JAKARTA, 21
November 2023 - Dewan Kehormatan PWI Pusat mengingatkan agar
wartawan, khususnya anggota PWI, disiplin menaati Kode Etik Jurnalistik (KEJ).
Ketaatan pada KEJ sebagai wujud sikap
profesional dalam menghasilkan produk jurnalisme (berita) berkualitas.
Ketua
Dewan Kehormatan Persatuan Wartawan Indonesia (DK PWI) Pusat Sasongko Tedjo menyampaikan
hal itu, Selasa (21/11/2023). DK PWI Pusat menyampaikan seruan tersebut setelah
sehari sebelumnya (Senin, 20/11/2023) menggelar rapat secara daring dan luring
yang dipusatkan di Sekretariat PWI Pusat, Gedung Dewan Pers, Kebon Sirih,
Jakarta Pusat. Rapat yang dipimpin Ketua DK PWI Pusat itu juga dihadiri Wakil
Ketua DK Uni Z Lubis, Sekretaris Nurcholis MA Basyari serta anggota DK Akhmad
Munir, Diapari Sibatangkayu, Helmi Burman Asro Kamal Rokan, Fathurrahman, dan
Iskandar Zulkarnain.
Seruan
tersebut merespons situasi terkini berkaitan dengan kontestasi Pemilihan Umum
(Pemilu) 2024, terutama pasca pengumuman penetapan nomor urut pasangan calon
presiden-wakil presiden, Selasa (14/11/2023). Selain Pemilihan Presiden
(Pilpres), Pemilu 2024 juga menjadi ajang pemilihan kepala daerah (pilkada),
dan pemilihan anggota legislatif (pileg).
Selain
itu, DK PWI Pusat mencermati peningkatan jumlah pengaduan masyarakat atas
pemberitaan media, baik cetak maupun elektronik, termasuk situs berita,
televisi, dan radio. Selama periode Januari-Oktober 2023, Komisi Pengaduan dan
Penegakan Etika Pers Dewan Pers menerima 748 pengaduan. Pengadunya ialah
masyarakat umum dan pihak yang merasa dirugikan oleh berita-berita media.
Jumlah tersebut meningkat dari total 691 pengaduan sepanjang 2022.
Sebanyak 97% pelanggaran terhadap UU Pers dan KEJ dilakukan oleh media daring/digital. Jenis pelanggarannya mayoritas (60%) berupa tidak uji informasi, termasuk verifikasi, konfirmasi, dan klarifikasi. Selebihnya, berita mengutip sumber yang tidak terpercaya/kredibel (20%), provokasi/eksploitasi seks (10%), dan hoaks (10%).
Kesadaran
Profesional Wartawan
Sasongko
mengatakan ketaatan pada KEJ itu bukan semata-mata karena perintah
Undang-Undang No.40/1999 tentang Pers. Pasal 7 ayat (2) UU Pers menyatakan
“wartawan memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik.”
“Lebih
dari itu, ketaatan pada KEJ sekaligus sebagai wujud kesadaran profesional
wartawan bahwa ada kaidah-kaidah dan standar yang harus dipenuhi dalam
menjalankan kerja-kerja jurnalistik,” kata Sasongko.
Dia
menguraikan 11 pasal KEJ itu merupakan rangkuman standar dan kaidah yang
menjadi panduan mendasar bagi wartawan dalam menjalankan profesinya. Substansi
KEJ bukan sekadar konsepsi etis melainkan juga panduan praktis wartawan dalam
menjalani kerja-kerja jurnalistik, sejak perencanaan hingga memproduksi dan
mengevaluasi berita.
“Kami
yakin wartawan dan media pers akan menghasilkan produk jurnalisme (berita)
berkualitas jika mematuhi KEJ. Berita berkualitas itulah yang menjadi
keunggulan kompetitif produk pers dalam menghadapi “persaingan” di tengah
berseliwerannya berjuta informasi digital nonpers yang membanjiri jagat maya,” ujar Sasongko.
Penting
dan Mencerahkan Publik
Dia
mengingatkan sejak merencanakan liputan hingga mencari, memperoleh, mengolah,
dan memublikasikan berita, wartawan harus independen, tidak beritikad buruk,
akurat, dan berimbang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 KEJ. Wartawan juga
menempuh cara-cara profesional dalam menjalankan tugasnya sebagaimana
disebutkan dalam Pasal 2 KEJ.
Singkatnya,
lanjut Sasongko, KEJ memandu wartawan menghasilkan berita berkualitas, yang bukan
hanya menarik melainkan juga penting dan mencerahkan publik.
“Bayangkan
kalau setiap berita itu aktual, faktual, akurat, berimbang, tidak
mencampuradukkan fakta dan opini yang menghakimi. Selain itu, tidak beritikad
buruk, memperhatikan norma-norma kearifan lokal masyarakat, dan tanpa prasangka
diskriminatif. Tentu, berita yang dihasilkan akan berkualitas, sebagai bentuk
tanggung jawab publik pers dalam menjalankan fungsi kontrol, edukasi,
penyebaran informasi, dan menyajikan hiburan atau membangkitkan harapan.” (*)
