Jakarta - Kuasa Hukum PWI Pusat, HMU Kurniadi, SH., MH.,
mengungkapkan bahwa Pengurus PWI Pusat telah melaporkan empat kasus terkait
penyebaran fitnah dan pemalsuan surat ke pihak kepolisian. Laporan tersebut
meliputi dugaan pencemaran nama baik dan penyebaran fitnah sesuai Pasal 27A UU
ITE, dengan terlapor Wilson Lalengke Official Channel, JR Show Panggung Rakyat,
dan Jurnalis TV. Selain itu, terdapat dugaan tindak pidana pemalsuan sesuai
Pasal 263 KUHP dengan terlapor ST dan NMB, serta dugaan tindak pidana pemalsuan
surat atau pemberian keterangan palsu berdasarkan Pasal 264 KUHP yang
melibatkan ZS dan kawan-kawan.
"Kami juga, atas kuasa dari Sayid Iskandarsyah, telah
mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 5 Juli 2024 dengan
nomor register 395/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst. Namun, dua kali persidangan telah
digelar, dan para tergugat maupun kuasa hukum tergugat tidak hadir," ujar
HMU Kurniadi kepada wartawan di Sekretariat PWI Pusat, Kebon Sirih, Jakarta,
Rabu, 14 Agustus.
HMU Kurniadi juga menanggapi polemik terkait pelaksanaan
Program Uji Kompetensi Wartawan (UKW) yang didanai oleh Forum Humas BUMN.
Berdasarkan hasil audit dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Haryo Tienmar, tidak
ditemukan penyimpangan material atau signifikan dalam laporan penerimaan dan
pengeluaran Program UKW. Mengenai dana cashback sebesar Rp 1.080.000.000, HMU
Kurniadi menegaskan bahwa dana tersebut telah dikembalikan ke kas PWI Pusat
karena dinilai sebagai pembayaran insentif yang melebihi ketentuan yang
berlaku. "Dana yang disebut cashback itu sudah dikembalikan ke kas PWI
sebesar Rp 1.080.000.000. Jadi, apa masalahnya?" ujarnya.
Lebih lanjut, HMU Kurniadi menegaskan bahwa legalitas
jabatan Hendry Ch Bangun sebagai Ketua Umum PWI tetap sah. Hendry terpilih
dalam Kongres XXV di Bandung, sesuai dengan Keputusan Kongres Nomor
8/K-XXXV/2023 tanggal 26 September 2023, yang kemudian dituangkan dalam Akta
Nomor 13 tanggal 14 November 2023 serta disahkan oleh SK Kemenkumham Nomor
AHU-0001588.AH.01.08.Tahun 2023 pada 17 November 2023. Selain itu, pada rapat
pleno diperluas tanggal 27 Juni 2024, perubahan Pengurus PWI Pusat ditetapkan
dengan Keputusan PWI Pusat Nomor 218-PLP/PP-PWI/2024 tanggal 27 Juni 2024, yang
kemudian dituangkan dalam Akta Nomor 10 tanggal 8 Juli 2024 dan disahkan oleh
SK Kemenkumham Nomor AHU-0000946.AH.01.08.Tahun 2024 pada 12 Juli 2024.
"Hingga saat ini, berdasarkan SK Kemenkumham, Pengurus
PWI Pusat yang sah adalah dengan Ketua Umum Hendry Ch Bangun dan Sekretaris
Jenderal Iqbal Irsyad. SK Kemenkumham tersebut tidak pernah dicabut maupun
dibatalkan. Oleh karena itu, klaim Zulmansyah Sekedang yang mengaku sebagai Plt
Ketua Umum adalah palsu," tegas HMU Kurniadi.
Narahubung:
HMU KURNIADI, SH.,MH
Hp: 081288480517
Email: [email protected]
