Minggu, 20 Oktober 2019

Buku "Jagat Digital": Perspektif Kritis Telaah Revolusi Digital

Transformasi digital seperti tercermin dalam derasnya penetrasi layanan media-sosial, mesin pencari dan situs e-commerce pada gilirannya menampakkan diri sebagai sebentuk aporia. Dia menawarkan pembebasan sekaligus secara diam-diam menyembunyikan maksud penguasaan. Dia menyajikan kemungkinan deliberasi-demokratisasi sekaligus memperlihatkan tendensi instrumentalisasi. Dia melahirkan peluang-peluang menjanjikan pada arus ekonomi kreatif sekaligus menciptakan struktur kapitalisme baru yang memusatkan surplus ekonomi digital global hanya pada segelintir perusahaan raksasa dari satu-dua negara saja.

 

Hal yang mendesak untuk dikemukakan kemudian adalah perspektif kritis dalam memandang fenomena digitalisasi ketika pada umumnya publik bersikap positivistik dalam memandang fenomena tersebut.

 

Kita membutuhkan investigasi atas dimensi-dimensi “anti-demokrasi” fenomena digitalisasi yang telah terlanjur begitu lekat dengan term demokratisasi. Publik membutuhkan keseimbangan perspektif dalam memandang transformasi digital. Bahwa transformasi digitalisasi perlu dikaji dari perspektif positivistik dalam arti fokus melihat kegunaan-kegunaannya maupun perspektif kritis atau fokus mencermati dampak-dampak negatifnya.

 

Bahwa integrasi suatu negara ke dalam lanskap informasi global membawa pengaruh positif sekaligus dampak destruktif. Dalam konteks inilah, buku Jagat Digital, Pembebasan dan Penguasaan karya Agus Sudibyo berusaha memberikan sumbangan yang berarti.

 

Buku yang mendapatkan kehormatan karena torehan kata sambutan Menkominfo Rudiantara ini tidak dimaksudkan untuk menawarkan sikap antipati terhadap fenomena digitalisasi, tetapi lebih ditujukan untuk menstimuli diskursus yang bersifat kritis terhadapnya.

 

Buku terbitan Kepustakaan Populer Gramedia ini merupakan buku berbahasa Indonesia pertama yang menelaah secara kritis dimensi-dimensi ekonomi-politik digitalisasi. Buku ini sekaligus memelopori kajian kritis terhadap aspek psikologi, psikologi massa, epistemologi dari munculnya media-media baru yang dewasa ini semakin mendominasi kehidupan publik.

 

Buku ini akan mengajak pembaca untuk memikirkan berbagai fenomena digitalisasi dalam tarikan-tarikan yang paradoksal: membebaskan atau membelenggu, memberdayakan atau memanipulasi, memberadabkan atau menggerus keberadaban, memperluas kesempatan atau mendisrupsi. Dalam konteks yang sama, Agus sebagai penulis buku ini mencoba melakukan “demitologi” atas klaim-klaim yang selama ini begitu lekat dengan media-sosial, mesin-pencari atau situs e-commerce.

 

"Bahwa media-sosial bukan semata-mata sarana interaksi sosial, melainkan juga sarana komodifikasi, komersialisasi, bahkan sarana surveillance. Bahwa tidak ada yang benar-benar gratis dari semua layanan digital yang selama ini dinikmati pengguna internet: media sosial, percakapan sosial, surat elektronik, mesin pencari dan lain-lain. Berbagai layanan gratis itu mesti dibarter dengan data-pribadi-pengguna-internet yang gratis pula. Bahwa platform mesin-pencari atau media-sosial bukan hanya telah memberikan cara baru yang lebih efektif dalam kerja jurnalistik dan pendistribusian berita, melainkan juga menghadapkan para pengelola media jurnalistik pada iklim persaingan usaha media yang sangat timpang dan tidak sehat. Bahwa media-sosial bukan hanya telah meningkatkan kualitas kebebasan berpendapat dan kebebasan berekspresi, melainkan juga telah menghadapkan berbagai negara pada kejahatan elektoral berbasis pemanfaatan media sosial yang merusak kualitas demokrasi dan memecah-belah masyarakat,"ungkap Anggota Dewan Pers ini dalam karya bukunya tersebut.

 

Sesuai dengan bidang yang digelutinya, Agus Sudibyo menulis 2 bab tentang nasib media massa di era disrupsi digital. Dengan bertolak pada apa yang terjadi di Inggris dewasa ini, Agus berkesimpulan bahwa masa depan media massa jurnalistik selain tergantung pada kemampuan pengelolanya dalam beradaptasi dengan perubahan, juga sangat tergantung pada kemauan negara untuk membuat regulasi yang menopang daya hidup media massa jurnalistik.

 

Negara, kata dia, harus hadir menciptakan persaingan usaha yang sehat antara media massa jurnalistik dan media baru seperti media sosial dan mesin-pencari atau disebut agregator konten.

 

"Jika media massa harus bertanggung-jawab atas konten jurnalistik yang mereka sebarkan, media sosial semestinya juga bertanggung-jawab atas konten yang mereka sebarkan. Jika perusahaan media massa harus membayar berbagai pajak, perusahaan platform media sosial dan mesin pencari semestinya juga membayar pajak. Dan seterusnya,"ungkapnya.

 

Setelah memetakan masalah-masalah yang berkembang bersamaan dengan transformasi digital, penulis mencoba mengusulkan langkah yang perlu diambil pemerintah, DPR, komunitas media maupun kalangan masyarakat dalam rangka mengantisipasi integrasi Indonesia ke dalam ekosistem informasi global.

 

Langkah antisipatif ini perlu ditekankan agar Indonesia mampu mengambil manfaat sebanyak-banyaknya dan mampu mengantisipasi dampak atau residu yang muncul secara memadai. Namun perlu ditegaskan langkah antisipatif itu sedapat mungkin tidak mereduksi atau menghapuskan sisi-sisi konstruktif-deliberatif dari digitalisasi.

 

"Kita mesti bergegas menanggulangi dampak-dampak buruk digitalisasi, tanpa perlu menafikan kontribusi positifnya terhadap berbagai segi kehidupan," ucap Doktor STF Driyarkara dan peneliti media dan komunikasi.

 

 

Sejumlah tokoh pers, politisi, pejabat negara hadir dalam peluncuran bukunya di Auditorium Adhiyana Wisma Antara, Jakarta Pusat, Selasa (17/9/2019). Diantaranya Menkominfo Rudiantara, Ketua Dewan Pers yang juga mantan Menkominfo Muhammad Nuh, Ketua PWI Pusat, Atal S Depari, Ketua Dewan Kehormatan PWI Pusat, Ilham Bintang, Ketua Fraksi PPP MPR Arwani Thomafi, mantan Menpora dan anggota Fraksi Demokrat, Roy Suryo, mantan Pemred Majalah Tempo, Bambang Harymurti, mantan Ketua Forum Pemred Nurjaman Muchtar, Wartawan Senior Kompas, Ninok Leksono, mantan anchor TV One, Tina Talisa, mantan Pemred majalah Pilar Marah Sakti Siregar, Pemred Kelompok Usaha Media BeritaSatu Primus Dorimulu dan Founder PoliticaWave

 

Sumber : SuaraKarya.id - JAKARTA

Foto Sumber : PWI Pusat