Selasa, 17 Oktober 2017

U dari Ensiklopedi Pers Indonesia (EPI)

Udan Mas - majalah, merupakan media khusus tentang budaya Jawa, khususnya karawitan dan tari. Majalah setebal 80 halaman yang terbit secara berkala pada tahun 1940-an tersebut, menggunakan bahasa Jawa dengan huruf Jawa dan latin. (Tim EPI/TS, Sumber: Reksa Pustaka)


Ulumul Qur’an - majalah bulanan. Diterbitkan oleh Lembaga Studi Agama dan Filsafat (LSAF) dan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). Lembaga pertama yang memberi perhatian besar terhadap bidang agama dan filsafat, sementara yang kedua merupakan lembaga penghimpun cendekiawan Muslim di Indonesia pimpinan B.J. Habibie. Kehadiran ICMI disebut-sebut sebagai representasi kebangkitan kelas menengah Muslim Indonesia.
Mengantongi izin No. 1669/SK/DITJEN PPG/STT/1990 kedua lembaga tersebut menerbitkan Jurnal Ilmu dan Kebudayaan Ulumul Qur'an pertama kali pada 1990.
Dipakainya Ulumul Qur'an yang dalam bahasa Arab berarti “ilmu-ilmu Al Quran” dilatari oleh prinsip bahwa Al Quran adalah pondasi ilmu dan kebudayaan Islam. Peradaban Islam pada dasarnya merupakan kompleks gagasan dan kenyataan yang penuh dengan jejaring hermeneutis yang terpusat pada Al Quran. Di dalam magnum opusnya Mafhum an-Nash: Dirasah fi Umum al-Quran (Konsep Teks: Studi Ilmu-Ilmu Alquran), intelektual Mesir Dr. Nasr Hamid Abu Zaid menyebut peradaban itu sebagai peradaban teks. Artinya, fundamen kultural umat Islam tidak mungkin mengabaikan sentralitas Alquran dalam dialektikanya dengan realitas.
Para redaktur Ulumul Qur'an menyadari betul itu. Bila pada akhir 1980-an hingga 1990-an di belahan dunia Islam terjadi gempita rekonstruksi total terhadap warisan kesejarahan Islam klasik, semangat Ulumul Qur'an sesungguhnya tak jauh-jauh dari itu. Kita menyaksikan, misalnya, Fazlur Rahman dari Anak Benua India yang mengusulkan pembacaan Alquran dengan teori “gerakan ganda” (double movement) atau Toshihiko Izutsu asal Jepang yang mengkaji Al Quran dengan teori semiotika.
Dan Ulumul Qur'an tentu saja menyediakan diri bagi sebuah intellectual discourse. Tak hanya mengapresiasi pembacaan dari belahan dunia lain, di dalamnya para cendekiawan Indonesia bisa bereksperimentasi dan berdialog merujukkan realitas kebangsaan yang dihadapi kepada Alquran (gerakan Alquran sentripetal) atau melakukan penafsiran dan pengembangan makna atas ayat-ayatnya (gerak sentrifugal). Pembacaan Al Quran seperti ini jelas keluar dari mainstream keilmuan Al Quran klasik yang kaku dengan terapan persyaratan-persyaratan tertentu dalam penafsirannya.
Pola berpikir seperti itu merupakan rangkaian panjang ikhtiar mendamaikan Islam dengan modernisme. Nilai-nilai kemodernan, oleh para intelektual pendukungnya, dinilai tak bertentangan dengan Islam. Bahkan Islam sendiri bisa berjalan seiring dengannya dan malah dapat memberikan warnanya yang khas. Islam (neo)modernis, demikian salah seorang redaktur Ulumul Qur'an, Budhy Munawar Rahman, menyebut corak keislaman para cendekiawan tersebut yang cenderung lebih toleran sehingga menerima pelbagai hal yang berasal dari luar Islam. Bahkan hermeneutika, yang awalnya merupakan teori penafsiran Bibel, juga ikut diakomodasi dan dibawa bagi penafsiran Al Quran.
Kecenderungan lebih longgar itu juga tampak pada pemakaian kata “intelektual”, dan bukan “ulama”, pada salah satu lembaga penerbitannya (ICMI). Dan lembaga ini tak (hanya) menghimpun ulama-ulama yang berkutat di pesantren-pesantren di pedalaman, melainkan para sarjana dengan tradisi pendidikan modern atau Barat. Basis keilmuan mereka bermacam-macam, mulai dari sosial hingga politik, filsafat sampai ekonomi, psikologi dan kedokteran, serta cabang lain yang sebelumnya dianggap sekuler. Basis keilmuan itu pun kemudian dipakai sebagai pisau bedah dalam mengkaji Islam.
Di tengah semarak itu, bibit kritik pun muncul. M. Affan Gaffar, pakar politik, mengatakan bahwa tak mungkin ICMI apolitik. Bagi Abdurrahman Wahid, ketua PBNU saat itu yang menolak bergabung, ICMI hanya akan dimanfaatkan oleh kekuasaan Orde Baru. Bagi sebagian yang lain, inilah bentuk borjuasi Islam, yang saking longgar dan berorientasi kemodernannya, lupa pada akar kulturalnya.
Kritik-kritik itu bekerja sebagai respons atas wacana yang didorong Ulumul Qur'an yang bergesekan dengan dua paham keagamaan sekaligus, yaitu tradisional dan radikal. Dari kebanyakan artikel yang diturunkan misalnya, nyaris tak ada tulisan para kyai. Kalaupun mengangkat wacana pesantren, tiada lain penulisnya bukan dari dalam, tapi dari luar seperti Martin van Bruinseen.
Di sisi lain, walau tak terang-terangan, Ulumul Qur'an yang mengasongi pluralisme dan inklusivisme merupakan tandingan atas wacana keislaman yang diusung gerakan Islam radikal yang sangat berminat pada mimpi membangun Khilafah Islamiyah masa silam.
Artikel-artikel yang diturunkan Ulumul Qur'an memang tergolong “kelas berat”, sebagaimana Prisma yang bergenre kajian sosial. Rupanya dua jurnal ini, agama dan sosial, lahir dari tangan orang yang sama, yakni M. Dawam Rahardjo. Surutnya Prisma menjadi awal dimulainya Ulumul Qur'an.
Dibuka dengan tulisan ringan pembuka M. Dawam Rahardjo dalam rubrik “Assalamu 'alaikum” pada halaman 2, senarai tulisan serius khas jurnal menyusul di belakangnya. Rubrikasinya antara lain “Analisis” untuk tulisan keislaman mendalam, “Ilmu dan Teknologi” mengupas persoalan teknologi, “Dialog” menghadirkan percakapan dengan seorang tokoh, “Khazanah” berisi tulisan tentang sejarah dan kebudayaan, dan “Tokoh” yang membahas tokoh Islam tertentu. Sekali lagi M. Dawam Rahardjo hadir dengan tulisan tafsir ensiklopedis atas kata-konsep kunci yang banyak dipakai Alquran dalam rubrik “Risalah”. Kelak, tulisan-tulisan dalam rubrik ini dibukukan dalam Ensiklopedi Alquran. Selain itu ada rubrik “Sastra” berisi cerpen dan puisi, “Surat Pembaca”, serta dalam edisi-edisi tertentu terdapat tulisan “Kolom”.
Iklan menghias antara lain halaman sampul-dalam dan halaman sampul belakang serta pada sedikit isinya. Iklan terbanyak tentang buku-buku dan kursus filsafat Islam. Selain iklan, jurnal berkolom 3 dengan format sebesar majalah ini juga dihiasi gambar-gambar di sedikit lembarnya. Pada 1990 harga jurnal dibandrol Rp 4000,- dan pada 1992 menjadi Rp 6000,-, lalu naik menjadi Rp 8000,- pada 1997. Bagi pembaca di luar Jawa, juga sering diumumkan di lembarnya tempat-tempat di mana mereka bisa membeli atau berlangganan.
Jurnal ini pantas diacungi jempol sebagai jurnal. Meski tidak ditemukan lagi sejak 1998, ia banyak dikoleksi kalangan terpelajar Islam negeri ini dan juga perpustakaan-perpustakaan penting, selain juga sering dikutip dalam tulisan-tulisan ilmiah. Di beberapa kampus (Islam) di Jawa bahkan sekali waktu bisa ditemui pedagang yang menjualnya, tak hanya satu-dua tapi terkadang utuh semua edisi. (Tim EPI. Sumber: Rhoma Dwi Aria Yuliantri/Indonesia Buku/Jurnas)
    


Undang Undang Pers Belanda - Pemerintah Indonesia pada tahun 1954 mencabut Ordonansi Pembredelan Pers yang diberlakukan oleh pemerintah Kolonial Belanda sejak tahun 1931-1932. Pers Indonesia di masa penjajahan kolonial dibagi dalam dua kurun waktu yang berbeda kondisi politiknya, masa kolonial 1615-1942, pendudukan Jepang 1942-1945.
Pada akhir  tahun 1700-an pengawasan terhadap pers dilakukan tanpa membuat pengaturan hukum karena jumlah percetakan di Hindia Belanda masih sedikit. Ketentuan pasal dalam Regenings Reglement (Peraturan Pemerintah) tahun 1854 memberi kewenangan pada pemerintah Hindia Belanda untuk mengawasi pers. Selanjutnya hak kontrol tersebut diperkuat dalam Undang-Undang Pers (Drukpersreglement) 1856, namun undang-undang pers ini mendapat protes keras dari seorang negarawan liberal Thorbecke di negeri Belanda yang menyebut UU Pers itu sebagai “ciptaan kegelapan”.
Undang-Undang Pers 1856 ini mewajibkan para pencetak dan penerbit menyerahkan semua salinan karangan kepada pejabat hukum sebelum diterbitkan. Pada masa itu pemimpin redaksi koran terbesar di Batavia, Java Bode (1852-1858) dan suratkabar Soerabaja Courant (1833-1859) mengkritik undang-undang pengendalian pers dan menolak memberikan naskah tulisannya sebelum terbit, tetapi pemerintah tetap bertindak tegas bahwa naskah harus diserahkan sebelum terbit. Pada tahun 1903 tekanan pemerintah kepada pers dialami oleh Redaktur Nieuwsblad, J.F. Scheltema. Ia dihukum penjara tiga bulan karena tulisannya yang tajam mengkritik sikap pemerintah dalam politik candu.
Undang-Undang Pers 1856 yang ketat kemudian diperlonggar, ditandai dengan berlakunya UU Pers yang baru pada Maret 1906. Undang-Undang 1906 ini terus bertahan sampai berlakunya Ordonansi Pembreidelan Pers (Persbreidel Ordonnantie) pada tahun 1938. Perubahan terhadap UU Pembredelan Pers tahun 1938 merupakan yang terakhir pada masa kolonial Belanda. (Tim EPI/NH) 

 

Usman Yatim (Tanjungpura, Langkat, Sumatera Utara, pada 7 Juli 1958) -Saat ini menjabat Ketua Departemen Wartawan Kesra, PWI Pusat. Sebelumnya ia lebih banyak aktif di lingkungan PWI Jaya sebagai Ketua Koordinatoriat PWI Jakarta Selatan (1991-1994), Wakil Ketua Seksi Perkotaan PWI Jaya (1994-1998), dan Ketua Seksi Perkotaan PWI Jaya (1998 - 2003).
Usman mengawali karirnya di dunia jurnalistik pada tahun 1982, ketika diterima sebagai wartawan Suara Karya, selepas menyelesaikan pendidik-annya di IKIP Negeri Jakarta. Awalnya, menjadi wartawan bukan pilihan hidupnya karena jika dilihat dari latar belakang pendidikannya, dia seharusnya bergelut dalam bidang pendidikan, terutama sesuai jurusannya, Pendidikan Luar Sekolah. "Saya lulus bulan Januari 1982, sambil menunggu diwisuda dan pembukaan pendaftaran pegawai negeri, saya mencoba melamar ke mana-mana. Juli saya diterima di Suara Karya, keenakan jadi wartawan saya lupa mendaftar jadi PNS, sampai sekarang," tutur Usman, suami dari Rahmi Mulyati ini.
Ternyata, menjadi wartawan sangat menyenangkan bagi Usman. "Saya tetap merasa menjadi pendidik meski menekuni dunia wartawan karena lewat profesi ini, saya merasa ikut menyebarluaskan informasi yang bersifat mendidik, mencerdaskan bangsa," ucapnya. Namun, dia tetap bercita-cita ingin menjadi pendidik di lembaga pendidikan formal. "Sambil jadi wartawan, saya pernah jadi guru SMA Muhammadiyah di Kemayoran  tapi tidak lama. Saya sering bolos ngajar karena tugas wartawan yang sering keluar kota," ucapnya. Namun, ketika tidak lagi di Suara Karya, Usman akhirnya dapat juga mengajar, yaitu menjadi dosen di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Prof.Dr.Moestopo (Beragama) Jakarta, sejak 2002. "Saya juga pernah mengajar di Fisip Uhamka tapi hanya 3 semester. Saya tidak mau mengajar di banyak tempat, waktunya tidak cukup. Saya kini mengajar karena diajak Pak Sunarto, mantan Kepala Biro Humas BP-7 Pusat yang kini menjadi Dekan Fikom Moestopo."
Sebagai wartawan, Usman Yatim banyak meliput di Departemen Penerangan, era Ali Moertopo, Harmoko, Hartono dan Yunus Yosfiah. Berbagai masalah informasi dan komunikasi banyak didalaminya, terutama dalam hal penyampaian pesan-pesan pembangunan dari pemerintah kepada masyarakat. "Masa pak Harmoko menjadi Menpen, saya sering ikut Safari Ramadhan yang tiap tahun beliau laksanakan. Pak Harmoko termasuk orang yang sukses dalam mengkomunikasikan kebijakan pemerintah," ucap Usman, ayah dari Hatta Harris Rahman, Meka Medina Rahman dan Adlia Atika Rahman ini.
Selain di Deppen, Usman juga cukup lama bertugas di Departemen Agama (1982-2005) dan BP-7 (Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) (1982 - bubar 1999). Usman mengakui, lamanya dia bertugas pada instansi tersebut cukup mempengaruhi kehidupannya. "Saya harus jujur, saya larut dengan bidang penerangan, agama, dan Pancasila. Tapi saya tidak menyesal karena larutnya itu dalam arti positif.
Gara-gara di Deppen, banyak yang mengira saya lulusan ilmu komunikasi. Lama di Depag, saya dikira lulusan IAIN dan sering pergi ke Tanah Suci sambil meliput haji. Lama meliput di BP-7 membuat saya meyakini betul bahwa Pancasila adalah dasar Negara yang paling dapat menjadi symbol pemersatu masyarakat, bangsa dan Negara ini," kata Usman yang pernah ikut penataran P-4 Tingkat Nasional dan terakhir KSA XIV Lemhannas, 2006.
Usman Yatim meninggalkan Suara Karya, Nopember 1999, karena kala itu terpengaruh oleh suasana reformasi. Dia melihat lahirnya Undang-Undang Pers No 40 tahun 1999, dianggapnya sebagai kesempatan memiliki media penerbitan sendiri karena dihapusnya ketentuan  SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers). Usman mundur dari Suara Karya atas permintaan sendiri dan karena itu dia tidak mendapat pesangon sebagaimana sejumlah rekan-rekannya yang ikut program PHK dengan pesangon lumayan besar.
Setelah itu bersama Syarifuddin Sultan, juga mantan Suara Karya, dia menerbitkan Tabloid Politisia, sebagai pemimpin redaksi. Visi media ini dinilainya sangat bagus karena direspon hangat oleh sejumlah orang, seperti pakar komunikasi Dr. Indrawadi Tamin MSc, pengusaha dan tokoh Golkar Nurdin Halid, tokoh Muhammadiyah Prof. Dr. M. Din Syamsuddin, dosen Uhamka Prof. Dr. H Syofyan Saad MPd, dan Hj. Jane Palapa. "Sayang Politisia berusia pendek, waktu itu saya belum pengalaman membangun usaha penerbitan, manajemennya payah," kata Usman Yatim.
Selepas dari Politisia, Usman kembali menjadi  wartawan tapi kali ini di Suratkabar Dialog. Oleh pemilik Dialog, James Tobing, dia dipercaya menjadi salah seorang redaktur. Usman mengakui, melalui Dialog dia banyak belajar bagaimana membangun usaha persuratkabaran dengan modal yang pas-pasan. Dia kagum kepada James Tobing  yang memiliki keuletan, semangat kemandirian, dalam mengembangkan Dialog yang meski terbit mingguan tapi dapat bertahan lebih dari 5 tahun.
Berbekal pengalaman dan pengetahuan dari Dialog ini, akhirnya Usman kembali memberanikan diri menerbitkan suratkabar MADINA, 6 Juni 2004. "Kebetulan ada orang-orang seperti pak Dasril Hasibuan, pak Syofyan Saad, pak Said Agil Husin Al Munawar, kemudian pak Tarmizi Taher, pak Feisal Tamin, dan pak Haryono Suyono, maka jadilah kini saya membangun suratkabar MADINA."
Sebagai seorang wartawan, Usman Yatim aktif dalam organisasi PWI (Persatuan Wartawan Indonesia). Dia jadi anggota PWI sejak baru bekerja di Suara Karya, kemudian aktif di tingkat koordinatoriat, baik di Departemen Penerangan, Departemen Agama, dan BP-7 Pusat.
Ketika ikut meliput di Kantor Walikota Jakarta Selatan, 1991-1994, dia dipercaya menjadi Ketua Koordinatoriat. Lantas aktif di tingkat PWI Jaya, pada seksi perkotaan, dan selanjutnya (2003-2008) menjabat Ketua Departemen Wartawan Kesra PWI Pusat. Sedangkan keterlibatannya di Komisi Komunikasi dan Informasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, boleh jadi selain karena profesi wartawan juga karena dia lama bertugas meliput di Departemen Agama. (Tim EPI/KG/Istimewa)                 

 

Us Tiarsa R (Bandung, 1 April 1943) - Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab Bandung TV ini pernah menjadi Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Cabang Jawa Barat selama dua periode yakni pada kepengurusan masa bakti 1998 - 2003 dan 2003-2007. Sebelum menduduki jabatan sebagai orang nomor satu di jajaran PWI Jawa Barat, Us Tiarsa menapaki karirnya dari anggota pengurus hingga menjadi wakil bendahara, sekretaris dan wakil ketua.
Karir Us Tiarsa di bidang jurnalistik berawal tahun 1963 ketika tercatat sebagai redaktur di suratkabar mingguan Kujang. Kemudian karirnya berlanjut di majalah Sunda (redaktur pelaksana/1965-1968), majalah Mangle (redaktur pelaksana/1968-1972), majalah Gondewa (redaktur pelaksana/1972-1975), hingga menjadi pemimpin redaksi suratkabar mingguan Galura (1975-2003), merangkap sebagai Redaktur & Pembina Bahasa di Harian Umum Pikiran Rakyat, hingga memasuki masa pensiun.
Keputusannya untuk memasuki dunia jurnalistik tampaknya dilatari oleh kegandrungannya terhadap hal-hal yang bersifat kesenian. Menulis puisi, cerita pendek, cerita anak-anak -baik dalam bahasa indonesia maupun bahasa sunda, sudah ia akrabi sejak masih duduk di bangku sekolah. Bahkan, selain menulis kolom, artikel, dan feature dalam bahasa sunda, Us Tiarsa juga sempat menulis buku tentang Kota Bandung yang disusun dalam bahasa sunda, Basa Bandung Halimunan.
Selain di dunia jurnalistik Us Tiarsa juga tercatat pernah aktif di berbagai organisasi kesenian sunda, antara lain sebagai pengasuh Kujang Putra dan pengurus Grup Budaya Sunda (GBS), Wakil Ketua BKKNI Jabar, Wakil Ketua Yayasan Daya Budaya Pasundan, Paguyuban Pasundan - Departemen Seni dan Budaya, serta di Paguyuban Panglawungan Sastra Sunda (pendiri). Sepak terjangnya di dunia kesenian sunda khususnya dan budaya sunda umumnya ini tidak terlalu mengherankan karena latar belakang Us Tiarsa memang dekat dengan kesenian sunda.
Selain karena aktif sebagai anggota perkumpulan Daya Mahasiswa Sunda (Damas) Us Tiarsa juga pernah kuliah di Jurusan Sastra Sunda pada Fakultas Sastra Universitas Padjadjaran dan Jurusan teater pada Akademi Seni Tari Indonesia.
Hal lain yang mendukung keberhasilan karir Us Tiarsa adalah pendidikan nonformal yang pernah diikutinya serta perjalanan jurnalistiknya yang tidak sebatas di dalam negeri. Berbagai kota di Asia, Eropa dan Australia, pernah ia kunjungi dalam rangka menunaaikan tugasnya sebagai wartawan.
Us Tiarsa yang menikahi Elsye Suhermin dan dikaruniai empat orang anak ini juga merupakan penggagas dan pendiri Forum Film Bandung (FFB), organisasi perfilman, yang setiap tahun melakukan penilaian terhadap berbagai film produksi nasional. (Tim EPI/KG/Istimewa)
Utusan Indonesia - suratkabar harian, terbit pertama kali pada 1 Juli 1950 di Surabaya. Pada awal terbitnya Utusan Indonesia belum memiliki percetakan sendiri dan di awal terbitnya tertulis N.V. Pustaka Indonesia sebagai penerbitnya. Pengusahaan mesin cetak pun menjadi agenda awal Utusan Indonesia. Ditengarai, mahalnya biaya cetak menjadi beban bagi perjalanan persuratkabaran. Utusan Indonesia menulis, “... sepandjang kita masih banjak mengeluarkan uang untuk ongkos2 tjetak, uang jang diperlukan untuk ongkos2 pewartaan seperti gadji redaksi jang tjukup, ongkos2 djalan wartawan2, ongkos2 untuk potret, ongkos2 untuk warta sedunia, dan lain2 lagi, tentu tidak akan tjukup, dan karena itu tidak akan berkembang”.
Dalam kondisi inilah, di tengah keterbatasan dan tuntutan untuk terus menunjukkan idealismenya menuju suratkabar yang baik, Utusan Indonesia terbit. Suratkabar yang terbit setelah lima kemerdekaan Republik Indonesia ini menamakan dirinya sebagai Harian Nasional Untuk Indonesia. Harian ini memampang logo Garuda Pancasila tepat di tengah-tengah nama Utusan Indonesia seolah menyiratkan jiwa nasionalismenya. Setiap harinya pembaca Utusan Indonesia diajak menatap Garuda Pancasila yang merupakan simbol kemerdekaan Indonesia.
Kolom “10 Nopember” dalam Utusan Indonesia edisi Kamis, 10 November 1950, halaman 1, berusaha mengompori semangat rakyat. Peringatan tersebut, adalah untuk pertama kalinya setelah pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda dirayakan oleh bangsa Indonesia dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia.
Momen peringatan peristiwa 10 November 1945 di Surabaya dimanfaatkan betul oleh Utusan Indonesia. Suratkabar ini menggambarkan betapa “Keberanian, pengorbanan, keichlasan, dan semangat berdjuang jang menjala-njala jang merupakan satu gambaran dari djiwa revolusi menentang kedlaliman kaum pendjadjah jang ingin bertjokol kembali ditanah Indonesia ini.”
Secara khusus Utusan Indonesia edisi 9 Nopember 1950, sebagai penghargaannya terhadap para pahlawan, terbit dengan tema “Peringatan 10 Nopember”. Pada terbitan itu Utusan Indonesia memampang artikel utama bertitel, “10 Nopember 1945-1949” di halaman pertama, “Djiwa Revolusi Harus Tetap Kita Miliki” di halaman 2 dan 3, serta “Untuk Pembangunan Bangsa dan Negara” di halaman 4. (Tim EPI/KG. Sumber: Sunarno/Indexpress/Jurnas)