Kamis, 24 Agustus 2017

O dari Ensiklopedi Pers Indonesia (EPI)

Obor Rakyat, suratkabar harian. Terbit sejak 1 Juli 1958 di Palembang, dengan SIPK No. 2064/VII/A/2717. Setiap hari, Obor Rakyat terbit 4 halaman dalam format broadsheet. Koran harian ini dikelola oleh A.S. Sumardi dan M. Syafei (Direksi); Amir Husin dan Zadhli Rozak (Dewan Redaksi), dan Roosadi (Tata Usaha). Alamat Redaksi Obor Rakyat di Jalan Sekanak No. 3 (atas), Palembang dan dicetak di Percetakan Meru. Obor Rakyat sempat terbit sampai tahun 1962. (Tim EPI/KG. Sumber: Tunggul Tauladan/Indexpress/Jurnas)
 

Octo Lampito (Yogyakarta, 16 Oktober 1958)- saat ini menjabat sebagai Ketua PWI Cabang Yogyakarta.Jabatan ini ia emban untuk yang keduakalinya setelah pada periode sebelumnya (1999-2004) menduduki posisi yang sama.
Octo terjun di bidang jurnalistik ketika ia masih berstatus mahasiswa, dengan menjadi penulis lepas di pelbagai suratkabar dan majalah. Seusai kuliah ia mengembangkan karirnya dengan bekerja sebagai wartawan di suratkabar harian Bernas.
Pada kesempatan berikutnya Octo hijrah ke suratkabar harian Kedaulatan Rakyat Yogyakarta. Di sini ia mengawali karirnya sebagai wartawan olah raga. Setelah memegang tanggung jawab sebagai redaktur pelaksana sejak tahun 2004 Octo dipercaya menjadi Pemimpin Redaksi Kedaulatan Rakyat.
Selama menekuni profesinya sebagai wartawan Octo beberapa kali memenangkan lomba penulisan olahraga dan masalah ekonomi. Bersama beberapa temannya Octo juga menerbitkan sejumlah buku, di antaranya,  Jumenengan, Lengser Keprabon, Galang Pulau kenangan' (pariwisata), dan beberapa buku bimbingan jurnalistik untuk pelajar.
Bersama teman-teman PWI Yogya, hingga sekarang masih tetap berusaha mengungkap kematian wartawan Udin. (Tim EPI/KG/Istimewa)


Oetoesan - suratkabar mingguan. Diterbitkan  oleh sejumlah pengusaha Tionghoa pertama kali pada Kamis, 1 November 1934, di Kota Kediri. Suratkabar yang berkantor di Potjananstraat 148 Kediri, dan berjargon “Soerat Kabar Minggoean Bagi Oemoem” ini dipimpin oleh  M. Maolan. Suratkabar ini awalnya dicetak Kedirische Snelpers Droekkerij dan pada edisi Th. I No. 17-18, 21 Juni 1935 pindah Droekkerij ESTIGA.
Ketika kondisi ekonomi dan pengiklan muram, Oetoesan melakukan langkah kreatif dengan memasang lotre. Peserta lotre ialah pelanggan koran itu. Walhasil, pendapatannya meningkat dan ia mampu bertahan di tengah terpaan malaise.
Tampil sebagai koran umum, sajian Oetoesan tidak seperti koran-koran lain yang terbit pada masa itu, yang umumnya mengusung semangat pergerakan. Namun, tidak berarti Oetoesan menutup mata terhadap tema tersebut. Oetoesan juga menyediakan rubrik tersendiri di halaman muka untuk mengulas tema  pergerakan untuk mengimbangi bidang ekonomi yang tampak lebih dominan.
Di edisi Th. I No. 1, Kamis 1 November 1934, Oetoesan menurunkan tulisan berjudul “Dasar Kemerdekaan” untuk membuka wacana publik tentang peri perekonomian. Bukan hanya memaparkan masalah, tulisan itu juga mengajukan tawaran solusi.
Malaise yang menghantam perekonomian dunia nyata-nyata telah meruntuhkan sendi perekonomian rakyat. Penghidupan sangat sulit. Oetoesan mengusulkan agar dibuat Perkumpulan yang merangkum individu dalam kesatuan yang kokoh. Tujuannya memberi garansi penghidupan bagi anggotanya: “... diboeat perkoempoelan dengan toedjoean: 1. Menghidoep-hidoepkan kepada bangsa kita Indonesia, soepaja soeka bekerdja mentjari penghidoepan dengan kekoeatannja sendiri. 2. Menolak dengan sekeras-kerasnja adanya anggapan orang, bahwa bekerdja sendiri (particulier) itoe pekerdjaan jang djelek (nisto Jav). Dan haroes memberitahoekan dengan boekti-boekti jang tjoekoep, bahwa bekerdja menggandoel itu melembekkan tekad. 3. Berichtiar (dengan bekerdja bersama-sama) soepaja pekerdjaan goena penghidoepan (zie I.) itoe bisa teroes hidoep dan soeboer.
“... karena orang Tionghwa dikenal dengan djiwa saoedagar, maka haroes dibentoek seboeah vereeniging dengan tjara mengatoernja.” (Th. I No. 3, Kamis, 15 November 1934)
Oetoesan menyikapi muramnya pasar pembaca dan pengiklan dengan membuka ruang lotre, yang kala itu legal sebagaimana niaga dan konsumsi opium. Maklumat tentang lotre tertulis tebal di halaman muka di bawah nama pemimpin redaksi: “Harga langganan seboelan f 0,50; 3 boelan f 1,50; dan dapat djoega saban bolean 1/25 bagian dari ? lot loterij besar. Nama loterij dioemoemkan bersama nomor abone.”
Besar kecilnya jumlah lotre tergantung pada jumlah pelanggan. Semakin banyak pelanggan maka akan semakin besar pemasukan Oetoesan. Dengan begitu, suratkabar ini beroleh dua keuntungan: suratkabarnya laku dibaca orang dan pemasukan bertambah dengan banyaknya pelanggan. Entah tertarik menjadi pelanggan Oetoesan atau hanya tertarik pada lotre yang menyediakan hadiah, tetapi jumlah pelanggan Oetoesan tetap terjaga dan meningkat sehingga suratkabar ini mampu bertahan.
Pada edisi Th. I No. 2, Kamis, 5 November 1934, Oetoesan bergabung dengan Sekartadji. Nama “oetoesan” tetap digunakan sebagai nama suratkabar hasil penggabungan ini. Oetoesan yang baru menyertakan nama-nama redaktur yang pernah bekerja di Sekartadji, seperti Triwiharto dan P. D. Chen.
Sejak merger format tampilan Oetoesan pun diubah. Pemberitaannya mulai dialiri arus pergerakan, dimulai dengan tulisan berjudul “Riwayat Pergerakan Kita” di nomor perdana paska merger. Namun, pada 9 Januari 1935, Oetoesan tersandung.
Dalam maklumat yang dikeluarkan pada hari itu, redaksi menjelaskan, “Dengan ta' tersangka-sangka maka s.k Oetoesan tida bisa melandjoetkan penerbitannja, alasan tida lain hanja droekkerij tidak soeka melandjoetkan mentjetak. Kita penerbit, directie dan redactie djoega administratie soedah beroesaha ke lain-lain droekkerij di Kediri dan sekitarnja tetapi tetap ta' bisa berhasil.”
Oetoesan berhenti terbit untuk sementara dan baru terbit lagi pada Th. I No. 17-18, Jum'at, 21 Juni 1935. Namun, tidak sebaik terbitan-terbitan sebelumnya. Berita-beritanya tidak variatif dan jumlah halamannya pun berkurang. Akhirnya, pada Th. I No. 24, Selasa, 30 Juli 1935, Oetoesan mengganti nama menjadi Neratja Timoer dan dipimpin redaksi Moeljadi. (Tim EPI/KG. Sumber: Tunggul Taula dan/Indexpress/Jurnas)
    


Oetoesan Islam - suratkabar mingguan. Koran ini diterbitkan khusus bagi kalangan muslim dan beredar tahun 1918, dengan jargon, “Soeara kaoem moeslimin di Hindia Belanda.”  Suratkabar yang terbit setebal 6 halaman tersebut diterbitkan badan penerbit Sajid Hasan bin Smit di Surabaya.
Oetoesan Islam yang terbit setiap hari Senin ini, hampir seluruh isinya berkaitan dengan agama Islam, sejalan dengan misinya (Tim EPI/TS. Sumber: Perpusnas)


Oetoesan melajoe - suratkabar mingguan. Terbit di Padang, Sumatera Barat, pada tahun 1915, dengan misi “Oentoek kemadjoean, kepandaian, keradjinan ilmoe pengetahoean, peroesahaan tanah dan perniagaan.” Meskipun sebagai suratkabar harian, Oetoesan Melajoe hanya terbit tiga kali seminggu, yakni pada hari Selasa, Kamis dan Sabtu.
Suratkabar yang kantor redaksinya beralamat di Pasar Gedang Padang tersebut, merupakan milik Soetan Maharadja. Koran ini juga dicetak di percetakan milik Soetan Maharadja, yakni Toko & Sucipersdrukkerij Orang Alam Minangkabau.
Sesuai dengan slogannya, Oetoesan Melajoe lebih banyak memuat berita-berita perniagaan dan pendidikan. Berita-berita daerah juga mendapat porsi cukup luas di suratkabar empat halaman berformat broadsheet tersebut. Di samping berita kekerasan, seperti berita tentang “Serdadoe Mengamoek”, Oetoesan Melajoe juga memuat rubrik agama dan cerita. Dalam salah satu edisinya, suratkabar Minangkabau itu memuat cerita berjudul “Tjinta jang Manis” karya pengarang MK Soetan Pangeran. (Tim EPI/TS. Sumber: Perpusnas)
Oetoesan Minahasa - suratkabar bulanan. Beredar di Manado sebulan sekali, dan menempatkan diri sebagai suratkabar penyokong pergerakan. Hal itu ditegaskan dengan moto “Penjokong pergerakan kaoem menuju keadilan, kemerdekaan dan persamaan hak dalam masalah politik dan ekonomi.”
Suratkabar empat halaman ini diterbitkan AV Gobel, seorang tokoh pergerakan asal Manado, pada tahun 1925. Berita dan artikelnya meliputi masalah politik, sosial, budaya dan ekonomi. (Tim EPI/TS. Sumber: Perpusnas)


Oetoesan Ra’iat - suratkabar mingguan. Beredar di Langsa, Sumatera Utara pada tahun 1923. Suratkabar yang terbit tiga kali sebulan tersebut, diterbitkan Peroesahaan Samoedera, Langsa, dengan slogan “Choeth’bah Merdeka.”
Sebagai suratkabar yang bercita-cita Indonesia Merdeka, Oetoesan Ra’iat banyak memuat berita tentang aktivitas perjuangan dan keadaan di wilayah Indonesia paling ujung bagian barat, yakni Aceh. Berita-berita dan artikelnya meliputi ekonomi, sosial, politik, agama dan pertanian. Suratkabar empat halaman tersebut juga memberi ruang cukup untuk iklan. (Tim EPI/TS. Sumber: Perpusnas)


Off The Record - Istilah ini, meskipun pengertiannya hampir sama dengan embargo yaitu sama-sama merupakan permintaan dari sumber berita untuk tidak menyiarkan keterangan yang diberikan oleh sumber berita, tetapi menurut penjelasan 7 Kode Etik Jurnalistik (KEJ) maupun pasal 14 KEJ PWI, bentuknya lain (lihat juga lema embargo dalam ensiklopedi ini).
Istilah off-the-record terjadi berdasarkan perjanjian antara sumber berita dan wartawan yang bersangkutan untuk tidak menyiarkan informasi yang telah diberikan oleh sumber berita.
Bagaimana para wartawan harus menyikapi permintaan off-the-record? Jawaban atas pertanyaan ini memang bisa beragam, karena memang kadangkala ada permintaan dari sumber berita agar tidak menyiarkan suatu informasi tetapi pada hakikatnya informasi dimaksud tidak berbahaya bagi kepentingan umum atau negara.
Oleh karena itu wartawan senior Hikmat Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat berpendapat seperti dikemukakan dalam bukunya Jurnalistik Teori dan Praktik (2005), bahwa keterangan yang diberikan secara off-the record sebaiknya jangan diterima. Artinya, informasi atau keterangan yang diberikan kepada wartawan dengan syarat tidak untuk disiarkan janganlah diterima.
Penolakan ini sebaiknya dilakukan kalau tidak mau ketinggalan kereta dalam pemberitaan. Karena, apa yang diberikan sebagai keterangan off-the-record dan tidak boleh disiarkan, mungkin saja akan disiarkan wartawan lain, yang mendapat berita tersebut dengan jalan lain, tanpa syarat off-the-record.
Selain itu, ada keburukan lain, yaitu sekali seorang wartawan bersedia menerima keterangan mengenai suatu masalah secara off-the-record, ia terikat oleh janjinya dan sulit untuk membuat berita mengenai masalah yang sama dengan menggunakan bahan-bahan yang kira-kira sama dengan yang telah diterangkan kepadanya tanpa menimbulkan anggapan, ia telah melanggar janji, sekalipun bahan-bahan yang pada pokoknya sama itu diperoleh dari sumber-sumber lain.
Pada praktiknya acapkali terjadi, bahwa hal yang diminta untuk diberlakukan sebagai off-the-record sudah diketahui si wartawan sebelumnya. Dalam hal demikian, si wartawan dapat menjelaskan kepada sumber yang meminta off-the-record, bahwa informasi yang diberikan sudah diketahui lebih dulu. Karena itu ia menolak pemberlakuan off-the-record.
Semasa awal duapuluh tahun pertama pemerintahan Soeharto, institusi off-the-record ini acapkali digunakan untuk tidak memberitakan sebuah peristiwa. Perintah ini biasanya datang dari otoritas keamanan melalui Kepala Pusat Penerangan Hankam/ABRI. Misalnya peristiwa Tanjung Priok, semula dinyatakan off-the-record setelah pejabat keamanan menceritakan kronologi kejadian. Tetapi setelah didesak pers bahwa peristiwa itu terjadi di depan umum dan diketahui publik, maka peristiwa tersebut dapat diberitakan.
Argumentasi yang diberikan waktu itu adalah, “mana lebih baik bagi pemerintah, diberitakan oleh media dalam negeri sendiri dengan beberapa akomodasi opini pemerintah atau diberitakan media asing yang belum tentu berimbang pemberitaannya?” Laksamana Sudomo semasa menjabat sebagai Kaskopkamtib maupun Pangkopkamtib, semasa pemerintahan Soeharto, merupakan pejabat yang terbuka untuk menjelaskan apa yang terjadi, tetapi pada setiap kesempatan selalu menyatakan keterangannya sebagai off-the-record. (Tim EPI/Wid)


Ombusman - Istilah ombusman berasal dari ombudsman. Khusus di lingkungan pers disebut press ombudsman. Istilah ini merupakan hal baru di Indonesia dan masih banyak perusahaan penerbitan pers yang belum memilikinya. Di antara beberapa perusahaan pers yang sudah memilikinya adalah Kompas dan ini merupakan yang pertama di Indonesia.
Karena itu pengertian ombusman dan bagaimana cara bekerjanya seperti yang akan dipaparkan berikut ini diambil dari pengalaman Kompas sebagaimana ditulis oleh St. Sularto dalam buku Humanisme dan Kebebasan Pers, Menyambut 70 Tahun Jakob Oetama, yang diterbitkan oleh Penerbit Buku Kompas, Jakarta, September 2001.
Secara konkret, sosok tim ombusman kurang lebih sebagai berikut:
1. Dikembangkan tetap dengan mempertimbangkan misi dan falsafah dasar setiap penerbitan.
2. Sifatnya self-regulatory bukan self-censorship.
3. Dasar self-regulatory adalah evaluasi diri yang dilakukan secara kontinu, mencakup berbagai hal utamanya yang menyangkut kegiatan jurnalistik secara profesional dengan rambu-rambu kode etik jurnalistik dan falsafah dasar setiap penerbitan, terutama menyangkut etik, etiket, dan etos kerja.
4. Maksud dasarnya terutama untuk membela hak-hak sipil dan hak-hak kewargaan terhadap kesewenangan pemerintah dan kesewenangan pers. Dalam operasinya, lembaga menyasar tiga sektor, yakni sektor pembelaan terhadap hak-hak konsumen (masyarakat), sektor akibat kesewenangan pers, dan sektor manajemen internal pers.
5. Lembaga ini berhak menyelidiki, mengevaluasi dan mengambil keputusan. Keputusan atau rekomendasinya mengikat, dalam arti manajemen wajib menindaklanjuti, utamanya dalam hal-hal yang berurusan dengan sektor kedua. Sedangkan untuk sektor pertama dan ketiga, lembaga punya kewenangan menangani (eksekusi). Karena itu lembaga ini harus berwibawa dan disegani, yang tercermin dari kapasitas orang-orangnya dan kapasitas yuridis yang dimiliki.
6. Sebelum Tim Ombusman Kompas berdiri, ada satu suratkabar (Jawa Pos) yang melakukan tetapi sejauh ini baru melakukan sektor kedua, yakni perbaikan internal manajemen berdasar evaluasi pelanggaran-pelanggaran dalam koran yang terbit setiap hari. Evaluasi diperoleh dengan cara: komplain sumber berita (1), komplain pembaca (2), pernyataan lewat surat pembaca (3), komplain pihak yang mengatasnamakan orang/lembaga yang merasa dirugikan (4), temuan anggota lembaga lewat koran yang sudah terbit (5).
Rekomendasi disampaikan kepada manajemen untuk ditindaklanjuti. Manajemen dan pimpinan kelompok, bertanggung jawab atas eksekusi rekomendasi yang diberikan, termasuk memiliki hak untuk mengajukan penjelasan sekaligus pembelaan. Dalam hal proses eksekusi atas rekomendasi, lembaga bisa diikutsertakan, bisa juga diselesaikan sendiri oleh manajemen, dan lembaga tinggal memperoleh laporan.
Sementara itu di luar negeri, khususnya Swedia, press ombudsman bekerja untuk suatu kehidupan pers yang bebas, merdeka, dan memegang etik pers. Karena itu kinerja pers diukur menurut hak sipil yang dibela dalam hubungan pemberitaan. Lembaga ini bekerja bukan sebagai self-censorship, tetapi bekerja menurut tuntunan etik, etiket, dan etos kerja pers bebas itu sendiri. Dia adalah kelanjutan Dewan Pers Swedia yang didirikan oleh Persatuan Wartawan dan Asosiasi Penerbit Suratkabar. Ketiga lembaga itu bertanggung jawab pada kode etik di bidang pers, televisi, dan radio.
Di Swedia, sebelum ada press ombudsman, sudah lebih dulu ada lembaga-lembaga ombusman yang didirikan terutama untuk membela hak-hak sipil dan hak-hak kewargaan. Pada tahun 1809 berdiri The Parliamentary Ombudsman, lantas berturut-turut berdiri lima lembaga ombusman yang dibentuk pemerintah yakni The Consumer Ombudsman tahun 1976, The Equal Ombudsman tahun 1980, The Ombudsman againts Ethnic Discrimination tahun 1986, The Chlildren’s Ombudsman dan The Office of the Disability Ombudsman tahun 1994. Press Ombudsman Swedia sendiri didirikan tahun 1969. (Tim EPI/Wid)


Onghokham (Surabaya, 1 Mei 1933 - Jakarta .......) - Dia menempuh pendidikan dasar di Surabaya (1949), SMP di Surabaya (1955), SMA di Bandung (1958), Fakultas Sastra UI (1968) –sebelumnya sempat belajar di Fakultas Hukum, dan meraih gelar doktor di Universitas Yale, AS (1975).
Karirnya, selain sebagai dosen di Fakultas Sastra Universitas Indonesia, juga di banyak berkarya di bidang jurnalistik sebagai kolumnis. Bahkan Onghokham juga tercatat sebagai salah seorang pendiri Lembaga Pembina Kesatuan Bangsa (LPKB), cikal bakal Bakom PKB.
Pada saat terbaring karena stroke--sehingga harus rawat jalan seminggu tiga kali--sejarawan Onghokham tetap bersemangat berbicara tentang sejarah. Mengenai adanya pemutarbalikan sejarah, Ong berkata, “Saya mempelajari sejarah tidak untuk diputarbalikkan. Kalau ada yang seperti itu, itu urusan orang lain. Itu bukan pekerjaan yang bermartabat.”
Ketertarikannya pada sejarah tumbuh pada usia muda, ketika duduk di bangku HBS -sekolah menengah pada masa penjajahan Belanda -- di Surabaya. Dari guru sejarah, Broeder Rosarius, ia mendapat pelajaran sejarah Belanda dan Eropa. “Sejarah yang diajarkan disajikan seperti kisah riwayat yang menarik,” komentar Ong tentang gurunya. Untuk pelajaran sejarah, Ong sering memperoleh nilai 9, termasuk dalam laporan semester.
Akibatnya, dalam benaknya tak terlintas pikiran mengikuti jejak ayahnya. Sang ayah, Ong Than Hian, sebelum meninggal bekerja sebagai agen asuransi. Toh selepas SMA di Bandung, 1958, Ong muda sempat dua tahun kuliah di Fakultas Hukum UI, untuk menyenangkan orangtuanya yang menginginkan dia masuk fakultas hukum atau fakultas kedokteran. Tapi kecintaan pada sejarah membuatnya pindah ke Jurusan Sejarah Fakultas Sastra UI. Setelah menggondol gelar kesarjanaan, karir sejarawan dimulainya sebagai dosen sejarah di almamaternya.
Namun karirnya yang lain, penulis kolom, telah dimulainya semasa ia masih menjadi mahasiwa. Ong pernah menjadi penulis untuk majalah Starweekly, kemudian majalah Prisma, TEMPO, dan beberapa media lain. Dalam berbagai tulisannya, lelaki botak berkaca mata tebal ini antara lain banyak mengupas soal-soal struktur (kekuasaan) sosial di masa lalu, kadang-kadang dikaitkan dengan kenyataan mutakhir. Ia juga banyak menelaah soal-soal kepriyayian, wong cilik, dan hubungan serta konflik di antara keduanya. Disertasinya, untuk mendapatkan gelar doktor di Universitas Yale, AS, 1975, berkisar soal itu: The Residency of Madiun, Priyayi and Peasant During the Nineteenth Century.”
Hari-hari sebelum sakit, ia ke mana-mana suka mengenakan sepatu sandal sambil menenteng traveling bag dan kemeja yang lengannya digulung sampai ke siku. Penampilan seperti ini termasuk ketika ia mengajar di Fakultas Pascasarjana UI. Ong juga dikenal punya hobi memasak -- yang ia pelajari di Amerika Serikat dari seorang mahasiswa asal Hong Kong yang tinggal bersamanya. “Saya suka masak, masak ikan bandeng. Karena saya suka ikan bandeng,” ujarnya.
Ketika sakit, Ong tetap menulis meskipun  pengetikannya dibantu oleh sekretarisnya. Tapi, Ong sudah tidak lagi menulis buku. Terakhir, ia menulis, “Sukarno: Pemikir atau Politikus? (1985)”. “Saya menulis buku dua judul dalam empat tahun dan mendapat duit dua juta rupiah; siapa yang bisa hidup dengan dua juta?” katanya dengan rasa kecewa atas tiadanya penghargaan layak buat penulis buku.
Di rumahnya, yang merupakan perpaduan arsitektur klasik Bali dan Barat modern hasil rancangan Hendro Soemardjan, di Cipinang Muara, Jakarta Timur, Ong hidup bersendiri. Ong yang masih membujang hanya ditemani dua asistennya.(Tim EPI/PDAT)


Opini Indonesia - suratkabar mingguan. Beredar pertama kali 2 Agustus 1967 pada saat rezim Orde Baru (Orba) sedang berjibaku membangun fondasi ekonomi. Empat bulan sebelum koran ini terbit di Bandung, di Jakarta pada 12 Maret 1967, Soeharto diangkat jadi pejabat Presiden RI.
 Meski menggunakan Surat Izin Terbit berstatus sementara No. SIT45/BPR/67, Opini Indonesia menyambangi pembaca Bandung tiap hari Kamis. Koran ini diterbitkan Badan Penerbit Opini Indonesia Jajasan Migas Bandung. Jajasan Migas merupakan bagian dari keluarga besar Pertamina. Pada saat Opini Indonesia terbit, minyak menyumbang rasio 3,7 dalam total perekonomian Indonesia.
Peranan militer dan pengusaha juga jelas tampak dalam koran berjagon “suratkabar umum independent” ini. Mayor Jenderal HR. Dharsono, Panglima Daerah Militer (Pangdam) Siliwangi dalam beberapa terbitan awal menampakkan wajahnya di koran ini.
Agenda yang diusung masih berkutat pada perkara pengganyangan komunis. Bahkan tiap minggu koran yang dipimpin Fatah Roedono ini menurunkan artikel bersambung tentang Loius Fischer yang tobat sebagai komunis.
Keterkaitan antara militer, Pertamina, birokrasi, dan Opini Indonesia bisa dilacak dari orang yang pernah duduk sebagai Direktur Utama (Dirut) Pertamina pada 1967. Saat itu Dirut Pertamina adalah Ibnu Soetowo. Ia adalah mantan Panglima Tentara Teritorium II Sriwijaya pada 1955. Selepas dari jabatan itu, Ibnu Soetowo ditunjuk sebagai Dirut Pertamina. Ibnu Soetowo -yang menyeret Mochtar Lubis pimpinan Indonesia Raja ke penjara pada 1970, gara-gara berita korupsi di Pertamina satu jaringan dengan Drajat Martha, Pemimpin Umum Opini Indonesia. Drajat Martha yang juga mantan tentara itu menjalin bisnis media dengan Ibnu Soetowo di Bandung. Mereka merekrut Sjahbuddin Mangandaralam, sastrawan Sunda, untuk menjadi Pimpinan Redaksi/Penanggung Jawab koran 4 halaman ini.
Gubernur Jawa Barat Mashudi (1960-1970) yang juga purnawirawan tentara dengan pangkat Letnan Jenderal, memberikan restu hukum kepada Opini Indonesia dengan memberi surat ijin terbit sementara. Mashudi selaku gubernur juga bertanggung jawab terhadap pelaksanaan UU No 11 tahun 1967 tentang ketentuan pokok pertambangan.
Pada edisi perdana koran berharga langganan Rp 60, sebulan ditambah ongkos kirim ini, Mashudi diberi kolom khusus untuk memberikan sambutan atas terbitnya Opini Indonesia, seperti halnya Pangdam Siliwangi Mayor Jenderal HR. Dharsono.
Pengaruh UU No. 11 tahun 1967 dan PMA itu juga berdampak dalam politik keredaksian Opini Indonesia. Dengan UU dan PMA tersebut Indonesia yang bekerjasama dengan PT Freeport Amerika Serikat terkesan mesti tunduk pada kekuasaan modal yang lebih tinggi.
Dampaknya terlihat pada politik keredaksian Opini Indonesia yang cenderung liberal dari segi normatif. Film-film asing (Amerika Serikat) yang dulu pernah dilarang Bung Karno yang anti Nekolim marak diberitakan di koran ini. Apalagi gambar-gambar yang “hot” juga sering muncul di koran yang ber-Penasehat Hukum, R Soenardjo SH ini.
Rubrik “lampiran kebudayaan” seperti tak mampu membendung arus euforia modernisasi yang ditandai dengan kebebasan berekspresi. Selain Jakarta, Bandung juga merupakan  barometer dari tren pakaian dan gaya hidup pemuda-pemudi Indonesia. Pada rubrik ini juga Goenawan Mohamad, sastrawan muda Indonesia kala itu memberikan esainya mengenai bahasa dalam sastra Indonesia.
Dengan rasio 50 : 50, koran ini membidik mangsa pasar pembaca tua dan muda. Pembaca tua diberi berita sekitar peristiwa-peristiwa di Bandung dengan ulasan ringan yang terkait dengan propaganda anti komunis. Sementara pembaca muda dicekoki berita-berita seputar film, artis, gaya hidup, dan tren pakaian. (Tim EPI/KG. Sumber: Agung Dwi Hartanto/Indexpress/Jurnas
Opini Publik - Hal penting yang berhubungan dengan publik dan keberadaan media adalah opini publik. Kata opini di dalam konsepsi opini publik harus dipandang sebagai produk kolektif. Ia bukan "unanimous opinion", juga tidak harus merupakan opini mayoritas. Sebagai opini kolektif, ia mungkin berbeda dari setiap opini kelompok-kelompok dalam publik. Oleh karena itu, opini publik tidak merupakan opini gabungan dari opini kelompok mahasiswa, kelompok buruh, kelompok petani, misalnya. Setiap orang tidak dapat mengklaim dirinya sebagai mewakili opini kelompoknya dalam opini publik.
Ini karena opini publik terjadi melalui suatu diskusi yang take and give. Kualitas opini publik bergantung pada efektivitas diskusi publik, dimana perbedaan pendapat atau konflik dalam merespons suatu isu merupakan permulaan diskusi. Jika suatu pendapat yang berupa respons untuk menanggapi suatu isu terhambat, maka diskusi macet, dan kualitas opini publik layak dipertanyakan.
Kelancaran lalu lintas pertukaran pendapat, kondisi bagi sah atau tidaknya perbedaan pendapat, serta tersedianya forum dan media untuk lalu lintas pendapat, merupakan prasyarat bagi terciptanya diskusi publik yang efektif, yang pada gilirannya menentukan kualitas opini publik.
Opini publik, karena merupakan hasil diskusi (publik), biasanya bersifat rasional. Kualitasnya ditentukan oleh sifat rasionalitasnya ini. Namun, biasanya juga ada kelompok tertentu yakni interest group, yang ikut "bermain" di dalamnya. Ia memanfaatkan opini publik yang sedang berproses dengan memasukkan kepentingannya. Interest group berusaha memasukkan isu-isu tertentu agar menjadi agenda diskusi publik, yang kerapkali bersifat propagandis. Diskusi publik dipertajam, atau diarahkan sesuai dengan kepentingannya dan diskusi publik dimanfaatkan untuk melibatkan kelompok-kelompok lain, yang sebenarnya tidak memiliki kepentingan untuk mendukungnya.
Inilah yang membuat diskusi publik sering bersifat emosional. Akibatnya, kualitas opini publik juga layak dipertanyakan karena telah disusupi oleh kepentingan-kepentingan dari interest group. Kita sering terjebak oleh jenis opini publik demikian ini, dengan tidak mempertanyakan apakah ini benar-benar suatu opini publik atau hanya merupakan opini yang dibentuk oleh suatu kelompok kepentingan. Kita sering terjebak karena opini publik seringkali direkayasa dengan apa yang dulu kita kenal sebagai "kebulatan tekad" dan semacamnya.
Namun demikian, keikutsertaan interest group dalam opini publik tak terhindarkan. Merekalah yang memiliki akses ke media, dan memiliki potensi kuat ikut-serta dalam diskusi publik. Ini tidak akan terlalu banyak mengurangi kualitas opini publik sepanjang jumlah interest group yang ikut dalam diskusi publik mencukupi. Didukung oleh kondisi keterbukaan dan kuatnya apa yang disebut sebagai "arus bawah", peserta diskusi publik akan semakin banyak. Bukan saja antar-interest group, tetapi juga mengikutsertakan "arus bawah" tadi.
Sebagai diskusi publik, segalanya akan transparan. Ada kontrol yang kuat dari masyarakat terhadap jalannya diskusi publik, sehingga tak satu pun interest group yang dapat "menguasai" jalannya diskusi publik. Di samping itu, media massa sendiri memiliki peran sebagai "penjaga gerbang" bagi semua input, berupa opini, yang akan dijadikan agenda diskusi publik, sehingga akan sulit bagi suatu interest group untuk mendominasi diskusi publik. Kualitas opini publik tetap terjaga berkat adanya kondisi keterbukaan, yang pada gilirannya melahirkan apa yang disebut sebagai "arus bawah" tadi, dan peran aktif pers.
Demikianlah, keterbukaan dan semakin transparannya media dalam menjadikan dirinya sebagai media diskusi publik, membuktikan bahwa opini publik telah menjadi "institusi politik", yang keberadaan dan kekuatannya layak untuk diperhitungkan oleh para pengambil keputusan. Indikator demokrasi juga akan dapat dilihat dari seberapa jauh pengambil keputusan memperhatikan dan memperhitungkan opini publik setiap kali keputusan akan diambil. (Tim EPI/Wid. Sumber: Buku Memahami Institusi Media, Sebuah Pengantar, Mursito BM, Penerbit Lindu Pustaka Bekerjasama dengan SPIKOM, Surakarta, 2006).


Oz - stasiun radio. OZ adalah panggilan di udara untuk PT Radio Mitragamma Swara, yang mengudara pada FM 103,1 MHz, dan beralamat di Jalan Setrasari II No. 14 Bandung. Radio siaran ini menjadi salah satu radio siaran dengan segmen pendengar para remaja melalui slogannya “Stasion Panutan”.
Menurut pengelolanya, Gandjar Suwargani, sangat sulit mengelola radio remaja, karena ada batas usia yang harus dipertahankan, sedangkan para penyiarnya setiap tahun bertambah usia dan makin tua. Konsekuensinya bakal ada pergantian dan peremajaan penyiar pada setiap periode waktu. Tidak heran apabila kemudian banyak  penyiar OZ yang beralih profesi seperti anggota grup Project P.
Radio OZ, hampir tidak dapat dipisahkan dari berbagai konser musik remaja yang diselenggarakan di Kota Bandung. Mantan penyiar dan para penggemarnya bergabung dalam wadah OZER, yang meskipun usianya terus bertambah tua tetap ikut bernostalgia dengan para juniornya dalam setiap acara HUT Radio OZ yang berlangsung setiap bulan Desember. (Tim EPI/DAR)