Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Rabu (15/5/24),
menyatakan menolak isi RUU Penyiaran yang dihasilkan Badan Legislasi DPR RI.
PWI menyatakan secara tegas bahwa “larangan penayangan
eksklusif jurnalistik investigasi yang tercantum dalam Pasal 50B ayat (2) huruf
C, dalam berkas RUU Penyiaran hasil Rapat Badan Legislasi DPR RI 27 Maret 2024,
menunjukan bahwa penyusun RUU melakukan pelanggaran atas Pasal 4 ayat (2) dari
UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang jelas mengatur bahwa terhadap pers
nasional tidak dikenakan pelarangan penyiaran, dan jika hal tersebut dilakukan
akan berhadapan dengan tuntutan pidana penjara paling lama 2(dua) tahun atau
denda paling banyak Rp 500 juta”.
Pers nasional dalam menjaga kemerdekaan pers memiliki hak
untuk tidak hanya mencari, dan mengolah gagasan dan informasi tapi juga
menyebarluaskan sebagai sebuah karya jurnalistik yang berkualitas.
PWI mengingatkan, “Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) akan
menjadi lembaga super power jika
Pasal 42 dalam RUU itu diloloskan, karena dinyatakan menjadi lembaga penyelesai
sengketa terkait dengan kegiatan jurnalistik penyiaran, dan jelas perlu ditolak
karena mengambil kewenangan Dewan Pers yang diatur dalam UU Pers”.
Selain itu Ketua LKBPH-PWI Kamsul Hasan juga menyesalkan
bahwa Pasal 42 asli dari UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang mengatur
tentang kegiatan jurnalistik penyiaran yang dilaksanakan oleh wartawan malah dihapus
dari RUU terbaru hasil Baleg DPR RI tersebut.
Tim Hukum PWI menilai selain 3 materi terkait di atas yang
perlu diubah bahkan dihapus dari dalam RUU Penyiaran, masih materi-materi lain
seperti penerapan sanksi administrasi yang perlu diwaspadai jangan sampai
terjadi kriminalisasi pada Pers Nasional. Materi tersebut ada dalam Daftar
Isian Masalah yang secara lengkap dan tertulis akan segera disampaikan oleh PWI
kepada tidak saja Badan Legislasi tapi juga Komisi I DPR RI dan Menteri
Kordinator Bidang Politik Hukum dan HAM RI.
“PWI meminta DPR RI untuk RUU Penyiaran dibahas kembali secara
terbuka bersama masyarakat pers dan organisasi pers sebagai pemangku
kepentingan sebagai bentuk menjaga kemerdekaan pers,”demikian pernyataan resmi PWI
Pusat. (*)
