Minggu, 20 Oktober 2019

Peraturan Dasar (PD), Peraturan Rumah Tangga (PRT), Kode Etik Jurnalistik (KEJ), dan Kode Perilaku Wartawan PWI

 

PERATURAN DASAR

PERATURAN RUMAH TANGGA,

KODE ETIK JURNALISTIK,

DAN

KODE PERILAKU WARTAWAN

PERSATUAN WARTAWAN INDONESIA

 

 

 

 

DITERBITKAN OLEH

PWI PUSAT

AGUSTUS 2019


 


 


PD-PRT, KEJ, DAN

KODE PERILAKU WARTAWAN

KONGRES PWI XXIV SOLO

 28-29 SEPTEMBER 2018

_________________________________

 

PERATURAN DASAR PWI


PEMBUKAAN

SEJARAH perjuangan Wartawan Indonesia tidak dapat dipisahkan dari perjuangan Rakyat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan maupun mempertahankan dan mengisinya di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Melalui Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia bertujuan mewujudkan masyarakat yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa, merdeka, berdaulat, adil dan makmur serta beradab.

Dalam perjuangan rakyat Indonesia mencapai cita-citanya, wartawan Indonesia berpegang teguh pada konstitusi Negara.
Menyadari peranannya sebagai alat perjuangan bangsa, wartawan Indonesia bertekad melanjutkan tradisi patriotik dalam semangat demokrasi.
Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa serta tanpa membedakan aliran politik, suku, ras, agama dan golongan, Wartawan Indonesia pada tanggal 9 Februari 1946 di kota Solo telah menyatukan diri dalam organisasi Wartawan Nasional bernama Persatuan Wartawan Indonesia disingkat PWI.

Berdasarkan pembukaan ini dan dengan memohon ridho Tuhan Yang Maha Esa, disusunlah Peraturan Dasar, Peraturan Rumah Tangga, Kode Etik Jurnalistik Persatuan Wartawan Indonesia yang berlaku untuk seluruh Wartawan Anggota PWI.

                           

BAB I
NAMA, ASAS, DAN SIFAT
 
Pasal 1

 

1)    Organisasi ini bernama Persatuan Wartawan Indonesia, (PWI), didirikan di Solo pada tanggal 9 Februari 1946 untuk waktu yang tidak ditentukan.

2)    PWI berasaskan Pancasila.

3)    PWI adalah organisasi Wartawan Indonesia Independen dan profesional tanpa membedakan baik suku, agama, dan golongan maupun keanggotaan organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan.

 

Pasal 2

 

1)    Keberadaan PWI meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

a.     PWI Pusat berkedudukan di Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b.     PWI Provinsi berkedudukan di Ibukota Provinsi;

c.     PWI khusus Solo setingkat Provinsi berkedudukan di Surakarta.

d.     PWI Kabupaten/Kota berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota;

2)    PWI memiliki:

a.     Peraturan Dasar, Peraturan Rumah Tangga, Kode Etik Jurnalistik(KEJ), dan  Kode Perilaku Wartawan;

b.     Lambang, Panji, dan Lencana;

c.      Hymne dan Mars.

3)    Peraturan Dasar, Peraturan Rumah Tangga, Kode Etik Jurnalistik, Kode Perilaku Wartawan, Lambang, Panji, Lencana, Hymne dan Mars beserta perubahan-perubahannya, ditetapkan oleh Kongres.

 

BAB II
TUJUAN DAN UPAYA

 

Pasal 3

 

Tujuan PWI adalah:

a.     Tercapainya cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana diamanatkan Pembukaan  Undang-Undang Dasar 1945;

b.     Terlaksananya kehidupan demokrasi, berbangsa dan bernegara serta kemerdekaan menyatakan pendapat dan berserikat;

c.     Terwujudnya kemerdekaan Pers Nasional yang profesional, bermartabat, dan beradab;

d.     Terpenuhinya hak publik memperoleh informasi yang tepat, akurat, dan benar;

e.    Terwujudnya tugas pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Pasal 4

 

1)    Ke dalam, PWI berupaya:

a.    a. Memupuk kepribadian wartawan Indonesia sebagai warga Negara yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan taat pada konstitusi;

b.     b. Memupuk kesadaran dan komitmen wartawan Indonesia untuk berperanserta di dalam pembangunan bangsa dan negara;

c.     c. Meningkatkan ketaatan wartawan terhadap Kode Etik Jurnalistik, Kode Perilaku Wartawan demi citra, kredibilitas, dan integritas wartawan dan PWI;

d.     d. Mengembangkan kemampuan profesional wartawan;

e.     e.  Memberikan bantuan dan perlindungan hukum kepada wartawan dalam melaksanakan tugas profesinya;

f.      f.  Memperjuangkan kesejahteraan wartawan.

 

2)    Keluar PWI berupaya:

a.     a.  Memperjuangkan terlaksananya peraturan perundang-undangan serta kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang menjamin pertumbuhan dan pengembangan pers yang merdeka, profesional, dan bermartabat;

b.     b.  Menjalin kerja sama dengan unsur pemerintah, masyarakat, dan organisasi pers di dalam dan di luar negeri.

c.      c. Memperjuangkan keadilan dan kebenaran berdasarkan supremasi hukum.

d.     d. Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui informasi yang benar.

 

BAB III
KEANGGOTAAN

Pasal 5

1)    PWI beranggotakan Wartawan Indonesia yang melaksanakan kegiatan jurnalistik dengan menggunakan media cetak, media penyiaran, siber, dan/atau saluran lain yang tersedia serta orang yang berjasa kepada organisasi.

2)    Pola Keanggotaan bersifat terbuka.
                                                     

Pasal 6

1)    Keanggotaan PWI terdiri atas:

a.     Anggota Muda;

b.     Anggota Biasa;

c.     Anggota Luar Biasa;

d.     Anggota Kehormatan.

 

2)    PWI menerbitkan Kartu Anggota terdiri atas:

a.              a.  Anggota Muda;

b.              b. Anggota Biasa;

c.              c. Anggota Luar Biasa;

d.             d. Anggota Kehormatan.
                                   

Pasal 7

 

1)    Syarat-syarat menjadi anggota muda adalah

a.              a. Aktif bekerja sebagai wartawan pada perusahaan media yang berbadan hukum pers.

b.              b. Tidak pernah dihukum oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan               tindak pidana yang bertentangan dengan martabat dan profesi kewartawanan.

c.              c. Menyatakan tunduk dan taat terhadap segala peraturan PWI.

d.             d. Mengikuti orientasi kewartawanan dan keorganisasian PWI

 

2)    Syarat-syarat menjadi anggota biasa adalah :

a.              a. Mempunyai sertifikat kompetensi wartawan atau dinyatakan kompeten oleh PWI Pusat.

b.              b. Sudah menjadi Anggota Muda PWI selama 2 (dua) tahun

c.              c. Aktif menjalankan profesi kewartawanan.

d.             d. Bekerja pada perusahaan media yang berbadan hukum pers.

e.            e. Tidak pernah dihukum oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan                tindak pidana yang bertentangan dengan martabat dan profesi kewartawanan.

 

3)   Anggota Biasa yang tidak aktif lagi melakukan kegiatan jurnalistik secara permanen atau tetap dan sudah berusia 55 Tahun atau sudah menjadi anggota PWI sekurang-kurangnya 25 Tahun dapat menjadi Anggota Luar Biasa.

4) Untuk dapat diangkat  menjadi Anggota Kehormatan PWI seseorang  harus berjasa luar biasa bagi perkembangan pers nasional, khususnya PWI.

Pasal 8

Anggota PWI berkewajiban :
a. Menaati Peraturan Dasar dan Peraturan 
Rumah Tangga PWI serta keputusan-keputusan organisasi;

b. Menaati Kode Etik Jurnalistik dan Kode Perilaku Wartawan;

c. Menjaga kredibilitas dan integritas profesi serta organisasi;

d. Membayar iuran anggota 

Pasal 9

 

1)     Anggota PWI dilarang menjadi anggota organisasi wartawan lainnya yang berbadan hukum pers baik di tingkat nasional dan daerah.

2)  Anggota PWI dapat menjadi anggota dan atau ketua forum wartawan atau kelompok kerja wartawan di instansi/lembaga sepanjang tidak berbadan hukum dan tidak bertentangan dengan PD PRT, Kode Etik Jurnalistik dan Kode Perilaku Wartawan.

Pasal 10

 

1)    Anggota Biasa berhak:

a.              a. Menghadiri.Konferensi.Provinsi/Kabupaten/Kota dan Konferensi Kerja Provinsi/Kabupaten/Kota;

b.              b. Mengemukakan pendapat serta mengajukan usul dan saran.

c.              c. Memilih dan dipilih menjadi pengurus jika memenuhi persyaratan;

d.             d. Memberikan suara pada pengambilan keputusan yang dilakukan melalui pemungutan suara.

2)    Anggota Muda, Anggota Luar Biasa, dan Anggota Kehormatan dapat diundang menghadiri Kongres, Konferensi Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Konferensi Kerja Provinsi/Kabupaten/Kota, serta dapat mengemukakan pendapat dan mengajukan usul atau saran.

3)    Setiap Anggota PWI berhak memperoleh bantuan hukum atas perkara yang dihadapi berkenaan dengan profesi kewartawanannya.

 

Pasal 11

1)  Terhadap anggota yang melanggar Peraturan Dasar (PD), Peraturan Rumah Tangga (PRT), Kode Etik Jurnalistik, Kode Perilaku Wartawan, dan atau peraturan serta kebijakan organisasi dapat dikenakan sanksi.

2)  Pengurus Pusat dan Pengurus Provinsi memiliki kewenangan menjatuhkan sanksi kepada anggota yang melanggar PD PRT, Kode Etik Jurnalistik, Kode Perilaku Wartawan, dan atau peraturan serta kebijakan organisasi.


                             

BAB  IV 
KONGRES DAN KONFERENSI

Pasal 12

 

1)    Kongres adalah pemegang kekuasaan dan wewenang tertinggi organisasi.

2)    Konferensi PWI Provinsi adalah pemegang kekuasaan dan wewenang tertinggi di tingkat provinsi.

3) Konferensi PWI Kabupaten/Kota adalah pemegang kekuasaan dan wewenang tertinggi di tingkat Kabupaten/Kota.

 

 

Pasal 13

1)    Kongres diadakan lima tahun sekali

2)    Kongres menetapkan  :

a.               a. Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga

b.               b. Kode Etik Jurnalistik PWI dan Kode Perilaku Wartawan.

c.               c. Program kerja

d.              d. Lambang, Panji, Lencana, Hymne dan Mars PWI.

e.              e. Keputusan lain yang dianggap perlu 

 

Pasal 14

1)    Kongres  memilih dan menetapkan :

a.               a. Ketua Umum PWI Pusat.

b.               b. Tim Formatur yang diketuai oleh Ketua Umum Terpilih.

c.               c. Tim Formatur menetapkan Dewan Penasihat dan pengurus lengkap.

d.              d. Visi, Misi, dan Program Kerja lima tahun ke depan.

2)    Organisasi dapat mengadakan Kongres Luar Biasa.

3)    Diantara 2 (dua) Kongres, organisasi mengadakan sekurang-kurangnya satu kali Konferensi Kerja Nasional

 

Pasal 15

 

1)    Kongres mendengar dan menilai laporan pertanggungjawaban Pengurus Pusat.

2)    Kongres menerima laporan pertanggungjawaban dan apabila ada masalah diadakan verifikasi.

 

     

Pasal 16

 

1)    Di tingkat provinsi, organisasi mengadakan  :

a.               a. Konferensi provinsi setiap 5 (lima) tahun sekali.

2)    Konferensi provinsi memilih dan menetapkan :

a.               a. Ketua PWI Provinsi.

b.               b. Tim Formatur yang diketuai oleh Ketua PWI Provinsi terpilih.

c.               c. Tim Formatur menetapkan Dewan Penasihat dan pengurus lengkap.

d.              d. Program kerja lima tahun ke depan.

3)    Di tingkat provinsi dapat diadakan konferensi luar biasa provinsi

4)    Konferensi Kerja Provinsi diadakan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu periode kepengurusan.

 

Pasal 17

 

1)    Konferensi Provinsi mendengar dan menilai laporan pertanggungjawaban pengurus provinsi

2)    Konferensi Provinsi menerima laporan pertanggungjawaban dan apabila ada masalah diadakan verifikasi.

 

Pasal 18

 

1)   Pengurus Provinsi dapat membentuk PWI Kabupaten/Kota di wilayah Kabupaten/Kota kecuali Provinsi DKI Jakarta.

2)  PWI Kabupaten/Kota dibentuk untuk satu wilayah dan sekurang-kurangnya mempunyai 3 (tiga) anggota berstatus anggota biasa.

3)    Pembentukan PWI Kabupaten/Kota ditetapkan dan disahkan oleh Pengurus PWI Provinsi, dilaporkan kepada pengurus PWI Pusat.
                                         

Pasal 19

 

1)    Konferensi Kabupaten / Kota diselenggarakan setiap 3 (tiga) tahun sekali

2)    Konferensi Kabupaten/Kota memilih dan menetapkan:
a. Ketua dan Pengurus Kabupaten/Kota

      b. Program Kerja

 

Pasal 20

1)    Konferensi Kabupaten/Kota mendengar dan menilai laporan pertanggungjawaban Pengurus Kabupaten/Kota.

2)   Konferensi Kabupaten/Kota menerima pertanggungjawaban Pengurus Kabupaten/Kota dan apabila ada masalah diadakan verifikasi.

 

BAB V

PENGURUS 
 
Pasal  21

 

1)    Pengurus lengkap PWI Pusat terdiri atas:

a.   Dewan Penasihat

b.   Dewan Kehormatan

c.   Pengurus Harian

d.   Ketua Komisi

e.   Ketua Departemen

f.    Direktur Program

 

2)    Rapat pleno pengurus PWI Pusat  adalah rapat pengurus lengkap.

Pasal 22

1)    Pengurus Harian PWI terdiri atas :

a.               a. Ketua Umum

b.               b. Ketua Bidang Organisasi

c.               c. Ketua Bidang Daerah

d.               d. Ketua Bidang Advokasi dan Pembelaan Wartawan

e.               e. Ketua Bidang Pendidikan

f.                f. Ketua Bidang Luar Negeri

g.              g. Ketua Bidang Media Siber/Multimedia

h.              h. Ketua Bidang Pengelolaan Aset

i.                i. Ketua-ketua Bidang yang dianggap perlu

j.                j. Sekretaris Jenderal

k.              k. Wakil Sekjen sebanyak banyaknya dua orang

l.                l. Bendahara Umum

m.           m. Wakil Bendahara Umum

2)    Pengurus Harian Pusat PWI dipilih untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terdiri atas mereka yang sudah menjadi Anggota Biasa sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.

3)   Khusus untuk jabatan Ketua Umum pernah menjadi Pengurus Harian Pusat/PWI Provinsi dan atau Anggota Dewan Kehormatan, dan bersertifikat wartawan utama.

4)    Komisi dibentuk sesuai dengan kebutuhan untuk membantu ketua umum melaksanakan program tertentu.

5)    Anggota Komisi sebanyak banyaknya 7 (tujuh) orang.

6)    Departemen dibentuk sesuai dengan kebutuhan organisasi.

7)    Direktur Program ditetapkan sesuai kebutuhan organisasi.

8)   Untuk menangani kasus-kasus hukum wartawan, dibentuk Tim Advokasi dan Pembelaan Wartawan dan atau LBH PWI

9)  Untuk menghimpun dan mengakomodasi kegiatan wartawan bisa dibentuk seksi khusus seperti wartawan olahraga dan online. 

 

Pasal 23

 

1)    Pengurus lengkap PWI Provinsi terdiri atas :

a.               a. Dewan Penasihat

b.               b. Dewan Kehormatan Provinsi

c.               c. Pengurus Harian

d.              d. Ketua/Wakil Ketua Seksi

2)    Rapat pengurus pleno PWI Provinsi adalah rapat pengurus lengkap PWI Provinsi

 

Pasal 24

1)    Pengurus Harian PWI Provinsi terdiri atas :

a.     Ketua

b.     Wakil Ketua Bidang Organisasi

c.     Wakil Ketua Bidang Advokasi dan Pembelaan Wartawan

d.     Wakil Ketua Bidang Pendidikan

e.     Wakil Ketua Bidang Kesejahteraan

f.      Wakil Ketua Bidang Kerjasama

g.     Wakil Ketua Bidang Media Siber/Multimedia

h.    Sekretaris

i.      Wakil Sekretaris sebanyak-banyaknya dua orang

j.      Bendahara

k.     Wakil Bendahara

 

2)    Ketua PWI Provinsi dipilih oleh Konferensi Provinsi untuk masa bakti 5 (lima) tahun

3)    Syarat Ketua PWI Provinsi :

a.               a. Sudah menjadi Anggota Biasa sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun

b.               b. Pernah menjadi pengurus PWI Pusat atau PWI Provinsi atau PWI Kabupaten/Kota

c.               c. Bersertifikat wartawan utama

d.              d. Untuk jabatan pengurus PWI Provinsi sudah menjadi anggota sekurang- kurangnya 1 (satu) tahun.

4)    Seksi-seksi dibentuk sesuai dengan kebutuhan PWI Provinsi

5)   Di PWI Provinsi dibentuk Tim Advokasi Pembelaan Wartawan atau Lembaga Bantuan Hukum (LBH) PWI Provinsi yang diketuai oleh Wakil Ketua Bidang Advokasi dan Pembelaan Wartawan.                                                       

 

Pasal 25

1)    Pengurus PWI Kabupaten/Kota terdiri atas:

a.              a. Ketua

b.             b. Sekretaris

c.              c. Bendahara

d.             d. Seksi-seksi yang dianggap perlu

2)    Syarat Ketua PWI Kabupaten/Kota:

a.              a. Sudah menjadi Anggota Biasa PWI sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun

b.              b. Memiliki sertifikat kompetensi wartawan  

 

Pasal 26

 

1)    Pengurus tidak boleh menduduki  jabatan rangkap dalam struktur organisasi PWI.

2)    Pengurus PWI di Pusat maupun Provinsi dan Kabupaten/Kota tidak boleh merangkap jabatan pengurus partai politik dan organisasi terafiliasi serta lembaga pemerintah.

3)    Pengurus PWI di Pusat maupun Provinsi dan Kabupaten/Kota yang mengikuti atau terlibat dalam tim sukses kontestasi politik baik Pilpres, Pilkada, maupun Pemilu Legislatif harus mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi.

 

BAB VI

DEWAN KEHORMATAN
 
Pasal 27

 

1)    Di tingkat Pusat dibentuk Dewan Kehormatan PWI Pusat

2)    Dewan Kehormatan bertugas:

a.               a. Mensosialisasikan Kode Etik Jurnalistik dan Kode Perilaku Wartawan

b.              b. Menegakkan penataan Kode Etik Jurnalistik dan kode Perilaku Wartawan

c.              c. Memutuskan ada atau tidak ada pelanggaran Kode Etik Jurnalistik dan Kode Perilaku Wartawan

d.             d. Menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran Kode Etik Jurnalistik dan Kode Perilaku Wartawan. 

 

Pasal 28

 

1) Anggota Dewan Kehormatan PWI Pusat sekurang-kurangnya 5 (lima) orang dan sebanyak-banyaknya 9 (sembilan) orang.

2)    Syarat menjadi anggota Dewan Kehormatan PWI Pusat:

a.              a. Memiliki jenjang kompetensi wartawan utama

b.              b. Telah menjadi Anggota Biasa sekurang kurangnya 5 (lima) tahun.

c.              c. Berusia sekurang-kurangnya 40 tahun

3)    Ketua Dewan Kehormatan PWI Pusat telah memiliki pengalaman sebagai pengurus PWI

 

Pasal 29

 

1)    Di tingkat Provinsi dibentuk Dewan Kehormatan Provinsi

2)    Dewan Kehormatan Provinsi merupakan kepanjangan Dewan Kehormatan PWI Pusat

3)   Anggota Dewan Kehormatan PWI Provinsi sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.

4)    Syarat untuk menjadi anggota Dewan Kehormatan PWI Provinsi:

a.              a. Memiliki jenjang kompetensi wartawan utama

b.              b. Telah menjadi Anggota Biasa PWI sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun

c.              c. Berusia sekurang-kurangnya 40 tahun

5)    Ketua Dewan Kehormatan Provinsi telah memiliki pengalaman sebagai pengurus PWI Provinsi

 

Pasal 30

1)  Dalam menerima, memeriksa dan menjatuhkan keputusan terkait dengan Kode Etik Jurnalistik dan Kode Perilaku Wartawan, Dewan Kehormatan PWI Pusat dan PWI Provinsi bersifat otonom.

2)   Tata cara menerima, memeriksa, dan menjatuhkan keputusan terkait dengan Kode Etik Jurnalistik dan Kode Perilaku Wartawan diatur dan ditetapkan oleh Dewan Kehormatan PWI Pusat.

BAB VII
KEKAYAAN ORGANISASI


Pasal 31

 

1)  Kekayaan organisasi terdiri atas harta bergerak dan harta tidak bergerak baik di Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

2)    Kekayaan PWI di Provinsi dan Kabupaten/Kota termasuk bagian dari kekayaan PWI Pusat yang dikelola oleh PWI Provinsi dan PWI Kabupaten/Kota di masing-masing wilayah.

3)    Pengelolaan dan pemeliharaan kekayaan organisasi dilakukan oleh bendahara.

4)    Pengalihan kekayaan organisasi harus melalui persetujuan ketua umum dan bendahara

5)    Keuangan organisasi diperoleh dari :
a.   Iuran Anggota

b.  Sumbangan dari pihak luar yang tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan tujuan dan martabat PWI

c.    Usaha-usaha yang sah dan tidak bertentangan dengan tujuan dan martabat PWI

6)  PWI dapat membentuk badan hukum usaha yang dikelola secara profesional dan dimanfaatkan untuk kepentingan PWI.

 

BAB VIII 
PEMBUBARAN

Pasal 32

1)    Pembubaran organisasi ditetapkan oleh Kongres

2)    Apabila terjadi pembubaran organisasi, Kongres menentukan penggunaan kekayaan organisasi.

 

BAB IX 
LAIN LAIN
 
Pasal 33

1)    Pembukaan, Peraturan Dasar, Peraturan Rumah Tangga, Kode Etik Jurnalistik, dan Kode Perilaku Wartawan PWI merupakan kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan.

2)    Perubahan Peraturan Dasar, Peraturan Rumah Tangga, Kode Etik Jurnalistik, dan Kode Perilaku Wartawan, lambang, panji, lencana, mars, hymne  dan kartu anggota ditetapkan oleh Kongres.

 

Pasal 34


Hal-hal lain dan penjabaran lebih lanjut Peraturan Dasar ini diatur dalam Peraturan Rumah Tangga.

 

PERATURAN RUMAH TANGGA PWI

 

BAB I
UPAYA MENCAPAI TUJUAN

Pasal 1

Upaya ke dalam :

a.     Menyelenggarakan, mendorong, dan membantu pendidikan serta pelatihan kewartawanan dan aspek lain yang berkaitan dengan kompetensi dan  profesionalisme pers

b.  Menyelenggarakan seminar, diskusi, dan lokakarya, baik mengenai kewartawanan, aspek-aspek lain dari penyelenggaraan pers maupun masalah-masalah yang aktual serta persoalan yang sedang dihadapi bangsa dan negara;

c.     Melakukan penelitian dan pengkajian kehidupan pers dan komunikasi.

d.   Memantau ketaatan anggota terha­dap Kode Etik Jurnalistik dan Kode Perilaku Wartawan kedisiplinan organisasi, serta memberikan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran.

e.  Memberikan advokasi dan bantuan hukum kepada anggota yang menjalankan profesi kewartawanan­nya, termasuk dalam perselisihan dengan perusahaan pers tempatnya bekerja;

f.      Memperjuangkan kesejahteraan wartawan.

 

Pasal 2

Upaya keluar:

a.    Berperan di Dewan Pers dan lembaga yang berkaitan dengan perlindungan serta pengembangan demokrasi dan kemerdekaan pers;

b.     Memberikan pemikiran dalam penyusunan peraturan perundang-undangan mengenai pers;

c.     Memberikan advokasi dan bantuan hukum serta berperan aktif dalam penyelesaian konflik dan kasus hukum pers.

d.    Melakukan kerja sama dengan lembaga di dalam dan luar negeri sebagai upaya mewujudkan kemerdekaan pers yang profesional.

e.  Mendukung dan melakukan kontrol sosial terhadap penyelenggara negara dan kehidupan berbangsa dan bernegara.

f.      Memperjuangkan terjaminnya hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar dan bermanfaat;

g.     Mensosialisasikan Kode Etik Jurnalistik dan Kode Perilaku Wartawan serta fungsi, tugas, dan hak-hak pers;

h.    Memberikan penghargaan kepada individu, lembaga, dan kelompok masyarakat yang berjasa luar biasa dalam pengembangan profesi kewartawanan.

i.    Memperjuangkan anggota untuk menempati berbagai posisi di lembaga dan atau organisasi yang berkaitan dengan pengembangan demokrasi dan kemerdekaan pers.

 

BAB II

KEANGGOTAAN
Pasal 3

 

1)  Permohonan menjadi Anggota PWI diajukan dengan mengisi formulir yang sudah ditentukan dan ditandatangani oleh pemohon.

2)    Formulir untuk Anggota Muda harus dilampiri:

a.               a. Sertifikat Orientasi keorganisasian PWI

b.              b. Surat keterangan hubungan kerja dari perusahaan pers yang berbadan hukum.

3)    Proses pendaftaran dan penerimaan Anggota Muda dengan persyaratan sebagaimana dalam ayat (2) di atas dilaksanakan oleh Provinsi.

4)  Bagi wartawan lepas (freelance) berlaku ketentuan harus melampirkan surat kete­rangan dari sekurang-kurangnya dua Penanggung jawab/Pemimpin Redaksi dari perusahaan pers yang berbadan hukum.

5)    Ketentuan sebagaimana dimaksud di dalam ayat (1) dan (2) Pasal ini berlaku juga bagi wartawan Indonesia yang bekerja pada perusahaan pers asing.

6)    Formulir permohonan untuk menjadi Anggota Biasa harus dilampiri:

a.               a. Kartu Anggota Muda;

b.               b. Surat keterangan hubungan kerja dari perusahaan pers yang berbadan hukum.

c.                c. Sertifikat kompetensi wartawan

7)    Formulir permohonan untuk menjadi Anggota Luar Biasa harus dilampiri Kartu Anggota Biasa.

8)    Formulir permohonan beserta lampirannya harus diserahkan kepada Pengurus Provinsi PWI.

9)    Pengurus Provinsi PWI meneliti kelengkapan persyaratan permohonan dan meneruskannya ke Pengurus Pusat PWI.

10)  Pengurus Pusat PWI dapat menyetujui, menangguhkan, atau menolak permohonan keanggotaan yang diusulkan Pengurus Provinsi.

11)  Pengurus Pusat PWI dapat mengangkat dan menetapkan seseorang langsung menjadi anggota biasa bagi mereka yang mempunyai prestasi jurnalistik atau berdasarkan pertimbangan lain setelah berkomunikasi dengan pengurus provinsi.

12)  Kartu anggota biasa dikeluarkan oleh PWI Pusat dan kartu anggota muda dikeluarkan oleh PWI Provinsi.

 

BAB III

SANKSI

Pasal 4

 

1)    Organisasi dapat menjatuhkan sanksi organisatoris terhadap anggota karena satu di antara hal-hal berikut:

a.               a. Melakukan pelanggaran Kode Etik Jurnalistik dan atau Kode Perilaku Wartawan.

b.              b. Melakukan perbuatan yang meren­dahkan martabat, kredibilitas dan integritas profesi serta organisasi;

c.              c. Melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga PWI;

d.             d. Menyalahgunakan nama organisasi untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain;

e.             e. Tidak lagi melaksanakan profesi kewartawanan pada perusahaan pers yang berbadan hukum;

f.               f. Dijatuhi hukuman oleh pengadilan karena melakukan tindak pidana yang berkekuatan hukum tetap.

2)   Tindakan organisasi dapat berupa:

a.              a. Peringatan keras;

b.             b. Pemberhentian sementara;

c.              c. Pemberhentian penuh.

 

Pasal 5

1)  Peringatan keras, pemberhentian sementara atau pemberhentian penuh berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud di dalam ayat (2-a, 2-b dan 2-c) Pasal 4, ditetapkan oleh Dewan Kehormatan dan disampaikan kepada Pengurus Pusat untuk ditindak lanjuti.

2)    Keputusan Pengurus Provinsi bersifat sementara sampai ada keputusan Pengurus Pusat. Keputusan Pengurus Provinsi selambat- lambatnya 2 (dua) minggu harus disampaikan kepada PWI Pusat.

3)   Pengurus Pusat dapat menyetujui, meng­ubah atau menolak tindakan organisatoris yang diusulkan Pengurus Provinsi;

4)    Pada tahap pertama pemberhentian sementara berlaku paling lama 2 (dua) tahun dengan ketentuan:

a.             a. Atas usul Pengurus Provinsi, Pengurus Pusat dapat memperpendek atau memperpanjang masa berlakunya             pemberhentian sementara yang sedang dijalani;

b.            b. Atas usul Pengurus Provinsi, Pengurus Pusat dapat meningkatkan pemberhentian sementara menjadi                     pemberhentian penuh.

5)    Setiap keputusan Pengurus Pusat yang berkaitan dengan pemberhentian sementara dan pemberhentian penuh harus disampaikan kepada anggota bersangkut­an dengan tembusan kepada Pengurus Provinsi, Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi media tempatnya bekerja dan pihak-pihak lain yang dianggap perlu. 

 

Pasal 6

 

1)    Anggota yang terkena sanksi berhak membela diri secara tertulis atau hadir dalam Rapat Pengurus.

2)   Pembelaan diri dapat juga dilakukan di Konferensi Provinsi dan atau Kongres dengan mengajukan terlebih dahulu secara tertulis.                                            

 

Pasal 7

 

1)    Keanggotaan gugur karena:

a.              a. Meninggal dunia;

b.              b. Tidak melakukan lagi kegiatan jur­nalis­tik lebih dari 1 (satu) tahun;

c.               c. Tidak memperpanjang kartu anggota lebih dari 1 (satu) tahun;

d.              d. Mengundurkan diri;

e.              e. Terkena sanksi Pemberhentian penuh.

2)    Anggota yang pindah ke media lain harus mengganti Kartu Anggotanya.

3)  Anggota yang dipensiunkan oleh media tempatnya bekerja tetapi melanjutkan kegiatan kewartawanannya secara aktif dan kontinyu dapat tetap menjadi anggota.

4)    Mereka yang gugur keanggotaan sebagai Anggota Biasa dikarenakan alasan sebagaimana dimaksud di dalam Ayat (1-b,1-c, 1-d dan 1-e) Pasal ini dapat menjadi Anggota Luar Biasa.

 

Pasal 8

 

1)    Anggota yang telah dijatuhi sanksi hukuman organisatoris dapat mengajukan permohonan rehabilitasi kepada Pengurus Pusat melalui Pengurus Provinsi.

2)   Anggota yang dikenakan pemberhentian sementara langsung direhabilitasi pada saat skorsingnya berakhir, kecuali jika anggota bersangkutan menyatakan mengundurkan diri.

 

Pasal 9

 

1)    Setiap Anggota Biasa dan Anggota Muda memperoleh Kartu Anggota.

2)  Anggota Biasa harus memperbaharui Kartu Anggotanya setiap tiga tahun, dan Anggota Muda harus memperbaharui kartu anggotanya setelah dua tahun.

3)    Anggota Luar Biasa harus memperbarui kartunya setiap 5 (lima) tahun.

4)   Kartu Anggota bagi anggota yang sudah berusia 60 tahun berlaku untuk seumur hidup dengan ketentuan selama yang bersangkutan tetap menjalankan profesi kewartawanan dan telah menjadi Anggota PWI sekurang-kurangnya 15 tahun.

 

Pasal 10

 

1)  Keanggotaan seseorang disesuaikan dengan wilayah tempat anggota bersangkut­an melaksanakan profesi kewartawanan­nya secara permanen.

2)   Anggota yang domisili penugasannya sebagai wartawan pindah ke wilayah PWI Provinsi lain harus memutasikan keanggotaannya ke PWI Provinsi yang baru.

3)    Permohonan mutasi diajukan oleh anggota bersangkutan kepada Pengurus PWI Provinsi asal dengan tembusan kepada Pengurus PWI Provinsi di daerah tujuan dan kepada Pengurus Pusat PWI.

4)    Surat Keputusan pemutasian dikeluarkan oleh Pengurus PWI Provinsi asal dengan tembusan kepada Pengurus PWI Provinsi di daerah tujuan dan kepada Pengurus Pusat PWI.

5)    Tembusan Surat Keputusan pemutasian yang disampaikan kepada Pengurus PWI Provinsi di daerah tempat domisili tugas yang baru harus disertai berkas keanggotaan yang bersangkutan.

6)    Anggota bersangkutan harus mengajukan permohonan penggantian kartu anggota/Pers PWI kepada Pengurus PWI Provinsi di tempat penugasannya yang baru.

7)    Ketentuan Pasal 10 ini tidak berlaku bagi anggota yang pemindahan penugasannya bersifat sementara (tidak lebih dari satu tahun).

 

Pasal 11

 

1)    Anggota yang pindah ke media lain harus melaporkan kepindahannya kepada Pengurus PWI Provinsi sekaligus mengajukan permohonan penggantian Kartu Anggota.

2)    Laporan kepindahan dan permohonan penggantian Kartu Anggota harus dilam­piri:
Fotokopi surat hubungan kerja anggota bersangkutan menjadi wartawan di perusahaan pers yang baru.

 

Pasal 12


Bagi Anggota PWI yang keluar dari PWI harus dibuatkan berita acara dan bila berkeinginan kembali lagi kepada PWI diperlakukan sebagai Anggota Muda. 

 

 

BAB IV

PENGURUS PUSAT PWI


Pasal 13

 

1)    Personalia Dewan Penasihat, Pengurus Harian PWI Pusat, Ketua Komisi, Ketua Departemen, Direktur Program, ditetapkan oleh Ketua Umum terpilih dibantu oleh Formatur dan sudah menjadi anggota biasa.

2)  Susunan Pengurus Harian Pusat PWI sebagaimana dimaksud ayat (1) sudah terbentuk dan diumumkan selambat-lambatnya satu bulan setelah Kongres.

3)    Anggota yang tidak hadir dapat ditetapkan menjadi Pengurus Pusat PWI.

4)   Formatur terdiri atas Ketua Umum terpilih ditambah 4 (empat) anggota formatur lainnya yang dipilih/ditetapkan oleh Kongres.

5)  Pemilihan Ketua Umum dan anggota Formatur dilakukan melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara. 

6)    Penggantian anggota Pengurus Pusat PWI yang tidak aktif atas usul Ketua Umum atau atas usul anggota Pleno harus mendapatkan persetujuan rapat Pleno Pengurus Pusat PWI dengan terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan melakukan klarifikasi.

7)    Penggantian ketua umum yang berhalangan tetap diputuskan dalam rapat pleno pengurus pusat PWI.

 

Pasal 14

 

1)    Dewan Penasihat dapat diambil dari unsur tokoh masyarakat diluar PWI.

2)    Dewan Penasihat berhak memberikan usul, saran, dan pertimbangan kepada Pengurus Harian, Ketua Komisi, Ketua Departemen, Direktur Progam maupun Dewan Kehormatan, diminta atau tidak diminta.

3)    Dewan Penasihat berhak menghadiri Rapat Pleno Pusat PWI maupun Rapat Pengurus Harian.

 

Pasal 15

 

1)    Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pengurus Harian Pusat PWI:

a.            a. Melaksanakan semua upaya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga, sesuai        program yang ditetapkan oleh Kongres;

b.            b. Mengambil keputusan yang dianggap perlu;

c.             c. Mewakili organisasi baik ke dalam maupun ke luar;

d.            d. Menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada Kongres.

2)    Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Ketua Umum:

a.               a. Menggerakkan, mengkoordinasikan, dan mengendalikan Pengurus Harian.

b.               b. Mewakili organisasi ke dalam maupun ke luar;

c.             c. Bersama Sekretaris Jenderal atau Wakil Sekretaris Jenderal mengikat dan menandatangani perjanjian dengan        pihak luar yang telah disetujui oleh sekurang-kurangnya Pengurus Harian dan setelah meminta pertimbangan         para Penasihat;

d.            d. Bersama Sekretaris Jenderal atau Wakil Sekretaris Jenderal dan Ketua Bidang bersangkutan menadatangani            surat-surat keputusan, instruksi, dan surat edaran intern;

e.              e. Bersama Sekretaris Jenderal atau Wakil Sekretaris Jenderal menandatangani surat-surat untuk pihak luar;

f.               f. Menunjuk salah seorang Ketua Bidang atau anggota Pengurus Harian lain untuk mewakilinya, baik dalam                kegiatan intern maupun ekstern.

3)    Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Ketua Bidang Organisasi:

a.             a. Melaksanakan program dan keputus­an organisasi yang berkaitan dengan aspek keorganisasian, keanggotaan,         baik yang bersifat pembinaan maupun pengawasan administrasi;

b.            b. Berkoordinasi dengan Ketua Bidang bersangkutan dan Sekretaris Jenderal dalam melaksanakan hal-hal yang           dimaksud di dalam butir (a);

c.            c. Berkoordinasi dengan Ketua Bidang Daerah untuk menghadiri Konferensi Provinsi dan Konferensi Kerja                  Provinsi;

d.            d. Melaksanakan hal-hal yang dilimpahkan oleh Ketua Umum.

4)    Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Ketua Bidang Daerah:

a.              a. Melakukan pembinaan kepada pengurus Provinsi;

b.             b. Berkoordinasi dengan Ketua Bidang bersangkutan dan Sekretaris Jenderal dalam melaksanakan hal-hal yang           dimaksud dalam butir a;

c.             c. Berkoordinasi dengan Ketua Bidang Organisasi untuk menghadiri Konferensi Provinsi dan Konferensi Kerja               Provinsi;

d.            d. Melaksanakan hal-hal yang dilimpahkan oleh Ketua Umum.

5)   Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Ketua Bidang Advokasi dan Pembelaan Wartawan:

a.        a. Melaksanakan pemberian bantuan hukum kepada wartawan dalam kasus delik pers, baik pada tahap penyidikan      maupun pada persidangan di tingkat pengadilan negeri sampai dengan kasasi dan grasi;

b.      b. Mewakili PWI dalam penyelesaian perselisihan antara wartawan dan manajemen media tempatnya bekerja,            termasuk pemberian bantuan hukum;

c.        c. Mengkaji dan meneliti peraturan perundang-undangan yang menghambat kemerdekaan pers dan tugas-tugas         jurnalistik;

d.         d. Membentuk Kelompok Kerja Bantuan Hukum;

e.         e. Melaksanakan hal-hal lain yang dilimpahkan oleh Ketua Umum.

6)    Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Ketua Bidang Pendidikan:

a.            a. Melaksanakan program organisasi di bidang pendidikan dan pelatihan wartawan;

b.           b. Mengelola Sekolah Jurnalisme Indonesia;

c.           c. Mengelola Uji Kompetensi Wartawan

d.           d. Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Ketua Umum.

7)    Tugas, wewenang dan tanggung jawab Ketua Bidang Kerja sama & Kemitraan:

a.              a. Merintis dan melakukan kerja sama dengan pihak-pihak luar yang dapat menunjang program PWI;

b.            b. Merencanakan program-program pengembangan kegiatan organisasi dalam berbagai bidang untuk menjawab         tantangan dan kebutuhan;

c.            c. Bersama Sekretaris Jenderal mengkoordinasikan bidang dan departemen untuk melakukan kerja sama dengan          pihak luar;

d.            d. Mengevaluasi program kerja sama yang telah berjalan dan melakukan perbaikan;

e.            e. Melaksanakan tugas khusus yang diberikan Ketua Umum

8)   Tugas, wewenang,dan tanggung jawab Ketua Bidang Luar Negeri:

a.             a. Melaksanakan program dan keputusan-keputusan organisasi di bidang hubungan luar negeri;

b.             b. Membangun kerja sama dengan lembaga, instansi, dan organisasi internasional di dalam dan luar negeri;

c.             c. Mewakili Ketua Umum di forum-forum pertemuan regional maupun internasional;

d.             d. Duduk sebagai Wakil PWI di organisasi-organisasi wartawan regional maupun internasional;

e.             e. Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Ketua Umum.

9)    Tugas, wewenang dan tanggung jawab Ketua Bidang Multimedia & Teknologi Informasi:

a.     Bersama Ketua Bidang Organisasi melaksanakan program dan keputusan organisasi yang berkaitan dengan keorganisasian dan keanggotaan sesuai dengan jenis medianya;

b.     Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Ketua Umum kepadanya.

10)  Tugas, wewenang dan tanggung jawab Ketua Bidang Aset

a.             a. Bersama dengan sekjen dan bendahara melaksanakan pendataan, pengawasan, dan pengembangan asset             pwi di pusat, provinsi dan kota/kabupaten

b.             b. Melaksanakan tugas yg dilimpahkan oleh ketua umum kepadanya

11)  Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Sekretaris Jenderal:

a.               a. Bersama Ketua Umum melaksanakan hal-hal yang diatur di dalam ayat (2) butir (c, d, e, f) Pasal ini;

b.               b. Memimpin penyelenggaraan kegiatan kesekretariatan;

c.                c. Mengatur penugasan jajaran Staf Sekretariat;

d.              d. Melakukan penelitian, riset dan survei yang berkaitan dengan kehidupan dan penghidupan wartawan                     khususnya dan pers pada umumnya;

e.              e. Melakukan pendataan keanggotaan PWI;

f.               f. Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Ketua Umum. 

 

12)  Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Wakil Sekretaris Jenderal:

a.               a. Membantu Sekretaris Jenderal dalam penyelenggaraan kesekretariatan sehari-hari;

b.               b. Mewakili Sekretaris Jenderal, jika Sekretaris Jenderal berhalangan.

13)  Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Bendahara Umum:

a.                a. Mencari dana yang sesuai peraturan untuk kepentingan organisasi;

b.                b. Mengelola keuangan dan harta kekayaan (aset) organisasi;

c.                c. Bersama Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal menandatangani cheque dan surat-surat berharga lainnya;

d.                d. Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Ketua Umum.

14)  Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Wakil Bendahara Umum:

a.                a. Mewakili Bedahara Umum jika Bendahara Umum berhalangan;

b.               b. Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Ketua Umum.

 

Pasal 16

 

1)    Ketua Departemen dan Direktur Program di bawah koordinasi Ketua Umum.

2)    Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Ketua Departemen:

a.             a. Bekerja sama dengan Ketua Bidang Pendidikan dan Ketua Bidang Litbang melaksanakan program pengem­            bang­an kualitas profesi kewartawanan di bidang masing-masing sesuai program organisasi yang diamanatkan        oleh Kongres PWI;

b.             b. Mengupayakan hal-hal yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan kewartarwanan di bidang               masing-masing.

3)    Tugas, wewenang, dan tanggungjawab Direktur Program:

a.       Menjalankan tugas khusus yang dilimpahkan oleh Ketua Umum;

b.       Bekerja sama dengan pihak-pihak terkait sesuai dengan bidang tugasnya.

 

BAB V

PENGURUS PWI PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

Pasal 17

 

1)   Pengurus Harian PWI Provinsi dan Ketua Seksi ditetapkan oleh Tim Formatur yang dipilih dalam Konferensi Provinsi.

2)    Personalia Pengurus Harian PWI Provinsi ditetapkan melalui ketentuan sebagai berikut:

a.      Konferensi Provinsi memilih lebih dulu Ketua Provinsi untuk masa kepengurusan mendatang;

b.      Konferensi Provinsi memilih Formatur 5 (lima) orang, terdiri dari Ketua terpilih dan empat anggota;

c.      Formatur bertugas menyusun pengurus dan Anggota Dewan Kehormatan Provinsi.

d.      Utusan Pengurus Pusat dapat menjadi salah satu anggota formatur.

3)    Pemilihan dilakukan melalui pemungutan suara secara tertulis serta bebas dan rahasia.

4)    Konferensi Provinsi dihadiri oleh seorang atau lebih utusan Pengurus Pusat yang bertugas:

a.     Memantau dan menjadi narasumber pelaksanaan Konferensi Provinsi agar sesuai dengan Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tanggga PWI;

b.     Dapat menjadi formatur dalam penyusunan kepengurusan.

5)    Dalam hal Konferensi Provinsi gagal memilih Ketua Provinsi dan Formatur, Konferensi harus diulang dalam jangka waktu paling lama 45 hari dengan ketentuan bahwa untuk mencegah kevakuman, Pengurus Pusat membentuk Caretaker Pengurus Provinsi yang bertugas mempersiapkan Konferensi Provinsi Ulang.

6)    Pengurus Harian dapat mengangkat Ketua-ketua Kelompok Kerja Wartawan dengan memperhatikan aspirasi para wartawan di bidang masing-masing.

7)    Masa bakti Pengurus Provinsi 5 tahun, dan jika terjadi lowongan antar waktu, pengisiannya ditetapkan oleh Pengurus Pleno Provinsi berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.

8)    Penggantian anggota Pengurus PWI Provinsi yang tidak aktif atas usul Ketua Provinsi atau atas usul anggota Pleno harus mendapatkan persetujuan rapat Pleno Provinsi dengan terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan melakukan klarifikasi.

9)    Jika karena sesuatu hal jabatan Ketua Provinsi lowong, penetapan penggantinya dilakukan melalui rapat pleno pengurus Provinsi yang dihadiri oleh pengurus Pusat.
                                                     

Pasal 18

 

1)    Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pengurus Provinsi:

a.              a. Melaksanakan berbagai upaya yang diamanatkan di dalam Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga               sesuai program yang ditetapkan oleh Kongres serta dijabarkan oleh Konferensi Provinsi;

b.               b. Mewakili organisasi ke dalam maupun ke luar;

c.               c. Mengambil keputusan yang dianggap perlu;

d.              d. Menjalin dan menggalang hubungan dan kerja sama dengan pimpinan media, unsur pemerintah, dan                     masyarakat;

e.               e. Menyampaikan laporan pertanggung jawaban dalam Konferensi Provinsi.

2)    Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Ketua:

a. Memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggung jawab Pengurus Provinsi sebagaimana dimaksud di dalam ayat (1) Pasal ini;

b.   Mewakili organisasi ke dalam maupun ke luar;

c.  Bersama Sekretaris atau Wakil Sekre­taris menandatangani surat keputus­an, instruksi, surat keluar, serta naskah kesepakatan dengan pihak-pihak di luar PWI;

d.      Bersama Sekretaris dan Bendahara menandatangani cheque dan surat berharga lainnya.

3)    Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Wakil Ketua Bidang Organisasi:

a.      Menangani hal-hal yang berkaitan dengan seleksi penerimaan dan pe­ningkatan status keanggotaan;

b.  Menangani hal-hal yang berkaitan dengan penegakan disiplin anggota terhadap PD/PRT, Kode Etik Jurnalistik, Kode Perilaku Wartawan dan keputusan-keputusan lain dari organisasi;

c.      Melaksanakan hal lain yang dilimpahkan oleh Ketua kepadanya.

4)    Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Wakil Ketua Bidang Advokasi dan Pembelaan Wartawan:

a.       Melaksanakan pemberian bantuan hukum kepada wartawan dalam kasus delik pers;

b.     Mewakili PWI dalam penyelesaian perselisihan wartawan dengan manajemen media tempatnya bekerja, termasuk pemberian bantuan hukum;

c.       Membentuk Kelompok Kerja Bantuan Hukum;

d.     Mengkaji dan meneliti peraturan per­undang-undangan yang menghambat kemerdekaan pers dan tugas-tugas jurnalistik;

e.       Melaksanakan hal-hal lain yang dilimpahkan Ketua.

5)    Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Wakil Ketua Bidang Pendidikan:

a.      Menangani hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan wartawan;

b.    Menjalin kerja sama dengan lembaga pendidikan setempat dalam rangka pengembangan kualitas wartawan dan kewartawanan;

c.      Melaksanakan hal lain yang dilimpahkan oleh Ketua kepadanya.

6)    Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Wakil Ketua Bidang Kesejahteraan :

a.      Menangani hal-hal yang berkaitan dengan kesejahteraan anggota PWI;

b.      Secara ex oficio duduk di Badan Peng­awas Koperasi Wartawan di tingkat Provinsi;

c.      Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Ketua.

7)    Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Wakil Ketua Bidang Program dan Kerja Sama:

a.               a. Merancang dan melaksanakan program-program kerja sama dengan lembaga atau instansi mitra kerja di                 bidang media maupun di luar media;

b.              b. Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Ketua.

8)    Tugas, wewenang dan tanggung jawab wakil ketua bidang media siber/multimedia :

a.               a. Bersama ketua bidang organisasi melaksanakan program dan keputusan organisasi yg berkaitan dengan                keorganisasian dan keanggotaan sesuai dengan jenis medianya

b.               b. melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh ketua kepadanya.

 

9)    Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Sekretaris:

a.              a. Melaksanakan hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan kesekretariatan/administrasi;

b.             b. Bersama Ketua menandatangani surat-surat keputusan, instruksi, dan surat-surat keluar;

c.              c. Bersama Ketua dan Bendahara me­nandatangani cheque dan surat-surat berharga lainnya.

10)  Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Wakil Sekretaris:

a.           a. Membantu Sekretaris dalam menangani sehari-hari hal-hal yang berkaitan dengan kesekretariatan/administrasi;

b.           b. Mewakili Sekretaris jika Sekretaris berhalangan.

11)  Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Bendahara:

a.     Mengelola keuangan dan harta lain milik organisasi;

b.     Bersama Ketua dan Sekretaris menandatangani cheque dan surat-surat berharga lainnya.

12)  Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Wakil Bendahara:

a.               a. Membantu Bendahara melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya sehari-hari;

b.               b. Mewakili Bendahara jika Bendahara berhalangan.

13)  Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Ketua Seksi:

a.   Bekerja sama dengan Wakil Ketua Bidang Pendidikan melaksanakan program pendidikan dan pelatihan wartawan di bidang masing-masing;

b.     Mengkoordinasikan kegiatan peliput­an di bidang masing-masing

 

Pasal 19

 

1)  Ketua PWI Kabupaten/Kota dipilih oleh Konferensi Perwakilan di antara anggota biasa yang hadir serta memenuhi persyaratan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Dasar.

2)    Personalia Pengurus Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Ketua terpilih bersama utusan Pengurus PWI Provinsi.

3)  Masa bakti Pengurus Kabupaten/Kota 3 (tiga) tahun, dan jika terjadi lowongan antarwaktu, pengisiannya ditetapkan oleh Pengurus Kabupaten/Kota bersama utusan Pengurus Provinsi.

4)    Pengurus Kabupaten/Kota mengemban tugas, wewenang, dan tanggung jawab:

a.              a. Melaksanakan program kerja yang ditetapkan oleh Konferensi Provinsi serta dijabarkan oleh Konferensi                  Kabupaten/Kota;

b.              b. Melaksanakan keputusan-keputusan Pengurus Provinsi/Pusat.

5)    Menjalin kerja sama baik dengan unsur pemerintah maupun masyarakat.

 

Pasal 20

 

1)    Personalia Pengurus Provinsi yang sudah ditetapkan oleh Ketua dan Formatur terpilih dilaporkan kepada Pengurus Pusat untuk disahkan.

2)    Personalia Pengurus Kabupaten/Kota yang sudah disusun oleh Ketua Kabupaten/Kota terpilih bersama utusan Pengurus Provinsi ditetapkan oleh Pengurus Provinsi dan dilaporkan kepada Pengurus Pusat untuk disahkan.

 

BAB VI

DEWAN KEHORMATAN


Pasal 21

 

1)    Ketua Dewan Kehormatan dipilih oleh Kongres melalui sistem yang ditetapkan oleh Kongres.

2)   Melalui konsultasi dengan Dewan Penasihat dan Ketua Umum PWI, Ketua Dewan Kehormatan menetapkan Sekretaris merangkap anggota dan anggota lainnya;

3)    Jika karena sesuatu hal jumlah Anggota Dewan berkurang, pengisiannya ditetapkan oleh rapat pleno Dewan Kehormatan serta melalui konsultasi dengan Dewan Penasihat dan Ketua Umum Pusat PWI.

4)    Anggota Dewan Kehormatan tidak boleh merangkap jabatan kepengurusan di PWI maupun di partai politik dan organisasi yang terafiliasi.

5)    Dewan Kehormatan dipilih untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan bersifat otonom.

 

Pasal 22

 

1)    Bersama Pengurus Pusat PWI, Dewan Kehormatan mengemban tugas dan tanggung jawab:

a.       Meningkatkan penghayatan dan ketaatan terhadap KEJ dan Kode Perilaku Wartawan dalam diri anggota;

b.       Mensosialisasikan KEJ dan Kode Perilaku Wartawan di kalangan pemerintah dan masyarakat.

2)    Dewan Kehormatan adalah satu-satunya lembaga yang berwenang menetapkan telah terjadinya pelanggaran Kode Etik Jurnalistik dan menetapkan sanksi terhadap pelanggarnya.

3)    Pada akhir masa baktinya, Dewan Kehormatan harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban di Kongres.

 

Pasal 23

 

1)    Dewan Kehormatan berkewajiban melayani dan memproses pengaduan dari semua pihak.

2)    Kasus pelanggaran KEJ dan Kode Perilaku Wartawan dibahas dalam rapat pleno Dewan Kehormatan dengan mengundang Penanggung Jawab media atau wartawan bersangkutan.

3)    Jika karena sesuatu hal tidak dapat memenuhi ketentuan butir (2), Dewan Kehormatan harus memberikan kesempatan kepada Penanggung Jawab media atau wartawan bersangkutan untuk menyampaikan penjelasan atau pembelaan secara tertulis dengan ketentuan:

a.               a. Penjelasan atau pembelaan secara tertulis harus disampaikan kepada Dewan Kehormatan dalam waktu 14             (empat belas) hari terhitung sejak tanggal penerimaan salinan pengaduan yang dibuktikan dengan tanda                penerimaan;

b.             b. Jika setelah tenggang waktu sebagaimana dimaksud di dalam butir (a) ayat ini terlampaui,                                  penjelasan/pembelaan tertulis tidak disampaikan, maka Penanggung Jawab media atau wartawan                         bersangkutan dianggap telah melepaskan haknya untuk memberi penjelasan atau membela diri.

4)    Pembelaan dapat juga dilakukan oleh Tim Pembelaan Wartawan PWI Pusat.

5)    Jika dianggap perlu, Dewan Kehormatan dapat mengundang kehadiran pihak pengadu maupun pihak-pihak yang terkait untuk dimintai penjelasan/keterangan.

 

Pasal 24

 

1)    Wewenang Dewan Kehormatan:

a.              a. Menerima atau menolak pengaduan;

b.             b. Mengeluarkan keputusan bahwa telah terjadi pelanggaran Kode Etik Jurnalistik dan Kode Perilaku Wartawan.

c.              c. Mempersilahkan pengadu menempuh jalur hukum;

d.              d. Mengumumkan atau tidak mengumumkan keputusan yang telah diambil oleh Dewan Kehormatan.

2)    Keputusan Dewan Kehormatan bersifat final dan mengikat

3)    Sanksi yang dapat dijatuhkan Dewan Kehormatan:

a.               a. Peringatan keras;

b.               b. Pemberhentian sementara;

c.                c. Pemberhentian penuh

4)   Peringatan keras disampaikan oleh Dewan Kehormatan langsung kepada media/wartawan bersangkutan dengan tembusan kepada Pengurus Pusat PWI dan Pengurus PWI Provinsi, serta kepada pengadu.

5)   Keputusan skorsing keanggotaan disampaikan oleh Dewan Kehormatan kepada Pengurus Pusat PWI untuk dilaksanakan.

6)    Anggota PWI yang terkena hukuman karena pelanggaran KEJ dan Kode Perilaku Wartawan dapat membela diri dalam/pada Kongres.

Pasal 25

 

1)    Masa bakti anggota Dewan Kehormatan Provinsi 5 (lima) tahun.

2)    Ketua Dewan Kehormatan Provinsi dipilih oleh Konferprov melalui sistem yang ditetapkan oleh Konferprov.

3)    Keanggotaan Dewan Kehormatan Provinsi berjumlah 5 (lima) orang termasuk Ketua dan Sekretaris.

4)    Seseorang hanya boleh dipilih/diangkat menjadi anggota Dewan Kehormatan Provinsi untuk dua kali masa bakti.

5)    Jika terjadi kekosongan antarwaktu, penggantiannya ditetapkan oleh Pleno Dewan Kehormatan Provinsi melalui konsultasi dengan Pengurus PWI Provinsi.

6)    Dewan Kehormatan Provinsi bersifat otonom

Pasal 26

 

1)    Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Dewan Kehormatan Provinsi:

a.            a. Bersama Pengurus PWI Provinsi melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab sebagaimana                    dimaksud di dalam ayat (1) Pasal 21 Peraturan Rumah Tangga;

b.            b. Memantau dan mengamati pentaatan KEJ dan Kode Perilaku Wartawan oleh wartawan di lapangan;

c.             c. Menerima pengaduan dari semua pihak.

2)   Dewan Kehormatan Provinsi berwenang memberikan peringatan tertulis kepada media dan atau wartawan yang dinilainya telah melanggar KEJ dan Kode Perilaku Wartawan, dengan ketentuan tembusan surat peringatan tersebut disampaikan kepada Dewan Kehormatan dan Pengurus Provinsi PWI, dilampiri penjelasan.

3)    Dewan Kehormatan Provinsi berwenang memproses pengaduan dengan memeriksa kedua belah pihak.

4)   Pada akhir masa baktinya, Dewan Kehormatan Provinsi harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban pada Konferensi Provinsi.

 

Pasal 27

 

1)    Pembiayaan Dewan Kehormatan dibebankan kepada Pengurus Pusat PWI dan Dewan Kehormatan Provinsi kepada Pengurus PWI Provinsi.

2)    Dalam hal Dewan Kehormatan dan atau Dewan Kehormatan Provinsi diminta menghadirkan saksi dan ahli dalam kasus pers dapat bekerja sama dengan perusahaan pers bersangkutan.

 

BAB VII

KONGRES DAN KONFERENSI


Pasal 28

 

1)    Kongres dihadiri oleh Pengurus Pusat, Dewan Kehormatan, dan PWI Provinsi.

2)    Jumlah utusan Provinsi ditetapkan oleh Pengurus Pusat dengan ketentuan harus terdiri dari Pengurus Harian.

3)    Utusan PWI Provinsi harus membawa mandat dari Pengurus PWI Provinsi.

4)  Provinsi dapat mengirim Peninjau yang terdiri atas Anggota Biasa PWI yang jumlahnya ditetapkan oleh Pengurus Pusat.

 

Pasal 29

1)    Kongres dilaksanakan berdasarkan Peraturan Tata Tertib yang ditetapkan oleh Kongres.

2)    Kongres sah jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya duapertiga jumlah Provinsi.

3)   Jika yang hadir kurang dari duapertiga jumlah Provinsi, Kongres ditunda selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan dengan ketentuan Kongres sah sekalipun dihadiri oleh kurang dari duapertiga jumlah Provinsi.

4)    Provinsi tidak boleh memberikan mandat kepada Provinsi lain.

 

Pasal 30

1)    Dalam mengambil keputusan, Kongres harus mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat.

2)  Apabila musyawarah tidak menghasilkan mufakat, keputusan diambil melalui pemungutan suara dengan ketentuan:

a.             a. Keputusan sah jika disetujui atau ditolak oleh sekurang-kurangnya setengah tambah satu (50% tambah satu)         jumlah suara yang hadir;

b.            b. Apabila persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud di dalam butir (a) ayat ini tidak tercapai,                      pemungutan suara harus diulang dan keputusan sah jika disetujui atau ditolak oleh suara terbanyak;

c.              c. Pemungutan suara mengenai orang harus dilakukan secara tertulis dan rahasia.

3)    Setiap Provinsi memiliki sekurang-kurangnya satu hak suara, dengan ketentuan :

a.              a. Provinsi dengan jumlah anggota biasa lebih dari 100 tapi di bawah 200 mempunyai dua hak suara;

b.              b. Provinsi dengan jumlah anggota biasa lebih dari 200 tapi kurang dari 400 mempunyai tiga hak suara;

c.               c. Provinsi dengan jumlah anggota biasa lebih dari 400 tapi kurang dari 600 mempunyai empat hak suara;

d.              d. Provinsi dengan jumlah anggota biasa lebih dari 600 tapi kurang dari 800 mempunyai lima hak suara;

e.              e. Provinsi dengan jumlah anggota biasa lebih dari 800 tapi kurang dari 1.000 mempunyai enam hak suara;

f.               f. Provinsi dengan jumlah anggota biasa lebih dari 1.000 mempunyai tujuh hak suara.

4)    Jumlah anggota biasa di atas sesuai dengan verifikasi keanggotaan yang berlaku. 

 

Pasal 31

1)    Kongres Luar Biasa diadakan jika diminta oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua  pertiga) jumlah Provinsi dengan alasan ketua umum dipidana karena kasus yang merendahkan harkat dan martabat profesi wartawan serta sudah berkekuatan hukum tetap

2)    Kongres Luar Biasa hanya memilih ketua umum baru dan melanjutkan periode kepengurusan.

3)    Kongres Luar Biasa tidak berwenang mengubah Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga serta Kode Etik Jurnalistik dan Kode Perilaku Wartawan.

 

Pasal 32

 

1)  Peserta Konferensi Kerja Nasional terdiri atas Pengurus Pusat, Dewan Kehormatan dan utusan Pengurus Provinsi.

2)  Ketentuan-ketentuan mengenai pengambilan keputusan di dalam Kongres berlaku bagi Konferensi Kerja Nasional.

Pasal 33

1)    Konferensi PWI Provinsi diadakan setiap 5 (lima) tahun sekali untuk:

a.              a. Memilih Ketua Provinsi, Formatur dan Ketua Dewan Kehormatan Provinsi;

b.             b. Menetapkan program kerja dan keputusan-keputusan lain.

2)  Konferensi Provinsi sah jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya duapertiga jumlah anggota Biasa dengan ketentuan: Jika anggota Biasa yang hadir kurang dari dua pertiga, Konferensi harus ditunda selambat-lambatnya dalam waktu satu bulan;

3)   Anggota Biasa yang tidak bisa hadir dapat memberikan mandat tertulis kepada anggota Biasa lain dengan ketentuan seorang anggota Biasa hanya boleh menjadi mandataris dari sebanyak-banyaknya 2 (dua) anggota Biasa lain, kecuali: Bagi PWI Provinsi yang memiliki jumlah anggota antara:

a.              a. 500 – 1000 anggota, seorang anggota Biasa dapat menjadi mandataris maksimal 3 (tiga) orang anggota                Biasa lainnya;

b.             b. Bagi PWI Provinsi yang memiliki jumlah anggota 1.000 ke atas dan karena masalah geografis (seperti PWI             Provinsi Papua), seorang anggota Biasa dapat menjadi mandataris maksimal 5 (lima) orang anggota Biasa              lainnya.

4)    Anggota yang memberikan mandat dianggap hadir.

5)    Dalam mengambil keputusan, Konferensi Provinsi harus mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat dengan ketentuan:

a.               a. Jika musyawarah tidak menghasilkan mufakat, keputusan diambil melalui pemungutan suara;

b.              b. Keputusan sah jika disetujui atau ditolak oleh sekurang-kurangnya setengah tambah satu (50% tambah 1)             jumlah anggota yang hadir;

c.              c. Jika persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud di dalam butir (b) ayat ini tidak tercapai,                         pemungutan suara harus diulang, dan keputusan sah jika disetujui atau ditolak oleh suara terbanyak

 

Pasal 34

 

1)    Konferensi Kabupaten/Kota diadakan setiap 3 (tiga) tahun sekali untuk: 

a.               a. Memilih Ketua Kabupaten/Kota;

b.               b. Melaksanakan program kerja Provinsi dan keputusan-keputusan lain.

2)    Konferensi Kabupaten/Kota sah jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya duapertiga jumlah anggota Biasa dengan ketentuan: Jika anggota Biasa yang hadir kurang dari duapertiga, Konferensi ditunda selambat-lambatnya dalam waktu satu bulan;

 

Pasal 35

 

1)  Provinsi harus mengadakan Konferensi Kerja Provinsi sekurang-kurangnya satu kali dalam setiap masa kepengurusan.

2)    Konferensi Kerja Provinsi diadakan untuk mengevaluasi pelaksanaan program kerja.

3)    Konferensi Kerja Provinsi diikuti oleh pengurus pleno Provinsi dan ketua dan sekretaris PWI Kabupaten/Kota.

 

Pasal 36

 

1)  Di tingkat Provinsi dapat diadakan Konferensi Luar Biasa Provinsi jika diminta oleh sekurang-kurangnya duapertiga jumlah anggota Biasa dengan alasan ketua dipidana karena kasus yang merendahkan harkat dan martabat profesi wartawan serta sudah berkekuatan hukum tetap.

2)  Bagi Konferensi Luar Biasa berlaku ketentuan-ketentuan mengenai mandat dan pengambilan keputusan sebagaimana yang berlaku bagi Konferensi Provinsi. 

 

 

BAB VIII

KEKAYAAN

Pasal 37

 

1)   Anggota Biasa dan Anggota Muda wajib membayar iuran bulanan yang besarnya ditetapkan oleh Pengurus Pusat PWI.

2)    PWI Provinsi wajib menyetorkan kepada Pengurus Pusat 25% dari uang iuran.

 

Pasal 38

 

1)   Pengurus Pusat, Pengurus Provinsi, dan Pengurus Kabupaten/Kota harus secara periodik menginventarisasi kekayaan organisasi, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak.

2)    Inventarisasi kekayaan organisasi harus dilaporkan dalam Kongres oleh Pengurus Pusat, dan dalam Konferensi Provinsi/ Kabupaten/Kota oleh Pengurus Provinsi/ Kabupaten/Kota.

3)    Laporan pertanggungjawaban keuangan pengurus pusat kepada kongres diaudit oleh akuntan publik.

4)    Di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota jika belum mungkin diaudit oleh akuntan publik, laporan keuangan dapat diteliti oleh Tim Verifikasi yang dibentuk oleh Konferensi/Kabupaten/Kota;

5)    Pengurus Provinsi wajib melaporkan kekayaan organisasi kepada Pusat untuk dicatat;

6)    Pengalihan aset tetap Provinsi kepada pihak lain harus memperoleh persetujuan Pusat. 

 

BAB IX

PEMBEKUAN PWI

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN

PEMBUBARAN ORGANISASI

 

Pasal 39

 

1)       Pengurus Pusat dapat membekukan pengurus Provinsi yang tidak memenuhi ketentuan Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga PWI.

2)   Pengurus Provinsi dapat membekukan atau membubarkan suatu Kabupaten/Kota di daerahnya, dan melaporkan kepada Pengurus Pusat yang dapat mengukuhkan atau menunda atau membatalkan pembekuan atau pembubaran tersebut.

3)       Perwakilan dan anggota yang Pengurus Provinsinya dibekukan diurus langsung oleh Pengurus Pusat sampai terbentuknya Pengurus Baru.

4)       Pembekuan Provinsi atau Kabupaten/Kota harus dipertanggungjawabkan oleh Pengurus Pusat di Kongres dan pengurus Provinsi di Konfrensi Provinsi.

 

Pasal 40

 

1)    Pembubaran organisasi hanya boleh diputuskan oleh Kongres yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua pertiga jumlah provinsi serta disetujui oleh sekurang-kurangnya dua pertiga jumlah suara.

2)       Kongres menentukan penggunaan kekayaan organisasi setelah organisasi dibubarkan.

 

BAB X

PENUTUP

Pasal 41

 

1)    Hal-hal lain yang belum diatur di dalam Peraturan Rumah Tangga, apabila diperlukan dapat diatur oleh Pengurus Pusat, selama hal itu tidak bertentangan dengan Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga, untuk kemudian dipertanggungjawabkan kepada Kongres.

2)     Setiap perubahan Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga yang telah disahkan oleh Kongres harus dibuat dalam Akta Notaris.

 

 

KODE ETIK JURNALISTIK PWI

 

PEMBUKAAN

Bahwa sesungguhnya salah satu perwujudan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah kemerdekaan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Oleh sebab itu kemerdekaan pers wajib dihormati oleh semua pihak.

Mengingat Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum, seluruh wartawan Indonesia menjunjung tinggi konstitusi dan menegakkan kemerdekaan pers yang bertanggung jawab, mematuhi norma-norma profesi kewartawanan, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta memperjuangkan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial berdasarkan Pancasila.

Maka atas dasar itu, demi tegaknya harkat, martabat, integritas, dan mutu kewartawanan Indonesia serta bertumpu pada kepercayaan masyarakat, dengan ini Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) menetapkan Kode Etik Jurnalistik yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh seluruh wartawan, terutama anggota PWI.

 

PENAFSIRAN

PEMBUKAAN

Kode Etik Jurnalistik ialah ikrar yang bersumber pada hati nurani wartawan dalam melaksanakan kemerdekaan mengeluarkan pikiran yang dijamin sepenuhnya oleh Pasal 28 UUD 1945 yang merupakan landasan konstitusional wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.

Kemerdekaan mengeluarkan pikiran ialah hak paling mendasar yang dimiliki setiap insan wartawan, yang wajib dijunjung tinggi dan dihormati oleh semua pihak. Sekalipun kemerdekaan mengeluarkan pikiran merupakan hak wartawan yang dijamin konstitusi, mengingat Negara Kesatuan Republik Indonesia ialah negara berdasarkan hukum, maka setiap wartawan wajib menegakkan hukum, keadilan, dan kebenaran dalam menggunakan haknya untuk mengeluarkan pikiran.

Wartawan bersama seluruh masyarakat wajib mewujudkan prinsip-prinsip kemerdekaan pers yang profesional dan bermartabat.

Tugas dan tanggung jawab yang luhur itu hanya dapat dilaksanakan apabila wartawan selalu berpegang teguh kepada Kode Etik Jurnalistik, dan masyarakat memberi kepercayaan penuh serta menghargai integritas profesi tersebut.

Mengingat perjuangan wartawan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perjuangan bangsa Indonesia, maka selain bertanggung jawab kepada hati nuraninya, setiap wartawan wajib bertangung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada masyarakat, Bangsa dan Negara dalam melaksanakan hak, kewajiban, dan tanggung jawabnya sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik.

Sadar akan hak, kewajiban, dan tanggung­jawabnya itu, dan untuk melestarikan kemerdekaan pers yang profesional dan bermartabat serta kepercayaan masyarakat, maka dengan ikhlas dan penuh kesadaran wartawan menetapkan Kode Etik Jurnalistik yang wajib ditaati dan diterapkan.

PENAFSIRAN

 

BAB I

KEPRIBADIAN DAN INTEGRITAS

 

       Wartawan harus memiliki kepribadian dalam arti keutuhan dan keteguhan jati diri, serta integritas dalam arti jujur, adil, arif, dan terpercaya.

       Kepribadian dan integritas wartawan yang ditetapkan di dalam Bab I Kode Etik Jurnalistik mencerminkan tekad PWI mengembangkan dan memantapkan sosok wartawan sebagai profesional, penegak kebenaran, nasionalis, konstitusional, dan demokratis serta beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

 

Pasal 1

 

       Wartawan beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berjiwa Pancasila, taat Undang-Undang Dasar Negara RI, kesatria, bersikap independen serta terpercaya dalam mengemban profesinya.

 

PENAFSIRAN

 

Pasal 1

 

1)    Semua perilaku, ucapan dan karya jurnalistik wartawan harus senantiasa dilandasi, dijiwai, digerakkan, dan dikendalikan oleh keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta oleh nilai-nilai luhur Pancasila, dan mencerminkan ketaatan pada Konstitusi Negara.

2)    Ciri-ciri wartawan yang kesatria:

·         Berani membela kebenaran dan keadilan;

·         Berani mempertanggungjawabkan semua tindakannya, termasuk karya jurnalistiknya;

·         Bersikap demokratis;

·         Menghormati kebebasan orang lain dengan penuh santun dan tenggang rasa;

·         Dalam menegakkan kebenaran, senantiasa menjunjung tinggi harkat-martabat manusia dengan menghormati orang lain.

3)    Yang dimaksud dengan mengabdi kepada kepentingan bangsa dan negara adalah, wartawan Indonesia bekerja bukan untuk kepentingan diri sendiri, kelompok atau golongan, melainkan untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan negara;

4)    Independen berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers.

5)    Terpercaya adalah orang yang berbudi luhur, adil, arif, dan cermat, serta senantiasa mengupayakan karya terbaiknya.

 
Profesi adalah pekerjaan tetap yang memiliki unsur-unsur :

·         Himpunan pengetahuan dasar yang bersifat khusus;

·         Terampil dalam menerapkannya;

·         Tata cara pengujian yang obyektif;

·         Kode Etik serta lembaga pengawasan dan pelaksanaan penaatannya.

 

Pasal 2

 

Wartawan dengan penuh rasa tanggung jawab dan bijaksana mempertimbangkan patut tidaknya menyiarkan karya jurnalistik (tulisan, gambar, suara, serta suara dan gambar) yang dapat membahayakan keselamatan umum, persatuan dan kesatuan bangsa, menyinggung perasaan agama, kepercayaan atau keyakinan suatu golongan yang dilindungi oleh undang-undang dan prasangka atau diskriminasi terhadap jenis kelamin, orang cacat, sakit, miskin atau lemah.

 

PENAFSIRAN

 

Pasal 2

 

Wartawan wajib mempertimbangkan patut tidaknya menyiarkan tulisan, gambar, suara, serta suara dan gambar dengan tolok ukur:

(a)    Yang dapat membahayakan keselamatan umum adalah berita yang dapat mendorong timbulnya kerusuhan sosial, kepanikan massal, memaparkan atau menyiarkan rahasia negara;

(b)    Mengenai penyiaran berita yang membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa, serta menyinggung perasaan agama, kepercayaan atau keyakinan suatu golongan yang dilindungi oleh undang-undang, wartawan perlu memperhatikan kesepakatan selama ini menyangkut isyu SARA (Suku, Agama, Ras dan Antargolongan) dalam masyarakat. Tegasnya, wartawan Indonesia menghindari pemberitaan yang dapat memicu pertentangan suku, agama, ras, dan antargolongan. 

 

 

Pasal 3


Wartawan tidak beritikad buruk, tidak menyiarkan karya jurnalistik (tulisan, gambar, suara, serta suara dan gambar) yang menyesatkan, memutar balikkan fakta, bohong, bersifat fitnah, cabul, sadis, dan sensasional.

 

PENAFSIRAN

Pasal 3

 

1)    Yang dimaksud tidak beritikad buruk berarti tidak ada niat secara sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan kerugian pihak lain.

2)    Yang dimaksud dengan menyesatkan adalah berita yang membingungkan, meresahkan, membohongi, membodohi atau melecehkan kemampuan berpikir khalayak.

3)    Yang dimaksud dengan memutarbalikkan fakta adalah mengaburkan fakta sehingga masyarakat tidak memperoleh gambaran yang lengkap, jelas, pasti, dan seutuhnya untuk dapat membuat kesimpulan dan atau menentukan sikap serta langkah yang tepat.

4)    Yang dimaksud dengan bersifat fitnah adalah membuat kabar atau tuduhan yang tidak berdasarkan fakta atau alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

5)    Yang dimaksud dengan cabul adalah melukai perasaan susila dan berselera rendah.

6)    Yang dimaksud dengan sadis adalah kejam, kekerasan, dan mengerikan.

7)    Yang dimaksud dengan sensasi berlebihan adalah memberikan gambaran yang melebihi kenyataan sehingga bisa menyesatkan.

 

Pasal 4


Wartawan tidak menyalahgunakan profesinya dan tidak menerima imbalan untuk menyiarkan atau tidak menyiarkan karya jurnalistik (tulisan, gambar, suar, suara dan gambar), yang dapat menguntungkan atau merugikan seseorang atau sesuatu pihak.

 

PENAFSIRAN

Pasal 4

 

1)    Yang dimaksud dengan imbalan adalah pemberian dalam bentuk materi, uang, atau fasilitas kepada wartawan untuk menyiarkan atau tidak menyiarkan berita dalam bentuk tulisan/gambar di media cetak dan siber, tayangan di layar televisi atau siaran di radio siaran.

2)    2)Penerimaan imbalan sebagaimana dimaksud Pasal ini adalah perbuatan tercela. Semua tulisan atau siaran yang bersifat sponsor atau pariwara di media massa harus disebut secara jelas sebagai penyiaran sponsor atau pariwara.

 

BAB II

CARA PEMBERITAAN

 

Pasal 5

 

Wartawan menyajikan berita secara berimbang dan adil, mengutamakan ketepatan dari kecepatan serta tidak mencampuradukkan fakta dan opini. Tulisan yang berisi interpretasi dan opini disajikan dengan menggunakan nama jelas penulisnya. Penyiaran karya jurnalistik reka ulang dilengkapi dengan keterangan, data tentang sumber rekayasa yang ditampilkan.

 

PENAFSIRAN

BAB II

CARA PEMBERITAAN

 

Pasal 5

 

1)    Yang dimaksud berita secara berimbang dan adil ialah menyajikan berita yang bersumber dari berbagai pihak yang mempunyai kepentingan, penilaian atau sudut pandang masing-masing kasus secara proporsional.

2)    Mengutamakan kecermatan dari kecepatan, artinya setiap penulisan, penyiaran atau penayangan berita hendaknya selalu memastikan kebenaran dan ketepatan sesuatu peristiwa dan atau masalah sebelum menyiarkan atau memberitakannya

3)    Tidak mencampuradukkan fakta dan opini, artinya seorang wartawan tidak menyajikan pendapatnya yang menghakimi sebagai berita atau fakta.

 

Pasal 6

 

Wartawan menghormati hak privasi dengan tidak menyiarkan karya jurnalistik (tulisan, gambar, suara, serta suara dan gambar) kehidupan pribadi, kecuali menyangkut kepentingan umum.

 

PENAFSIRAN

Pasal 6

 

Pemberitaan mengenai pribadi seseorang dapat dilakukan sepanjang menyangkut kepentingan umum dan tidak merendahkan atau merugikan harkat martabat, derajat, nama baik seseorang.

 

 

 

Pasal 7

 

       Wartawan menghormati asas praduga tak  bersalah, senantiasa menguji kebenaran informasi dan menerapkan prinsip adil, jujur, dan penyajian yang berimbang.

 

PENAFSIRAN

Pasal 7

 

Seseorang tidak boleh disebut atau dikesankan bersalah melakukan sesuatu tindak pidana atau pelanggaran hukum lainnya sebelum ada putusan tetap pengadilan.

Prinsip adil, artinya tidak memihak atau menyudutkan seseorang atau sesuatu pihak, tetapi secara faktual memberikan porsi yang sama dalam pemberitaan baik bagi polisi, jaksa, tersangka atau tertuduh, dan penasihat hukum maupun kepada para saksi, baik yang meringankan maupun yang memberatkan.

Jujur, mengharuskan wartawan menyajikan informasi yang sebenar-benarnya, tidak dimanipulasi, tidak diputarbalikkan.

Berimbang, tidak bersifat sepihak, melainkan memberi kesempatan yang sama kepada pihak yang berkepentingan.

 

Pasal 8

      
Wartawan tidak menyebutkan dan menyiarkan

identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebut identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.

 

PENAFSIRAN

Pasal 8

 

       Tidak menyebut nama dan identitas korban, artinya pemberitaan tidak memberikan petunjuk tentang siapa korban perbutan susila tersebut, baik wajah, tempat kerja, anggota keluarga, dan atau tempat tinggal, namun boleh hanya menyebut jenis kelamin dan umur korban. Kaidah-kaidah ini juga berlaku dalam kasus pelaku kejahatan di bawah umur (di bawah 18 tahun).

 

 

BAB III

SUMBER BERITA

 

Pasal 9

 

       Wartawan menempuh cara yang profesional, sopan dan terhormat untuk memperoleh bahan karya jurnalistik (tulisan, gambar, suara, serta suara dan gambar) dan selalu menyatakan identitasnya kepada sumber berita, kecuali dalam peliputan yang bersifat investigative.

 

PENAFSIRAN

BAB III
SUMBER BERITA

 

Pasal 9

 

1)    Sopan, artinya wartawan berpenampilan rapi dan bertutur kata yang baik. Juga, tidak menggiring, memaksa secara kasar, menyudutkan, apriori, dan sebagainya, terhadap sumber berita.

2)    Terhormat, artinya memperoleh bahan berita dengan cara-cara yang benar, jujur, dan ksatria.

3)    Mencari dan mengumpulkan bahan berita secara terbuka dan terang-terangan sehingga sumber berita memberi keterangan dengan kesadaran bahwa dia turut bertanggung jawab atas berita tersebut. Menyatakan identitas perlu untuk penulisan berita peristiwa langsung (straight news), berita ringan (soft news), karangan khas (features), dan berita pendalaman (in depth reporting). Untuk berita hasil penyelidikan/pengusutan (investigative reporting), pada saat pengumpulan fakta dan data wartawan boleh tidak menyebut identitasnya. Tetapi, pada saat mencari kepastian (konfirmasi) pada sumber yang berwenang, wartawan perlu menyatakan diri sedang melakukan tugas kewartawanan kepada sumber berita.

 

 

Pasal 10

Wartawan dengan kesadaran sendiri ber­upaya secepatnya memperbaiki, meralat atau memberikan hak jawab setiap pemberitaan yang tidak akurat dan disertai permintaan maaf.

 

PENAFSIRAN

Pasal 10

 

       Berupaya dimaksudkan wartawan yang bersangkutan mengajukan perbaikan berita atau ralat kepada manajemen media.

 

       Hak jawab diberikan pada kesempatan pertama untuk menjernihkan persoalan yang diberitakan.

       Pelurusan atau penjelasan tidak boleh menyimpang dari materi pemberitaan bersangkutan, dan maksimal sama panjangnya dengan berita sebelumnya.

       Pernyataan maaf disampaikan karena pemberitaan yang tidak akurat telah merugikan pihak lain.

Pasal 11


Wartawan harus menyebut sumber berita dan memperhatikan kredibilitas serta kompetensi sumber berita serta meneliti kebenaran bahan berita.

 

PENAFSIRAN

Pasal 11

 

1)      Ketepatan sumber berita merupakan penjamin kebenaran dan ketepatan bahan berita. Karena itu, wartawan perlu memastikan kebenaran berita dengan cara mencari dukungan bukti-bukti kuat (atau otentik) atau memastikan kebenaran dan ketepatannya pada sumber-sumber terkait. Upaya dan proses pemastian kebenaran dan ketepatan bahan berita adalah wujud iktikad, sikap, dan perilaku jujur dan adil setiap wartawan profesional.

2)      Sumber berita dinilai memiliki kewenangan bila memenuhi syarat-syarat:

a)    Kesaksian langsung;

b)    Ketokohan/keterkenalan;

c)     Pengalaman;

d)    Kedudukan/jabatan terkait;

e)    Keahlian.

 

 

Pasal 12

 
Wartawan tidak melakukan tindakan plagiat, tidak mengutip karya jurnalistik dan karya pihak lain tanpa menyebut sumbernya.

 

PENAFSIRAN

Pasal 12

 

Mengutip berita, tulisan atau gambar hasil karya pihak lain tanpa menyebut sumbernya merupakan tindakan plagiat, tercela, dan dilarang.

 

Pasal 13

 
Wartawan dalam menjalankan profesinya memiliki hak tolak untuk melindungi identitas dan keberadaan narasumber yag tidak ingin diketahui. Segala tanggung jawab akibat penerapaan hak tolak ada pada wartawan yang bersangkutan.

 

PENAFSIRAN

Pasal 13

 

1)    Wartawan mempunyai hak tolak, yaitu hak untuk tidak mengungkapkan nama dan identitas sumber berita yang dilindunginya.

 

2)    Terhadap sumber berita yang dilindungi, nama dan identitasnya hanya disebutkan “menurut sumber“ (tetapi tidak perlu menggunakan kata-kata “menurut sumber yang layak dipercaya”). Dalam hal ini, wartawan bersangkutan bertanggung jawab penuh atas pemuatan atau penyiaran berita tersebut.

3)    Nama dan identitas sumber berita yang memberikan opini harus disebutkan.

 

Pasal 14

 
Wartawan menghormati ketentuan embargo, bahan latar belakang, dan tidak menyiarkan informasi yang oleh sumber berita tidak dimaksudkan sebagai bahan berita serta tidak menyiarkan keterangan "off the record".

PENAFSIRAN

Pasal 14

 

1)      Embargo, yaitu permintaan menunda penyiaran suatu berita sampai batas waktu yang ditetapkan oleh sumber berita, wajib dihormati. 

2)      Bahan latar belakang adalah informasi yang tidak dapat disiarkan langsung dengan menyebutkan identitas sumber berita, tetapi dapat digunakan sebagai bahan untuk dikembangkan dengan penyelidikan lebih jauh oleh wartawan bersangkutan, atau dijadikan dasar bagi suatu karangan atau ulasan yang merupakan tanggung jawab wartawan bersangkutan sendiri.

3)      Keterangan “off the record” atau keterangan bentuk lain yang mengandung arti sama diberikan atas perjanjian antara sumber berita dan wartawan bersangkutan dan tidak disiarkan.

Untuk menghindari salah faham, ketentuan “off the record” harus dinyatakan sejak awal oleh sumber berita kepada wartawan bersangkutan.

Ketentuan tersebut dengan sendirinya tidak berlaku bagi wartawan yang dapat membuktikan telah memperoleh bahan berita yang sama dari sumber lain tanpa dinyatakan sebagai “off the record”.

 

BAB IV

KEKUATAN KODE ETIK JURNALISTIK

 

Pasal 15

 

Wartawan harus dengan sungguh-sungguh menghayati dan mengamalkan Kode Etik Jurnalistik PWI (KEJ-PWI). Wartawan menyadari dalam melaksanakan profesinya, penaatan Kode Etik Jurnalistik ini berada pada hati nurani masing-masing.

 

PENAFSIRAN
                              

BAB IV

KEKUATAN KODE ETIK JURNALISTIK

 

Pasal 15

 

Kode Etik Jurnalistik dibuat oleh wartawan, dari dan untuk wartawan sebagai acuan moral dalam menjalankan tugas kewartawanannya dan berikrar untuk menaatinya.Walaupun demikian disadari bahwa penaatan dan pengamalan Kode Etik Jurnalistik bersumber dari hati nurani masing-masing wartawan.

 

Pasal 16

 
Wartawan mengakui bahwa pengawasan dan penetapan sanksi atas pelanggaran Kode Etik Jurnalistik ini adalah sepenuhnya hak organisasi dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan dilaksanakan oleh Dewan Kehormatan PWI.
Tidak satu pihak pun di luar PWI yang dapat mengambil tindakan terhadap wartawan dan atau medianya berdasar pasal-pasal dalam Kode Etik Jurnalistik ini.

 

PENAFSIRAN

Pasal 16

 

1)    Kode Etik Jurnalistik ini merupakan pencerminan adanya kesadaran profesional. Hanya PWI yang berhak mengawasi pelaksanaannya dan atau menyatakan adanya pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh wartawan serta menjatuhkan sanksi atas wartawan bersangkutan.

2)    2)Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik tidak dapat dijadikan dasar pengajuan gugatan pidana maupun perdata.

 

Dalam hal pihak luar menyatakan keberatan terhadap penulisan atau penyiaran suatu berita, yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan kepada PWI melalui Dewan Kehormatan PWI. Setiap pengaduan akan ditangani oleh Dewan Kehormatan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam pasal-pasal 22, 23, 24, 25, 26 dan 27 Peraturan Rumah Tangga PWI.

 

 

 

Kode Perilaku Wartawan

 

PWI

 

Pendahuluan

 

Perjuangan wartawan Indonesia merupakan bagian yang melekat dan tidak dapat dipisahkan dari perjuangan bangsa dan negara. Wartawan Indonesia bertanggung jawab dan berbakti kepada masyarakat, rakyat, dan bangsanya. Wartawan Indonesia, dengan demikian, patut menghormati hak-hak asasi setiap orang.

Wartawan Indonesia juga bertanggung jawab kepada profesi dan hati nuraninya sendiri. Oleh karena itu, wartawan Indonesia wajib menjaga marwah, harkat, martabat, dan integritas profesi wartawan dengan sebaik-baiknya. Maka seluruh anggota Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) harus menjunjung tinggi konstitusi bangsa Indonesia, yaitu Undang-undang Dasar (UUD) 1945 sebagai norma tertinggi.

Selain itu anggota Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) wajib pula menaati Undang-Undang Pers, Peraturan Dasar (PD) dan Peraturan Rumah Tangga (PRT) PWI, termasuk patuh dan tunduk terhadap Kode Etik Jurnalistik (KEJ) serta disiplin organisasi PWI.

Dalam menegakkan segala aturan dan menjalankan profesi kewartawanannya, diperlukan pedoman perilaku operasional yang jelas dan konkrit, sehingga tidak menimbulkan kebimbangan. Pedoman perilaku ini juga menjadi acuan dan panduan dalam menjalankan tugas profesi di lapangan, dan dengan demikian dapat diketahui mana yang perlu dihindari dan mana yang justru perlu dilakukan, disertai sanksi yang jelas.

Pedoman perilaku wartawan ini sekaligus akan menjadi perisai pelindungan wartawan dalam menjalan tugas dan peranannya dari berbagai ancaman, gangguan dan rintangan pihak ketiga. Atas dasar itulah Kode Perilaku Wartawan disusun dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Dasar (PD) dan Peraturan Rumah Tangga (PRT) serta Kode Etik Jurnalistik (KEJ) PWI.

 

BAB I

PENGERTIAN UMUM

           

Pasal 1

 

Dalam Kode Perilaku Wartawan ini yang dimaksud dengan pengertian istilah-istilah yang dipakai adalah sebagai berikut:

1.     Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan belum menikah.

2.     Keluarga inti wartawan adalah ayah, ibu, mertua, isteri atau suami, anak-anak dan, atau adik kakak.

3.     Kode Etik Jurnalistik adalah Kode Etik Jurnalistik Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) yang disahkan oleh Kongres PWI.

4.     Kode Perilaku Wartawan adalah himpunan pedoman operasional perilaku wartawan anggota Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Dasar (PD), Peraturan Rumah Tangga (PRT), dan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) PWI yang ditetapkan Kongres PWI dan atau berdasarkan peraturan-peraturan PWI yang sah serta mengikat.

5.     Pengurus PWI adalah seluruh unsur kepengurusan PWI dari Pusat, Provinsi sampai dengan Kabupaten/Kota baik pada jajaran Pengurus Harian, Dewan Kehormatan, Dewan Penasihat maupun pengurus lain bagian dari struktur kepengurusan PWI.

6.     Peraturan Dasar (PD) adalah Peraturan Dasar PWI yang disahkan oleh Kongres PWI dan atau ketentuan-ketentuan lain yang sah dari organisasi PWI.

7.     Peraturan Rumah Tangga (PRT) adalah Peraturan Rumah Tangga PWI yang disahkan oleh Kongres PWI dan atau ketentuan-ketentuan lain yang sah dari organisasi PWI

8.     Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) adalah organisasi wartawan nasional Indonesia yang didirikan tahun 1946 di Solo.

9.     Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data, dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik dan segala saluran lain yang tersedia.

10.  Perusahaan Pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan atau menyalurkan informasi.

11.  Terorisme adalah perbuatan sebagaimana diatur oleh Undang-undang Terorisme yang berlaku di wilayah Republik Indonesia.

12.  Tindak Pidana Korupsi adalah perbuatan sebagaimana diatur oleh Undang-undang Tindak Korupsi dan peraturan–peraturan pelaksananya yang berlaku di wilayah Republik Indonesia.

13.  Transaksi Elektronik atau siber adalah semua tindakan memakai komputer atau jaringan komputer sebagai diatur dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

14.  Wartawan adalah anggota Persatuan Wartawan Indonesia yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Persatuan Wartawan Indonesia.

 

BAB II

ASAS DAN TUJUAN 

Pasal 2

 

Kode Perilaku Wartawan ini dibuat dengan asas; 

1.     Kejelasan pertanggungjawaban;

2.     Ketaatan dan kepatuhan terhadap Peraturan Dasar (PD) dan Peraturan Rumah Tangga (PRT) PWI dan Kode Etik Jurnalistik.

3.     Keterbukaan bagi semua pihak;

4.     Menghormati dan menjunjung tinggi demokrasi;

5.     Mengutamakan kepentingan publik;

6.     Penghormatan dan perlindungan terhadap anak;

7.     Penegakan dan kepatuhan disiplin organisasi

8.     Penghormatan dan perlindungan terhadap kemerdekaan pers;

9.     Penghormatan dan perlindungan terhadap profesi wartawan;

10.  Penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak pribadi;

11.  Pelaksanaan kemerdekaan pers yang kompeten, professional, dan beretika. 

 

 

Pasal 3

 

Kode Perilaku Wartawan ini dibuat dengan tujuan :

1.     Untuk memperjelas hak-hak dan kewajiban wartawan dalam menjalankan tugas-tugas operasional;

2.     Untuk menjadi pedoman operasional perilaku wartawan dalam menjalankan profesinya

3.     Untuk menjadi standar pengukuran dalam penaatan dan kepatuhan terhadap Kode Perilaku Wartawan, Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga PWI, Kode Etik Jurnalistik serta berbagai peraturan PWI lainnya;

4.     Untuk menjaga marwah, harkat, martabat dan, integritas wartawan anggota PWI;

5.     Untuk menjadi parameter baku Dewan Kehormatan PWI dalam proses pemeriksaan dan pembuatan keputusan kasus yang dihadapinya. 

 

 

BAB III

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

 

Pasal 4

 

Wartawan memiliki kewajiban-kewajiban sebagai berikut:

 

1.     Wajib melindungi dan menjujung tinggi hak-hak anak;

2.     Wajib menaati dan patuh terhadap Kode Perilaku Wartawan PWI;

3.     Wajib menaati dan patuh terhadap Kode Etik Jurnalistik PWI;

4.     Wajib menghormati hak-hak pribadi;

5.     Wajib menghormati dan menaati

6.     kesepakatan dengan narasumber;

7.     Wajib memiliki dan memenuhi standar kompetensi wartawan ;

8.     Wajib mengutamakan keselamatan nyawa dibandingkan kepentingan pemburuan berita.

9.     Wajib mengutamakan kepentingan umum;

10.  Wajib patuh kepada dan memiliki disiplin organisasi;

11.  Wajib tunduk dan patuh kepada Peraturan Dasar (PD) dan Peraturan Rumah Tangga (PRT) PWI.

 

Pasal 5

 

Wartawan dilarang untuk melakukan hal-hal tercela sebagai berikut:

 

1.     Melakukan perbuatan yang dapat merendahkan marwah, harkat, martabat dan integritas profesi wartawan;

2.     Membuat dan menyebarkan berita bohong, hoax atau fitnah;

3.     Melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga PWI dan Kode Etik Jurnalistik

 

BAB IV

PERBUATAN KRIMINAL

 

Pasal 6

 

Wartawan anggota PWI dilarang melakukan tindakan kriminal :

 

1.     Melakukan tindakan kriminal berat seperti menghilangkan nyawa orang, memperkosa, penganiayaan berat, perampokan, penodongan, pembegalan, penipuan, pemerasan dan pelecehan seksual.

2.     Memakai narkoba dan zat-zat adaptif atau psikotropika yang oleh perundang-undangan tidak diperbolehkan.

3.     Menjadi teroris atau  ikut sebagai bagian dari terorisme.

4.     Melakukan korupsi terhadap keuangan negara dan badan-badan lainnya, termasuk organisasi PWI.

5.     Melakukan tindakan yang bertentangan dengan konstitusi negara (UUD 1945);

6.     Menerima dan atau melakukan sogok atau suap.

7.     Merendahkan dan melecehkan suku, agama, ras dan golongan serta jender. 

 

 

BAB V

HUBUNGAN DENGAN NARASUMBER

 

Pasal 7

 

1.     Wartawan selalu menunjukkan atau memperkenalkan diri kepada narasumber yang belum mengenalnya

2.     Hal ini mendapat pengecualian dalam liputan investigasi.

3.     Wartawan dilarang melakukan intimidasi, mengancam, menghina, melecehkan narasumber sebelum, di saat dan sesudah wawancara. Hal ini tidak menghalangi wartawan mengajukan pertanyaan yang kritis atau tajam.

4.     Berbagai bentuk pernyataan dan pengakuan yang diperoleh dari orang yang sedang berada dalam pengaruh dihipnotis dan atau keadaan mabuk dipengaruhi alkohol tidak dapat dijadikan sumber berita 

 

 

BAB VI

HUBUNGAN KELUARGA

 

Pasal 8

 

Dalam hal keluarga inti wartawan menjadi objek berita karena masalah hukum, wartawan yang bersangkutan dapat meminta untuk tidak dilibatkan dalam peliputan maupun editing pemberitaan tersebut.

 

BAB VII

AKTIVITAS BURSA SAHAM

 

Pasal 9

 

Wartawan dilarang melakukan insider traiding dan atau semua tindakan yang dilarang oleh perundang-undangan terkait mekanisme bursa saham atau pasar modal, tetapi diperkenankan melakukan proses transaksi di pasar modal atau bursa saham. 

 

BAB VIII

LIPUTAN KONFLIK

 

Pasal 10

 

1.     Dalam meliput di daerah konflik atau di daerah berbahaya wartawan mengutamakan keselamatan nyawa dibanding dengan kepentingan memperoleh berita.

2.     Dalam meliput di daerah konflik wartawan tidak mengenakan atribut atau asesoris penanda kelompok yang bertikai karena hal ini dapat dinilai merupakan bagian keberpihakan kepada salah satu pihak yang terlibat pertikaian.

3.     Wartawan yang telah memperlihatkan identitasnya dan atau tanda kewartawanan tanpa memakai salah satu atribut atau asesoris penanda salah satu pihak yang terlibat dalam pertikaian mendapat pelindungan, tidak boleh dianiaya apalagi dibunuh, serta peralatannya tidak boleh dirampas.

4.  Dalam meliput demonstrasi atau unjuk rasa, wartawan tidak mengambil posisi di tengah atau antara demonstran dan pihak berwenang (polisi atau tentara) melainkan di belakang atau di samping para pihak.

 

BAB IX

PERANGKAT TERSEMBUNYI

 

Pasal 11

 

1.    Pemakaian perangkat tersembunyi seperti, namun tidak terbatas pada, kamera dan atau alat perekam suara tersembunyi, hanya diperkenankan untuk liputan yang memiliki kepentingan umum, setelah upaya melakukan liputan terbuka dan transparan tidak berhasil.

2.  Pemakaian perangkat tersembunyi hanya untuk tujuan pembuktian dan atau penegasan terhadap suatu topik/isu/masalah yang menyangkut kepentingan publik.

3.  Penggunaan perangkattersembunyi harus dilakukan atas persetujuan wartawan yang ditugaskan oleh perusahaan persnya bekerja dan atau atas inisiatif wartawannya.

4.    Ketika memberitakan atau menayangkan hasil liputan yang dimaksud, perusahaan pers dan atau wartawan harus menjelaskan berita tersebut diperoleh dengan menggunakan perangkat tersembunyi dalam proses peliputan.

 

5.     Pemberitaan dan atau penayangan berita yang dibuat dengan bantuan perangkat tersembunuyi tidak boleh dilakukan dengan memanipulasi data dan atau gambar, apalagi sengaja dengan maksud untuk menyesatkan pembaca atau pemirsa.

6.     Ketika dalam proses liputan atau pembuatan berita, objek atau nara sumber berita mengetahui penggunaan perangkat tersembunyi, maka proses liputan dihentikan dan hanya dapat dilanjutkan setelah objek atau nara sumber tersebut menyatakan persetujuan.

7.     Penggunaan perangkat tersembunyi menjadi tanggung jawab perusahaan pers tempat wartawan bekerja.

8.     Penggunaan perangkat tersembunyi harus tetap memperhatikan privasi atau hak-hak pribadi dari para pihak yang tidak terkait dengan pemberitaan namun terekam oleh teknologi tersembunyi tersebut.

9.     Penyadapan merupakan pelanggaran terhadap hak-hak asas manusia dan oleh karena itu tidak diperkenankan.

 

BAB X

PEMAKAIAN DRONE

 

Pasal 12

 

Pemakaian drone dengan frekuensi tinggi hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin dari intansi yang memiliki otoritas

 

BAB XI

POLITIK DAN JABATAN PUBLIK

 

Pasal 13

 

1.   Hak-hak politik dasar wartawan sebagai warga negara dalam pemilihan umum, baik pemilihan legislatif, presiden atau kepala daerah dilindungi.

2.   Wartawan memiliki kebebasan untuk menjadi anggota salah satu partai politik dan atau organisasi yang memiliki afiliasi dengan partai yang tidak dilarang oleh perundang-undangan.

3.     Wartawan yang menjadi pengurus partai politik dan atau organisasi yang memiliki afiliasi dengan partai politik tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai pengurus PWI pada semua tingkatannya.

4.     Wartawan yang akan menduduki jabatan politik seperti, namun tidak terbatas pada, anggota legislatif, anggota kabinet, gubernur, bupati atau walikota, tidak diperbolehkan menjadi pengurus PWI pada semua tingkatan.

5.    Wartawan yang menjabat pengurus partai politik dan atau organisasi yang memiliki afiliasi dengan partai politik, atau menduduki jabatan politik seperti, namun tidak terbatas pada, anggota legislatif, anggota kabinet, gubernur, bupati atau walikota tidak kehilangan keanggotaannya di PWI

 

Pasal 14

 

1.      Pengurus PWI yang memilih menjadi pengurus partai politik atau organisasi partai politik yang memiliki afiliasi dengan partai politik harus mengundurkan diri selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah dilantik sebagai pengurus partai politik dan atau organisasi yang memiliki afiliasi dengan partai politik.

2.      Pengurus PWI yang memilih menjadi pengurus partai politik dan atau organisasi yang memiliki afiliasi dengan partai politik namun tidak mengundurkan diri dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak dilantik sebagai pengurus partai politik dan atau  organisasi yang memiliki afiliasi dengan partai politik segera diberhentikan sebagai pengurus PWI, melalui rapat yang dilakukan untuk itu.

3.      Pemberhentian pengurus yang memilih menjadi pengurus partai politik dan atau organisasi yang memiliki afiliasi dengan partai politik namun tidak mengundurkan diri sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 dilakukan oleh Pengurus Pusat.

4.      Pemberhentian pengurus PWI Provinsi atau Kabupaten/Kota yang menjadi pengurus partai politik dan atau organisasi yang memiliki afiliasi partai politik namun tidak mengundurkan diri sebagaimana diatur dalam pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 dilakukan oleh PWI Provinsi atau Kabupaten/Kota yang kemudian dilaporkan kepada pengurus Pusat untuk dikukuhkan.

 

Pasal 15

 

1.    Pengurus pada tingkat apapun, yang mencalonkan diri untuk jabatan publik seperti, namun tidak terbatas pada, anggota lembaga legislatif atau kepala daerah (pilkada), harus mengajukan pengunduran diri dari jabatannya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak ada penetapan sebagai calon anggota legislatif atau kepala daerah suatu kepala daerah oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) atau Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) atau intansi lain yang memiliki otoritas.

2.   Pengurus PWI yang ditetapkan sebagai calon anggota legiaslatif atau calon kepala daerah namun tidak mengundurkan diri dalam waktu 14 (empat belas) hari segera diberhentikan sebagai pengurus PWI melalui rapat yang dilakukan untuk itu.

3.      Pemberhentian Pengurus PWI Pusat yang telah ditetapkan sebagai calon anggota legislatif atau calon kepala daerah namun tidak megundurkan diri sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat 1 dan 2 serta Pasal 15 ayat 1 dilakukan oleh PWI Pusat.

4.      Pemberhentian pengurus PWI Provinsi atau Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan sebagai calon legislatif atau kepala daerah namun tidak mengundurkan diri dilakukan PWI Provinsi atau Kabupaten/Kota yang kemudian melaporkan kepada PWI Pusat untuk dikukuhkan.

5.    Setelah masa jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat 1 berakhir, wartawan yang bersangkutan dapat kembali menjadi pengurus PWI melalui mekanisme sebagaimana diatur dalam PD PRT PWI.

 

Pasal 16

 

1.   Wartawan yang akan menduduki jabatan atau telah selesai menduduki jabatan sebagai ketua, sekretaris, anggota atau staf di lembaga-lembaga negara seperti, namun tidak terbatas pada, Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) atau Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID), Komisi Informasi (KI), Komnas HAM, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Lembaga Sensor Film (LSF) dapat tetap menjadi pengurus PWI pada semua tingkatan karena pekerjaan-pekerjaan tersebut selain untuk melayani kepentingan publik juga tidak mengandung benturan kepentingan dengan tugas-tugas atau prinsip kewartawanan.

2.     Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan status sebagai pegawai tetap tidak dapat menjadi wartawan, kecuali:

a.     Lembaga-lembaga yang terkait dengan kegiatan jurnalistik seperti Lembaga Kantor Berita Nasiobal (LKBN) Antara, Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI dan LPP RRI;

b.     Menjadi anggota kehormatan atau anggota luar biasa.

 

BAB XII

HAK CIPTA

 

Pasal 17

 

Untuk menerbitkan bahan-bahan dan atau foto yang terkait dengan perlindungan hak cipta di perusahaan persnya, harus memperoleh izin dari perusahaan tempatnya bekerja itu.

 

 

BAB XIII

HAK PRIBADI

 

Pasal 18

 

Dalam melakukan peliputan wartawan menghormati hak-hak pribadi masyarakat dan narasumber dan dilarang memasuki rumah, ruangan dan properti pribadi tanpa izin dari pihak yang memiliki otoritas.

 

BAB XIV

PENGGUNAANMEDIA SOSIAL

 

Pasal 19

 

1.  Wartawan memiliki hak untuk mengunggah pendapat dan opini pribadinya di media sosial dan hal itu merupakan tanggung jawab pribadi.

2.     Wartawan dilarang mengunggah hal-hal yang terkait dan atau dimiliki perusahaan pers tempat dirinya bekerja tanpa izin dari perusahaannya.

 

 

BAB XV

SANKSI

 

Pasal 20

 

1.  Dewan Kehormatan PWI memberikan sanksi kepada wartawan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan, baik kewajiban maupun larangan, di dalam Kode Perilaku Wartawan ini.

2.     Jenis sanksi untuk Kode Perilaku ialah:

a.     Peringatan

b.     Peringatan keras

c.     Pemberhentian sementara (skorsing)

d.     Pemberhentian tetap.

3.     Jenis sanksi diberikan kepada wartawan yang melakukan pelanggaran tidak mengikuti urutan seperti disebut dalam Pasal 20 ayat 2 tetapi tergantung kepada tingkat kesalahan atau pelanggaran masing-masing hasil pemeriksaan setiap kasus.

4.     Sanksi pemberhentian sementara (skorsing) selama-lamanya dua tahun.

5.     Bagi wartawan yang dijatuhkan sanksi tetap dapat melakukan pembelaan diri kembali di kongres yang akan datang.

6.     Wartawan yang setelah diperiksa Dewan Kehormatan PWI tidak terbukti melakukan pelanggaran seperti yang dituduhkan, maka diputuskan dan atau ditetapkan tidak bersalah dan dibebaskan dari segala tuduhan serta tidak diberi sanksi apapun.

 

BAB XVI

PROSEDUR

 

Pasal 21

 

1.  Pemeriksan kasus pelanggaran Kode Perilaku Wartawan dan sanksi yang diberikan atas pelanggarannya sepenuhnya merupakan kewenangan dan otoritas Dewan kehormatan PWI Pusat dan merekomendasikan hasil keputusan dan atau ketetapan hasil pemeriksaannya kepada Pengurus PWI untuk ditindaklanjuti.

2.    Dewan kehormatan dapat memeriksa dugaan pelanggaran Kode Perilaku Wartawan berdasarkan dua sistem atau metoda:

a.     Berdasarkan pengaduan atau laporan yang diterima

b.     Inisiatif Dewan Kehormatan

3.     Dugaan pelanggaran Kode Perilaku Wartawan yang terjadi di Provinsi dapat langsung diperiksa oleh Dewan Kehormatan Provinsi. Hasil pemeriksaan Dewan Kehormatan Provinsi disampaikan kepada Dewan Kehormatan Pusat sebagai rekomendasi.

 

Pasal 22

 

1.     Atas keputusan atau rekomendasi dari Dewan Kehormatan Provinsi terhadap suatu kasus dugaan pelanggaran Kode Perilaku Wartawan, Dewan kehormatan Pusat memiliki opsi:

a.    Mengukuhkan atau memperkuat keputusan dan atau ketetapan yang direkomendasikan Dewan Kehormatan Provinsi;

b.     Menolak seluruh keputusan dan atau ketetapan yang direkomendasikan Dewan Kehormatan Provinsi.

c.    Apabila menolak keputusan dan atau ketetapan yang direkomendasikan Dewan Pusat dapat langsung memeriksa dugaan pelanggaran Kode Perilaku Wartawan tersebut serta memutuskan dan atau menetapkan hasil pemeriksaan.

 

2.     Sebelum menjatuhkan keputusan dan atau ketetapan Dewan Kehormatan wajib mendengarkan keterangan para pihak baik pengadu dan atau pelapor maupun teradu dan atau terlapor.

3.     Keterangan dapat diberikan langsung hadir dihadapan Dewan Kehormatan, maupun dapat diberikan melalui surat, email, telepon atau alat komunikasi lainnya yang dilakukan secara patut.

  

 

Pasal 23

 

1.     Setelah memeriksa dugaan pelanggaran Kode Perilaku Wartawan, Dewan Kehormatan PWI dapat memutuskan dan atau menetapkan:

a.     Wartawan teradu dan atau terlapor terbukti melanggar Kode Perilaku Wartawan dan karenanya diberikan sanksi seperti diatur dalam Pasal 20

b.   Wartawan Teradu dan atau Terlapor dibebaskan dari segala tuduhan karena tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Perilaku Wartawan.

c.     Wartawan teradu dan terlapor dapat dilepaskan dari segala tuntutan sanksi apabila memiliki alasan yang dianggap sebagai pembenar.

2.  Dalam keputusan dan atau ketetapan yang dibuat Dewan Kehormatan PWI dicantumkan pertimbangan-pertimbangan atau alasan yang ada serta jenis sanksi yang dijatuhkan.

3.     Hasil keputusan Dewan Kehormatan PWI Pusat disampaikan kepada Pengurus Pusat untuk dikukuhkan oleh Pengurus Pusat. Kemudian oleh Pengurus Pusat disampaikan kepada Wartawan Teradu dan atau Terlapor.

 

Pasal 24

 

1.     Anggota Dewan Kehormatan yang diadukan dan atau dijadikan terlapor tidak dapat mengikuti rapat atau pertemuan yang membahas laporan atau pengaduan mengenai dirinya.

2.     Walaupun dirinya sedang dalam pemeriksaan seperti disebut dalam Pasal ayat 1, anggota Dewan Kehormatan dimaksud tetap dapat ikut dalam proses pemeriksaan kasus lainnya yang ditangani oleh Dewan Kehormatan.

 

Pasal 25

 

1.  Pengurus  yang oleh penegak hukum telah dinyatakan sebagai terdakwa dalam kasus kriminal dapat dinonaktifkan sebagai pengurus. Keputusan dan atau ketetapan untuk menonaktifkan sementara dari kepengurusan sepenuhnya berada di bawah otoritas Dewan Kehormatan yang pelaksanaannya direkomendasikan ke pengurus PWI Pusat.

 

Pasal 26

 

1.    Tiada suatu badan atau lembaga atau orang manapun yang dapat menentukan Wartawan melanggar Kode Perilaku Wartawan selain Dewan Kehormatan PWI.

2.     Tiada seorang, lembaga atau badan hukum manapun yang dapat menjatuhkan sanksi berdasarkan ketentuan-ketentuan Kode Perilaku Wartawan ini kecuali Dewan Kehormatan PWI.

 

BAB XVII

PENGESAHAN DAN PERUBAHAN

 

Pasal 27

 

Pengesahan dan perubahan Kode Perilaku Wartawan ini dilakukan dalam kongres PWI.

 

BAB XVII

LAIN-LAIN

 

Pasal 28

 

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Kode Perilaku Wartawan ini apabila diperlukan dapat diatur oleh Dewan Kehormatan selama tidak bertentangan dengan isi Kode Perilaku Wartawan.