PALANGKA RAYA,
Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Kalteng dijadwalkan pada 20 Juni 2024 akan menyelenggarakan Diskusi Publik Jelang Pilkada Serentak Tahun 2024. Diskusi publik dengan tema "Mengawal Pilkada Serentak Kalteng Tahun 2024" dan subtema "Pilkada Sukses Keamanan Terjaga" ini digelar untuk menindaklanjuti Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Mendagri) Nomor 200.2.1/2222/SJ, tanggal 13 Mei 2024, tentang Stabilitas Kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Tahun 2024.
Kemudian, SE Ketua Umum PWI Pusat Nomor 391/PWI-P/LXXVIII/2024, tanggal 17 Mei 2024, ditujukan kepada Ketua PWI se-Indonesia untuk menindaklanjuti SE Mendagri tersebut.
Ketua PWI Kalteng M Zainal mengatakan, diskusi publik ini selain menindaklanjuti SE Mendagri dan Ketum PWI Pusat, juga merupakan bentuk kepedulian sebagai warga Kalteng yang menginginkan agar semua tahapan Pilkada serentak di Provinsi Kalteng berjalan aman, damai, dan lancar.
"Dalam diskusi publik ini, kami sengaja menghadirkan para narasumber yang merupakan pejabat penting terkait kamtibmas daerah, penyelenggara pilkada, penegak hukum, akademisi dan juga unsur pengusaha," jelas Zainal di Palangka Raya, Sabtu (15/6/2024).
Dengan digelarnya diskusi publik ini, diharapkan adanya komitmen para pihak terkait untuk menjamin bahwa Pilkada Serentak 2024 di Kalteng nantinya berjalan lancar, hingga kehidupan masyarakat serta iklim usaha di daerah ini baik perkebunan, pertambangan, perkayuan dan lain sebagainya aman dan kondusif.
"Yang penting bagi masyarakat adalah stabilitas usaha dan pasar akan terjaga apabila Pilkada Serentak 2024 berjalan lancar. Kami tidak mempersoalkan siapa pun pemimpin yang terpilih nantinya, karena kami yakin semuanya mempunyai komitmen tinggi untuk membuat ekonomi di daerah ini terus berkembang, dan kehidupan masyarakat aman, damai dan kondusif hingga pasca pilkada," ucap Zainal.
Dia juga mengharapkan, selain pemilu nanti dijalankan secara aman, tertib, dan lancar, partisipasi masyarakat juga tinggi. Sehingga legitimasi pemimpin yang terpilih, baik Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota nantinya juga baik. **
