Jakarta – Kongres Luar Biasa (KLB) ilegal yang digelar pada
18 Agustus di Hotel Grand Paragon, Jakarta, oleh segelintir orang yang haus
kekuasaan, mendapat kecaman keras dari Ketua Umum PWI Pusat, Hendry Ch Bangun.
KLB ini diinisiasi oleh H. Ilham Bintang, mantan Penasihat PWI yang telah
diberhentikan, dan Zulmansyah Sekedang, mantan Ketua Bidang Organisasi.
Menurut Hendry Ch Bangun, KLB tersebut tidak sah karena
tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Peraturan Rumah Tangga (PRT)
PWI. "Ini adalah tindakan ilegal dan tidak bisa dibenarkan. Mereka yang
menggelar KLB ini hanyalah sekelompok kecil orang yang haus jabatan,"
tegas Hendry Ch Bangun di Banjarmasin, Minggu, 18 Agustus.
Kuasa Hukum Hendry Ch Bangun, HMU Kurniadi, SH., MH.,
menegaskan bahwa kepengurusan PWI Pusat yang sah adalah hasil Kongres PWI XXV
yang dilaksanakan pada 25-26 September 2023 di Bandung, dengan Hendry Ch Bangun
sebagai Ketua Umum. Kepengurusan ini telah disahkan terakhir dengan Surat
Keputusan (SK) Menkumham nomor AHU-0000946.AH.01.08.TAHUN 2024 tanggal 9 Juli
2024.
"Sampai hari ini, saya belum pernah melihat SK
penunjukan Zulmansyah Sekedang sebagai Plt Ketua Umum, apalagi SK Menkumham
yang mengesahkannya. Kalau memang sah, tunjukkan SK pengangkatan dan SK
Menkumham tersebut," ujar HMU Kurniadi dalam penjelasannya di Jakarta,
Minggu, 18 Agustus.
HMU Kurniadi juga menegaskan bahwa klaim Zulmansyah sebagai
Plt Ketua Umum, serta KLB yang digelarnya, adalah ilegal. "KLB ilegal pada
18 Agustus 2024 ini tidak memenuhi kuorum 2/3 seperti yang disyaratkan dalam
PRT PWI. Selain itu, para penggagas KLB ini telah dilaporkan ke Polda Metro
Jaya atas dugaan tindak pidana pemalsuan surat, sesuai Pasal 263 KUHP,"
tambahnya.
Hendry Ch Bangun menegaskan kembali bahwa KLB hanya dapat
diselenggarakan jika diminta oleh 2/3 dari jumlah PWI provinsi, dengan syarat
Ketua Umum berhalangan tetap atau telah menjadi terdakwa dalam kasus pidana.
Namun, KLB yang digelar kali ini tidak memenuhi kriteria tersebut. " Saya
masih sehat dan tidak dalam dalam kasus hukum. Ini jelas pelanggaran serius.
Mereka yang hadir sebagian besar bukan pengurus sah, bahkan beberapa provinsi
yang ikut serta telah dibekukan kepengurusannya," kata Hendry Ch Bangun.
Hendry Ch Bangun menutup keterangannya dengan menegaskan
bahwa dirinya tetap sah sebagai Ketua Umum PWI Pusat, dan tidak ada dasar hukum
yang bisa menggugurkan posisinya. "KLB ini hanya manuver segelintir orang
yang berusaha merusak organisasi dengan cara-cara yang tidak bermartabat,"
pungkasnya.
