Ucapan Terima Kasih Kepada Mitra Yang Mendukung Suksesnya HPN
PWI Jaya Bersiap Gelar MHT Award 50-2024
PT Pelindo (Persero): Harapkan Wartawan Kompeten Makin Profesional dan Berakhlak
DK PWI: Etika dan Kompetensi Melindungi Profesi Wartawan
Gubernur Kalsel Paman Birin Setuju Porwanas Digelar Agustus 2024
DIALOG CAPRES ANIES BASWEDAN BERSAMA PWI, PERS HARUS HINDARI BERITA PROVOKATIF
Mahasiswa UIN Gus Dur Kuliah Kerja Lapangan ke PWI
Dispora Kukar Gelar Pelatihan Jurnalistik Olahraga dan Uji Kompetensi Wartawan
MENDIKBUDRISTEK NADIEM MAKARIM HARAPKAN SJI BISA DILANJUTKAN TAHUN 2024
PD, PRT, KEJ dan KPW PWI Hasil Kongres Bandung Disosialisasi di PWI Inhu
Wartawan Korea Menggali Isu Politik dan Layanan Perkotaan
H-3 Jalan Santai Tokoh Pers di Bundaran HI, Ketua Panpel: Semua Sudah Siap
UKW PWI Sumut Angkatan 59-60, 6 Orang Belum Kompeten
KEMKOMINFO, DEWAN PERS DAN PWI DUKUNG JURNALISME BERKUALITAS PEMILU 2024
Launching HPN 2024, Jalan Santai Tokoh-tokoh Pers Nasional Di Bundaran HI
Jalin Persaudaraan, Wartawan JAK Kunjungi Bali Post
ANUGERAH PWI 2024, PWI PROVINSI JARING CALON PENERIMA DI DAERAH
Raja Isyam Azwar Jadi Plt Ketua PWI Riau, Zufra Irwan Plt Ketua Dewan Kehormatan
Eksebisi PWI vs Polda Tandai Laga Futsal PWI Lampung dimulai
Turnament Futsal PWI 2023, Semangat Lokal Untuk Prestasi Nasional
PLN Ingatkan Masyarakat Selalu Gunakan Listrik Secara Aman
Menkopolhukam Mahfud MD Dukung Pembangunan Grha Pers Pancasila di Yogyakarta
Sebulan Pascakongres, Ketum dan Sekjen PWI Pusat Dipeusijuek di Aceh
HPN 2024 DI JAKARTA, CERMIN NILAI KEBANGSAAN YANG DIANUT PWI
SJI DIAKTIFKAN LAGI, PWI SIAP GENCARKAN PELATIHAN JURNALISTIK
Hadi Tjahjanto Dukung Penuh Percepatan Sertifikasi Aset PWI di Daerah
Ketua Umum PWI Pusat Hendry Ch Bangun Canangkan PWI Merah Putih
PWI Bakal Kembalikan Marwah Organisasi
Anggota PWI yang Rangkap sebagai PNS/ASN Harus Mundur
Ketua Umum PWI Pusat Hendry Ch Bangun : Saya Hanya Menjabat Satu Periode
Hendry Ch Bangun umumkan Kepengurusan PWI Periode 2023 – 2028
Pendidikan dan UKW Program Prioritas Kepemimpinan Hendry Ch Bangun
Kisah di Istana: Dari Uang Logam, Celana Jeans hingga Getuk
Bukti PWI Bermartabat, Kongres XXV Berlangsung Damai dan Lancar
Gapki Minta PWI Bantu Industri Sawit
Himbauan Dewan Penasehat PWI Pusat Menjelang Pelaksanaan Kongres PWI 2023
Pemprov DKI Jakarta Sambut Baik HPN 2024
MH Thamrin Award 2023: Konsistensi PWI Jaya Wujudkan Kebebasan Pers di Jakarta
UKW Angkatan 62 PWI Jaya, Mayoritas Kompeten
Anugerah Jurnalistik MH Thamrin Digelar 24 Agustus 2023 di Balai Kota
Ketum PWI Pusat Digelari Omas Pena Setia Jaya Lewat Penggolaran Adat Dayak.
Bupati Hendra Resmi Buka Festival Babukung Tahun 2023
Dewan Pers menggelar UKW di Sulawesi Tenggara
Di Tengah Tahun Politik, Anugerah Kebudayaan PWI Pusat 2024 Kembali Digelar
Ketum PWI Pusat : Kantor PWI Sulawesi Selatan (Sulsel) sebagai simbol perjuangan
KEMENTERIAN PUPR SALURKAN BANTUAN SOSIAL BERSAMA PWI PUSAT
JAKARTA - Sidang sengketa pembekuan kepengurusan PWI Jaya oleh PWI Pusat di Pengadilan Jakarta Pusat memasuki babak baru. Eksepsi atau keberatan yang dilayangkan pihak PWI Pusat yakni Hendry Ch Bangun selaku tergugat dikabulkan oleh hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Berdasarkan penelusuran perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, gugatan pembekuan PWI Jaya oleh PWI Pusat dengan nomor perkara : 591/Pdt.G/2024/PN.Jkt Pst dengan penggugat Dr. Yusuf MS, SH, MH alias Theo dalam eksepsinya, majelis hakim Pengadilan Jakarta Pusat memutuskan mengabulkan eksepsi atau keberatan yang dilayangkan pihak tergugat dalam hal ini Hendry Ch Bangun dan kawan-kawan.
Dalam amar putusannya Majelis hakim Pengadilan Jakarta Pusat yang terdiri dari Dennie Arsan Fatrika selaku hakim ketua didampingi hakim anggota masing-masing Saptono dan Zulkifli Atjo menyebutkan pertama, mengabulkan eksepsi atau keberatan para tergugat. Kedua, menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara tersebut. Ketiga menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 550 ribu.
Menanggapi Putusan Majelis hakim Pengadilan Jakarta Pusat tersebut, Tim Hukum PWI Pusat yang tergabung dalam Lembaga Konsultan Bantuan dan Penegakan Hukum (LKBPH) mengatakan, putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengabulkan eksepsi pihak Hendri Ch Bangun, membuktikan kalau pembekuan kepengurusan PWI Jaya oleh tergugat Hendry Ch Bangun sesuai aturan main PWI.
“Putusan ini membuktikan bahwa pembekuan PWI Jakarta sudah sesuai ketentuan dan sah secara hukum. Kepemimpinan yang diakui adalah di bawah Hendry Ch Bangun,” jelas Ketua Tim Hukum dan LKBPH PWI Pusat, HMU Kurniadi.
Seperti diketahui, objek gugatan Theo Yusuf (penggugat) dan kawan-kawan adalah soal SK PWI Pusat tentang pembekuan PWI Jaya. Menurut Kurniadi, Putusan Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Pusat yang mengabulkan eksepsi atau keberatan pihak Hendry Ch Bangun selaku tergugat salah satu amarnya menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili, itu artinya SK pembekuan PWI Pusat dibawah kepemimpinan tergugat Hendry Ch Bangun sah.
Keputusan pengadilan tingkat pertama yakni Pengadilan Jakarta Pusat terkait sengketa gugatan Theo yusuf tentang pembekuan PWI Jaya dinyatakan final. Pasca putusan tersebut terhitung 14 hari jika ada pihak yang tidak mengajukan banding ke pengadilan tinggi, maka perkara tersebut berkekuatan hukum tetap.
Wakil Ketua Bidang Organisasi PWI Hendra J. Kede mengatakan asas ini menyatakan bahwa semua keputusan pejabat TUN sah sampai dinyatakan batal krn dicabut oleh pejabat TUN tsb atau oleh pengadilan.
Dengan diterimanya PWI Pusat sebagai pihak oleh PN Jaksus dalam gugatan perdata Theo maka pengadilan membenarkan legal standing PWI Pusat dibawah HCB karena adanya keputusan pejabat TUN yang mengesahkan PWI dibawah HCB yaitu SK AHU yang diterbitkan pejabat TUN Kemenkumham (Kementerian Hukum saat ini).
Sehingga dan oleh karena itu segala tindakan administrasi yang dilakukan PWI dibawah HCB sah menurut hukum negara, termasuk dan tidak terbatas SK pembekuan PWI Provinsi DKI.
Dan hal itu diperkuat lagi dengan adanya putusan sela PN Jakspus yang menerima eksepsi PH Ketum, Sekjen , Kabid Organisasi PWI dibawah HCB yang menandatangani SK Pembekuan tsb.
Maka bisa disimpulkan, tidak saja PN Jakpus mengakui keabsahan pembekuan PWI Jakarta namun sekaligus mengakui PWI Pusat dibawah HCB.(*)
+62.21.345.3131, 386.2041
Gedung Dewan Pers Lantai IV, Jalan Kebon Sirih 34, Jakarta Pusat 10110, Indonesia
© Copyright 2023. PWI. All Right Reserved.