiliki pengalaman sebagai wartawan antara dua sampai tujuh tahun. Mereka dituntut mampu menilai bahan yang layak berita dan menuliskannya menjadi copy berita secara mandiri. Selain telah mampu menguasai hal-hal yang dipersyaratkan untuk wartawan junior, wartawan madya idealnya mampu mengoordinasikan tim peliputan berita, menilai bahan yang layak berita, dan menuliskannya menjadi copy berita secara mandiri sesuai dengan kebijakan media masing-masing, yang meliputi:

•  Mampu menentukan sumber yang layak  menjadi berita dan mampu menulis copy   berita dari bahan berita yang dikumpulkan  oleh wartawan junior serta melengkapinya  dengan fakta lain yang relevan.
•  Memahami karakter sumber berita.
•  Khusus untuk media elektronik, mampu   mengoperasikan alat-alat editing, mixing,   dan recording.
•  Khusus untuk media online, mampu meng- operasikan internet, download, offload, dan  e-mail.
•  Dalam menulis berita, mampu menerapkan  kode etik pencarian dan penulisan berita.
•  Mampu menyusun dan mengoordinasikan  tim peliputan.
•  Memahami karakter sumber berita.
•  Mampu menyusun Term of Reference (TOR)  peliputan.
Level 3: Wartawan Senior - Selain telah berpengalaman dan menguasai kompetensi seperti yang dipersyaratkan pada wartawan junior dan madya, wartawan senior dituntut untuk memiliki kemampuan memprediksi pemberitaan yang sesuai dengan perkembangan peristiwa yang akan datang yang sesuai dengan kondisi sosial, politik, dan ekonomi yang berkembang di masyarakat, yang meliputi:
•  Memiliki ketajaman menentukan sumber   berita yang relevan dan komprehensif de-  ngan peristiwa yang diliput, serta mampu  membina hubungan dengan sumber beri-  ta tersebut.
•  Memiliki kepekaan melihat suatu peristi-  wa/persoalan dalam kaitannya dengan kon teks yang lebih luas.
•  Mampu menilai peringkat nilai berita dari   berita yang tersedia.
•  Mampu memilih jenis penyajian yang rele- van dengan fakta yang tersedia.
•  Mampu memberi solusi setiap persoalan   redaksional.
•  Melakukan pengawasan terhadap isi pem- beritaan.
•  Mampu mengevaluasi hasil kerja redaksi.
•  Mampu menyusun agenda pemberitaan.
•  Mampu menyusun kebijakan redaksional.
• Mampu menilai pekerjaan jurnalistik   wartawan junior dan madya.

Di negara mana pun, profesi wartawan bersifat terbuka. Profesi wartawan dapat dimiliki oleh siapa saja yang merasa mampu dan/atau dianggap mampu mengerjakan pekerjaan-pekerjaan wartawan. Selain bersifat terbuka, untuk mendapatkan profesi itu seseorang tidak perlu mengangkat sumpah jabatan, tidak perlu mencari pengakuan, dan mendapatkan izin praktik dari pemerintah. Khususnya di Indonesia, cara mendapatkan profesi wartawan berbeda dari cara mendapatkan profesi-profesi lain seperti dokter, lawyer, notaris, dosen, dan peneliti. Untuk dapat menjadi wartawan, seseorang tidak harus memiliki tingkat pendidikan tinggi, yang penting memiliki pengetahuan yang relevan serta memiliki kemampuan membaca dan menulis secukupnya.
Padahal, di negara-negara maju, pendidikan wartawan menjadi salah satu faktor yang diperhatikan oleh pihak institusi media termasuk para wartawan. Tidak hanya masalah tingkatannya, tetapi juga masalah bidang pendidikan yang menjadi fokus perhatian pihak institusi media ketika ingin merekrut calon-calon wartawan. Tingkat pendidikan yang menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh calon-calon wartawan minimal adalah lulusan perguruan tinggi, dan meskipun tidak merupakan keharusan bidang pendidikan jurnalistik merupakan salah satu nilai tambah yang dianggap penting dari seorang calon wartawan.
Di negara dengan sistem pers yang saat ini cenderung mengikuti model tanggung jawab sosial itu sejarah memang menunjukkan bahwa salah satu perubahan penting dalam proses evolusi profesi kewartawanan yang mulai terjadi sejak akhir abad ke-19 dari model pers bebas ke model pers tanggung jawab sosial adalah evolusi profesi wartawan dari yang pada awalnya hanya sebagai “kuli tinta” berubah menjadi profesi yang menuntut latar belakang pendidikan setingkat perguruan tinggi. Ketergantungan profesi wartawan pada tingkat pendidikan perguruan tinggi mendorong meningkatnya jumlah program studi jurnalistik yang terakreditasi. Perubahan penting lainnya dalam proses evolusi tersebut adalah meningkatnya jumlah kelompok profesi wartawan yang memiliki kode etik yang tersusun dengan baik.
Saat ini di negara tersebut meskipun opini mereka sangat bervariasi mengenai latar belakang bidang pendidikan wartawan, institusi-institusi media khususnya yang berukuran sedang dengan pasar terbatas cenderung mencari keuntungan dari latar belakang pendidikan jurnalistik calon-calon wartawan, editor, dan copywriters. Kecenderungan ini terjadi karena dalam kenyataan pendidikan jurnalistik benar-benar mengajarkan berbagai keterampilan yang sangat berguna, bagaimana menulis berbagai jenis berita, mengedit, melakukan copy-edit, menyusun halaman, menulis editorial, dan menulis features. Lebih dari itu, program-program pendidikan jurnalistik umumnya menyediakan laboratorium suratkabar, latihan praktik kerja, atau pengalaman-pengalaman lain yang memungkinkan mahasiswa mempraktikkan apa yang telah mereka pelajari selama mengikuti kuliah di kelas.
Selain mengajarkan keterampilan menulis dan keterampilan teknis, program-program pendidikan jurnalistik membuat mahasiswa memikirkan berbagai masalah etik dalam media. Faktor ini penting karena tidak selalu ada kejelasan mengenai “jawaban yang benar” terhadap dilema etis dan memikirkan hal itu sebelum benar-benar menghadapinya dalam pekerjaan sebenarnya sangat berguna bagi mahasiswa jurnalistik. Meskipun demikian, mahasiswa tetap perlu berusaha keras mempelajari dua hal penting, yakni menulis dengan sangat baik dan mendapatkan pengalamaan yang agak mendalam dalam satu bidang yang penting dalam peliputan jurnalistik. Apabila seorang sarjana jurnalistik tidak mengetahui atau tidak mampu menulis sebaik calon-calon wartawan lainnya yang memiliki latar belakang pendidikan nonjurnalistik, gelar sarjana jurnalistik itu sendiri tidak menjamin pemiliknya mendapatkan pekerjaan kewartawanan.
Keterangan :
(1) Banyak rumusan yang berbeda menyangkut kompetensi wartawan, misalnya yang disusun oleh The Poynter Institute di Amerika (Februari 1998), dan Information Competencies for the Journalism Professional, Humboltd State University (Februari 2002). Kedua lembaga pengkajian media di Amerika ini membagi kompetensi wartawan dalam 10 bidang yang berbeda. Meskipun tidak sama, poin-poin yang dirumuskan saling bersinggungan.
(2) Kesimpulan yang dirumuskan oleh Dewan Pers berdasarkan wacana yang berkembang dalam diskusi dan diperbandingkan dengan rumusan kompetensi dari sejumlah referensi.
(3) Poynter Institute membagi unsur (elemen) kompetensi menjadi 10 yang  meliputi ethics, cultural, civic, visual, technologi, numbers, news, narative, analysis, dan reporting. Lihat: htpp://www.poynterxtra.org/
(4) Information Competencies for the Journalism Professional, membagi unsur kompetensi menjadi 10, meliputi: writing, oral performance, research and investigative, broad-base, web-based, audiovisual, skill-based computer application, ethics, legal, dan career. Lihat htpp: //www.library.humboldt.edu/
(5) Mark Deuze, “Journalism Education: Considering Theory, Goal, and Change,” dikutip dari Gati Gayatri, “Manfaat Standar Kompetensi Wartawan - Pembahasan Konsep Standar Kompetensi Wartawan Hasil Kajian Forum Peduli Media Massa”, makalah disajikan dalam Seminar tentang Standar Kompetensi Wartawan, yang diselenggarakan Dewan Pers bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi, di Gedung Dewan Pers, Jakarta, 13 juli 2004.
(6) Joseph Straughaar & Robert LaRose, Media Now-Communications Media in the Information Age. Third Edition (Belmont: Wadsworth, 2002), hlm. 118-119 dan 139-140. (Tim EPI/Wid/NH. Sumber: Buku Pedoman Peningkatan Profesionalisme Wartawan dan Kinerja Pers, Editor Lukas Luwarso dan Gati Gayatri. (perumus)Penerbit Dewan Pers, 2005)


Komunikasi, adalah sebuah proses interaksi untuk berhubungan oleh satu pihak kepada pihak lainnya. Pada awalnya berlangsung sangat sederhana dimulai dengan sejumlah ide yang abstrak atau pikiran dalam otak seseorang untuk mencari data atau menyampaikan informasi yang kemudian dikemas menjadi sebentuk pesan untuk kemudian disampaikan secara langsung maupun tidak langsung menggunakan bahasa berbentuk kode visual, kode suara, atau kode tulisan.
Beberapa definisi komunikasi: 1. Komunikasi adalah kegiatan pengoperan lambang yang mengandung arti/makna yang perlu dipahami bersama oleh  pihak yang terlibat dalam kegiatan komunikasi  (Astrid); 2. Komunikasi adalah kegiatan perilaku atau kegiatan penyampaian pesan atau informasi tentang pikiran atau perasaan (Roben J.G.); 3. Komunikasi adalah pemindahan informasi dan pengertian dari satu orang ke orang lain (Davis, 1981); 4. Komunikasi adalah usaha untuk mengadakan persamaan dengan orang lain (Schram,W); 5. Komunikasi  adalah penyampaian dan memahami pesan dari satu orang kepada orang lain, komunikasi merupakan proses sosial (Modul PRT, Lembaga Administrasi). (Tim EPI/NH)


Komunikasi Massa - Dalam kehidupan sehari-hari, Komunikasi Massa sering dipahami sebagai "komunikasi berhadapan dengan massa" atau "komunikasi berhadapan dengan orang banyak" atau "berpidato di hadapan orang banyak". Secara konseptual pemahaman ini keliru. Dalam bahasa Ingris, untuk menyebut "komunikasi berhadapan dengan massa atau publik" ini digunakan istilah public hearing atau "komunikasi publik", misalnya, seorang kandidat presiden yang sedang berpidato di hadapan massa pendukungnya di sebuah lapangan terbuka.
Di dalam disiplin komunikasi, komunikasi massa selalu dimengerti sebagai "komunikasi melalui media massa" atau "komunikasi menggunakan media massa". Jika kita menyebut media massa, biasanya yang ditnjuk adalah suratkabar, majalah, dan tabloid, yang dikelompokkan ke dalam media cetak; atau radio dan televisi, yang keduanya disebut media elektronik. Media massa juga disebut sebagai "media" saja.
Frasa "komunikasi massa" kita adopsi dari istilah bahasa Inggris "mass communication" atau komunikasi media massa (mass media communication), yang berarti komunikasi dengan menggunakan media massa atau "mass mediated", komunikator tak dapat bertatap langsung dengan khalayak. Misalnya, penyiar radio atau televisi yang sedang siaran, tidak dapat menatap audiens dalam perbincangannya. Sedangkan istilah "mass media" (Inggris) atau "media massa" (Indonesia) adalah dari "media of mass communication" -media yang digunakan dalam komunikasi massa. Istilah lain yang banyak digunakan adalah pers.
Banyak orang memaknai pers dengan mengidentikkan dengan suratkabar, majalah, dan tabloid, yang mengkategorikan sebagai media cetak. Selain itu, istilah pers menunjuk pada semua jenis media massa, yakni media cetak dan media elektronika. Maka, ada dua pengertian pers dalam konteks ini, yakni pers dalam "pengertian sempit" dan pers dalam "pengertian luas". Pers dalam pengertian sempit menunjuk pada media cetak saja (suratkabar, majalah, dan tabloid), sedangkan pers dalam pengertian luas menunjuk pada semua jenis media massa (semua media cetak dan semua media elektronika).
Undang Undang No. 40/1999 tentang Pers mendefinisikan pers sebagai: "Lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunaan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia". UU ini mendefinisikan pers dalam pengertian luas, tetapi tidak menjadi jelas dalam konsep ketika meluaskan pengertiannya dengan memasukkan "segala jenis saluran yang tersedia".
Sementara DeFleur & McQuails mendefinisikan kemunikasi massa sebagai: "suatu proses melalui komunikasi dengan menggunakan media untuk menyebarluaskan pesan-pesan secara luas dan terus-menerus menciptakan makna-makna serta diharapkan dapat mempengaruhi khalayak yang besar dan beragam dengan melalui berbagai cara".
Definisi lain datang dari LittleJohn, yaitu: "komunikasi massa adalah suatu proses dengan mana organisasi-organisasi media memproduksi dan mentransmisikan pesan-pesan kepada publik yang besar, melalui proses dimana pesan-pesan itu dicari, digunakan, dimengerti, dan dipengaruhi oleh audiens".
Ini artinya, proses produksi dan transmisi pesan dalam komunikasi massa sangat  dipengaruhi oleh kebutuhan dan kepentingan audiens. Namun demikian, kalau kita menyebut suratkabar, radio, atau televisi sebenarnya itu hanya sebuah peralatan teknis. Komunikasi massa yang dimaksud di ini bukan semata-mata komunikasi dengan bantuan teknologi radio, televisi, atau teknik-teknik modern lainnya. Meskipun teknologi modern ini selalu digunakan dalam proses komunikasi massa, tetapi penggunaan alat-alat teknis tidak selalu menunjukkan komunikasi yang disebut komunikasi massa. Peralatan teknis ini tidak bisa dicampuradukkan dengan "proses".
Ada beberapa syarat agar suatu format komunikasi dapat disebut komunikasi massa atau institusi media. Syarat-syarat tersebut akan memberikan karakteristik khusus pada institusi media yang membedakannya dengan format komunikasi yang lain (misalnya komunikasi antarpersonal atau komunikasi organisasional) serta dengan institusi lain (misalnya dengan institusi pemerintah, pengadilan, atau keluarga). Memahami media melalu pendekatan institusional dilakukan agar fenomena media yang kompleks dapat dijelaskan secara lebih komprehensif. (Tim/Wid. Sumber: Buku Memahami Institusi Media, Sebuah Pengantar, Mursito BM, Penerbit Lindu Pustaka dan SPIKOM Surakarta, 2006).


Komunikasi Visual - Wartawan foto dan awak kamera boleh jadi merupakan kelompok wartawan yang paling sering dicerca, dan kadang kala cercaan itu datang tanpa alasan yang baik. William Anders, salah seorang awak Apollo 8, diburu pers dan masyarakat setelah ia kembali ke bumi. Akhirnya, karena tidak tahan terus-menerus diburu, ia dan istrinya menyingkir ke sebuah hotel di Acapulco agar bisa menikmati liburan yang tenang. Tetapi mereka gusar juga ketika seorang juru kamera mengetuk pintu kamar mereka dan memohon agar boleh memotret mereka. "Yah, baiklah. Mari masuk," kata Anders dengan berat hati. "Terima kasih," kata jutu kamera itu dengan penuh semangat. "Dari tempat ini Anda mendapat sudut pandang yang paling baik ke teluk itu." Tentu Anders berpendapat  bahwa reporter itu cuma agak kasar - tidak peka akan kebutuhannya untuk menikmati kesendirian. Pendapat seperti itulah yang boleh jadi selalu menguntit mereka yang menjalankan tugas jurnalisme visual.
Banyak pertentangan yang sifatnya lebih emosional mengenai etika timbul karena soal foto. Seorang penulis dapat meliput dengan amat rinci suatu situasi tanpa membangkitkan tanggapan yang berarti, sementara foto yang menyertai liputan itu dapat mendatangkan badai.
Foto-foto "terbaik", yang memperoleh penghargaan sekalipun, tampaknya sangat mungkin mengundang kritik karena foto-foto itu begitu seringnya menyingkap emosi manusiawi. Para pengritik, yang mungkin sekali tidak mengenal siapa yang mereka kritik, boleh jadi terpengaruh oleh penderitaan karena rasa tidak enak yang jelas tampak atau oleh intimitas pribadi yang terusik.
Foto bersifat sangat ampuh. Foto mencetakkan pandangan dunia ke dalam benak manusia. Bahkan hasil bidikan foto jauh lebih ampuh daripada gambar atau lukisan: Foto-foto bersifat lebih alami, apa adanya, lebih terbebas dari sang juru foto -singkatnya, lebih nyata. Susan Sontag, dalam bukunya yang berjudul On Photography (Farrar, Straus, dan Giroux, 1977), menyatakan bahwa kualitas-kualitas itulah yang memungkinkan gambaran-gambaran fotografis memperoleh "otoritas yang pada dasarnya tanpa batas di dalam masyarakat modern."
Banyak redaktur menutup mata terhadap pengaruh yang mungkin ditimbulkan oleh foto. Bila melihat sebuah foto yang dramatis, sangat boleh jadi mereka akan memuatnya di halaman depan, namun mereka seringkali menganggapnya sebagai pelengkap berita. Mereka mungkin lebih mempertimbangkan kriteria desain halaman (page-design) atau nilai berita dalam ssebuah peristiwa daripada pengaruh yang mungkin ditimbulkan oleh foto. Namun demikian, pengaruh yang ditimbulkan oleh berita itu lebih sering ditentukan oleh foto yang menyertainya daripada oleh berita itu sendiri. Sejumlah studi menunjukkan bahwa jumlah mereka yang mengamati foto yang menyertai sebuah berita dua kali lipat dari jumlah mereka yang membaca berita itu. Maka, tidaklah mengherankan bahwa foto-foto yang bersifat menyentil (instrusive) menimbulkan protes. (Tim/WID. Sumber: Buku Etika Media Massa dan Kecenderungan untuk Melanggarnya, William L. Rivers dan Cleve Mathews, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1994).


Komunitas Minat Baca Indonesia (KMBI)- Komunitas ini lahir sebagai salah satu program Serikat Penerbit Suratkabar (SPS) dan Asosiasi Suratkabar Dunia (World Association of Newspaper/WAN) untuk meningkatkan minat baca di Indonesia terutama di kalangan pelajar dan generasi muda pada umumnya. KMBI merupakan sebuah organisasi sipil yang melibatkan peranserta warga bangsa -para pendidik, akademisi, masyarakat umum, pengusaha, birokrat-dalam upaya turutserta menggalang minat baca generasi muda. KMBI bersama salah satu program SPS lainnya yakni KMS (Koran Masuk Sekolah) seringkali menjalin sinergi dan kolaborasi untuk bersama-sama membuat aktivitas yang berbuah pada upaya peningkatan minat baca tersebut.
Program ini juga mendapat dukungan penuh dari Departemen Pendidikan Nasional dan para pengelola sekolah baik negeri maupun swasta di seluruh Indonesia. Dukungan para guru serta para orang tua siswa untuk menumbuhkan minat baca para siswa merupakan salah satu modal utama guna membangun manusia yang berkualitas di Indonesia. "Membaca" tidak saja merupakan perintah Tuhan, teapi juga tuntutan dasar setiap manusia yang ingin meraih sukses dalam hidup ini. Hal itu selaras dengan motto KMBI yakni "Rajin membaca banyak tahu. Malas membaca sok tahu".
Di sejumlah daerah, kolaborasi kuat antara KMBI, KMS, dan pemerintah kabupaten atau provinsi setempat, misalnya, telah menyumbangkan hasil yang signifikan. Gerakan membaca menjadi makin meluas di tengah-tengah masyarakat daerah-daerah itu. Dukungan para pejabat pemerintah daerah seperti inilah yang mampu mendinamisasi upaya dan kampanye minat baca bisa menular dengan cepat ke mana-mana.
Tak kalah pentingnya tentu saja dukungan kalangan dunia usaha. Hanya melalui sinergi yang tepat, keyakinan mewujudkan masyarakat Indonesia yang doyan membaca, rasanya tidak akan terlalu lama lagi tercipta. Meskipun demikian, komitmen dan dukungan berbagai pihak tersebut mesti dipelihara dan dikembangkan terus-menerus. Hal ini agar semakin banyak pihak peduli dan menyadari betapa pentingnya membaca dalam menumbuhkan masyarakat negeri ini yang lebih cerdas, berkualitas, dan berbudaya.
Sejauh ini KMS yang dirintis para penerbit suratkabar di seluruh Indonesia dalam bentuk halaman-halaman suplemen dan rubrik khusus mendapat sambutan yang sangat positif dari anak-anak usia sekolah. Ujungnya, para penerbit suratkabar juga mendapat manfaat berupa peningkatan oplah mereka. (Tim EPI/Wid. Sumber: Buku 1001 Strategi Menarik Pembaca Muda, Editor Asmono Wikan, Penerbit SPS Pusat dan NiE Indonesia, Jakarta, 2006)


Konferensi Pers - sering pula disebut jumpa pers adalah suatu forum penyampaian atau pengumuman suatu kebijakan baru yang disertai tanya-jawab antara sumber berita dengan para wartawan. Sumber berita itu bisa bermacam-macam, terdiri atas presiden hingga kepala daerah, eksekutif puncak perusahaan negara atau swasta, pengurus organisasi, dan sebagainya, sedangkan para wartawan berasal dari berbagai media cetak, elektronik (radio, televisi), dan media baru.
Sebelum konferensi pers, penyelenggara konferensi pers harus memastikan bahwa memang ada suatu pesan atau kebijakan penting yang akan disampaikan kepada media massa. Ini penting karena kalau konferensi pers itu hanya mengemukakan hal-hal yang kurang penting maka para wartawan biasanya enggan untuk menghadirinya. Karena itu ada beberapa langkah yang harus dilakukan untuk mengadakan konferensi pers antara lain:
1. Tentukan topik konferensi dan apakah layak menjadi berita atau tidak.
2. Pastikan apakah konferensi ini benar-benar perlu diadakan atau cukup membagikan siaran pers, lembaran fakta, atau melakukan pembicaraan lewat telepon saja.
3. Tentukan apa yang akan diucapkan oleh pejabat bersangkutan saat membuka konferensi.
4. Tuliskan inti-inti yang harus diucapkan si pejabat saat membuka konferensi. Seperti halnya wawancara, fokuskan hanya ke tiga hal utama saja, jangan lebih.
5. Buat prakiraan pertanyaan yang akan muncul dan siapkan jawabannya. Melakukan ini berarti perlu juga menyiapkan materi lain, mengingat wartawan sering menanyakan hal di luar topik yang sedang diumumkan. Beberapa dinas penerangan biasanya menyimpan data pertanyaan di komputer yang sering diperbarui sehingga tidak harus ditulis ulang semua tiap kali melakukan konferensi.
6. Sehari sebelum konferensi pers yang sesungguhnya, buatlah simulasi, terutama bila si pejabat yang bersangkutan merasa kurang nyaman dengan beberapa pertanyaan tertentu. Beberapa pegawai dinas penerangan atau hubungan masyarakat (humas) berakting sebagai reporter dan bertanya kepada si pejabat. Hal ini membuat staf dinas penerangan dan si pejabat bersiap diri menghadapi potensi terjadinya kesenjangan saat menjawab.
7. Tentukan tanggal penyelenggaraannya dengan seksama. Periksa jadwal kegiatan di kantor pemerintahan lain untuk memastikan tidak akan terjadi benturan.
8. Tentukan waktu penyelenggaraannya. Waktu setelah pagi dan sebelum makan siang biasanya paling bagus untuk tenggat berita.
9. Pilih lokasi yang mudah didatangi dan bisa menampung kebutuhan peralatan media. Tempatnya harus menarik dan bisa membantu memperkuat pesan anda. Contoh, bila topiknya pertanian maka pilihlah ladang sebagai latarnya. Bila topiknya pendidikan, mungkin anda bisa pilih perpustakaan sekolah.
10. Pastikan pula apakah anda perlu menggunakan alat bantu visual. Apakah ada gambar yang akan ditunjukkan si pejabat, misalnya diagram berukuran besar? Bila ya, letakkan di samping si pejabat sehingga bisa ditangkap kamera televisi. Selain itu, salinlah juga gambar tersebut dan sertakan ke dalam paket yang akan dibagikan kepada wartawan sehingga mereka bisa melihatnya saat menulis berita atau memuatnya sekalian.
11. Tentukan juga siapa yang akan membuka dan memperkenalkan si pejabat, sekaligus menutup konferensi.
12. Undanglah wartawan. Selain mengundang wartawan yang sering meliput kegiatan pemerintah, ada kemungkinan anda akan mengundang wartawan lain, tergantung topik yang dibicarakan. Misalnya, bila topiknya mengenai lingkungan hidup maka anda juga harus mengundang wartawan dari media yang membahas lingkungan hidup.
13. Telepon wartawan yang anda undang satu atau dua hari menjelang konferensi untuk mengingatkan. Dengan begitu, anda bisa memperkirakan siapa yang akan datang, siapa yang tidak, dan akhirnya bisa menentukan ukuran ruangan yang akan dipakai.
14. Muatlah pengumuman konferensi pers di jadwal wire service.
15. Kirim faks atau e-mail ke wartawan luar kota yang mungkin berminat dengan topik yang diumumkan, namun tidak dapat datang.
16. Pastikan anda punya cukup waktu untuk membuat, mencetak, dan membagikan materi pers macam press kit, siaran pers, biografi, foto, dan sebagainya.
17. Tentukan apakah perlu untuk menyeleksi pers. Bila demikian, berarti hanya wartawan tertentu saja yang akan diundang.
18. Aturlah kebutuhan teknis wartawan. Atur tempat untuk menaruh lighting, sambungan listriknya, dan multiboxes (piranti audio yang dilengkapi dengan satu input dan beberapa ouput ke alat rekam). Pastikan alat-alat yang akan dibutuhkan benar-benar berfungsi.
19. Tugaskan satu orang untuk mengurus logistik. Pada hari H ia harus datang paling awal dan menyiapkan masalah logistik yang mungkin tidak terpikirkan, misalnya lingkungan yang bising atau hujan.
 
Sementara itu, selama konferensi pers berlangsung, hal-hal yang harus diperhatikan adalah: Siapkan buku tamu untuk mengetahui siapa saja yang datang. Sejak awal beritahu wartawan berapa lama si pejabat punya waktu dan siap-siap untuk memotong pertanyaan wartawan bila waktunya sudah habis. Usahakan konferensi pers dan pernyataan yang dibuat sesingkat mungkin. Wartawan lebih suka pejabat yang membuat pernyataan singkat dan langsung mengadakan tanya-jawab ketimbang mereka yang bicara panjang lebar. Siapkan waktu khusus untuk tanya-jawab. Rekam komentar dari pejabat pemerintah tersebut sehingga bisa dijadikan dokumen. Beri tanggapan terhadap pertanyaan yang belum dijawab. Bila si pejabat tidak bisa menjawab suatu pertanyaan, ia harus berterus terang dan berjanji akan menjawabnya kemudian sebelum tenggat si reporter.
Setelah konferensi pers selesai, masukkan transkrip konferensi pers tersebut ke dalam website secepat mungkin. Kirimkan salinan konferensi dan materi pers ke media yang berminat terhadap topik yang dibicarakan, tetapi tidak bisa hadir. Buatlah daftar nama wartawan, kantor mereka, spesialisasi mereka, alamat kantor dan rumah, nomor ponsel, penyeranta, dan faks, serta alamat e-mail. Buatlah daftar tersendiri yang berisi nama-nama wartawan berdasarkan spesialisasi dan wilayah. Pastikan daftar tersebut yang paling baru. Cari tahu siapa yang menentukan berita apa yang bisa dimuat dan kapan keputusan tersebut dibuat. Pelajari juga kapan sebaiknya memberitahu mereka tentang suatu acara. (Tim EPI/Wid. Sumber: Buku Dinas Penerangan Yang Bertanggung Jawab: Panduan Internal, Marguerite H. Sullivan, Penerbit Kantor Informasi Internasional, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, 2006).


Kontan- suratkabar harian, awalnya tabloid mingguan, kemudian harian. Lahir di tengah suasana badai krisis ekonomi, sebagai mingguan Kontan sanggup bertahan lebih dari satu dekade berkat visinya untuk membangun kemandirian-khususnya kemandirian di ranah ekonomi. Visi itu selaras dengan jargonnya, “Membangun Kemandirian”.
Terpuruknya ekonomi Indonesia pada kurun ‘97-an berimbas pada tingginya tingkat pengangguran, yang sebelumnya juga sudah tinggi. Sektor moneter dan perbankan runtuh total. Hanya sektor usaha kecil dan koperasi yang masih ajeg di tengah karut-marut perekonomian. Para pengamat dan pakar ekonomi menilai, jenis-jenis usaha itu tidak rentan terhadap imbas langsung nilai dolar Amerika dan penyebab krisis lain. Tabloid Kontan pun tak hanya membincangkan soal-soal ekonomi makro atau kebijakan-kebijakan pemerintah di sektor ekonomi dan bisnis. Ia mengulas dan mengaitkan semua hal dengan kegiatan real pelaku ekonomi dan bisnis di Indonesia. Ia memberi inspirasi bagi masyarakat Indonesia dalam upaya perbaikan ekonomi bangsa.
PT Grahanusa Mediatama menerbitkan Mingguan Ekonomi & Bisnis Kontan sejak 1996, berbekal SIUPP, yaitu Surat Keputusan Menpen Nomor 307/SIUPP/B.1/1996, tertanggal 19 Maret 1996. Redaksi dan sirkulasi beralamat di Gedung Kontan, Jalan Kebayoran Lama No. 1119 Jakarta. PT Gramedia, yang masih dalam satu grup dengan Kontan, dipercaya mengurus percetakan. Saat itu Kontan dipimpin A. Margana dan Yopie Hidayat sebagai direksi. Yopie juga menjabat Pemimpin Redaksi. Mingguan ini termasuk dalam grup Kompas-Gramedia.
Menyiarkan berita dengan bahasa jurnalistik populer, Kontan tak hanya memikat kalangan kelompok bisnis dan eksekutif. Mereka yang awam seluk-beluk ekonomi pun tak terlalu kerepotan dalam menikmati berita-beritanya. Kontan membidik pasar kelas menengah ke atas. Empat puluh halaman Kontan menyajikan lebih dari dua lusin jenis berita. Di antaranya: Tajuk, Bisnis Sepekan, Investasi, Surat Dan Opini, Saham, Reksadana, Bursa Rumor, Finansial, Properti, Waralaba, Bank, Asuransi, Pasar Modal, Obligasi, Marketing, Belanja, Tokoh, Profil, Refleksi, Dialog, Pakar, Internasional, Hukum, Nasional, dan Resto.
Setelah 11 tahun terbit sebagai mingguan, Kontan menjadi harian, sejak awal Maret 2007, jargonnya “Harian Bisnis Dan Investasi”. Sebenarnya perubahan ini sudah lama menjadi idaman para penyelenggaranya. Format tabloid mingguan Kontan pun dibenahi, antara lain hadir dengan bentuk dan perwajahan yang lebih menarik. Sesekali Kontan juga disisipi halaman khusus untuk rubrik yang berbeda-beda dalam tiap terbitan, selain tetap menerbitkan edisi-edisi khusus dengan ulasan berita tematik. (Tim EPI. Sumber: Dian Andika Winda/Indonesia Buku/Jurnas)


Konvergensi - apakah ini jargon baru dalam jagad media dan jurnalisme? Mengingat suratkabar dari berbagai segi memiliki keterbatasan, untuk survivalnya perlu menggarap media di luarnya, maka masalah konvergensi kiranya perlu dikupas lebih seksama. Lepas dari kerumitan teknis dalam ihtiar untuk mewujudkannya, ada pertimbangan lain –seperti dorongan teknologi dan kebutuhan efisiensi—yang tampak akan mendorong kovergensi sebagai arah kuat bagi masa depan media dan jurnalisme.
“Konvergen” dalam pengertian umum adalah “arah menyatukan, membawa ke keseragaman”, atau “membawa ke satu titik”. Untuk dunia media, konvergensi diartikan “membawa sejumlah produk media menjadi satu kesatuan dengan mendapatkan semua keunggulan masing-masing”.
Wacana konvergensi sendiri berkembang setelah pelopor seperti Ithiel de Sola Pool membahas masalah “the convergence of modes” ini dalam bukunya The Technologies of Freedom (1983). Di sana de Sola Pool antara lain menyebutkan, teknolohi elektronik membawa semua moda komunikasi dalam satu sistem besar. Sistem besar yang dimaksud oleh Pool adalah World Wide Web.
Ide “konvergensi moda” yang dikemukakan de Sola Pool mengajak orang untuk membayangkan masa depan, di mana “semua konten disimpan secara digital, disampaikan melalui jaringan, dan diakses melalui alat elektronik”. Memang masih ada sejumlah tantangan yang dihadapi dalam upaya mewujudkan visi di atas, dan ini ada pada beberapa hal di bawah ini.
Penciptaan konten: Memang sebagian besar konten informasi kini sudah diciptakan dengan menggunakan komputer dan disimpan secara digital. Tetapi di sini masih terdapat kelemahan, yaitu bahwa konten tersebut disimpan dalam format, sehingga sulit digunakan untuk keperluan lain. Misalnya saja berita/artikel koran yang diformat dan disimpan dalam program tata-wajah (layout) QuarkXPress tak bisa dengan mudah diterjemahkan menjadi halaman Web. Sementara itu halaman Web yang dimaksudkan untuk penyampaian di komputer harus diubah menjadi format yang bisa dibaca pada telepon seluler yang tersambung ke internet. Pita video digital yang digunakan untuk stasiun berita harus diubah untuk komputer, dan –mengingat keterbatasan bandwidth—ia harus dimampatkan (compressed) sebelum ditayangkan melalui internet.
Distribusi konten: Tentu saja ini memanfaatkan perkembangan umum, bahwa ada semakin banyak orang di berbagai penjuru dunia yang tersambung ke internet. Perusahaan pembuat konten lalu menyebarkannya secara digital melalui jaringan internet. Hanya saja, meski internet telah mengubah pola penggunaan berita, ia masih belum menjadi kanal distribusi yang dominan. Memang dari segi jumlah jam yang digunakan, penggunaan internet makin mendekati koran, tetapi masih jauh lebih pendek bila dibandingkan dengan nonton televisi dan mendengarkan radio.
Konsumsi konten: Di luar komputer, sebagian besar konsumen tidak atau belum menggunakan alat peraga digital –semacam PDA—untuk melihat informasi atau hiburan. Televisi yang sekarang sudah amat populer, kelak juga akan menjadi satu alat pengakses informasi seperti yang dilakukan komputer.
Di luar kendala di atas, perlu juga ditambahkan pengertian lain di sekitar topik ini, yaitu konvergensi organisasi media. Kenyataannya konvergensi juga terjadi pada struktur organisasi media. Konvergensi bisa mewujud pada perusahaan-perusahaan, operasinya, dan cara karyawan perusahaan-perusahaan tersebut bekerja. Di dalam pengertian ini ada istilah seperti “konvergensi kepemilikan”, “konvergensi taktik”, “konvergensi struktur”, “konvergensi pengumpulan informasi”, “konvergensi penyajian berita” (mengingat masing-masing medium punya keunikan karakter), misalnya saja untuk komputer desktop, PDA/telepon seluler, dan TV interaktif. (Tim EPI/Wid. Sumber: suratkabar di Tengah Era Baru Media & Jurnalistik, Ninok Leksono, dalam Buku Kompas, Menulis dari Dalam, Editor St. Sularto, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2007).


Konvergensi Media dan Sosioteknologi - Pada waktu yang akan datang kita akan melihat lebih banyak lagi produk-produk rekayasa teknologi media sebagai bagian dari konvergensi media menjadi bagian rekayasa sosioteknologi atau konstruksi sosial teknologi. Sosioteknologi adalah upaya menggabungkan dua pendekatan yang berbeda tentang teknologi, yaitu pendekatan sosiologikal dan pendekatan teknologikal menjadi sebuah pendekatan yang sama-sama mengkaji kemanfaatan teknologi di masyarakat.
Jadi application of technology dan transfer of technology tak lagi jadi kepentingan para ahli teknologi, namun juga menjadi kepentingan para ahli ilmu-ilmu social. Dengan kata lain kedua persoalan itu jadi persoalan sosial dan tidak saja persoalan teknologi. Tantangan kita sekarang bagaimana masyarakat mendapat kesempatan memanfaatkan teknologi dan bagaimana para teknolog diberi kesempatan mempelajari masyarakat, sehingga menghasilkan sebuah teknologi yang akrab dengan masyarakat dan mengakrabkan masyarakat dengan teknologi.
Pusat studi teknologi di Twente University of Technology, Belanda, melahirkan pendekatan baru tentang teknologi yang dipelopori oleh para ilmuwan yang tergabung dalam European Association for the Study of Science and Technoloy (EASST). Pengkajian yang dilakukan di pusat studi ini adalah pengkajian antardisiplin. Kajian mereka berkisar konvergensi teknologi dan sosioteknologi, seperti tungku tradisional, sepeda, produk kimia, kapal, kelistrikan sampai teknologi canggih seperti peluru kendali.
Di waktu akan datang masalah di atas begitu penting untuk dibicarakan karena teknologi menjadi sebuah prasarat sosial yang tidak saja menjadi penting dan fungsional namun juga menjadi substansial dalam pranata-pranata sosial.
Jadi, misalnya seorang pemuda tidak akan diterima di sebuah perusahaan kalau ia tak dapat mengendarai mobil. Begitu pula perusahaan hanya menerima pegawai yang dapat mengoperasikan komputer. Sebaliknya, penciptaan teknologi yang laku di masyarakat hanyalah teknologi yang terpakai sesuai kebutuhan dasar masyarakat, seperti teknologi rumah tangga yang tak saja fungsional bagi keluarga namun juga fungsional bagi individu.
Konvergensi teknologi yang terbesar dalam pandangan sosial zaman ini adalah ketika ditemukan telepon, televisi dan komputer. Kemudian ketika teknologi ini dapat disatukan dalam sebuah teknologi baru bernama teknologi internet yang akhirnya berkembang tanpa batas. Sehingga nantinya ada penemuan media rasa, media aroma dan media sentuhan yang akan menciptakan teknologi yang serba-manusiawi, yaitu teknologi yang akrab dengan manusia serta berbasis komputer dan internet jaringan.
Saat ini saja di Indonesia konvergensi media penyiaran mulai menjadi kebutuhan yang tak dapat dielakkan, umpamanya media radio penyiaran di masa lalu hanya melengkapi reporternya dengan tape recorder, namun saat ini reporter radio diwajibkan juga membawa kamera foto. Nanti suatu saat reporter radio akan juga membawa film sebagaimana juga reporter televisi. Pertanyaannya mengapa reporter radio harus membawa kamera foto, inilah persoalannya, karena radio telah menjadi media metamorfosis dimana ia tidak lagi menjadi media penyiaran audio tetapi juga sudah berubah bentuk menjadi media penyiaran visual. Sebab, radio penyiaran juga dapat menjadi radio web yang beritanya dapat dibaca dan gambarnya dapat dilihat oleh pendengarnya melalui website radio penyiaran tersebut.
Perubahan-perubahan konsep media penyiaran atau media massa penyiaran ini menjadi sangat perlu mendapat perhatian semua kalangan yang ada di lingkungan ini, baik praktisi maupun akademisi, dalam hal mencari format-format baru dalam menyusun konsep yang jelas dan tidak membingungkan masyarakat dalam hal media massa penyiaran. Karena di waktu yang akan datang konvergensi media ini akan terus berlangsung dan konvergensi media tidak saja berlangsung namun juga menjadi “tumpang-tindih”. Hal ini kalau tidak disikapi dengan arif justru akan membingungkan negara dan masyarakat dalam hal mengatur regulasi untuk kepentingan masyarakat media penyiaran itu sendiri.
Dalam dunia media massa penyiaran saat ini dan akan datang, konvergensi media massa tidak saja sebuah keharusan namun kebutuhan masyarakat itu sendiri, sehingga lahirlah media-media baru seperti radio online, televisi online, majalah online, jurnal online. Dengan demikian format media massa mendatang akan berubah menjadi media massa mixer. Sebuah perusahaan radio penyiaran dengan kemampuan teknologi dan reporter-reporter mereka yang serba-canggih, sayang kalau informasi yang ada hanya didengar oleh masyarakat melalui indera telinga. Karena itu mereka dapat menerbitkan media cetak, koran atau majalah. Informasi itu pun masih sangat mubazir kalau tidak dapat dilihat oleh pemirsanya, karena itu mereka perlu mendirikan televisi, atau membuka web di internet dan sebagainya. Dengan demikian diversifikasi media massa bukan saja persoalan konvergensi namun sebuah kebutuhan idealisme media massa itu dengan kata-kata, misalnya, “karena kita ingin semua indera dapat menangkap berita kami.”
Perkembangan sosioteknologi juga berkaitan dengan konstruksi sosial teknologi (social construction of technology) sebuah pendekatan sosiologikal lain tentang teknologi, sebagaimana yang sudah disinggung di atas. Sebuah teknologi pencitraan dimana masyarakat yang dapat mengubah citra masyarakat itu. Jadi, kebutuhan terhadap teknologi adalah benar-benar kebutuhan sosial itu sendiri dan bukan sekadar kebutuhan teknologi semata.
Bahkan perkembangan teknologi hanya didasarkan pada kebutuhan sosial dan masyarakat tehadap teknologi itu serta upaya pencitraan terhadap teknologi. Citra terhadap teknologi tak pernah lepas dari simbol dan kelas sosial masyarakat. Bahkan masyarakat memberi penghargaan kepada teknologi tak saja karena fungsi teknologi itu bermanfaat, namun karena teknologi itu menjadi simbol dan pencitraan terhadap kelas sosial seseorang. Dengan demikian teknologi memiliki dua fungsi. Pertama, fungsi mekanik yang melekat sebagai fungsional teknologi itu. Kedua, fungsi sosial bahwa teknologi adalah pencitraan terhadap masyarakat yang memakainya. (Timn EPI/Wid. Sumber: Media Penyiaran; Antara Media Konvergensi dan Konstruksi Sosial Media Massa, Prof. Dr. H.M. Burhan Bungin, dalam Buku Media Penyiaran, Strategi Mengelola Radio dan Televisi, Morissan, MA, Penerbit Ramdina Prakarsa, Tangerang, 2005).


Koran - dari bahasa Belanda krant, dan bahasa Perancis courant atau suratkabar, adalah suatu penerbitan yang ringan dan mudah dibuang, biasanya dicetak pada kertas berbiaya rendah yang disebut kertas koran, berisi berita-berita terkini dalam berbagai topik. Topiknya sangat beragam: politik, kriminalitas, olah raga, tajuk rencana, ramalan cuaca, dll. suratkabar juga umumnya memuat kartun, TTS (teka teki silang), serta materi hiburan hiburan lainnya.
Selain suratkabar umum, ada suratkabar yang dikembangkan untuk bidang-bidang tertentu, misalnya industri, bisnis, olah raga, dll. Jenis suratkabar umum biasanya diterbitkan setiap hari, kecuali pada hari-hari libur. Belakangan bahkan beberapa suratkabar tetap terbit pada hari libur. suratkabar sore juga umum di beberapa negara, termasuk di Indonesia. Juga ada suratkabar mingguan yang biasanya lebih kecil dan kurang prestisius dibandingkan dengan suratkabar harian, isinya pun biasanya lebih bersifat hiburan.
Kebanyakan negara mempunyai setidaknya satu suratkabar nasional yang terbit di seluruh bagian negara. Orang yang bertanggung jawab terhadap isi suratkabar adalah pemimpin redaksi (chief editor).
Perkembangan teknologi modern (komputer, internet, dll) kini memungkinkan pencetakan suratkabar secara simultan di beberapa tempat (cetak jarak jauh), sehingga peredaran di daerah-daerah yang jauh dari pusat pun dapat dilakukan lebih awal. Misalnya, koran International Herald Tribune yang beredar di Indonesia dicetak dan diterbitkan di Jakarta, padahal kantor pusatnya berada di Paris. Di Indonesia, koran yang kantor pusatnya di Jakarta, dicetak juga di sejumlah kota lainnya.
Suratkabar modern biasanya terbit dalam salah satu dari tiga ukuran: broadsheet (ukuran besar; 291?2 X 231?2 inci), biasanya berkesan lebih intelektual; tabloid (setengah ukuran broadsheet), dan sering dipandang sebagai berisi kabar-kabar yang lebih sensasional; berliner atau midi (470×315 mm), yang digunakan suratkabar di Eropa seperti Le Monde, Wall Streey Journal Asia, dan Koran Tempo.
Sejak tahun 1980-an, di Indonesia banyak suratkabar yang dicetak berwarna disertai penataan grafis yang lebih menarik. Ini menunjukkan bahwa tata letak suratkabar dianggap semakin penting untuk menarik perhatian pembaca.
Jumlah kopi suratkabar yang dijual setiap harinya disebut tiras atau oplah (oplaag, Bld), dan di bagian bisnisnya digunakan untuk mengatur harga periklanan.
Di negara-negara Barat, pers disebut sebagai kekuatan yang keempat, setelah kaum agamawan, kaum bangsawan, dan rakyat. Istilah ini pertama kali dicetuskan oleh Thomas Carlyle pada paruh pertama abad ke-19. Hal ini menunjukkan kekuatan pers dalam melakukan advokasi dan menciptakan isu-isu politik. Karena itu tidak mengherankan bila pers sering ditakuti, atau malah ‘dibeli’ oleh pihak yang berkuasa.
Di masa penjajahan Belanda pers ditakuti, sehingga pemerintah mengeluarkan haatzai artikelen, yaitu undang-undang yang mengancam pers apabila dianggap menerbitkan tulisan-tulisan yang ‘menaburkan kebencian’ terhadap pemerintah.(Tim EPI)


Koran Masuk Desa - Koran Masuk Desa (KMD) adalah program pemerintah Orde Baru dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia dengan menyebarluaskan bacaan di kalangan rakyat pedesaan yang secara finansial umumnya tidak mampu berlangganan suratkabar. Program KMD yang berlangsung mulai akhir 1970-an hingga dekade berikutnya itu ditangani oleh Departemen Penerangan bekerjasama dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan Serikat Penerbit Suratkabar (SPS).
Pada awalnya proyek atau program KMD itu berbentuk PKUDP atau Penerbitan Khusus Untuk Daerah Pedesaan yang dimulai pada Pelita II. Setelah melalui pengkajian oleh Dewan Pers, disimpulkan bahwa penerbitan khusus untuk warga desa itu sebaiknya tidak dikelola oleh pemerintah tetapi oleh lembaga pers sehingga akhirnya program KMD melibatkan PWI dan SPS. Presiden Soeharto sendiri saat menyampaikan pidato pengantar RAPBN tahun 1979/1980 dalam Sidang Pleno DPR menjelaskan bahwa dalam rangka meningkatkan arus pembangunan desa, peranan pers daerah akan diperbesar antara lain untuk kegiatan KMD.
Konten atau sajian KMD pada umumnya meliputi informasi atau kegiatan pembangunan serta pesan-pesan atau aspirasi masyarakat pedesaan. Sesuai dengan fungsi pers pada umumnya, KMD pun saat itu mendidik khalayak pembacanya misalnya agar menghindari kebiasaan konsumtif atau hidup mewah. Bahasa Indonesia yang digunakan adalah bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Salah satu informasi atau sajian KMD yang sangat menonjol saat itu adalah program keluarga berencana (KB) dari Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Sajian lain yang tidak kalah menonjolnya adalah bidang pertanian dan kesehatan.
KMD diterbitkan dalam tiga bentuk yaitu edisi khusus, suplemen atau rubrik di dalam suratkabar induk. Penerbitnya memperoleh subsidi dari pemerintah. Sirkulasi atau penyebarannya ke pedesaan melalui agen, pos, atau melalui instansi pemerintah di daerah tingkat II hingga akhirnya ke pedesaan. Program KMD yang awalnya hanya meliputi beberapa provinsi itu akhirnya memang meliputi seluruh provinsi di Indonesia.
Pemerintah saat itu meminta media elektronik yaitu radio dan televisi agar ikut mempromosikan KMD. Misalnya tentang program KB, selain mempromosikan KB hendaknya radio dan TV juga mempromosikan KMD. (Tim EPI/Wid).
Kriteria Umum Artikel - Setiap media cetak, suratkabar atau majalah, umumnya memiliki kriteria bagi artikel yang akan dimuat atau diterbitkan di halaman opini. Para pengirim artikel, khususnya yang artikelnya tidak bisa dimuat, akan mendapat balasan dari redaksi/redaktur opini yang disertai dengan kriteria artikel yang dibuat oleh media bersangkutan. Dengan demikian redaktur opini tidak setiap kali memberi penjelasan lisan kepada para penulis atau kolumnis yang tulisannya agal dimuat.
Sebagai contoh, berikut adalah kriteria umum untuk artikel Harian Kompas:
1. Asli, bukan plagiasi, bukan saduran, bukan  terjemahan, bukan sekadar kompilasi,   bukan rangkuman pendapat/buku orang   lain.
2. Belum pernah dimuat di media atau   penerbitan lain, dan juga tidak dikirim   bersamaam ke media atau penerbitan lain.
3. Topik yang diuraikan atau dibahas adalah   sesuatu yang aktual, relevan, dan menjadi  persoalan dalam masyarakat.
4. Substansi yang dibahas menyangkut ke  pentingan umum, bukan kepentingan   komunitas tertentu, karena Kompas adalah  media umum dan bukan majalah vak atau   jurnal dari disiplin tertentu.
5. Artikel mengandung hal baru yang belum   pernah dikemukakan penulis lain, baik   informasinya, pandangan, pencerahan,   pendekatan, saran, maupun solusinya.
6. Uraiannya bisa membuka pemahaman atau  pemaknaan baru maupun inspirasi atas   suatu masalah atau fenomena.
7. Penyajian tidak berkepanjangan, dan   menggunakan bahasa populer/luwes yang  mudah ditangkap oleh pembaca yang   awam sekalipun. Panjang tulisan 4,5 s/d 5   halaman kuarto spasi ganda atau 900 s/d   1.000 kata ditulis dengan program Words.
8. Artikel tidak boleh ditulis berdua atau lebih.
(Tim EPI/Wid. Sumber: Buku Pokoknya Menulis, Cara Baru Menulis dengan Metode Kolaborasi, A. Chaedar Alwasilah dan Senny Suzanna Alwasilah, Penerit PT Kiblat Buku Utama, Bandung, 2007).
Kriteria Penilaian Jurnalistik “Pornografi” - Sebagai bagian dari perjalanan sejarah pers Indonesia khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya, Departemen Penerangan RI yang telah dilikuidasi dalam era reformasi itu pernah menyimpulkan konsep kriteria untuk menilai apakah tulisan, gambar dan kreasi jurnalistik lainnya dapat dianggap sudah mengarah ke pornografi. Berikut ini petikan dari kriteria tersebut yang dikeluarkan tanggal 7 Mei 1973 dan ditandatangani Direktur Jenderal Pembinaan Pers dan Grafika (PPG) Departemen Penerangan, Soekarno, SH. Akan tetapi konsep ini berstatus sekadar sebagai acuan saja, tidak mengikat secara hukum.
1. Kriteria untuk menentukan apakah suatu gambar/tulisan cenderung kepada pronografi adalah sebagai berikut:
a). Gambar atau tulisan yang menurut norma-norma yang berlaku dalam suatu masyarakat pada suatu masa tertentu menimbulkan pikiran yang ceroboh dan menyinggung rasa susila pada rata-rata seseorang yang dewasa dan normal dalam masyarakat yang bersangkutan.
b) Gambar atau tulisan tersebut a. akan berlaku sepenuhnya, apabila penulis/pelukis menulis/melukis/tulisan yang bersangkutan tidak demi suatu tujuan tertentu yang bermanfaat atau demi kepentingan umum.
c) Apabila ketentuan a. dilakukan demi satu tujuan yang bermanfaat atau demi kepentingan umum, akan dipertimbangkan efek dominan yang cenderung pada rangsangan seks dan tersinggungnya rasa susila yang direfleksikan oleh tulisan/gambar yang bersangkutan dimana kita melihat tulisan/gambar tersebut sebagai suatu keseluruhan.
d) Ekspose seks yang berlebih-lebihan yang dapat diduga atau patut diduga akan menimbulkan pada pikiran seseorang yang dewasa dan normal dalam masyarakat suatu rangsangan seks atau tersinggungnya rasa susila.
2. Contoh-contoh dari apa yang dapat dinilai sebagai tulisan atau gambar yang pornografi adalah penyajian dalam penerbitan pers tentang:
a) Ketelanjangan, ialah memperlihatkan atau menutup hanya dengan benda bening, alat kelamin pria atau wanita, bagian-bagian tubuh sekitar pubic, buttock dan pada wanita juga payudara.
b) Kegiatan seks, seperti kegiatan masturbasi, homo-seksualitas, sodomi, senggama atau sikap-sikap dan uraian-uraian yang memberikan gambaran tentang cinta bebas, kegiatan senggama, kontak badaniah dengan alat-alat kelamin seseorang baik dalam keadaan telanjang maupun tertutup atau dengan bagian-bagian tubuh sekitar pubic, buttock dan payudara wanita, dan lain-lain kegiatan tentang dan yang menimbulkan ereksi.
c) Rangsangan seks, ialah keadaan dimana alat kelamin wanita atau pria dalam keadaan tegang terangsang, dan lain-lain menimbulkan nafsu birahi.
d) Sadisme, masochisme dan horor termasuk hal-hal yang terlarang dalam penerbitan pers sebagai juga hal-hal yang cenderung kepada pornografi.
e) Lain-lain bentuk tulisan dan gambar-gambar yang cenderung kepada penarikan perhatian orang akan hal-hal yang dapat dianggap menimbulkan rasa malu, memuakkan, melanggar rasa kesopanan atau menyinggung rasa susila dengan ukuran yang berlaku dalam masyarakat, dan yang nyata-nyata tidak mengandung nilai dan manfaat apa pun bagi masyarakat. (Tim EPI/Wid. Sumber: Buku Debat Besar Pornografi, Seri Pustaka Pers Indonesia, Penerbit Harian Umum Pikiran Rakyat bekerjasama dengan Dewan Kehormatan PWI, Penyunting Abdul Razak, MSc dan Drs. Gunawan Subagio, Jakarta, 2000).


Kupang Post - Atas dorongan Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), El Tari, pada tanggal 5 Desember 1977 terbit Mingguan Kupang Post di Kupang. Dicetak di Percetakan Arnoldus Ende setebal empat halaman. Isinya menyangkut hal-hal umum berkaitan dengan kebijakan pemerintah daerah dan kepentingan masyarakat. Kupang Post terbit atas rekomendasi Kantor Wilayah (Kanwil) Departemen Penerangan (Deppen) NTT dan surat izin terbit (SIT) dari Menteri Penerangan RI. Pemimpin Redaksinya, Damyan Godho yang pada waktu itu juga wartawan Harian Kompas Jakarta untuk wilayah NTT.
Ketika Damyan berhenti sebagai pemred pada tahun 1978, pengelolaan Kupang Post diteruskan oleh Kanwil Deppen NTT. Namun karena pengelolaan yang tidak professional, Kupang Post berhenti terbit sekitar tahun 1983/1984. (Tim/Wid. Sumber: Perjalanan Pers di NTT, Agus Sape, dalam Buku 15 Tahun Pos Kupang Nusa Tenggara Timur, Editor Tony Kleden, Maria Matildis Banda, Dion DB Putra, Penerbit PT Timor Media Grafika, 2007).


Kutipan - Kutipan langsung merupakan salah satu alat penulisan yang paling efektif. Bagaimanapun pandainya seorang menulis, ia perlu pergantian langkah untuk menghilangkan gaya yang sudah monoton.
Penulis novel memakai dialog untuk menghentikan kejemuan. Setelah dengan cermat menciptakan perwatakan, penulis berusaha membuat tokohnya “bicara” dalam gaya yang khas, yang cocok dengan pribadi dan latar belakang tokoh itu sendiri. Pemakaian kutipan -baik dialog maupun monolog-memberikan selingan dan variasi dalam cerita, dan memberikan wawasan tentang si tokoh.
Meskipun nada suara tidak bisa dicatat dengan baik dalam tulisan, pemilihan kata dan gaya bisa dipakai menunjukkan kepribadian si subjek. Gaya kutipan yang sesuai dengan isi cerita akan membuat pembaca seakan-akan “mendengar” sendiri ucapan yang tercantum dalam kutipan itu.
Bagi penulis feature di suratkabar, pemakaian kutipan yang terampil merupakan kekuatan vital untuk menjaga agar pembaca tidak berpindah setelah membaca separuh cerita, karena merasa gaya yang itu-itu juga.
Kita ambil sebuah kutipan: “Kadang-kadang, saya merasa ingin mengundurkan diri,” kata Wali Kota.
Kutipan yang sudah agak rutin ini memberikan informasi yang menarik kepada pembaca, dan mungkin secercah wawasan tentang watak sang wali kota. Meskipun begitu, kata-katanya datar saja dan tidak mencolok.
Dalam bentuk kutipan langsung, lebih terasa keaslian kutipan itu. Kutipan ini juga menghilangkan kebosanan. Dengan menambah sedikit saja, efeknya makin besar. “Kadang-kadang, saya merasa ingin mengundurkan diri,” kata Wali Kota, dengan nada marah. Dengan tambahan sedikit ini, unsur nada suara jadi terasa. Telinga bagian dalam pembaca seakan-akan tergetar karena “mendengar” si pejabat berteriak dengan murka.
Memang kutipan mempunyai beberapa keuntungan. Tetapi penulis harus sangat peka terhadap pelbagai pertimbangan etis. Kutipan bukan hanya menulis apa yang dikatakan si subjek, tetapi harus disajikan dalam konteks yang sesuai.
Bila, misalnya, dalam wawancara, telepon berdering dan ada seseorang yang memanasi wali kota itu, maka penulis wajib memperjelas kejadian itu. Terutama bila wali kota itu biasanya menyatakan rasa puasnya terhadap jabatannya. “Kadang-kadang saya merasa ingin mengundurkan diri,” kata Wali Kota dengan marah, sambil membanting gagang telepon. Seorang warga kota telah mengutuk wali kota lewat telepon, yang menyebabkan wajah Wali Kota merah padam. Itu satu-satunya komentar yang tidak enak yang diucapkannya tentang pekerjaannya.
Masih ada satu kewajiban bagi reporter: pertimbangan etis terhadap catatan off the record. Misalnya dalam wawancara itu Wali Kota mengungkapkan rasa tidak senangnya pada seorang anggota dewan.
“Harya Baskoro adalah anggota dewan yang paling tidak bermutu, paling malas, yang pernah saya temui selama saya bertugas,” katanya. Segera setelah sadar bahwa komentarnya itu akan menimbulkan kesulitan, wali kota segera menambahkan, “tapi ini off the record”. (Tim EPI/Wid. Sumber: Buku Seandainya Saya Wartawan Tempo, Goenawan Mohamad, Penerbit Institut Tempo, Jakarta, 2007).