JAKARTA, 18 Oktober
2023 – Anggota Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) yang merangkap
sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN) harus
mundur dari salah satu posisinya itu.
Demikian salah satu
butir hasil Rapat Perdana Dewan Kehormatan (DK) PWI 2023-2028 di Sekretariat
PWI Pusat, Gedung Dewan Pers lantai 4, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa
(17/10/2023).
Rapat dipimpin oleh
Ketua DK PWI Sasongko Tedjo, didampingi Sekretaris DK PWI Nurcholis MA Basyari.
Rapat perdana itu juga dihadiri Wakil Ketua DK PWI Uni Z Lubis dan lima anggota
lain DK PWI, yakni Asro Kamal Rokan, Akhmad Munir, Fathurrahman, Diapari Sibatangkayu
Harahap, dan Helmi Burman. Satu anggota DK PWI, yakni Iskandar Zulkarnain tidak
hadir. Ketua Umum PWI Pusat Hendry Ch Bangun sempat hadir di awal rapat.
Bersama Pengurus
Harian dan Dewan Penasihat, Pengurus DK 2023-2028 tersebut merupakan hasil
Kongres XXV PWI di Bandung, Jawa Barat, 25-26 September 2023.
“Sesuai dengan
ketentuan dalam Peraturan Dasar (PD) dan Peraturan Rumah Tangga (PRT) PWI, Anggota
PWI dilarang merangkap sebagai Pegawai Negeri Sipil, Aparatur Sipil Negara,
TNI, dan Polri. Karena itu, anggota yang merangkap itu harus mundur dari PWI,”
kata Sasongko, yang juga mantan Sekretaris DK PWI (2018-2023).
Sasongko menegaskan
DK PWI di bawah kepemimpinannya akan terus menjalankan tugas, peran, dan
fungsinya dalam menegakkan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dan Kode Perilaku
Wartawan (KPW) oleh anggota PWI di seluruh Indonesia.
Sasongko menjelaskan
keharusan mundur itu tidak berlaku bagi anggota PWI berstatus PNS atau ASN di
lembaga yang terkait dengan kegiatan jurnalistik, seperti Lembaga Kantor Berita
Nasional (LKBN) Antara, Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI, dan LPP RRI, dapat
tetap menjadi pengurus.
Sasongko meminta
anggota PWI yang merangkap sebagai PNS atau ASN itu segera menentukan
pilihannya. Jika ingin tetap menjadi anggota PWI, yang bersangkutan harus
mundur sebagai PNS/ASN. Sebaliknya, jika yang bersangkutan memilih tetap
sebagai PNS/ASN, dia/mereka harus mundur dari posisinya sebagai anggota PWI.
“Jika anggota yang
merangkap PNS/ASN itu tidak mengundurkan diri, DK PWI Pusat akan menjatuhkan
sanksi pencabutan keanggotan yang bersangkutan,” kata Sasongko.
Dalam rapat perdana
itu, Sasongko juga mengingatkan agar pengurus DK PWI yang rangkap jabatan harus
segera melepaskan jabatan lain di kepengurusan PWI. Secara khusus, dia
mengingatkan empat anggota DK PWI yang berasal dari PWI provinsi. Mereka ialah
Sibatangkayu (Ketua DK PWI DKI Jakarta), Fathurrahman (Ketua DK PWI Kalsel),
Helmi Burman (Ketua DK PWI Riau), dan Iskandar Zulkarnaen (Ketua DK PWI
Lampung).
“Mereka sudah
mengajukan pengunduran diri dari DK provinsi dan pengganti mereka sudah
terpilih. Tinggal proses administratif sebagai pengukuhannya.”
Rapat DK juga meminta
Pengurus Harian PWI mengambil tindakan terhadap anggota dan Pengurus PWI di
semua tingkatan, yang masih merangkap sebagai PNS/ASN.
Berdayakan DK
Provinsi
Sasongko memaparkan
pihaknya akan memberdayakan DK provinsi yang berada di 39 daerah di seluruh Indonesia.
Menurut dia, kasus-kasus pelanggaran etik dan kode perilaku yang dapat
ditangani oleh provinsi cukup ditangani oleh DK provinsi yang
bersangkutan.
“DK Pusat hanya
menangani kasus-kasus yang besar yang mendapat perhatian luas. Selain itu, juga
kasus-kasus yang oleh DK Pusat dipandang berpotensi ada konflik kepentingan
antarpengurus harian PWI provinsi dengan DK provinsi,” ujar Sasongko.
Terkait dengan hal
itu, DK PWI akan roadshow ke daerah-daerah untuk sosialisasi PD, PRT,
KEJ, dan KPW PWI. Selan itu, kegiatan tersebut akan dimanfaatkan untuk literasi
dan menyamakan persepsi tentang pentingnya ketaatan terhadap “konstitusi” PWI
tersebut guna menjaga marwah organisasi wartawan terbesar dan tertua beserta
anggotanya.
Terkait dengan hal
itu, Sasongko mengapresiasi sikap dan komitmen Ketua Umum PWI Pusat Hendry Ch
Bangun. Di awal rapat, mantan Sekjen PWI Pusat dan Wakil Ketua Dewan Pers itu menegaskan
komitmennya untuk mendukung dan bersinergi dengan DK.
