Banjarmasin---Seminar pamungkas dari kegiatan HPN 2025 di Banjarmasin membahas isu "Ekonomi Pancasila Prabowonomics" di Hotel Aria Barito, Sabtu (8/2).
Ketua Umum PWI Pusat Hendry Ch Bangun mengakui, isu Prabowonomics bukan isu yang "sexy" untuk diberitakan, tapi ini isu penting karena menyangkut hajat hidup orang banyak.
"Isu Prabowonomics adalah isu yang sulit diviralkan. Tapi, tugas wartawan bukan hanya memberitakan yang viral, tapi juga berita yang penting,"ujar Ketum PWI Pusat Hendry Ch Bangun.
Hadir mewakili Gubernur Kalsel H Muhidin membuka seminar, Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi Kalsel Ahmad Bagiawan; Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Lumbung Mangkurat (ULM) Prof Dr Ahmad Yunani; Ketua Kadinda Kalsel Shinta Laksmi Dewi dan Chief Economist Bank Syariah Indonesia Banjaran Surya Indrastomo dan Ketua PWI Kalsel H Zainal Hilmie.
Menurut Hendry Bangun, ketahanan pangan adalah bagian dari program Prabowonomics.
"Ini konsep ekonomi Pancasila plus ide Presiden Prabowo. Ide kemandirian, berdedikari dan pembangunan swasembada pangan, penting untuk kedaulatan bangsa dan negara serta menghasilkan kesejahteraan masyarakat,"ujar Hendry Bangun.
Dikatakan, melalui seminar ketahanan pangan di HPN 2025 ini, wartawan anggota PWI dari 38 provinsi bisa mendapat pengetahuan dan pemahaman terkait program pemerintah penting. Oleh karena itu, seharusnya pemerintah memanfaatkan "panggung" HPN 2025 Banjarmasin untuk menjelaskan program percepatan swasembada pangan kepada wartawan.
Dandi Satria Iswara, Deputi Kemenko Pangan yang mewakili Menko Pangan Zulfikli Hasan, mengatakan, awalnya Presiden Prabowo menargetkan swasembada pangan pada 2029.
Namun, tambahnya, dalam perkembangan Presiden Prabowo menginginkan adanya percepatan target swasembada pangan menjadi tahun 2028 dan sekarang dipercepat lagi pada tahun 2027.
Sektor pertanian dan pangan adalah salah satu prioritas pemerintahan Prabowo.
Seminar mencatat sejumlah tantangan dalam pencapaian swasembada pangan, di antaranya mindset petani, alih fungsi lahan, benih, pupuk, penyerapan produksi petani oleh Bulog, irigasi hingga jumlah petani yang menurun.
Banjaran mengatakan untuk percepatan program swasembada pangan, pemerintah telah menggerakkan sejumlah elemen, baik tingkat pusat maupun daerah, termasuk tentara dan polisi.
"Selain itu, penting pemerintah berkolaborasi dengan pers. Untuk mengedukasi masyarakat dan melakukan kontrol sosial agar program ini bisa sukses,"tambahnya.
Sementara Kadin Kalsel menilai pentingnya mengubah mindset petani di Kalsel.
"Umumnya petani di Kalsel merasa sudah cukup panen sekali dalam setahun. Ini cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Mindset ini perlu diubah, jika ingin swasembada pangan," ujar Shinta Laksmi Dewi. *
