Minggu, 26 Oktober 2014

P dari Ensiklopedi Pers Indonesia (EPI)

Padang Ekspres - suratkabar harian. Terbit pertama kali pada 25 Januari 1999 atas prakarsa H. Rida K. Liamsi, M.B.A., salah seorang wartawan senior yang juga menjabat sebagai Pemimpin Umum Harian Riau Pos. Koran ini lahir pada masa Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) tidak lagi menjadi persyaratan untuk menerbitkan media massa.
Padang Ekspres terbit di bawah PT. Padang Inter Media Pers, yang tergabung dalam  Grup Jawa Pos. Penerbitannya didasari keinginan untuk mengembangkan serta memajukan penerbitan pers di daerah khususnya di Sumatra Barat, yang cikal-bakalnya  sudah ada jauh sebelumnya.
Pada Januari 1996, Riau Pos membuka Kantor Perwakilan untuk daerah Sumatra Barat yang dipimpin Jayuzdi Effendi, yang tujuannya untuk memudahkan peliputan berita serta memperlancar distribusi pemasaran Riau Pos di daerah Sumatra Barat.
Setelah perwakilan ini berdiri sekira dua tahun, H. Rida K. Liamsi berkeinginan untuk lebih berperan dalam memajukan industri penerbitan di daerah ini. Bersama Dahlan Iskan dan sejumlah insan pers di Sumatra Barat, pada Juni 1998 Rida menerbitkan suratkabar harian bernama Semangat Baru, bekerja sama dengan Riau Pos. Semangat Baru adalah jelmaan Harian Semangat yang sebelumnya juga beredar di Sumatra Barat.
Kerjasama ini hanya berjalan 6 bulan karena Riau Pos maupun pihak Semangat Baru tidak menemukan format yang memungkinkan kerja sama ini dapat diteruskan. Namun, H. Rida K. Liamsi tetap berusaha menjalin kerja sama dengan insan-insan pers di Sumatra Barat dengan mencoba menjalin kemitraan dengan suratkabar harian Padang Pos. Sayangnya, mereka pun tidak menemukan kata sepakat dalam hal format pengelolaan usaha penerbitan tersebut.
Inilah yang kemudian mendorong H. Rida K. Liamsi untuk mengumpulkan putra-putra Minang yang sudah memiliki pengetahuan manajemen pers dan kewartawanan, termasuk yang sudah berada di Riau Pos sendiri, ditambah sejumlah wartawan muda yang semula bergabung Semangat Baru, untuk membuka usaha penerbitan sendiri yang independen dan menjadi anak perusahaan Riau Pos.
Hal itu dipermudah karena pada masa reformasi peluang mendirikan perusahaan penerbitan pers terbuka seluas-luasnya. Lalu didirikanlah PT Padang Intermedia Pers (PIP), perusahaan yang menerbitkan Padang Ekspres. Duduk sebagai Komisaris H. Dahlan Iskan (Pimpinan Jawa Pos Media Group) dan H. Busra Algarie (tokoh pers asal Agam, Sumatra Barat). Sedangkan Rida sendiri menjabat sebagai Direktur Utama. Jabatan direktur sekarang dipegang oleh Amreel Noor, putra Pagaruyung yang telah lama merantau di Provinsi Riau, sementara Pemimpin Redaksi H. Syofyan Syamsir. Pemimpin Perusahaan dipercayakan kepada Sutan Zaili Asril yang sudah malang-melintang di dunia pers.
Sebagai sebuah koran yang beredar di daerah, tentu saja, perkembangan daerah menjadi menu utama koran ini. Manajemen Padang Ekspres sendiri berpegang pada acuan kerja “menampilkan produk suratkabar yang mengacu kepada falsafah Pancasila, nilai-nilai kebangsaan, sistem nilai budaya lokal Minangkabau”, yang diterjemahkan ke dalam bentuk rubrikasi Berita Utama, Ekonomi dan Bisnis, Internasional, Metropolis, Olahraga, Politisiana, Rasakata, Resonansi, Padang Punya Cerita, Lipsus Daerah, dll.
Karena berada di bawah manajemen Jawa Pos Group, pengulangan atau pencuplikan berita dari media induk tak terhindarkan, terutama untuk berita nasional dan internasional. Praktis, kerja wartawan Padang Ekspres lebih untuk memburu berita-berita lokal.
Itulah yang kemudian membuat tujuan Padang Ekspres untuk membangun opini yang objektif, mencerdaskan “anak nagari” Sumatra Barat, serta mengontrol pemerintah, digarap lebih fokus. Dalam rangka itu, koran harian beroplah 20.000 eksemplar ini berupaya menjadi koran referensi, yang dalam kerangka otonomi juga mendorong potensi dan kekuatan daerah.
Koran ini tidak hanya menangguk untung dari sirkulasi, dengan harga langganan Rp 55.000,- dan eceran Rp 2.500, dan iklan, tetapi juga tekun menggarap unit usaha off-print. Unit usaha tersebut adalah Yayasan Alam Takambang Jadi Guru dan Padang Ekspres Event Organizer. (Tim EPI/KG. Sumber: Rhoma Dwi Aria Yuliantri/Indonesia Buku/Jurnas)    


Pajajaran TV - stasiun televisi swasta, mulai melakukan siaran percobaan Juni 2005 pada Channel 40 UHF. Pada awalnya Padjadjaran TV mengkhususkan tayangannya pada program-program keislaman dengan slogan “Beriman dan Bertaqwa”. Setelah PT. Esa Visual Padjadjaran Tivi bernaung di bawah Grup Jawa Pos, Padjadjaran TV berganti sebutan menjadi PJTV, dengan slogan “BANDUNG EUY”.
PJTV setiap hari mengudara mulai pukul 06.00 WIB sampai pukul 00.00 WIB, dengan berbagai program di antaranya Penayangan Siaran Langsung Liga Jerman (Bendes Liga) setiap Sabtu dan Minggu, NBA Action Jumat dan Sabtu Malam.
Program-Program PJTV ditujukan untuk menjadi tontonan keluarga, dengan melibatkan secara penuh masyarakat Bandung agar PJTV menjadi bagian dari hati masyarakat Bandung dan menjadi televisi pilihan pertama Penonton. (Tim EPI/KG. Sumber: Wikipedia)


Panduan Meliput Daerah Konflik
1. Pastikan bahwa fisik anda sehat saat menerima tugas untukmeliput daerah konflik atau daerah berbahaya. Lakukan pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh (general check up). Setiap wartawan harus jujur pada diri sendiri mengenai keadaan kesehatannya. Perhitungkan juga risiko yang bakal muncul berkaitan faktor alam, cuaca dan pola makan agar tidak membahayakan kesehatan. Pastikan anda siap menghadapi semua risiko. Setiap wartawan punya hak untuk menolak suatu penugasan bilai dinilai di luar batas kemampuan fisik dan mental. Anda tak bisa dipecat akibat penolakan terhadap suatu tugas yang membahayakan nyawa anda. Jangan ragu-ragu untuk menyatakan tidak dan jangan merasa bersalah.
2. Pelajari situasi konflik di wilayah yang akan anda datangi. Pengetahuan dasar yang perlu diketahui adalah pengetahuan tentang faktor pemicu konflik. Juga perlu diketahui siapa pihak-pihak yang terlibat, termasuk mengenali para tokoh/pemimpinnya serta pendukungnya. Pelajari juga perilaku pihak yang terlibat konflik, termasuk mencermati ada tidaknya sejarah kekerasan yang mereka lakukan terhadap wartawan? Pengenalan peta geografi, demografi, kultur dan adat-istiadat masyarakat di sekitar kawasan konflik juga mutlak diperlukan.
3. Pelajari bahasa dan dialek yang akrab dalam kultur mereka. Dengan menggunakan bahasa lokal, kehadiran anda tidak dicurigai. Sebaliknya, komunikasi yang baik akan memudahkan dalam menghimpun data-data dan keterangan yang diperlukan dalam reportase. Sapaan santun dengan bahasa yang akrab dalam pendengaran mereka sangat bermanfaat dalam menghilangkan kendala-kendala psikologis sebagai pihak-pihak yang tidak saling kenal sebelumnya. Pelajari juga frase-frase penting dengan menggunakan bahasa lokal, seperti: "Saya seorang wartawan. Dapatkah anda menolong saya ...."
4. Kenali karakter wilayah dan masyarakat yang akan anda datangi sehingga terhindar dari risiko terserang penyakit. Pastikan anda membawa bekal obat-obatan standard seperti obat untuk sakit flu, sakit kepala, dan diare. Jangan salah, pola dan jenis makanan dapat menyebabkan muntah, mual bahkan diare lantaran lambung tidak bisa mencerna jenis makanan baru. Saat melakukan tugas reportase di Papua, misalnya, anda harus siap minum obat malaria. Kalau perlu, lakukan imunisasi sebelum berangkat.
5. Pelajari pengetahuan dasar mengenai pertolongan pertama pada kecelakaan (PPPK) dan pula teknik bertahan (survival). Kewajiban anda memang bukan untuk memberi pertolongan medis pada korban pertikaian. Tetapi pengetahuan dasar itu akan sangat membantu saat anda atau rekan terluka saat menjalankan reportase.
6. Pastikan jalur komunikasi  anda dengan redaktur atau produser sedari awal. Ketidakjelasan jalur komunikasi akan menyulitkan koordinasi, bahkan dapat menimbulkan masalah baru antara wartawan di lapangan dengan redaktur atau produser. Selain redaktur seringkali jengkel karena tidak bisa mengontak anda atau sebaliknya, posisi anda di lapangan yang berisiko harus selalu terpantau. Laporkan setiap ada perubahan situasi di lapangan kepada redaksi, sehingga setiap aktivitas anda bisa diketahui dan diprediksi segala kemungkinannya.
7. Bawalah uang kontan. Di wilayah konflik, biasanya anda akan kesulitan mencari bank atau mesin untuk pengambilan uang kontan (automatic teller machine/ATM) atau melakukan transaksi keuangan lainnya. Ingat harga-harga barang dan jasa di wilayah konflik biasanya lebih mahal dari harga normal. Perpanjangan jadwal bisa terjadi sewaktu-waktu di luar perkiraan. Kalau perlu, bawalah uang perbekalan dua kali lipat dari estimasi biaya yang sudah disusun.
8. Kalau anda harus datang ke wilayah konflik dengan pesawat, pastikan anda membeli tiket pergi-pulang. Jangan nekad membeli tiket hanya buat sekali perjalanan. Arus pengungsian yang tinggi di wilayah konflik mengakibatkan kesulitan memastikan memperoleh tiket pulang.
9. Kalau anda meliput dengan membawa kendaraan sendiri, pastikan mesin dalam kondisi bagus, termasuk mengontrol ban dan persiapan bahan bakar yang cukup. Bawalah ban serep, persediaan bahan bakar dan peralatan standard seperti kunci roda dan kunci-kunci lain yang diperlukan. Tempelkan tulisan "PERS" pada kendaraan, dan kalau perlu tuliskan pula dengan bahasa lokal. Kalau perjalanan dan proses reportase memakan waktu cukup lama, pastikan membawa perbekalan air minum dan makanan yang cukup.
10. Bawalah perlengkapan reportase yang memadai seperti kamera, film, buku catatan, baterai, alat perekam, pulpen, laptop, telepon genggam atau perangkat komunikasi lainnya. Kalau perlu, bawalah alat perlindungan diri, seperti jaket antipeluru dan bendera putih. Jangan berasumsi anda bisa membeli peralatan tersebut di wilayah yang sedang bertikai.
11. Bawalah pakaian yang sopan dan nyaman dikenakan sehingga memudahkan anda bergerak. Rok sempit dengan hak sepatu yang tinggi sangat tidak dianjurkan. Hindari membawa barang-barang mewah dan mahal karena hal itu bisa membuat anda menjadi sasaran kriminalitas.
12. Bawalah radio kecil agar kita bisa mengikuti informasi dan perkembangan situasi di sana.
13. Jangan lupa mengurus asuransi, baik untuk jaminan keselamatan diri maupun peralatan. Pastikan asuransi itu telah dibayar oleh media tempat anda bekerja dan sudah meliputi fasilitas-fasilitas seperti biaya perawatan kalau anda terluka atau jatuh sakit, termasuk kemungkinan anda terbunuh.
14. Bawalah dokumen-dokumen berikut ini: kartu pers, kartu golongan darah, surat izin mengemudi (SIM), peta jalan dan peta geografi daerah yang akan dikunjungi; bawa daftar layanan panggilan darurat (emergency call lists), atau daftar nomor telepon yang bisa dihubungi saat terjadi kejadian darurat, daftar narasumber yang akan dihubungi dan rencana peliputan termasuk lembar penugasan; jangan membawa dokumen, pamflet atau kliping berita yang mungkin bisa menjadi isu sensitif bagi kelompok-kelompok yang sedang bertikai.
15. Ketahui hak-hak anda sebagai wartawan. Penelitian International Federation of Journalists (IFJ) pada 2001 menunjukkan hal yang mengejutkan: mayoritas wartawan yang melakukan peliputan di wilayah konflik hanya memiliki pengetahuan yang terbatas mengenai hukum lokal maupun hukum internasional yang berkaitan dengan kegiatan jurnalistik. Sangat sedikit wartawan internasional yang bisa mengutip protokol Konvensi Jenewa. Dalam protokol 1 Konvensi Jenewa pada pasal 79 ayat 1 disebutkan bahwa wartawan yang sedang meliput konflik bersenjata harus diperlakukan sebagai orang sipil yang tidak boleh diserang. Namun juga harus diingat bahwa wartawan akan kehilangan haknya bila dia ikut terlibat berpihak dalam konflik atau juga melakukan aktivitas mata-mata. Untuk wartawan Indonesia, sebaiknya memahami hak-hak jurnalis yang telah diatur dalam UU No. 40/1999 tentang Pers. (Tim/WID. Sumber: Buku Panduan Praktis Keselamatan Jurnalis di Daerah Konflik, Solahudin, Lensi Mursida, Danang Kukuh, A. Supriyanto, Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Jakarta, 2002).


Pangkal Kemadjoean - suratkabar dwimingguan. Koran ini didirikan tahun 1917 oleh sejumlah prajurit asal Minahasa di Magelang, yang berhimpun di dalam organisasi Perserikatan Minahasa (PM).
Meskipun beredar di Minahasa hingga Kepulauan Sangir - Talaud, Pangkal Kemadjoean diterbitkan dan dicetak di Surabaya. Pemimpin redaksi suratkabar yang terbit setiap pertengahan dan penghujung bulan ini, B.W. Lasut, berkantor di Lapitan 18 Surabaya. Suratkabar ini menghidupi diri dengan membuka ruang iklan. Tarifnya cukup tinggi yakni 1,5 sen untuk satu perkataan, tetapi tidak boleh kurang dari 1 Gulden. Untuk masyarakat umum yang ingin berlangganan dikenai tarif berlangganan sebesar 5 gulden per tahun. Sedangkan untuk militer mendapat potongan menjadi 4 Gulden.
Koran dengan jargon “Soeara Kaoem Minahasa, Kepoelaoean Sangir dan lain-lain Pendoedoek dalam Karesidenan Manado”, ini senantiasa menyiarkan berita-berita seputar Minahasa, dan terutama perkembangan Perserikatan Minahasa.(Tim EPI/KG. Sumber: Rhoma Dwi Aria Yuliantri/Indexpress/Jurnas)


Panjebar Semangat - majalah mingguan berbahasa Jawa. Meskipun majalah ini terbit di Jawa Timur namun peredarannya mampu menjangkau wilayah Jawa Tengah dan DIY (Daerah Istimewa Yogyakarta). Bahkan pasar di Jawa Tengah dan DIY cukup besar. Untuk daerah DIY misalnya, pelanggannya sebagian besar adalah dosen Fakultas Sastra UGM (Universitas Gajah Mada). “Yang banyak disukai pembaca adalah rubrik “Alaming Lelembut”, karena unik dan khas. Rubrik ini berupa cerita misteri yang bisa berupa kejadian yang dialami penulis atau rekaan pengarangnya sendiri. Biasanya rubrik ini dibaca lebih dulu,” papar Moechtar, pemimpin redaksi Panjebar Semangat. 
Misi Panjebar Semangat adalah melestarikan bahasa dan budaya Jawa, khususnya di kalangan generasi muda. Untuk itu, redaksi berupaya agar kawula muda tertarik membaca majalah ini. Kiatnya antara lain dengan menampilkan kulit muka yang menarik. Misalnya dengan memajang gadis foto model, penyanyi atau peragawati. “Syaratnya tidak hanya cantik, tapi juga berprestasi. Dengan penampilan yang menarik, bila majalah ini dipajang di toko buku akan diminati para remaja,” ungkap Moechtar.
Menurut Moechtar, pada awalnya majalah yang didirikan dr. Soetomo ini diterbitkan untuk menggerakkan masyarakat Indonesia agar sadar. Sebagai suatu bangsa, tidak terpecah dalam suku-suku. “Media ini mengusahakan tercapainya efisiensi komunikasi antara para tokoh pergerakan dengan masyarakat. Maka majalah ini menggunakan bahasa “ngoko”, karena dinilai lebih demokratis,” tambahnya.
Tetapi kemudian fungsinya berubah, yaitu untuk melestarikan bahasa Jawa di kalangan  generasi muda, karena pengajaran bahasa Jawa di sekolah dasar dan sekolah menengah masih sedikit porsinya.
Panjebar Semangat diterbitkan oleh PT Pancaran Semangat Jaya dengan susunan penyelenggara sebagai berikut: Pemimpin Umum, Sujatmiko; Wakil Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi Ny. Sri Lestari, Shn; Wakil Pemimpin Redaksi Drs. Moechtar; Redaktur Pelaksana Imam Basoeki. Alamat Redaksi dan TU di Jalan Bubutan No. 2, Surabaya, (Tim EPI/KG. Sumber: Jurnas)


Panji Masyarakat - majalah bulanan. Majalah yang namanya disingkat Panjimas  ini didirikan oleh Buya HAMKA (Haji Abdul Malik Karim Amrullah). Edisi perdana terbit Januari 1959. Kurangnya bacaan di kalangan umat Islam membuat majalah ini sangat digemari masyarakat luas.
Terbit dua minggu sekali, Panjimas laku keras dengan peredaran ke seluruh Nusantara. Aspirasi umat Islam Masyumi membuat pola pemberitaannya agak keras. Buya HAMKA menjabat sebagai pemimpin umum sekaligus pemimpin redaksi, dengan sekretaris redaksi putera sulungnya sendiri H. Rusydi HAMKA.
Pada edisi nomor 22, kira-kira setahun usia Panjimas,  Buya HAMKA menurunkan tulisan tentang Demokrasi Kita yang ditulis oleh Bung Hatta, ketika itu mantan Wakil Presiden. Membaca tulisan ini Bung Karno sebagai Presiden tidak berkenan, dan Panjimas dibredel.
Alasan lain pembredelan adalah karena Panjimas gencar menolak Manifesto Politik (Manipol) dan Usdek (Undang-Undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, Kepribadian Nasional).  Bung Karno yang sudah ditelikung PKI memberangus apa dan siapa saja yang menentang Manipol Usdek maupun kemudian Nasakom (Nasional Agama Komunis).
Pada tahun 1960 juga Bung Karno membubarkan Masyumi dan PSI, karena dianggap terlibat pemberontakan PRRI/Permesta. Tokoh-tokoh Masyumi ditangkapi dan dibui, antara lain Mr Kasman, dan Buya HAMKA sendiri. Sementara tokoh PSI Sumitro Djojohadikusomo melarikan diri ke London dan kemudian menetap di Singapura.
Bersamaan bangkitnya Orde Baru, semua tahanan politik dibebaskan, termasuk Buya HAMKA. Tahun 1967/1968 Buya HAMKA menerbitkan kembali Panjimas. Demikian juga Harian Abadi milik Masyumi dan Pedoman milik PSI terbit kembali. Buya dengan sepenuh hati menjaga korannya agar terus beredar. Jaringan pemasaran dan distribusinya kian baik dan manajemennya kian sehat.
Ketika Buya HAMKA wafat tahun 1982, kepemimpinan Panjimas  diserahkan kepada Rusydi Hamka. Dengan tekun Rusydi melanjutkan penerbitan Panjimas dalam irama suka dan dukanya. Pasang surut situasi nasional, membuat Panjimas sempat terseok-seok, namun mampu bertahan hingga tahun 1994.
Sejumlah wartawan Panjimas, seperti Azyumardi Azra, Bachtiar Effendy dan Syafi’ie Anwar memilih melanjutkan studi ke luar negeri. Marwan Saridjo meniti karier sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) hingga mencapai puncak jabatan sebagai Sekjen Depag (Sekretaris Jendral Departemen Agama). Adapun Iqbal Saimima meninggal dunia dalam usia masih relatif muda.
Tahun 1984/85 masuk manajemen baru dengan Fuad Bawazir sebagai pemodal baru. Rusydi tetap dipasang sebagai Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi disertai rekrutmen wartawan baru. Namun karena situasi pula, Panjimas hanya mampu bertahan hingga enam tahunan.
Tahun 1990-an, Fahmi Idris yang menantu Ketua Umum MUI (Majelis Ulama Indonesia) KH Hasan Basri, merasa terpanggil untuk ‘menyelamatkan’ Panjimas agar terus terbit. Syubah Asa ditunjuk sebagai pemimpin redaksi. Namun pada saat bersamaan di pasaran sudah beredar majalah-majalah bernuansa Islam baru.
Di era reformasi, ketika siapa saja boleh menerbitkan koran maupun majalah, posisi penerbitan-penerbitan lama kian terdesak. Panjimas termasuk salah satunya. Meskipun tahun 2000-an diusahakan terbit kembali dengan format dan wajah yang luks, tetap tidak mampu bertahan. Panjimas  akhirnya tidak terbit lagi, setelah salah seorang pemodalnya mundur.
Bagi para penggemarnya, Panjimas  dipandang sebagai karya monumental Buya HAMKA. Banyak di antara mereka yang masih menyimpannya dan bahkan menjilidnya. Bagi mereka Panjimas, tetap menjadi referensi karena di majalah inilah mereka dapat membaca kembali tulisan-tulisan Buya HAMKA. Termasuk tafsir Al-Azhar. (BAIDHAWI)


Panjoeloeh - Diterbitkan pada tahun 1930 di Pangkal Pinang oleh penerbit The National. Koran yang beredar tiga kali sebulan ini mempunyai moto “Haluannya berani karena benar, pembela rakyat dan segala bangsa dari penghinaan dan penindasan.” (Tim EPI/TS. Sumber: Perpusnas)


Pantja Indera - suratkabar mingguan. Terbit tahun 1926. Diterbitkan oleh penerbit Pantja Indera. Kota Cilacap yang pada masa kolonial Belanda termasuk kota strategis, karena dekat Pulau Nusakambangan yang menjadi benteng pertahanan Belanda, memiliki beberapa penerbitan suratkabar. Salah satu di antaranya adalah suratkabar Pantja Indera.
Pantja Indera yang memiliki moto “Organ boeat segala pihak, tempat memboeka soearanya kaoem moeda”, menjadi alat perjuangan bagi para pemuda dalam memerjuangkan kemerdekaan RI. Isinya banyak memuat berita dan artikel yang yang menentang kolonialisme. (Tim EPI/KG. Sumber: Perpusnas)
Pantjaran Warta - suratkabar harian. Terbit setiap hari kecuali hari Minggu dan hari besar. Pantjaran Warta pertama terbit tahun 1910, menggunakan bahasa Indonesia. Alamat redaksi dan administrasi di Jalan Java Banks Straat, Batavia.
Suratkabar yang diterbitkan “Uitgevers Mij “Seng Foat” tersebut mempunyai slogan “Orgaan Boeat Segala Bangsa”. Ciri khasnya adalah, di antara sekian banyak tulisannya terdapat tulisan yang disusun dengan aksara China.
Pemimpin Redaksi Pantjaran Warta, adalah G Francis; redaktur Piet Salomausz, dan Gondo Winoto. Bertindak sebagai direktur administrasi, Ko Eng Seng. Pantjaran Warta dicetak dalam format broadsheet, dengan tarif langganan Rp 3,- per tiga bulan. Sedangkan tarif iklan per baris sebesar 25 sen.
Rubrik tetap dalam Pantjaran Warta di antaranya berita dari Hindia Olanda atau berita-berita dalam negeri dan berita-berita daerah. Selain itu juga disajikan berbagai artikel, di antaranya tentang kondisi masyarakat di Yogyakarta, Solo, Magelang dan Semarang, yang masih buta huruf dan sebagainya. Pada halaman satu maupun halaman belakang suratkabar yang terbit 4 halaman itu, juga berisi beragam iklan. Suratkabar Pantjaran Warta bertahan hidup sampai tahun 1917. (Tim EPI/TS. Sumber: Perpusnas)


Parada Harahap (Pargarutan, Padangsidempuan, Sumatra Utara-Jakarta tanggal 11 Mei 1959) - pemilik Harian Bintang Timoer dan penulis buku Delik Pers. Karena jasanya bagi dunia pers khususnya di Sumatra Utara namanya diabadikan menjadi nama Gedung Pers PWI Cabang Sumatra Utara di Medan, “Gedung Pers Parada Harahap”.
Tahun 1950 ia mendirikan Akademi Wartawan di Jakarta dan mendirikan suratkabar Detik di Bukittinggi. Pada awal-awal kemerdekaan ia pernah menjadi pejabat Departemen Penerangan RI, dan diangkat menjadi salah seorang anggota BPPKI yang ditunjuk oleh Presiden Sukarno, mewakili kalangan cendekiawan. (Tim EPI/KG/NH)


Parni Hadi (Madiun 13 Agustus 1948) - Pria yang sejak 16 September 2005 menjabat Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik RRI ini sebagian besar karirnya di dunia jurnalistik justru dihabiskan di media cetak dan di LKBN Antara. Ia memulai karirnya sebagai wartawan di LKBN Antara Redaksi Inggris, pada tahun 1973. Setelah sempat menjadi koresponden Asia Week dan Managing Editor Indonesia Magazine, Parni kembali mengabdi di LKBN Antara.
Di lembaga ini Parni sempat menduduki sejumlah jabatan penting antara lain memimpin LKBN Antara untuk wilayah Eropa dan di Hamburg selama tujuh tahun (1980-1986) dan Redaksi Inggris dua tahun (1986-1988). Kembali ke Jakarta Parni ditugaskan menjadi Kepala Redaksi Umum selama setahun, sebelum menjadi Wakil Pemimpin Pelaksana Redaksi Bidang Pemberitaan (1989-1992). Setelah enam tahun malang melintang di luar Antara, Parni kembali ke lembaga itu dan menjabat sebagai pemimpin umum/pemimpin redaksi selama dua tahun (1998-2000).
Pengalaman bisnis Parni Hadi dimulai ketika mendirikan dan memimpin HU Republika (1997-2000), serta menjabat beberapa posisi penting di sejumlah organisasi berbeda. Puncaknya adalah ketika pada tahun 2002 Parni mendirikan PT Digital Ad, sebuah lembaga bisnis periklanan. Sejak 1999 Parni juga diminta untuk menjadi staf ahli bidang komunikasi Kapolri. Ia juga sempat menjadi talkshow master di sejumlah stasiun televisi dan radio, serta menjadi dosen tamu di Lemhannas, Sespim Polri, Seskoal, dan Seskoau.
Parni yang dikaruniai tiga anak dan menduda sejak istrinya meninggal dunia ini, menyelesaikan pendidikan S1 di IKIP Jurusan Bahasa Inggris, dan melanjutkan pendidikan Science Journalism di Jerman, sebelum meraih gelar Magister Management dari Technological University of the Philippines.
Direktur utama yang semasa mudanya pernah berkecimpung di dunia teater tradisional ini bertekad untuk memajukan peran RRI sebagai pelindung keragaman budaya Indonesia.(Tim EPI/KG. Sumber: Profile RRI)  


Pasal pasal Delik Pers - adalah ketentuan-ketentuan hukum pidana yang ada kaitannya dengan media massa. Pasal-pasal tersebut adalah:

I. Pembocoran Rahasia Negara

Pasal 112
Barang siapa dengan sengaja mengumumkan surat-surat, berita-berita atau keterangan-keterangan yang diketahuinya bahwa harus dirahasiakan untuk kepentingan negara, atau dengan sengaja memberitahukan atau memberikannya kepada negara asing, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
 

II. Pembocoran Rahasia Hankam Negara

Pasal 113
Barang siapa dengan sengaja, untuk seluruhnya atau sebagian mengumumkan, atau memberitahukan maupun menyerahkan kepada orang yang tidak berwenang mengetahui, surat-surat, peta-peta, rencana-rencana, gambar-gambar, atau benda-benda yang bersifat rahasia dan bersangkutan dengan pertahanan atau keamanan Indonesia terhadap serangan dari luar, yang ada padanya atau yang isinya, bentuknya atau susunannya benda-benda itu diketahui olehnya diancam pidana penjara paling lama empat tahun.
Jika surat-surat atau benda-benda ada pada yang bersalah atau pengetahuannya tentang itu karena pencariannya, pidananya dapat ditambah sepertiga.
 

III. Penghinaan Terhadap Presiden
dan Wakil Presiden.

a. Pasal 134
Penghinaan dengan sengaja terhadap Presiden dan Wakil Presiden diancam dengan pidana paling lama enam tahun, atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
b. Pasal 136 :
Pengertian penghinaan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 134 mencakup juga perumusan perbuatan dalam pasal 135, jika hal itu dilakukan di luar kehadiran yang dihina, baik dengan tingkah laku di muka umum, maupun tidak di muka umum dengan lisan atau tulisan, namun dihadapan lebih dari empat orang atau dihadapan orang ketiga, bertentangan dengan kehendaknya dan oleh karena itu merasa tersinggung.

c. Pasal 137 :
(1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan di muka umum tulisan yang berisi penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden, dengan maksud supaya isi penghinaan diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
(2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan pada waktu menjalankan pencariannya, dan pada saat itu belum lewat dua tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, maka terhadapnya dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut.

IV. Penghinaan Terhadap Raja atau
Kepala Negara Sahabat

Pasal 142 :
Penghinaan dengan sengaja terhadap raja yang memerintahkan atau kepala negara sahabat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

V. Penghinaan Terhadap  Wakil
Negara Asing

a. Pasal 143 :
Penghinaan dengan sengaja terhadap wakil negara asing di Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
b. Pasal 144 :
(1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan atau lukisan yang berisi penghinaan terhadap raja yang memerintah, atau kepala negara sahabat, atau wakil negara asing di Indonesia dalam pangkatnya, dengan maksud supaya penghinaan itu diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
(2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan itu pada waktu menjalankan pencariannya, dan pada saat itu belum lewat dua tahun sejak ada pemidanaan yang tetap karena kejahatan semacam itu juga, ia dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut.
 

VI. Permusuhan, Kebencian atau
Penghinaan terhadap Pemerintah

a. Pasal 154 :
Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap Pemerintah Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

b. Pasal 155 :
(1) Barang siapa di muka umum mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum yang mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap Pemerintah Indonesia, dengan maksud supaya isinya diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
(2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut pada waktu menjalankan pencariannya dan pada saat itu belum lewat lima tahun sejak pemidanaannya menjadi tetap karena melakukan kejahatan semacam itu juga, yang bersangkutan dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut.
VII. Pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan golongan

a. Pasal 156 :
Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
b. Pasal 157 :
(1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum, yang isinya mengandung pernyataan permusuhan, kebencian atau penghinaan di antara atau terhadap golongan-golongan rakyat Indonesia, dengan maksud supaya isinya diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
(2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut pada waktu menjalankan pencariannya dan pada saat itu belum lewat lima tahun sejak pemidanaannya menjadi tetap karena kejahatan yang semacam itu juga, yang bersangkutan dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut.
 
VIII. Perasaan permusuhan,
penyalahgunaan atau penodaan agama

Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun, barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau perbuatan :
(a) Yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.
(b) Dengan maksud agar orang tidak menganut agama apa pun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa. (Pasal 156a)
 
IX. Penghasutan

a. Barang siapa di muka dengan umum lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasarkan ketentuan undang-undang, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. (pasal 160)
b. (1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan yang menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, menentang penguasa umum dengan kekerasan, atau menentang sesuatu hal lain seperti tersebut dalam pasal di atas, dengan maksud supaya isi yang menghasut diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
b. (2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut pada waktu menjalankan pencariannya dan pada saat itu belum lewat lima tahun sejak pemidanaanya menjadi tetap karena melakukan kejahatan semacam itu juga, yang bersangkutan dilarang menjalankan pencarian tersebut. (Pasal 161)

X. Penawaran tindak pidana

a. Barang siapa di muka umum dengan lisan atau tulisan menawarkan untuk memberi keterangan, kesempatan atau sarana guna melakukan tindak pidana, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. (pasal 162)
b. (1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan yang berisi penawaran untuk memberi keterangan, kesempatan atau sarana guna melakukan tindak pidana dengan maksud supaya penawaran itu diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
b. (2) Jika merasa bersalah melakukan kejahatan tersebut pada waktu menjalankan pencariannya dan pada saat itu belum lewat lima tahun sejak pemidanaannya menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga yang bersangkutan dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut. (pasal 163)
 
XI. Penghinaan terhadap penguasa atau badan umum

Barang siapa dengan sengaja di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina suatu penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.(pasal 207)
(1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum suatu tulisan atau lukisan yang memuat penghinaan terhadap penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia dengan maksud supaya isi yang menghina itu diketahui atau lebih diketahui umum, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
(2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam pencariannya ketika itu belum lewat dua tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga maka yang bersangkutan dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut. (Pasal 208)

 XII. Pelanggaran kesusilaan

(1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkan atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
(2) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, ataupun barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin, memasukkan ke dalam negeri, meneruskan mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, atau barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkan atau menunjuk sebagai bisa diperoleh, diancam jika ada alasan kuat baginya untuk menduga bahwa tulisan, gambaran, atau benda itu melanggar kesusilaan, dengan pidana paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
(3) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam ayat pertama sebagai pencarian atau kebiasaan, dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atas pidana denda paling banyak tujuh puluh lima ribu rupiah. (Pasal 282)
 
XIII. Penyerangan/ pencemaran
kehormatan atau nama baik seseorang

a. (1) Barang siapa sengaja menyerang kehormatan nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
a. (2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempel di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling lama empat ribu lima ratus rupiah.
a. (3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri. (Pasal 310)
b. (1) Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
b. (2) Pencabutan hak-hak berdasarkan pasal 35 No. 1-3 dapat dijatuhkan. (Pasal 311)
c. Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirim atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. (Pasal 315)
d. Pidana yang ditentukan dalam pasal-pasal sebelumnya dalam bab ini, ditambah dengan sepertiga jika yang dihina adalah seorang pejabat pada waktu atau karena menjalankan tugasnya yang sah. (Pasal 316)
 
XIV. Pemberitaan Palsu
(1). Barang siapa dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang, diancam karena melakukan pengaduan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
(2) Pencabutan hak-hak berdasarkan pasal 35 No. 1-3 dapat dijatuhkan. (Pasal 317)

 XV. Penghinaan atau pencemaran
orang mati

(1) Barang siapa terhadap seseorang yang sudah mati melakukan perbuatan yang kalau orang itu masih hidup akan merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
(2) Kejahatan ini tidak dituntut kalau tidak ada pengaduan dari salah seorang keluarga sedarah maupun semenda dalam garis lurus atau menyimpang sampai derajat kedua orang yang mati itu, atau atas pengaduan suami (istrinya).
(3) Jika karena lembaga matriarkhal kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain dari pada bapak, maka kejahatan juga dapat dituntut atas pengaduan orang itu. (Pasal 320)

(1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan atau gambaran yang isinya menghina bagi orang yang sudah mati mencemarkan namanya, dengan maksud supaya isi surat atau gambar itu diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama satu bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
(2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, sedangkan ketika itu belum lampau dua tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian tersebut.
(3) Kejahatan ini tidak dituntut kalau tidak ada pengaduan dari orang yang ditunjuk dalam pasal 319 dan pasal 320, ayat kedua dan ketiga. (Pasal 321)
 
XVI. Pelanggaran hak ingkar

(1) Barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.
(2) Jika kejahatan dilakukan terhadap seseorang tertentu, maka perbuatan itu hanya dituntut atas pengaduan orang itu. (Pasal 322)
XVII. Penadahan Penerbitan dan
Percetakan

a. Barang siapa menerbitkan sesuatu tulisan atau sesuatu gambar yang karena sifatnya dapat diancam dengan pidana, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana kurungan paling lama satu tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, jika :
1. Si pelaku tidak diketahui namanya dan juga tidak diberitahukan namanya oleh penerbit pada peringatan pertama sesudah penuntutan berjalan terhadapnya.
2. Penerbit sudah mengetahui atau patut menduga bahwa pada waktu tulisan atau gambar itu diterbitkan, Si pelaku itu tak dapat dituntut atau akan menetap di luar Indonesia. (Pasal 483)
b. Barang siapa mencetak tulisan atau gambar yang merupakan perbuatan pidana, diancam dengan pidana paling lama satu tahun empat bulan atau pidana kurungan paling lama satu tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, jika:
1. Orang yang menyuruh mencetak barang tidak diketahui, dan setelah ditentukan penuntutan, pada teguran pertama tidak diberitahukan olehnya.
2. Pencetak mengetahui atau seharusnya menduga bahwa orang yang menyuruh mencetak pada saat penerbitan, tidak dapat dituntut atau menetap di luar Indonesia. (Pasal 484)
 
XVIII. Penanggulangan kejahatan

Pidana yang ditentukan dalam pasal 134-138, 142-144, 207, 208, 310-321, 483 dan 484 dapat ditambah sepertiga, jika yang bersalah ketika melakukan kejahatan belum lewat lima tahun sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya karena salah satu kejahatan yang diterangkan pada pasal itu, atau sejak pidana tersebut baginya sama sekali telah dihapuskan atau jika pada waktu melakukan kejahatan kewenangan menjalankan pidana tersebut daluwarsa. (Pasal 488)
XIX. Pelanggaran Ketertiban Umum

a. Diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan, dan atau pidana paling banyak lima belas ribu rupiah.
1. Barang siapa mengumumkan isi apa yang ditangkap lewat pesawat radio yang dipakai olehnya atau yang ada dibawah pengurusnya, yang sepatutnya harus diduganya bahwa itu tidak untuk dia atau untuk diumumkan, maupun diberitahukannya kepada orang lain jika sepatutnya harus diduganya bahwa itu akan diumumkan dan memang lalu disusul dengan pengumuman.
2. Barang siapa mengumumkan berita yang ditangkap lewat pesawat penerima radio, jika ia sendiri, maupun orang dari mana berita itu diterimanya, tidak berwenang untuk itu. (Pasal 519 bis)
b. Diancam dengan pidana kurungan paling lama dua bulan atau pidana denda paling banyak tiga ribu rupiah.
1. Barang siapa ditempat untuk lalu lintas umum dengan terang-terangan mempertunjukkan atau menempelkan tulisan dengan judul kulit, atau isi yang dibikin terbaca maupun gambar atau benda yang mampu membangkitkan nafsu birahi remaja.
2. Barang siapa di tempat untuk lalu lintas umum dengan terang-terangan memperdengarkan isi tulisan yang mampu membangkitkan nafsu birahi para remaja.
3. Barang siapa secara terang-terangan atau diminta menawarkan suatu tulisan, gambar atau barang yang dapat merangsang nafsu birahi para remaja maupun secara terang-terang atau dengan menyiarkan tulisan tanpa diminta, menunjuk sebagai bisa didapat, tulisan atau gambar yang dapat membangkitkan nafsu birahi para remaja.
4. Barang siapa menawarkan, memberikan untuk terus atau sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan gambar atau benda yang demikian, pada seorang yang belum dewasa dan di bawah umur tujuh belas tahun. Barang siapa memperdengarkan isi tulisan yang demikian di muka seseorang yang belum dewasa dan dibawah umur tujuh belas tahun. (Pasal 533)
c. Barang siapa terang-terangan mempertunjukkan sesuatu sarana untuk menggugurkan kandungan maupun secara terang-terangan atau tanpa diminta menawarkan, ataupun secara terang-terangan atau dengan menyiarkan tulisan tanpa diminta, menunjuk sebagai bisa didapat, sarana atau perantaraan yang demikian itu, diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. (NH/Tim EPI)


Patria - koran mingguan. Terbit 4 halaman, sebenarnya merupakan koran umum, namun bernuansa Islam. Koran yang diterbitkan Yayasan Penerbit Patria Solo, dengan Surat Izin Terbit No. 030/5/DPHM/SIT/1965 tersebut,  pertama beredar tanggal 4 Februari 1965. Koran Mingguan Patria dimaksudkan sebagai rival koran yang berhaluan komunis, di antaranya Harian Rakyat.
Penanggung jawab Mingguan Patria adalah Budiman S. Hartoyo, Pemimpin Redaksi R. Soengkar, dan Pemimpin Umum Bachar Mu’id. Koran yang kantor redaksinya beralamat di Jalan Pasar Kliwon yang merupakan komunitas muslim tersebut, kala itu telah memiliki pembantu di luar negeri, di antaranya Geys Attamimi di Beirut, Moch. Soebari di London, dan Choniem Chatrasj di Makkah.
Meskipun Mingguan Patria bernuansa Islam, rubrikasinya tergolong beragam, terutama di halaman satu memuat aneka ragam berita dalam dan luar negeri. Di halaman dalam terdapat rubrik budaya, agama, dan hiburan. Namun koran yang dijual eceran Rp 12,50 per eksemplar tersebut hanya bertahan beberapa tahun.(TS/Tim EPI)


Paul Tedjasurya (Surabaya, 1930) - Laki-laki asal Surabaya ini mengenal fotografi dari teman mainnya. Waktu itu ia masih murid MULO atau Meer Uitgebreid Lager Onderwijs -setingkat sekolah menengah pertama. Paul kagum melihat sebuah adegan bisa terekam dan tercetak dalam sebuah kertas. Setelah melihat temannya memotret, Paul pun mulai mencoba melakukannya dengan kamera pinjaman dari temannya.
Paul hidup dalam keluarga dengan ekonomi pas-pasan. Ibunya bekerja sebagai penjahit untuk menghidupi keluarga. Sejak Paul berusia 14 tahun, ayahnya dipenjara oleh tentara Jepang karena tertangkap sedang mendengarkan siaran radio dari luar negeri. Saat itu Jepang melarang hal tersebut.
Lulus dari MULO, Paul segera bekerja di Kantor Sosial. Tetapi keinginannya mendalami fotografi membuatnya melepaskan pekerjaan yang baru digelutinya beberapa bulan. Seorang pamannya di Surabaya menyarankan Paul agar mendatangi seorang kerabat jauh di Bandung yang masih pamannya bernama Oom Nyoo. Anak sulung dari dua bersaudara itu pun berangkat ke Bandung pada tahun 1951.
Oom Nyoo bekerja sebagai pegawai di Jawatan Penerangan Provinsi Jawa Barat, tetapi ia memiliki sebuah studio foto di Jalan Naripan, Bandung. Kini bangunan bekas studio itu di tempati Bank Jabar. Di Bandung, Paul Tedjasurya belajar tentang fotografi secara otodidak dengan kamera Leica III F pemberian Oom Nyoo.
Studio pamannya itu berfungsi seperti agensi foto. Waktu itu sangat jarang ada orang memotret dirinya ke studio, tetapi fotograferlah  yang rajin mendatangi acara-acara untuk mengabadikan peristiwa dan orang-orang dalam sebuah acara.
Paul biasanya memotret acara pemerintahan di Bandung lalu mengirimkan foto-fotonya itu ke media massa di kota tersebut, seperti Pikiran Rakjat, Bandung Pos, dan Warta Bandung. Saat itu media massa belum memiliki fotografer. “Biasanya mereka mengandalkan foto-foto dari kantor berita Antara atau Indonesian Press Photo Service,” ujar Paul.
Ketika peristiwa internasional KAA berlangsung di Bandung tahun 1955, Paul segera mendaftar untuk meliput dan mendapat dua emblem tanda pengenal wartawan. Sebelum KAA dilangsungkan pada tanggal 18 April hingga 24 April 1955, Paul sudah mengabadikan persiapan yang dilakukan panitia di Bandung, seperti perbaikan Gedung Merdeka.
Saat KAA berlangsung, Paul memotret para kepala negara, baik saat berjalan dari Hotel Savoy Homann ke Gedung Merdeka maupun saat mereka bersidang, dan ikut resepsi makan malam. Kesempatan yang tidak dimiliki banyak orang. Apalagi, saat itu fotografer masih sangat langka.
KAA boleh jadi merupakan kegiatan jurnalistik yang paling fenomenal bagi Paul. “Tidak banyak orang bisa memiliki kesempatan berdekatan dengan para kepala negara meskipun saat itu pengawalan untuk mereka tidak ketat seperti sekarang,” kenang Paul Tedjasurya. Karya-karya fotonya terus dipakai untuk menceritakan sejarah dunia yang pernah terjadi di Indonesia.
Setiap hari selama KAA, Paul berangkat dari rumah Oom Nyoo di Jalan Pasirkaliki dengan motor Jawa 250 cc menuju Jalan Raya Timur atau Jalan Asia Afrika. Biasanya, ia membawa tiga rol film. Paul harus memilih momen terbaik sebab harga film sangat mahal. Ia tidak bisa seenaknya menjepret objek.
Ia berangkat pukul 07.00. Jika para kepala negara melakukan resepsi makan malam, pekerjaannya baru selesai pukul 21.00. Sebelum pulang ke rumah, Paul menyempatkan diri ke studio untuk mencuci filmnya di kamar gelap. Esoknya, jika ada kesempatan pulang sebentar ke studio, ia bisa sekalian mencetak filmnya.
Selama KAA berlangsung, Paul mengaku jarang bergaul dengan fotografer dunia sebab ia masih merasa junior. Tetapi diam-diam ia sering memerhatikan para fotografer itu bekerja. Dari situlah ia selalu mendapat pengetahuan baru. “Tetapi meliput KAA membuat saya lebih percaya diri. Hal itu menjadi bekal bagi saya untuk bergaul dengan lebih banyak orang,” tutur Paul.
Setelah KAA, banyak kegiatan bertaraf internasional diselenggarakan di Bandung, antara lain Konferensi Mahasiswa Asia Afrika, Konferensi Islam Asia Afrika, dan Konferensi Wartawan Asia Afrika.
Paul pun tidak hanya mengirim fotonya ke koran-koran di Bandung, tetapi juga ke media massa di Jakarta, seperti Pedoman, Indonesia Raya, dan Star Weekly. “Honor pertama dari Star Weekly saya belikan mesin tik,” kenang Paul. Seorang temannya mengatakan, sebaiknya ia tidak hanya bisa memotret, tetapi juga menulis. Dengan mesin tik tersebut, aktivitas kewartawanannya pun semakin terbantu.
Setelah menjadi fotografer lepas selama puluhan tahun akhirnya Paul, yang selalu membekali diri dengan biskuit karena kapok terkena penyakit mag itu, menjadi karyawan tetap Harian Umum Pikiran Rakyat pada tahun 1981 dan pensiun pada tahun 2000. Pada hari tuanya ia dan istrinya, Irawati, lebih banyak menghabiskan waktu bersama anak-cucunya di Jakarta. Irawati adalah anak dari Oom Nyoo. Mereka menikah tahun 1956 dan dikaruniai tiga anak.
Sampai kini Paul masih aktif memotret. “Tapi sekarang lebih banyak memotret cucu,” kata Paul sambil tertawa kecil. Paul mengaku lebih senang menggunakan kamera digital yang praktis, tidak seperti saat ia masih muda, untuk memotret repotnya bukan main.
Kamera yang ia pakai saat KAA sudah ia jual. Ia hanya memiliki dua emblem sebagai tanda pengenal yang wajib dipakai para wartawan pada KAA tahun 1955 dan sebuah kesempatan langka merayakan ulang tahun emas KAA. (KG/Tim EPI. Sumber: semburatsenja.multiply.com)


Pawarti Surakarta - suratkabar mingguan. Diterbitkan Keraton Surakarta antara tahun ‘30 hingga ‘40-an. Suratkabar berukuran folio dengan cover kertas karton tersebut terbit 4 bulan sekali, setebal 6 halaman. Isinya menggunakan tulisan dan bahasa Jawa.
Artikel dan berita-beritanya kebanyakan mengangkat kegiatan Sunan Paku Buwono X dan kegiatan pemerintah Hindia Belanda. Dalam setiap penerbitan banyak menampilkan beragam foto, di antaranya foto kegiatan Sunan Paku Buwono, Residen Surakarta, maupun masyarakat. (TS/Reksa Pustaka)


Pedoman Peliputan Lingkungan Hidup
1. Ruang lingkup bahan liputan lingkungan hidup itu luas, karena mencakup semua aspek kehidupan.
2. Masalah lingkungan hidup dan dampaknya dapat meluas melintasi perbatasan wilayah suatu negara.
3. Di wilayah atau negara yang sangat memerlukan pertumbuhan, tetapi memiliki potensi bagi kerusakan ekologi, masalah lingkungan hidup semakin perlu mendapatkan perhatian.
4. Lingkungan hidup itu kompleks, sering bersifat teknis, dan saling berkaitan dengan bidang lain seperti politik, kebudayaan, ekonomi, kesehatan, atau sosial. Oleh karena itu, menjelaskannya secara sederhana tidak terlalu mudah dan cara penulisan laporannya tidak selalu sama dengan bidang lain.
5. Laporan lingkungan hidup dapat berdampak emosional terhadap khalayak (pembaca media cetak, pendengar media radio, atau pemirsa media televisi), sehingga bisa menimbulkan simpati dan empati serta pro dan kontra.
6. Wartawan perlu memiliki kepedulian yang mendalam terhadap masalah lingkungan hidup, yang dampaknya dapat menyentuh kehidupan masyarakat luas. Karena banyak orang hanya menggunakan laporan media massa sebagai satu-satunya sumber informasi tentang lingkungan hidup, bagi mereka, wartawan berperan sebagai “pendidik tunggal” dalam masalah ini.
7. Wartawan perlu terjun langsung ke tempat kejadian untuk menghasilkan liputan lingkungan hidup yang komprehensif. Liputan komprehensif dapat membantu khalayak ikut “melihat” dan “merasakan” peristiwa yang dilaporkan.
8. Walaupun keberimbangan atau objektivitas laporan liputan lingkungan hidup perlu diupayakan sejauh mungkin, wartawan dapat berpihak kepada pendukung dan pembela kelestarian lingkungan hidup.
9. Namun, wartawan harus tetap bersikap jujur dan bertanggung jawab, sehingga dapat tetap mempertahankan kredibilitas liputannya.
10. Laporan liputan lingkungan hidup selain menampilkan problem dapat pula memuat saran.
11. Penyiaran hasil liputan yang tepat waktu dan akurat lebih diperlukan dalam masalah lingkungan hidup dibandingkan dengan penyiaran banyak masalah lain, karena penanggulangan masalah lingkungan hidup sering memerlukan tindakan yang mendesak dan tepat pada waktunya.
12. Masalah lingkungan hidup sering memerlukan upaya liputan berkelanjutan. (Tim EPI/Wid. Sumber: Hasil Lokakarya Liputan Lingkungan Hidup untuk Media Cetak (L3HMC) bagi wartawan se-Sumatera yang diselenggarakan oleh Lembaga Pers Dokter Soetomo (LPDS) dan Harian Singgalang di Muko-Muko, Danau Maninjau, Sumatera Barat, 24-29 Oktober 1994, sebamana dimuat dalam Buku Jurnalistik Tujuh Menit, Jalan Pintas Menjadi Wartawan dan Penulis Lepas, Martin Moentadhim S.M., Penerbit ANDI, Yogyakarta, 2004).


Pedoman Pemberitaan Anti-Pornografi
Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat bekerjasama dengan Harian Umum Pikiran Rakyat Bandung pada tanggal  20-21 Juli 1999 menyelenggarakan “Lokakarya Pornografi di Media Massa” di Hotel Indo Alam, Cipanas, Cianjur, Jawa Barat. Lokakarya ini menghadirkan pembicara Prof. Dr. M. Budyatna (FISIP Universitas Indonesia), Dr. Komariah Emong Sapardjaja, SH (Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung), Nursyahbani Kacasungkawa, SH (Direktur Lembaga Bantuan Hukum APIK), Brigjen Pol. Drs. Togar Sianipar, MSc (Kepala Dinas Penerangan Polri), Prof. Dr. Zakiah Daradjat (Majelis Ulama Indonesia), R.H. Siregar, SH (Dewan Kehormatan PWI), Drs. Tjipta Lesmana, MA (Pakar Komunikasi), dan Abas Alibasyah (Pelukis/Seniman).
Tim Perumus yang terdiri atas Atang Ruswita (Ketua), Bambang Sadono (Sekretaris), Kamsul Hasan (Anggota), Us Tiarsa (Anggota), H. Ilham Bintang (Anggota), dan Wina Armada, SH (Anggota) merumuskan pedoman pemberitaan anti-pornografi (cabul) sebagai berikut:
1. Pers Indonesia menghindari penyiaran tulisan, foto maupun gambar yang menurut ukuran rata-rata masyarakat Indonesia, bisa merangsang nafsu birahi, sehingga akan berpengaruh buruk pada masyarakat, khususnya kalangan generasi muda.
2. Pers Indonesia di dalam menyiarkan pendidikan seks melalui rubrik, kolom, talk show menghindari eksploitasi masalah-masalah seks secara vulgar dan berlebihan sehingga tidak bertentangan dengan norma-norma yang berlaku bagi bangsa Indonesia.
3. Pers Indonesia menghindari pemuatan gambar atau foto yang direkayasa, sehingga menjadi gambar/foto yang mengesankan pornografi.
4. Pers Indonesia yang karena sifat dan tujuan khusus memuat materi yang bisa mengganggu nilai-nilai sosial masyarakat pada umumnya, akan menjaga secara sungguh-sungguh distribusinya, sehingga sesuai dengan sifat dan tujuan tersebut.
5. Pers Indonesia tidak akan memanfaatkan selera rendah untuk sekadar memenuhi kepentingan komersial.
6. Pers Indonesia dalam menyiarkan masalah seks wajib mempertimbangkan sistem nilai yang berlaku, dan mendengar serta memperhatikan berbagai saran dan pendapat yang berkembang di masyarakat.
Selain pedoman tersebut, lokakarya juga mengajukan rekomendasi sebagai berikut:
1. Mendesak pembuat undang undang untuk segera merumuskan kembali pasal-pasal tentang pornografi di dalam KUHP agar lebih operasional dan efektif.
2. Mendesak kepada pihak Kepolisian agar menyelesaikan kasus-kasus pornografi yang melibatkan media massa secara proporsional, dan mendengar dengan sungguh-sungguh pendapat saksi ahli, termasuk kalangan remaja sendiri.
3. Untuk membendung pengaruh buruk pornografi terhadap generasi muda diperlukan peran aktif masyarakat terutama keluarga sendiri.
4. Mengimbau kepada kelompok atau organisasi kemasyarakatan agar di dalam mengontrol media massa yang dianggap menyiarkan pornografi tidak melakukan praktek main hakim sendiri.
5. Mengimbau jajaran pers nasional untuk senantiasa mematuhi rambu-rambu hukum dan menaati Kode Etik Jurnalistik serta mengindahkan pedoman pemberitaan anti-pornografi yang dikeluarkan oleh PWI.
6. Mendesak Dewan Kehormatan PWI agar lebih proaktif melaksanakan pengawasan terhadap penaatan Kode Etik Jurnalistik Wartawan Indonesia. (Tim EPI/Wid. Sumber: Buku Debat Besar Pornografi, Seri Pustaka Pers Indonesia, Penyunting Abdul Razak, MSc dan Drs. Gunawan Subagio, Penerbit Harian Umum Pikiran Rakyat bekerjasama dengan Dewan Kehormatan PWI, Jakarta, 2000).


Pelita - suratkabar harian. Suratkabar ini hadir sejak 1 April 1974. Diterbitkan oleh penerbit PT Pelita Persatuan, yang ditukangi orang-orang ternama antara lain Idham Chalid, Nurdin Lubis, dan KH Masykur. Nama Sjah Manaf, tokoh NU Jakarta, tercantum sebagai pemimpin umum. Juga pengusaha asal Gorontalo yang pernah menjabat wakil ketua PPP, TH Gobel, selaku wakil pemimpin umum.
Merekalah pemrakarsa Pelita sebagai penerus Harian Abadi yang mati pada awal 1974. Dengan menggandeng Barlianta Harahap, tokoh muda PPP, sebagai pemimpin redaksi, terbitlah Pelita dengan surat izin terbit bernomor 0481/SK/Dirjen/PG/ SIT/1974 tertanggal 30 Maret 1974. Pelita dicetak di percetakan PT Jakarta Press dan kantor redaksi serta tata usahanya di Jalan Diponegoro 60 Jakarta dan di Jalan Gunung Sahari Ancol 13 Jakarta.
Sejatinya, ideologi redaksi Pelita tidak begitu menerjang “tabu”. Bahkan, Pelita tak jarang menyanjung rezim penguasa yang dituangkan dalam rubrik tetap seperti “Tajuk Rencana” yang dinamai “Induk Karangan”
Di samping itu, sebagai media yang dilatari kaum agamis, Pelita tak bosan-bosannya memberikan siraman rohaniah, dan tidak bersifat ekstrem, tetapi masih dalam koridor-koridor kebangsaan serta keberagaman.
Namun, Pelita tetap mengalami beberapa kejadian mengenaskan. Bencana pertama datang awal 1978. Pelita bersama enam suratkabar ibukota lainnya, dilarang terbit selama setengah bulan karena dianggap menyalahi Undang Undang Pers. Cobaan yang lebih berat datang pada Mei 1982. Kali ini Pelita dimatikan lebih lama, dianggap melakukan kesalahan dalam mengumumkan hasil Pemilihan Umum 1982 dari sumber yang tidak resmi. Akibatnya, surat izin terbit harian Pelita dibekukan empat bulan.
Setelah masa hukuman usai pada September 1982, Pelita kembali terbit tetapi dengan muka-muka baru. Jabatan pemimpin umum masih ditempati Sjah Manaf, sedangkan pemimpin redaksinya berganti dari Barlianta Harahap ke A. Karim Jacobi.
Pada akhir 1986, Pelita mengalami kesulitan keuangan. Pada saat bersamaan masuk sejumlah pemodal yang memborong lebih dari 60% saham Pelita, antara lain Sarwono Kusumaatmadja, Akbar Tandjung, serta Abdul Gafur dan dibantu Aburizal Bakrie. Di belakang para pemodal itu terdapat nama Ali Moertopo, mantan Menteri Penerangan RI yang disegani di dunia pers nasional masa itu.
Pelita pun akhirnya menjadi penyuara aspirasi umat Muslim yang bernaung di bawah Golkar. Semenjak itu, PPP praktis tak lagi memiliki corong propaganda partai.
Pada tahun 2006, Pelita masuk deretan sepuluh koran terbaik versi Dewan Pers. Pada tahun 2007 pemimpin umum Pelita dijabat Sulastomo, sedangkan pemimpin perusahaan dipercayakan kepada Bambang SD. Pemimpin redaksinya M. Rush Haudy, dibantu redaktur pelaksana, A Basori, beserta wakilnya, Salamun Nurdin dan Jones Sirait. Di kursi dewan redaksi, terdapat nama-nama seperti Haryono Suyono, Sri Edi Swasono, Ismail Saleh, Amir Santoso, Umar Syihab, dan Hasbullah Thabrany. (Tim EPI/KG. Sumber: Iswara N Raditya/Indonesia Buku/Jurnas)


Pelopor Baru - suratkabar harian. Terbit di Jakarta pertama kali pada 2 April 1966 sebagai koran sore. Pelopor Baru didirikan dan diselenggarakan oleh sejumlah tokoh yang dikenal sebagai pendiri dan pengurus Golongan Karya. Mereka, antara lain Suprapto Sukowati (pemimpin umum), H. Soegandhi (penanggung jawab) N.J. Sofjan (pemimpin harian/pemimpin redaksi I). Pemimpin harian/pemimpin redaksi II dijabat oleh M. Jusuf Sirath, B.A., dan wakil pemimpin redaksi, Agoes Soetikno dan Jahja Surjawinata.
Koran sore ini memilih PT Surya Praba, sebuah perusahaan percetakan terbesar di Jakarta saat itu, yang juga banyak mencetak koran lain yang beredar di Jakarta.
Koran berjargon, “Suara Karyawan Progresif dan Revolusioner” diterbitkan oleh Yayasan Ubaya Cakti, sebuah yayasan milik ABRI. Modal hukum Pelopor Baru adalah Surat Izin Terbit No. 0240/SIK/DPHM/SIT 1966 tertanggal 2 April 1966, dan ijin Pepelrada No. Kep. 205 p/III/1966.
Sebagai koran berlatar belakang ABRI dan Golkar Pelopor Baru “wajib” menyampaikan berbagai informasi yang berkaitan dengan kepentingan pemerintah, misalnya tentang penangkapan tokoh-tokoh yang dianggap komunis atau terlibat peristiwa G30S PKI. (Tim EPI/KG. Sumber: Agung Dwi Hartanto/Indexpress/Jurnas)    


Pemandangan - suratkabar berformat tabloid ini terbit di Batavia pada tahun 1932. Pemimpin redaksinya adalah tokoh nasional M. Tabrani.
Pemandangan diterbitkan badan penerbit “Drukkerij Pemandangan”. Direktur usaha penerbitan dipegang oleh RBO Djoekardi.
Pemandangan merupakan salah satu suratkabar yang terbit sebelum kemerdekaan dan mampu bertahan hingga sekitar tahun 1952. Sejak masa perjuangan kemerdekaan hingga pasca-proklamasi, Pemandangan secara konsisten memberitakan berbagai hal yang terkait dengan kepentingan nasional.
Pada edisi Selasa, 11 Agustus 1936, misalnya, Pemandangan mengangkat berita tentang kesiapan Indonesia menghadapi perang, dalam rubrik “Kalau Ada Perang.” Selain itu, pada bagian lain halaman pertama juga dimuat jawaban pemerintah soal ekonomi. Hal itu terkait dengan hubungan baik pemerintah dengan Jepang. Sedangkan berita-berita ringan di antaranya dilaporkan kisah perjalanan raja Inggris, masalah penjajahan Perancis di Ethiopia, artikel kebudayaan, olahraga dan lain-lain. Pemandangan dijual dengan harga eceran 10 sen per eksemplar. (Tim EPI/KG. Sumber: Perpusnas)
Pemberangusan Pers - Pada UUDS yang berlaku setelah UUD RIS 1950 dibatalkan, terdapat satu pasal yang menyatakan “Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat” (pasal 19), tapi tindakan hukum bagi pers dan Persbreidel Ordonantie tahun 1931 buatan Belanda masih tetap berlaku. Baru pada tahun1954 kedua hal itu dicabut dengan terbitnya UU Nomor 23 tahun 1954. Meskipun begitu pembredelan pers dan penangkapan wartawan masih terjadi.
Ketika pada bulan Agustus 1951 pemerintahan Kabinet Sukiman melancarkan razia terhadap orang-orang PKI, sejumlah koran komunis atau golongan kiri diberangus, wartawannya ditahan. Saat itu serangan pers terhadap pemerintah semakin meningkat, salah satu suratkabar yang terkenal adalah Indonesia Raja, karena memuat skandal, pertentangan politik maupun penyelewengan dana. Ketika Panglima Militer Sumatera Barat menyingkirkan pemerintahan sipil di daerah tersebut tanggal 20 Desember 1956, Indonesia Raja adalah suratkabar pertama yang memberitakannya. Tapi menyusul itu pimpinan redaksinya, Mochtar Lubis, ditahan penguasa militer. Tindakan itu didasarkan pada Undang Undang Darurat Perang yang berlaku sejak 14 Maret 1957 di seluruh wilayah Indonesia.
Pada tahun 1957 di Jakarta terjadi 20 kali tindakan pemberangusan pers, sementara di luar Jakarta 11 kali. Pada tahun berikutnya jumlah pemberangusan suratkabar tetap tinggi, bahkan mencapai 40 kasus pembredelan di berbagai kota di Indonesia. Pada tahun berikutnya sebanyak 15 penerbitan di Jakarta dan 6 di kota lain diberangus oleh Penguasa Perang Tertinggi (Peperti) selaku penguasa keamanan dan ketertiban. Kantor berita Antara dan Persbiro Indonesia (PIA), eks kantor berita Aneta juga termasuk yang diberangus.
Pada masa itu selain menutup koran-koran milik Belanda, pemerintah juga melarang penerbitan beraksara Cina, pemerintah hanya mengizinkan 11 koran milik Cina. Koran-koran milik Cina juga diwajibkan berganti nama seperti Sin Po menjadi Pantjawarta dan Keng Po menjadi Pos Indonesia. Pada tanggal 1 Oktober 1958 pemerintah menetapkan beberapa ketentuan tentang penerbitan pers, seperti keharusan memiliki izin terbit, membatasi jumlah halanan serta volume iklan, namun ketentuan ini ternyata menguntungkan suratkabar milik pribumi seperti Suluh Indonesia dan Berita Indonesia terutama di sektor periklanannya.
Pidato Presiden pada peringatan 17 Agustus 1959 yang diberi nama Manifesto Politik (Manipol) dan ditetapkan sebagai Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) , menyebabkan kehidupan politik nasional berjalan mengikuti pola Demokrasi Terpimpin. Dalam kerangka itu pers nasional diarahkan untuk menjadi pers terpimpin dan pers Manipol. Landasan hukum manipolisasi pers nasional adalah Lampiran A Ketetapan MPRS Nomor II/MPRS/1960. Ketetapan tersebut menggariskan media massa harus diarahkan untuk mendorong aksi revolusioner di seluruh Indonesia. Menurut ketetapan itu selanjutnya, semua media komunikasi massa seperti pers, radio, film dan sebagainya harus digerakkan sebagai kesatuan yang terpadu secara terpimpin. Dalam upaya memanipolkan pers, pemerintah akan membantu dalam pengadaan fasilitas, latihan, kertas koran, pendidikan dll.
Ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan untuk mencapai pers terpimpin dan pers Manipol antara lain Peraturan Peperti No. 3/1960 yang melarang penerbitan pers dalam aksara asing terutama Cina. Peraturan ini kemudian diubah sehingga dua koran Cina mendapat izin terbit masing-masing Hua Chi Pao (Api Revolusi) dan Cha Chi Pao (Obor Revolusi).
Peraturan Peperti No. 10/1960 tentang keharusan untuk memperoleh izin terbit. Ketentuan ini mencantumkan sejumlah prinsip yang harus dipenuhi pers, antara lain mendukung Manipol dan pimpinan redaksi diwajibkan menandatangani pernyataan berisi 19 pasal.
Pada tahun-tahun berikutnya pemerintah menetapkan ketentuan tambahan yang harus dipenuhi pers, antara lain peraturan Peperti No. 1/1961 yang menetapkan percetakan pers sebagai alat untuk menyebarluaskan Manipol dan Dekrit Presiden No.6/1963 (setelah hukum darurat pers dicabut) yang menekankan tugas pers untuk mendukung Demokrasi Terpimpin. Penerbitan pers harus tetap memperoleh izin terbit dari pemerintah dalam hal ini Menteri Penerangan. Pada saat itu Abadi, korannya Masyumi menghentikan penerbitannya, Pemerintah pun melarang penerbitan koran Pedoman dan Nusantara walau sebelumnya telah memperoleh izin terbit. Demikian juga dengan Pos Indonesia dan Star Weekly dan sejumlah media lainnya, bernasib sama.
PKI dan organisasi-organisasi penyokongnya meningkatkan ofensif revolusioner, sejak berlakunya Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Meluasnya gerakan propaganda dan agitasi serta aksi-aksi sepihak mereka terlihat dalam tindakan-tindakan pihak keamanan terhadap kelompok tersebut. Pada tahun 1960, dari 22 suratkabar yang diberangus pemerintah, terompet PKI, Suratkabar Rakjat, termasuk paling sering dilarang terbit. Pihak PKI menggunakan berbagai isu dalam melancarkan aksi-aksi mereka, termasuk menyerang pemerintah dengan berbagai alasan pada setiap kesempatan. Pada akhir 1960, sejumlah gembong mereka di Jakarta diperiksa oleh aparat militer, sementara di beberapa daerah seperti Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan dan Sulawesi Selatan, panglima militer setempat melarang semua kegiatan PKI dan menahan sejumlah pemimpin partai tersebut. Selain melancarkan sejumlah aksi massa di kota-kota, PKI juga melancarkan ofensif revolusioner di desa-desa, dikenal dengan istilah aksi-sepihak. Dengan dalih memerangi tujuh setan desa, anggota Barisan Tani Indonesia (BTI, organisasi massa tani dalam kubu PKI) menggelar aksi-aksi sepihak di sejumlah tempat di Jawa, Bali dan Sumatera. Ketika aksi-aksi tersebut mendapat perlawanan rakyat dan ABRI, terjadi bentrokan fisik yang menelan korban jiwa.
Dukungan PKI terhadap politik radikal Sukarno, yang memperoleh gelar baru Pemimpin Besar Revolusi, membuatnya semakin dekat dengan Presiden. Kampanye menentang Belanda di Irian Barat dan ketegangan yang meruncing dengan Amerika Serikat dan sejumlah negara-negara Barat lainnya, disusul pencanangan politik konfrontasi terhadap Malaysia oleh Presiden, telah dimanfaatkan secara optimal oleh pihak PKI guna meningkatkan pengaruhnya. Mereka melancarkan aksi-aksi anti-Amerika, seperti demonstrasi menolak Peace Corps (program bantuan AS di negara-negara berkembang) dan film-film Hollywood. Organ-organ partai PKI dan pendukungnya, seperti Suratkabar Rakjat, Bintang Timur, dan Warta Bhakti di Jakarta, Terompet Masjarakat di Surabaya, Suratkabar Harapan dan Gotong Rojong di Medan, dan koran-koran sekutu mereka di sejumlah kota lainnya, diarahkan untuk mempertajam pertentangan-pertentangan di dalam negeri.
Dengan sendirinya ofensif PKI tersebut memancing perlawanan dari kelompok pers anti-PKI. Konflik-konflik yang berkembang berkisar pada pro-kontra Manifes Kebudayaan yang diumumkan oleh sejumlah sastrawan dan seniman (dituduh kanan), aksi boikot terhadap film-film Hollywood, dan pro-kontra penyederhanaan partai (ditolak oleh PKI) yang diusulkan Presiden. Manifes Kebudayaan dilarang Presiden Sukarno pada tanggal 8 Mei 1964 setelah organisasi kebudayaan PKI, Lekra, dan organisasi sejenis dalam kubu PNI, Lembaga Kebudayaan Nasional, menentangnya secara gigih. Pertentangan berikutnya menyangkut Panitia Aksi Boikot Film Amerika Serikat (PABFIAS), badan yang dibentuk oleh Front Nasional tetapi praktis ditunggangi oleh PKI. Aksi-aksi PABFIAS mempertajam konflik antara kelompok koran-koran PKI dan pers anti-PKI. Kasus PABFIAS memicu polemik khusus pula antara suratkabar-suratkabar Duta Masjarakat, Sinar Harapan, Merdeka dan lain-lain di satu pihak, melawan Suratkabar Rakjat, Bintang Timur, Suluh Indonesia, Warta Bhakti dan sebagainya di lain pihak. Sementara itu, terjadi pula polemik antara Berita Indonesia dan Merdeka kontra Suratkabar Rakjat dan lain-lain mengenai pro kontra penyederhanaan partai.
Golongan PKI telah berhasil menguasai PWI, SPS dan kantor berita Antara setelah pemerintah menutup sejumlah koran anti-PKI yang bergabung dalam Badan Pendukung Sukarnoisme (BPS). Kubu PKI memperbesar kekuatannya dengan menerbitkan koran-koran baru. Situasi yang makin mencemaskan mendorong wartawan-wartawan senior seperti Adam Malik, B.M. Diah, Sumantoro, dengan dibantu wartawan-wartawan muda Jakarta seperti Asnawi Idris, Harmoko, Zulharmans, Junus Lubis dan lain-lain, untuk mendirikan BPS di lingkungan pers, radio dan televisi sebagai wadah perlawanan terhadap ofensif PKI di bidang media massa. BPS dibentuk di Jakarta pada 1 September 1964 dengan Adam Malik sebagai ketua, Diah sebagai wakil ketua dan Sumantoro sebagai ketua suratkabar. Waktu itu Adam Malik adalah menteri dalam Kabinet Sukarno, sementara Diah menjabat Duta Besar RI di Thailand. Pengurus BPS lainnya di Jakarta adalah Hiswara Dharmaputra (Merdeka), Junus Lubis (Warta Berita), Asnawi Idris (Merdeka), Sunaryo (Antara), Mufti AS (Garuda), Hidayat Rahardjo (Revolusioner), W. Umbas (Berita Republik), Sjamsul Basri (Karyawan), J.C.T. Simorangkir (Sinar Harapan), J.K. Tumakaka (Pelopor), Gusti Mayur (Mimbar Indonesia), Sjamsuddin Lubis (Selecta) dan Sudjarwo (RRI). Tercatat sebagai anggota antara lain Sayuti Melik, Zein Effendi SH, Sugiarso, Wienaktu.
Pendukung BPS di luar Jakarta adalah Waspada, Mimbar Umum, Indonesia Baru, mingguan-mingguan Mimbar Teruna, Mingguan Film, Suluh Massa, Resopim, Duta Minggu, Genta Revolusi, Siaran Minggu, dan Waspada Teruna, semuanya terbit di Medan. Pengurus BPS Medan adalah Tribuana Said sebagai ketua, Arif Lubis, Arshad Yahya, dan lain-lain. BPS juga mendapat dukungan dari wartawan-wartawan anti-PKI di Semarang, Surabaya, Yogyakarta dan Bandung.
Lawan-lawan BPS adalah koran-koran PKI, PNI dan pendukungnya seperti Suratkabar Rakjat, Bintang Timur, Suluh Indonesia, Warta Bhakti, dan Ekonomi Nasional di Jakarta, Terompet Masjarakat dan Djawa Timur di Surabaya, Suratkabar Harapan, Gotong Rojong dan Bendera Revolusi di Medan. Koran-koran BPS memperoleh dukungan luas dari sejumlah organisasi politik dan masyarakat. Tetapi pada 17 Desember 1964 Presiden Sukarno membubarkan BPS di seluruh Indonesia. Keputusan itu disambut gembira oleh kubu PKI. Dengan cepat PWI yang telah mereka kuasai memecat semua wartawan BPS anggota PWI. Menyusul tindakan pemecatan massal itu, pada tanggal 23 Februari 1965 pemerintah memutuskan pembredelan seluruh pers BPS. Salah satu suratkabar yang dicabut izin terbitnya adalah Berita Indonesia. Pada 9 Februari, suratkabar ini telah dialihkan menjadi Berita Yudha dengan Brigjen. Ibnusubroto sebagai pemimpin umum dan Brigjen. Nawawi Alif sebagai pemimpin redaksi. Setelah Presiden memberangus koran-koran BPS, ABRI menerbitkan suratkabar baru bernama Angkatan Bersenjata di bawah pimpinan Brigjen. R.H. Sugandhi dan Letkol. Yusuf Sirath.
Pada 25 Maret 1965, lebih satu bulan setelah pembredelan pers BPS, pemerintah melalui Departemen Penerangan mengeluarkan peraturan baru yang mewajibkan semua suratkabar mempunyai gandulan atau berafiliasi kepada partai politik atau organisasi massa, sehingga gambaran pers pada masa Demokrasi Terpimpin adalah Suluh Indonesia (suratkabar PNI) mempunyai delapan afiliasi di beberapa kota; Duta Masjarakat (NU) dengan tujuh afiliasi; Suratkabar Rakjat (PKI) dengan 14 afiliasi; Api Pantjasila (IPKI) dengan tiga afiliasi; Sinar Bhakti (Partai Katolik) dengan empat afiliasi (tidak terbit); Fadjar Baru (Perti) dengan satu afiliasi.
Parkindo tidak memiliki suratkabar resmi tetapi dua suratkabar berafiliasi ke partai tersebut. Muhammadiyah menerbitkan suratkabar bernama Mertjusuar. Di Jakarta waktu itu juga terbit suratkabar-suratkabar seperti Bintang Timur, Kompas dan Sinar Harapan.
Pada pertengahan tahun 1965, dengan dukungan pemerintah Republik Rakyat Cina waktu itu, PKI makin meningkatkan kampanyenya untuk menuntut Nasakomisasi ABRI dan untuk menciptakan Angkatan ke-5. Sementara itu, pada bulan Agustus terjadi perpecahan besar dalam tubuh PNI antara kubu Ali Sastroamidjojo-Surachman dengan kubu Hardi-Hadisubeno. Pada 27 September 1965, Panglimana Angkatan Darat Jenderal Ahmad Yani mengeluarkan pernyataan menolak Nasakomisasi ABRI dan menentang pembentukan Angkatan Ke-5.
Pada tanggal 30 September, PKI melancarkan pemberontakan bersenjata dengan apa yang dinamakan Gerakan 30 September (G-30-S) dan dikemudikan Dewan Revolusi yang diketuai Letnan Kolonel Untung, seorang komandan pasukan pengawal Presiden.
Regulasi pers dan serangkaian pemberangusan suratkabar yang terjadi di era Demokrasi Terpimpin mencerminkan dominasi lembaga eksekutif yang meningkat tajam dalam penyelenggaraan negara. Selain pers, korban lainnya adalah partai-partai politik dan organisasi-organisasi masyarakat. Untuk mengukuhkan dominasinya, aparat eksekutif membatasi kebebasan tokoh-tokoh kritis dan oposisi. Langkah ini tidak mengakhiri pertentangan antara kelompok-kelompok politik yang bersaing. PKI dan para pendukungnya terus melancarkan ofensif revolusioner mereka, sedangkan perlawanan dari kubu BPS makin meluas.
Situasi politik nasional sejak Oktober 1965 berbalik dengan dilancarkannya operasi penumpasan G30S/PKI. PKI dan seluruh organisasi pendukungnya dibubarkan dan dilarang. Pers PKI dan sekutunya ditutup, antara lain Suratkabar Rakyat, Bintang Timur, Warta Bhakti, Kebudayaan Baru, Ekonomi Nasional, Warta Bandung, Djalan Rakyat, Trompet Masjarakat, Djawa Timur, Suratkabar Harapan, Gotong Rojong dan sebagainya. Koran-koran organ partai PNI yang ditutup antara lain Suluh Indonesia, Berita Minggu, Bendera Revolusi, dan Patriot. Seluruhnya tercatat sebanyak 46 koran yang dilarang terbit. PWI dan SPS dibersihkan dari unsur-unsur PKI dan sekutunya. Wartawan-wartawan yang dipecat berjumlah !ebih 300 orang.
Pimpinan negara beralih dari Presiden Sukarno ke Jenderal Soeharto. Setelah Soeharto dilantik sebagai Pejabat Presiden pada 12 Maret 1967, pemerintah Orde Baru mencanangkan program pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Pemilihan umum dan pemilihan presiden serta wakil presiden dilangsungkan tiap lima tahun. Tidak saja pembaruan MPR/DPR dan lembaga-lembaga supra-struktur lainnya, juga jajaran partai-partai dan lembaga-lembaga masyarakat menjalani perombakan. Seperti penyederhanaan partai-partai/organisasi-organisasi politik, penetapan Pancasila sebagai satu-satunya asas, pembangunan hukum dan perundang-undangan, disiplin anggaran, reformasi perpajakan, dan sebagainya. Pemerintah membentuk Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) untuk mengkoordinasikan operasi penumpasan PKI khususnya dan mengendalikan kehidupan politik dan pers pada umumnya.
Dengan membeli mesin-mesin cetak impor mutakhir untuk meningkatkan sirkulasi, pers nasional pun mulai membenahi diri. Dibukanya pintu bagi investasi asing mendorong persaingan pasar, dan ini menunjang periklanan pers. Tetapi, hubungan pers-pemerintah dilanda konflik mendasar. Sementara kedua pihak sepakat untuk membangun sistem Pers Pancasila, dengan menggunakan konsep jurnalistik pembangunan, mengembangkan hubungan kemitraan pers-pemerintah-masyarakat, dan lain-lain, kebebasan pers semakin dibatasi dan tindakan pemberangusan berlanjut.
Pada awalnya hubungan pers (tanpa koran-koran PKI) dengan pemerintah Orde Baru berjalan normal, meski sistem lisensi pers tetap diberlakukan. Pada 1 Oktober 1965, Panglima Daerah Militer Jakarta Raya, Jenderal Umar Wirahadikusumah, mengizinkan dua suratkabar ABRI untuk meneruskan penerbitannya, yaitu suratkabar Berita Yudha pimpinan Kepala Pusat Penerangan AD Ibnusubroto bersama wartawan asal Berita Indonesia dipimpin S.H. Wibowo dan Angkatan Bersenjata yang dipimpin Kepala Pusat Penerangan ABRI Sugandhi. Polisi dikerahkan mengawal tempat ke dua suratkabar dicetak. Koran-koran lain harus memperoleh izin terbit dari pemerintah, seperti Duta Masyarakat pimpinan H. Mahbub Djunaidi dan Duta Revolusi (keduanya media NU), Kompas pimpinan PK Ojong dan Jakob Oetama (didukung Partai Katolik), dan Sinar Harapan pimpinan JCT Simorangkir, dan H.G. Rorimpandey, dll. (didukung Parkindo). Para wartawan Merdeka memperoleh izin menerbitkan suratkabar API dengan berafiliasi pada partai IPKI (tetapi akhir November 1965 Departemen Penerangan mencabut izin terbitnya). Nama-nama yang tercantum sebagai pengasuh API antara lain Sukendro, Ali Siregar (keduanya pejabat militer) H. Surio, Wienaktu, Harmoko, Sumantri Mertodipuro, Tahar. Suratkabar-suratkabar baru antara lain adalah Harian Kami pimpinan Nono Anwar Makarim dan Zulharmans, Karya Bakti pimpinan Syech Marhaban. Kantor Berita Nasional Indonesia (KNI) yang baru juga mulai berkiprah. Merdeka pimpinan B.M. Diah, Indonesian Observer pimpinan Herawati Diah, Soetomo Satiman dan Tribuana Said. Berita Indonesia pimpinan Soemantoro diterbitkan kembali, ditambah koran-koran baru seperti Suluh Marhaen pimpinan Manai Sophiaan, Berita Djajakarta, dan Operasi pimpinan Bachtiar Djamily, mingguan Populer pimpinan T. Yousli Syah yang kemudian menerbitkan Media Indonesia (terakhir dipimpin Surya Paloh).
Di Surabaya, terbit lagi suratkabar-suratkabar Surabaya Post pimpinan A. Azis, Djawa Post pimpinan S. Tedjo, Suara Rakyat pimpinan Suprapto. Di Ujung Pandang tercatat suratkabar Pedoman Rakyat pimpinan L.E. Manuhua, di Semarang terbit kembali Suara Merdeka pimpinan Hetami, di Yogyakarta Kedaulatan Rakyat pimpinan Samawi dan M. Wonohito (sebelumnya sempat bernama Dwikora). Di Medan, penerbit Waspada mendirikan Kesatuan pimpinan Ani Idrus sebelum kembali menerbitkan Waspada. Juga terbit Mimbar Umum pimpinan Arif Lubis dan koran baru Proklamasi pimpinan T.D. Pardede. Di Bandung, Sakti Alamsjah dan Atang Ruswita menerbitkan kembali Pikiran Rakyat. lni adalah sebagian kecil dari penerbitan pers yang tumbuh antara 1966 dan 1982.
Pada tahun 1966 terdaftar sebanyak 130 penerbitan pers. Pada tahun 1982 jumlah suratkabar turun menjadi 95, sedangkan yang mampu terbit sesuai ketentuan perizinan hanya 51 suratkabar. Menjelang akhir Orde Baru terdaftar sebanyak 71 suratkabar.
Landasan perundang-undangan pers masa Orde Baru adalah Ketetapan MPRS No. XXXII/MPRS/ 1966 tentang Pembinaan Pers. Pasal 2 Ketetapan MPRS tersebut mengaitkan kebebasan pers dengan keharusan adanya pertanggung jawaban kepada:
a. Ketuhanan Jang Maha Esa
b. Kepentingan rakjat dan keselamatan    negara
c.  Kelangsungan dan penyelesaian    revolusi hingga terwujudnya tiga    segi kerangka tujuan revolusi (jargon   politik dari era Presiden Sukarno)
d.  Moral dan tata susila
e.  Kepribadian bangsa.

Ditetapkan pula bahwa “kebebasan pers Indonesia adalah kebebasan untuk menjatakan serta menegakkan kebenaran dan keadilan dan bukan kebebasan dalam pengertian liberalisme”.
Kemudian, pada 12 Desember 1966, dengan persetujuan DPR, pemerintah memberlakukan Undang Undang No. 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers. Pada tanggal 20 September 1982, pemerintah bersama DPR menyetujui undang undang baru untuk pers, yang lengkapnya berjudul Undang Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1982 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang Undang Nomor 4 Tahun 1967. Perubahan yang dimaksud dalam UU No.4/1967 adalah pencabutan Penetapan Presiden No.4 Tahun 1963 yang membatasi kebebasan pers, sehingga dinilai bertentangan dengan UU No.11/ 1966, khususnya terhadap ketentuan bahwa pers mempunyai hak kontrol, kritik dan koreksi yang bersifat korektif dan konstruktif (Pasal 3) dan bahwa terhadap pers nasional tidak dikenakan sensor dan pembreidelan (Pasal 4). Berlakunya UU No.4/1967 dengan maksud menghilangkan ancaman pembredelan pers adalah sejalan dengan tuntutan PWI.
Sejak pemilihan umum tahun 1971, pembinaan kehidupan pers mengacu pada Ketetapan MPR tentang Garis-garis Besar Haluan Negara mengenai penerangan, komunikasi dan media massa. TAP MPR tersebut juga berlaku bagi media siaran, seperti radio dan televisi serta perfilman. Lebih jauh, penyelenggaraan radio dan televisi antara lain mengacu pada sistem perizinan yang termaktub dalam Undang Undang Nomor 3 Tahun 1989 tentang Telekomunikasi. Khusus di bidang perfilman, Pemerintah bersama DPR mengundangkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman.
Tidak dapat disangkal bahwa pemasungan terhadap kebebasan pers yang terjadi di masa pemerintahan Presiden Soekarno juga berlangsung di masa Orde Baru. Padahal, UU Pers No.11/1966 menegaskan terhadap pers tidak dikenakan sensor dan pembredelan. Namun, ancaman terhadap kebebasan pers, bahkan tindakan pemberangusan oleh pemerintah, dimungkinkan oleh Peraturan Menteri Penerangan No. 03/Per/Menpen/1969. Pasal 7 Permenpen tersebut menyatakan, surat izin terbit (SIT) dapat dicabut sebagai akibat dari larangan terbit terhadap penerbitan pers berdasarkan alasan-alasan bertolak dari ajaran Komunisme-Marxisme-Leninisme, cenderung kepada pornografi, sadisme, dan bertentangan dengan Pancasila. Dengan Permenpen tersebut, pemerintah juga dapat mengambil tindakan preventif. Pasal 16 berbunyi, Penerbitan pers yang tidak mempunyai SIT dari Menteri Penerangan dikenakan larangan terbit yang meliputi larangan menerbitkan, larangan mencetak dan larangan mengedarkan.
Karena menghapus lembaga SIT, pihak pers menyambut gembira lahirnya UU No.21/1982. Meski keharusan mempunyai Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) yang termaktub dalam UU No.21/1982 masih mencerminkan sistem lisensi pers, hal mana bertentangan dengan kriteria pers bebas, penghapusan SIT ditafsirkan sama dengan meniadakan larangan terbit. Kenyataan menjadi lain tatkala pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Penerangan No. 01/Per/Menpen/1984. Pasal 33 Permenpen tersebut menyatakan SIUPP dapat dibatalkan. Jadi, pers tetap dibayangi ancaman represi pemerintah, efek pembatalan SIUPP sama dengan pencabutan SIT. Berbagai kritik terhadap peraturan tersebut tidak digubris (dalam pernyataannya tahun 1986, Prof. Oemar Senoadji menegaskan, SIUPP tidak dapat digunakan sebagai sarana untuk menjatuhkan pembredelan terhadap pers).
Korban pembredelan pada awal Orde Baru adalah enam penerbitan Jakarta pada tahun 1971 dengan dalih pornografi dan politik. Suratkabar Sinar Harapan dilarang terbit beberapa hari pada tahun 1972. Pada tahun itu juga sembilan penerbitan dilarang terbit atas alasan pornografi dan penyiaran kode judi. Awal 1974, terjadi pembatalan izin terbit massal yang menimpa suratkabar Nusantara pimpinan Tengku Dzulkifli Hafas, Abadi di bawah pemimpin redaksi Soemarso Soemarsono, Harian Kami, Indonesia Raya pimpinan Mochtar Lubis, The Jakarta Times pimpinan Zein Effendi, Pedoman pimpinan Rosihan Anwar, mingguan Wenang dan Pemuda Indonesia dan majalah berita Ekspres (semuanya terbit di Jakarta), Suluh Berita (Surabaya), Mahasiswa Indonesia (Jakarta) serta Indonesia Pos (Ujung Pandang). Media tersebut diberangus karena pemberitaan mereka yang tidak menyenangkan penguasa mengenai peristiwa unjuk rasa anti-pemerintah oleh mahasiswa pada bulan Januari tahun itu. Di samping itu, pemerintah menahan Mochtar Lubis dan wakil pemimpin redaksi Indonesia Raya Enggak Bahau'ddin dan Soemarso Soemarsono. Wartawan lain yang pernah ditahan beberapa tahun kemudian adalah Syahrir Wahab dan Mansur Amin. Pengadilan T. Hafas oleh pemerintah atas tuduhan ‘menyebar kebencian’ adalah kasus pers yang menonjol pada awal masa Orde Baru.
Catatan tentang kasus-kasus pembredelan lainnya adalah suratkabar Berita Buana pimpinan Soekarno Hadi Wibowo, November 1974; Waktu dan mingguan Dunia Film, serta mingguan Gaya, Juli 1976; Sinar Indonesia Baru pimpinan G.M. Panggabean, Agustus 1976; majalah Topik, edisi No. 14-15 tahun 1976. Kompas, Merdeka di bawah pimpinan redaksi Tribuana Said, Sinar Harapan dengan pemimpin redaksi Subagyo Pr, Pelita dengan pemimpin redaksi H.M. Said Budairy, Pos Sore dengan pemimpin redaksi H.S. Abiyasa, The Indonesia Times dengan pemimpin redaksi R.P. Hendro, dan Sinar Pagi di bawah pimpinan redaksi Charly T. Siahaan, Januari 1978.
Koran-koran tersebut diberangus Kopkamtib selama dua minggu. Juga ditutup sejumlah penerbitan kampus, seperti Salemba dan Tridharma (Jakarta), Kampus, Integritas dan Berita ITB (Bandung), Muhibah (Yogyakarta) serta Aspirasi (Palembang); majalah berita Matahari, Juni 1979; Penerbitan kampus Salemba kembali dibreidel Mei 1980; majalah Tempo pimpinan Gunawan Mohamad, April-Juni 1982; majalah Topik pimpinan Supeno Soemardjo, Februari 1984; majalah Fokus, Mei 1984; Sinar Harapan di bawah pemimpin redaksi Aristides Katopo, Oktober 1986.
Pada tahun ini pula pemerintah mengeluarkan peringatan keras kepada suratkabar Suara Merdeka (Semarang), Waspada pimpinan Ani Idrus, Analisa di bawah pemimpin redaksi Sofyan dan Sinar Indonesia Baru (Medan).
Suratkabar Prioritas, Juni 1987 (Tahun 1992, sebagai pemimpin Prioritas, Surya Paloh menggugat tindakan pemberangusan tersebut ke Mahkamah Agung); Tabloid mingguan Monitor, Oktober 1990. Pemimpin redaksinya, Arswendo Atmowiloto, kemudian diadili dan dijatuhi hukuman lima tahun penjara.
Konflik pers-pemerintah beberapa tahun setelah Presiden Soeharto berkuasa berkisar tentang tuduhan korupsi terhadap segelintir penguasa. Pemberitaan pers tentang aksi-aksi unjuk rasa mahasiswa juga menjengkelkan penguasa. Tindakan-tindakan represi yang ditempuh pemerintah berlangsung sepanjang dasawarsa 1980-an dan dasawarsa berikutnya. Pemasungan politik yang terjadi tidak mencegah maraknya tuduhan korupsi, kroniisme dan nepotisme terhadap pemerintah yang melibatkan sejumlah pengusaha kelas kakap (konglomerat). Kegiatan bisnis beberapa putra-putri presiden yang semakin menyolok menambah parah suasana konflik. Para pakar mensinyalir menajamnya konflik di dalam tubuh militer sejak awal 1990-an. Dalam satu seminar di Yogyakarta Februari 1993, pakar politik Amir Santoso mencatat meluasnya kritik masyarakat terhadap aktivitas bisnis beberapa pejabat militer.
Meski pemerintah tidak mengulangi pemberangusan massal gaya tahun 1974 dan 1978, tekanan terhadap wartawan media cetak dengan cara pemanggilan atau melalui tilpon (“budaya tilpon”) digunakan pihak pemerintah secara konsisten tiap kali pemberitaan pers secara sepihak dinilai negatif terhadap pejabat atau bernada oposisi terhadap pemerintah. Media televisi swasta seperti RCTI, SCTV, Anteve, Televisi Pendidikan Indonesia, dan Indosiar diwajibkan merelay siaran berita dari TVRI, lembaga penyiaran negara yang dikuasai pemerintah. Begitu pula, radio-radio swasta dikenakan wajib relay siaran berita RRI. Semua media siaran swasta dilarang membuat liputan berita sendiri. Pada saat-saat tertentu pemerintah mengeluarkan peringatan keras secara umum kepada pers dalam pertemuan tertutup dengan sejumlah pemimpin redaksi. Di samping menghargai peran pers sebagai pers perjuangan dan pers pembangunan, dalam tiap upacara memperingati Hari Pers Nasional tanggal 9 Februari sejak tahun 1985, Presiden Soeharto selalu mengingatkan para wartawan untuk menahan diri (atau sensor diri). Tekanan-tekanan dari pemerintah tersebut juga disalurkan melalui sidang-sidang Dewan Pers yang dipimpin Menteri Penerangan dan melalui Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Di lain pihak, pers yang dimotori PWI menggelar upaya-upaya untuk mengembangkan konsep Pers Pancasila guna membedakan pers masa Orde Baru dengan Pers Manipol sebelumnya. Namun, upaya-upaya tersebut menghadapi banyak kendala.
Tekanan, bahkan ancaman, terhadap pers di masa Presiden Soeharto mengakibatkan tumbuhnya praktik-praktik penyampaian informasi dan kritik oleh pers secara terselubung dan eufemistik. Pasalnya, pers mengutamakan terhindar dari hukuman fatal berupa pembredelan oleh pemerintah. Praktik-praktik ini terutama ditempuh oleh perusahaan-perusahaan pers yang sudah maju sebagai industri. Akibatnya, pers tidak berhasil mengimbangi kemajuannya sebagai badan usaha dengan kewajibannya sebagai pengemban hak kontrol, hak kritik dan hak koreksinya terhadap penyelenggaraan negara, baik oleh jajaran eksekutif, lembaga legislatif mau pun yudikatif, juga terhadap berbagai kegiatan dalam masyarakat luas. Tidak ada lagi ekspose atau advokasi dini untuk mengatasi konflik atau krisis, sebelum berlarut-larut atau bertambah runyam.
Konflik bersumber perbedaan agama merupakan salah satu ancaman laten. Kasus Monitor tahun 1990 menjadi contoh penting ketika sebagian aksi memprotes kesalahan penyelenggara tabloid tersebut melebar ke perusahaan grup. Tahun berikutnya terjadi peristiwa mengejutkan tentang penembakan para demonstran anti-pemerintah di Timtim yang banyak menelan korban tewas. Sebelumnya pers seakan percaya saja kepada pernyataan pihak aparat bahwa gerombolan pengacau di provinsi itu telah dikucilkan dan tinggal beberapa puluh orang saja (jargon kala itu: situasi keamanan terkendali). Kendati Presiden Soeharto memerintahkan pengusutan dibarengi pemecatan dan pemutasian sejumlah perwira tinggi militer, insiden tersebut dan operasi berdarah terhadap beberapa aksi kekerasan di daerah-daerah lain menambah kecemasan yang berkembang di dalam negeri dan memancing pernyataan-pernyataan yang mendiskreditkan dari berbagai kalangan di luar negeri. Pemerintah dituding mempraktikkan pelanggaran hak azasi manusia.
Pada tahun 1993, lembaga riset ternama di Hong Kong, Political and Economic Risk Consultancy menyiarkan hasil survei para eksekutif bisnis yang menyimpulkan bahwa Indonesia adalah negara paling korup di Asia. Di satu pihak, pemerintah selalu membantah tuduhan-tuduhan meluasnya korupsi di tubuh birokrasi. Di lain pihak, kepercayaan terhadap pemerintah terus terpuruk. Kasus pembredelan bulan Juni 1994 terhadap tiga penerbitan pers yang berpengaruh -Tempo, Detik dan Editor- memperkuat citra otoriter pemerintah Soeharto, tindakan tersebut ibarat melempar bensin ke bara api. Kasus Tempo mengundang perhatian luas karena menyangkut dugaan penyimpangan dalam pembelian kapal-kapal perang bekas asal Jerman Timur oleh pemerintah Indonesia. Pimpinan Tempo menggugat pemerintah ke pengadilan, dengan hasil menang di tingkat pengadilan tinggi tetapi dikalahkan di Mahkamah Agung. Sementara itu, para wartawan majalah itu bersama para simpatisan mereka di dalam dan luar negeri terus memprotes pemberangusan tersebut. Pada bulan Agustus mereka membentuk Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan tahun berikutnya resrni menjadi anggota International Federation of Journalists (IFJ) yang bermarkas di Belgia. Kecuali IFJ, sejumlah lembaga pers dan hak azasi manusia di Barat serta UNESCO melakukan intervensi terhadap keputusan pembredelan yang diambil pemerintah dan penangkapan disusul pengadilan beberapa aktivis AJI. Dengan demikian, seperti di masa awal Indonesia merdeka, PWI bukan lagi merupakan wadah tunggal wartawan di Indonesia. Karena dianggap melanggar ketentuan dan peraturan organisasi, pengurus PWI memecat sejumlah anggotanya yang menyeberang ke AJI.
Wacana politik nasional sepanjang tahun 1995 sampai 1997 berkisar isu-isu suksesi dan keterbukaan. Masalah suksesi menjadi relevan terutama setelah Presiden Soeharto mendapat serangan jantung di tahun 1997. Dalam kenyataannya suksesi dan keterbukaan hanya sebatas retorika. Beberapa wartawan, termasuk pengurus teras AJI, diadili dan dihukum penjara. Wartawan Kompas di Bandung yang sedang bertugas dipukul polisi, empat wartawan Lampung Post dipecat karena memuat hasil wawancara dengan novelis Pramoedya Ananta Toer, program Perspektif di SCTV terpaksa dibatalkan menyusul serangkaian tekanan dari Departemen Penerangan terhadap stasiun televisi tersebut. Di Yogyakarta wartawan Bernas Fuad Mohammad Syafruddin dikeroyok di rumahnya hingga meninggal dunia. PWI mengutuk pembunuhan Fuad dan menuntut pemerintah mengadili para pelakunya. Peristiwa terbesar tahun 1996 adalah penyerbuan kantor pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) pimpinan Megawati Soekarnoputri yang memicu huru-hara dan bentrokan berlarut antara aparat keamanan dan massa demonstran.
Pemilihan umum bulan Mei 1997 diwarnai bentrokan di sejumlah daerah sementara pers mendapat tekanan dari para pendukung pencalonan kembali Soeharto. Lembaga-lembaga pengawas independen, juga pemerintah Amerika Serikat, mengecam kecurangan dalam pemilu. Sebelum itu ‘kubu pro-kemapanan’ di tubuh Golkar berhasil mendepak para tokohnya yang kritis dan mendukung keterbukaan. PDI pimpinan Soerjadi diboikot para pendukung Megawati sehingga terbilang gagal besar dalam pemilu. Di samping itu, tercatat sejumlah penangkapan terhadap beberapa aktivis mahasiswa, pemimpin buruh dan tokoh oposisi. Sementara pemerintah negara-negara kreditor mendesak pemerintah untuk mengembangkan keterbukaan dan kebebasan pers agar pengawasan pembangunan bisa lebih efektif. Justru pada bulan Oktober 1997 pemerintah bersama DPR menetapkan berlakunya Undang Undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran yang sarat dengan larangan-larangan dan regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah. UU tersebut tetap mewajibkan pengelola stasiun televisi dan radio swasta untuk meminta izin atau lisensi (keharusan memiliki lisensi juga berlaku bagi pengelola rumah-rumah produksi untuk TV) dan merelay siaran TVRI dan RRI. Sebagai sanksi administratif tercantum ancaman pembekuan siaran untuk waktu tertentu dan pencabutan izin penyelenggara penyiaran.
Sebelum lahirnya UU No.24/1997, ketatnya regulasi penyiaran mengundang perdebatan dari banyak pihak. Kesediaan pemerintah untuk merevisi rancangan final UU tersebut, membuka peluang bagi pihak pers/media cetak untuk menuntut penyempurnaan peraturan perundang-undangan pers tahun 1966 dan 1982. Khususnya PWI mendesak pencabutan hak menteri penerangan untuk membatalkan SIUPP. Sebaliknya, PWI menghendaki setiap tuntutan terhadap pers diputuskan di pengadilan. Menteri penerangan waktu itu, R. Hartono, berjanji bahwa pemerintah tidak akan lagi mencabut SIUPP, namun tekanan-tekanan terhadap pers dari pejabat pemerintah tetap berlangsung. Bahkan tersiar kabar bahwa pihak pemerintah akan menuntut secara hukum pimpinan majalah D&R, Margiono, karena memuat gambar karikatur Presiden Soeharto sebagai sampul muka yang dianggap mengandung unsur penghinaan. Dewan Kehormatan PWI sendiri menyalahkan dan menskors Margiono. Tekanan pemerintah juga dialami suratkabar berbahasa Inggris The Jakarta Post. Bulan Juni 1997, kuasa hukum PT Industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN) yang diketuai Adnan Buyung Nasution mengajukan somasi terhadap suratkabar tersebut karena dinilai merusak citra IPTN berkenaan dengan pemberitaan jatuhnya pesawat terbang CN 235-220 versi militer di Serang, 25 Mei.
Presiden Soeharto dilantik untuk masa jabatan ke-7 pada bulan Maret 1998, tetapi meletakkan jabatan pada 21 Mei akibat krisis ekonomi dan keuangan yang menerpa Indonesia dan beberapa negara Asia lainnya serta menyusul huru-hara besar di Jakarta dan kota-kota iainnya. Demonstrasi besar-besaran mahasiswa dan gerakan oposisi di berbagai kota tidak terbendung lagi. Dengan latar belakang bentrokan berdarah antara pasukan keamanan dan pengunjuk rasa anti-Soeharto yang menelan sejumlah korban mahasiswa, dikenal dengan sebutan Tragedi Trisakti dan Tragedi Semanggi, krisis pemerintahan terus memuncak. Akhirnya Soeharto mundur dan digantikan oleh Wakil Presiden B.J. Habibie, yang terpaksa mengangkat sumpah di  istana dan bukan di gedung MPR/DPR, berhubung jalan-jalan macet total dan meruncingnya keadaan. Walaupun Habibie berjanji akan melaksanakan reformasi politik dan ekonomi, sistem pemerintahan di awal masa reformasi setelah turunnya Soeharto masih dikendalikan oleh kubu politik Orde Baru.
Bahaya dan tekanan masih mengancam pekerja pers, selain dari unsur aparat pemerintah juga dari massa demonstran. Hampir sepanjang 1998, sejumlah wartawan dari berbagai suratkabar dan stasiun televisi menghadapi ancaman fisik dan hambatan politik. Seperti yang dialami wartawan-wartawan D&R, Merdeka, Jawa Pos, Kedaulatan Rakyat, Antara, Surya, Aksi, Pikiran Rakyat, Republika, Sinar, Media Indonesia, Kompas, dan Gatra. Dalam tahun 1998, pemimpin redaksi Merdeka empat kali diperiksa di Mabes Polri. Pertama akibat pengaduan Menteri Dalam Negeri Syarwan Hamid, kedua, pengaduan Menko Ekuin Ginandjar Kartasasmita, ketiga dan keempat masing-masing atas pengaduan dua pengusaha nasional. Tahun berikutnya kembali Merdeka (juga beberapa media lainnya) diperiksa polisi karena pemberitaan mengenai rekaman pembicaraan tilpon Presiden Habibie dan Jaksa Agung Andi Ghalib dan berikutnya disodorkan somasi oleh tim pengacara Partai Golkar. Kasus rekaman tilpon Habibie-Ghalib berawal dari pemberitaan majalah Panji Masyarakat, yang juga menjalani pemeriksaan aparat sekuriti.
Tahun 1998 dua suratkabar internasional milik perusahaan Amerika, The Asian Wall Street Journal dan The International Herald Tribune, memperoleh izin cetak di Jakarta dari Departemen Penerangan. Tetapi tahun berikutnya tiga wartawan asing, masing-masing mewakili Time, The Guardian dan The New York Times, dimasukkan ke dalam daftar hitam aparat pemerintah. Redaksi SCTV dan majalah Jakarta-Jakarta mendapat peringatan. Di Aceh, dua wartawan terbunuh, masing-masing Mukmin Fanani dan Supriadi. Pemimpin Redaksi Serambi, Sjamsul Kahar dan korespondennya Basri Daham terpaksa mengungsi ke luar daerah karena menjadi sasaran teror. Wartawan Waspada di Banda Aceh mendapat ancaman melalui tilpon dan distribusi koran di Aceh terganggu karena aksi penghadangan dan pembakaran oleh orang-orang bersenjata. Di Pontianak, seorang wartawan korban penikaman terpaksa dirawat di rumah sakit. Di Surabaya, wartawan Surya mendapat perlakuan kasar dari Gubernur. Bulan Juni, wartawan Kompas, Suara Bangsa dan RCTI dilarang memasuki kantor Kejaksaan Agung. Pemimpin redaksi Anteve Azkarmin Zaini dan seorang reporternya diperiksa polisi karena menyiarkan hasil wawancara dengan tokoh Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Di Jakarta, belasan wartawan sempat menjadi korban perlakukan kasar aparat keamanan sewaktu meliput unjuk rasa mahasiswa. Di Ujung Pandang, kantor biro Kompas menjadi sasaran demonstrasi mahasiswa. Serangkaian unjuk rasa massa tidak dikenal juga dilakukan terhadap beberapa suratkabar di Ibukota.
Tahun 2000, terjadi sejumlah aksi kekerasan dan unjuk rasa terhadap pers. Satu studio radio di Maluku Tengah menjadi korban aksi pembakaran. Unjuk rasa massa terjadi terhadap Pos Kita di Solo, Ida Pos di Jayapura, sementara RRI Fakfak dan RRI Merauke dirusak demonstran, serta wartawan Kediri Pos diciduk petugas intel polisi. Wartawan Radar Pos dan juru kamera RCTI mendapat perlakuan kasar satgas partai PBB di Malang, di Samarinda wartawan tabloid Menara, Hoesin KH dikeroyok orang-orang tidak dikenal, sementara gubernur setempat kemudian menuntutnya ke pengadilan. Kantor Jawa Pos didemo sejumlah anggota Banser. Berbagai aksi kekerasan oleh massa juga menimpa pers di sejumlah kota lainnya.
Mendahului kasus-kasus suram yang menghantui kebebasan pers di masa awal orde reformasi sejak Soeharto lengser, kalangan pers sendiri secara agresif menggulirkan kampanye publik untuk menegakkan kebebasan pers. Bahkan beberapa hari menjelang pergantian Presiden, pada tanggal 18 Mei 1998 sejumlah wartawan dari beberapa kota yang sedang berkumpul di Solo mencetuskan Deklarasi Wartawan Indonesia Tentang Kemerdekaan Pers mengacu pada Pasal 28 UUD 1945. Pada 15 Oktober, diskusi wartawan dan akademisi di Jakarta menghasilkan pernyataan, bahwa kebebasan pers adalah kebebasan dari ancaman, paksaan, tekanan, dalam bentuk apa pun dan dari pihak mana pun, untuk menyampaikan informasi.
Secara kongkret, MPR didesak mengeluarkan ketetapan yang menjamin kebebasan pers. Pada 13 November 1998 MPR mengeluarkan Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Azasi Manusia, yang mencantumkan pasal-pasal mengenai hak kemerdekaan menyatakan pikiran; kemerdekaan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat; serta hak atas kebebasan informasi, termasuk hak mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Pasal 42 Tap MPR tersebut menegaskan, hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi tersebut dijamin dan dilindungi serta perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia itu adalah tanggung jawab Pemerintah. Tanggal 23 November, sekumpulan wartawan dan penyokong kebebasan pers, antara lain Rosihan Anwar, Atmakusumah, S.L. Batubara, hakim Benjamin Mangkudilaga dan aktivis LSM membentuk Komite Kebebasan Pers dengan misi memperjuangkan jaminan dan perlindungan atas kebebasan pers.
Dalam upaya menegakkan kebebasan pers di awal masa reformasi, patut dicatat peran positif Presiden Habibie (terlepas kasus pembredelan Tempo dan somasi terhadap The Jakarta Post sebelumnya, serta usulnya kemudian untuk menerapkan sistem lisensi bagi profesi wartawan). Juga perlu diingat dukungan bulat Menteri Penerangan Mohamad Yunus, seorang mantan komandan pasukan tempur. Yunus sempat mendapat pujian dari lembaga Committee To Protect Journalist yang berpusat di Amerika atas keputusannya mengundang pengurus Article 19, lembaga anti-sensor non-pemerintah di Inggris, dan Unesco untuk membantu upaya menyempurnakan perundang-undangan pers.
Komitmen Yunus untuk menciptakan sistem pers merdeka diakui kalangan internasional. Dan memang, di masa Yunus inilah, atas persetujuan DPR dan dukungan masyarakat pers dan penyiaran, pemerintah mengeluarkan Undang Undang RI Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, 23 September 1999, yang mencabut UU Pers 1966 dan 1982. Dengan UU baru tersebut sistem lisensi atau izin penerbitan pers dihapus dan Dewan Pers sepenuhnya bebas dari dominasi dan intervensi pemerintah. Pembentukan Dewan Pers baru, beranggotakan 9 orang, disahkan oleh Presiden Abdurrahman Wahid dengan Keppres Nomor 96/M Tahun 2000. Dewan diketuai Atmakusumah Astraatmadja, dengan wakil ketua R.H. Siregar dan direktur eksekutif Lukas Luwarso. Masa kerjanya berlangsung sampai tahun 2003.
Presiden Abdurrahman Wahid, yang terpilih dalam Sidang Umum MPR, 20 Oktober 1999, bersama Wakil Presiden Megawati Sukarnoputri, bertekad untuk melanjutkan kebebasan pers. Keputusan Gus Dur menghapus Departemen Penerangan menutup sejarah sebuah lembaga eksekutif yang awalnya merupakan pendukung pers nasional, namun dari era Sukarno sampai Soeharto berbalik menjadi pemasung kemerdekaan pers.
Euforia demokrasi dan kebebasan pada awal masa reformasi membawa dampak positif tetapi juga negatif. Dalam dunia politik kepartaian, puluhan partai-partai baru bermunculan dengan cepat dan mudah. Partai-partai tersebut umumnya tergolong ‘gurem’. Hanya sekitar selusin partai mampu memperoleh dukungan suara berarti secara nasional dalam pemilu 1999. Di bidang media massa, ratusan penerbitan pers baru bermunculan, umumnya tabloid. Sebagian besar tidak profesional, cenderung sensasional, mengabaikan standar jurnalistik yang universal, dan terbit tidak teratur. Rekrutmen personil terjadi tanpa strategi atau konsep kerja dan usaha yang jelas. Sejumlah perusahaan penerbitan pers yang terpaksa gulung tikar otomatis menyebabkan puluhan wartawan dan karyawan menganggur. Pemberitaan yang melanggar nilai-nilai dasar jurnalistik memicu protes anggota masyarakat yang dirugikan.
Menjelang akhir November 2000, satu stasiun televisi baru pimpinan Surya Paloh, bernama MetroTV, memulai siaran percobaan. Demikian juga stasiun, Pasaraya, Global, Trans dan Duta. Mereka menampung banyak tenaga-tenaga pemula, tetapi juga memicu eksodus wartawan berpengalaman baik dari media siaran mau pun penerbitan pers yang ada.
Tumbuhnya media komunikasi dan informasi baru, internet terjadi tepat saat reformasi digulirkan. Sampai Desember 2000 tercatat lebih 390 situs, sekitar 90 merupakan majalah web, 30 tergolong portal berita atau informasi. Suratkabar online mencapai 40 lebih. Sebagian besar bertujuan bisnis murni. Tidak pelak lagi, proses kristalisasi atau eliminasi alamiah telah dan akan terus berlangsung. Secara global, media dot com mengalami pasang-surut dan diperkirakan sebagian besar akhirnya terpaksa gulung tikar. Begitu pun, potensi dan prospeknya secara umum dianggap bagus mengingat perluasan pesat jaringan telepon dan pertumbuhan komputerisasi di kantor-kantor maupun rumah-rumah.
Di Indonesia diperkirakan terdapat sedikitnya seribu warung internet (warnet) dengan sekitar 300.000 anggota. Menurut satu proyeksi, jumlah pemakai bisa mencapai 20 juta orang. Saat ini sekitar selusin situs berita independen terlibat persaingan ketat. Di samping itu terdapat situs-situs berita yang menggandul pada penerbitan pers yang ada. Media siaran, seperti RCTI, juga menyelenggarakan situs sendiri. Tahun 1999 tercatat sebanyak 502 radio AM dan 413 radio FM di seluruh Indonesia, sebagian di antaranya melakukan liputan jurnalistik atau berita. Di Jakarta berdiri pula Kantor Berita Televisi Indra. Pertumbuhan mencolok juga terjadi di bidang media cetak. Koran-koran baru dalam grup Jawa Pos, yang bermarkas di Surabaya, bermunculan di sejumlah ibukota provinsi dan kabupaten. Grup Kompas Gramedia dan Grup Pikiran Rakyat juga menyelenggarakan sejumlah penerbitan, selain di Jakarta juga di daerah lain.
Pemerintah di era reformasi, dari masa kepresidenan Habibie yang singkat dilanjutkan pada masa kepresidenan Gus Dur, secara konsisten mendukung kemerdekaan pers. Setidaknya mereka membebaskan pers dari pembredelan. Ada UU Pers baru dan Tap MPR tentang hak azasi manusia yang de jure menjamin dan melindungi kebebasan pers dan informasi serta kebebasan berkomunikasi. Namun, kembali perlu diingat masih adanya perundang-undangan, seperti KUHP, yang bisa mengancam pers dan wartawan. Berlarutnya perdebatan tentang prinsip dasar yang melandasi Rancangan UU Penyiaran baru menunjukkan masih tajamnya perbedaan tentang strategi dan kebijakan komunikasi, arus informasi serta pers. Selama pemerintah mempertahankan sistem lisensi penyiaran, selama itu pula pedang Damocles akan terus menghantui kehidupan pers, khususnya bidang penyiaran. Begitu pula, amuk massa dan tindakan kekerasan dari penguasa terhadap pers sangat bertentangan dengan semangat dan prinsip kebebasan pers. Namun, tidak bisa diingkari bahwa pelanggaran nilai-nilai dasar jurnalistik oleh pers jelas mencemari kebebasan pers.
Pengalaman pers nasional sejauh ini, bagai gerak pendulum yang berganti-ganti arah, menunjukkan dua hal yang mendasar. Pertama, pembredelan pers di masa lalu menunjukkan sifat konstan perbedaan tajam antara tanggung jawab pers yang independen, non-partisan dan non-partai di satu pihak dan tanggung jawab pemerintah (terlepas partai mana yang berkuasa) di lain pihak. Dan kedua, pemerintah (eksekutif) yang secara dominan mengendalikan kekuasaan cenderung menempuh jalan represi untuk memasung oposisi dan menyumbat kritik. Untuk menghindari pembredelan dan dominasi eksekutif, peran pers dan kebebasan pers perlu dipahami sebagai prasyarat berfungsinya sistem dan proses check and balance dalam penyelenggaraan negara secara demokratis, transparan dan menganut azas akuntabilitas kepada publik. Peran dan proses ini hanya bisa efektif bila lembaga pers terbebas dari segala manifestasi tekanan dan ancaman tindak kekerasan.
Selain diperlukan kesepakatan tentang kedudukan dan fungsi pers, secara paralel harus ada upaya nasional yang kongkrit untuk memperkuat fundamental politik dan pers. Jika sejauh ini sebagian pers dinilai kebablasan, unjuk rasa massa terhadap pers juga kebablasan, sementara sebagian pejabat dan aparat eksekutif masih menyimpan hasrat untuk membelenggu pers. Masalahnya, seperti dikatakan oleh sesepuh wartawan Rosihan Anwar, karena tidak adanya tradisi demokrasi dan kebebasan pers di Indonesia. Tradisi itu tidak ada karena memang kebijakan politik sejak zaman kolonial hingga masa-masa Demokrasi Terpimpin dan Orde Baru menonjolkan pemasungan pers. Kondisi tersebut dengan sendirinya melemahkan minat dan proses pendidikan nilai-nilai dasar dan teknik jurnalistik di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi bagi kader pers guna memantapkan kebebasan pers dan sistem pers merdeka.
Wawasan untuk mendukung kebebasan pers di kalangan masyarakat luas dan jajaran pemerintah juga sangat lemah. Kelemahan ini adalah bagian dari kelemahan negara dalam membangun dan menata kehidupan demokrasi, terutama dasar-dasarnya yang bersifat universal. Dalam masa transisi menuju kehidupan demokrasi yang sebenar-benarnya, diperlukan lembaga mediasi yang mampu meredam segala bentuk kekerasan terhadap pers oleh pihak-pihak non-pers. Lembaga itu tentu pula harus mampu menunjukkan kelemahan pers. Idealnya lembaga itu adalah Dewan Pers yang independen dan berkerja efektif. Juga diperlukan partisipasi lembaga-lembaga riset dan media watch yang independen.
Setelah Pemilu 1999 dan 2004 sejak era reformasi menyusul tumbangnya Orde Baru merupakan ajang pesta demokrasi, yang mengubah tatanan hidup masyarakat Indonesia. Masyarakat pers termasuk yang diuntungkan, dibubarkannya Departemen Penerangan serta dicabutnya berbagai aturan yang dianggap membelenggu kebebasan pers dapat dianggap sebagai indikasi adanya kemerdekaan pers. Lahirnya UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers serta UU No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran telah mengubah wajah Pers Indonesia, muncul ratusan penerbitan baru, dibentuk organisasi pers yang entah sudah berapa jumlahnya, lahir lembaga penyiaran televisi baru, bahkan hampir setiap daerah ada yang namanya televisi lokal, sehingga di samping Asosiasi Televisi Siaran Indonesia (ATVSI) muncul pula Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI).
Adalah fakta bahwa perkembangan kehidupan pers pascareformasi masih diwarnai banyaknya keluhan, baik dari masyarakat, pemerintah maupun kalangan pers sendiri. UU No. 40 tentang Pers maupun UU No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran masih memunculkan berbagai polemik. Masyarakat dan pemerintah masih merasakan bahwa tidak sedikit pemberitaan media massa yang dianggap kurang memperhatikan kode etik jurnalistik. Di sisi lain masyarakat pers sendiri harus jujur mengoreksi diri dan bersedia menerima kritik.
Perjalanan Pers Nasional memang masih panjang, namun era kemerdekaan pers yang sudah ditangan ini hendaknya tidak dikotori oleh kalangan pers sendiri, karenanya perlu adanya rambu-rambu yang dibuat oleh dan untuk kalangan pers sendiri. (Tim EPI/SIN)


Pemberita - suratkabar harian. Terbit hampir bersamaan dengan terjadinya pemberontakan komunis tahun 1926. Pemberita menyiarkan secara lengkap gerakan komunis pada 16 November 1926, bahkan secara khusus menerbitkan edisi ekstra yang hanya berisi berita kerusuhan dengan judul yang amat panjang.
Sebelum edisi ekstra itu keluar, Pemberita lebih dulu mengedarkan sebuah buletin di Semarang yang mewartakan secara singkat peristiwa di Jawa Barat itu. Edisi ekstra melengkapi pemberitaan pertama sehingga pembaca mendapat gambaran menyeluruh tentang jalannya peristiwa yang membikin gempar seantero Hindia.
Pemberita pertama kali diedarkan pada Agustus 1926 dan diterbitkan oleh penerbit  “Zenith” yang beralamat di Heerenstraat 52 telepon 865 Semarang. Sedangkan pencetakannya  dipercayakan kepada percetakan  (drukkerij) “Bromo” Semarang.
Kehadiran suratkabar bermoto “soerat kabar memoeat perkabaran oemoem, advertentie, dan penjokong kemadjoean Indonesia” ini menjadi buah bibir pers milik Belanda karena Pemberita sepenuhnya merupakan produk pribumi.
Edisi-edisi awal Pemberita hanya terbit satu lembar setiap Selasa, Kamis, dan Sabtu. Sejak bulan kedua, edisi Sabtu Pemberita terbit satu setengah lembar, dilengkapi gambar. Pada bulan ketiga, edisi Sabtu Pemberita terbit dua lembar. Beritanya tambah tambun, tetapi tanpa harus menambah beban pelanggannya. Harga langganannya masih tetap 1,25 gulden sebulan untuk Hindia dan 2 gulden untuk luar Hindia, sementara tarif iklannya 25 sen per baris sekali muat, sekurang-kurangnya 2,50 gulden.
Namun, redaksi belum puas karena Pemberita belum bisa menyiarkan berita-berita aktual. Oleh karena itu, pada bulan kelima, redaksi mengubah Pemberita menjadi koran harian yang terbit setiap hari kecuali Ahad dan hari besar. Tetapi untuk itu pelanggan harus menambah biaya langganan menjadi 50 sen sebulan.
Pemberita bertujuan menjadi mimbar bagi rakyat Indonesia sehingga bisa mengetahui berbagai peristiwa yang terjadi di dalam negeri. Pemberita tidak terlibat dan tidak membela kedudukan suatu partai. Ia ingin menjadi suratkabar netral, penyokong kemajuan Indonesia, dan memegang keadilan.
Namun, sebagai buntut dari kerusuhan yang dilakukan orang-orang komunis tahun 1926, direktur dan redaktur Pemberita pun ditangkap dan dipenjarakan. Pemerintah menutup kantor Pemberita dan kantor VSTP (Serikat Buruh Kereta Api dan Trem) yang ada di sebelahnya. Namun, keesokan harinya Pemberita tetap terbit di bawah pimpinan Sarpinoedin. (Tim EPI/KG. Sumber: Rhoma Dwi Aria Yuliantri/Indexpress /Jurnas)


Pemberita India - suratkabar mingguan. Suratkabar ini diterbitkan dan diselenggarakan oleh sejumlah warga keturunan India yang bermukim di Padang, dan terbit pertama kali pada hari Sabtu, 4 Maret 1922. Pemberita India dipimpin oleh A.A.G. Schopioen, dibantu B. Kalid sebagai redaktur, serta M. Aboebakar, S. Fachroedi dan Omar Bin Adam. Alamatnya di Kampung Keling No. 21 Padang dan dicetak oleh “Padangsche Snelpersdrukkerij” Pondok Padang.
Warga keturunan India yang minoritas dan absennya dari perpolitikan Hindia membuat mereka seakan-akan terpinggirkan. Sesuai jargonnya, “Soera Boeat Bangsa”, Pemberita India berusaha bekerja untuk keperluan umum meskipun didirikan orang India. Itu tersurat dalam pembukaan yang ditulis redaksi pada awal terbitnya: “'Pemberita India', goena soeara dari segala bangsa, 'Pemberita India' berdjalan Neutraal dari segala perkara ataoe segala kaoem dan bangsa, 'Pemberita India' bekerdja boeat dapetken segala keinginan oemoem djaman sekarang.” (Pemberita India, 4 Maret 1922).
Pemberita India muncul sebagai suratkabar mingguan (weekblad) yang mengunjungi pembacanya setiap hari Sabtu. Harga langganannya boleh dibilang tidak terlalu mahal bila dibanding suratkabar lain yaitu 2 gulden. Keempat halamannya berhiaskan iklan dari pengusaha-pengusaha Keling.
 Majalah ini tidak banyak melansir berita-berita masyarakat Padang. Berita-berita lokal dan luar negeri selain India hanya beroleh ruang yang sempit, paling banter kabar lelang atau kriminalitas, berhimpitan dengan iklan. British India dan nasib orang Keling di Hindia (Indonesia) menjadi pemberitaan utamanya.
 Berita-berita Pemberita India sangat kental dengan nuansa negara asal pendirinya, yaitu India. Berita-beritanya pun didominasi kabar tentang Calcutta, hubungan Inggris dan India serta himbauan kepada bangsa Keling di Hindia.
 Majalah ini kerap berseru kepada orang India di Hindia agar mengeratkan komunitas. Untuk itu, Pemberita India menyediakan rubrik “Feuilleton”. B. Khalid, pengisi rubrik ini, mengisinya dengan tulisan tentang pergerakan Hindia-Inggris pimpinan Mahatma Gandhi. Dalam tulisan itu, redaktur berupaya menumbuhkan kesadaran akan pentingnya pergerakan Mahatma Gandhi bagi Hindia. Kita menyaksikan, kelak, pergerakan Gandhi memberikan pengaruh cukup besar pada semangat nasionalisme Indonesia.
Berbeda dari jumlah dan skala perdagangan orang Tionghoa di Hindia, jumlah dan usaha orang India terbilang lebih kecil. Pemerintah Kolonial kala itu pun hampir-hampir tidak menaruh perhatian kepada mereka. Walhasil, bangsa India sulit masuk ke lingkup perpolitikan seperti yang dilakukan orang Tionghoa.
Menurut Pemberita India, komunitas orang India di Hindia jumlahnya cukup banyak, dan sudah menjadi kewajiban orang India sebagai bagian penduduk Hindia untuk ikut bergabung di Volksraad. Orang India juga berkeinginan untuk ikut membentuk Lid Gemeenteraad bangsa Keling Padang. Lewat “Pikiran Redactie”, Pemberita India mengusulkan kepada Gubermen untuk menyediakan tempat bagi sekolah anak-anak orang India.
Pemerintah tak menanggapi satu pun keinginan dan cita-cita orang India di Hindia, mungkin karena orang India di Hindia betul-betul sedikit dan terpecah, atau “Pikiran Redactie” Pemberita India sebagai suara orang India kurang keras bersuara di telinga Gubermen.
Pergerakan orang India akhirnya tinggal sekadar kertas saja. Himbauan dan peringatannya diabadikan masyarakat pendukungnya sendiri. Misalnya, Pemberita India menyiarkan pembatalan pendirian sekolah untuk anak-anak orang India. Menurut majalah ini, pembatalan itu disebabkan tidak ada dukungan dari orang India sendiri. “Apakah orang India soeka tinggal tidoer sadja? Apakah tiada soeka meniroe dan menoela dari pergerakan-pergerakan laen bangsa? Kaloe begitoe baeklah tidoerlah dahoeloe boeat sementara masing-masing mempoenjai itoe perasaan Bangsa?” (Tim EPI/KG. Sumber: R. Rhoma Dwi Aria Yullantri/Indexpress/Jurnas)


Pemimpin - suratkabar dwimingguan. Resmi beredar pada 21 Juli 1921. Edisi permulaan Pemimpin, yang terbit tanpa jargon, menyiarkan tulisan-tulisan seperti “Hoekoem Kedjahatan di Hindia Belanda”, “Pemerintah Olanda dan Kolonie dan Hal Grondwet”, “Perkoempoelan Perkoempoelan Rahasia”, “Pergerakan Pekerdja Hindia”, “Kapital dan Kaoem Boeroeh”, dan “Pertahanan Harta di Hindia”. Nama-nama penulis pun tak kalah “menggidikkan”, misalnya “Si Raja Mogok” Soerjopranoto, Abdoel Moeis, Marco Kartodikromo, S. Latif, Wirjosoekarto, dan Andaw.
Suratkabar yang terbit tanggal 10 dan 25 tiap bulan ini dikendalikan oleh Marco Kartodikromo. Sebelumnya ia adalah penulis di Medan Prijaji, Sarotomo, Doenia Bergerak, Sinar Djawa, dan beberapa media lainnya. Ia juga mendirikan IJB (Inlandesche Journalisten Bond).
Marco, seperti R.M. Tirto Adhi Soerjo, terbiasa menulis dengan “pisau belati” yang membuat pemerintah kolonial “moentah darah”. Ia sering menulis tentang segala kecurangan pemerintah penjajah atas kaum pribumi. Keberanian itulah yang membuatnya masuk penjara, bahkan dibuang ke Digul, tempat pengucilan bagi para pembangkang kelas kakap, tempat dimana ia meninggal dunia.
Meskipun dihalang-halangi, Pemimpin akhirnya sampai juga ke tangan pembaca Hindia yang membayar untuk satu kwartal 3 Gulden, sedang pembaca Hindia membayar  4 Gulden. Pembaca yang tak berlangganan bisa memiliki suratkabar ini dengan harga eceran 0,75 Gulden. Semua pembayaran dilakukan di muka agar Pemimpin tidak terhambat oleh problem telat bayar.
Pemimpin ingin memajukan kehidupan pribumi dan membasmi virus penindasan atas pribumi. Koran ini secara tidak langsung menuntut pemerintah agar memerhatikan pendidikan kaum bumiputera, yaitu pendidikan yang tak semata-mata untuk mengisi lahan keuntungan dan penunjang kebutuhan perut, tetapi datang dari keinginan meningkatkan derajat kaum bumiputera. Pemimpin menginginkan corak pendidikan yang lebih manusiawi dan mengedepankan pekerti.
Gara-gara tulisan semacam itu, beberapa kali pemerintah membredel Pemimpin.
Kegeraman Pemimpin belum padam , pada tahun yang sama Oetoesan Hindia menyiarkan penangkapan Tjokroaminoto. Pemimpin menyiarkan artikel panjang Abdoel Moeis tentang penangkapan itu, yang berjudul “Tjokroaminoto di Moeka Hakim”. Di situ diceritakan proses persidangan, pertimbangan-pertimbangan hukum, hingga jatuhnya vonis kurungan selama tujuh bulan atas pemimpin Sarekat Islam itu. Bukannya gentar, Pemimpin malah kian berani. Sejak itu, Pemimpin tak mau bermain petak umpet dan kompromi lagi dengan pemerintah. Pena Marco pun semakin liar menghantam kebijakan pemerintah yang menindas. Ia berharap dengan ketegasan sikapnya, pemerintah yang pura-pura tuli mau mendengar keluhan rakyat. (Tim EPI/KG. Sumber: Reni Nuryanti/Indexpress/Jurnas)


Pemimpin Redaksi - Dalam suatu perusahaan atau industri media massa, lazim terdapat jabatan yang akrab disebut pemimpin redaksi atau biasa disingkat pemred, yakni pejabat tertinggi di bidang atau bagian keredaksian. Ia bertanggung jawab atas operasi sehari-hari bagian redaksi sehingga yang bersangkutan biasanya sekaligus sebagai penanggung  isi media massa yang dikelola serta dipimpinnya apabila terjadi masalah yang berkaitan dengan kode etik dan hukum.
Dalam mengelola redaksi pemimpin redaksi dibantu oleh jajaran wakil pemimpin redaksi, redaktur pelaksana, redaktur, asisten redaktur, para wartawan serta staf lainnya yang fungsinya mendukung jalannya roda organisasi redaksi.
Pemimpin redaksi bersama unsur pimpinan puncak perusahaan lainnya bertugas merumuskan kebijakan redaksional sesuai dengan visi dan misi perusahaan media bersangkutan. Dengan demikian kebijakan redaksional tersebut bukan semata-mata hasil rumusan seorang pemimpin redaksi, melainkan juga merupakan rumusan yang sudah disepakati bersama di tingkat pimpinan perusahaan yang terdiri atas direksi dan unsur pimpinan lainnya. Tak jarang kebijakan redaksional juga dirumuskan dan disepakati oleh dewan redaksi, yang di dalamnya terdapat unsur direksi, pemimpin redaksi, dan unsur atau figur lain yang dinilai memahami masalah keredaksian. 
Mengingat pentingnya jabatan pemred, maka figur yang dipercaya untuk mendudukinya tentulah dipilih dari kalangan wartawan senior yang pernah menduduki jabatan redaktur, redaktur pelaksana atau wakil pemred. Dengan demikian yang bersangkutan telah memiliki pengalaman kerja di lapangan (sebagai wartawan) yang sangat lama dan telah memiliki pengalaman serta keahlian manajerial yang cukup mumpuni. Seorang pemred biasanya juga telah memiliki pengalaman berorganisasi baik di bidang kewartawanan maupun non-jurnalistik sehingga menggambarkan yang bersangkutan memiliki jiwa kepemimpinan yang memadai pula. Hal ini akan merupakan bekal yang sangat baik ketika secara internal perusahaan, seorang pemred harus melakukan koordinasi dengan para pimpinan bagian iklan, sirkulasi, produksi, keuangan, sumber daya manusia, dll. Sedangkan secara eksternal pengalaman berorganisasi tadi juga akan sangat menunjang seorang pemred ketika harus membina hubungan atau melakukan lobi-lobi keluar perusahaan.
Dalam era persaingan bisnis media massa yang sangat tajam dewasa ini, seorang pemred tidak saja dituntut mahir menyajikan isi media yang berkualitas, tetapi juga harus mampu memahami keinginan pasar sehingga medianya diminati masyarakat luas atau laku di pasar. Karena itu bersama unsur pimpinan lainnya di redaksi seorang pemred harus seringkali mengadakan rapat untuk merumuskan sajian yang aktual, berbobot, serta sesuai kebutuhan segmen pembacanya. Tak jarang rapat harus dilakukan setiap hari, bahkan banyak media yang menyelenggaakan rapat redaksi dua kali sehari. Hasil-hasil rapat redaksi itu masih harus dikoordinasikan dengan bagian-bagian lain yang terkait melalui rapat-rapat yang diselenggarakan secara periodik. Dengan demikian seorang pemred tidak hanya memahami aspek keredaksian, tetapi juga harus memahami aspek bisnis media sehingga dia mampu memadukan antara tujuan idiil dan komersial sebuah perusahaan media massa.
Pemimpin redaksi harus rajin membaca atau mencermati isi medianya sendiri maupun media pesaing. Dengan demikian ia dapat segera mengetahui berbagai kekurangan, kelemahan atau kesalahan yang dilakukan oleh medianya, dan di lain pihak juga mampu mengetahui plus-minus tampilan media pesaing. Jika dalam pencermatannya ternyata ditemukan kesalahan yang berat atau bahkan fatal, maka seorang pemred biasanya tak segan untuk segera mengadakan rapat secara mendadak untuk mencari solusi terbaik.
Di tengah kesibukannya pemimpin redaksi masih harus menulis tajuk rencana. Akan tetapi dalam perkembangan bisnis media massa dewasa ini, dan sejalan pula dengan perkembangan pesat ilmu pengetahuan dan teknologi, maka pemimpin redaksi merasa perlu membentuk sebuam tim untuk menulis tajuk rencana yang topiknya memang setiap hari selalu berubah. Hal ini dimaksudkan agar tajuk rencana ditulis oleh unsur pimpinan redaksi atau wartawan yang sangat memahami masalah yang akan ditulis sebagai tajuk rencana tersebut. (Tim EPI/Wid)


Pemuda - majalah bulanan. Edisi perdana majalah bulanan ini beredar di Jakarta pada 1951. Sesuai namanya, Pemuda menampung pelbagai ide menyangkut kepemudaan.
Pemuda lahir pada masa yang tak bisa disebut revolusioner lagi. Pasalnya, setelah pengakuan kedaulatan RI oleh Belanda pada 1949, Indonesia berada dalam posisi aman. Keamanan itu ditengarai menjadi penyebab timbulnya kemandegan di kalangan pemuda, terlebih jika dibandingkan dengan langkah pemuda pada masa-masa sebelumnya. Bagi Pemuda, keamanan itu hendaknya dimanfaatkan sebagai masa evaluasi dan langkah awal bagi langkah besar pemuda selanjutnya untuk mengisi kemerdekaan.
Pada kurun 1950-an, perkembangan dan langkah serta kebijakan organisasi-organisasi kepemudaan Indonesia mengalami stagnasi. Lewat tajuk rencana edisi Januari 1953, yang sekaligus merupakan refleksi akhir tahun, Pemuda menyoal perkembangan sikap dan kiprah pemuda kala itu.
“Kalau semasa 1945-1949 kontribusi pemuda dirasakan sungguh-sungguh oleh masjarakat dalam langkah-langkahnja jang tegas, tapi setelah penjerahan kedaulatan banjak terpengaruh oleh pergolakan partai-partai politik. Tindakan pemerintah Belanda dalam persoalan Westerling, pertjobaan pembunuhan kepada Overste Harjono, pengusiran terhadap Go dan Sunito, kebanjakan hanja disambut oleh organisasi-organisasi pemuda dengan protes atau resolusi jang kurang sekali dirasakan oleh masjarakat dan menjebabkan pula tindakan pemerintah kita jang ragu-ragu untuk mengambil sikap jang tegas.”
Para pemuda dinilai mulai tidak mencerminkan jiwa kepemudaannya. Banyak keputusan-keputusan pemerintah yang tidak tegas dan meresahkan masyarakat, disikapi seadanya oleh mereka, yang saat itu sudah banyak terlibat dalam pergolakan politik.
Atas pertimbangan itu Pemuda ingin mencairkan kebekuan dan kemandegan para pemuda kita. “Jika pada 1928 pemuda mampu menelurkan persatuan pemuda Indonesia lewat Sumpah Pemuda, pada 1945 pemuda tercatat sebagai dalang Proklamasi, maka pada 1950-an, apa yang sudah dilakukan pemuda? Langkah-langkah apa yang sudah dilakukan pemuda untuk mengisi kemerdekaan yang telah dicapai ini?” begitu isi salah satu editorial Pemuda dalam menyikapi hal itu.
Pemuda juga mencermati soal-soal umum yang biasa dikaitkan dengan pemuda, yaitu olahraga, dan juga pendidikan. Pemuda memandang olahraga dapat mengangkat eksistensi bangsa sementara pendidikan merupakan modal besar bagi kemajuan bangsa. Yang terpenting bagi Pemuda adalah bagaimana memperlakukan keduanya.
Pemuda menilai pemerataan pendidikan harus segera diwujudkan. Meratakan kecerdasan di kalangan rakyat adalah hal pertama kali yang harus diperhatikan oleh semua orang yang menghendaki pembangunan bangsa.
Pemuda juga berharap agar kemajuan olahraga kala itu benar-benar menjadi milik rakyat Indonesia seluruhnya. Kondisi itu bagi Pemuda patut mendapat perhatian bukan saja dari pemerintah tetapi juga dari organ-organ kepemudaan, sehingga tabal pemuda sebagai angkatan pendobrak pada masa-masa sebelumnya tetap terjaga.
Pemuda hadir melalui perencanaan matang. Untuk menjaga konsistensi dan arah tujuannya, redaksi menyeleksi berita, artikel, maupun gambar yang dikirim para pembaca. Redaksi juga memperhatikan penghargaan kepada para pengirim dengan menyediakan rubrik “Surat Menyurat” di halaman pertama tiap edisinya. Di situ, redaksi mengumumkan tulisan siapa saja yang belum layak muat atau dalam pertimbangan, dilengkapi alasan-alasan dan cara-cara mengirimkan tulisan atau gambar ke bagian redaksi.
Dengan seleksi ini Pemuda berharap mampu menyajikan tulisan-tulisan yang memajukan kegiatan kepemudaan. Koran ini juga berharap memunculkan pemahaman dan penyelesaian bagi persoalan-persoalan kepemudaan kala itu. Pemuda yakin, persoalan pemuda harus diselesaikan oleh pemuda sendiri. (Tim EPI/KG. Sumber: Sunarno/Indonesia Buku/Jurnas)


Pendidikan Tinggi Jurnalistik - Disiplin ilmu jurnalisme diajarkan di beberapa perguruan tinggi di tanah air sebagai sebuah jurusan dalam sebuah fakultas, sebagai program studi dari sebuah jurusan, atau konsentrasi dari sebuah program studi. Di samping itu banyak perguruan tinggi yang mengajarkan jurnalisme namun tidak secara eksplisit menyatakannya sebagai sebuah jurusan, program studi, ataupun konsentrasi. Hal yang belakangan ini umumnya terdapat pada perguruan tinggi adalah yang membuka jurusan ilmu komunikasi secara umum, dan tidak diperinci menjadi spesialisasi tertentu.
Beberapa perguruan tinggi yang menonjol dalam penyelenggaraan pendidikan jurnalisme di antaranya adalah:

Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (IISIP) Jakarta didirikan pada tahun 1953, dengan nama Perguruan Tinggi Djurnalistik (PTD), oleh Perhimpunan Mahasiswa Akademi Wartawan yang dipimpin A.M. Hoeta Soehoet sebagai Ketua Umum. Dalam riwayatnya institut ini beberapa kali berganti nama, yaitu dari PTD menjadi Perguruan Tinggi Publisistik (PTP), Sekolah Tinggi Pulisistik (STP), dan Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi (STIK). Sejak tahun 1985, dikembangkan menjadi institut dengan nama Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (IISIP) Jakarta  sesuai dengan  SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0333/O/1985 tanggal 27 Juli 1985. Saat ini IISIP Jakarta terdiri atas 3 fakultas dan 8 program studi yakni, Fakultas Ilmu Komunikasi (Fikom) dengan 4 program studi Ilmu Jurnalistik, Ilmu Hubungan Masyarakat, Ilmu Manajemen Komunikasi, Ilmu Periklanan.
Program Studi Ilmu Jurnalistik mempersiapkan para lulusannya untuk dapat bekerja sebagai wartawan baik sebagai reporter, photografer, cameraman, layoutman, redaktur pelaksana, pemimpin redaksi, maupun pemimpin perusahaan. Juga sebagai news presenter, news anchor, field reporter, news producer, tv programmer, production house staff, talent scouter, camera person, audio visual editor, dubber, tv mixer, tv switcher, floor director, tv news producer, radio programmer, dan radio reporter.
Para lulusan tersebut dimaksudkan dapat bekerja di media massa cetak (suratkabar, majalah, tabloid, dan kantor berita) maupun elektronik (radio, televisi, dan media online). Selain itu, lulusan juga dapat bekerja di instansi pemerintah maupun swasta. Selama kuliah, mahasiswa program studi ini belajar cara meliput ke lapangan, melakukan wawancara, menulis berita (spot news, reportase, dan laporan investigasi), menulis feature, artikel, kolom, tajuk rencana, pojok, karikatur, serta membuat resensi. Selain itu, mahasiswa juga diajarkan cara menyeleksi dan mengedit berita atau tulisan lainnya. Mereka juga dibekali dengan manajemen media massa. 
Para mahasiswa berkesempatan mempraktikkan ilmunya saat melakukan Kuliah Kerja Lapangan di media massa. Program studi Ilmu Jurnalistik dilengkapi dengan Laboratorium Jurnalistik Cetak, Laboratorium Audio dan Laboratorium Audio Video.
IISIP Jakarta diselenggarakan oleh Yayasan Kampus Tercinta yang sejak tahun 1980 membangun “Kampus Tercinta”, sebutan untuk kampus IISIP Jakarta di atas tanah seluas 2 hektar di Jalan Lenteng Agung No. 32 Jakarta Selatan.

Fakultas Ilmu Komunikasi (Fikom) Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung. Diresmikan pada tanggal 18 September 1960. Dalam perkembangannya Fakultas Ilmu Komunikasi mengalami beberapa kali perubahan nama. Pada awal berdirinya bernama Fakultas Jurnalistik dan Publisistik. Tahun 1962 menjadi Fakultas Publisistik dan Jurnalistik. Tahun berikutnya menjadi Fakultas Publisistik, sedangkan pada tahun 1964 menjadi Institut Publisistik, dan sejak tahun 1980 hingga sekarang menjadi Fakultas Ilmu Komunikasi (Fikom). Salah satu jurusannya adalah Jurusan Jurnalistik.
 
Jurusan Ilmu Jurnalistik Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi (Stikosa) AWS Prapanca, Surabaya.
Perguruan Tinggi Swasta ini didirikan pada tanggal 11 November 1984, oleh Yayasan Pendidikan Wartawan Surabaya, sebuah lembaga yang dibentuk oleh sejumlah wartawan di Surabaya. Peresmiannya dilakukan oleh Menteri Penerangan saat itu, Dr. H. Roeslan Abdulgani.
Dalam perkembangannya, lembaga pendidikan yang awalnya setingkat akademi ini diubah menjadi sekolah tinggi dan disebut Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi -Almamater Wartawan Surabaya atau Stikosa-AWS.
Lembaga pendidikan yang mampu menampung 306 mahasiswa ini menempati kampus seluas 15.000 m2, serta memiliki fasilitas laboratorium dan perpustakaan yang mengoleksi 3.305 judul buku.
Lembaga pendidikan jurnalistik ini  didukung oleh 47 dosen tetap, dari Strata 1, 2, dan Starta 3.

Program Studi Jurnalistik Universitas Indonesia, Jakarta- merupakan salah satu dari empat program studi pada Program Sarjana Reguler, Departemen Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Tiga program studi lainnya adalah Komunikasi Media, Humas dan Periklanan.
Pada waktu berdiri tanggal 12 Desember 1959, bernama jurusan Publisistik pada Fakultas Hukum dan Ilmu Pengetahuan Kemasyarakatan. Sejak tahun 2005 menjadi Departemen Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dengan peminatan Ilmu Hubungan Masyarakat, Ilmu Penerangan, dan Ilmu Jurnalistik.

Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) Jakarta. Bidang jurnalistik merupakan salah satu dari tiga konsentrasi yang ada di Fakultas Ilmu Komunikasi. Dua konsentrasi lainnya adalah Public Relations (Hubungan Masyarakat) dan Periklanan. 
Fakultas Ilmu Komunikasi UPDM (B) berdiri pada tanggal 13 Desember 1964 saat itu bernama Fakultas Publisistik dengan Jurusan Hubungan Masyarakat. Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 0331/0/1985 tanggal 27 Juli 1985 berubah menjadi Fakultas Ilmu Komunikasi UPDM (B).
Pada tanggal 9 Juli 2003, melalui Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional No. 12/BAN-PT/Ak-VII/S1/2003 Fakultas Ilmu Komunikasi UPDM (B) memperoleh Akreditasi dengan peringkat A. Sebelumnya berdasarkan Surat Keputusan Badan Akreditasi  Nomor 001/BAN-PT/Ak-1/VIII/1998 tanggal 11 Agustus 1998 Fakultas Ilmu Komunikasi UPDM (B) Program Studi Ilmu Komunikasi memperoleh Akreditasi dengan Peringkat B.

Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatra Utara (USU) Medan,  berdiri pada tahun 1983. Jurusan ini mempunyai dua Program Studi yaitu Program Studi Public Relations /Humas dan Program Studi Jurnalistik/Komunikasi Massa,

Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Jayabaya, mempunyai satu program studi, yaitu Ilmu Komunikasi dengan dua konsentrasi, yaitu konsentrasi Jurnalistik dan konsentrasi Hubungan Masyarakat (Public Relation).

Konsentrasi Ilmu Jurnalistik (Terakreditasi)
Pendidikan Program studi Ilmu Komunikasi Konsentrasi Ilmu Jurnalistik Strata Satu (S-1), bertujuan mempersiapkan sarjana yang terampil serta akademis dan profesional sebagai tenaga peneliti, perencana, dan pengelola di bidang jurnalistik. Sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi, kurikulum pendidikan dalam program studi ini memberikan perhatian terhadap aspek yang menyangkut perkembangan, proses, dampak, dan pendayagunaan teknologi komunikasi. Untuk mencapai tujuan tersebut, sarjana ilmu sosial bidang studi ilmu komunikasi konsentrasi ilmu jurnalistik, diharapkan memiliki, 1) Kemampuan dalam mencari, mengolah, menulis dan menyampaikan berita/artikel, tajuk rencana, laporan mendalam secara efektif melalui media massa yang sesuai dengan kode etik jurnalistik; 2) Pemahaman akan hukum yang mengatur media massa; 3) Kepekaan akan aspek-aspek kehidupan dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat; 4) Kemampuan mengelola dan mengembangkan usaha penerbitan media cetak dan atau elektronik; 5) Kemampuan melakukan penelitian di bidang media massa. Luasnya bidang yang membutuhkan para sarjana bidang studi Ilmu Komunikasi, baik di bidang pemerintah maupun swasta merupakan lapangan pekerjaan yang terbuka bagi sarjana Ilmu Sosial ini, terutama sebagai tenaga peneliti, perencana dan pengelola, dan bidang-bidang khusus seperti perusahaan penerbitan SK, majalah, TV, Radio, Film, dan pekerjaan lain yang berkaitan.

Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Nusantara, didirikan tahun 1984 yang pada awal berdirinya memiliki tiga jurusan, yakni Jurusan Ilmu Jurnalistik, Ilmu Hubungan Masyarakat, dan Ilmu Perpustakaan. Sejalan dengan penataan program studi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas, sejak tahun 2000 Fikom Universitas Islam Nusantara memiliki dua jurusan, yakni Ilmu Perpustakaan dan Ilmu Komunikasi. Jurusan Ilmu Komunikasi sendiri terdiri atas dua konsentrasi yaitu Jurusan Ilmu Komunikasi yang memiliki kompetensi di bidang Jurnalistik Media Massa dan Public Relation.
Selain itu, Jurusan Ilmu Komunikasi didukung dengan dua program Diploma III Humas dan Perpustakaan Dokumentasi dan Informasi (Pusdok Info).
Jurusan Ilmu Komunikasi telah terakreditasi dengan nilai B. Begitu juga dengan dua Program Diploma III Humas dan Pusdok Info terlah terakreditasi dengan nilai yang sama.

Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana, (UMB) Jakarta. Bidang studi jurnalistik di Fakultas Ilmu Komunikasi mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan dunia kewartawanan termasuk  pengelolaan dan pendayagunaan media massa baik cetak maupun elektronik.
Reformasi membawa dampak terhadap perkembangan media nasional. Era keterbukaan memberi peluang bagi menjamurnya media baik cetak, elektronik maupun interaktif. Penambahan jumlah media membutuhkan tenaga-tenaga profesional di bidang jurnalistik baik sebagai wartawan, maupun pengelola industri media. Selain itu dapat juga mempraktekkan kemampuan berwirausaha di bidang komunikasi, kantor berita, ataupun menjadi pengajar dan peneliti di bidangnya.

Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta. Jurnalistik merupakan salahsatu dari empat konsentrasi pada Program Studi Ilmu Komunikasi di Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya. Konsentrasi lainnya adalah Manajemen Media, Public Relations, dan Broadcasting.
Keunggulan Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya (FPSB) UII terletak pada konsentrasi Manajemen Media, pertama dan satu-satunya di Indonesia. Pembelajaran pada konsentrasi ini berusaha mengintegrasikan kemampuan manajerial, jurnalistik, dan kemampuan promosi atau hubungan masyarakat.
Pengambilan setiap konsentrasi bagi mahasiswa akan dimulai pada semester III (tahun kedua kuliah berjalan).

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, berasal dari dua perguruan tinggi swasta (PTS), yaitu Institut Djurnalistik Indonesia (Instidi) Surakarta dan mahasiswa dari beberapa fakultas di Universitas Islam Indonesia (UII) cabang Surakarta. Para mahasiswa asal Instidi Jurusan Jurnalistik dan Humas ditampung di Jurusan Publisistik, sedangkan mahasiswa asal UII ditampung di Jurusan Administrasi Negara.
Kampus FISIP UNS pada saat didirikan 11 Maret 1976 terletak di Pagelaran Keraton Surakarta, kemudian pindah ke bekas kampus IKIP Pabelan. Setelah UNS memiliki kampus sendiri di Kentingan, perkuliahan mahasiswa FISIP UNS menyatu di kompleks kampus tersebut.
Pada saat peresmiannya tahun 1976, jumlah mahasiswa FISIP asal dua PTS ini berjumlah 206 orang, dan dosen 41 orang. Sedangkan para pejabatnya kebanyakan berasal dari luar ke dua PTS yang bergabung. Dekan FISIP Drs. Sartono, Pembantu Dekan I Drs. Iskandar dan  Pembantu Dekan II Drs. Soeharno, semuanya berasal dari Fakultas Keguruan dan Ilmu-ilmu Sosial (FKIS) IKIP Negeri Surakarta. Selain ketiga orang tersebut, FKIS IKIP juga meperbantukan Drs. Zaenuddin dan Drs. Burham Respati ke FISIP UNS. (Tim EPI/NH/ZN)


Penerangan - suratkabar mingguan. Bagi masyarakat Tapanuli Selatan, Penerangan  merupakan media informasi yang sangat penting, karena suratkabar tersebut lebih mengedepankan berita-berita daerah setempat. Oleh karena itu koran ini banyak mengangkat permasalahan yang terjadi di wilayah Tapanuli Selatan, khususnya Tarutung seperti permasalahan rumah tangga, pendidikan anak dan lain-lain.
Suratkabar mingguan berbahasa Indonesia yang terbit tiap Rabu diterbitkan oleh   “Kongsi Penerangan”, yang beralamat di Jalan  Panadjagar Straat No. 127 Tarutung. Dalam kesehariannya redaksi Penerangan dipimpin oleh Theo D. Manullang, dibantu redaktur yang berkedudukan di Singapura, EP Mamora,BA.
Dengan moto “Mengemukakan keperluan umum tentang badani, pikiran dan rohani”,  redaksi Penerangan memberikan kolom cukup besar untuk rubrik pendidikan dan keluarga. Harga langganan suratkabar Penerangan saat itu Rp 1,- per tiga bulan. (Tim EPI/TS. Sumber: Perpusnas)


Peninjau - suratkabar harian. Terbit pada tahun 1947. Tujuannya memenuhi kebutuhan masyarakat Bali akan informasi politik dan pemerintahan serta kebijakannya. Peninjau merupakan suratkabar yang secara detail menyiarkan berita tentang geliat politik di Bali lewat “Tajuk Rencana” dan kepala berita seperti “Pemerintah Bali Akan Demissioner Djika Paruman Agung Baru telah Terwujud”, atau lewat tulisan berjudul “Daerah Bali Bukan Daerah Swapraja”.
Berita-berita lokal mendapat ruang lebih sempit dan berita-berita nasional dan internasionalnya diunduh dari Antara. Dengan mengusung jargon “Suara Umum Merdeka”, Penindjau terbit setiap Senin, Rabu, dan Jumat.
Edisi Jumat adalah edisi khas karena redaksi menyediakan rubrik khusus “Ruang Wanita” yang khusus menampung ide, pemikiran masalah politik, ekonomi, budaya, dan pendidikan. Semua penulisnya wanita. Namun, rubrik ini tutup pada 16 Juni 1950 karena minimnya para wanita yang mau menyumbangkan tulisan ke rubrik ini.
Penggantinya adalah rubrik dengan nama yang lebih cocok, “Mimbar Umum”, yang diperuntukkan bagi semua jenis kelamin. Rubrik ini menampung gagasan para pembaca, pakar, penulis, dan pengamat. Secara umum, redaksi mewanti-wanti agar tulisan untuk rubrik ini bernada kritis terhadap kejadian atau kebijakan yang tengah berlaku. Pendeknya opini-opini itu menjadi teropong obyektif untuk menyuarakan kepentingan rakyat. Namun nasib rubrik ini sama dengan “Ruang Wanita”, karena alasan yang sama, kurangnya tulisan yang masuk.
Pada edisi Th. II No. 49, 19 Juni 1950, Penidjau yang dicetak Bali Drukkerij berganti nama menjadi Berita Nusantara. Rubrikasinya sama dengan Penindjau, juga jargon dan pemberitaannya. Edisi Jumat tetap menyajikan rubrik Mimbar Umum. Yang berbeda adalah tampilannya. Berita Nusantara berukuran 2 kali lebih besar dari Penindjau, layaknya suratkabar harian kala itu. Dengan 4 halaman, ruang iklannya cukup sempit, menempati halaman 3 atau 4, bahkan sesekali terbit tanpa iklan. Pelanggan Berita Nusantara dapat mengombinasikannya dengan Waktu, tabloid mingguan yang satu atap dengan Berita Nusantara. Namun, sejak 9 Oktober 1950, Waktu berhenti terbit karena buruh percetakannya mogok.
Pada bulan Oktober 1950, Berita Nusantara mengumumkan perihal kesulitan yang dialami perusahaan. Menurut penerbit, naiknya ongkos produksi yang mencapai 100%, memaksa Berita Nusantara menaikkan harga langganan, yang tadinya 2,50 Gulden menjadi 3 Gulden per bulan. Namun upaya tersebut sia-sia karena tidak mampu mengatasi kesulitan yang dialami koran tersebut. Pada edisi 5 Februari 1951, Berita Nusantara berpamitan, dan nomor ini menjadi edisi terakhir penerbitannya.
Meskipun demikian Berita Nusantara telah memberi warna bagi persuratkabaran di Bali. Dalam edisi pamitan, redaksi menyatakan bangga karena Berita Nusantara telah menjadi pelopor suratkabar independen di Bali yang tidak bernaung di bawah pemerintah. (Tim EPI/KG. Sumber: Rhoma Dwi Aria Yuliantyri/Indonesia Buku/Jurnas)   


Penjaga Gawang (Gatekeeper) - Komunikator profesional memiliki fungsi yang dikonsepsikan sebagai "penjaga gawang" (gatekeeper). Penjaga gawang adalah orang yang memilih, mengubah, dan menolak pesan, dapat mempengaruhi aliran informasi kepada seseorang atau sekelompok penerima.
Keputusan penjaga gawang mengenai informasi mana yang diterima dan ditolak dipengaruhi oleh banyak variabel. Bittner mengidentifikasi variabel-variabel itu sebagai berikut:
Pertama, ekonomi. Kebanyakan media massa adalah perusahaan swasta, yang berarti harus mencari keuntungan, atau sangat peduli bagaimana keuntungan diperoleh. Maka para pengiklan atau sponsor dapat mempengaruhi seleksi berita dan editorial, karena merka adalah institusi yang menjadi sumber utama pendanaan media.
Kedua, pembatasan legal seperti hukum mengenai pencemaran nama baik akan mempengaruhi seleksi dan penyajian berita. Di kalangan media kita, kasus pencemaran nama baik banyak dihadapi. Misalnya, Majalah Tempo digugat pengusaha Tomy Winata karena pemberitaannya yang berjudul "Tomy Ada di Tanah Abang" dinilai mencemarkan nama baiknya.
Ketiga, batas waktu (deadline) juga mempengaruhi kedalaman dan waktu yang tersedia untuk menentukan kecermatan berita yang dipilih. Batas waktu juga mempengaruhi apa yang akan disiarkan: bila hanya sedikit waktu yang tersedia, "penjaga gawang" membuat pilihan-pilihan mengenai tingkat pentingnya berita. Bila "penjaga gawang" di telivisi harus memilih di antara dua berita yang bernilai sama, biasanya berita yang dilengkapi videolah yang dipilih.
Keempat, etika pribadi dan profesional.  Etika pribadi, dan tingkat kesadaran "penjaga gawang" akan kepercayaannya sendiri akan mempengaruhi apakah kesukaan dan ketidaksukaan "penjaga gawang", sikap dan minatnya akan mempengaruhi seleksi berita. Misalnya, seorang kolumnis keuangan dapat mempengaruhi saham suatu perusahaan lewat tulisannya dan membolehkan teman-temannya memperoleh informasi dalam praktik tulisan itu.
Seorang redaktur program berita di televisi memiliki kewenangan untuk memilih dan menyingkirkan materi berita tertentu. Misalnya, seorang redaktur memilih untuk menyiarkan terus menerus kegiatan salah satu kandidat presiden, yang juga sebagai pemilik media tersebut, maka redaktur tersebut akan mendapat kritik tajam dari pemirsa. Etika media yang menuntut penegakan prinsip coveboth side akan berhadapan dengan "etika kesopanan" antara bawahan dan atasan.
Kelima adalah kompetisi di antara media. Dalam sebuah pasar dengan beberapa sumber, kompetisi demikian cenderung meningkatkan semua tingkat profesionalisme, jadi menjamin penyajian informasi yang lebih objektif.
Keenam, nilai berita. Intensitas suatu berita dibandingkan dengan berita-berita lainnya yang tersedia, dan lubang berita, jumlah ruang dan waktu yang diperlukan untuk menyajikan berita, harus diseimbangkan. Selain menyeimbangkan kedua hal ini, "penjaga gawang" harus menilai pandangan-pandangan lokal dan pandangan-pandangan nasional. Dengan kata-kata sederhana, meskipun yang paling utama dalam memilih berita adalah news value, tetapi news value juga harus mempertimbangkan prinsip keseimbangan (coverboth side), antardaerah, antarkelomopok sosial, dan sebagainya.
Faktor lain adalah reaksi terhadap umpan balik, meskipun umpan balik itu tertunda. Bila sebuah kartun politis menyinggung sebuah kelompok etnis, misalnya, dan kelompok tersebut punya wakil yang menulis surat keberatan atau menuntut permohonan maaf terbuka, seorang editor majalah mungkin akan berpikir masak-masak sebelum memuat kartun itu. (Tim/Wid. Sumber: Buku Memahami Institusi Media, Sebuah Pengantar, Mursito BM, Penerbit Lindu Pustaka dan SPIKOM Surakarta, 2006).


Pepadang - Suratkabar ini terbit di Kotagede (Yogyakarta) tahun 1924. Koran yang diterbitkan Pakempalan Sarekat Moehtadi, dicetak dengan teks dan bahasa Jawa, dan beredar tidak teratur.
Suratkabar dengan moto “Ngewrat ngelmi agami Islam lan kawruh ingkang gegayutan kaliyan Islam”, merupakan media keagamaan dan ilmu pengetahuan umum. Isinya kebanyakan berupa artikel pendidikan dan ajaran-ajaran Islam. (Tim EPI/TS. Sumber: Perpusnas)


Perasaan -suratkabar mingguan.Terbit di  Sokaraja, sebuah kota kecil di perbatasan Jawa Tengah-Jawa Barat, pada tahun 1919-1920. Suratkabar mingguan berbahasa Indonesia dengan format tabloid ini diterbitkan “Cultuur & Handel Mij Serajoe”, dengan moto “suratkabar dan tempat membuka suara penduduk negeri.”
Pemimpin redaksi suratkabar Perasaan adalah Daris yang berkedudukan di Klampok dan redaktur hariannya, Sumarjo, di Sokaraja. Sedangkan direktur perusahaan H Afandi.
Suratkabar Perasaan yang dicetak di Drukkerij Holie Tegal, terbit setiap Selasa. Sajian berita dan artikelnya sangat beragam, dari masalah politik, sosial, ekonomi, kebudayaan dan sebagainya. Di dalam suratkabar dengan harga langganan Rp 2,- per bulan tersebut, terdapat banyak iklan dari perusahaan-perusahaan perkebunan di Sokaraja. (Tim EPI/TS. Sumber: Perpusnas)


Perempuan Bergerak - suratkabar bulanan. Diterbitkan De Beste Sturrlui Stoan Hahwah tahun 1919, setebal 4 halaman dalam format tabloid. Tujuan penerbitan koran yang diprakarsai Pergerakan Perempuan di Medan Deli ini untuk menyokong pergerakan kaum perempuan.
Perempuan Bergerak dipimpin oleh Parada Harahap (Pemimpin Redaksi), dan Boetet Satidjah (Redaktur), dan dibantu sejumlah wartawan antara lain Anang Hamidah, Ch. Bariyah, Indra Bungsu, P. Brande dan Siti Sahara. Perempuan Bergerak juga memiliki seorang redaktur yang ditempatkan di Pulau Jawa yakni K. Wondokusumo. Alamat penerbitan Jalan Wilhelmina No. 44 Medan. (Tim EPI/TS. Sumber: Perpusnas)


Peringatan - suratkabar berformat tabloid yang tergolong unik karena penerbitannya  tidak teratur. Suratkabar berbahasa Indonesia tersebut terbit di Gorontalo tahun 1924.  Siapa penerbitnya tidak tercantum dalam suratkabar yang slogannya, “suratkabar diterbitkan untuk sewaktu-waktu perlu dan berhaluan menolak segala perbuatan yang merusakkan keamanan pergaulan umum.”
Peringatan dipimpin oleh Pahat (pemimpin redaksi), dibantu dua orang redaktur yang namanya tidak dicantumkan. Dicetak di percetakan Drukkerij Yo Un Ann & Co, Gorontalo. Pemimpin adminstrasi dipegang oleh Moh. Daenggio. Isi suratkabar tersebut, selain memuat berita-berita dari berbagai daerah, juga banyak memuat artikel yang juga tergolong unik, di antaranya yang disajikan pada rubrik “Iseng-iseng”. Harga suratkabar itu per eksemplar sebesar Rp 0,05. (Tim EPI/TS. Sumber: Perpusnas)


Peristiwa Asa Bafagih - adalah kasus pemeriksaan pertama terhadap wartawan di Indonesia setelah kemerdekaan. Mencuatnya kasus ini berawal dari munculnya berita berjudul “21 Perusahaan Industri di mana Mengetahui Menurut Rentjana Modal Asing Baru, Dapat Diusahakan”, yang dimuat suratkabar Pemandangan No. 142 Tahun 20,  Rabu tanggal 18 Maret 1953. Berita itu ternyata membuat geger.
Dalam berita yang ditulis oleh “koresponden kita sendiri” itu disebutkan bahwa Pemerintah Indonesia berniat membuka keran penanaman modal asing di 21 sektor industri, di antaranya perusahaan makanan-minuman (kaleng-botol),  farmasi, industri serta pabrik mobil dan traktor. Sumber beritanya, “dari kalangan yang mengetahui”.
Berita itu rupanya membuat Perdana Menteri Wilopo berkerut. Pasalnya, bukan kali itu saja Pemandangan memuat tulisan yang dianggap sensitif oleh Pemerintah. Pada 21 Agustus 1952, misalnya, Pemandangan memuat berita utama dengan tajuk “Rentjana Gadji Baru untuk Pegawai Negeri. Minimum Rp 135,- dan Maksimum 2.700,-”.
Baik rencana membuka keran investasi maupun kenaikan gaji pegawai, menurut Pemerintah, merupakan rahasia negara. Maklum, hal ini baru saja dibahas dalam rapat kabinet dan belum resmi diumumkan. Pada kasus kenaikan gaji pegawai, Pemandangan berhadapan dengan Kementerian Urusan Pegawai yang melaporkannya ke Kejaksaan Agung dengan tuduhan membocorkan rahasia negara.
Pada kasus yanag kedua ini Pemandangan harus berhadapan dengan Perdana Menteri Wilopo. Seperti halnya dalam kasus kenaikan gaji pegawai, pada 8 April 1953 Perdana Menteri Wilopo mengadukan Pemandangan ke Jaksa Agung Soeprapto dengan tuduhan membocorkan rahasia negara. Wilopo juga memerintahkan Soeprapto mencari siapa “ember bocor” dalam pemerintahan.
“Tuduhan itu sangat berat, terutama karena datangnya dari Perdana Menteri sendiri,” kata Asa Bafagih yang menulis di harian Pemandangan. Proses hukum kasus itu rupanya berlarut-larut. Sepanjang 1952-1953, Asa Bafagih, Pemimpin Redaksi Pemandangan, dipaksa bolak-balik ke Kejaksaan Agung.
Pada 7 Oktober 1952, Asa Bafagih diperiksa Jaksa Hafiz. Kemudian, pada 9 April 1953, diperiksa oleh Kepala Jawatan Reserse Pusat Kejaksaan Agung Sosro Danoekoesoemo selama tiga jam. Masih belum beres juga, pada 29 Juni 1953, dia kembali dimintai keterangan oleh Jaksa Notosutanto. Setiap kali diperiksa, satu hal yang terus diminta jaksa adalah mengungkap siapa sumber kedua berita itu.
Asa Bafagih memilih bungkam. Dia berlindung di balik “hak ingkar” seperti yang tercantum dalam Kode Etik Jurnalistik. “Hak ingkar ini bagi kami, wartawan, sama seperti sumpah prajurit bagi tentara,” kata Asa Bafagih, sebagaimana yang tertulis dalam laporannya kepada Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Dia juga mempertanyakan apa yang dimaksud dan apa batasan suatu informasi disebut rahasia negara. Saat itu tidak ada satu pun peraturan yang didefinisikan sebagai rahasia negara.
Rosihan Anwar, mantan Pemimpin Redaksi Pedoman, mengatakan, kendati Asa Bafagih sempat diperiksa Kejaksaan Agung, tetap saja pers era 1950 hingga menjelang akhir 1950-an benar-benar menikmati kebebasan. “Tidak ada sensor, tidak ada pembredelan. Pemerintah (saat itu) belum berani karena kabinet sangat cepat berganti,” katanya. Apa yang dilakukan Kabinet Wilopo terhadap Pemandangan, menurut Rosihan, adalah gaya warisan pemerintah kolonial.
“Saat itu saya juga sama sekali tidak merasa terkekang,” kata mantan wartawan Kantor Berita Antara, Soebagijo Ilham Notodidjojo, menambahkan. Soebagijo, mengatakan, setelah Indonesia merdeka, Asa Bafagih adalah wartawan pertama yang dilaporkan ke Kejaksaan Agung akibat apa yang ditulisnya.
Sebetulnya, ketika itu, Harian Pemandangan bukanlah media besar. Oplahnya berkisar 3.000-4.000 eksemplar per hari. Pemandangan didirikan oleh Raden  Haji Onen Djoenaedi dan Saeroen pada tahun 1933. Bersama Pewarta Deli di Medan dan Soeara Oemoem di Surabaya, reputasi Pemandangan memang sempat berkibar pada akhir 1930-an. Namun penjajah Jepang kemudian  menutupnya. Pemandangan terbit kembali pada 3 Oktober 1949, namun sudah kehilangan pamor. Menurut Rosihan, media yang tergolong besar pada awal 1950-an adalah Pedoman, Indonesia Raya, Abadi, dan Siasat, dengan oplah rata-rata 12 ribu eksemplar per hari.
Meskipun Pemandangan media besar, pemeriksaan terhadap Asa Bafagih terus dikritik oleh sesama pers. Dalam tajuk rencana edisi 13 April 1953, harian Abadi menilai sikap Pemerintah yang berlebihan. Menurut Pedoman, apa yang dilakukan Pemandangan hanyalah menyiarkan sebuah scoop, bukan rahasia negara. “Berita yang sudah jamak diketahui wartawan,” kata Rosihan.
Dewan Kehormatan PWI meminta Pemerintah menjelaskan apa yang dimaksud dengan rahasia negara. Dewan yang antara lain beranggotakan M. Natsir dan Roeslan Abdulgani ini juga mengingatkan bahwa tindakan Pemerintah itu dapat merenggangkan hubungan Pemerintah dengan kalangan pers.
Dua organisasi wartawan asing, Correspondents Committee of Indonesia (organisasi wartawan koresponden media asing di Indonesia) dan International Press Institute di Swiss, mendukung “hak ingkar” Asa Bafagih dalam kasus itu. “Tuntutan terhadap Pemandangan memberi kesan seolah-olah kita masih hidup di tanah jajahan,” kata Sarekat Perusahaan Suratkabar dalam pernyataannya pada Juli 1953.
Tekanan terhadap Kabinet Wilopo tak kunjung kendur. Ratusan wartawan PWI Kring Jakarta, PWI Pusat, Persatuan Wartawan Tionghoa, dan Reporters Dub, wartawan-wartawan dari Surabaya, Yogyakarta, Bandung, dan Semarang serta karyawan penerbitan suratkabar, pada 5 Agustus 1953, menggelar demonstrasi besar di depan kantor Kejaksaan Agung dan Parlemen.
Spanduk-spanduk protes dibentangkan. “Asa Dituntut Kemerdekaan Pers Butut, Pers Dirandjau Otak pun Katjau,” demikian tulis mereka seperti dikutip Pemandangan. “Inilah demonstrasi wartawan pertama di Indonesia,” kata Soebagijo.
Mereka menyampaikan delapan tuntutan, di antaranya meminta pemerintah membatalkan tuntutan terhadap Asa Bafagih, memperhatikan kemerdekaan pers dan kebebasan untuk bicara, serta mengakui “hak ingkar” wartawan. Petisi wartawan ini dibahas dalam rapat Parlemen dua hari kemudian.
Protes wartawan akhirnya berbuah. Pada 15 Agustus 1953, Jaksa Agung R. Soeprapto mengumumkan bahwa perkara Asa Bafagih akan dikesampingkan. “Penuntutan kasus pembocoran rahasia negara tidak akan diteruskan,” katanya. Kasus Asa Bafagih ditutup. Tapi ini menjadi catatan dalam sejarah sebagai peristiwa penting dalam dunia jurnalistik Indonesia. (Tim EPI/Wid. Sumber: Majalah Tempo, Edisi Khusus Hari Kemerdekaan, 17 Agustus 2007)


Pernyataan Para Penulis Editorial - Konferensi Nasional Para Penulis Editorial tahun 1974 mengungkapkan pernyataan sebagai berikut:
Jurnalistik umumnya, dan penulisan editorial khususnya, bukan hanya cara untuk memperoleh nafkah. Penulisan editorial merupakan suatu profesi yang ditujukan untuk kesejahteraan rakyat dan layanan masyarakat. Tugas utama para penulis adalah memberikan informasi dan bimbingan ke arah pertimbangan-pertimbangan yang esensial dalam melaksanakan fungsi demokrasi yang sesungguhnya. Dengan demikian, penulis editorial harus menjaga integritasnya dan integritas profesinya dengan menjalankan petunjuk di bawah ini:
1. Penulis editorial harus menyajikan fakta-fakta yang jujur dan tuntas. Editorial yang tidak benar adalah tidak jujur dan tidak bernilai. Dia tidak boleh salah membimbing pembacanya, mengacaukan situasi, atau menempatkan seseorang dari sudut pandang yang salah.
2. Penulis editorial harus mengambil kesimpulan objektif dari fakta-fakta yang disajikan, berdasarkan bobot bukti dan berdasarkan konsep yang menurutnya bagus.
3. Penulis editorial tidak dibenarkan terpengaruh oleh kepentingan pribadi atau memanfaatkan pengaruhnya untuk kepentingan pribadi atau orang lain, dia harus mempertahankan hal-hal di atas sendiri dari kemungkinan penyelewengan, apa pun sumbernya.
4. Penulsi editorial harus menyadari bahwa dirinya tidak sempurna. Oleh karena itu, sejauh masih di dalam kekuasaannya, dia harus menyuarakan kepada mereka yang tidak setuju dengannya di dalam kolom surat pembaca atau dengan alat-alat lainnya.
5. Penulis editorial secara teratur harus mengulas kesimpulannya sendiri dalam kaitannya dengan informasi yang dapat diperolehnya. Dia harus mengoreksi kesimpulan tersebut dan menemukannya atas dasar kesalahpahaman sebelumnya.
6. Penulis editorial harus punya keberanian yang teguh dan filosofi hidup demokrasi. Dia tidak boleh menulis atau menerbitkan apa pun yang bertentangan dengan hati nurani. Banyak halaman editorial merupakan produk pikiran banyak orang, tetapi pertimbangan kolektif yang bagus dapat dicapai lewat pertimbangan individual. Oleh sebab itu, opini individual yang mendalam harus dihormati.
7. Penulis editorial harus membantu temannya dalam konteks kesetiaan terhadap integritas takaran profesionalisme yang tinggi. Reputasinya adalah reputasi mereka dan reputasi mereka adalah miliknya. (Tim/Wid. Sumber: Buku Editorial, William L. Rivers, Bryce McIntyre, Alison Work (Penulis), Tim LP3K (Penerjemah), Dedy Djamaluddin Malik (Penyunting), Penerbit PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 1994).


Pers (Bld), 1. persuratkabaran, 2. usaha percetakan dan penerbitan, 3. usaha pengumpulan dan penyiaran berita, 4. penyiaran berita melalui suratkabar, majalah, radio, dan televisi baik milik pemerintah maupun swasta, 5. media penyiaran berita dalam segala bentuk dan jenisnya seperti suratkabar, majalah, radio, televisi, dan internet (media online).
Menurut Pasal 1 ayat (1) UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia. Pers nasional adalah pers yang diselenggarakan oleh perusahaan Indonesia. Pers asing adalah pers yang diselenggarakan oleh perusahaan pers asing. (Tim EPI/NH)


Persatoen Bangsa - terbit perdana pada 15 September 1929 dengan personel RJS Moehamad (Reis Redacteur) Zailani (Directeur Hoofredacteur), dan Soelaiman (Administratie). Dwimingguan ini diterbitkan oleh Vereeniging Persatoean Indonesiers Bangka (PIB) Soengai Liat. Percetakan diserahkan pada Drukk Dermawan Blinjoe. Harga langganan untuk Hindia Belanda 1 Gulden dan di luar Hindia Belanda 1,25 Gulden. Untuk eceran, media ini dijual dengan harga 15 sen.
Koran dwimingguan ini banyak menyajikan kritik. Kritik itu bisa beragam, mulai dari kritik terhadap pergeseran budaya pemuda dan keadaan pasar hingga pemerintahan. Redaksi tampaknya menilai, walaupun jauh dari ingar-bingar perkotaan, Sungailiat, Bangka, menyimpan timbunan masalah, mulai dari pergeseran moral hingga kebijakan diskriminatif penguasa setempat.
Tujuan redaksi sebenarnya cukup sederhana. Dalam tulisan-tulisannya, tersirat makna dan keinginan untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan serta membentuk karakter kebangsaan suatu masyarakat yang mengaku sebagai Bangsa Indonesia. Lewat beberapa tulisan, muncullah pelbagai gambaran tentang kondisi masyarakat Sungailiat, Bangka, dan cara pengentasan masalah yang tak terasa telah dipraktikkan bertahun-tahun lamanya.
Bermacam tulisan diramu menjadi satu dalam Persatoean Bangsa. Sikap yang tersirat dalam setiap penulisan hampir seragam. Mayoritas bermuara pada satu titik penyadaran terhadap Bangsa Indonesia agar mau bergerak dan memperbaiki keadaan individu masing-masing. Untuk itu, masyarakat harus kukuh menjaga nilai-nilai kebangsaan dan adat istiadat di tengah terpaan budaya Barat yang deras.
Kritikan kepada budaya generasi muda disajikan dengan anekdot-anekdot yang bernapaskan budaya setempat. Anekdot-anekdot itu menyiratkan pesan-pesan moral, antara lain “Banggalah pada buatan bangsamu sendiri”, yang dalam peristilahan Gandhi dinamakan “swadesi”, cinta produksi dalam negeri. Misalnya:
Namun, Persatoean Bangsa tak melulu menyajikan kritik. Ada kalanya koran ini justru menyambut niat baik pemerintah selama kebijakan itu terbukti berguna bagi rakyat Bangka.
Persatoean Bangsa memberikan penerangan dan pemahaman kepada masyarakat bahwa Landbouw datang semata-mata untuk membantu meningkatkan hasil pertanian Bangka, bukan untuk menarik pajak seperti yang dilakukan pemerintah selama ini.
Tak sekadar kritik dan masukan, Persatoean Bangsa juga menurunkan informasi tentang perkumpulan “Persatoean” untuk menyalakan semangat berorganisasi rakyat Bangka. Diakui atau tidak, Persatoean Bangsa telah berperan dalam geliat pers cetak di Bangka. (Tim EPI/KG. Sumber: Tunggul Tauladan/Indexpress/Jurnas)    


Persatoean Indonesia - suratkabar harian. Persatoean Indonesia yang terbit tahun 1927, dapat disebut sebagai media Partai Nasional Indonesia (PNI).  Penerbitnya adalah HB-PNI pimpinan Bung Karno yang sekaligus sebagai redaktur suratkabar tersebut bersama tokoh nasional Mr. Soenarjo. Sedangkan pemimpin administrasinya Mr. Sartono.
Persatoean Indonesia yang beralamat di kantor PNI, Gang Kenari, Weltevreden, memuat berbagai hal yang terkait dengan perjuangan PNI melawan kolonial Belanda. Di halaman pertama salah satu edisi suratkabar Persatoean Indonesia, diberitakan soal keadaan PNI pada tahun 1929. Selain itu, juga disajikan beragam kejadian di tanah jajahan, bahaya kelaparan yang mengancam berbagai daerah dan artikel dalam rubrik “Semangat Kebangsaan.”
Sebagai suratkabar perjuangan, Persatoean Indonesia juga menulis tentang rintangan kaum pergerakan dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Berita lainnya, di antaranya diplomasi para pejuang Indonesia di Barat, masalah majelis pertimbangan  PPPKI, riwayat Boven Digul dan sebagainya. (Tim EPI/TS. Sumber: Perpusnas)


Pers Kampus - Hidup dan sejalan dengan adanya paham kebebasan pers pada masa liberalisme, di samping pers umum. Pada tahun 1950 pers kampus lahir di berbagai kota di Indonesia dan pada tanggal 8 Agustus 1955 diselenggarakan Konferensi I Pers Mahasiswa Indonesia yang melahirkan dua organisasi pers mahasiswa yaitu Ikatan Pers Mahasiswa Indonesia (IPMI) dan Serikat Pekerja Pers Mahasiswa Indonesia. (Tim EPI/NH) 


Persatoean Djoernalis Indonesia (Perdi). Berdiri pada akhir Desember 1933, bertepatan rencana penyelenggaraan “Kongres Indonesia Raja Kedua” yang kemudian dilarang oleh polisi kolonial, sejumlah wartawan di Surakarta mengadakan rapat untuk membentuk Persatoean Djoernalis Indonesia (Perdi). Para tokoh Perdi waktu itu antara lain Soetopo Wonoboyo, Sudarjo Tjokrosisworo, M. Tabrani, Syamsuddin Sutan Makmur, Parada Harahap, Sutomo, dan Saerun. Asas perjuangan Perdi adalah “Menegakkan kedoedoekan pers Indonesia sebagai terompet perdjoeangan”.
Para pendiri Perdi menegaskan: “Bahwa wartawan mempoenyai kewajiban soetji terhadap tanah air dan bangsa. Sebagai pembawa pikiran oemoem foengsi wartawan haroes terikat dengan kebangsaannja, bekerdja demi kepentingan bangsa dan persatoean bangsa. Dengan lahirnya Perdi wartawan Indonesia mengarahkan diri mendjadi pendoekoeng tjita-tjita dan perdjoangan bangsa Indonesia”.
Tokoh-tokoh Perdi antara lain W.R. Soepratman, Mohammad Yamin, A.M. Sipahutar, Sumanang, Adam Malik. Perdi berasaskan perjuangan untuk menunjukkan bahwa wartawan Indonesia tak mundur terhadap usaha pengekangan oleh pihak penjajah.
Tanggal 13 Desember 1937 R.M. Sumanang, A.M. Sipahutar, Adam Malik dan Pandoe Kartawigoena mendirikan Kantor Berita Antara di Jakarta. Peranan Kantor Berita Antara di masa pergerakan waktu itu diwujudkan melalui penyiaran berita-berita yang menyokong pergerakan nasional mencapai Indonesia merdeka. Karena itu pihak penjajah melakukan penggerebekan terhadap Antara dan menjebloskan wartawan-wartawannya ke dalam penjara.(Tim EPI/KG. Sumber: Wajah Pers Indonesia)


Persatoean Kaum Joernalis (PKJ). Terbentuk pada tahun 1931, pengurusnya adalah Saerun sebagai Ketua, Wigjadisastra sebagai Wakil Ketua (Kantor Berita Het Indonesische Pers Agentschaap-Bogor), Parada Harahap (Bintang Timoer - Jakarta) sebagai sekretaris; angota-anggotanya: Bakrie Suriatmadja, RMS Kusumodirdjo (Darma Kanda Surakarta), Sujitno (Sin Tit Po  Surabaya) dan Mohammad Junus (Bahagia Semarang).(Tim EPI/TS. Sumber: Perpusnas)


Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI) didirikan sebagai keputusan kongres pertama Radio Siaran Swasta se-Indonesia di Balai Sidang Senayan Jakarta, pada tanggal 16-17 Desember 1974. Kongres ini dihadiri 227 peserta yang mewakili 173 stasiun radio siaran swasta dari 34 kota di 12 provinsi saat itu. Pada Musyawarah Nasional ke-4 di Bandung tahun 1983, kata “Niaga” pada Persatuan Radio Siaran Swasta Niaga Indonesia, diganti menjadi “Nasional”, sehingga singkatannya tetap PRSSNI. 
Radio siaran di Indonesia mempunyai hubungan erat dengan sejarah perjuangan bangsa, baik semasa penjajahan, masa perjuangan proklamasi kemerdekaan, maupun dalam dinamika perjalanan bangsa memperjuangkan kehidupan masyarakat yang demokratis, adil, dan makmur.
Di zaman penjajahan Belanda, radio siaran swasta yang dikelola warga asing menyiarkan program untuk kepentingan dagang, sedangkan radio siaran swasta yang dikelola pribumi menyiarkan program untuk memajukan kesenian, kebudayaan, di samping kepentingan pergerakan semangat kebangsaan.
Ketika pendudukan Jepang tahun 1942, semua stasiun radio siaran dikuasai oleh pemerintah, programnya diarahkan pada propaganda perang Asia Timur Raya. Tapi setelah Jepang menyerah kepada Sekutu 14 Agustus 1945 para angkasawan pejuang menguasai radio siaran sehingga dapat mengumandangkan teks Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 ke seluruh dunia.
Sejak proklamasi kemerdekaan RI sampai akhir masa pemerintahan Orde Lama tahun 1965, radio siaran hanya diselenggarakan oleh pemerintah, dalam hal ini Radio Republik Indonesia atau RRI.
Secara de facto radio siaran swasta nasional Indonesia tumbuh sebagai perkembangan profesionalisme ‘radio amatir’ yang dimotori kaum muda pada awal Orde Baru tahun 1966. Secara de yure keberadaan radio siaran swasta diakui, dengan syarat, penyelenggaranya berbadan hukum dan dapat menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah RI nomor 55 tahun 1970 tentang Radio Siaran Non Pemerintah, yang mengatur fungsi, hak, kewajiban dan tanggungjawab radio siaran, syarat-syarat penyelenggaraan, perizinan serta pengawasannya.

Sejarah lahirnya PRSSNI
Mengingat tidak mudah prasyarat untuk melanjutkan pengelolaan radio siaran swasta dan begitu besar tuntutan fungsi peran radio siaran sebagai alat pendidikan, penerangan, dan hiburan, maka beberapa tokoh pengelola radio siaran swasta di kota-kota besar mengambil inisiatif membentuk wadah organisasi lokal-regional, untuk memfasilitasi dan memperjuangkan kepentingan anggotanya, seperti berkoordinasi dengan pemerintah, mengurus persyaratan perizinan dan penyesuaian ketentuan lainnya. Maka lahirlah beberapa asosiasi seperti Persatuan Radio Siaran Jakarta (PRSJ), Persatuan Broadcaster Bandung (PBB), Persatuan Radio Siaran Jawa Tengah (PRSJT), dan asosiasi sejenis di kota-kota besar lainnya.
Menyadari bahwa untuk pengembangan profesionalisme penyelenggaraan radio siaran swasta semakin kompleks; dan pembinaan melalui asosiasi tingkat lokal-regional secara sendiri-sendiri pun menjadi tidak efektif, mulai dipikirkan terbentuknya organisasi berskala nasional. Maka atas prakarsa tokoh-tokoh Persatuan Radio Siaran Jakarta didukung tokoh-tokoh asosiasi serta tokoh radio siaran swasta berbagai daerah, akhirnya diselenggarakan kongres yang menyepakati terbentuknya PRSSNI. (Tim EPI/KG. Sumber: Buku Wajah Pers Indonesia)


Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), sebagai organisasi profesi lahir pada 9 Februari 1946 di Sala, dijiwai oleh semangat perjuangan para pejuang kemerdekaan. Sejak awal, PWI menjadi wahana perjuangan kaum wartawan. PWI memusatkan perjuangannya terhadap kemerdekaan RI yang berbentuk negara kesatuan serta berfalsafah Pancasila dan UUD 1945. Sampai saat ini fitrah utama itu masih utuh dalam mukadimah Peraturan Dasar (PD) dan Peraturan Rumah Tangga (PRT) PWI, meski dalam beberapa Kongres PWI isi PD dan PRT mengalami perubahan-perubahan.
Bahkan dalam Deklarasi Semarang yang dilahirkan Kongres-XX PWI, 10-11 Oktober 1998, ditegaskan komitmen Wartawan Indonesia untuk mengutamakan independensi, idealisme dan profesionalisme demi tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Diantaranya yang terpenting adalah pengurus PWI tidak boleh merangkap jabatan pada pengurus partai politik. Komitmen ini akan terus diperjuangkan oleh para anggota PWI secara nasional.
Tujuan organisasi PWI jelas dicantumkan dalam Pasal 4 PD-PWI, yaitu tercapainya cita-cita Proklamasi Kemerdekaan RI 17 Agustus 1945 sebagaimana diamanatkan di dalam Pembukaan UUD 1945, terlaksananya fungsi dan tugas pers nasional, terwujudnya Korps Wartawan Indonesia yang memiliki rasa tanggung jawab dan kemampuan profesional sebagai wartawan, kesetiakawanan profesi serta hidup dalam kesejahteraan jasmaniah dan rohaniah.
PWI memiliki Kode Etik Jurnalistik, Peraturan Dasar & Peraturan Rumah Tangga (PD & PRT). lambang, panji, lencana, hymne, dan mars, yang ditetapkan oleh kongres.
Di tingkat nasional kongres adalah pemegang wewenang tertinggi organisasi. Kongres dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali. Di tingkat Cabang/Perwakilan Konferensi Cabang/Perwakilan adalah pemegang wewenang tertinggi. Konferensi Cabang diadakan 4 (empat) tahun sekali dan Konferensi Perwakilan diadakan 3 (tiga) tahun sekali.

Makna lambang PWI:
1. Dasar bentuk (warna hitam).
 Segi lima - melambangkan rangka yang   menjadi dasar landasan idill, yakni Pan-  casila.
2.  Dasar bentuk bagian luar (warna biru).
 Rangkaian kapas dan padi melambangkan  kesejahteraan, keadilan dan kemakmuran   yang diperjuangkan oleh organisasi (war-  na kuning mas).
3.  Dasar bentuk bagian dalam:
 a. lidah api semangat (merah)
 b. pena mas (kuning mas)
 c. lensa kristal (hitam/putih)
 d. initial PWI (putih)
 I.  Diwujudkan dalam bentuk pohon    beringin, yang melambangkan penga-   yoman bagi kehidupan pers umumnya    dan karyawan pers khususnya.
 II.Huruf lingkar Persatuan Wartawan di-   tempatkan di atas, sebagai atap pelin-   dung. Huruf lingkar Indonesia ditem-   patkan di bagian bawah, sebagai tem-   pat berpijak, di mana PWI berada.
4.  Jumlah butir kapas 17 buah
 Jumlah lidah api 8 buah
 Jumlah butir padi 45 buah
 Yang melambangkan pegangan teguh pa  da angka-angka Proklamasi 17-8-1945.
5. Warna-warna
 a. Merah, hitam, kuning, putih, biru, diam-   bil dari warna-warna yang dianggap me-  wakili nafsu baik dan buruk manusia.
 b. Warna dasar lambang biru melam-   bangkan angkasa yang tak terukir, yang   juga melambangkan ilmu pengetahuan    yang terus tak pernah berhenti,     kerokhanian yang dalam tak terukur.
 c. Warna butir padi/kapas, huruf lingkar    kuning, melambangkan usaha yang tak    pernah diam dalam mencapai hasil-hasil   yang lebih balk dan bermanfaat bagi    anggota, bangsa dan negara.
 d. Warna dasar inisial, hitam, melambang-   kan ketulusan, kejujuran, kewajaran dan   apa adanya.
 e. Warna lidah api semangat merah, bisa    juga berarti api (cahaya) yang tak kun-   jung padam, yang memberi cahaya pe-   nerang dalam kegelapan, bisa juga ber-   arti semangat yang tak pernah mendi-   ngin, keuletan, tahan uji, kegairahan ce-  ria, tak lekas putus asa.
 f. Bagian kapas dan huruf PWI putih,    melambangkan kesucian, kematangan,    kesatriaan, pantang mundur.

Pengurus Pusat PWI terdiri dari Penasihat, Pengurus Harian serta Departemen-departemen, dan Dewan Kehormatan PWI. Semua perangkat Pengurus Pusat itu adalah Pengurus Pleno PWI Pusat. Pengurus Pusat terutama Ketua Umum, dipilih di antara anggota yang hadir di kongres, dan sudah menjadi anggota PWI sekurang-kurangnya 5 tahun. Khusus untuk jabatan ketua umum diperlukan persyaratan pernah menjadi Pengurus Harian PWI Pusat/Cabang dan atau Anggota Dewan Kehormatan. Pengurus PWI di tingkat pusat, cabang dan perwakilan tidak boleh merangkap jabatan pengurus partai politik dan organisasi sosial politik yang terafiliasi.
Ketua Dewan Kehormatan (DK) dipilih oleh kongres, bersifat otonom. Melalui konsultasi dengan Ketua Umum PWI, Ketua DK terpilih menetapkan sekretaris dan anggota-anggota DK lainnya. Jabatan anggota Dewan Kehormatan tidak boleh dirangkap dengan kepengurusan di PWI maupun partai politik dan organisasi sosial politik yang terafiliasi. Di tingkat daerah dibentuk Dewan Kehormatan Daerah (DKD) PWI.

DK-PWI bertugas:
• Menanamkan dan menumbuhkan    kesadaran serta komitmen wartawan   Indonesia untuk menaati Kode Etik    Jurnalistik.
• Memasyarakatkan kepada khalayak   pengetahuan dan pemahaman mengenai   Kode Etik Jurnalistik.
• Meneliti, memantau dan mengawasi   pelaksanaan penaatan Kode Etik    Jurnalistik.
• Menetapkan sanksi (hukuman) atas   pelanggaran Kode Etik Jurnalistik.
• Melayani dan memeroses setiap    pengaduan masyarakat maupun jajaran   media massa.


DK-PWI dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya menempuh dua cara:
• Bersifat aktif yaitu meneliti, memantau   serta memonitor kemungkinan terjadi-  nya pelanggaran Kode Etik Jurnalistik.
• Bersifat pasif yaitu menerima    pengaduan, keluhan serta keberatan   atas isi media yang dinilai merugikan.

Sanksi yang dapat dijatuhkan DK-PWI:
• Peringatan biasa,
• Peringatan keras,
• Skorsing keanggotaan PWI paling lama 2   (dua) tahun.

Jika berita pers dinilai merugikan:
• Sampaikan secara tertulis Hak Jawab   langsung pada media yang menyajikan   berita/tulisan, suara, gambar, serta suara   dan gambar yang dinilai merugikan terse-  but dengan tembusan kepada DK-PWI   dan DKD-PWI atau Pengurus PWI. Media   massa yang tidak melayani Hak Jawab   dapat terkena sanksi harus membayar   denda maksimal Rp 500 juta. Tindakan   yang dapat diambil DK-PWI atas penga-  duan masyarakat.
• menerima atau menolak pengaduan,
• mengeluarkan keputusan telah terjadi   pelanggaran kode etik,
• mempersilakan pengadu menempuh   jalur hukum.
• mengumumkan atau tidak mengumum-  kan keputusan yang telah diambil oleh   DK-PWI,
• keputusan DK-PWI tidak dapat diganggu   gugat,
• DK-PWI adalah satu-satunya lembaga   yang berwenang menetapkan sanksi   atas pelanggaran Kode Etik Jurnalistik   PWI.
DKD-PWI antara lain bertugas:
• meneliti isi redaksional pemberitaan,   radio dan televisi di daerah masing-  masing,
• mengamati penaatan Kode Etik Jurnalis-  tik oleh wartawan di lapangan,
• melaporkan hasil pengamatan dan    pemantauannya kepada DK-PWI,
• memasyarakatkan secara luas Kode Etik   Jurnalistik di daerah masing-masing.
Ketua-ketua DK PWI (1952 - 2006)
• Kongres VI (1-3 Juni 1952) di Salatiga,   Ketua: H. Agus Salim
• Pada periode-periode berikutnya tokoh   pers di masa pergerakan dan awal    Republik Indonesia, yang pernah    menjabat Ketua Dewan Kehormatan PWI   adalah: Mr. Soemanang SH, Prof. Oemar   Seno Adji dan H. Mahbub Djunaidi.
• Kongres XVI (4-7 Desember 1978) di   Padang, Ketua: S. Tasrif, SH
• Kongres XVII (14-16 November 1983) di   Manado, Ketua: H. Rosihan Anwar
• Kongres XVIII (28 Nov.-1 Des.1988) di   Samarinda, Ketua: Drs. Dja'far H. Assegaff
• Kongres XIX ( 2 - 5 Des. 1993 ) di    Bandarlampung, Ketua: Sjamsul Basri
• Kongres XX (10-11 Oktober 1998) di    Semarang, Ketua: Atang Ruswita.
• Kongres XXI (2-5 Oktober 2003) di    Palangka Raya, Ketua: R.H. Siregar SH

Susunan Pengurus PWI sejak 1946:
• Kongres I ( 9-10 Februari 1946) di Solo.   Ketua: Mr. Raden Mas Soemanang    Soeriowinoto,
 Ketua Sekretariat: Soedardjo Tjokrosis-  woro
• Kongres II ( 23 - 24 Februari 1947 ) di   Malang.       Ketua: Usmar Ismail.     Penulis I: Soedardjo Tjokrosisworo
• Kongres III (7 - 9 Desember 1949) di    Yogyakarta       Ketua: Djawoto.
 Penulis I: Darsyaf Rachman
• Kongres IV (12 dan 15 Mei 1950 ) di    Surabaya.       Ketua: Djawoto.      Penulis I: Darsyaf Rachman
• Kongres V (13-15 Januari 1951) di    Jakarta.       Ketua: Djawoto      Penulis I: Darsyaf Rachman
• Kongres VI (1-3 Juni 1952 ) di Salatiga.   Ketua Presidium: T. Sjahril.     Sekretaris: Mashud Sosroyudho
• Kongres VII (16-19 Agustus 1953) di   Denpasar.       Ketua Presidium: T. Sjahril.     Penulis I: Abdullah Nasir
• Kongres VIII (31 Okt. - 2 Nov. 1955) di   Medan.       Ketua Presidium: T. Sjahril
 Penulis I: Abdullah Nasir
• Kongres IX (10-12 Februari 1959) di    Lembang.
 (Susunan pengurus masih harus    dilengkapi)


Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Cabang Banda Aceh, pada awal kemerdekaan Republik Indonesia di Banda Aceh (saat itu bernama Kutaraja), telah berdiri suratkabar daerah yang bersifat nasional yaitu Semangat Merdeka. Salah seorang wartawannya adalah Prof. H. A. Hasjmy, yang di kemudian hari menjadi Rektor IAIN Jamiah Ar Raniry Darussalam Banda Aceh. Beliau juga pernah menjabat sebagai Gubernur Aceh sebelum A. Muzakkir Walad. Setelah Semangat Merdeka, terbit suratkabar Bijaksana yang dipimpin oleh H. Syammaun. Kemudian lahir pula koran Tegas pimpinan A. G. Mutiara.
Adanya sejumlah suratkabar dan percetakan negara di Banda Aceh yang melayani penerbitan koran-koran, sejumlah wartawan di kota itu membentuk wadah bernama Persatuan Wartawan Aceh Indonesia antara tahun 1945-1947. Sampai tahun 1947 hingga pertengahan tahun 1952 tidak banyak yang diketahui dari Persatuan Wartawan Aceh Indonesia karena lebih disibukkan oleh perjuangan. Baru pada akhir tahun 1952 para wartawan menyusun kembali organisasi bernama Persatuan Wartawan Indonesia dengan susunan pengurus sebagai berikut:
Ketua: Bustaman (PIA, Aneta)    
Wakil Ketua: Ridwan (Harian Tegas)
Sekretaris: Amiruddin (RRI Banda Aceh)
Bendahara: H. Syammaun (Harian Bijaksana)
Anggota: Matumona (Harian Tegas/Majalah Selecta Jakarta), Ismail Yakub (kemudian menjadi Rektor IAIN Semarang), AG Mutiara.
Tahun 1953 hingga tahun 1955, kecuali Harian Bijaksana, seluruh suratkabar di Banda Aceh dibredel akibat meletusnya peristiwa Aceh. Percetakan Tegas disita dan PWI Aceh menjadi vakum. Setelah kongres PWI di Pasir Putih Jawa Timur, PWI Aceh dibekukan karena tidak mengirim utusannya. Penerbitan di Banda Aceh saat itu lesu karena kekurangan dana. Kebangkitan kembali terjadi ketika muncul koran-koran baru (Angkatan 66)  yang menentang PKI.
Kebangkitan Angkatan 66 di Daerah Istimewa Aceh mempunyai arti tersendiri bagi pertumbuhan dan perkembangan pers di daerah ini. Seiring dengan lahirnya kesatuan-kesatuan aksi seperi KAPPI dan KAMI, lahir pula koran-koran pembawa suara mereka, yang dipelopori oleh mingguan KAPPI Berjuang yang terbit pada awal tahun 1966. Kemudian disusul Mingguan KAMI, yang terbit pada pertengahan tahun, dan Mingguan Nusantara Baru yang membawa suara Gasbiindo.
Sebelumnya hanya ada dua penerbitan mingguan yaitu Api Pancasila (pembawa suara IPKI) dan Mingguan Angkatan Bersenjata yang terbit sewaktu-waktu. Ketika kegiatan kesatuan aksi mulai melemah dan ada larangan terbit terhadap koran-koran pembawa suara mereka, karena tidak dikelola di bawah suatu badan hukum seperti yayasan atau PT, pengasuh-pengasuh pers muda tersebut meneruskan profesi yang baru dimulainya itu dengan menerbitkan suratkabar sendiri.
Para pengasuh KAPPI Berjuang yang disponsori M. Dahlan Sulaimen dkk, mendirikan Mingguan Berjuang, dan pengasuh Mingguan KAMI yang disponsori M. Nur Majid S.H., dkk, mendirikan Mingguan Swadaya. Sejak saat itu, pengasuh-pengasuh pers muda yang tadinya muncul sebagai amatir, karena tuntutan dan kehendak zaman mulai memasuki dunia pers profesional.
Dengan ramainya dunia pers dan kewartawanan di Aceh, terasa kebutuhan akan adanya organisasi sebagai wadah tempat bersatu para wartawan. Pada tahun 1968, disponsori oleh Sdr. M. Dahlan Sulaiman, Pemimpin Umum/Pemred Mingguan Berjuang, Sersan Mayor (U) Zainuddin Luyhfi, dan Sersan Mayor (L) Sarfini Saleh, keduanya staf redaksi Mingguan Angkatan Bersenjata, berhasil membentuk kembali PWI Perwakilan Banda Aceh yang berkantor di Perwakilan Angkatan Laut di Banda Aceh.
Atas kemurahan hati Panglima Kodam I Iskandar Muda, Brigjen Teuku Hamzah Bendahara kepada pengurus PWI yang baru ini diberikan izin untuk menggunakan salah satu bangunan yang ada di kompleks Baperis sebagai kantor sementara. Dua bulan setelah didirikan kembali, PWI Aceh yang belum mendapatkan status dan pengesahan dari Pengurus Pusat turut  diundang untuk menghadiri Kongres Nasional PWI VII di Banjarmasin.
Hadir dalam kongres tersebut Anwar Zeats dan M. Dahlan Sulaiman. Dalam kongres itu PWI Perwakilan Banda Aceh dan pengurusnya disahkan, sehingga secara penuh dapat mengikuti sidang-sidang sebagai peserta.
Dalam periode ini pula PWI telah mempunyai wakil di DPRD Tk I Daerah Istimewa Aceh, yakni  Said Hasan Baabud yang ditempatkan melalui Sekbergolkar, yang di samping mewakili wartawan juga mewakili kelompok seniman. Setelah Pemilihan Umum 1971, wakil wartawan di DPRD diganti oleh M. Jusuf Ubit yang diorbitkan melalui kelompok 3 Non (non Golkar, non Partai, dan non ABRI).
Dalam periode ini keanggotaan wartawan yang berstatus anggota muda diusahakan menjadi anggota biasa. Dengan banyaknya anggota biasa ini PWI Perwakilan Banda Aceh ditingkatkan statusnya dari Perwakilan PWI menjadi PWI Cabang Banda Aceh.
Pada tahun 1975 Brigjen A. Rivai, Pangdam I Iskandar Muda saat itu, membantu PWI dengan memberi sebuah ruangan kantor berukuran 8 meter x 12 meter di kompleks BTU di Jalan Dipenogoro Banda Aceh. Walaupun dalam keadaan darurat, PWI sempat berkantor di ruangan tersebut hingga akhir 1977.
Pada periode ini (1977) PWI Cabang Banda Aceh berhasil membentuk Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia (IKWI) Cabang Banda Aceh. Kegiatan organisasi ini awalnya diisi kegiatan arisan dan kegiatan sosial, terutama membantu keluarga wartawan yang tertimpa musibah/kemalangan. Kepengurusan PWI Cabang Banda Aceh Periode 2005 – 2009:

Ketua : A. Dahlan T.H.
   (Suara Karya)
Waka Bid.  : Ismail M. Syah   
Organisasi   (Serambi Indonesia)
Waka Bid.  : T. Mansyursyah,   Pemb. Wartawan : S.H. (Waspada)
Waka Bid.  : Drs. Saidulkarnain Ishak  Pendidikan   (LKBN Antara)
Waka Bid.  :  Ir. Basri Ali   Kesejahteraan    (Tabloid Modus)
Sekretaris :  Drs. Bukhari M. Ali      (Serambi Indonesia)
Wakil Sekretaris I :  Drs. Burhanuddin Usman   (Media NAD)
Wakil Sekretaris II:  M. Yusuf Abdullah, S.Sos      (TVRI)
Bendahara  :  Aldin Nainggolan      (Waspada)
Wakil Bendahara :  Dra. Rohana Mahmud      (RRI Banda Aceh)


Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Cabang Bangka Belitung - sebelum menjadi Cabang Kepulauan Bangka Belitung (Babel), hanya sebatas sebagai Koordinator Wartawan Babel dan kemudian sebagai Perwakilan pada kepengurusan PWI Cabang Sumatera Selatan di bawah pimpinan M. Amin Soelthon pada tahun 1986-1987. Pada awalnya pembentukan PWI Perwakilan Babel itu pun cukup berat namun akhirnya setelah melalui konferensi pada 7 Maret 1996 kepengurusan PWI Perwakilan Babel pun terbentuk.
Pengurus PWI Perwakilan Babel saat itu terdiri atas Ketua: H. Herman Sawiran, Wakil Ketua: Hermansyah Bermani, Sekretaris: Efredi Effendi, Wakil Sekretaris: Ir. Eddy Jajang Jayaatmaja, Bendahara: Farhan Sakroni, Seksi Pendidikan: Suhaibi HAM, Seksi Kesejahteraan: Eling Sutikno, Seksi Olahraga: H. Husin AR, dan Seksi Pariwisata: Ansori. Kepengurusan itu diperkuat dengan SK PWI Pusat No. 003/PP-PWI/1996 tanggal 4 April 1996.
Sejalan dengan terbentuknya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tanggal 21 November 2000 dan terpisah dari Provinsi Sumsel, keberadaan PWI Perwakilan Babel pun ikut berkembang sehingga peluang menuju pembentukan PWI Cabang Babel semakin terbuka. Ini terbukti dengan dilaksanakannya Konferensi I PWI Cabang Babel pada tahun 2001 di Gedung Hamidah Pangkalpinang. Kepengurusan PWI Cabang Babel pun dikukuhkan melalui SK PWI Pusat No. 144/PP-PWI/2001.
Setelah berjalan sekitar tiga tahun ternyata aktivitas pengurus menurun sehingga diadakan rapat pleno untuk memilih pengurus antarwaktu dan hasilnya dikukuhkan melalui SK PWI Pusat No. 342/PP-PWI/2005. Sesuai dengan perkembangan zaman dan bertambahnya anggota maka kepengurusan PWI Cabang Babel pun dituntut semakin aktif. Pertambahan anggota tersebut seiring dengan semakin banyaknya media cetak maupun elektronik di daerah ini. Apalagi sebagian besar reporter RRI dan koresponden serta kontributor TV swasta telah bergabung dengan PWI Cabang Babel.
Hingga tahun 2006 lalu tercatat 73 wartawan yang menjadi anggota PWI Cabang Babel, terdiri atas 45 anggota biasa dan 28 anggota muda. Mereka memiliki kartu PWI berwarna biru yang ditandatangani oleh Ketua Umum PWI Pusat.
PWI Cabang Babel menyelenggarakan Konferensi Cabang II pada tanggal 6 Mei 2006 di Hotel Bumi Asih Pangkalpinang dan akhirnya menghasilan pengurus baru masa bakti 2006-2010. Pengurus baru yang diketuai Hermansyah Bermani itu terdiri atas 28 orang (10 pengurus harian dan selebihnya sebagai seksi). Mereka telah dikukuhkan dengan SK PWI Pusat No. 435/PP-PWI/2006 tanggal 11 Mei 2006. (Tim EPI/Wid. Sumber: Buku Putih PWI Cabang Kepulauan Bangka Belitung, 2006).


Persatuan Wartawan Indonesia (PWI)  Cabang Jawa Barat, sejarah pembentukannya dimulai sejak 5 Februari 1950 tatkala sejumlah wartawan Bandung berkumpul di Jalan Dalem Kaum 52 (kantor suratkabar berbahasa Sunda Sipatahoeunan).
Dilatarbelakangi oleh keinginan untuk memperkuat ikatan wartawan republik dalam menghadapi pihak kolonial, mereka terpanggil untuk mendirikan PWI (yang secara nasional sudah terbentuk sejak tahun 1946) di daerah.
Dalam pertemuan kedua di tempat yang sama, para peserta sepakat mendirikan PWI Kring Bandung. Yang hadir dalam pertemuan tersebut adalah Moehamad Koerdie, Atje Bastaman, Achmad Sarbini, Syarief Sulaiman, M.O. Koesman, Rochdi Partaatmadja, M. Royani, Chaidir Ghazali, Sakti Alamsyah, Moh. Kendana, Djamal Ali, AZ Palindih, Dajat Hardjakusumah, R. Bratanata dan Burhanudin Ananda. Syarif Sulaeman ditetapkan sebagai ketua, dan M.O. Koesman sebagai sekretaris.
Baru tiga bulan berdiri, pada bulan Mei 1950 PWI Kring Bandung menghadapi ujian cukup berat. Dalam penerbitan 16 Mei 1950, Sipatahoenan menurunkan tajuk rencana yang menyoroti masalah korupsi di lingkungan Training Centrum Militer.
Tulisan tersebut membuat pihak militer tersinggung, sehingga Atje Bastaman yang saat itu menjadi hoofredactur (pemimpin redaksi) dipanggil untuk dimintai keterangan. Kebetulan yang bersangkutan sedang ke luar kota sehingga yang memenuhi panggilan itu adalah Achmad Sarbini sebagai wakil hoofredactur.
Oleh pihak militer Achmad Sarbini diminta menyebutkan siapa nama penulis tajuk rencana tersebut, namun yang bersangkutan tetap menganggap hal itu sebagai rahasia. Akibatnya ia sempat dibentak dan ditakut-takuti.
Merasa diperlakukan tidak sebagaimana mestinya, Achmad Sarbini melaporkan peristiwa itu kepada pengurus PWI Kring Bandung. Pengurus PWI meminta laporan tertulis, dari laporan mana kemudian dikeluarkan pernyataan resmi. Intinya, 1) PWI Kring Bandung menyampaikan laporan Achmad Sarbini ke berbagai pihak termasuk Gubernur Militer Jawa Barat, Gubernur Jawa Barat, Menteri Penerangan RI, Menteri Penerangan RIS dan PWI di Jakarta; 2. Menyatakan tidak sepantasnya Sdr. A. Sarbini di dalam negara hukum diperiksa secara kruisverhoor oleh suatu instansi yang tidak berhak secara hukum.
Dengan terjadinya peristiwa yang kemudian dikenal sebagai “Peristiwa Sarbini” itu PWI Kring Bandung memperoleh perhatian dari berbagai pihak, termasuk dari PWI di Jakarta. Ketika PWI akan mengadakan lustrum I, PWI Kring Bandung ditunjuk sebagai penyelenggara. Dalam pertemuan yang dihadiri lebih dari 100 utusan itu hadir pula Menteri Penerangan RI, Pelaupessy dan Ketua PWI, Djawoto. PWI Kring Bandung saat itu juga pernah memecat salah seorang anggotanya karena ketahuan menerima uang sogokan sehubungan dengan berita yang ditulisnya.
Pada masa kepengurusan berikutnya, di mana M.O. Koesman terpilih sebagai ketua, PWI Bandung merintis terbentuknya lembaga pendidikan jurnalistik (yang mendapat dukungan antara lain dari tokoh pers Adinegoro), dengan mendirikan Institut Publisistik.
Awalnya lembaga pendidikan kewartawanan tersebut bergabung dengan lembaga pendidikan Drg. R. Moestopo. Bukan hanya wartawan muda, yang tua pun banyak yang menambah ilmu di lembaga tersebut. Lembaga inilah yang kemudian menjadi Fakultas Publisistik, cikal bakal Fakultas Ilmu Komunikasi (Fikom) di Universitas Padjadjaran Bandung. PWI Bandung juga merintis kerjasama dengan Nederlandsche Journalisten Bond di negeri Belanda. Lewat kerjasama ini, beberapa anggota PWI Bandung sempat diundang untuk mengunjungi Belanda dan beberapa negara Eropa lainnya. Salah seorang anggotanya, Dajat Hardjakusumah, tercatat sebagai wartawan Indonesia pertama yang meliput Sidang Umum PBB di New York.
Dalam Kongres PWI di Makassar tahun 1961, utusan PWI Bandung (Dajat Hardjakusumah, Atje Bastaman dan Sakti Alamsyah) menyatakan bahwa PWI harus tetap mandiri sebagai organisasi profesi. Pernyataan ini untuk menandingi suara-suara peserta kongres lainnya yang didominasi oleh kecenderungan arah politik saat itu yang dikuasai pihak komunis. Kecenderungan itu makin mengental dalam Kongres PWI di Jakarta tahun 1963.
Setelah meletusnya aksi G30S/PKI, di tubuh PWI Bandung terjadi gejolak yang membuat organisasi wartawan ini terpecah. Yang menjadi pemicunya adalah pernyataan PWI Bandung terhadap peristiwa G30S/PKI (dikeluarkan tanggal 14 Oktober 1965), yang oleh sebagian anggotanya dianggap tidak tegas. Akibatnya, anggota-anggota tersebut menyatakan mosi tidak percaya dan sepuluh hari kemudian membentuk kepengurusan baru. Dengan dukungan PWI Pusat, pengurus PWI Bandung ini dengan cepat mengadakan kristalisasi di tubuh organisasinya. Sebanyak 12 anggotanya (semuanya wartawan suratkabar Warta Bandung yang memihak komunis) dipecat, sementara dua orang diindikasikan Gestapu/PKI. Salah satunya adalah Dajat Hardjakusumah. Peristiwa ini menjadi berlarat-larat karena meskipun pihak Pepelrada (Penguasa Pelaksana Dwikora Daerah) Jawa Barat, sebagai pihak yang bertanggungjawab di bidang politik dan keamanan, telah menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak terbukti sebagaimana yang dituduhkan, keanggotaannya tetap tidak dipulihkan oleh organisasinya.
Kongres PWI Palembang tahun 1970 menghasilkan kepengurusan kembar yang dikenal sebagai “PWI Diah” (ketuanya B.M. Diah) dan “PWI Rosihan” (ketuanya Rosihan Anwar). Perpecahan itu pun menular ke PWI Bandung. Tanggal 22 Januari 1971 B.M. Diah melantik pengurus PWI Cabang Bandung, meski sebagian besar wartawan di Bandung mengakui PWI Cabang Bandung yang diketuai Atang Ruswita sebagai organisasi yang sah. Beruntung, perpecahan tersebut hanya berlangsung selama tiga bulan. Setelah di tingkat pusat kepengurusan PWI menyatu, pada bulan Maret dua kepengurusan PWI Cabang Bandung pun berintegrasi kembali. Sesuai keputusan Konferensi Kerja Nasional (Konkernas) PWI di Banjarmasin tahun 1981, PWI Cabang Bandung menjadi PWI Cabang Jawa Barat.
Susunan Pengurus PWI Cabang Jawa Barat masa bakti 2007-2011 yang terpilih dalam Konfercab di Cipanas, Cianjur sebagai berikut:

PENASEHAT

Drs. H. AM. Ruslan
H. Us Tiarsa
Dr.H.Uce Suganda, SE,MM
H. Yusuf Supardi
H. Chepy Ganda

SUSUNAN PENGURUS

Ketua : Drs. H. Yoyo S. Adiredja
  HU Pikiran Rakyat
Wakil Ketua
Bidang Organisasi : Drs. Mirza Zulhadi
  HU Pikiran Rakyat
Wakil Ketua Bidang
Pembelaan
Wartawan : HM. Asep Ruchiyat
  SKM Fajar Pos
Wakil Ketua
Bidang Pendidikan : Drs. H. Suherlan
  HU Pikiran Rakyat
Wakil Ketua Bidang
Kesejahteraan : H.Setyabuddy Kansil,SH
  HU Media Indonesia
Sekretaris : Ir. Uyun Achadiat
  HU Pikiran Rakyat
Wakil Sekretaris I : Islaminur Pempasa,    Spd., Msi
  HU Pikiran Rakyat
Wakil Sekretaris II : H. Agus Dinar
  HU Suara Karya
Bendahara : Ramadhan
  TVRI Jawa Barat
Wakil Bendahara : Drs. Mardjan Zen
  HU Pikiran Rakyat

Seksi Organisasi
1. M. Syafrin Zaini (PAB)
2. H. Undang Sudrajat (HU Pikiran Rakyat)
3. Dra. Ida Farida (Majalah Gatra)
Seksi Pendidikan
1. H. Akhmad Zal (HU Galamedia)
2. Drs. Erwin Kustiman (HU Pikiran Rakyat)
3. Diding Karyadi, SH (HU Mitra Dialog)

Seksi Kesejahteraan
1. H. Nirwan Indra (HU Pikiran Rakyat)
2. H. Irwan Natsir (HU Pikiran Rakyat)
3. Dadang Hermawan (HU Pikiran Rakyat)

Seksi Media Elektronik
1. Drs. H. Herman Bachtia (TVRI Jawa Barat)
2. H. Azwar BA (RRI Bogor)
3. Darwis Pulungan

Seksi Media Cetak
1. Drs.H. Firman Rachmat (HU Pikiran Rakyat)
2. H. Zaenal Abidin (Koran Sunda)
3. Arif Indra (SKM BOM)
Seksi Budaya & Pariwisata
1. Dra. Hj. Ratna Djuwita (HU Pikiran Rakyat)
2. Memmy Chowie, S.sos (Forum Keadilan)
3. Teti RS (SKM Galura)

Seksi Wartawan Olahraga (SIWO)
1. Drs. Deni Hamdani (HU Pikiran Rakyat)
2. Pujo Hastowo (RRI Bandung)
3. Ir. Erwin Adrian (HU Tribun Jabar)

Seksi Pembelaan Wartawan
1. H. Budi Karyawan, SH.,MM (Inti Jaya)
2. Drs. H. Suparman W (HU Pikiran Rakyat)
3. Drs. Lyster Marpaung (HU Berita Kota)

Koordinator Wilayah (Korwil)
1. Cirebon : Achmad Mas'ud    HU Mitra Dialog
2. Bogor : Kurnia Yudapradja    SKM Fajar Pos
3. Purwasukabek : Zul Chaidir, SH     SKM Inti Jaya
4. Bandung : Dedi Gunadi K     HU Bandung Pos
5. Priangan : Drs.Wawan Dj     HU Pikiran Rakyat
(Tim EPI. Sumber: Melacak Sejarah PWI Cabang Jawa Barat/PWI Jabar)

 

Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Cabang Jawa Tengah. Meskipun PWI telah terbentuk hanya beberapa bulan setelah Proklamasi Kemerdekaan RI 17 Agustus 1945, namun di daerah baru terbentuk beberapa tahun kemudian. Hal itu sejalan dengan pertumbuhan pers di daerah yang lamban dan kelangkaan wartawan. Di Semarang, sebagai ibu kota Jawa Tengah, PWI baru terbentuk tahun 1950 bernama PWI Kring Semarang.
Perkembangan organisasi PWI di Semarang sejak berdiri sampai tahun 1970-an tidak terdokumentasi dengan baik. Sulit ditemukan data otentik yang lengkap tentang wartawan yang aktif, organisasi, aktivitasnya serta pengurusnya dari periode ke periode. Beberapa sumber, antara lain buku yang disusun oleh PWI Jawa Tengah tahun 1996, dan penelitian yang dilakukan seorang mahasiswa Fakultas Sastra Universitas Dipenogoro untuk bahan skripsi, juga tak berhasil mengemukakan sejarah PWI di Semarang dan Jawa Tengah secara lengkap.
Keadaan tersebut tampaknya dipengaruhi oleh situasi pada waktu itu. PWI lebih merupakan perkumpulan kekeluargaan ketimbang organisasi  profesi. Apalagi belum ada kepentingan politik yang berpengaruh langsung, meskipun tugas kewartawanan dari hari ke hari sangat kental dengan masalah-masalah politik. Yang diurus pun lebih banyak menyangkut masalah kesejahteraan daripada pengembangan profesi dan mutu jurnalistik.
Soal-soal kesejahteraan yang banyak diurus misalnya penyediaan perumahan yang dilakukan bekerjasama dengan Pemkot Semarang serta penyediaan berbagai bahan kebutuhan sehari-hari. Kecuali itu, jumlah wartawan di Semarang pada waktu itu juga belum terlalu banyak. Pemilihan pengurus berjalan santai dan lebih banyak lewat aklamasi.
Beberapa wartawan yang disebut-sebut pernah memimpin PWI Kring Semarang antara lain Mashoed Hardjokoesoemo (Utusan Nasional), Boerhan (Tanah Air), Waloejosedjati (Tanah Air), Mintardjo (Antara), Wahjoedi (Suara Merdeka), dan Moendingsari (Daulat Rakyat).
Aktivis lainnya Anim Abdurrachman (Ipphos), H. Mohamad Sulaiman (Antara), Soewarno SH (Suara Merdeka) yang pada tahun 1960-an pernah menduduki jabatan Wakil Ketua PWI Pusat, Tjoa Tjie Liang (Sinar Indonesia), Adi Soekirno (Utusan Nasional), Irawan Pandoe (Sien Mien), Soegeng (Antara), Bambang Soembino (Tempo), Abdulkadir (Suara Merdeka), dan Hetami (Suara Merdeka).
Gambaran organisasi mulai jelas setelah periode kepemimpinan Bambang Soembino yang menjadi Ketua PWI Cabang (sebagai pengganti istilah Kring) Semarang sampai tahun 1971. Dalam pemilihan pengurus baru tahun 1971, terpilih H. Anwar Haddy Soeyanto (Sophia Weekly) yang tahun 1972 digantikan oleh Mochtar Hidajat (Suara Merdeka).
Mochtar Hidajat memimpin PWI selama tiga periode (6 tahun), namun pada tahun pertama periode ketiga, 1978, mengundurkan diri karena persoalan organisasi. Dia digantikan oleh Hamid S. Darminto, Wakil Ketua I, samapi masa kerja habis tahun 1980. Selama tiga periode, 1980-1992, Sutrisna (Suara Merdeka) terpilih sebagai ketua. Pada tahun 1982 masa kepengurusan PWI diperpanjang dari dua menjadi empat tahun dan wilayah kerja disesuaikan dengan sistem pemerintahan. Dari hanya wilayah Kota Madya Semarang menjadi Jawa Tengah. Cabang Kedu yang yang sudah lama ada bergabung ke Jawa Tengah. Sedangkan satu cabang lain, Surakarta, tetap diakui eksistensinya karena dua alasan yaitu kota kelahiran PWI dan SPS serta tempat berdirinya Monumen Pers Nasional, gedung bersejarah tempat berdirinya PWI dan SPS.
Dua periode berikutnya, 1992-2000, terpilih Bambang Sadono SY, SH (Suara Merdeka). Tetapi dalam Pemilu 1997 dia memilih menjadi anggota DPR dan mengundurkan diri dari Suara Merdeka. Kedudukannya kemudian digantikan (secara antar waktu) oleh Soetjipto SH (Wawasan). Dalam pemilihan tahun 2000 kembali wartawan Suara Merdeka, Sasongko Tedjo, terpilih untuk memimpin PWI.
Perubahan masa kerja dan wilayah cabang diputuskan dalam Rakernas PWI di Banjarmasin. Rakernas tersebut juga mencatat hari sangat bersejarah. Selain mengubah masa dan wilayah kerja, PWI untuk pertama kali merayakan Hari Pers Nasional bersamaan dengan perayaan kelahiran PWI tanggal 9 Februari. Perayaan HPN dilakukan setelah usulan PWI Pusat disahkan oleh Presiden Soeharto.  
Pengaruh politik merasuki tubuh PWI menjelang tahun 1965. Wartawan yang aspirasi politiknya ke PKI berusaha merebut kedudukan strategis dalam organisasi profesi itu. Pada periode itu terjadilah perekrutan anggota PWI dan karyawan pers nonwartawan hanya untuk megumpulkan massa. Tiap wartawan baru keanggotaannya dipercepat untuk memperoleh tambahan suara dalam pemilihan pengurus.
Namun kalangan nasionalis berhasil mempertahankan dominasi, bahkan hingga sekarang. Hal itu berkat kegigihan mereka dalam mematahkan pengaruh dan intrik-intrik wartawan yang berorientasi politik lain. Sampai akhirnya PKI dibubarkan pada tahun 1966 dan PWI dibersihkan dari wartawan-wartawan yang berorientasi politik komunis.
Mulai era 1980-an pergulatan politik berubah. Golkar yang berhasil mendominasi pemerintahan berusaha menguasai PWI secara total. Usaha itu berhasil antara lain dengan mengegolkan seluruh ketua PWI Cabang. Wartawan yang berorientasi politik lain sulit menduduki jabatan ketua. Dalam tiap pemilihan pengurus PWI, penguasa setempat yang didominasi Golkar bersama pengurus PWI Pusat berperan sangat menentukan. Gerakan itu dipermudah oleh SK Menpen tahun 1976 yang menetapkan PWI sebagai satu-satunya organisasi wartawan.
Dampak lain dari situasi ini adalah PWI sebagai organisasi profesi semakin kabur. Banyak birokrat, termasuk militer, menduduki posisi-posisi strategis dalam organisasi. Politisasi PWI makin kuat ketika para ketua cabang dan pengurus pusat diberi kursi di DPR dan DPRD.
Dominasi itu baru berakhir setelah reformasi bergulir tahun 1998. PWI bukan lagi satu-satunya wadah wartawan. Organisasi wartawan pun berkembang sangat pesat sejalan dengan pertumbuhan pers itu sendiri.
Sebelum tahun 1970-an PWI Cabang Semarang berkantor di Gedung GRIS, yang sekarang sudah hancur. Lalu pindah ke Wisma Wirapena, sebuah ruangan di kompleks gedung bioskop Mandala, dengan hak pakai yang disediakan oleh Kodam VII Dipenogoro (sekarang Kodam IV). Kompleks gedung tersebut sekarang tinggal puing-puing.
Tahun 1973 pindah lagi ke kompleks GOR Jateng di Simpanglima dengan hak pakai yang diberikan oleh Gubernur Jateng saat itu, Moenadi. Kompleks GOR Jawa Tengah kini sudah lenyap, berubah menjadi Mal Ciputra dan Hotel Ciputra.
Ketika kompleks GOR Jateng “dijual” oleh Pemda Provinsi Jateng tahun 1990-an, PWI Semarang, yang sudah menjadi PWI Jateng, berpindah kantor ke senbuah ruangan sempit di tribun Gelora Trilomba Juang. Setahun kemudian memperoleh dua ruangan lumayan lebar di gedung pusat administrasi GOR tersebut. Terakhir pindah lagi ke ruko Puri Anjasmoro, tahun 1993, yang menjadi kantor permanen hingga sekarang. Gedung itu pemberian Pemda Jateng dan Pemda Kodya Semarang.
Pengurus PWI Cabang Jawa Tengah Periode 2005 – 2009,
Ketua : Sasongko Tedjo      (Suara Merdeka)
Waka Bid.  : Drs. Hendro Basuki
Organisasi   (Suara Merdeka)
Waka Bid.   : Ir. Sriyanto Saputro
Pembelaan   (Wawasan)
Wartawan 
Waka Bid.  : Drs. Sosiawan   Pendidikan   (Wawasan)
Waka Bid.  : Isdiyanto    Kesejahteraan   (Kedaulatan Rakyat)
Sekretaris :  Drs. Jayanto Arus Adi     (Wawasan)
Wakil Sekretaris : Drs. Eko Hari Mudjiharto
Bendahara : Drs. Agung Susatyo
   (RRI Madya Semarang)
Wakil Bendahara : Totok Marwoto      (LKBN Antara),      (Drs. H. Sutrisna)
Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Cabang Kalimantan Timur, dibentuk pertama kali tanggal 24 Mei 1956 dengan kepengurusan, Ketua: A.A. Adwidjaja; Wakil Ketua: M. Saleh Djaja; Sekretaris: Hiefnie Effendy; dan Bendahara: Asmuransjah.
Pengurus ini dilengkapi tiga pembantu yaitu Burhan Dachlan, M. Ardin Katoeng, dan Sjachrani Safei, dengan jumlah anggota 32 orang yang tersebar di Samarinda dan Balikpapan. Tapi karena dibentuk tanpa mengikuti ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam AD/ART PWI, maka kepengurusan ini tidak diakui oleh PWI Pusat (surat jawaban PWI Pusat No. 2/II/59 tanggal 2 Februari 1959, yang ditandatangani Sekjen PWI Pusat, Mawardi).
Sebelas tahun kemudian berhasil dibentuk PWI Perwakilan Samarinda dengan kepengurusan, Ketua: Hiefnie Effendy; Wakil Ketua: Sarman Bakrie; Sekretaris: M. Ardin Katoeng; Bendahara : Gusti Sabri Amin.
Masa jabatan pengurus baru tersebut berlaku dua tahun (10 Desember 1970 s.d. 10 Desember 1972). Kepengurusan periode berikutnya dengan masa bakti dari tanggal 19 Februari 1973 s.d. 19 Februari 1975, dan masa bakti 1976 s.d. 1980. Pada dua periode lanjutan ini Hiefnie Effendy terus dipercaya sebagai ketua.
Pada tahun 1981 PWI Perwakilan Samarinda naik status menjadi PWI Cabang Kalimantan Timur (Kaltim). Peningkatan status ini diperoleh pada saat berlangsung Konferensi Kerja Nasional PWI di Banjarmasin. Hiefnie Effendy masih memimpin hingga tahun 1982 atau setelah PWI Perwakilan Samarinda ditetapkan menjadi PWI Cabang. Hiefnie Effendy merupakan tokoh perintis berdirinya PWI Cabang Kaltim, dan ia pula yang memasyarakatkan organisasi ini di Provinsi Kaltim.
Tahun 1982 dibentuk kepengurusan baru yang menetapkan H.M. Saleh Djaja sebagai ketua dan Nasrullah sebagai sekretaris. H.M. Saleh Djaja menjabat selama dua periode hingga terbentuk kepegurusan masa bakti 1990-1994 yang menetapkan H.M. Fuad Arieph sebagai ketua dan Syafruddin Pernyata sebagai sekretaris, dan menjabat selama dua periode. Pada masa kepemimpinan H.M. Saleh Djaja , Kaltim menjadi tuan rumah Kongres PWI XVIII di Samarinda dan mengusulkan Gubernur Kaltim, H.M. Ardans S.H., sebagai anggota kehormatan PWI Kaltim.
Tahun 1999 dibentuk kepengurusan masa bakti 1999-2005. Pemilihan ini menetapkan Sofyan Masykur sebagai ketua, dan Achmad Bintoro sebagai sekretaris. Melalui hasil Konfercab PWI Kaltim, 26 November 2005, terbentuk kepengurusan masa bakti 2005-2009 yang menetapkan H. Maturidi sebagai ketua, dan Achmad Bintoro sebagai sekretaris.
Susunan pengurus PWI Cabang Kaltim masa bakti 2005-2009 adalah:
Penasehat : H.M. Fuad Arieph,    H.Tatang Dino Herro,    Drs. H.S. Alwy AS,    H. Aan R. Gustam,    H. Syafruddin Pernyata,
Dewan Kehormatan Daerah 
 :  H.A. Sofyan     Masykur, S.H.,
  H. Sudin Hadimulya,    H. Maman Saputra.
Pengurus Harian
Ketua : Ir. Maturidi
Waka Bid.
Organisasi :  Sardi Ary
Waka Bid.
Pembelaan
Wartawan :  Drs. Andik Riyanto
Waka Bid.
Pendidikan :  H. Syahrium Djafar, B.A. 
Waka Bid.
Kesejahteraan : Intoniswan, S.E.
Sekretaris : Drs. A. Bintoro
Wakil Sekretaris I : Ir. Hadri
Wakil Sekretaris II: H. Zamroni
Bendahara : Drs. M. Roghib
Wakil Bendahara : Iwan Setiawan


Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Cabang Lampung - Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Cabang Lampung berdiri pada tahun 1965. Para wartawan saat itu sudah menginginkan wadah untuk berkumpul sejak tahun 1950-an, sejak Provinsi Lampung masih bagian dari Sumatera Selatan, tetapi memang tidak mudah untuk mewujudkannya. Para pendiri PWI Lampung harus berusaha menyingkirkan lebih dulu perbedaan di antara mereka sendiri.
Pada tahun 1950-an puluhan pemuda daerah ini kursus kewartawanan di Yogyakarta, Semarang, dan Bandung. Setelah lulus, mereka kembali ke daerahnya dan sepakat membentuk Persatuan Pelajar Wartawan Indonesia (PPWI). Ismet Ismail terpilih menjadi ketua I dan Anang Hoesin menjadi ketua II. Perkumpulan ini bertahan hingga tiga tahun.
Seperti organisasi pers pascareformasi, beberapa anggota PPWI “desersi” membentuk organisasi baru yakni Ikatan Pelajar Wartawan Indonesia (IPWI) Lampung. Konon, PPWI dan IPWI kerap berseteru soal eksistensi dan idealisme masing-masing. Mereka yang tak bergabung di PPWI dan IPWI membentuk Yayasan Pers dan Djoernalistik (Yaperda).
Yaperda ingin menyamakan persepsi antara kedua organisasi wartawan tersebut. Yang terjadi, perseteruan antarwartawan makin seru. PPWI maupun IPWI sama-sama mengklaim organisasinya yang betul-betul wadah profesi wartawan. Keduanya saling mengumumkan kepada narasumber agar tak melayani wartawan kompetitornya.
Residen Lampoeng Raden Muhammad (1955-1956) turun tangan. Untuk mendamaikan PPWI dan IPWI, dia memberikan sebidang tanah seluas 700 m2 berikut bangunan untuk Balai Wartawan Durian Payung yang kini dikenal dengan nama Balai Wartawan Solfian Akhmad di Jalan A. Yani No. 7, Durian Payung, Bandar Lampung.
Kepala Djawatan Penerangan Kota Besar Tandjoengkarang-Teloekbetoeng, Zainal Abidin Daud, minta Yaperda mengundang seluruh wartawan daerah ini (30 orang) untuk membentuk wadah baru bagi wartawan. Hadir pada pertemuan tersebut Ismail Arief (Komisariat PWI Cabang Palembang) dan H. Barlian Effendy (PPWI).
Para peserta rapat sepakat membentuk Persatuan Wartawan (Pewarta). Larai Bustami terpilih sebagai ketua I dan Lukman Sudin sebagai ketua II. Yaperda lalu menyerahkan inventaris tanah, bangunan Balai Wartawan, mesin cetak hand press, piano, dan lain-lain  kepada Pewarta. Sayangnya, Pewarta tetap tidak mampu mencairkan ego para wartawan.
PWI Pusat akhirnya mengesahkan perubahan dari PWI Perwakilan Lampung menjadi PWI Cabang Lampung pada tanggal 29 Mei 1970. Solfian Akhmad terpilih menjadi ketua sampai tahun 1972. Dia digantikan Muhaimin Kohar (1972-1974). Solfian Akhmad kembali dipercaya menjadi ketua tahun 1974-1990.
Pada periode 1990-1994 Martubi Makki menggantikan Solfian Akhmad. Sedangkan Agus S. Soelaeman terpilih menjadi ketua periode 1994-1998, dan M. Harun Muda Indrajaya, BSc, MBA menjadi ketua periode 1998-2002. Solfian Akhmad pendiri Lampung Post, Agus S. Soelaeman mantan kepala Kantor Berita Antara Lampung, sedangkan M. Harun Muda Indrajaya pendiri SKM Tamtama dan Lampung Ekspress Plus. (Tim EPI/Wid; Sumber: Buku Putih Pers Antara Idealisme & Euforia, Terbitan PWI Cabang Lampung, 2002).


Persaudara’an - terbit di Gorontalo, yang dulunya masuk wilayah Sulawesi Utara. Suratkabar ini dicetak Gorontalosche Drukkerij Yo Un An, Gorontalo. Nomor perdananya terbit pada Rabu, 1 September 1926 dan harga langganannya 2,50 gulden untuk Hindia dan 3,50 gulden untuk luar Hindia. K. Ponamon bertindak selaku “Madjelis-Karangan dan Menanggoeng-Djawab”. Persaudara’an salah satu sendi perjalanan pers Sulawesi, khususnya Gorontalo.
Suratkabar yang terbit dua kali dalam sebulan ini punya tiga kekuatan, yaitu persuasi untuk membangkitkan semangat saling menolong, unsur nasionalisme, dan nilai kultural Islam. Selaras dengan namanya, Persaudara'an memang cenderung persuasif. Ia membujuk dan memengaruhi pembaca untuk sekadar melongok kejadian-kejadian di luar Celebes, mulai dari musibah, perkumpulan, hingga pemberontakan. (Tim EPI/KG. Sumber: Tunggul Tauladan/Indonesia Buku/Jurnas)


Persbredel - pembredelan pers, pelarangan penyiaran adalah penghentian penerbitan dan peredaran atau penyiaran secara paksa atau melawan hukum pada zamannya. Sejarah pembredelan pers di Indonesia bermula pada awal abad XVIII,  sama tuanya dengan usaha menerbitkan koran pertama di Hindia Belanda.
Ketentuan pasal dalam Regenings Reglement (Peraturan Pemerintah) tahun 1854 memberi kewenangan pada pemerintah Hindia Belanda untuk mengawasi pers. Selanjutnya hak kontrol tersebut diperkuat dalam Undang-Undang Pers (Drukpersreglement) 1856. Undang-Undang Pers 1856 ini mewajibkan para pencetak dan penerbit menyerahkan semua salinan karangan kepada pejabat hukum sebelum diterbitkan. Pada masa itu pemimpin redaksi koran terbesar di Batavia, Java Bode (1852-1858) dan suratkabar Soerabaja Courant (1833-1859) mengkritik Undang Undang Pengendalian Pers dan menolak memberikan naskah tulisannya sebelum terbit, tetapi pemerintah tetap bertindak tegas, naskah harus diserahkan sebelum terbit.
Pada tahun 1903 tekanan pemerintah kepada pers dialami oleh Redaktur Nieuwsblad, J.F. Scheltema sehingga ia mengundurkan diri sebelum dipecat. Melalui proses sidang pengadilan ia dihukum penjara tiga bulan karena tulisannya yang tajam mengkritik sikap pemerintah dalam politik candu.
Pers bredel yang pernah berlaku pada masa lalu itu dikhawatirkan oleh kalangan tokoh pers dapat dihidupkan kembali dengan adanya wacana melalui revisi Undang Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999. Pasal 4 ayat (2) UU Pers No.40/1999 tentang Pers menegaskan terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran. (Tim EPI/NH)  


Persbredel Ordonnantie - peraturan mengenai pers di Indonesia pertama kali dibuat oleh pemerintah kolonial. Kemudian peraturan pers ini dicabut oleh pemerintah Republik Indonesia pada tahun 1954  berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 1954 karena dianggap bertentangan dengan pasal 19 dan 33 UUDS.(Tim EPI/NH)  


Pers Kampus, atau pers mahasiswa. Hidup dan sejalan dengan adanya paham kebebasan pers pada masa liberalisme, di samping pers umum. Pada tahun 1950 pers kampus lahir di berbagai kota di Indonesia dan pada tanggal 8 Agustus 1955 diselenggarakan Konferensi I Pers Mahasiswa Indonesia yang melahirkan dua organisasi pers mahasiswa yaitu Ikatan Pers Mahasiswa Indonesia (IPMI)  dan Serikat Pekerja Pers Mahasiswa Indonesia. (Tim EPI/NH)  


Pers Lokal - Istilah pers lokal di Indonesia semakin populer ketika Bangsa Indonesia memasuki era reformasi dan desentralisasi atau otonomi daerah mulai tahun 1998. Dengan tidak adanya SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) maka pertumbuhan pers nasional bak jamur di musim hujan. Jumlah perusahaan penerbitan pers yang hanya mencapai 289 pada masa Orde Baru, pada era reformasi menjadi lebih dari 2.000 perusahaan meskipun belakangan sebagian besar berguguran sehingga tinggal sekitar 800 perusahaan. Dari jumlah itu sebagian besar berada di daerah-daerah baik di ibukota provinsi maupun di daerah-daerah tingkat II (kota/kabupaten).
Pada umumnya sebagian besar sajian atau isi pers lokal itu berorientasi pada kebutuhan informasi masyarakat setempat. Sumber-sumber pemberitaan pun kebanyakan adalah mereka yang tinggal di daerah setempat. Hanya sedikit saja materi berita atau tulisan yang berasal dari tingkat nasional atau internasional. Seiring dengan itu sebagian besar pembaca atau pelanggannya pun adalah masyarakat setempat. Oleh karena itu sebagian besar iklannya pun berasal dari masyarakat atau pengusaha-pengusaha lokal.
Prof. Dr. Deddy Mulyana, MA, dalam bukunya Komunikasi Populer, Kajian Komunikasi dan Budaya Kontemporer (Penerbit Putaka Bani Quarisy, Bandung, 2004),  mendefinisikan pers lokal sebagai pers yang dibangun oleh dan untuk orang-orang lokal. Lokal di sini dapat berarti satu kota, kabupaten, atau provinsi, atau wilayah yang dihuni suatu kelompok suku, dalam suatu wilayah geografis yang lebih besar. Bahasa pers lokal bisa saja bahasa nasional atau bahkan bahasa daerah, sejauh bahasa daerah tersebut masih diapresiasi oleh masyarakat yang bersangkutan.
Fungsi pers lokal pada dasarnya adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bersangkutan, apakah itu kebutuhan dari segi pendidikan, informasi, atau hiburan. Akan tetapi, fungsi pers lokal yang terpenting adalah untuk membangun dan mengembangkan jatidiri (identitas) masyarakat lokal tersebut, katakanlah masyarakat Sunda. Dalam konteks ini, identitas yang bersifat kolektif tersebut tidak terlepas dari pengaruh budaya masyarakat bersangkutan.
Adapun fungsi-fungsi pers tadi bisa tetap sama, yakni untuk mendidik, memberi informasi, dan memberikan hiburan. Namun substansi pers tersebut harus disesuaikan dengan identitas dan budaya yang hendak dibangun tadi. Dalam konteks inilah kita harus menyadari pentingnya memiliki pandangan yang tepat mengenai apa yang disebut dengan jatidiri dan budaya. (Tim EPI/Wid)


Pers Perjuangan - sistem pers yang tumbuh dan berkembang pada zaman Hindia Belanda, bercorak nasional dengan menyebarluaskan maksud dan tujuan kaum pergerakan kemerdekaan.
Sejak lahirnya, pers Indonesia adalah pers perjuangan, berjuang melawan ketidakadilan, ketidakbenaran, menuntut kejujuran, serta pengakuan martabat dan derajat bangsa Indonesia. Pers mampu mengintergrasikan diri dengan rakyat, mengemban amanat suara massa dan merefleksikan aspirasi rakyat. Pers adalah pejuang nasional.(Tim EPI/NH)  


Pertja Barat - suratkabar ini terbit tiga kali seminggu. Nama “pertja barat”, bermakna  “pulau di sisi barat” atau Sumatera Barat. Pemaknaan itu berasal dari tempat penerbitan suratkabar Pertja Barat di kota Padang, pada tahun 1931.
Pertja Barat dipimpin oleh Dja Endar Moelja (pemimpin redaksi), dibantu Dja Endar Bongsoe (redaktur), dan administrasi H.A. Gani. Koran ini beredar pada hari Selasa, Jumat dan Sabtu. Suratkabar dengan slogan “Orgaan dari Segala Bangsa” tersebut, diterbitkan badan penerbit “Pertja Dagblad” dengan format tabloid.
Isi suratkabar Pertja Barat, sebagian besar adalah perihal pendidikan. Selain itu, suratkabar ini juga memuat artikel ringan, cerita pendek dan cerita bersambung. (Tim EPI/TS; Sumber: Perpusnas)


Perwajahan Suratkabar (Tata Letak) - adalah mengatur penempatan berbagai unsur komposisi, seperti huruf teks, garis-garis, bidang-bidang, gambar-gambar dan sebagainya. 
Layout berarti memberi kesempatan kepada layouter dan langganannya untuk melihat pekerjaan mereka sebelum dilaksanakan. Peningkatan beaya oleh karena pengulangan penyusunan dan pembetulan dapat dicegah.
Pewujudan umum dari sebuah layout harus sesuai dengan cetakan kemudian. Gaya huruf dan ukurannya, bentuk komopsisi, warna, ukuran dan macam kertasnya harus dengan jelas ditampakkan pada sebuah layout.
Sebuah layout selalu perlu dan menolong untuk menilai dan melaksanakan pekerjaan lebih cepat. Jangan sekali-kali memulai menyusun sebelum segalanya jelas.
Kalau tidak dibutuhkan suatu layout, atau kalau pekerjaan-pekerjaan kecil saja, biasanya cukup dibuatkan sebuah sketsa kasar bagi si pengeset dan layouter. Sketsa ini dapat dibuat dengan pensil. Kepala-kepala karangan harus disket; bagan teks dapat diperlihatkan dengan garis-garis pensil yang sederhana. Kepala-kepala karangan, gambar-gambar atau unsur-unsur cetak yang lain, harus dibuatkan cetak percobaan yang ditempelkan pada sketsa itu. Selalu harus dibuat beberapa sketsa kasar lebih dahulu, dan nantinya yang terbaik dapat dipilih untuk pekerjaan kita.
Kalau ada sketsa atau suatu gagasan yang dipilih, teks atau naskah dan unsur-unsur lainnya dapat disusun, dibuat suatu cetak-percobaan, dipotong dan kemudian ditempatkan pada sehelai kertas (sesuai ukuran sesungguhnya). Unsur-unsur ini dapat digeser-geser ke mana saja dikehendaki sampai ditemukan suatu hasil (komposisi) yang memuaskan, lalu dilekatkan di tempatnya (dengan lem).
Layout yang dimaksudkan bagi si langganan harus dikerjakan lebih hati-hati. Setidak-tidaknya baris-baris utama harus disusun dan dilekatkan bersama dengan unsur-unsur yang lain. Harus digunakan bentuk huruf yang betul serta ukurannya, warna-warnanya, garis-garis, gambar-gambar.
Kalau ada persetujuan dari langganan, harus dikerjakan apa yang disebut “camera-ready layout”, yaitu komposisi yang siap untuk difoto di mana semua teks harus disusun (dalam rupa cetak-percobaan) dan ditempelkan pada selembar kertas - semuanya dalam ukuran seharusnya (sesuai dengan ukuran bidang cetak) -. Unsur-unsur seperti garis-garis, simbol-simbol. gambar-gambar garis harus ditempatkan secermat mungkin. Gambar-gambar halftone (foto) cukup disebutkan saja, dengan diberi bingkai batas gambar sesuai dengan nomor foto modelnya. Film dari gambar halftone akan ditambahkan nantinya pada montase (mounting).
Semua instruksi seperti pembesaran atau pengecilan, negatif atau positif, macam warna, ukuran raster, harus ditulis untuk memberi kepastian dalam proses reproduksi dan montase, sehingga terhindar kesalahan-kesalahan.
Sebuah layout adalah memuaskan kalau pertanyaan-pertanyaan berikut ini dapat dijawab secara positif.
1.  apakah hasilnya sesuai dengan maksud   pekerjaan (misalnya sebuah poster untuk   advertensi)?
2.  apakah pekerjaan itu memiliki keaslian   tertentu?
3.  apakah komposisi dikerjakan dengan baik?
4.  apakah pilihan bentuk, jenis huruf, warna   dan kertas sudah merupakan suatu   kesatuan?
5.  apakah bahasa yang dipakai sudah baik   dan tanpa kesalahan?
6.  apakah pekerjaan tersebut menampilkan   rupa yang umum dan bagus?

Tipografi
Masing-masing huruf merupakan bagian individual dalam alfabet. Bentuk dasar huruf tidak dapat diubah. Sedangkan variasi bentuknya sangat banyak jumlahnya. Jenis huruf baru selalu dirancang sebagai hasil tehnik produksi yang lebih progresif atau sebagai adaptasi daripada mode dan gaya.
Huruf-huruf secara tersendiri berbeda dalam bentuk, ukuran, berat, kelebaran dan miringnya.

Bentuk
Kita pisahkan di antara dua grup bentuk huruf cetak: jenis huruf dengan kait atau serif - misalnya Garamond atau Bodoni - dan yang tanpa kait atau sans-serif - antara lain Univers dan Futura. Ada cukup pilihan dari berbagai jenis tersedia dalam kedua grup ini. Alfabet sans-serif berikut ini adalah yang terbanyak dipakai dewasa ini: Univers, Monotype, Futura, Gill, Folio dan Helvitica.
Perkembangan yang terakhir adalah OCR (Optical Character Recognition). Alfabet OCR adalah suatu seri tanda-tanda yang di satu fihak, secara teliti dan mudah dapat dibaca oleh alat pembaca elektronis dan, di lain fihak juga dapat dibaca oleh manusia. Huruf-huruf ini sangat mirip dalam bentuknya degan huruf-huruf sans-serif yang tekenal itu.
Alfabet sans-serif dapat diperoleh untuk keperluan set tangan, set mesin, set fotografis dan set cahaya. Tetapi hendaknya ingat, bahwa sekalipun dalam satu jenis huruf yang sama, bentuk tehnik yang dipergunakan berbedaan; misalnya Univers 10 punt roman pada set timah berbeda dengan Univers 10 punt roman pada set fotografis!

Ukuran
Pada set timah, foto atau cahaya, ukuran diatur menurut punt atau mm ataupun inci. Ukuran punt yang paling umum adalah di antara 6 dan 72 punt.
Pada set fotografis untuk jumlah kecil atau untuk judul-judul, ukuran dapat diatur dalam proses yang sama, huruf-huruf secara individual dibuat lebih besar atau lebih kecil secara proporsionil.
Pada set timah huruf-huruf punya proporsi khusus untuk setiap ukuran, misalnya, huruf-huruf kecil lebih lebar (berspasi lebih besar) daripada huruf yang besar. Pembesaran atau pengecilan secara fotografis daripada set timah oleh karenanya harus dihindarkan.

Berat dan lebar huruf
Di samping ukuran besar, huruf-huruf juta berbeda dalam berat dan lebarnya. Dengan berat huruf dimasukkan berbagai ketebalan garis-garis huruf dalam hubungan dengan spasi, sedang tingginya tetap.
Berat huruf dinilai sebagai tipis sekali, tipis, normal, setengah tebal, tebal dan sangat berat. Namun demikian tidak ada keseragaman standarisasi.
Lebar huruf adalah ukuran bagian luar yang vertikal daripada huruf-huruf. Ukuran ini ada dalam proporsi tertentu sepadan dengan berat garis-garis huruf dan spasi bagian dalam. Tingginya tetap.
Kemiringan huruf
Sebagai tambahan pada huruf-huruf yang tegak, yakni huruf-huruf yang tegak-lurus (90......) pada garis dasarnya, juga dapat diperoleh huruf miring. Huruf-huruf miring condong ke satu arah.
Di dalam sistim huruf yang direncana baik, selalu ada huruf miring untuk setiap variasi daripada huruf yang tegak. Dalam hal ini huruf tegak dan miring dapat digabungkan sebagaimana dikehendaki.

Mencampur berbagai jenis huruf
Setiap penyusun harus tahu karakteristik dari jenis-jenis huruf. Hanya kalau masig-masing jenis huruf dikenali (kekhasannya), mereka dapat dipakai dan dicampurkan baik-baik.
Pedoman pokok dalam mencampurkan jenis-jenis huruf adalah JANGAN MENCAMPUR LEBIH DARI PADA 2 JENIS HURUF YANG BERLAINAN. Layout yang terbersih adalah apabila hanya satu jenis huruf atau satu famili huruf dipakai.
Jenis huruf gaya lama (Garamond, Baskerville) tak pernah dicampurkan dengan jenis huruf Roman (Bodoni). Kedua huruf gaya lama ini bentuknya seperti tulisan dan menggunakan serif yang miring “slanting serifs”), sedang huruf Roman nampaknya seperti dikerutkan dan menggunakan serif horisontal.
Jenis huruf Egyptian dapat dipakai sebagai kepala karangan bagi jenis huruf Roman, karena serif-nya juga horisontal. Pencampuran kedua jenis huruf dalam teks harus dihindarkan sebab tinggi kedua jenis huruf itu berbeda pada besar badan huruf yang sama.
Jenis huruf Grotesque - sans serif - (Univers, Futura) tidak dapat dicampurkan dengan jenis huruf Roman. Grotesque hanya dapat dipakai sebagai kepala karangan, sementara jenis huruf Roman dipakai sebagai teks dengan ukuran huruf yang lebih kecil.
Jenis huruf Tulisan Inggris (English Script) dapat dicampur dengan baik dengan jenis huruf Roman, karena keduanya terdiri dari garis-garis halus dan tebal. Namun akan nampak tidak bagus kalau dicampurkan dengan jenis huruf Grotesque (sans serif). Pencampuran hanya mungkin kalau huruf Grotesque dipakai dalam ukuran normal dan kecil.
Jenis huruf yang lain harus dicampur sesuai dengan bentuk dan tingginya. Jenis huruf dengan perubahan ketebalan garis-garisnya dapat bercampur baik dengan jenis huruf lama. Sedang jenis huruf dengan garis-garis yang seimbang dapat bercampur lebih baik dengan huruf Grotesque. Berbagai jenis huruf juga harus sesuai dengan unsur-unsur cetakan lainnya seperti simbol-simbol, gambar-gambar dan garis-garis.

Kata
Kata merupakan kombinasi daripada huruf-huruf tunggal. Huruf-huruf ini ditempatkan bersama sedemikian untuk menjadi kata yang diucapkan dengan cara dituliskan. Ejaan yang benar sebuah kata dikenal seperti halnya dengan bentuk huruf. Maka huruf-huruf harus dipelajari tentang kekhasan visuilnya masing-masing dan diatur dengan jarak yang benar satu dari yang lain. Dengan huruf-huruf timah yang biasanya diperdagangkan, dan sebagian pada photocomposing, jarak antara huruf-huruf sudah teratur, sehingga dengan begitu setiap kombinasi yang mungkin antara huruf yang satu dengan yang berikut dapat teratur secara otomatis. Koreksi dengan tangan biasanya tidak diperlukan.
Pada huruf-huruf yang besar (di atas 12 punt) dan huruf-huruf judul, ketidakseragaman yang disebabkan oleh tehnik terlihat jelas. Spasi yang terlalu besar atau terlalu kecil memerlukan koreksi.
Huruf-huruf tuang hanya dapat didekatkan satu dengan yang lain sejauh besar badan huruf ( body size) memungkinkan. Jarak yang terlalu kecil dapat diperbesar dengan diberi spasi yang tipis.
Pada photocomposing untuk kepala-kepala karangan, huruf-huruf dapat disusun saling mendekati atau saling menjauhi satu dengan yang lain menurut kehendak kita.

Baris
Baris terdiri dari kata-kata yang diatur satu di belakang yang lain. Di antara kata-kata ada jarak antar kata. Pada set timah, seperti juga pada set foto dan set film, jarak-antar-kata yang minimum sampai ke yang maximum dapat diperoleh.
Sebuah baris harus memiliki koherensi optis, yaitu bahwa kata-kata harus dapat dengan jelas dikenali dan yang satu tidak terbaur dengan yang lain. Juga sama pentingnya bahwa kata-kata itu tidak saling terpisahkan secara seenaknya sehingga spasi-spasi yang ada mengganggu kelancaran membaca. Spasi yang normal antara kata-kata adalah sebuah ukuran yang tetap dan secara teratur diulangi. Sebagai jarak dasar untuk ukuran huruf 6-12 punt spasi 1/3 em-quad harus dipakai.
Untuk huruf-huruf yang besar (huruf judul) ketidakteraturan jarak-antar-kata akan nampak. Ini harus dikoreksi secara optis sesuai dengan bentuk dari huruf-huruf pertama dan terakhir daripada kata yang berikutnya.

Kolom
Sebuah kolom terdiri dari sejumlah baris dengan lebar tertentu. Dari praktek ternyata bahwa lebar kolom pada kebanyakan majalah atau brosur adalah 5-7 kata dengan sekitar 6-10 huruf per kata. Pada koran jumlah kata per baris dalam satu kolom lebih sedikit lagi, sedangkan pada buku-buku lebih banyak.
Jumlah yang dapat terbaca dengan mudah menurut pengalaman dalam sebuah baris 40-60 huruf. Baris yang lebih panjang sulit dibaca. Sebagai tambahan ketentuan tentang lebar kolom, jarak antara baris dari garis dasar ke garis dasar harus juga ditentukan tanpa interlini atau dengan interlini. Jarak antar baris biasanya diukur dalam punt, misalnya untuk huruf dengan ukuran 9 punt diberi interlini 1 punt - ditulis 9/10 punt.

Garis
Garis adalah unsur cetak yang penting, dan karena kekuatan rupanya maka garis harus dipakai dengan hati-hati. Garis dapat membagi sebuah teks, mengelompokkan dan juga dapat menghubungkan kelompok-kelompok teks. Juga dapat dipakai sebagai bingkai dan sebagi hiasan.
Garis-garis yang dipakai harus dapat serasi dengan jenis huruf yang digunakan - untuk huruf-huruf Roman dan yang “kuno” baik dipakai garis yang halus; untuk huruf Grotesque dipakai garis-garis setengah tebal.

Ornamen
Ornamen hanya kadang-kadang dipakai dalam tipografi modern. Mungkin saja menggunakannya untuk bahan cetakan pribadi dan pekerjaan-pekerjaan dekoratif seperti ijazah. Ornamen yang dipakai juga harus dicampur baik-baik dengan unsur-unsur cetak yang lain.
Bidang cetak
Bidang-bidang dapat dicetak sebagai bidang berwarna (sebagian dasar). Bisa juga diberi raster atau mengandung unsur-unsur yang “negatif”. Bidang yang dicetak mencerahkan setiap layout dan merupakan sarana yang termurah apabila menggunakan warna kedua. Bidang yang dicetak ini hendaknya tidak terlampau luas, tidak terlalu berat dalam warna dan harus sepadan dengan unsur-unsur lain dalam cetakan.
Bila memakai garis negatif, huruf Grotesque adalah lebih baik, sedang jenis huruf kuno dan Roman dalam ukuran lebik kecil sukar untuk dicetak negatif.

Penggunaan foto dan gambar garis
Foto-foto dan gambar-gambar garis adalah unsur-unsur disain yang paling banyak dipakai. Gambar-gambar (dalam hal ini baik foto-foto, lukisan maupun gambar-gambar garis) dapat mengungkapkan sesuatu hal dengan lebih cepat dan sering kali lebih baik dari pada teks. Gambar-gambar digunakan mana kala seseorang ingin mengiklankan dan menjual sesuatu barang/jasa seperti dalam prospektus atau adpertensi dalam harian atau majalah.
Tetapi gambar-gambar juga digunakan untuk buku-buku sebagai ilustrasi dan untuk menjelaskan teks dan sering kali hanya sekedar demi keindahan layout dan wajah yang lebih bagus.

Foto-foto
Untuk memungkinkan mencetak foto, maka ketika membuat reproduksi dari original foto dengan film-grafik harus dipakai tirai raster (screen). “Ukuran” screen, yaitu ukuran sekian banyak titik per sentimeter (48/cm, 54/cm atau 60/cm, ditentukan oleh jenis kertas yang akan dipakai.
Sebelum penemuan fotografi, “seniman-seniman” mencoba mengukir dengan detail yang sebaik-baiknya pada sebidang kayu atau logam sekedar memberi kesan bahwa gambar yang dibuatnya adalah sebuah nada lengkap (mirip seperti foto dengan warna-warna yang lengkap ari putih ke kelabu muda, kelabu tua, kehitam-hitaman dan ke warna hitam sesungguhnya).

Penggunaan foto
Seperti kebanyakan gambar; dapat dalam bentuk bujur sangkar atau empat segi yang berdiri atau berbaring, baik untuk harian, majalah atau buku-buku, di mana sering kali ukurannya disesuaikan dengan ukuran satu kolom atau lebih.
Sering latar belakang yang ada pada sebuah foto (gambar “pemandangan di belakang potret seseorang tokoh, misalnya) dihilangkan. Ini dapat dikerjakan pada negatif film-grafik. “Tindakan” ini dilakukan untuk membuat agar bagian yang terpenting lebih menonjol atau agar obyek pokok lebih nampak hidup.
Untuk keperluan katalog sering dipakai gambar berwarna, dan sering kali (malahan hampir selalu latar belakang yang ada pada gambar tersebut dihilangkan serta diganti dengan latar belakang baru (sering kali berupa warna-warna yang cerah) agar semua gambar yang ada nampak seragam. Pekerjaan peggantian latar belakang itu dilakukan ketika membuat pemisahan warna (colour-separation).
Gambar-gambar juga dapat dipakai dalam berbagai bentuk seperti segiempat dengan sudut bulat, segitiga, lingkaran atau oval dan lain sebagainya. Semuanya ini sekedar membuat gambar itu lebih menarik.
Semuanya ini, yaitu “pembentukan” gambar, dikerjakan setelah negatif film reproduksi dibuat; ketika membuat film positifnya, dipakai cadar (mask) yang punya lobang menurut bentuk dan ukuran yang dikehendakinya.
Foto juga dapat dipakai sebagai judul; dalam hal ini teks gambar atau judul ditempatkan di dalam gambar sebagai baris-baris huruf putih (negatif) di atas latar gambar yang gelap atau sebagai baris-baris huruf hitam (positif) pada latar gambar yang lebih cerah.
Huruf-huruf teks yang putih, pada foto hitam-putih atau pun warna, dapat diisi dengan warna.
Bagian utama atau keseluruhan foto hitam-putih dapat didasari dengan warna untuk membuatnya lebih menarik atau apabila suatu “suasana” tertentu diperlukan. Misalnya, sebuah foto hitam-putih yang diberi dasar merah memberi suasana dalam kamar gelap.
Untuk memberi pandangan menyeluruh tentang sesuatu, sering banyak foto-foto kecil dalam ukuran seragam, atau pun dalam bermacam ukuran, disusun bersama pada satu muka, atau disusun bersama untuk membentuk “sebuah” gambar baru.
Antara masing-masing gambar dapat diberi garis batas putih untuk memisahkan satu sama lain. Tetapi dapat pula disusun sungguh-sungguh berimpit sehingga seolah-olah tiada batas di antara masing-masing.
Berbagai foto dapat dibentuk dengan memotongnya dengan guntingan/pisau dan menggabungkannya dengan foto yang baru. Bentuk ini dinamakan “collage” dan digunakan untuk memperlihatkan banyak detail dari keseluruhan peristiwa atau benda. Tetapi lebih sering sekedar untuk membentuk gambar yang lucu (misalnya menggunakan foto kepala orang untuk dijadikan kepala seekor kuda).
Cara lain untuk memperlihatkan lebih banyak hal yang berbeda dalam satu gambar adalah membuat salinan beberapa foto bersama-sama (artinya satu sesudah yang lain). Setelah dilakukan retus (retouching) yang baik, foto-foto itu akan menghasilkan sebuah gambar foto yang baru. Cara ini banyak dipakai untuk iklan film.
Penggunaan foto dengan gambar garis juga merupakan hal yang wajar dan umum. Ini dapat dikerjakan dengan menggambari foto nada lengkap atau membuat cetak kontak dari kedua macam negatif (foto dan gambar garis) bersama-sama. Sebuah gambar garis dalam sebuah foto dapat menolong memperjelas maksud foto, atau membuat detail tertentu atau bagian tertentu dari foto tersebut menjadi lebih menonjol. Tetapi sering kali juga dimaksudkan sekedar membuat sebuah foto nampak lebih lucu.
Kadangkala dapat juga memberi sebuah gambar atau sebagian dari sebuah gambar gaya sebuah nada lengkap (seolah-olah sebuah foto) dengan menggunakan tirai-raster (screen).
Sebaliknya sebuah foto dapat juga direproduksi tidak dengan menggunakan raster, sehingga warna pertengahan (middle tone) hilang dan hanya tinggal bagian yang putih dan bagian yang hitam. Metode ini sering hasilnya di luar dugaan kita, maka boleh dikata merupakan hasil suatu karya yang sifatnya untung-untungan. Namun demikian dapat menjadi sebuah unsur yang bagus untuk pembuatan layout, kalau saja hasilnya cukup memuaskan.

Gambar-gambar garis (line drawing)
Gambar-gambar garis tidak memiliki nada lengkap, hanya melulu merupakan gambar dengan warna hitam (yang berupa garis-garis tebal-tipis) dan putih (sebagai warna dasar kertas).
Dulu  gambar-gambar semacam ini harus diukirkan pada sekeping papan kayu atau sekeping papan logam, dan merupakan satu-satunya cara untuk mencetak sebuah gambar.
Di kemudian hari dengan alat-alat khusus “seniman-seniman” dapat menirukan ujud gambar nada lengkap.
Dewasa ini segala bentuk gambar garis dapat mewujudkan garis-garis hitam pekat dan memiliki detail sampai sekecil-kecilnya dan sehalus-halusnya pada hasil cetakannya. Semua hasil itu sepenuhnya tergantung pada kemahiran pemotretannya.
Gambar garis membutuhkan waktu yang cukup lama untuk melukisnya, dan memerlukan tangan seorang seniman; dengan demikian fotografi (yang dapat dikerjakan oleh hampir setiap orang) makin lama mengambil alih karya sang seniman. Bidang utama gambar garis adalah tehnik. Semua konstruksi harus digambar lebih dulu. Ilustrasi buku, terutama buku-buku sekolah, sering kali merupakan gambar yang menerangkan teks atau hal-hal yang abstrak, yang amat sering tidak mungkin dilukiskan dalam sebuah foto. Dan kegunaan lain sebuah gambar garis adalah untuk membuat cartoon atau karikatur, buku-buku komik dan ilustrasi iklan-iklan.
Gambar-gambar garis juga dapat berupa gabungan pelbagai warna: baik sudah sejak awal dilukiskan demikian, atau baru kemudian ditambahi warna pada bagian-bagian tertentu.

Aspek-aspek formal
Setiap orang yang berurusan dengan perencanaan atau pelaksanaan dalam urusan cetak-mencetak harus tahu tentang kemungkinan-kemungkinan dasar sebuah perwajahan.
Semua unsur yang dipergunakan tergantung pada lingkungannya. Semua unsur dalam suatu bidang berhubungan satu sama lain.
Efek timbal balik, perpaduan tegang dan tenggang dapat dipergunakan dengan penuh rasa dan nalar untuk memberi bahan cetakan suatu suasana yang sesuai dengan maksud dan tujuannya.

Simetris dan tidak simetris
Baris-baris teks dapat disusun dalam 4 cara yang berlainan:
Simetris, bila teks disusun di tengah-tengah seimbang di kanan dan kiri sumbu vertikal. Asimetris, bila teks disusun lurus kanan kiri, atau hanya lurus kanan, atau hanya lurus kiri saja.
Pada susunan simetris, jarak antara kata-kata adalah sama dalam semua baris. Susunan macam ini tidak disarankan untuk teks yang panjang. Kebanyakan dipakai untuk kepala karangan, judul, kartu-kartu dan barang-barang cetakan lainya yang dekoratif (ijazah, surat-surat berharga, dsb).
Pada susunan teks asimetris, spasi yang timbul dalam teks dibagi merata pada setiap baris antara kata-kata. Ini berarti bahwa jarak-antara-kata berubah-ubah dari baris ke baris (jarak antar-kata yang normal ditambah dengan spasi yang sisa dalam setiap baris).
Susunan semacam ini dengan 50 atau lebih huruf per baris menghasilkan efek yang paling dapat diterima. Kalau dalam satu baris hanya terdapat beberapa kata saja, maka lobang-lobang yang merata segera nampak.
Susunan yang lurus ini merupakan bentuk yang klasik dalam menyusun buku-buku, harian-harian, majalah-majalah dan masih banyak pekerjaan cetak-mencetak lainnya. Dengan adanya inspring (baris masuk) teks sering nampak lebih jelas.
Pada susunan asimetris yang diluruskan di kiri, baris teks selalu mulai dari kiri kolom dan bergerak bebas di dalam kelebaran kolom. Jarak-antar-kta semuanya adalah sama lebar (mormal). Namun harus tetap berhati-hati, agar akhir dari setiap baris membentuk suatu margo yang bagus. Jenis susunan macam ini terutama dipakai untuk kepala karangan, keterangan gambar, programa, syair dan bahan-bahan tabel.
Susunan asimetris yang diluruskan di kanan, sukar untuk dibaca dan harus dipergunakan pada keadaan-keadaan tertentu saja. Kadang-kadang dapat memberi bahan cetakan kesan-kesan khusus.

Mengatur baris-baris
Untuk kelompok teks kecil dapat dipakai susunan simetris atau asimetris. Kelompok-kelomopok yang terbentuk harus mempunyai proporsi panjangnya baris yang baik. Kelompok-kelompok yang punya ujud seperti bentuk-bentuk geometris - segitiga atau segiempat - kelihatan tidak wajar dan harus sedapat mungkin dihindarkan. Untuk semua kelompok-kelompok ini adalah sangat penting bahwa susunan teks mendukung bentuk yang dipakai.

Kelompok-kelompok baris
Pembentukan kelompok-kelompok baris merupakan kemungkinan yang penting untuk membuat barang cetakan hidup dan lebih mudah serta lebih jelas dibaca.
Teks-teks yang panjang sukar dibaca, kalau tanpa suatu pembagian. Kelompok-kelompok itu hanya dapat dibentuk kalau teksnya memungkinkan.

Kekontrasan
Kontras adalah perlawanan. Untuk dapat mengenal dan mengerti ini, perlu mengetahui kebalikannya.
Ukuran sendiri saja adalah netral dan tidak memberi kriteria untuk suatu perbandingan. Unsur yang besar hanya besar dalam hubungan dengan sesuatu yang lebih kecil.
Dalam lingkungan tipografis setiap barang cetakan hrus dengan mudah dapat berbicara/menarik pandangan. Mata hanya dapat menjangkau dalam ruang yang terbatas dari suatu jarak tertentu. Suatu kontras yang terlalu ekstrim tidak menarik perhatian, sebab satu bagian mengaburkan yang lain.
Kontras adalah suatu pertolongan dalam mengatur teks dan memberi kemungkinan untuk membacanya. Isi suatu teks dapat diberi tekanan lewat kontras huruf-hurufnya. Kontras punya efek sebagai tanda-tanda.

Proporsi
Proporsi menunjukkan hubungan antara ukuran-ukuran. Proporsi dalam satu dimensi adalah perbandingan ukuran daripada baris-baris; proporsi dalam dua dimensi adalah perbandingan ukuran daripada permukaan-permukaan. Ada berbagai sistem yang kalau secara tepat dipilih dan dipakai dapat menjadi sarana yang berguna bagi sang perancang (proporsi ruang teks pada luas kertas atauformat).
Sistem proporsi sendiri sebaliknya tidak pernah menajdi jaminan akan hasil yang bagus. Setiap sistem (yang manapun) hanya dapat bermanfaat sejauh diinterpretasikan.

Irama
Irama suatu karya tipografis terletak pada pengaturan susunan baris atau permukaan tertentu. Irama tampak dalam saling-hubungan antara permukaan yang dicetak dan permukaan yang kosong, antara bentuk dan lawan bentuk.
Bais atau permukaan terbari secara beraturan (dengan spasi-spasi yang sama) atau tak beraturan (dengan spasi yang berbeda-beda).
Pembangunan ini menurut prinsip-prinsip (menurut aturan jumlah baris-baris) atau menurut pandangan sendiri yang bebas (cita-rasa perorangan).
Keteraturan adalah pengulangan unit yang sama. Misalnya 1 1 1 1 1 dan seterusnya. Selalu jarak atau spasi yang sama dipergunakan.
Ketidakteraturan di dalam deretan angka menggunakan selang yang makin bertambah (deret hitung atau deret ukur). Misalnya 1, 2, 3, 4, atau 1, 2, 3, 8. atau 1, 2, 3, 5, 8, 13.

Variasi
Variasi tipografis adalah perbedaan kombinasi unsur-unsur yang berbeda dalam kondisi-kondisi terentu. Yang terpenting dari unsur-unsur ini adalah teks (isi), font (set huruf yang lengkap dari ukuran dan jenis tertentu), ukuran besar kecilnya huruf, tebal tipisnya huruf, lebar dan kerimingan huruf, baris-baris, warna, permukaan, asas-asas pengaturan. Oleh sebab itu variasi tak terbatas kemungkinannya.
Namun bagi seorang perancang wajah itu berarti harus waspada. Bagaimanapun juga, suatu kombinasi unsur-unsur yang lebih sedikit selalu akan lebih baik daripada suatu kombinasi unsur-unsur yang terlalu banyak.

Klasifikasi proporsi
1 proporsi ukuran-ukuran permukaan   (dimensi kertas),
2 proporsi permukaan cetakan terhadap   bagian yang kosong,
3 proporsi bagian-bagian cetakan (teks   terhadap teks, teks terhadap ilustrasi,   ilustrasi terhadap ilustrasi),
4 proporsi ukuran-ukuran huruf (dengan 2, 3  ukuran atau lebih),
5 proporsi berat huruf-huruf (yang ringan   pucat terhadap yang berat gelap), dan
 proporsi warna-warna yang satu terhadap  yang lain dan terhadap hitam dan kelabu.
Hitam dan kelabu
Warna yang terbaik dikenal bagi tipografi adalah hitam. Warna hitam sesungguhnya telah dipakai untuk mencetak kebanyakan publikasi sejak jaman dahulu.
Hitam adalah warna tergelap, kuat, agak dingin dan netral. Warna hitam mudah ditangani dan dipakai sebagai tambahan.
Warna kelabu, dengan tingkatan skala yang tak terbatas, ada di antara warna hitam dan putih. Hanya huruf-huruf tunggal yang besar menghasilkan efek kehitaman yang sesungguhnya. Dalam sebuah kata, sebuah baris atau sebuah kolom, keputihan daripada spasi-spasi berbaur dengan kehitaman huruf-huruf, membentuk warna kelabu (kesan  optis).
Tingkatan kekelabuan (tipis atau gelap) bervariasi menurut font, ukuran besar kecilnya huruf, tebal tipisnya huruf, lebar huruf, dan juga spasi antar huruf, kata dan baris-baris.
Nilai warna kelabu dari sebuah karya tipografis terutama tergantung pada maksud komunikatifnya, yaitu bentuk komposisi yang secara fungsionil benar harus menjadi aspek terpenting dari semua aspek sehubungan dengan bentuk. Hanya satu nada kelabu yang baik dan enak secara optis dapat dipakai dalam kelompok teks yang sama. Nada-nada kelabu yang berlainan harus dengan jelas dapat dibedakan antara  yang satu dengan yang lain.

Warna
Setiap warna gelap (yang mengandung unsur hitam) dapat dipakai untuk pekerjaan tipografis, juga warna-warna yang disebut murni dan yang campuran. Tidak ada teks berwarna yang tidak terbaca sejauh ada kombinasi yang tepat dengan warna yang dengan baik dipilih untuk latar belakang.
Warna sebagai pelengkap untuk suatu bentuk (dan untuk warna hitam, putih dan kelabu) berarti menambah kekuatan daya tarik visual.
Batasan watak setiap warna sampai sekarang belum dicapai kesimpulan akhir tentang arti tepatnya. Namun, secara umum adalah benar bahwa warna-warna yang panas seperti kuning, jingga (oranye), merah punya rangsangan yang dinamis dan efek yang agresif. Warna-warna dingin seperti biru dan hijau memberi suasana tenang, lembut dan menahan diri. Warna-warna hangat mendekatkan si pengamat dan warna-warna dingin menjauhkannya.
Kontras, proporsi dan irama juga memegang peranan utama dalam lingkup warna. kekontrasan warna yang khusus adalah panas dan dingin, cemerlang dan suram, cerah dan redup, saling melengkapi dan saling bertentangan.
Setiap pribadi bereaksi secara individuil terhadap warna. Efek dari suatu warna atau kombinasi warna oleh karenanya selalu berlainan.
Warna dapat memiliki kegunaan fungsional sebagai sarana mengatur susunan sebuah teks. Judul-judul, figur-figur atau bagian-bagian teks dapat menonjol dikarenakan warna-warnanya. Penggunaan warna dapat menimbulkan emosi-emosi khas. Warna hitam adalah warna duka cita di banyak tempat, merah memperlihatkan kekuatan dan adalah agresif, simbol revolusi. Jenis lain penggunaan warna adalah terutama untuk makdud-maksud ertetis. Warna harus dipakai dengan jumlah yang benar. Satu atau dua warna sudah cukup untuk menonjolkan sesuatu. Pemakaian warna terlalu banyak atau terlalu banyak unsur-unsur cetakan dalam warna, merusakkan wajah barang cetakan itu.

Lajur tipografis
Lajur tipografis adalah suatu sistem pengaturan susunan judul-judul, teks-teks bahan tabel dan ilustrasi. Lajur tipografis, sebagai dasar, tetap sama; susunan unsur-unsur tipografis dapat berubah-ubah.
Sebuah permukaan (ukuran luas kertas) dibagi menjadi bidang-bidang yang akan dicetak dan yang akan tinggal kosong. Permukaan yang akan dicetak dinamai bidang cetak. Lajur tipografis dengan begitu membatasi susunan bidang cetak dan menentukan margonya.
Permukaan tipografis dibagi secara vertikal dan secara horisontal. Unit-unit ukuran lajur tipografis harus sesuai dengan ukuran unsur-unsur tipografis. Ukuran huruf dalam punt membutuhkan lajur yang diukur dalam punt pula.
Lajur-lajur terutama digunakan dalam merancang majalah dan prospeknya, dan adalah pertolongan yang besar untuk membuat layout yang bersih dalam waktu yang singkat.(Tim EPI/KG; Sumber: Buku Perihal Cetak Mencetak, 1977)


Petrus Kanisius Oyong (Bukittinggi, 25 Juli 1920 - Jakarta, 31 Mei 1980) lahir dengan nama Auw Jong Peng Koen anak seorang pengusaha tembakau. Ketika ada imbauan pemerintah untuk mengindonesiakan nama Tionghoa pada tahun 1968, namanya pun berubah menjadi Petrus Kanisius Ojong yang sering disingkat menjadi PK Ojong.
Ojong melewatkan masa kecil dan remajanya di Payakumbuh, tempat ayahnya, Auw Jong Pauw. Semula ia bercita-citanya ingin menjadi sarjana hukum, tetapi karena ayahnya meninggal saat ia baru berumur 13 tahun, ia memilih belajar di Hollandsch Chineesche Kweekschool di Meester Cornelis (Jatinegara). Hanya beberapa tahun menjadi guru di Jakarta, ia berganti profesi menjadi wartawan. Hal itu selain disebabkan oleh kekagumannya kepada H.C, Zentgraaf dari koran Java Bode, terutama juga akibat pengaruh Khoe Woen Sioe, direktur Penerbit Keng Po yang menerbitkan majalah mingguan Star Weekly dan koran Keng Po. Khoe adalah seorang mantan wartawan yang berani membela kebenaran dan menentang fasisme. Khoe kelak menjadi semacam "bapak spiritual" bagi Ojong, yang memengaruhi banyak kebijakannya dalam mengemudikan perusahaan, setelah ia menjadi salah satu dari dua pimpinan puncak Kompas Gramedia.
Sambil bekerja, Ojong kuliah di Rechts Hogeschool yang kemudian menjadi Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Setelah lulus, menjelang pertengahan 1951 ia diangkat menjadi pemimpin Redaksi Star Weekly. Saat itu sudah 5 tahun ia menjadi wartawan di majalah prestisius itu, merangkap sebagai wartawan Keng Po. Tidak kurang dari Sutan Sjahrir dan Moh. Hatta menulis di majalah umum itu. Namun, menjelang akhir 1961, Star Weekly diberangus pemerintah Soekarno karena dianggap tidak sejalan dengan penguasa masa itu. Sementara itu "adik" Star Weekly, Keng Po yang dipimpin Inyo Beng Goat sudah lebih dulu dibungkam.
Ojong sehari-hari dikenal sebagai seorang yang sederhana, berkemeja lengan pendek yang dikeluarkan, membawa tas kulit hitam besar. Bingkai kacamata dan sepatunya ketinggalan zaman. Katanya, sebagai pemimpin, orang hams menjadi teladan kesederhanaan, supaya para bawahannya tidak ikut-ikutan konsumtif. Menurut Frans Seda, "Ojong itu bonafide", bisa dipercaya. Ketika keuangan mereka masih sempit sampai-sampai ia harus menjaminkan rumah pribadinya untuk kepentingan perusahaan. Dan setelah memiliki cukup dana, Kompas Gramedia selalu bisa dipercaya dalam bidang keuangan, sebab menurut Ojong, nama baik merupakan modal yang berharga.
Itu sebabnya Ojong berpesan agar mereka jangan pernah membuka usaha seperti kelab malam. Usaha harus dibuka dan dikembangkan bukanlah dengan tujuan semata-mata mengeruk keuntungan sebesar-besarnya, apalagi dengan menghalalkan segala Cara, melainkan untuk membantu mencerdaskan kehidupan bangsa, membela yang tertindas, membuka lapangan kerja, menjamin kesejahteraan karyawannya, termasuk kesejahteraan masa tua. "Karyawan menginvestasikan hidupnya pada perusahaan, jadi perusahaan juga harus memikirkan jaminan masa tua mereka," begitu pesan Ojong.
Semasa hidupnya Ojong berkeyakinan bahwa dalam memilih seorang pemimpin, syarat pertama ialah watak yang baik: jujur, rajin, sederhana, rasional, berinisiatif, berseclia menerima pendapat orang lain, seimbang, adil dalam memperhatikan kepentingan bawahan, pandai membagi pekerjaan kepada pembantu-pembantunya dan mengawasinya. Kecerdasan, kepandaian, merupakan syarat berikutnya.
Pada hakikatnya setiap karyawan dalam kelompok perusahaannya dapat mencapai kedudukan yang tinggi asal memenuhi syarat-syarat di atas, karena seperti terbukti, tidak ada rintangan kesukuan, keturunan, agama, tidak berdiploma universitas, drop-out untuk menjabat jabatan tinggi.
Menjelang akhir hayatnya, 31 Mei 1980, Ojong yang tampaknya sehat-sehat saja seperti berkemas-kemas. Pagi itu ia merasa "tidak enak badan" sehingga tinggal di rumah. Kira-kira pukul 09.45, ketika Catherine Ojong, istrinya masuk ke kamar, didapatinya suaminya sudah meninggal. Ojong terbaring seperti sedang tidur nyenyak di ranjang berukiran China, tetapi berseperai batik. Di meja sebelah ranjang tergeletak buku The Birth of the Messiah karangan Raymond Brown dalam keadaan terbuka dengan kacamata baca di atasnya.
Ketika dibawa ke makam, iring-iringan yang mengantarkannya panjang sekali. Para pelayat berasal dari pelbagai golongan. Ada pejabat yang masih berkuasa, mantan menteri, duta besar, politisi, mantan tahanan politik, aktivis hak-hak asasi manusia, presiden direktur, tukang sapu, cendekiawan, pengusaha, mahasiswa, pensiunan, seniman, tokoh pelbagai agama, dan wartawan. (Tim EPI/KG; Sumber: Kompas, Menulis dari Dalam)


Petualangan ala Jurnalis - Apa yang terbayang dalam benak anda ketika mendengar wartawan? Apa pula yang terbayang ketika mendengar kata petualangan? Mendengar kata wartawan barangkali yang terbayang adalah reporter yang pontang-panting mencari berita. Atau barangkali orang-orang yang dengan sabar menunggu keterangan dari pejabat dan mengerumuninya pada saat pejabat yang ditunggu muncul. Mungkin juga, paparazzi yang mengakibatkan kehidupan pribadi sejumlah orang penting terenggut. Yang pasti, bisa sangat beragam.
Mendengar kata petualangan pun pasti akan muncul penggambaran yang sangat beragam. Mulai dari mendaki puncak tertinggi di dunia, paralayang, terjun payung, sampai pengalaman meliput di daerah konflik seperti Aceh, Kongo, Irak, dan daerah konflik di belahan bumi mana pun.
Petualangann dan wartawan sebenarnya bisa digabungkan. Sungguh pun setiap pekerjaan memiliki risikonya masing-masing, mulai dari bangkrut sampai menyangkut nyawa. Barangkali, tidak semua wartawan pernah atau menganggap pengalamannya sebagai petualangan. Meliput tsunami di Aceh bisa menjadi petualangan dan pengalaman yang tidak akan terlupakan seumur hidup mereka.
Naluri wartawan barangkali memang yang membuat para wartawan menceburkan diri ke Aceh. Beberapa dari mereka memang memiliki wilayah liputan tersendiri, seperti Najwa Shihab (Metro TV) dan Indra Bigwanto (Ketua Tim Taskforce Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia/PRSSNI). Tetapi tidak dengan yang lain. Mereka berpetualang memasuki kota demi kota yang belum terjamah bantuan, relawan, maupun aparatur keamanan. Dengan apa? Dengan apa pun yang mereka bisa usahakan.
“Alat transportasi susah didapat. Kendaraan mungkin masih banyak, tetapi tidak ada bahan bakar. Kalau kita mau, ada mobil, motor yang bisa disewa, tetapi bahan bakarnya susah. Kita harus ngantre bukan hanya berjam-jam. Tetapi bisa seharian untuk mendapatkan. Bisa dengan seharian lebih itu. Orang menyewakan mobil, tetapi hanya mau dibayar bensin, kan juga susah. Nekat sewa mobil, kita juga harus siap antre bensin bisa seharian di pom bensin,” tutur Asep Nurjaman (Republika) mengingat kondisi transportasi di Aceh kala itu.
Solusi yang didapatkan Yuni Eko Sulistiono (Media Indonesia) adalah dengan menumpang mobil ke mana pun itu. Kemampuan tujuan mobil yang ditumpanginya, ia pasrah. Karena menurut dia, pada saat itu kondisinya tidak memungkinkan untuk memasang target. Apalagi kalau ternyata dengan menetapkan target, ia justru tidak mendapatkan apa-apa. “Saya sendiri, nebeng. Kadang-kadang mereka masih ada truk, ngikut, Pak, mau ke mana?” “Oh, mau ke Lhok Nga,” misalnya. Ya udah ngikut. Sampai pos terakhir saya ikut, tek. Kalau misalnya kita tentukan tujuan juga, nggak … belum tentu nyampek. Misalnya, ayo … ke Blang Padang, nggak nyampek ke sana! Karena mereka juga, bensin mahal banget. Untuk motor, sewa misalnya, dia lebih baik nggak narik deh. Kalau misalnya saya sodorin uang 250 ribu, dia lebih baik ‘Saya enggak deh Pak, susah ngisi bensinnya’. Itu udah nggak ada harganya waktu itu. Antrean bensin panjang banget, pom bensin hanya beberapa doang yang fungsi. Ya minimal banget. Ya satu-satunya jalan ya nebeng ke mana mereka berangkat. Kalau misalnya ada yang kembali ke sini ikut kembali.”
Ahmad Zulkani rela berjalan kaki karena tidak ada kendaraan umum begitu tiba di Banda Aceh. “Saya langsung berkeliling Kota Banda Aceh dengan berjalan kaki, dan sekali naik ojek karena mobil dan kendaraan umum tidak ada. Memang ada beberapa sepeda motor, mobil pribadi atau mobil milik instansi seperti mobil milik tentara, polisi dan Pemkab Aceh Besar yang jalan. Tetapi jumlahnya terbatas karena bahan bakar juga langka. Saya lebih banyak memilih berjalan kaki,” katanya.
“Kita di sana nyewa motor. Sewa motor di sana tidak lebih mahal. Bahkan sepertinya orang sana, kita lepas kunci motor itu. Dikasih lepas kunci, kita bawa, kita cari sendiri bensinnya. Cuma persoalannya kan susah cari bensin. Jadi, setiap liputan kita harus itung-itung. Karena beli bensin itu cuma lima liter. Dan satu liternya saat itu masih 10 ribuan. Padahal saat itu BBM belum naik. Jadi, kita itung-itungan. Ini motor lima liter. Kita liputan seenggak-enggaknya kita harus sampai mana. Jadi, kita itung-itungan karena di pertengahan jalan kita harus beli bensin ngantre sama warga. Karena jualannya kan bukan hanya di pom bensin, di warung-warung kecil ada. Di eceran,” kenang Moch. Gatut Mukti Wirawan, kameraman Trans TV yang memperoleh penghargaan Employee of The Year Trans TV 2004.
Target untuk menembus Calang dan Lamno membuat Mardiah Chamin (Tempo) dan timnya merogoh Rp 30 juta untuk dapat sampai ke tujuan. Jalan darat tidak mungkin ditempuh, dan alternatif yang didapat adalah melalui laut. Sayang, nelayan tidak ada yang bersedia karena masih trauma. “Tetapi akhirnya dapat, JRS (Jesuit Refugee Services), kita kerja bareng mereka. Ya siapa saja waktu itu. Waktu itu situasinya begitu kompleks, sehingga oke kamu bisa kerja, enggak. Kita jalan. Tidak ada pertimbangan kompleks. Artinya apa yang dibutuhkan di lapangan. Nah si JRS ini yang menyewakan kapal yang menuju ke Lamno. Sewanya cukup mahal waktu, semuanya kan risikonya nyawa, ya. Sewanya 30 juta kalau enggak salah untuk satu trip. Oke enggak apa-apa. Soalnya kalau kita sewa helikopter avturnya mahal juga, jadi barang yang dibawa kan tidak terlalu banyak. Tiga puluh juta kan sewa dua kapal karena yang satu mengangkut logistik. Kapal pertama muatannya tiga ton. Itu untuk mengangkut temen-temen saya itu. Kapal kedua itu kapasitasnya 30 ton. Itu untuk angkut logistik yang akan dibagikan. Itu barang-barangnya kita kumpulkan dari banyak perusahaan. Kemudian ada orang numpang-numpang. Akhirnya kalau enggak salah dinaikin 29 orang. Dan di jalan mereka sangat ini, badainya sangat kencang. Itu untuk ke Lamno saja butuh delapan jam. Kemudian shifting, yang ke jalan dipisahin separo turun di Lamno, separo meneruskan ke Calang. Masih delapan jam lagi. Itu wilayah sebetulnya kalau pakai jalan darat cuma satu setengah jam saja.” (Tim EPI/Wid; Sumber: Buku Tsunami Aceh Komunikasi di Tengah Bencana, Ibnu Hamad, Penerbit UNESCO Jakarta, 2005).


Petunjuk Penulisan Laporan Lingkungan Hidup
1. Untuk memperoleh bahan yang memadai bagi laporan lingkungan hidup, wartawan hendaknya mengajukan sebanyak mungkin pertanyaan kepada narasumber. Dengan demikian, ia akan memperoleh kejelasan yang diperlukan untuk menyusun laporan yang dapat dipahami khalayak (pembaca media cetak, pendengar media radio, atau pemirsa media televisi).
2. Mengajukan banyak pertanyaan yang perlu akan memberikan pemahaman yang lebih baik kepada wartawan mengenai masalah lingkungan hidup. Lebih baik mengajukan pertanyaan “sepele” kepada narasumber untuk memperoleh kejelasan, daripada kemudian membuat laporan yang menyesatkan akibat kekurangan informasi.
3. Wartawan perlu melakukan persiapan mendalam sebelum mengadakan wawancara, agar lebih mudah memahami semua jawaban yang diberikan. Kepada narasumber, dapat diminta saran tentang bahan bacaan berisi materi latar belakang untuk melengkapi pengetahuan wartawan.
4. Dokumentasi topik masalah lingkungan hidup yang menarik dapat membantu liputan yang dilakukan pada masa depan. Disarankan agar menyimpan kliping suratkabar dan tulisan yang dapat dijadikan bahan untuk laporan penyidikan (investigative reporting) pada kelak kemudian hari. Juga perlu disimpan siaran pers yang mengandung janji bahwa pada waktunya nanti akan ada perubahan atau tindak lanjut. Ini semua dapat menjadi bahan penting untuk laporan follow up atau liputan berkelanjutan.
5. Dalam beberapa permasalahan, gaya penulisan liputan lingkungan hidup yang baik umumnya sama dengan gaya penulisan liputan jurnalistik yang baik lainnya, dan kompleksitas permasalahan diuraikan secara gamblang dan mudah dipahami. Berikan informasi latar belakang (background information) dalam jumlah yang memadai, dengan logika dan argumentasi yang masuk akal.
6. Kejelasan informasi berarti juga kejelasan definisi istilah dan makna penemuan atau argumentasi ilmiah. Informasi lingkungan hidup yang tidak memberikan gambaran jelas hanya akan  membingungkan khalayak, dan mubazir, dan oleh karena itu kadang-kadang lebih baik tidak disiarkan.
7. Angka dalam laporan lingkungan hidup mungkin perlu diganti dengan analogi, agar gambaran yang diberikan terlihat lebih jelas. Umpamanya, wartawan suratkabar di Sumatera Barat, yang melukiskan luas daerah yang mengalami penggundulan hutan, dapat mengatakan bahwa kawasan tersebut sama luasnya dengan Kecamatan Tanjungjaya. Atau, tumpahan minyak di laut melebar sampai seluas Kabupaten Agam.
8. Statistik juga perlu diperlakukan dengan cara yang lebih mudah dipahami khalayak. Misalnya, “satu di antara 10 jiwa penduduk” lebih jelas dan terasa lebih mengesankan daripada “10%”.
9. Bacalah kembali laporan yang sudah final, untuk mengetahui apakah (a) Sudah menggunakan bahasa yang tepat bagi suatu masalah lingkungan hidup; (b) Tidak membingungkan dan menyesatkan khalayak; (c)  Jargon dan istilah ilmiah sudah diterjemahkan atau dijelaskan secara akurat dan memadai; (d) Isi laporan itu sudah cukup edukatif bagi khalayak.(Tim EPI/Wid; Petunjuk ini merupakan lampiran Pedoman Peliputan Lingkungan Hidup dengan acuan Peter Nelson, Ten Practical Tips for Environmental Reporting, The Center for Foreign Journalist, World Wide Fund for Nature (WWF). Lihat juga lema Pedoman Peliputan Lingkungan Hidup dalam EPI ini).


Pewarta PPPPA (Perkumpulan Pembasmian Perdagangan Perempuan dan Anak). Koran bulanan yang diasuh Ki Hajar Dewantoro ini terbit di Yogyakarta tahun 1929. Alamat kantor redaksinya di Jalan Yudonegaran, terbit 4 halaman tabloid. Rubrikasinya terdiri dari pendidikan, berita perdagangan perempuan dan iklan. (Tim EPI/TS; Sumber: Perpusnas)

Pewarta Borneo - diterbitkan di Banjarmasin pada 1901. Namun, pelacakan sumber otentik hanya menemukan Pewarta Borneo edisi tahun VI 1938. Pada tahun itu, redaksinya tercatat beralamat di Mahakamstraad, Samarinda. Pemimpin umum sekaligus pemimpin redaksinya Lim Ek Thoen dibantu Saroehoem. Pencetaknya ialah Type Droekkerij “Lim Soe Moh”. Pembaca di Indonesia bisa mendapatkan suratkabar ini dengan 1 gulden per bulan dan pembaca di luar negeri 4, 5 gulden per kuartal.
Karena berita-berita lokal dianggap kurang “menggerakkan masyarakat”, redaksi Pewarta Borneo mengalihkan titik tekan pemberitaan pada berita-berita luar negeri. Hal ini - bukan pertanda lunturnya nasionalisme redaksi, melainkan suatu upaya untuk memajukan masyarakat dengan cara menyediakan bahan belajar dari peristiwa-peristiwa di luar negeri.
Pada kurun 1938-1941, Pewarta Borneo menyiarkan kepala-kepala berita dari luar negeri. Misalnya, “Perang Tiongkok-Jepang” yang tersiar pada edisi 4 Januari-31 Mei 1938. Secara keseluruhan, Perang Tiongkok-Jepang berlangsung pada 7 Juni 1937-2 September 1945 dan termasuk dalam rangkaian Perang Dunia II. Faksi Komunis memenangkan perang ini dan pada 1 Oktober 1959 berhasil berkuasa di Tiongkok, menghasilkan negara yang sekarang bernama Republik Rakyat Cina.
Pewarta Borneo menyajikan dengan utuh kronologi perang itu sampai masa sebelum Perang Dunia II. Perang itu diawali dengan perang saudara di Tiongkok. Militer Jepang memanfaatkan perpecahan bangsa itu dan melakukan invasi yang pada 13 Desember 1937 berhasil merebut Nanking, ibu kota Tiongkok pada waktu itu. Pemerintah Tiongkok mengungsi ke Hankow, sebuah kawasan di dekat Sungai Yangtze.
Redaksi Pewarta Borneo mengungkapkan secara terbuka tujuan pemberitaan itu pada edisi Th. VI No. 1172, Jumat, 4 Maret 1938, dalam artikel berjudul “Doea Keoentoengan” “... hanjalah dengen djalan lamanja dan teroesnja perang Tiongkok-Japan, sebetoelnja ini ada soeatoe rachmat Ilahi bagi kita. Karena dengen kedjadian2 ini seaken2 berarti ikatan2 tadi, jang selama ini soedah sebagi dipadoe tegoehnja, sekarang seolah2 ada harapan bisa djadinja agak longgar.”
Redaksi percaya, perang itu berimbas terhadap Indonesia. Ikatan feodal yang semula sangat kuat melingkari bumiputera dan Belanda akan kendur. Hal ini bisa dimaklumi mengingat efek yang bisa dibayangkan jika rakyat Indonesia mulai bangkit untuk melawan seperti dicontohkan rakyat Tiongkok.
Tentu saja hal ini merupakan angin segar bagi perkembangan perjuangan. Perkumpulan dan ekonomi ialah dua hal dasar yang sangat dibutuhkan rakyat Indonesia saat itu. Perang Tiongkok-Jepang, terlepas dari efek perang yang selalu diterjemahkan secara negatif, ternyata mampu memberikan keuntungan bagi Indonesia.
Secara umum, berita di Pewarta Borneo cukup berimbang. Dalam artian, selain menyajikan berita luar negeri, tersaji pula berita lokal dan nasional. Berita tentang perkembangan Volksraad, misalnya, turut menghiasi edisi Pewarta Borneo. Bahkan untuk urusan perkumpulan ini, Pewarta Borneo menyajikan ruang tersendiri, juga bagi pertumbuhan perkumpulan di Borneo.
Pewarta Borneo seakan-akan menjadi media memo bagi jalannya pergerakan kebangsaan lewat perkumpulan. Tercatat nama-nama perkumpulam seperti PSII, Gerindo, dan Parindra pernah mengisi salah satu ruang di dalam harian ini. Ruang itu memang menyiarkan undangan bagi siapa saja yang mau bergabung dalam perkumpulan yang disiarkan melalui Pewarta Borneo. Istilahnya undangan terbuka.
Selain perkumpulan nasionalis, perkumpulan yang bernadikan Islam juga turut ambil bagian menyuarakan ajakan terbuka. Dalam edisi Th. VI No. 1135, Sabtu, 15 Januari 1938, terpacak tulisan berjudul “Rapat Oemoem Comitee Pertahanan Islam”. Tulisan itu bergerak lebih jauh dengan membahas pernak-pernik keislaman, misalnya adab perkawinan secara Islam, adab perceraian secara Islam, bahkan tulisan Njonja Siti Soemandari dalam majalah Bangoen “jang dianggapnja telah menghina Nabi Muhammad”.
Harian yang mampu bertahan cukup lama di tanah Borneo ini ternyata mempunyai resep jitu dalam mengail pengiklan. Tak tanggung-tanggung, harian yang awalnya terbit dengan 8-10 halaman ini menyesaki 4-5 halaman terakhirnya dengan iklan. Tiap iklan yang dipajang pun rata-rata sebesar 1/4-1/2 halaman, bahkan ada juga iklan 1 halaman penuh. (Tim EPI/KG; Sumber: Tunggul Tauladan/Indexpress/Jurnas/Tim EPI)


Pikiran Rakyat - Awalnya koran ini diterbitkan oleh Bandung NV (Naamloze Vennootschap) sejak 30 Mei 1950 dipimpin oleh Djamal Ali sebagai presiden direktur dan Sakti Alamsyah Siregar sebagai pemimpin redaksi.
Nama koran ini sebenarnya sudah hampir satu abad dikenal di tatar Parahyangan, di pegunungan Priangan, Jawa Barat.  Awalnya adalah Fikiran Ra’jat, berkala yang terbit tahun 1926 di Bandung yang didirikan oleh Bung Karno. Di berkala tersebut Bung Karno menuliskan pikiran-pikirannya yang terkenal, “Indonesia Menggoegat”. Isinya tentu menentang kebijakan dan politik penjajahan Belanda di Indonesia. Risikonya, beliau diadili dan dihukum penjara. Fikiran Ra’jat menjadi sangat dikenal di dunia internasional (Eropa). Sekitar tahun 1930-an suratkabar berkala itu tidak terdengar lagi. Baru pada awal 1950 terbit lagi tapi dengan sedikit perubahan pada nama penerbitan, yakni mengganti tanda petik tunggal pada kata “ra’jat” dengan huruf “k” dibaca “rakjat”. Kemudian dilakukan perubahan lagi dengan mengganti huruf “f” pada kata “fikiran” dengan huruf “p”, sehingga dibaca “pikiran”, dan keseluruhan dibaca “pikiran rakjat”.  Terakhir, setelah berlaku pola baku bahasa Indonesia yang dikenal dengan istilah  Ejaan Yang Disempurnakan (EYD), kata “rakjat” disesuaikan menjadi “rakyat”, hingga sekarang.
Pada tanggal 25 Maret 1965, pemerintah, melalui Departemen Penerangan mengeluarkan peraturan yang mewajibkan semua suratkabar mempunyai gandulan atau berafiliasi kepada partai politik atau organisasi massa. Sejak keluarnya peraturan itu Pikiran Rakjat menghentikan penerbitannya. Pemilik Pikiran Rakjat pada waktu itu menerbitkan Mercusuar yang berafiliasi kepada Muhammadiyah.
Wartawan Pikiran Rakjat yang tidak bergabung dengan penerbitan yang tidak berafiliasi kepada organisasi massa itu menganggur, termasuk pemimpin redaksinya, Sakti Alamsyah. Para wartawan yang belum mendapatkan tempat itu tetap “ngantor” di Jalan Asia Afrika 133 Bandung sambil mencari kesempatan dan peluang menerbitkan suratkabar  “independen”. Sambil berusaha dan menunggu penerbitan baru, banyak di antara wartawan Pikiran Rakjat (PR) itu menulis di beberapa suratkabar dan majalah, baik yang ada di Bandung maupun Jakarta. Ada pula yang mengarang buku bahkan membuat buku komik.
Kehidupan mantan wartawan PR itu sangat tidak menentu, terutama untuk mendukung kehidupan sehari-hari. Masa-masa itu sangat sulit, apalagi bagi wartawan yang sudah berkeluarga dan punya anak. Tawaran untuk bekerja di media lain terutama dari Jakarta bukan tidak ada tetapi belum ada yang mengikat diri.
Sementara itu dalam berbagai rapat dan diskusi sudah hampir dipastikan wartawan ini akan bergabung dan menerbitkan  Angkatan Bersendjata/Pikiran Rakjat Edisi Djawa Barat. Tinggallah menunggu persetujuan dari Pangdam VI/Siliwangi yang waktu itu dijabat Mayor Jenderal Ibrahim Adjie.
Untuk menjemput kesempatan itulah para wartawan senior melakukan kontak dengan para perwira Kodam VI/Siliwangi dan yang lainnya turut melakukan berbagai persiapan. Para wartawan muda sudah mulai bertugas di lapangan dan menyalurkan hasil karyanya lewat media yang diterbitkan Kodam VI/Siliwangi; Harapan Rakjat atau ke Berita Yudha. Sudah hampir setahun kondisi seperti itu berjalan yang akhirnya menemukan titik terang dan punya harapan untuk menerbitkan Angkatan Bersendjata Edisi Djawa Barat.
Mantan wartawan PR yang jumlahnya 18 orang pada waktu itu mendapat dukungan pula dari sejumlah karyawan pers dari penerbitan yang sama. Sehingga keseluruhannya berjumlah 29 orang. Sejumlah karyawan pers teman lama, diajak untuk bergabung tetapi ada yang menolak dan ada pula yang menunggu waktu yang baik. Di saat-saat yang sulit itulah, dengan dana pinjaman ke-29 orang itu mulai mendapatkan honor tetap Rp 5 per minggu. Penerbitan mulai berjalan dan semua bekerja keras. Seluruh wartawan muda dikerahkan, bukan saja bertugas sebagai reporter tetapi juga sebagai tenaga pemasaran. Ada di antaranya mulai dititipi 5 (lima) koran tiap pagi dan biasanya tanpa sisa lalu hasilnya disetor ke petugas distribusi.
Sosialisasi di lapangan juga lebih banyak menggunakan wartawan. Transportasi umumnya digunakan sepeda atau “sukuter” alias suku muter alias jalan kaki. Sejumlah wartawan yang belum berkeluarga biasanya menginap di kantor dan tidur di atas meja kerja. Pada waktu itu semua reporter masih tetap pula bertugas sebagai petugas korektor menjelang jam-jam cetak sekira pukul 04.00 pagi. Karyawan yang bertugas di bidang distribusi dan sirkulasi juga bergelimpangan tidur di atas meja yang dilapisi kertas koran. Para senior juga sibuk melakukan pendekatan-pendekatan ke berbagai pihak terutama kepada perwira-perwira Siliwangi sambil mencari dukungan modal.
Akhirnya 29 wartawan dan karyawan pers itu, dalam satu kesepakatan di Kota Bandung, menjadikan momentum peringatan “Hari Bandung Lautan Api” 24 Maret 1966 sebagai hari permulaan terbitnya Harian Umum Pikiran Rakjat Nomor 1 Tahun ke-l. Untuk memenuhi ketentuan pemerintah pada waktu itu, secara resmi pula suratkabar ini membawa nama Harian Umum Angkatan Bersendjata Edisi Djawa Barat/Pikiran Rakjat. Seperti diuraikan sebelumnya, jauh sebelum 24 Maret 1966, segenap pelopor dan pendiri utama penerbitan ini telah melakukan rintisan-rintisan bersejarah sehingga di samping dikerjakan bersama, perusahaan dan harian umum ini dimiliki bersama pula dengan penyelenggaraannya secara bersama dan secara kolektif. Untuk selanjutnya, setahun kemudian sebagai badan hukumnya dipilih bentuk yayasan, mengingat pada masa itu badan hukum yayasan dipandang paling mampu dan sesuai untuk menampung aspirasi dan citacita kebersamaan wartawan dan karyawan pers. Maka, pada bulan April 1967 didirikanlah Jajasan Pikiran Rakjat Bandung. Sejak itu pula Angkatan Bersendjata Edisi Djawa Barat/Pikiran Rakjat diperkenankan memakai nama hanya Pikiran Rakjat, tidak lagi menggunakan nama Angkatan Bersendjata Edisi Djawa Barat.
Para perintis, pelopor dan pendiri utamanya yang dicantumkan dalam kepengurusan yayasan ini antara lain Sakti Alamsyah, Atang Ruswita, Amir Zainun, Soeharmono Tjitrosoewarno, Bram M. Darmaprawira, Dalius, Warsono Tydara, Syafik Umar, Parman Djajadiredja, Hilman BS, dan Gunadi Wibisono. Sedangkan dari kelompok karyawan pers di antaranya Suprijadi, TM. Achyar, Sagi, Nanang, Anang Rachmat, Sarkim, Sahri. M. Nawawi Alif dan Apandi. Menjadi kebanggaan Pikiran Rakjat bahwa di antara para pelopor dan pendiri utama itu adalah juga mereka yang bertugas sebagai pengemudi bahkan “pelayan”, yang biasa disebut maintenance. Semua memiliki hak yang sama. Karena itu, ketika status yayasan akan berubah menjadi badan hukum perseroan terbatas notaris kaget, sebab pendirinya berjumlah hampir 29 orang. Padahal biasanya pemilik perusahaan seperti itu tidak banyak, antara dua atau tiga orang saja.
Sejak tersiar berita, Pikiran Rakjat dimiliki oleh wartawan dan karyawannya, sejumlah utusan karyawan pers di Indonesia kerap berkunjung ke Pikiran Rakjat. Mereka melakukan studi banding tentang kemungkinan perusahaan tempat mereka bekerja dapat pula mengadopsi model Pikiran Rakjat. Pemerintah juga mengadopsi ketentuan yang bertujuan agar karyawan pers juga dapat memiliki saham atau mendapatkan bagian dari laba bersih perusahaan.
Untuk mengadopsi moda sistem pemilikan bersama yang diterapkan Pikiran Rakyat, tampaknya tidak mudah, bahkan sulit. Persoalannya, terletak pada awal usaha pers dimulai. Karyawan pers di lingkungan PR memulai usahanya ketika tidak memiliki apa-apa. Lalu bergabung membangun komitmen untuk menjadi karyawan pers sebagai pemilik. Berbeda dengan kebanyakan perusahaan pers di masa lalu dan sekarang yang diusahakan oleh orang per orang atau keluarga. Karena itu pengorbanan berat harta-benda, keuangan, baik moril maupun materil ditanggung oleh sedikit orang atau oleh keluarga.
Tetapi dengan lahirnya Undang Undang tentang pers terakhir ini telah terbuka cakrawala upaya untuk semakin menyejahterakan karyawan. Terakhir Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers kembali mengadopsi harapan-harapan industri pers terutama kaitan dengan kesejahteraan karyawan pers. Misalnya Pasal (10) menyebutkan: Perusahaan Pers memberikan kesejahteraan kepada wartawan dan karyawan pers dalam bentuk kepemilikan saham dan atau pembagian laba bersih serta bentuk kesejahteraan lainnya.

Menjadi Koran Nasional
Setelah dengan susah-payah memiliki gedung dan kantor sendiri di Jalan Asia Afrika No. 77 Bandung lewat fasilitas bank, awal tahun 1970-an organisasi perusahaan Pikiran Rakyat dikembangkan. Pemimpin Umum dan Pemimpin Redaksinya tetap dipegang oleh Sakti Alamsyah. Beberapa daerah di Jawa Barat menginginkan agar PR memperluas jaringan usaha persnya dengan menerbitkan edisi di daerah paling tidak di wilayah keresidenan. Pada waktu itu sudah terbit Pikiran Rakyat Edisi Ciamis, untuk wilayah Priangan. Untuk menerbitkan koran di daerah ini sangat sulit karena terbentur Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP). Karena itu untuk menerbitkan edisi-edisi di daerah tetap menggunakan SIUPP induknya, Pikiran Rakyat.
Era baru dengan dibelinya mesin cetak baru tahun 1974 membuka peluang untuk pengembangan tiras ke wilayah pemasaran yang sejak dulu menjadi pasar PR. Seperti ke Jawa Tengah bagian Barat, yaitu wilayah perbatasan dengan Jawa Barat. Selanjutnya dikembangkan pula pasar ke DKI Jakarta. Sementara itu PR Edisi Ciamis mendapat SIUPP tersendiri dan menjadi suratkabar Mitra Desa. Giliran wilayah Cirebon menerbitkan PR Edisi Cirebon sebagai program Koran Masuk Desa (KMD). KMD PR Edisi Cirebon kemudian menjadi koran percontohan KMD secara nasional setelah pengelolaannya mendapat predikat terbaik se-Asia.
Pada pertengahan tahun 1970 itu sejumlah besar agen suratkabar di Jakarta meminta agar Pikiran Rakyat dapat mengisi kekosongan pasar Jakarta menyusul dua suratkabar nasional tidak terbit karena SIUPP-nya dicabut. Agen-agen suratkabar di kota-kota besar baik di Pulau Jawa maupun di luar Pulau Jawa seperti di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi maupun Maluku juga meminta agar PR mengisi pasar nasional pada waktu itu. Lewat diskusi yang panjang secara internal, bahkan ada masukan-masukan dari kalangan pers nasional di Jakarta, akhirnya permintaan agen dari seluruh Indonesia itu dilayani. Pada waktu itu mesin cetak baru Pacer yang lolos ujicoba memungkinkan untuk distribusi secara nasional lewat transportasi udara. Secara bertahap di Jawa Barat sendiri pasar PR berkembang ke tingkat kecamatan-kecamatan.
Sejak itulah penerbitan PR sangat dikenal dengan predikat koran nasional yang terbit di daerah. Bahkan setelah dua suratkabar nasional yang SIUP-nya dicabut terbit kembali, agen suratkabar meminta agar PR tetap melayani pasar nasional. Ketika pasar koran Indonesia terbuka untuk negara tetangga, PR juga beredar di Singapura, Brunei Darussalam dan Kuala Lumpur, Malaysia. Di Kuala Lumpur pada waktu itu, PR dipasarkan dalam satu kantong plastik bersama dua suratkabar Jakarta yang baru terbit kembali. Harganya satu ringgit untuk satu kantong koran yang berisi tiga koran Indonesia itu.

Kembali ke Kandang
Tahun 1983, Direktur/Pemimpin Umum Pikiran Rakyat Sakti Alamsyah meninggal dunia. Beliau telah meletakkan dasar-dasar pengelolaan suratkabar yang terbit di daerah. Koran daerah dengan dikelola secara profesional dapat berkembang dengan baik bahkan dapat menembus pasar ke luar garis batas basis pemasarannya. Sebagai pengganti Sakti Alamsyah, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Pikiran Rakyat Bandung memilih Atang Ruswita sebagai Direktur sekaligus sebagai Pemimpin Umum dan Pemimpin Redaksi. Sebelumnya Atang Ruswita adalah Pemimpin Redaksi dan Komisaris.
Dengan tiras yang semakin berkembang secara nasional, Atang Ruswita menghadapi masalah sistem transportasi lewat udara. Seringkali terjadi, koran PR tertinggal atau ditinggalkan di bandara, baik di Kemayoran maupun di Halim Perdanakusumah Jakarta. Pada waktu itu sistem cetak jarak jauh belum terpikirkan. Ada desakan dari dalam maupun dari luar bahkan dari kalangan periklanan nasional agar PR mengkaji lagi positioning-nya. Sementara itu mesin cetak Pacer 36 yang dibeli pada tahun 1974 dirasakan sudah berjalan lamban dan semakin tidak memiliki kemampuan untuk mengimbangi pertumbuhan tiras PR. Bahkan secara kualitatif juga tidak dapat dikembangkan. Karena itu pula, membeli mesin cetak baru menjadi acuan PR untuk mengantisipasi pasar.
Akhirnya diputuskan untuk membeli mesin baru Goss Community. Dengan mesin baru tahun 1986 ini kebijakan dan positioning PR berubah total, kembali ke kandang Jawa Barat. Bukan tidak ada risiko. Agen suratkabar PR terutama di luar Jawa protes. Risiko finansial adalah piutang di agen yang cukup besar menjadi tak tertagih.
Kembali ke Jawa Barat dengan positioning sebagai suratkabar regional Jawa Barat, ternyata berpengaruh bagus terhadap pasar, baik tiras maupun iklan. Dalam waktu relatif singkat, selama tiga tahun tiras PR naik hampir 50 % dan volume iklan terutama iklan display nasional meningkat hampir 20 %. Itulah komitmen pertemuan di Puncak, kembali ke Jawa Barat.

Dua Kali Krisis
Dalam kondisi yang semakin lebih baik itu, pada akhir tahun 1989 datanglah manajemen Suratkabar Harian Bandung Pos dan Suara Rakyat Semesta Palembang untuk bergabung ke dalam Grup PR. Setelah tiga tahun bergabung dalam Grup PR, tiras Bandung Pos tumbuh hampir 10 kali lipat. Tapi pertumbuhan tiras yang bagus itu tidak diimbangi dengan pertumbuhan iklan. Kondisi yang timpang ini membuat Bandung Pos jalan di tempat. Akhirnya pembinaan manajemen Bandung Pos dilepas, tetapi pembinaan Suara Rakyat Semesta di Palembang terus dilanjutkan.
Tight Money Policy atau kebijakan uang ketat pada tahun 1990, terasa sekali pengaruhnya, terutama terhadap periklanan. Namun memasuki tahun 1992 kondisi membaik dan kegiatan sosial PR dilanjutkan terutama untuk bantuan bidang pendidikan. Sejak awal PR menaruh perhatian terhadap bangunan sarana pendidikan seperti membangun SMP Padaherang (Ciamis), SD Talaga (Majalengka), bangunan SD Cicurug (Sukabumi), SD Kadudampit (Sukabumi) sarana pendidikan berbasis pesantren dan membantu sarana ibadah di beberapa daerah di Jawa Barat. Sementara program beasiswa untuk semua tingkatan pendidikan terus dilanjutkan setiap tahun.
Krisis moneter yang terjadi tahun 1997 sangat memukul industri pers nasional. Pendapatan sektor iklan, khususnya media cetak turun antara 60 %-70 %. PR mencatat penurunan hampir 40 % tetapi segera setelah krisis pada tahun 1999 kondisi periklanan mulai membaik. Bahkan setelah puncak krisis tahun 1998, dan tahun-tahun berikutnya, pendapatan sektor iklan PR sangat baik.
Reformasi memberikan peluang luas terhadap kemerdekaan pers dan mendorong pemerintah untuk tidak lagi memberikan izin ketat terhadap penerbitan pers seperti di zaman SIUPP. Daerah yang tadinya menginginkan penerbitan koran lokal mendapat peluang pula. Kelompok penerbitan Pikiran Rakyat, bertambah jumlahnya menjadi suratkabar berbahasa Sunda Galura, Mitra Bisnis, Galamedia (Bandung), Mitra Dialog (Cirebon), Priangan (Tasikmalaya), Pakuan (Bogor) dan Fajar Banten (sekarang Provinsi Banten) di samping Pikiran Rakyat sendiri.
Di tengah upaya untuk memperkokoh eksistensi Pikiran Rakyat, terutama dalam menghadapi persaingan berat, Atang Ruswita selaku Direktur Utama/Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi meninggal dunia pada tanggal 13 Juni 2003. Sebulan kemudian, pada bulan Juli 2003, Syafik Umar, yang sebelumnya menjabat Direktur Pemasaran, dipilih RUPS sebagai Direktur Utama dan sekaligus sebagai Pemimpin Umum. Perdana Alamsyah yang sebelumnya menjadi Direktur Pengembangan menjadi Direktur Keuangan dan SDM, dan Januar P. Ruswita menjadi/Direktur Pemasaran. Sementara itu Yoyo S. Adiredja ditunjuk sebagai Pemimpin Redaksi I/Penanggungjawab dan Widodo Asmowiyoto menjadi Pemimpin Redaksi II.
Sebelumnya, mulai tahun 1970-an, jabatan Pemimpin Umum PR itu selalu dirangkap oleh Pemimpin Redaksi, sehingga dibentuklah lembaga Pemimpin Redaksi Harian. Sejak itu pula Pemimpin Redaksi Harian PR dijabat berturut-turut oleh Amir Zainun, Soeharmono Tjitrosoewarno, Bram M. Darmaprawira, Soeradi SW dan AM. Ruslan. Sedangkan Pemimpin Perusahaan berturut-turut dijabat oleh Apandi dan Syafik Umar.
Segera setelah konsolidasi, meningkatkan kualitas SDM dan kesejahteraan karyawan menjadi prioritas jangka pendek. Karyawan mulai menerima profit sharing dari laba bersih tahunan perusahaan tahun sebelumnya, dalam bentuk bonus tahunan. Selama dua tahun berturut-turut PR mendapatkan Cakram Award sebagai suratkabar terbaik di Indonesia dalam pertumbuhannya. Pada tahun 2005, PR menerima Indonesian Customer Loyalty Award dari Lembaga Penelitian MARS yang bekerjasama dengan Majalah SWA Jakarta. Penghargaan ini menandakan, PR memiliki pembaca setia tertinggi di Indonesia.
Program pembelian mesin cetak baru dilanjutkan, dan pada bulan Oktober 2004 ditandatangani pembelian mesin cetak baru Goss Universal. Mesin cetak baru ini memiliki kapasitas dua setengah kali lipat dari mesin Goss lama dan sekaligus merupakan mesin yang pertama masuk Indonesia. Dengan mesin baru ini, terhitung tanggal 2 Januari 2006, kualitas PR jauh lebih baik dan sekaligus mencetak PR dalam bentuk format baru kompak, junior broadsheet. (Tim EPI/Syafik Umar)


Playboy - adalah nama sebuah majalah dewasa yang terkenal dengan foto-foto wanita bugilnya. Diterbitkan pertama kalinya pada tahun 1953 di Amerika Serikat oleh Hugh Hefner dan rekan rekannya di Amerika Serikat. Perusahaannya sendiri menjadi Playboy Enterprise Inc., dimana Playboy tidak berhenti pada majalah saja, tetapi merambah keberbagai bentuk media seperti penerbitan, perijinan penggunaan nama Playboy komersil, Playboy TV, dan hiburan.
Selain photo-photo sensual, Playboy juga memuat artikel mode, olahraga, barang-barang komersial, dan wawancara dengan tokoh tokoh ternama seperti Bob Dylan, Michael Jordan, Bill Gates, dan Mohammad Ali. Playboy juga pernah melakukan wawancara fenomenal dengan Fidel Castro, Yasser Arafat, Moammar Khadafi dan Malcolm X. Selain itu, banyak penulis fiksi kawakan seperti Margaret Atwood, Tom Dancy, Roald Dahl dan Arthur C. Dark mengkontribusikan cerita pendek mereka di majalah ini.

Playboy edisi Indonesia
Edisi perdana Playboy dalam bahasa Indonesia terbit pada 7 April 2006. Pada edisi ini, Playboy Indonesia memuat wawancara panjang dengan sastrawan Pramoedya Ananta Toer dalam rubrik “Playboy Interview”. Artikel ini merupakan wawancara terakhir yang dilakukan media massa dengan Pram yang meninggal dunia pada 30 April 2006, sekitar tiga pekan setelah wawancaranya diterbitkan oleh Playboy Indonesia.
Pembelian izin (lisensi) penerbitan Playboy Indonesia dikabarkan mencapai 3 miliar rupiah. Model sampul edisi perdananya adalah Andhara Early dan Playmate pertama Kartika Oktaviani Gunawan. Menurut pemimpin redaksinya, majalah ini berbeda dari pendahulunya dimana isinya 70 persen adalah isi lokal.
Banyak ormas Islam dan perkumpulan masyarakat seperti KAPMI (Kesatuan Aksi Pemudi Muslim Indonesia), MAPPI (Masyarakat Anti Pembajakan dan Pornografi Indonesia), menentang penerbitan majalah ini, dan mendukung RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi disahkan. Koordinator Penyelidikan Ormas Islam FPI, Habib Alwi Usman, berkeras bahwa Majalah Playboy harus ditarik dari peredaran karena dalam bahasa betawi Playboy adalah bandot yang arti katanya berarti “lelaki yang merusak wanita dan anak-anak“. Beberapa minggu setelah penerbitannya, terkait dengan demonstrasi yang mengarah kepada perusakan, polisi memanggil Erwin Arnada. Setelah melalui pemeriksaan selama 6 jam, Erwin menyatakan penerbitan Playboy edisi kedua ditangguhkan. Pihak kepolisian sendiri berkata bahwa pernyataan ini berhubungan dengan masalah keamanan staf dan personil yang bekerja untuk majalah Playboy, menimbang ancaman dan perusakan yang terjadi. Polisi juga masih menyelidiki tuduhan yang dilayangkan oleh pihak yang anti, apakah majalah Playboy benar-benar melanggar Undang Undang Kesusilaan, pasal 282 KUHP, yang berlaku.
Setelah tidak terbit akibat kontroversi dan ancaman yang merebak, Playboy Indonesia kembali terbit pada 7 Juni 2006. Kantor Playboy Indonesia pun pindah ke Bali setelah kantor di Jakarta beberapa kali dirusak oleh Front Pembela Islam (FPI) dan ormas-ormas lain yang menolak kehadiran Playboy.
Playboy edisi Juni 2006 tidak memiliki satu pun iklan di dalamnya, namun pada setiap halaman yang seharusnya diisi iklan tertuliskan “Halaman ini didedikasikan untuk klien-klien loyal kami yang menerima ancaman karena memasang iklan di majalah kami.” Dan kemudian tertuliskan jenis iklan yang seharusnya tampil di halaman tersebut. (misalnya produk rokok, produk telepon genggam, dst.)
Kontroversi Playboy Indonesia terjadi bahkan sebelum penerbitan pertamanya. Kontroversi tereksploitasi karena waktu penerbitannya bertepatan dengan maraknya pendapat pro dan kontra akan Rancangan Undang Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi (RUU APP).
Pemerintah sendiri sejak dicabutnya Surat Ijin Penerbitan Pers (SIUPP) UU No. 11/ 1966 dan mengacu pada UU Pers 40/1999 tentang kebebasan pers, tidak bisa melarang terbitnya media apapun di Indonesia. Pihak penerbit menyatakan bahwa isi Playboy edisi Indonesia akan berbeda dari edisi aslinya. Setelah terbit, edisi perdana majalah tersebut tidak memuat foto wanita telanjang, walaupun ada keraguan bahwa hal tersebut akan bertahan pada edisi-edisi berikutnya.
Dari pihak konsumen, fenomena yang terjadi dengan terbitnya Playboy cukup menarik. Pihak yang mendukung/tidak menolak dan pihak yang menentang sama kecewanya. Pendukung merasa kecewa karena isinya tidak sesuai dengan yang mereka harapkan. Mereka berharap isi majalah Playboy Indonesia akan seprovokatif versi Amerika, dan ini tidak terjadi. Pihak yang anti kecewa karena Playboy jadi terbit.
Di Jawa Tengah, organisasi masa yang mayoritas ormas muslim mulai melakukan penyisiran pada penjual koran dan majalah. Mereka melakukan perampasan majalah-majalah dan tabloid berorientasi hiburan pria yang sejenis. Akibatnya masyarakat umum pun mulai kesulitan untuk menemukan majalah ini. Untuk menghindari keributan antara pihak penjual dan ormas, Polisi pun mulai menyisir sendiri majalah dan tabloid ini.
Pada hari yang sama Playboy terbit ormas FPI mendatangi kantor Playboy di Jalan T.B Simatupang dan melakukan demonstrasi dengan melakukan, orasi, perusakan, dan pembakaran. Pemilik gedung kantor Playboy, AAF (Aceh Asean Fertilizer), protes atas kerusakan yang ditimbulkan FPI dan meminta agar Playboy pindah demi keamanan penyewa lainnya.
Kantor majalah Playboy pindah ke gedung perkantoran Fatmawati Mas. Sebagai antisipasi untuk menghadapi demonstrasi dan perusakan, kantor Playboy dijaga oleh masyarakat Betawi sekitar. Poster-poster bertuliskan “Silakan berdemo, asal jangan anarkis” nampak jelas ditempelkan di depan kantor. Salah satu penjaga dari komunitas Betawi ini menyatakan bahwa mereka akan menjaga keamanan kompleks perkantoran ini dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Bila Playboy harus tutup, mereka ingin agar pemerintah yang menentukan, dan menyatakan ketidak-setujuan akan segala tindakan main hakim sendiri.
Model sampul Playboy Indonesia Andhara Early, dan Playmate Kartika Oktavini Gunawan, juga dilaporkan kepada Polisi atas dasar pornografi oleh Masyarakat Anti Pembajakan dan Pornografi Indonesia. Penyanyi dangdut yang terkenal akan goyangannya yang kontroversial, Inul Daratista, walaupun tidak pernah tampil di majalah Playboy, didatangi puluhan orang yang berdemonstrasi ke rumahnya, di daerah Pondok Indah, Jakarta Selatan, pada tanggal 15 April 2006, hanya karena menyatakan bila ada tawaran untuk menjadi model majalah Playboy, ia bersedia.
Pada 29 Juni 2006, polisi menetapkan Pemimpin Redaksi Majalah Playboy Erwin Arnada, dan model majalah ini, yaitu Kartika Oktavina Gunawan dan Andhara Early, sebagai tersangka. Setelah terbitnya Playboy edisi ke-2 dan ke-3, Fla Priscilla dan Julie Estelle kemudian juga ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan tersangka itu terkait laporan Masyarakat Anti Pembajakan dan Pornografi Indonesia (MAPPI) dan FPI. Dalam laporan tersebut, ketiganya dianggap telah melanggar pasal 282 KUHP tentang Tindak Pidana Susila.(Tim EPI/KG; Sumber: Wikipedia)


Poestaka Wiwara Tama - suratkabar bulanan, terbit di Wonosobo tahun 1935. Penerbitnya Directie Poestaka Wiwara Tama dengan moto “Rasa Ojag Satengahing Djagad”.
Suratkabar berbahasa Jawa yang dicetak di Theng Tjoen Gwan Magelang tersebut, sekali terbit 24 halaman. Isinya terdiri dari berita-berita ekonomi, kebatinan, ilmu pengetahuan, seni dan budaya, keagamaan, iklan dan sebagainya. Duduk sebagai redaksi R.M. Djajeng Wihardja (Wonosobo), R. Martawidjaja (Banjarnegara) dan R. Sastrawidjaja (Bandung) (Tim EPI/TS; Sumber: Reksa Pustaka)


Pojok - rubrik suratkabar yang merupakan salah satu bentuk opini jurnalistik. sesuai namanya, biasanya ditempatkan di pojok atas atau bawah kolom pertama atau terakhir dari halaman suratkabar. Rubrik pojok umumnya ditempatkan pada halaman opini. Tulisan pojok memiliki dua bagian yaitu pernyataan dan komentar. Bagian pernyataan dalam tulisan pojok berbentuk sebuah kalimat yang telah sesuai dengan struktur kalimat dasar bahasa Indonesia. Kalimat-kalimat tersebut dapat dipilah menjadi dua jenis, yaitu pernyataan yang berbentuk kalimat deklaratif dan pernyataan yang berbentuk kalimat imperatif.
Contoh pernyataan kalimat deklaratif dalam tulisan pojok adalah sebagai berikut:

Narapidana Rumah Tahanan Mandaeng dilantik sebagai Wakil Ketua DPRD Surabaya.
Rapatnya nanti pindah ke bui!     
(Kompas, 5 Mei 2003)

Kalimat deklaratif dominan digunakan karena memudahkan penyampaian pesan untuk menyatakan sebuah persoalan kepada pembaca.
Berikut contoh pojok yang menggunakan kalimat imperatif:

Menteri PU mengeluh sering terjebak macet di tol.
Yang punya tol saja ngeluh,
apalagi kita.
(Pikiran Rakyat, 1 September 2007)
Pojok selalu ada penunggu tetapnya, seperti Si Kabayan (Pikiran Rakyat) atau Mang Usil (Kompas). (Tim EPI/Wid; Sumber: Buku Wawasan Jurnalistik Praktis, Peluang dan Tantangan Wartawan Kreatif, Ermanto, Mhum, Penerbit Cinta Pena, Yogyakarta, 2005).
Polycarpus Swantara (Wates, Yogyakarta, 26 Januari 1932) -wartawan. Sejak 1966 bekerja di harian Kompas Jakarta, kemudian menjadi wakil pemimpin redaksi. Mula-mula ia mengajar di SMA, SGA (1959-1961), sambil menjadi redaktur majalah Penabur (1957-1959), Praba (1960-1966), dan Basis (1957-1966), semuanya tebit di Yogya. Mengajar di IKIP Sanatha Dharma Yogya (1960-1966); mencapai gelar sarjana sejarah Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada 1066. Dalam organisasi kewartawanan Polycarpus sempat menjabat sebagai Wakil Sekretaris Umum PWI Pusat (1973-1978).(Tim EPI; Sumber: PDAT)


Pompai - nama suratkabar mingguan berbahasa Indonesia terbitan Padang ini, merupakan singkatan dari “Pemberita Oentoek Memajukan Perusahaan Anak Indonesia”. Suratkabar yang diterbitkan Buinddelingen Bureau Samsudin Rassat, tahun 1929, beredar Sumatera Barat.
Pemimpin redaksi suratkabar Pompai adalah Samsudin Rassat, yang juga pemiliknya. Sedangkan pembantu redaksi adalah Mr. AM Sjahbudin.
Pompai yang beralamat di Jalan Roofweg No. 1 dekat Djam Besar, Padang, dicetak di percetakan NV Volkdrukkerij Handel Matschappij Padang dengan format broadsheet. Sesuai dengan nama dan motonya, Pompai lebih banyak menyajikan berita dan artikel tentang ekonomi dan perdagangan. Harga eceran suratkabar tersebut Rp 0,15 per eksemplar. (Tim EPI/TS; Sumber: Perpusnas)


Pontianak Post - adalah koran pertama di medan persuratkabaran Kalimantan Barat. Sejak awal, dia konsisten menyebar informasi sebagai penumbuh pikir dan wawasan masyarakat. Kini, dengan menginduk kepada Jawa Pos Group, Pontianak Post setia menjumpai pembaca setiap hari. Pontianak Post berkantor di Jalan Gadjah Mada No.2-4 Pontianak, Kalimantan Barat.
Koran ini terus bersolek dengan melakukan perubahan demi perubahan agar pembaca selalu jatuh hati tiap-tiap kali melihat Pontianak Post. Tampilannya yang sederhana dimbangi foto dan gambar yang menarik. Pada edisi 4 Juni 2004 redaksi pernah menulis: “Seperti biasa, cukup banyak tentu, informasi yang hendak kami utarakan kepada Pembaca lewat kontak redaksi ini. Terutama yang pasti yaitu, upaya berbenah yang terus dilakukan oleh koran kesayangan Anda ini, menyongsong perkembangan zaman yang sangat cepat. Sehingga di tengah kompetisi yang kian tajam, Pontianak Post tetap eksis.”
Bagi suratkabar yang mengantongi izin terbit Menteri Penerangan RI No: 028/SK/Menpen/SIUPP/A7 ini, kunci agar media tetap disayangi pembacanya adalah harus mampu membaca pasar. Media harus peka dengan gerak masyarakat. Menerapkan prinsip itu, maka Pontianak Post pun membuat pembaca jatuh hati dengan mengubah tampilan halamannya, khususnya halaman daerah.
Banyak pertimbangan mengapa perubahan halaman perlu dilakukan. Pontianak Post boleh dikata merupakan suratkabar yang peduli dan peka terhadap lingkungan sekeliling. Dikeluarkannya Radar Pemangkat tahun 2006 adalah bukti perhatian besar terhadap daerah Pemangkat.
Pontianak Post tahu persis bahasa masyarakatnya. “Kepedulian terhadap lingkungan adalah bukti cinta terhadap rakyat,” tulisan redaksi suratkabar yang pada 11 September 1998 secara resmi menerima keputusan perubahan nama. Sayang, tidak ditemukan data alasan perubahan.
Soal nama, koran yang lahir pertama kali pada 1986 ini sempat mengalami sulih nama. Data perubahan tertera dalam Persetujuan Perubahan Nama No: 95A/Ditjend. PPG/K/1998 tertanggal 3 Februari 1986.
Redaksi koran ini dipimpin B. Salman dan pemimpin umum, Tabrani Hadi, sedangkan pemimpin perusahaan, M. Nurdin Idris. Sebagaimana media-media yang bernaung di bawah Jawa Pos Group, duduk sebagai pembina, Dahlan Iskan, dan direktur utama, Eric Samola, SH. Dengan formasi itu, Pontianak Post  menyusul Equator dan Pos Kupang dalam jaringan JPNN (Jawa Pos News Network). Sedanhkan anggota redaksinya adalah Nies Alantas, Endah Jaruawati, Abu Sofian, H. Holdi, Muslim Minhard, Surhan Sani, Mela Danisari, Juni Armanto, dan sekretaris redaksi, Mahala. Pontianak Post memercayakan pencetakan korannya kepada PT. Akcaya Pariwara Pontianak, SPS-SGP dengan,nomor ISSN 0215-9767.
Terbit dengan oplah 24.601 per hari, Pontianak Post berhak mengklaim diri sebagai suratkabar terbesar di Provinsi Kalimantan Barat; jauh melampaui Equator, Kapuas Post, dan Kun Dian Ri Bao. Koran ini menyebar biro-biro di Sambas, Sanggau, Ketapang, Jakarta, Kabupaten Pontianak, dan Sintang yang masing-masing dikepalai Budi Darmawan, Ruswandi Siregar, Julfi Asmadi, Yaswin, Hasyim Ashari, dan Max Yusuf Alkadrie.
Pembaca bisa mendapatkannya dengan berlangganan per bulan Rp 51.000; (luar kota tambah ongkos kirim). Koran ini juga membuka ruang iklan di antara 10 halamannya. Tarifnya per mm kolom hitam putih Rp 9.000,-, spot color Rp15.000,- full colour Rp 20.000,-, iklan baris Rp 5000,- perbaris (minimal 2 baris, maksimal 10 baris). Untuk beriklan, pelanggan bisa menghubungi nomor 730251 dengan model pembayaran di muka. Pada tahun 2007, tarif iklannya naik: Display (BW) Rp12.000/mmk, spot color Rp 20.000/mmk, full color Rp 22.000/mmk. Tarif iklan lainnya: Hal 1 (BW) Rp  20.000/mmk spot color Rp 30.000/mmk, dan (full color) Rp45.000/mmk. Kenaikan harga ini berkait dengan pelebaran jaringan Pontianak Post yang kini merambah ke daerah-daerah pedalaman. Dengan meningkatkan oplah berkisar 35.000 eksemplar, biaya cetak diharapkan dapat ditutup dari pendapatan iklan.
Sebanding dengan kenaikan biaya iklan plus oplah, kualitas isi pun meningkat. Rubrikasinya mencakup 16 rubrik, yaitu “Utama”, “Ekonomi”, “Hiburan”, “OlahRaga”, “Metropolis”, “Kota”, “Box”, “Editorial”, “Redaksi Society”, “Landak”, “Society”, “Kotaraya”, “Liputan Khusus”, dan “Kriminal”. Cukup sesak, tapi masih ada rubrik lain, yaitu di seksi Radar. Rubrikasi di seksi ini adalah “Sambas”, “Sanggau„ “Pinyuh„ “Sintang” “Singkawang”, “Ketapang”, “Kapuas”, “Pemangkat”, dan “Ngabang”. Menariknya koran ini, dalam kolom rohani semua agama dapat tampil bersama. Pembaca setianya tidak asing dengan bahasan rohani dengan perspektif Hindu, Islam, Budha, Konghucu, Protestan, dan Katolik.
Untuk menambah pengetahuan pembaca, Pontianak Post menyediakan kolom-kolom khusus, yaitu “Forum Diskusi”, “Surat Pembaca”, “Opini”, “Tokoh”, “Konsultasi”, “Canda”, “Familia”, “Style”, “Edukasi”, “Apresiasi”, “Berkelit, X-presi”, “Lapsus”, “Gaul”, “Techno”, “Resep Masakan”, “Otomotif”, “Seluler”, “Game Anime”, “Konsultasi Bisnis”, “Toyshobby”, “Perjalanan”, “Konsultasi Kesehatan”, “Lensa”, dan “Sosok”. Rubrik-rubrik itu, seperti biasa, juga ada di Jawa Pos yang menjadi induk semangnya.
Dengan formasi sistem pendukung pers dan setimbun rubrik itu, Pontianak Post selalu siap menjadi tonggak dan tombak yang menyajikan dan mengkaji berita bagi masyarakat Kalimantan Barat. (Tim EPI/KG; Sumber: Reni Nuryanti/Indonesia Buku/Jurnas)
    

Pornografi - Pornografi, berasal dari bahasa Yunani, pornographos yang terdiri atas dua kata, porne dan graphein. Porne berarti pelacur, sedangkan graphein berarti tulisan, gambar, menulis, menggambar. Pornographos berarti tulisan atau penggambaran tentang pelacur/pelacuran. Kamus Webster memberikan definisi bahwa pornografi adalah tulisan atau gambar yang dimaksudkan untuk membangkitkan nafsu seksual orang yang melihat/membacanya (pornografi, kata benda, materinya, pornografis, kata sifat dari pornografi).
Organisasi Pengarang Indonesia merumuskan bahwa pornografi adalah suatu tulisan atau gambar yang dapat melanggar kesusilaan, jika tulisan/gambar itu tidak sedikit pun mengandung nilai, melainkan hanya mengandung keinginan/semangat untuk dengan sengaja membangkitkan nafsu birahi belaka sehingga menurut norma-norma (agama, ketuhanan, keilmuan, dan sebagainya) yang berlaku pada suatu zaman dan dalam suatu masyarakat, menimbulkan pikiran-pikiran yang menyeret orang yang membaca/mendengar/melihatnya terhadap pelanggaran susila.
Buku Debat Besar Pornografi (penerbit Harian Umum Pikiran Rakyat Bandung-Dewan Kehormatan Persatuan Wartawan Indonesia, Februari 2000), menyimpulkan bahwa masalah pornografi tidak hanya berkaitan dengan soal Undang Undang dalam pengertian yuridis formal, tetapi juga menyangkut tata nilai masyarakat yang lebih luas. Walaupun dalam kehidupan sehari-hari masih sering dijumpai peristiwa atau hal-hal yang dapat ditafsirkan merupakan pornografi, tata nilai bangsa Indonesia sampai saat ini masih dengan jelas menolak pornografi. Pornografi bertentangan dengan sistem nilai bangsa Indonesia, sebab pornografi merendahkan intelektualitas dan tidak mengindahkan tata nilai bangsa. Pada hakikatnya pornografi tidak sesuai dengan pers dan bukan merupakan bagian dari pers, dan kebebasan pers tidak identik dengan kebebasan menyebarkan pornografi. Selain itu, penentuan pornografi sangat tergantung dengan konteks tempat dan waktu. (Tim EPI/NH)


Pos Kota - suratkabar harian, terbit di Jakarta sejak 15 April 1970. Suratkabar ini tampil dengan muatan liputan berita-berita kota, kriminal dan seks atau pelanggaran susila. Ia memang tampil beda dari kebanyakan penerbitan yang ada pada waktu itu. Pos Kota boleh dikatakan hadir dengan “melawan arus” budaya massa saat itu. Dan justru dari keberaniannya mengambil keputusan ini pula Pos Kota berhasil memenangkan persaingan bisnis pers pada zamannya.
Harmoko dan kawan-kawan, dengan penuh kesadaran dan keyakinan, melahirkan Pos Kota agar menjadi bacaan dan sekaligus penyalur aspirasi rakyat lapisan menengah bawah. Pilihan ini ditempuh, karena pada saat itu masyarakat bawah memang hampir belum ada yang menyentuh. Dan Harmoko dengan Pos Kota-nya berupaya keras dapat menangkap denyut hati nurani rakyat. Lewat penampilan perwajahan Pos Kota yang khas dan penyajian berita-berita yang dekat di hati rakyat kecil, koran Harmoko ini kemudian menjadi sangat disukai oleh para pembacanya.
Pos Kota yang kini eksis menjadi suratkabar terbesar di Ibu Kota, memiliki perjalanan panjang yang penuh diwarnai oleh aneka ragam masalah dan tantangan-tantangan berat. Bahkan pada awal tahun kelahirannya, banyak pihak melontarkan cemooh dan sinisme terhadap kehadiran Pos Kota yang tampil untuk melayani kepentingan khalayak pembaca “wong cilik.”
Berbagai tudingan dan predikat berkonotasi “merendahkan” citra Pos Kota, dialamatkan melekat ke suratkabar ini. Namun dari para pendiri dan pengasuh suratkabar ini, semua tudingan dan cemoohan itu tidak membuatnya harus mundur kembali ke belakang. Sebaliknya, semua kritik dan ejekan sinis itu justru dijadikannya sebagai cambuk atau sekaligus kekuatan untuk lebih membulatkan kemauan dan tekad mereka untuk dapat merealisasikan misi atau cita-cita menerbitkan sebuah koran kota yang menjadi bacaan dan penyalur aspirasi rakyat kecil.
Para pendiri dan pengasuh suratkabar ini, ketika itu memang dihadapkan pada pergulatan batin dan intelektualitas yang penuh dilematis. Di satu sisi, kondisi sosial waktu itu memberikan dorongan terhadap tumbuhnya penerbitan media cetak berorientasi politik. Dengan kata lain, iklim keterbukaan politik dan kebebasan pers yang berkembang saat itu, telah membuat sebagian orang cenderung lebih menyukai terhadap penerbitan media massa yang lebih “serius” atau memiliki komitmen politik. Tapi, di sisi lain justru Pos Kota dihadirkan oleh para pendirinya tampil dengan muatan liputan berita-berita kota, kriminal dan seks atau pelanggaran susila.      
Lahirnya Pos Kota bermula dari keinginan beberapa wartawan untuk menerbitkan sebuah koran yang khas. Sekitar tahun 1969, beberapa wartawan dan mereka yang berminat di bidang jurnalistik berkumpul membicarakan suatu rencana atau gagasan yang menginginkan adanya pewarnaan yang unik bagi dunia pers yang sudah ada sebelumnya. Ketika itu, Harmoko dan kawan-kawan tidak lagi bekerja di harian Merdeka. Mereka mendirikan koran mingguan Trisaksi pada tahun 1968. Lalu muncul ide untuk menerbitkan suratkabar harian. Tapi koran ini harus berbeda dengan penerbitan yang sudah ada. Umumnya koran harian ketika itu berorientasi politik. Kalau membuat koran yang sama tentu diperkirakan akan susah laku, sebab pasarnya ketika itu sudah penuh.
Setelah rencana itu diendapkan beberapa lama, Harmoko dan kawan-kawan di PWI Jakarta di antaranya, Harsono dan Abijasa, suatu waktu mengajaknya untuk mendirikan penerbitan baru. Harmoko berpendapat, untuk itu harus ada modal yang cukup agar usaha ini nantinya tidak berhenti di tengah jalan. Harmoko waktu itu cenderung tetap memilih menerbitkan popular newspaper atau community newspaper. Segmen khalayak yang hendak dituju adalah lapisan menengah bawah.
Para pendiri ini menginginkan berita-berita yang disajikan itu mempergunakan bahasa yang sederhana, tetapi mempunyai daya pikat sesuai dengan warna dialog atau atmosfir masyarakat lapisan menengah bawah. Selain itu, koran yang akan diterbitkannya perlu memuat gambar-gambar dan foto kejadian yang ada dalam masyarakat kota. Rencana ini kemudian dapat diwujudkan, setelah mereka bersepakat mendirikan suatu yayasan yang diberi nama “Antar Kota”  pada tanggal 5 Februari 1970.
Maksud dan tujuan Yayasan Antar Kota yakni mengembangkan usaha di bidang penerbitan dengan menerbitkan buku-buku yang bersifat umum, maupun karya sastra dalam tingkat yang dapat diterima oleh rakyat, penyediaan bahan dan penyelenggaraan publisitas dengan pembuatan brosur-brosur, poster-poster, plakat-plakat serta menyelenggarakan publisitas kota dalam suatu usaha yang searah dengan tujuan yayasan. Di samping, yayasan didirikan dengan maksud untuk menjadi art producer dalam produksi dari karya-karya seni seperti pemanggungan, show, general entertainment, pameran seni rupa dan pembuatan film-film cerita.
Para pendiri yayasan tersebut adalah Yachya Suryawinata, Harmoko, Tahar, S. Abijasa, S. Harsono dan Pansa Tampubolon. Empat yang pertama merupakan wartawan dari berbagai media cetak di Ibu Kota yang bertaraf nasional. Sedangkan dua yang terakhir lebih merupakan kalangan non jurnalis atau tepatnya datang dari kalangan bisnis, tetapi menaruh perhatian pada dunia jurnalistik.
Siapa yang pertama kali mengusulkan nama Pos Kota? Adakah usulan nama lain yang muncul waktu itu. Mengapa nama Pos Kota yang kemudian dipilih? Suatu hari Harmoko diundang oleh Bachtiar Djamili, pemimpin suratkabar harian Operasi yang menjamu serombongan wartawan Malaysia di rumahnya. Dalam acara itu, dia bertemu dengan rekan-rekan lamanya (Harmoko adalah salah satu wartawan Indonesia yang pernah dikirim ke Malaysia). Terjadi dialog dengan wartawan Utusan Malaysia, Melan Abdullah, antara lain tentang rencana Harmoko dan kawan-kawan untuk menerbitkan koran baru yang diperuntukkan bagi khalayak kota Jakarta. Melan mendukung rencana itu dan mengusulkan nama Kota Pos. Nama yang diusulkan Melan ini agaknya ada kaitannya dengan bahasa Inggris, City Post.
Nama ini kemudian muncul kembali waktu para pendiri yayasan mengadakan pertemuan untuk menentukan nama yang akan digunakan suratkabar itu. Timbul gagasan, bagaimana kalau usulan nama Kota Pos dibalik saja menjadi Pos Kota. Dalam perbincangan pada pertemuan yang bersifat kekeluargaan itu, disepakati nama Pos Kota. Nama itu  merupakan penjabaran dari ide tentang keinginan menyampaikan berbagai informasi, katakanlah semacam pos yang diketahui merupakan sarana dalam seseorang berkirim kabar atau berita. Sedangkan kata “kota” berkesan kuat dari penggalan nama Yayasan Antar Kota.
Mengenai logo suratkabar, dalam satu pertemuan, Yachya mengusulkan agar lambang kota Jakarta (Tugu Monumen Nasional) diletakan pada huruf “O” dari kata “Kota.” Ide ini dimaksudkan sebagai lambang untuk memperkuat maksud diterbitkannya koran yang mengambil ciri khas mengutamakan penyajian berita-berita perkotaan yang diperlukan oleh warga Jakarta.
Desain logo Pos Kota dengan ciri gambar Monas tersebut kemudian dikerjakan oleh seorang kartunis Soebagjo Prodjoatmodjo. Dalam proses pembuatan desain logo itu, Harmoko sempat memberi koreksi karena dalam konsep awal desain gambar Monas-nya dinilai kegemukan dan diminta lebih dirampingkan. Koreksi lainnya yaitu huruf O pada kata Pos diminta diberi warna raster. Desain logo karya Soebagjo inilah yang akhirnya digunakan sampai kini.
Mengenai modal kerja yayasan yang juga merupakan sumber dana utama penerbitan Pos Kota, yakni bersifat milik bersama (kolektif). Masing-masing pendiri kelihatan memberi bagian yang kurang lebih berimbang bagi modal usaha tersebut. Adapun caranya dengan melepaskan beberapa hak milik masing-masing dari jumlah barang tidak bergerak (misalnya seperti rumah milik Yachya) dan barang bergerak (misalnya seperti mobil milik Harmoko). Mungkin yang paling penting adalah tetap dipeliharanya independensi dari para pendiri atas modal usaha yayasan itu.
Sebelum nomor perdana diterbitkan, teman-temannya memberikan kepercayaan kepada Harmoko untuk bertanggung jawab terhadap perencanaan isi koran. Dalam persiapan penerbitan itu, Harmoko kemudian melakukan survei kecil-kecilan untuk mengetahui selera pembaca. Mula-mula ia pergi ke kawasan Tanjung Priok. Kepada orang-orang yang dijumpai ditanyakannya, “Baca koran apa nggak? Kalau baca, koran apa? Kepinginnya kalau baca koran, yang kayak apa?” Survey ini dilakukan juga ke tempat-tempat lain seperti Jatinegara, Tanah Abang dan Senen. Orang-orang di sini mengatakan, “Harga-harga barang di sini tak pernah masuk koran.” Di Glodok, orang yang diajak bicara mengatakan, “Belum ada koran yang memasarkan dagangan kami.”
Dalam rapat persiapan, Harmoko mengisyaratkan bahwa isi suratkabar mereka nanti akan lain dari yang ada. Pada waktunya, terbitlah koran Pos Kota dengan oplah pertama 3.500 eksemplar. Redaktur adalah Harmoko, Tahar, Abijasa dan Harsono. Sedangkan reporter berjumlah sebelas orang masing-masing Sjachroni, Dachlan Rafii, Ibnu Suryo,, Hasan Basri, Buyung Sachri, Sudibyo, Is Anwar, Zaenal Abidin, Imam Subardi, Hadi Kamajaya dan Soetjipto R.S..
 Setelah terbit, ternyata pembaca dapat menerima kehadiran koran ini. Penerimaan ini dirasakan sebagai modal utama. Hanya dalam hitungan singkat, oplah kemudian meningkat mencapai antara 30-60 ribu eksemplar. Dalam beberapa bulan Pos Kota sudah mulai bisa membayar kertas dan ongkos percetakan.
Banyak kalangan pers waktu itu mempertanyakan, “Ini jurnalisme apa?” Menteri Penerangan (waktu itu) Budiardjo, juga berkomentar sama. Menanggapi berbagai tanggapan itu, Harmoko hanya menjawab singkat, “Pokoknya kalau bukan golongan menengah-bawah, lebih baik jangan baca.”
Masyarakat umumnya bersikap sinis. Ada kecenderungan kuat memasukkan koran ini sebagai suratkabar porno, koran tukang becak, koran cabul. Di kalangan pers sendiri, koran ini dianggap kurang intelektual.
Tidak semua orang sinis dan mengejek terhadap kehadiran koran ini. Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin, misalnya, merupakan salah satu dari kalangan pimpinan pemerintahan yang sempat memberikan dukungan dan pujian. Dalam edisi perdananya (Rabu, 15 April 1970) Pos Kota menampilkan berita utama sambutan Bang Ali atas terbitnya koran ini dengan judul, “Bang Ali: Djakarta Diperkaya dengan Pos Kota.” Menurut Bang Ali, sesuai dengan namanya diharapkan Pos Kota menjadi media massa yang menarik dan dapat dipercaya bagi mereka yang ingin mengikuti perkembangan sehari-hari dari kota ini. Dalam edisi pertama juga ditampilkan tulisan bersambung “Tjerfana” (Tjerita Bersambung Fakta Analisa) tentang “Omar Dhani dalam incaran spion komunis.”
Menginjak tahun pertama, koran ini mendapat “berkat” dengan pemberitaannya yang intens dan liputan non-stop tentang “bayi ajaib” Cut Zahara Fonna dan berita meninggalnya (terutama foto jenazah) tokoh Proklamator Bung Karno. Dari kedua hasil liputan peristiwa inilah, koran ini berhasil menaikkan tiras hingga mencapai lebih dari 21.000 eksemplar. Karena peristiwa ini pula, seorang tokoh pers seperti P.K. Oyong pernah memberi julukan sebagai “koran ajaib”. Predikat ini diberikan kepada Pos Kota karena dinilai mirip “bayi ajaib” yang memang diberitakan secara gegap gempita. Bayi ajaib Cut Zahara Fonna inilah yang berhasil mendongkrak tiras Pos Kota untuk tahun pertama, dan jadilah Pos Kota “koran ajaib.” Dengan resep yang barangkali dianggap kurang atau tidak intelektual, terlalu nge-pop, vulgar, “selera rendah” dan sebagainya, ternyata justru mampu membina dan mengembangkan tiras di kemudian hari menjadi koran terbesar di Indonesia. Di usianya ke 30 tahun, Pos Kota pernah mencapai tiras 600.000 eksemplar.
Dalam perjalanan panjang sejarahnya, Pos Kota mengalami beberapa kali pergantian personil pimpinan di jajaran redaksinya. Ketika Harmoko diminta duduk menjadi Menteri Penerangan selama tiga periode dalam Kabinet Pembangunan di era kepemimpinan Presiden Soeharto, pemimpin redaksi Pos Kota pernah dipegang oleh H. Sofyan Lubis (1983-2000), kemudian diteruskan oleh M. Syukri Burhan dan dewasa ini dipegang oleh Gunawan Eko Prabowo. Sedangkan untuk posisi jabatan pemimpin umum/perusahaan masih tetap dipegang oleh H. Tahar. (Tim EPI/ES)


Pos Kupang - Sejak matinya Mingguan Kupang Post sekitar 1983/1984, di daerah Kupang Nusa Tenggara Timur (NTT) nyaris tidak ada penerbitan. Masyarakat hanya bisa membaca Majalah Dian dan sejumlah suratkabar harian terbitan Jakarta seperti Kompas, Suara Karya, Sinar Harapan, Majalah Tempo, Mingguan Hidup, dan Bali Post. Media-media ini menempatkan wartawannya di NTT, yang secara rutin mengirim berita-berita menyangkut NTT ke kantor redaksinya.
Kendati demikian, pemerintah senantiasa mendorong supaya ada media cetak lokal di Kupang. Maka pada tahun 1987 Menteri Penerangan RI, Harmoko, mendirikan Percetakan Negara RI (PNRI) Kupang. Maksudnya untuk mendorong tumbuhnya media cetak lokal di Kupang. Harmoko bahkan sempat mendorong Damyan Godho (wartawan Kompas di NTT yang sempat menjadi Pemimpin Redaksi Mingguan Kupang Post), namun namun hal itu tidak segera terwujud karena terbatasnya modal dan wartawan.
Sampai pada tahun 1992, NTT tercatat sebagai salah satu dari enam provinsi yang belum memiliki media cetak harian. Karena itu Harmoko sekali lagi mendorong Damyan Godho dengan memberi kemudahan memperoleh SIUPP sehingga terbitlah Harian Pos Kupang pada tanggal 1 Desember 1992. Harian Pos Kupang didirikan bersama oleh Damyan Godho, Valens Goa Doy dan Rudolf Nggai (PT Timor Media Grafika, anak perusahaan Kelompok Kompas Gramedia), berdasarkan SIUPP No. 282/SK/Menpen/SIUPP/A.6/1992, tanggal 6 Oktober 1992.
Sejak itu ketiga orang ini mulai mengumpulkan orang-orang NTT, baik untuk menjadi wartawan maupun menjadi pengelola bisnisnya. Harian Pos Kupang tercatat sebagai harian pertama dalam sejarah NTT dengan peredaran menjangkau semua kabupaten yang ada.
Untuk mengatasi kesulitan distribusi akibat kondisi NTT sebagai daerah kepulauan (sekitar 566 pulau), pada tahun 1998 Pos Kupang melaksanakan cetak jarak jauh di Percetakan Arnoldus Ende untuk melayani pembaca di seluruh Flores dan Lembata. Namun pada tahun 2002, Pos Kupang berhenti cetak jarak jauh di Ende lalu mulai dengan cetak jarak jauh di Maumere menggunakan mesin cetak sendiri. Hal yang sama dilakukan di Ruteng sejak November 2004 sampai sekarang, untuk melayani pembaca di Manggarai, Manggarai Barat dan Ngada. Sejak tahun 1997, Pos Kupang juga menjadi media elektronik yang bisa dibaca melalui internet di seluruh dunia.
Krisis ekonomi pada tahun 1997 menjadi tantangan tersendiri bagi Pos Kupang. Kenaikan harga material cetak yang sangat tajam ketika itu sempat membuat Pos Kupang seperti kapal yang sedang dihempas gelombang hebat. Tetapi Pos Kupang berhasil melewati tantangan itu, bahkan boleh dibilang tantangan membuat Pos Kupang semakin matang dan semakin maju. Pada tahun 2006 Pos Kupang menerima penghargaan sebagai salah satu dari 10 koran terbaik nasional tahun 2005 menurut penilaian Dewan Pers.
Pada 2007 Damyan Godho menjadi Pemimpin Umum, sementara redaksi dipimpin oleh Dion DB Putra dan Daud Sutikno menjadi Pemimpin Perusahaan Pos Kupang yang sirkulasinya sekitar 20.000 eksemplar ini. Pada usianya yang genap 15 tahun (2007), harian ini memiliki 119 karyawan dan tersebar di seantero NTT. Kepada mereka juga diberikan pelatihan baik aspek redaksional maupun pemasaran.
Pos Kupang yang mengaku sebagai pembawa "Suara Nusa Tenggara Timur" sebagaimana ditunjukkan dalam jargon harian ini, sedikit banyak memotret permasalahan yang begitu kompleks di NTT. Meski demikian, Pos Kupang tetap menuai kritik dari pengamat media di dalam maupun di luar NTT. Banyak beritanya didominasi isu politik. Liputannya tak jauh dari perkara pemindahan pejabat ini atau pengangkatan pejabat itu. Dominasi liputan isu-isu elite menyebabkan masalah-masalah di pelosok pedesaan NTT kurang tersentuh.
Kondisi demikian terkadang menjadi permakluman, mengingat kondisi NTT yang berupa kepulauan. Dibutuhkan biaya yang cukup banyak untuk bisa melakukan liputan ke daerah-daerah yang tak terjamah media. Meski terbit di wilayah gersang, Pos Kupang menjadi lahan subur para intelektual dan cendekiawan asal NTT untuk beradu argumen. Pos Kupang memang mencerminkan dirinya sebagai ruang publik yang mendongkrak aspirasi dan politik lokal. (Tim/Wid/TS. Sumber: Perjalanan Pers NTT, Agus Sape, dalam Buku 15 Tahun Pos Kupang Suara Nusa Tenggara Timur, Editor Tony Kleden, Maria Matildis Banda, Dion DB Putra, Penerbit PT Timor Grafika, dan Harian Jurnal Nasional).

   
Prambors - Nama “Prambors” dipilih karena misinya saat itu, pengen beken. Ceritanya, beberapa anggota geng Prambors, Imran Amir, Mursid Rustam, Malik Sjafei, dan Bambang Wahyudi, dan satu orang yang punya hobi elektronik, biasa dipanggil Itung – nama kompletnya Tri Tunggal – merasa perlu memberi identitas buat geng. Identitasnya, ya itu tadi, pemancar radio.
Ruang studio dipilih kamar tidurnya Bambang Wahyudi – sekarang Komisaris Utama Radio Prambors. Transmitter ala kadarnya dan segala macam alat pendukungnya diusung dan dirakit di kamar itu. Karena dulu belum ada kaset, belum ada tape player portable, maka dipakailah turn table untuk memutar lagu dari piringan hitam.
Siaran pertama, para saksi sejarah harus nahan napas. “Mikropon kita taro di tengah-tengah speaker. Jadi selama muterin lagu, kita nggak boleh ngomong,” cerita Malik Sjafei. Sejak siaran perdana itu, para anggota geng Prambors makin semangat. Dengan daya 15 watt, Prambors on air sampai daerah Dukuh Atas.
Setelah enam bulan siaran, masalah mulai timbul karena orang tua Bambang merasa agak terganggu, dan memberi tempat di gudang. Studio di gudang ini sanggup bertahan sampai bilangan tahun.
Pemerintah kemudian menetapkan peraturan untuk menertibkan radio-radio yang belakangan banyak muncul. Aturannya antara lain, radio harus berbentuk badan hukum, ada standar kondisi peralatan, dan standar ruangan studionya. “Semua radio harus memiliki callsign sebagai bentuk legalitas siaran,” tutur Malik Sjafei. Dengan melibatkan beberapa orangtua personelnya, Prambors pun akhirnya berbadan hukum dalam bentuk yayasan.
Tahun 1970, Pemerintah kembali mengeluarkan aturan baru, bahwa setiap radio berbadan hukum haruslah berbentuk Perseroan Terbatas atau Perkumpulan. Prambors pun mematuhi aturan tersebut, sehingga namanya menjadi P.T. Radio Prambors Broadcasting Service. Akte tersebut kemudian diubah menjadi PT Radio Prambors pada era 80-an.
Pelan-pelan, Prambors memiliki komunitas pendengar, yang mayoritas anak muda. Lagu-lagu dan materi siaran pun disesuaikan dengan segmentasinya, anak muda. Mulai tahun 1971 hingga 1978, Prambors pun makin mantap yang kala itu seperti tak ada saingan.
Produk Prambors makin beragam. Mulai dari kaset kompilasi, sampai acara off air Lomba Cipta Lagu Remaja (LDR) yang sukses.
Di era 80-an, Prambors mulai bebenah karena mulai terasa adanya persaingan dengan stasiun radio lain. Salah satu usaha keras mereka untuk tetap menjaga komunitas pendengarnya adalah melalui games. Games yang dikembangkan cukup bervariasi, dengan hadiah yang kala itu cukup sensasional, misalnya mobil. Selain games, di era 90-an mulai muncul pula acara-acara baru, seperti Catatan si Boy, Diary, juga acara off air seperti “Tenda Mangkal, Prambors Nite”. Komunitas pendengar Prambors makin besar, terutama didukung oleh pembenahan kualitas audionya dengan pindah ke jalur FM 102,3 di tahun 1987.
Karena adanya penataan ulang seluruh frekuensi yang dikeluarkan oleh Departemen Perhubungan, per 1 Agustus 2004 Prambors berubah frekuensi yang tadinya FM 102,3 menjadi FM 102,2. Begitu juga dengan bertambahnya waktu, Prambors kini ada di Semarang, Jogja, Makassar, Solo, Bandung dan Medan.
Prambors selalu tampil dengan program-program unggulan seperti saat ini ada “Putuss”, acara yang dipandu oleh Ari Dagienkz & Desta yang sangat digemari kawula muda. Kemudian ada Toserba dipandu oleh Cici Panda. Pada acara ini pendengar ditawari berbagai macam ‘barang dagangan berkualitas’ yang pastinya menarik. “Safari Sore”, suasana bisa menjadi sangat santai ketika setelah seharian beraktifitas ditemani oleh Sesa Nasution & Imam Darto dan “Catatan Malam” yang dipandu sama Yudha Perdana. Mulai September 2005, program-program unggulan tersebut juga disiarkan di kota-kota besar Prambors berada.
Prambors juga menunjukkan keunggulannya melalui program-program lainnya baik on air maupun off air, seperti “Saturday Blast” yang pernah digelar di Score, Cilandak Town Square setiap bulannya. Kemudian, acara-acara seperti Prambors Piknik, POPA (The Power of Putih Abu-Abu), Prambors Fair, Prambors Goes to Prom, Prambors Jammin, Prizes Around the Dock, Balada Cinta Ramadhan dan masih banyak lagi. Menurut Bambang Wahyudi, kunci sukses Prambors adalah tetap mempertahankan soul-nya sebagai stasiun anak muda. “kita belajar dari generasi yang muda. Jadi yang memesatkan, yang memperkuat, ialah pendengar itu sendiri dan juga mereka yang lebih muda yang bergabung dengan Prambors.” (Tim EPI. Sumber: Wikipedia)


Pramono - lahir tahun 1942 di Magelang, Jawa Tengah. Setelah putus kuliah di Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta, kemudian menyelesaikan pendidikan formalnya di Akademi Seni Rupa Indonesia (ASRI) Yogyakarta tahun 1963. Pindah ke Jakarta dan Iangsung bekerja di Harian Umum Sinar Harapan. Berikut ini adalah catatan prestasi yang pernah diraihnya:
1965-1966  Anggota Tim Perancang/Pelak-  sana Desain Diorama Monumen   Nasional (Monas) Jakarta.
1966 – 1968 Anggota Tim Perancang/Pelak-  sana Desain Monumen Nasional   Kesaktian Pancasila, Lubang   Buaya, Jakarta
1967 Pemenang III Lomba Karikatur   “Adinegoro”/PWI Jakarta.
1972 Pemenang III Lomba Karikatur   HUT Bhayangkara, Jakarta.
1980  Mendapat medali perunggu dan  penghargaan dalam Lomba   Kartun Internasional The    Yomiuri Shimbun, Tokyo.
1981 Pemenang II Lomba Karikatur   “Adinegoro”-PWI Jakarta.
1982  Mewakili Asia - Pasifik dalam   Pertemuan Kartunis Prancis,   Inggris, Indonesia, Jepang, di   Tokyo yang diselenggarakan oleh  Asahi Shimbun.
1981  Mendapat medali perunggu dan  penghargaan dalam Lomba   Kartun Internasional The    Yomiuri Shimbun, Tokyo.
1983 Pemenang II Lomba Karikatur   “Adinegoro”-PW1 Jakarta.
 Penyelenggara Lomba Kartun   “Peranan Pers dalam Pemba-  ngunan Nasional” yang dise-  lenggarakan oleh Sinar Harapan.
1985 Pemenang I Lomba Karikatur   “Adinegoro” PWI Jakarta.
 Anggota Tim Penyelenggara   Lomba Kartun Internasional   “Candalaga Mancanegara” di   Semarang.
1986 Anggota tetap Tim.Juri Hadiah   “Adinegoro” Sie Karikatur PWI   Jakarta
1989 Diundang The Asia Foundation   untuk hadir dalam Seminar   Kartunis ASEAN di Kuala    Lumpur.
1990 Ketua Umum PAKARTI (Persatu-  an Kartunis Indonesia) periode    sampai sekarang.
1991 Diundang The Japan Foundation  untuk hadir dalam Seminar/Pa-  meran Kartun ASEAN di Tokyo,   Jepang.
Buku karyanya Karikatur-Karikatur, 1981, diterbitkan oleh Pustaka Sinar Harapan. (Tim EPI. Sumber: PWI Pusat)


Presenter - Penyiar atau presenter televisi terdiri atas tiga jenis yaitu continuity presenter, host dan anchor (lihat juga lema host dan anchor). Continuity presenter adalah mereka yang bertugas mengantarkan acara-acara televisi kepada pemirsa. Mereka berfungsi sebagai jeda atau perangkai dari satu acara ke acara lainnya. Penampilan mereka sangat santai. Biasanya mereka akan sedikit mengulas materi acara yang segera hadir, dengan tujuan mengajak dan menambat pemirsa agar tidak berganti channel ke stasiun televisi lainnya. Selain itu presenter ini sering memberikan kiat khusus berkaitan dengan aktivitas penonton sehari-hari. Keberadaan continuity presenter ini cukup membantu memasarkan sebuah acara. Sebab dengan sapaan dan ajakan mereka untuk menonton sebuah acara, mereka mencoba mengikat pemirsa. Mereka harus betul-betul paham dan cermat terhadap sebuah acara yang akan diulasnya sehingga pemirsa akan tetap tune in di stasiun televisi yang bersangkutan.
Menurut R.M. Hartoko, untuk menjadi penyiar tevelisi yang baik, diperlukan kepribadian yang tepat. Ia menyebutkan beberapa prasyarat untuk menjadi presenter televisi yang baik, yakni:
1. Penampilan yang baik dan perlu didukung pula oleh watak dan pengalaman. Tidak cukup hanya good looks wanita cantik atau pria tampan. Bagi wanita diperlukan wajah yang menarik serta perawakan yang baik, sedangkan bagi pria perlu memiliki kemampuan membawakan dirinya.
2. Kecerdasan pikiran yang meliputi pengetahuan umum, penguasaan bahasa, daya penyesuaian, dan daya ingatan yang kuat, sehingga mampu membawakan announcement di depan kamera dengan enak dan jelas, tanpa membaca, kalau perlu semua dihafal dan dilatih sendiri sesempatnya dalam menit-menit sebelum tampil.
3. Keramahan yang tidak berlebihan sampai over friendly yang dapat menjengkelkan dan menjadi tidak wajar. Memang benar bahwa penyiar televisi berkunjung langsung ke tengah-tengah lingkungan keluarga pemirsa di rumah, tetapi supaya diingat bahwa penyiar bukan sebagai “sobat lama” bagi keluarga pemirsa yang dikunjunginya. Penampilan penyiar di layar televisi harus tetap disertai sopan-santun perjumpaan supaya tidak menyinggung perasaan rata-rata pemirsa.
4. Jenis suara yang tepat dengan warna suara yang enak menyenangkan untuk didengar dan memiliki wibawa yang cukup mantap, yaitu suara yang menimbulkan kepercayaan, meyakinkan bagi yang mendengarnya, sehingga membuat pemirsa memperhatikan apa yang dikatakan.
Dari uraian Hartoko tersebut, dapat disimpulkan bahwa prasyarat bagi calon presenter yang baik adalah seorang yang enak dilihat dan enak didengarkan dalam membawakan acara siaran, serta menunjukkan kepribadian yang wajar. Kebanyakan orang merasa malu (self conscious) atau gugup bila menghadapi mikrofon dan kamera tv. Penyiar tv harus dapat mengatasi “demam mikrofon”, “demam kamera”, dan juga “demam panggung”. Penyiar tv juga harus bisa mengendalikan sikap/gerakan dan perasaan (motions & emotions) dalam memelihara intimacy (kedekatan) melalui kontak mata (eye contact).
Masalah mental yang dihadapi oleh setiap penyiar tv ialah bagaimana supaya merasa akrab setulusnya terhadap penerima yang terdiri atas pemirsa yang tidak dilihatnya. Dalam pendekatannya harus pula punya kamera dengan nada percakapan (conversational tone). Penyiar tv yang baik selalu menyadari bahwa ia menghadapi pemirsa-pemirsa sebagai “human being”, karena itu memerlukan pula pengalaman dalam pergaulan dengan orang banyak. (Tim EPI/Wid; Sumber: Buku Jurnalistik Televisi Teori dan Praktik, Askurifai Baksin, Penerbit Simbiosa Rekatama Media, Bandung, 2006).


Press Club Indonesia (PCI), adalah bar dan restoran yang didirikan Yayasan Kesejahteraan Wartawan (YKW) PWI Pusat, di Jakarta, tahun 1975. Lokasi usaha tersebut berada satu atap dengan kantor Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, Jalan Veteran No. 7-C Jakarta. Sebagai sebuah klub, PCI sering mengadakan kegiatan pertemuan pers, seminar, lokakarya, dan sebagainya. Di bar dan restoran tersebut juga tersedia sarana hiburan band, billiar, lempar panah, dan amy football. Para wartawan anggota PWI yang makan dan minum di bar dan restoran PCI, diberlakukan tarif khusus dengan potongan harga 20%. Sebagai badan usaha, PCI dikelola secara komersial dengan menempatkan seorang manajer. Di antara yang pernah menjabatnya antara lain I.M. Damsyik dan Paulus A.A. (1976) yang berpendidikan perhotelan luar negeri. (Tim EPI/TS)


Priangan, surat kabar - pertama kali diterbitkan tanggal 15 Mei 1999 oleh PT Berkah Pikiran Rakyat, sebuah anak perusahaan yang tergabung dalam Grup Pikiran Rakyat atas prakarsa Bapak Atang Ruswita (Alm). SK Priangan berkantor di Jl. Dinding Ari Raya No. 12 Bumi Resik Panglayungan Telp. (0265) 335300, Fax. (0265) 335817 Kota Tasikmalaya. Email: Alamat surel ini dilindungi dari spambots. Anda harus mangaktifkan JavaScript untuk melihatnya. . SURAT Kabar Priangan memiliki Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) Nomor: 758/SK/Menpen.SIUPP/1998 Tertanggal 4 Desember 1998.
Wilayah edar pemasarannya memfokuskan diri khusus di wilayah Priangan Timur (Kota/Kab. Tasikmalaya, Kab. Ciamis, Kota Banjar, Kab. Garut dan Kab. Sumedang).
Saat pertama kali terbit tanggal 15 Mei 1999, formatnya berupa "Tabloid" dengan frekuensi terbit 1 X dalam seminggu (tiap hari Sabtu). Dalam perkembangannya kemudian, seiring dengan adanya sambutan yang cukup baik dari masyarakat pembacanya, sejak Maret 2000, SK Priangan berubah format menjadi "Broadsheet". Begitu juga frekuensi terbitnya bertambah menjadi 2 X dalam seminggu (tiap hari Rabu dan Sabtu), lalu 3 X terbit dalam seminggu (tiap hari Selasa, Kamis dan Sabtu). Seiring dengan semakin tingginya permintaan pembaca, kini SK Priangan tengah mempersiapkan diri untuk terbit setiap hari (harian).
Seperti juga surat kabar lainnya yang tergabung dalam bendera Grup Pikiran Rakyat, SK "Priangan" senantiasa menjunjung tinggi fungsi idealis sebagai surat kabar  yang mendahulukan kepentingan bangsa demi tercapainya masyarakat yang cerdas, repeh, rapih, silih asah, silih asih dan silih asuh, khususnya bagi warga masyarakat di Priangan Timur.
Priangan terbit 3 kali seminggu yakni pada hari Selasa, Kamis dan Sabtu dengan jumlah halaman 12 halaman (halaman 1 dan 12 berwarna), dan tiras 35.000 eks tiap terbit.
Pembaca SK "Priangan" terdiri dari berbagai tingkat pendidikan dan status sosial yang berada di wilayah Tasikmalaya (Pemkot dan Pemkab), Ciamis, Garut, Sumedang dan Pemkot Banjar atau warga setempat yang berada di luar daerahnya .
Berita-berita "Priangan" difokuskan pada berita lokal yang terjadi di wilayah Tasikmalaya (Pemkot dan Pemkab), Ciamis, Garut, Sumedang dan Pemkot Banjar. Atau berita lain yang ada kaitan dengan wilayah tersebut. (Tim EPI/NH)


Prioritas - suratkabar ini terbit pertama kali pada 2 Mei 1986. Kehadirannya sempat membuat terperangah masyarakat maupun insan pers di Indoensia karena isi sajiannya maupun tampilannya.
Kelahiran Prioritas sempat terganjal Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) yang tak kunjung keluar. Pada masa itu lahir dan tidaknya sebuah media sangat bergantung izin Harmoko. Berbekal Peraturan Menteri Penerangan No.01/Per/Menpen/1984 tertanggal 31 Oktober 1984, Harmoko pemberi nyawa pada pers Indonesia. Sebab tanpa SIUPP musykil perusahaan atau penerbitan pers dapat menerbitkan medianya.
Demikian pula Surya Paloh. Ia mesti mengencangkan sabuk kesabaran menanti “surat sakti” itu. Tepat 2 Mei 1986, SIUPP itu pun keluar. Di Jalan Gondangdia Lama 46, Jakarta Pusat, Surya Paloh pun berhasil melahirkan anak pertamanya. Anak itu bernama Prioritas.
Surya Paloh duduk sebagai pemimpin umum. Panda Nababan didapuk menjadi wakilnya. Pemimpin redaksi dipegang Nazruddin Hars. Adapun pemimpin perusahaan dijabat Widjanarko Puspoyo. Mereka semua bekerja di bawah bendera PT Sistem Media Nusantara, penerbit Prioritas.
Ternyata publik terperangah menyaksikan jabang bayi Prioritas. Bukan hanya karena warnanya, tapi juga isinya secara keseluruhan. Maka tak salah kemudian setahun setelah terbitnya, koresponden Asiaweek dan bekas ketua klub koresponden asing Jakarta, Andre Feillerd, menuliskan kesan kagumnya kepada Prioritas, “Sambil membaca kembali Prioritas kemarin, saya coba pikir mengapa setelah membaca Kompas dan Sinar Harapan, lalu Suara Pembaruan, saya mulai membaca Prioritas. Prioritas yang bergelimang dengan warna-warna itu kuputar kiri kanan, baca luar dalam. Berani, itulah kata yang muncul. Dan keberanian menjadi barang mahal masa kini.” (Prioritas, 2 Mei 1987).
Keberanian menurunkan berita dan sapuan artistik yang merupakan pengaruh langsung dari Surya Paloh. Dan dua prioritas yang dijalani itu semuanya harus dibayar mahal. Untuk soal memanjakan pembacanya pembaca dengan gelimangan warna-warna, Surya Paloh melansir pengakuan di Editor No.8/THN 1/17 Oktober 1987, “Biaya produksi koran berwarna 39 persen di atas biaya produksi koran hitam putih.”
Dan tak sia-sia, hanya butuh waktu setahun oplah Prioritas menembus angka 100.000 eksemplar. Sebagai koran baru dalam kompetisi bisnis media di Indonesia, prestasi ini tentu saja mengejutkan. Pada 1987-an, koran-koran yang lebih tua dibanding Prioritas oplahnya berkisar 200.000-300.000 eksemplar.
Sebuah prestasi yang tak bisa dipandang sebelah mata oleh media cetak lain. Apalagi di tubuh Prioritas dipenuhi wartawan muda, antara lain Laurens Tato, Elman Saragih, Agus Guna Djatmika, Heru Subrata, Moment Sembiring, Diah Purnamawati, Suwidi Tono, Daniel Maringka, Sabar Hutapea, Nano Bramono, Mariana Sihombing, dan Hayat Nama. Kepada wartawan dan penulis gesit itulah Surya Paloh berseru, “Anak muda harus memiliki militansi, disiplin yang memadai, dan mau melihat kenyataan!”
“Doktrin Paloh” dan semangat anak muda di sekelilingnya berdampak pada pola penulisan berita bergaya pendek dan tajam. Tak tanggung-tanggung, pujian dan harapan berdatangan saat Prioritas merayakan ulang tahunnya yang pertama dan sekaligus selama-lamanya. Suara optimis pun bermunculan dari Dewan Perwakilan Rakyat.
“Dalam tempo satu tahun Prioritas sudah merebut dan memperoleh tempat tersendiri dalam hati masyarakat Indonesia,” kata Parulian Silalahi. “Yang pasti,” ujar Ubaidillah F dari FPP DPR RI, “Prioritas telah menjadi bacaan utama saya menggantikan Pelita, karena beritanya yang berani, lugas dan lantang serta objektif...”
Prioritas tampil dengan menu utama berita ekonomi dan politik. Adapun di antara rubrik dalam 16 halaman itu yang terpopuler adalah “Forum”, “Dunia Usaha”, dan “Selamat Pagi Indonesia”. Sedangkan “Selamat Pagi Indonesia” yang diasuh Nasruddin Hars menjadi rubrik terfavorit. Rubrik ini dikemas dalam gaya lugas, ringkas, dan tajam.
Lugas, ringkas, dan tajam dalam bingkaian cetakan warna memang diminati pembaca saat itu. Tapi, adakah yang tak suka?
Hari itu kalender menunjuk 20 November 1986. Prioritas terbit dengan berita utama berjudul, “Utang Luar Negeri 6,1 Trilyun Jatuh Tempo”. Berita yang ditulis wartawan Prioritas berinisial P-17 itu menggemparkan penghuni Medan Merdeka Barat Jakarta. Logika pembaca saat itu berjalan; negeri yang konon kaya-raya itu ternyata menanggung tunggakan utang. Terus, dari mana sumber dana pembangunan yang sering diagungkan itu didapatkan?
Rupanya berita itu berbuntut beberapa bulan setelahnya. Tepatnya 1 Juni 1987, Gondangdia Lama 46 gempar setelah menerima  Surat Peringatan Terakhir dari Direktur Jenderal Pers dan Grafika atas nama Menteri Penerangan Harmoko tiba. Memang tak langsung menunjuk para artikel-artikel “panas” yang diturunkan Prioritas. Penilaiannya memutar. Prioritas dituding menyalip jalur, dari koran bisnis menjadi koran politik.
Selang sebulan, koran dengan jargon “Nasionalisme Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945” ini dicabut SIUPP-nya. Nyawa Prioritas dicabut Menpen. Bayi ajaib dari Gondangdia itu menemui ajal pada 3 Juli 1987. Saat itu, Surya Paloh sedang di Amerika Serikat.
Anak pertamanya mesti mati di usia 13 bulan, sebulan setelah Prioritas merayakan ulang tahunnya yang pertama. Sebagaimana anak, Prioritas adalah tumpuan harapan. Sebagaimana “ibu”, ia sangat menyayangi anaknya. Rasa sayang itu, ia wujudkan ketika pada 1994 mencoba mengembalikan nyawa Prioritas. Ia mengajukan judicial review kepada Mahkamah Agung. Usaha itu urung.
Prioritas tetap mengabdi dalam kematiannya. Saat kematian bayi ajaib Prioritas, Surya Paloh berumur 36 tahun. Meski demikian, di nisan Prioritas terukir kata, inilah satu-satunya Koran di Indonesia yang setelah pembredelannya tak pernah terbit lagi atau bermimikri. (Tim EPI/KG; Sumber: Agung Dwi Hartanto/Indonesia Buku/Jurnas)
    

Prisma - Sebagai jurnal ilmiah, terbitnya Prisma tak lepas dari pengasuhnya, Lembaga Penelitian, Pendidikan, Penerangan, Ekonomi dan Sosial (LP3ES). Tapi LP3ES ternyata bagian penting dari lembaga Perhimpunan Indonesia untuk pembinaan Pengetahuan Ekonomi dan Sosial (Bineksos).
Bineksos didirikan pada 7 Juli 1970 oleh sejumlah intelektual Jakarta, di antaranya Sumitro Djojohadikusumo, Ali Wardhana, Emil Salim, Selo Sumardjan, Soedradjad Djiwandono, dan Taufik Abdullah.
LP3ES menyusul lahir pada 19 Agustus 1971. Berselang beberapa bulan kemudian, jabang bayi Prisma lahir pada November 1971.
Bagi intelektual sejati, dominasi melahirkan kejenuhan. Demikian yang terjadi pada era 1970-an. Kuasa Orde Baru melenggang zonder tandingan, arus utama pembangunan berjalan searah, segala sesuatunya ditentukan dari atas. Dominasi ini tentu membuat gerah para intelektual. Dari tangan para intelektual itulah Prisma terbit.
Memundaki diri sebagai jurnal, Prisma menjadi patokan dan standar penulisan dalam dunia akademis. Tidak sedikit orang yang memanfaatkan tulisan-tulisan Prisma untuk mempelajari perkembangan teori-teori pembangunan di Indonesia era Orde Baru. (Pantau, 5 November 2001)
Manajerial baru muncul pada sekitar 1975. Prisma yang sejak kali pertama terbit hingga 1975-an terbit dwibulanan berubah menjadi bulanan. Tepatnya, pada 1976, Prisma terbit bulanan. Sebagaimana media bulanan berformat majalah, maka rubrik reportase, wawancara, dan tentu saja resensi buku ditampilkan.
Para pengasuh Prisma adalah para intelektual muda saat itu, yaitu Daniel Dhakidae, Ignas Kleden, Sjahrir, Dawam Rahardjo, dan Ismid Hadad. Mereka semua dikenal sebagai “jagoan kampus”. Dikenal sebagai intelektual muda yang kritis, menjadikan mereka berpadu dengan roh Prisma yang setia di jalur media ilmiah. Apalagi mereka dikenal juga sebagai angkatan muda yarg tak berafiliasi pada partai politik tertentu, bukan birokrat, dan juga tidak mengabdi pada dunia akademis formal.
Dari tangan mereka Prisma seolah menemukan dirinya sendiri sebagai media ilmiah yang diasuh para intelektual dan pembuat sejarah. Bung Karno, Tan Malaka, Amir Sjarifudin, dan Kahar Muzakar dikupas, diselidik, ditulis menarik. Prisma, atas ide Daniel Dhakidae, memberi tajuk edisi nomor 8 tahun 1977 ini dengan “Manusia dalam Kemelut Sejarah”.
Sebagaimana diketahui, kala itu, Pak Harto jadi sorotan utama publik sebagai pahlawan terbesar Indonesia. Menampilkan Bung Karno yang baru terjungkal dari kekuasaan dan pamornya yang mulai pudar, Amir Sjarifudin dan Tan Malaka yang disebut “kiri”, serta Kahar Muzakar yang ekstrem kanan, tentu sangat fenomenal.
Bagaimana sambutan publik atas edisi ini? Sesuatu yang fenomenal terjadi untuk ukuran penjualan media ilmiah. Dua puluh ribu eksemplar tandas. Bahkan manajemen Prisma mencetak ulang edisi itu dalam format buku. Kemelut bagi para tokoh ternyata jadi berkah bagi Prisma. Edisi tersebut baik dalam format majalah maupun buku masih dicari hingga kini. Edisi itu juga menjadi bacaan wajib bagi para mahasiswa sejarah yang tak puas dengan sejarah yang tak manusiawi karena buku-buku cetakan Orba tentang tokoh-tokoh itu selalu menampilkan sisi buruk. Bung Karno, juga Amir Sjarifudin, Tan Malaka, dan Kahar Muzakar terasa lebih manusiawi melalui biografi mini ala Prisma itu, “Manusia dalam Kemelut Sejarah”.
Bersamaan dengan terbitnya edisi tersebut, Orde Baru sedang getol-getolnya menderapkan pembangunan. Pembangunan yang giat dilakukan juga fenomenal. Semua mata tertuju pada jembatan, waduk, listrik, gedung sekolah, jalan aspal, dan bendungan baru. Prestasi berumuculan diraih Orba pada dekade 1970-1980-an.
Tapi seperti halnya bisnis, yang tentunya mengalami pasang surut, Prisma nyaris tak laku manakala mengambil tema-tema yang dianggap publik tak menarik. Tema-tema olahraga, pembangunan, dan seni sepi pembeli.
Maklum saja, publik pembacanya, yang kebanyakan dari kalangan mahasiswa, para intelektual, dan akademisi baru, haus akan hal-hal yang berbeda.
Prisma yang tak menjilat, tapi juga tak menyalak pada kekuasaan Orde Baru memang pas dengan situasi sejarah. Prisma sejak era 1975-an menjadi pembanding bagi Orba. Telaah teroretis kritis pada pembangunan Orba menjadikannya sedikit banyak punya “jamaah”. Di kampus-kampus bermunculan media ilmiah dengan tema, design dan tata letak yang nyaris serupa dengan Prisma.
Sampai dekade 1990-an, Prisma seolah tak tergoyahkan. Siapa sangka pada periode selanjutnya media ilmiah ini surut. Oplah Prisma kian merosot sampai pada angka tiga ribuan. (Pantau, 5 November 2001)
Gelombang krisis ekonomi 1997 yang menghantam Asia, juga kekuasaan Orde Baru, berimbas pula pada Prisma. Beberapa bulan sesudah Pak Harto lengser, Prisma menyusulnya. Oktober 1998 Prisma terakhir kali menampakkan wujudnya di hadapan pembaca.
Beberapa analisis mengatakan, Prisma tak bisa mengikuti gelombang perubahan yang begitu cepat. Persaingan media kian sengit. Pembaca ingin mendapatkan informasi lebih ringkas dan instan. Reformasi di tubuh Prisma nyaris minim dilakukan. Prisma dan Orba beriringan pada saat lahir, berkembang, mencapai puncak, dan ending-nya pun mirip pula.
Kini, sebuah kabar burung muncul, Prisma baru akan lahir. Pertanda apakah ini? Sebagaimana konon dan kabar burung jelas tak ilmiah, dan sejatinya yang tak ilmiah juga masih disangsikan kebenarannya, kita tunggu saja waktu menjawabnya. (Tim EPI/KG; Sumber: Agung Dwi Hartanto/Indonesia Buku/Jurnas)

 

Priyambodo RHPriyambodo RH adalah Direktur Eksekutif di Lembaga Pers Dr. Soetomo (LPDS – http://www.lpds.or.id; http://reporter.lpds.or.id) –institusi di bawah Yayasan Pendidikan Multimedia Adinegoro (YPMA) yang didirikan Dewan Pers pada 23 Juli 1988– yang juga Ketua Bidang Multimedia Persatuan Wartawan Indonesia Pusat (PWI: http://www.pwi.or.id, kesehariannya; dan Wartawan Utama di ANTARA Multimedia Gateway –satu divisi di Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN ANTARA, http://www.antaranews.com).

Ia menjadi Kepala LKBN ANTARA Biro Eropa berkedudukan di Lisabon (Portugal), kemudian Brussels (Belgia) dalam periode 1998-2011, selepas sebagai Kepala Biro Kerja Sama Internasional merangkap Kepala Penelitian dan Pengembangan di LKBN ANTARA (1996-1998), serta Wakil Pemimpin Redaksi Warta Bumi –jejaring informasi bersatelit dan buletin lingkungan hidup– LKBN ANTARA disponsori UNESCO-MacArthur Foundation.

Ia pengajar kelas workshops di Galeri Foto Jurnalistik ANTARA (GFJA); Lembaga Pendidikan Jurnalistik ANTARA (LPJA) di Jakarta; dan pernah menjadi pengajar tamu di Universidade
Independente (Uni) di Lisabon-Portugal; Universitas Muhammadiyah Prof DR HAMKA (UHAMKA); Pascasarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI) atas undangan Ibu Chusnul Mar’yah PhD; Unit Sumber Daya Manusia Institut Teknologi Bandung (USDI ITB); serta hingga kini menjadi penguji tesis di London School Public Relations (LSPR). Ia juga pengajar Sekolah Jurnalisme Indonesia (SJI) PWI sekaligus sekretaris umum di Yayasan SJI PWI, dan nara sumber untuk Safari Jurnalistik PWI Pusat yang didukung Nestle Indonesia dan Astra Indonesia.

Selain itu, ia juga pemicu pendapat untuk Kantor Berita Mahasiswa Institut Teknologi Bandung (ITB, http://www.itb.ac.id); dan pemicu pendapat untuk Radio Suara Surabaya Net (SS Net, http://www.suarasurabaya.net).

Ia adalah alumni International Institute of Journalism (IIJ) Berlin-Jerman (http://www.inwent.org/iij/index.php.en); Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi – Almamater Wartawan Surabaya (Stikosa-AWS, http://stikosa-aws.ac.id/) di Jawa Timur; Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 54 Jakarta; Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 20 Jakarta; Sekolah Dasar Negeri (SDN) 01 Kp. Tengah di Jakarta.

Dewan Pers (http://www.dewanpers.or.id) memberinya predikat Wartawan Utama nomor 187-WU/DP/XI/2011 yang ditandatangani Prof. DR Bagir Manan SH MCL sebagai ketua tim pelaksanaan Uji Kompetensi Wartawan yang dijalaninya.

Komunitas pers nasional pada 2008 menunjuknya menjadi sekretaris tim perumus Gran Desain Media Massa Nasional mendampingi Dahlan Iskan selaku ketua, dan Wina Armada Sukardi sebagai ketua pelaksana. Tim ini yang kemudian merumuskan Piagam Palembang 2010, yang mengatur ratifikasi perusahaan pers terhadap Standar Perusahaan Pers, Standar Perlindungan Profesi Wartawan, mematuhi Kode Etik Jurnalistik (KEJ), dan Standar Kompetensi Wartawan.

Ia juga terlibat dalam tim perumus Pedoman Hak Jawab, Standar Hak Jawab, Pedoman Pemberitaan Media Siber, dan Pedoman Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Wartawan di bawah koordinasi Dewan Pers.

Masyarakat Hari Pers Nasional (HPN) 2011 menunjuknya menjadi Ketua Panitia Pelaksana Pusat yang acara puncaknya dihadiri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada 9 Februari 2012.

Selain itu, ia menjadi anggota Badan Pekerja Pemilihan Anggota (BPPA) Dewan Pers 2010-2013 yang diketuai Karni Ilyas, dan selaku Ketua BPPA Dewan Pers 2013-2016.

Dalam dunia kepustakaan pers, Priyambodo RH melalui LPDS menerbitkan sejumlah buku, antara lain Panduan Jurnalistik Praktis (cetakan ketiga pada 2009, dan keempat pada 2012, dan kelima 2012), Panduan Praktis Kehumasan (cetakan ketiga, 2012), Merancang dan Menyunting di Jantung Media Pers (2009), Etika Pers, Bahasa Jurnalistik, dan Berita Pemilu (2009), Buku Saku Wartawan (cetakan pertama, kedua, dan ketiga pada 2010, serta cetakan keempat pada 2011), Etika Penyiaran, Bahasa Jurnalistik, dan Peran Pers dalam Diplomasi (2010), Pedoman Uji Kompetensi Wartawan (cetakan pertama pada 2011, dan cetakan kedua pada 2012), Meningkatkan Etika Jurnalistik, Enhancing Journalism Ethics (edisi dwi bahasa, Kedutaan Besar Kerajaan Norwegia di Jakarta, 2011), Panduan Hubungan Masyarakat, Gran Desain Kehumasan (2011), Peta Media Massa Kalimantan Timur (2011), Panduan Bahasa Jurnalistik dan Penulisan Geografi (2012), Covering of Climate Change (edisi dwi bahasa, LPDS - Kedutaan Besar Kerajaan Norwegia di Jakarta, 2013), serta LPDS 25 Tahun: Mengabdi untuk Jurnalisme (2013).

Pada 9 Februari 2012 ia menerima Kartu Pers Nomor Satu (Press Card Number One/PCNO) dari Komunitas Hari Pers Nasional (HPN) yang terdiri atas Dewan Pers, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Serikat Perusahaan perS (SPS), Serikat Grafika Pers (SGP), Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI), Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (P3I), Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI), dan Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI).

Dalam kegiatan anugerah jurnalistik, ia menjadi Ketua Panitia Tetap Anugerah Jurnalistik Adinegoro PWI. Ia juga juri lomba karya jurnalistik Siemens Indonesia-Asia Pasific Award, dan juri lomba Indovision-Deutche Welle (DW) Journalist Competition sejak 2011, serta juri lomba karya jurnalistik untuk Pelabuhan Indonesia (Pelindo/IPC) 2013.

Ia termasuk penyulih suara dalam film kartun "Madagascar 3: Europe Most Wanted" dalam sosok penguin Skipper. Hal ini atas undangan pihak Home Box Office (HBO) dan Indovision untuk tayangan film aksi ke dalam bahasa Indonesia, dan tayang perdana pada 8 Agustus 2013 menyambut Idul Fitri 1434 Hijriyah.

Pria kelahiran kota Bogor, Jawa Barat, pada 23 November 1966 ini adalah ayah dari tiga putri (Marchia Kalyanitta, Maytha Indrayani Kalyanitta, Decira Indrayani Kalyanitta) dari pernikahan dengan ATS Ernawati. Ia dapat dihubungi melalui surat elektronik: Alamat surel ini dilindungi dari spambots. Anda harus mangaktifkan JavaScript untuk melihatnya. dan Alamat surel ini dilindungi dari spambots. Anda harus mangaktifkan JavaScript untuk melihatnya. , serta alamat pos ke Lembaga Pers Dr. Soetomo (LPDS) atau Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di Gedung Dewan Pers Lantai 3 – 4, Jakarta 10110; serta ANTARA Multimedia Gateway di Wisma ANTARA Lantai 19, Jalan Merdeka Selatan 17, Jakarta 10110. Telepon 021.345.9838, Faksimili 021.3840835. (Dokumen LPDS & PWI/*).
  

Pro Golf - majalah bulanan khusus penggemar golf. Seiring dengan berkembang dan maraknya olah raga golf di tanah air, serta dengan menjamurnya lapangan golf di berbagai kota di tanah air PT Praga Olah Krida Mandiri bekerja sama dengan PT Ramanesco Dian Utama serta bekerja sama dengan induk organisasi golf Indonesia, Persatuan Golf Indonesia (PGI) menerbitkan majalah Pro Golf. 
Majalah ini terbit perdana pada 4 November 1993. Dengan oplah 30.000 eksemplar majalah ini menyajikan panduan teknik bermain golf yang baik serta tips-tips untuk lebih mendalami golf. Majalah ini beredar pula di negara seperti Malaysia, Singapura, Brunei, dan Australia.(Tim EPI. Sumber: Wikipedia)        
       
Program Sinetron - Pada masa lalu, ketika stasiun televisi hanya satu yaitu TVRI, nama program sinetron belum dikenal. Program semacam itu di zaman TVRI disebut drama televisi, teleplay atau sandiwara televisi. Produksi program drama televisi pada waktu itu juga sangat berbeda dengan produksi sinetron. Program drama televisi biasanya diproduksi sepenuhnya menggunakan setting indoor, di dalam studio televisi. Tiga atau empat set dibangun untuk kepentingan produksi itu. Pelaksanaan produksinya dapat dilakukan untuk siaran langsung ataupun direkam lebih dahulu. Jarang sekali terjadi, produksi drama televisi dibuat dengan menggunakan film atau video dan shooting-nya menggunakan setting outdoor, di luar studio televisi.
Siaran program drama televisi secara langsung membutuhkan keterampilan yang sungguh-sungguh dari kerabat kerja yang terlibat dalam produksi itu. Kalau sampai terjadi kesalahan, kecelakaan itu langsung disaksikan oleh semua penonton televisi di seluruh Indonesia. Kerabat kerja yang bersangkutan akan menjadi dipermalukan juga karenanya.
Oleh sebab itu, sebelum program disiarkan secara langsung, biasanya diadakan latihan berulang-ulang, baik latihan kering (tanpa kamera dan peralatan lain) maupun latihan basah (dengan kamera lengkap seperti ketika siaran). Latihan-latihan itu dilaksanakan untuk menghindari kesalahan yang mungkin terjadi. Keuntungan dari produksi siaran langsung, pada kerabat kerja yang mengalami situasi itu, mereka menjadi terbiasa bekerja secara cermat dan hati-hati, akibat positif sampingannya, keterampilannya menangani peralatan menjadi hebat.
Naskah drama televisi atau teleplay dalam studio, sedikit mirip dengan naskah drama panggung. Hal ini bisa dipahami karena ketebatasan setting atau tempat adegan yang biasanya berjumlah maksimal empat set di dalam studio televisi. Hal itu berarti, tempat adegan di dalam naskah drama televisi tidak lebih dari empat macam. Bagi pengarah naskah drama televisi, penggunaan pemikiran verbal di dalam situasi itu, lebih banyak daripada pemikiran visual.
Kebanyakan adegan atau konflik dipenuhi oleh kata-kata. Jarang sekali drama televisi menyajikan suatu kejadian. Kejadian yang mestinya berlangsung dan muncul di layar kaca, di dalam situasi dan kondisi pertelevisian pada waktu itu, biasanya diceritakan secara verbal oleh para tokoh melalui dialog-dialognya.
Akan halnya sinetron setelah terjadi perkembangan pertelevisian di Indonesia, di dalam tata laksana produksi dan konsepnya, menjadi sangat berbeda dibandingkan dengan drama televisi. Sinetron, kependekan dari sinema elektronik. Berdasarkan makna dari kata sinema, penggarapannya tidak jauh berbeda dengan penggarapan film di layar putih. Demikian juga penulisan naskah. Naskah sinetron disebut juga skenario, seperti skenario dalam film layar lebar. Demikian juga tahapan penulisan dan format naskah. Yang berbeda hanyalah film layar lebar menggunakan kamera optik, bahan film seluloid dan medium sajiannya memakai proyektor dan layar putih di dalam gedung bioskop.
Sementara itu, pembuatan sinetron menggunakan kamera elektronik dengan video recorder. Bahannya, pita di dalam kaset. Penyajiannya dipancarkan dari stasiun televisi, dan diterima melalui layar kaca pesawat televisi di rumah-rumah. Karena perbedaan karakter dari mediumnya, cara penggarapan film layar putih dengan sinetron agak berbeda pula. Secara ekstrem biasanya dikatakan produksi film layar putih, pengambilan gambarnya kebanyakan dengan angle lebar, sedangkan sinetron diambil dengan angle dose shoot. (Tim EPI/Wid. Sumber: Buku Teknik Produksi Program Televisi, Fred Wibowo, Penerbit Pinus, Yogyakarta, 2007).
       

Program Spot - Spot adalah suatu program yang ingin mempengaruhi dan mendorong penonton televisi atau pendengar radio, untuk tujuan-tujuan tertentu. Spot merupakan program yang sangat pendek. Durasi suatu spot berkisar antara 10 detik sampai paling panjang 1,5 menit.
Suatu spot sangat berguna karena pendengar radio atau penonton televisi memiliki jangka waktu perhatian yang sangat pendek. Jangka waktu perhatian adalah jarak waktu ketika seseorang tetap tertarik dan menonton televisi atau mendengarkan radio. Seorang pendengar atau penonton memiliki jangka waktu perhatian yang lebih pendek sewaktu ia mendengarkan radio atau menonton televisi daripada kalau ia sedang berbicara dengan teman atau menonton film di gedung bioskop.
Seorang produser harus mengerti jangka waktu perhatian pendengar, atau penonton tidak sama antara yang satu dengan yang lain. Mereka harus mempelajari bahwa jangka waktu perhatian anak-anak kecil lebih singkat daripada anak remaja; dan jangka waktu perhatian seorang pelajar jauh lebih lama daripada orang yang tak terpelajar.
Orang yang lebih terpelajar jangka waktu perhatiannya lebih lama lagi untuk mendengarkan atau menonton sesuatu hal yang ia rasa bermanfaat. Jika seseorang tertarik pada apa yang dikatakan, ia akan mendengarkan atau menonton lebih lama daripada jika ia belum tertarik. Seorang politikus akan mendengarkan dan menonton program siaran berita atau tinjauan politik lebih lama daripada seseorang yang tidak bersangkut paut dengan bidang dan permasalahan tersebut.
Oleh karena itu, suatu program spot merupakan program yang sangat efektif untuk mencapai pendengar atau penonton yang biasanya tidak tertarik pada subjek; tidak berpendidikan cukup dan belum cukup dewasa, dalam arti dapat mencernakan suatu isi program. Meski dalam hal ini harus diingat bahwa spot juga seperti pisau bermata dua. Efektif dalam menjangkau penonton, tetapi jika isinya menyesatkan, juga efektif dalam mencelakakan penonton.
Kalau orang berbicara tentang program spot, yang muncul di benaknya tentu sebuah sarana promosi komesial. Untuk sebagian memang benar. Namun program spot belum tentu program komersial. Karena terdapat berbagai macam program spot, yakni spot komersial, spot sosial, spot propaganda, dll. Semuanya diciptakan dengan pemahaman bahwa program tersebut sangat efektif mencapai penonton dan memiliki keunggulan dibandingkan program yang lain.
Keunggulan program spot:
a.  Spot dapat mencapai penonton yang   banyak sebab spot tidak membutuhkan   jangka waktu perhatian yang luas.
b. Penonton menerima pesan sebelum ia   berubah menjadi bosan.
c.  Spot dapat diulang beberapa kali, dan   kemungkinan diingat lebih mudah.
d. Suatu ide yang singkat dapat memiliki   kekuatan yang besar jika dikerjakan   dengan baik dan mengemukakan hanya   satu subjek.
e.  Spot mudah diletakkan di antara program   atau digunakan sebagai selingan jika   tersedia waktu yang singkat.
f.  Spot biasanya dibuat dengan biaya yang   tidak begitu mahal. Namun, suatu spot   reklame dapat menghasilkan pemasukan   yang besar.
Di negara-negara lain, ketika stasiun televisi memiliki program komersial, spot digunakan untuk mereklamekan atau menawarkan hasil produksi suatu perusahaan pada penonton. (Tim EPI/Wid. Sumber: Buku Teknik Produksi Program Televisi, Fred Wibowo, Penerbit Pinus, Yogyakarta, 2007).


Proklamasi - suratkabar ini lahir 5 Okotober 1955, karena ingin mewarisi jiwa kebangsaan. Tulisan “Proklamasi” ditulis dengan huruf latin-bersambung yang mirip tulisan tangan di teks yang pernah dibacakan Soekarno-Hatta pada di pagi hari 17 Agustus 1945. Saat itu, suratkabar ini diterbitkan oleh CV. Badan Penerbit “Proklamasi”, beralamat di Jalan Pintu Air 23, Pos Box 2545, Gambir, Jakarta. Para awaknya antara lain Musa Saehe dan R. Surjapradja sebagai pemimpin umum, Hartadi sebagai pimpinan redaksi, dan Suryapradja sebagai wakil pemimpin redaksi. Pada mulanya, suratkabar ini setiap sore, lalu terbit pagi setiap hari sejak 15 Januari 1956.
Agen Proklamasi boleh dibilang tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia. Jakarta tentu saja menjadi pasar utamanya, menyusul Bogor, Bandung, Purwakarta, Jatibarang, Cirebon, Cilatjap, Tegal, Semarang, Magelang, Muntilan, Kutuarjo, Sragen, Solo, Tanjung Karang, Palembang, Padang, Medan, Denpasar, Waingapu, Singkawang, Pontianak, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado.
Proklamasi piawai menangkap berita dan berkelit dari godam bredel. Saat itu, perkawinan Soekarno dengan Hartini memancing protes. Suratkabar yang berani mewartakan perkara itu kena bredel. Pedoman milik Rosihan Anwar harus berhenti terbit, begitu pula Indonesia Raya. Namun, Proklamasi cukup cerdik dan lolos dari godam itu lantaran dengan gayanya yang khas mengomentari perkawinan Soekarno dengan tajuk rencana berjudul “Segitiga Jang Sulit” pada edisi 10 Januari 1956.
Menurut Proklamasi, perkawinan Bung Karno “telah membawa revolusi besar di dalam djalan fikiran kaum wanita”, khususnya mengenai pandangan perihal poligami.
Benarkah Bung Karno tidak memenuhi syarat poligami? Menurut Proklamasi yang tidak dipenuhi oleh Bung Karno adalah persetujuan Fatmawati saja. Tetapi, memang mustahil sekali kalau Ny. Fatmawati akan menyetujui suaminya kawin lagi. Jadi, syarat yang diminta oleh kaum wanita tersebut memang sukar untuk dipenuhi. “Sukar bagi Bung Karno, sukar pula bagi Nj. Fatmawati sendiri”.
Ketika meneropong pelbagai persoalan negara, khususnya kebijakan pemerintah, Proklamasi lumayan pedas. Misalnya, melalui tajuk rencana di edisi 12 Januari 1956 yang berjudul “Kelemahan Pemeritah Sekarang”: “Salah satu kelemahan dari Pemerintah jg sekarang ini adalah: Kurang tjepat mengadakan reaksi terhadap segala “serangan” dari lawan-lawan politiknja”.
Dalam tubuh pemerintah dinilai tidak ada saling kepercayaan. Dan pemerintah sendiri kurang cepat memberikan reaksi terhadap sesuatu. Proklamasi edisi 13 Januari 1956 menyoroti perihal kebijakan pemerintah dengan judul, “Anti Keuangan Negara”, “Harga barang2 membubung....buruh minta tambah gadji ... uang jang beredar bertambah lagi...harga uang turun lagi...harga barang2 makin membubung tinggi...gadjih buruh dan pegawai makin tidak tjukup...”. Semuanya, menurut Proklamasi, dikarenakan tidak ada kader-kader partai politik, pegawai negeri atau politikus yang memiliki bekal keuangan yang baik.
Proklamasi memang koran yang rajin menilik persoalan-persoalan pemerintahan dan negara, maupun kehidupan partai-partai politik. Proklamasi yang pedas tajuk-tajuk rencananya akhirnya jatuh sendiri. Riwayatnya pupus tanpa jejak. (Tim EPI. Sumber: Rhoma Dwi Aria Yuliantri/Indonesia Buku/Jurnas)
    

Properti Indonesia - majalah khusus hunian. Diterbitkan sebulan sekali oleh PT Info Papan Pers untuk memenuhi kebutuhan informasi tentang papan sebagai salah satu kebutuhan manusia yang sangat vital. Kemunculan majalah ini tidak terlepas dari majalah intern Info Papan yang diterbitkan Departemen Perumahan Rakyat yang mengalami kendala peredaran.
“Sekitar tahun 1992-1993 di Indonesia sedang terjadi booming dunia properti. Kita melihat potensi segmentasi pasar yang sangat membutuhkan informasi tentang perkembangan dunia properti, dan kebetulan saat itu belum ada media yang mengulas tentang dunia perumahan secara khusus,” ungkap Said Mustafa, pemimpin redaksi majalah ini. Dikemas dengan kertas lux dan menyajikan informasi tentang perkembangan dunia properti untuk masyarakat luas, oplahnya sebanyak 50.000 eksemplar tiap bulan.
Pembina/Penanggung Jawab: Sambas Wirakusumah, Pj. Pemimpin Umum/ Emma S. Wirakusumah, Pj. Pemimpin Perusahaan Sambas Wirakusumah, Wk. Pemimpin Umum/Wk. Pemimpin Perusahaan: Ningsih Sunardi, Redaksi Pelaksana Adeng Hanafi, Alamat Redaksi/Tata Usaha: Jalan Gudang Peluru 11 Blok E no 128 Tebet, Jakarta Selatan 12830. (Tim EPI, Sumber: Wikipedia)


Proses Grafika - Yang dimaksud proses grafika adalah segala sesuatu yang dilakukan, yang berkait dengan pencetakan suatu obyek cetakan mulai dari proses pracetak, cetak, hingga finishing, termasuk hal-hal pendukungnya dari mulai peralatan yang digunakan dan bahan baku yang dipakai di dalam proses tersebut. Proses pracetak, misalnya, bukan hanya menyangkut proses layout sebagaimana umumnya dikenal selama ini, melainkan juga berkait dengan proses pengetikan naskah, pemeriksaan proof, pembuatan film, montase (imposisi), hingga pembuatan pelat cetak, sehingga segala sesuatunya siap dan sesuai dengan sifat-sifat pada mesin cetak yang akan digunakan.
Dulu, sebelum komputer mengambil peran di dalam proses pracetak, penyusunan baris-baris teks judul maupun isi dilakukan dengan cara menyusun huruf-huruf tunggal terbalik yang terbuat dari logam timah. Huruf-huruf dengan jenis dan ukuran tertentu ini disusun dengan menggunakan tangan sehingga membentuk satu kata atau satu baris teks. Setelah kata atau kalimat tersusun kemudian dicapkan ke atas permukaan kertas. Teknik ini merupakan cara paling tua yang pernah digunakan manusia ini di dalam proses mencetak.   
Dalam perkembangannya para pencetak terus berusaha meningkatkan cara yang lebih efektif dan efisien. Jika acuan cetak yang mereka buat sebelumnya hanya berupa satu huruf, selanjutnya ditambah menjadi satu suku kata, dan bahkan satu kata lengkap pada satu potongan timah.
Pada awalnya cara ini dianggap menguntungkan karena penyusunan teks dapat dilakukan lebih cepat. Namun muncul persoalan baru karena cara ini membutuhkan ruang penyimpanan yang lebih luas.
Sudah sejak lama sekali para pencetak mencari jalan untuk meningkatkan efisiensi penyusunan dengan tangan. Langkah pertama adalah menyusun huruf-huruf cetak sedemikian rupa sehingga huruf-huruf yang paling kerap digunakan ditempatkan sedekat mungkin dengan si penyusun. Kemudian diperkenalkan Logotypes, yaitu suku-suku kata atau kata-kata yang lengkap masing-masing dicetak sebagai satu potongan timah. Keuntungan cara ini ialah meningkatkan kecepatan penyusunan, tetapi sekaligus jugs ada kerugiannya dengan timbulnya kebutuhan ruang penyimpanan yang lebih luas, sehingga, mengurangi keuntungan itu. Beberapa pencetak lainnya yakin bahwa peningkatan kecepatan penyusunan dapat diperoleh dengan membacakan naskah kepada si penyusun sementara ia mengerjakan tugasnya. Tugas membacakan ini biasanya dikerjakan oleh anak-anak.
Tahun 1871 dibuat mesin penyusun yang pertama. Untuk menjalankan mesin ini dibutuhkan 4 orang untuk melayaninya. Mesin penyusun dan mesin pengurai/penyortir merupakan dua alat yang terpisah. Mesin ini sudah menggunakan huruf-huruf tuang.
Dengan mengetuk suatu 'kunci', maka keluarlah sebuah huruf tertentu dari gudang huruf-hurufnya; huruf-huruf ini lalu disusun pada suatu batang penyusun (composing stick). Seorang lain akan menata baris huruf yang baru tersusun itu. Orang ketiga akan menguraikan huruf-huruf itu. Namun pada kenyataannya mesin ini tidak lebih cepat daripada kerja empat orang penyusun.
Pada tahun 1887 dua orang Amerika membangun sebuah mesin penyusun yang terdiri dari 18.000 bagian. Tetapi karena mesin ini rumit sehingga tidak pernah dipakai.
Mesin penyusun yang berikutnya dibuat oleh pabrik senjata Amerika “Colt”. Hanya dua orang dibutuhkan untuk menjalankan mesin ini; yang seorang sebagai penyusun dan yang seorang sebagai penata. Sedangkan penguraian dapat dikerjakan secara otomatis.
Kemajuan terbesar diperoleh ketika dipahami bahwa huruf-huruf yang sudah dituang tidak dapat menjadi titik awal penyusunan. Kemajuan terutama dirasakan karena huruf-huruf dapat dibuat dengan jumlah terbatas, bahkan dalam keadaan selalu baru. Mesin logam lelehan (hot metal) ini berkembang terus-menerus dan menolong sekali memperkembangkan industri cetak-mencetak. Dan sampai dewasa ini mesin-mesin ini masih tetap berjalan hampir di semua percetakan di dunia. Dan baru akhir akhir ini saja mendapat saingan dari mesin penyusun foto (photocomposing).
Sesungguhnya mesin penyusun ini mempunyai tiga jenis mesin. Jenis pertama adalah jenis yang mampu menyusun teks baris demi baris. Salah satu mesin jenis ini yang banyak digunakan di percetakan-percetakan adalah Linotype. Mesin ini ditemukan pada tahun 1885 oleh Ottmar Mergenthaler. Linotype merupakan mesin satu orang (one-man-machine) yang pertama. Kelebihan yang dirasakan dari mesin ini adalah mampu membuat huruf dengan kecepatan 25.000 huruf per jam.
Selain Linotype terdapat mesin lain, Intertype, yang mirip dengan Linotype dan bahkan sering disebut kembaran dari Linotype. Penemunya adalah salah seorang pegawai dari perusahaan Margenthaler. Sekalipun ada kemiripan dengan mesin Linotype, namun nyatanya sangat banyak bagian telah diubah dan disempurnakan. Matris-matris dari kedua mesin (Linotype dan Intertype) dapat saling dipertukarkan.
Mesin lainnya, Typograph, adalah mesin yang dikembangkan oleh dua orang Amerika, Rogers dan Bright, pada tahun 1888. Untuk mencegah adanya saingan, perusahaan Linotype membeli hak patennya, sehingga dengan demikian mesin Typograph ini tidak pernah diproduksi di Amerika. Penemu-penemu itu pergi ke Jerman dan di sanalah akhirnya mesin ini mencapai hasil dan sukses yang besar dan tetap dibuat hingga hari ini.
Typograph seperti halnya Linotype menggunakan sistem penuangan baris lengkap. Mekanismenya sangat sederhana, sedang mutu hasil tuangannya cukup tinggi, sehingga segera saja mesin typograph ini dipakai juga untuk mencetak buku-buku.
Mesin ini mampu menghasilkan 4.500 huruf per jam dan dapat ditingkatkan sampai 6.000 huruf per jam dengan menggunakan manuskrip yang baik.
Selain mesin-mesin di atas  terdapat juga mesin yang cara kerjanya adalah menyusun dan menuang huruf demi huruf, yang disebut mesin Monotype. Penemu mesin ini adalah Tolbert Lanston, seorang Amerika. Gagasan besarnya adalah memisahkan kerja manusiawi dari kerja mekanis.
Mesin pertama dibuat tahun 1893 dan dipamerkan kepada umum di Chicago. Pada tahun 1896 mesin pertama berhasil dijual. Kotak matrisnya berisi 132 buah matris, tetapi pada tahun 1899 sudah diperbanyak menjadi 225 buah, sedang mesin yang paling modern dewasa ini memiliki 272 matris.
Mesin Monotype ini terdiri dari dua mesin yang terpisah. Mesin penyusun atau taster untuk melubangi pita dan mesin tuang atau caster yang bekerja secara otomatis sepenuhnya dengan bantuan pita tersebut. Kedua mesin ini bekerja dengan tekanan udara.
Tahun 1916, Ludlow, seorang Skotlandia, berhasil membuat mesin yang mampu menyusun matris dengan tangan dan menuang baris. Gagasannya adalah memberi pencetak suatu mesin yang tempatnya di antara penyusunan tangan (hand composing) dan penyusunan pada mesin-mesin besar. Mesin ini bukan saingan mesin-mesin penyusun, tetapi hanyalah suatu pelengkap untuk menghindarkan kekurangan spasi dan huruf yang besar pada penyusunan tangan.
Mesin ini ideal untuk membuat judul-judul, poster, dan sebagainya, yang banyak membutuhkan huruf berukuran besar. Bahan-bahan pengantara dan ornamen-ornamen serta garis-garis dapat juga dituang. (Tim EPI/KG. Dikutip dari buku Perihal Cetak Mencetak, Kanisius, 1977)


Publisistik (publizistik, Jerman, dari kata kerja publizieren yang berarti mengumumkan), memberitahukan kepada umum. Istilah publisistik juga diambil dari kata kerja bahasa Latin publicare yang berarti mengumumkan, memberitahukan ataupun menyebarkan. Dengan kata lain publisistik berkaitan dengan hal-hal sekitar pengumuman, sekitar usaha-usaha, dan kegiatan-kegiatan pengumuman.
Secara formal istilah publisistik untuk pertama kali digunakan oleh Jurusan Publisistik Fakultas Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada sebagai lembaga ilmiah. Publisistik di Indonesia telah diakui sebagai ilmu pengetahuan dan dikelompokkan pada Ilmu Pengetahuan Sosial.
Bila istilah publisistik ditinjau dari asal katanya maka kegiatan publisistik merupakan kegiatan seseorang atau sekelompok orang yang erat korelasinya dengan kepentingan masyarakat. Pembicaraan dua orang pemuda dan pemudi yang sedang berpacaran bukan merupakan kegiatan publisistik karena tidak menyangkut secara langsung kepentingan masyarakat. Akan tetapi bila dua orang pemuda dan pemudi yang saling jatuh cinta tersebut tidak disetujui oleh salah satu pihak bahkan kemudian menculik keluarga yang lain, ini merupakan kegiatan publisistik.
Pada zaman Yunani dan Romawi Kuno ahli-ahli retorika seperti Corax, Plato, Aristoteles, Cicero dan Demosthenes selain seorang filsuf adalah juga orang yang ahli dalam publisistik atau seorang publisis ulung, karena apa yang mereka utarakan selalu menyangkut masalah kenegaraan dan kepentingan masyarakat.
Dewasa ini, pemberitahuan kepada umum biasanya dilakukan melalui media massa atau alat komunikasi massa seperti pers, radio, televisi, dan film serta internet. Ilmu publisistik adalah ilmu pengetahuan kemasyarakatan yang mempelajari gejala komunikasi massa dalam segala seginya. Menurut Adinegoro, publisistik adalah ilmu pernyataan antar-manusia yang umum dan aktual serta bertugas menyelidiki secara ilmiah pengaruh pernyataan tersebut dari awalnya sampai tersiar dalam pers, radio dan sebagainya serta  menimbulkan akibat kepada si penerimanya.
JG Stappers berpendapat bahwa komunikasi massa adalah bagian dari publisistik. Dengan demikian publisistik lebih luas dari komunikasi massa. Ada juga yang berpendapat bahwa publisistik lebih cenderung identik dengan komunikasi massa. (Tim EPI/Wid. Sumber: Buku Komunikasi, Persuasi dan Retorika, Seri Ilmu Komunikasi 3, Drs. Sunarjo dan Dra. Djoenaesih Saari Sunarjo, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1983; dan Buku Publisistik Pers, Seri Publisistik sebagai Ilmu, Drs. Oey Hong Lee, Penerbit dan Balai Buku Ichtiar, Jakarta, 1965).


Publisitas - Publisitas adalah penyebarluasan informasi berbasis aksi. Berbeda dengan konferensi dan siaran pers, publisitas terkesan sebagai pemberitaan yang tidak direkayasa oleh sebuah organisasi dan hanya merupakan dampak dari sebuah kegiatan. Padahal, sebenarnya kegiatan itu, selain memang untuk memecahkan sebuah masalah, juga dirancang untuk memperoleh perhatian pers dan diberitakan.
Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, aksi merupakan sebuah unsur strategis dalam kehumasan krisis. Sebuah aksi, bila dilaksanakan dalam konteks penanggulangan krisis, mempunyai dua sisi yang tidak dapat dipisahkan. Sisi pertama, penyelesaian masalah dan sisi kedua, pembangunan citra. Jadi, dengan melaksanakan sebuah aksi, organisasi berupaya mencapai dua tujuan sekaligus.
Contoh konkret publisitas dapat dilihat dari aksi produsen mobil berbagai merek menggelar bengkel-bengkel darurat di sepanjang jalur Pantura (pantai utara) Pulau Jawa menjelang Lebaran. Sekitar satu minggu sebelum Lebaran tiba, arus lalu lintas ke wilayah timur berubah menjadi sangat padat karena ribuan orang pulang mudik untuk berhari raya bersama keluarga. Ribuan mobil angkutan umum dan mobil-mobil pribadi dengan berbagai jenis dan merek melintas siang-malam di jalur tersebut.
Produsen mobil menyadari masa-masa itu potensial menimbulkan krisis kepercayaan terhadap mobil yang mereka buat. Bayangkan, kalau mobil-mobil bermerek XYZ mogok, kemudian menimbulkan kemacetan lalu lintas di beberpa lokasi. Kemungkinan itu sangat besar karena mobil-mobil itu digunakan untuk menempuh perjalanan yang sangat jauh. Selain itu, ketahanan mobil acapkali tidak berarti lantaran pemiliknya tidak melakukan perawatan yang semestinya atau digunakan tidak menurut aturan. Sudah dapat dipastikan, peristiwa “mogok bersama” itu akan menimbulkan citra yang sangat negatif, apalagi kalau pers memberitakan bahwa mobil bermerek XVZ merupakan penyebab kemacetan kendaraan hingga berpuluh kilometer. Sebuah pencitraan yang negatif.
Agar tidak terjadi hal-hal yang tak diinginkan, produsen mobil lalu menyediakan bengkel-bengkel darurat khusus untuk mobil produksi mereka, baik untuk yang terancam mogok karena tidak sempat diservis sebelum berangkat maupun yang sudah bermasalah. Keberadaan bengkel-bengkel itu berdampak publisitas yang cukup baik karena pers merasa berkewajiban memberitakannya sebagai wujud kepedulian kepada para pemudik.
Bagi produsen penyedia bengkel, pemberitaan pers menciptakan image bahwa mereka bersikap peduli kepada konsumen dan tidak dirasakan publik sebagai salah satu strategi produsen untuk menyelamatkan diri mereka sendiri. (Tim EPI/Wid. Sumber: Buku Public Relations, Strategi Kehumasan dalam Menghadapi Krisis, Emeraldy Chatra & Rulli Nasrullah, Penerbit Maximalis, Bandung, 2008).


Pusaka Jawi - koran yang diterbitkan Pura Mangkunegaran antara tahun 1924-1926 dan dikelola Java Instituut. Koran setebal 32 halaman tersebut dicetak di Typ Mardi Moeljo, Yogyakarta. Sajian berita dalam Pusaka Jawi sangat beragam, namun porsi terbesar menyangkut kegiatan Istana Mangkunegaran. Berita-beritanya antara lain, upacara tradisional, kegiatan seni dan budaya, masalah-masalah social, ekonomi dan sebagainya. (Tim EPI/TS. Sumber: Reksa Pustaka)


Pusat Grafika Indonesia (Pusgrafin) adalah sebuah lembaga pendidikan dan pelatihan grafika di bawah Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas). Didirikan tanggal 26 April 1969, lembaga ini bertujuan meningkatkan kualitas cetak dan memajukan industri grafika di Indonesia.
Dalam perjalanan tugas selama 38 tahun (sampai 2007), Pusgrafin telah banyak berjasa terutama dalam meningkatkan pengetahuan dan kemampuan sumber daya manusia (SDM) grafika dan penerbitan secara luas ke seluruh wilayah Indonesia. Pusgrafin menjadi pionir pengembangan dan pelatihan kegrafikaan dan penerbitan di Indonesia.
Pusgrafin memiliki dua jenis kegiatan. Pertama, pengembangan teknologi terapan dan layanan jasa grafika dan penerbitan. Kedua, pengembangan pendidikan dan pelatihan kegrafikaan dan penerbitan.
Kegiatan pertama berupa layanan pengujian/penelitian mutu bahan dan produk grafika. Pusgrafin mempunyai laboratorium dengan peralatan lengkap untuk melakukan kegiatan penelitian bahan kertas dan tinta baik untuk kebutuhan industri maupun untuk kebutuhan intern Pusgrafin. Menyiapkan produk layanan dalam bentuk penerbitan buku-buku referensi, dan buku-buku panduan layanan teknologi terapan baik teknis maupun manajemen. Layanan konsultasi, dalam bentuk konseling tentang peralatan permesinan, SDM, data, studi kelayakan pendirian percetakan, bimbingan teknis dan manajerial. Layanan informasi dan publikasi melalui seminar, workshop dan pameran grafika dan penerbitan. Kerjasama kemitraan dengan asosiasi/pemasok dalam hal pengembangan pengetahuan dan kemampuan SDM, standarisasi mutu produk serta layanan jasa lainnya. Kerjasama dengan lembaga terkait dalam pembinaan lembaga pendidikan grafika dan Uuniversity Press di Indonesia.
Kegiatan kedua, yakni pengembangan pendidikan dan pelatihan kegrafikaan dan penerbitan, Pusgrafin menjadikan basis kompetensi dan profesi sebagai target dalam penyelenggaraan diklat. Sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), Pusgrafin telah mengembangkan program-program baru untuk memenuhi kebutuhan industri dan masyarakat dalam meningkatkan kemampuan profesional bidang grafika dan penerbitan.
Jenis layanan diklat Pusgrafin adalah diklat grafika reguler (pre-press, press dan post press) dan diklat grafika khusus (tailor-made program) meliputi program pre-press, press, dan manajemen grafika dan penerbitan. Diklat grafika reguler bertujuan memberikan pembekalan pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan perkembangan teknologi; dan memberikan pembekalan kemampuan teknis untuk menghasilkan produk grafika. Sedangkan diklat grafika khusus bertujuan memberi pembekalan pengetahuan dan keterampilan grafika dan penerbitan sesuai perkembangan iptek; dan meningkatkan kualitas dan profesionalisme SDM untuk menghasilkan produk grafika yang bermutu.
Sasaran diklat adalah para pegawai/karyawan instansi pemerintah, swasta, industri grafika dan penerbitan serta lembaga pendidikan. Fasilitas diklat yang disediakan berupa ruang belajar teori dan praktek ber-AC; bahan praktek; biaya ditanggung oleh Pusgrafin kecuali tailor-made program (waktu, biaya, dan tempat berdasarkan kesepakatan; peserta yang lulus diberi sertifikat; instruktur adalah widyaiswara dan praktisi yang profesional di bidangnya. (Tim EPI/Wid)


Putu Wijaya (Puri Anom, Tabanan, Bali, 11 April 1944), selalu pakai topi pet putih. Kisahnya, pada ngaben ayahnya di Bali, kepalanya digundul. Kembali ke Jakarta, selang beberapa lama, rambutnya tumbuh tapi tidak sempurna, malah mendekati botak. Karena itu, ia selalu memakai topi. “Dengan ini saya terlihat lebih gagah,” tutur Putu, wartawan, sutradara teater dan film serta penulis cerpen dan naskah drama yang sangat produktif.
Putu dilahirkan bukan dari keluarga seniman. Ia tinggal di kompleks perumahan besar, yang dihuni sekitar 200 orang, yang semua anggota keluarganya dekat dan jauh, dan punya kebiasaan membaca. Ayahnya, I Gusti Ngurah Raka, seorang persiunan punggawa yang keras dalam mendidik anak. Semula, ayahnya mengharapkan Putu jadi dokter. Namun, Putu lemah dalam ilmu pasti. Ia akrab dengan sejarah, bahasa, dan ilmu bumi.
Keinginan menulis muncul karena senang membaca. “Sejak SMA bakat menulis saya sudah besar. Walaupun tulisan saya jelek, guru saya suka membacanya,” ujar Putu, yang mengaku mendapat dorongan menulis dari gurunya. Cerita pendek yang pertama, Etsa, berkisah tentang percintaan, dimuat harian Suluh Indonesia edisi Bali. Ketika pindah ke Yogya, ia tetap berkesenian, menjadi anggota Bengkel Teater-nya Rendra, kuliah di Asdrafi dan Asri. Studinya di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada tetap ia lanjutkan sampai Putu menggondol gelar sarjana hukum.
Setelah hijrah ke Jakarta, Putu bergabung dengan Teater Kecil asuhan sutradara ternama Arifin C. Noer. Saat itu ia mengandalkan hidup dari menulis resensi pertunjukan di sejumlah media. Lalu ia bekerja di majalah Ekspres, kemudian Tempo dan tetap berkarir sebagai pengarang. “Saya perlu bekerja jadi wartawan untuk menghidupi keluarga saya. Juga karena saya tidak mau kepengarangan saya terganggu oleh kebutuhan mencari makan,” tutur Putu.
Putu mengaku belajar banyak dari Tempo dan Goenawan Mohamad. “Yang melekat di kepala saya adalah bagaimana menulis sesuatu yang sulit menjadi mudah. Menulis dengan gaya orang bodoh, sehingga yang mengerti bukan hanya menteri, tapi juga tukang becak. Itulah gaya Tempo,” ungkap Putu. Juga, ia membiasakan diri dengan tenggat-suatu siksaan bagi kebanyakan pengarang. Dari Tempo, Putu pindah ke majalah Zaman, dan ia tetap produktif menulis, mementaskan lakon, mengajar di Institut Kesenian Jakarta.
Putu banyak menimba pengalaman di luar negeri. Selama tujuh bulan, ia tinggal di masyarakat komunal Ittoen, Jepang, 1973. Mengikuti International Writing Program di Iowa, AS, 1974. Atas undangan Fulbright, 1985-1988, ia menjadi dosen tamu teater dan sastra Indonesia modern di Universitas Wisconsin dan Universitas Illinois, AS. Atas undangan Japan Foundation, Putu menulis novel di Kyoto, Jepang, 1992.
Menikah dengan Renny Retno Yooscarini alias Renny Djajusman, ia beroleh seorang anak, Yuka Mandiri. Pernikahannya bubar pada 1984. Tapi ia tak lama menduda. Karena kebutuhan untuk punya teman hidup, pada 1985 Putu menikah lagi dengan gadis Sunda, Dewi Pramunawati, karyawati majalah Medika. Setelah lama berikhtiar -walau dokter di Amerika mendiagnosis Putu tak bakal punya anak lagi- pada 1996, pasangan ini dikaruniai seorang anak, Taksu.
Selain aktif di dunia teater Putu tercatat sebagai Wartawan majalah Ekspres (1969), Dosen teater Institut Kesenian Jakarta (1977-1980), Wartawan majalah TEMPO (1971-1979), Redaktur Pelaksana majalah Zaman (1979-1985), Dosen tamu di Universitas Wisconsin dan Universitas Illinois, AS (1985-1988) (Tim EPI; Sumber: PDAT)