Jakarta - Wakil Ketua Dewan Kehormatan (DK) Persatuan
Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, Mahmud Matangara, mengimbau Ketua DK Non-aktif,
Sasongko Tedjo, untuk segera bertobat dan kembali ke jalan yang benar.
Pernyataan ini disampaikan Mahmud menanggapi klaim Sasongko yang menyatakan
bahwa Hendry Ch Bangun telah diberhentikan dari keanggotaan PWI.
Mahmud menjelaskan bahwa keputusan Dewan Kehormatan PWI
nomor 50 yang dikeluarkan pada 16 Juli 2024 dan ditandatangani oleh Sasongko
Tedjo sebagai Ketua dan Nurcholis sebagai Sekretaris, dianggap tidak sah.
"Dalam rapat pleno Pengurus Pusat PWI pada 5 Agustus 2024, diputuskan
bahwa keputusan tersebut tidak sah dan tidak diakui oleh PWI Pusat,"
ungkap Mahmud pada Selasa, 13 Agustus 2024.
Alasan utama ketidakabsahan keputusan tersebut, menurut
Mahmud, adalah bahwa Nurcholis telah digantikan oleh Tatang Suherman sejak 27
Juni 2024 melalui rapat pleno diperluas Pengurus Pusat PWI. Pergantian ini
telah disahkan dengan SK PWI Pusat nomor 218 dan diaktakan pada 8 Juli 2024,
serta mendapat pengesahan dari Kemenkumham pada 12 Juli 2024.
"Bagaimana mungkin anggota DK yang sudah diganti masih
membuat SK pemberhentian? Jika ada keberatan atas keputusan ini, silakan gugat
ke pengadilan," tegas Mahmud, wartawan senior asal Sulawesi.
Dalam rapat pleno tersebut, Mahmud juga mengungkapkan bahwa
H. Ilham Bintang dan Wina Armada telah diberhentikan dari Dewan Penasihat PWI
dan digantikan oleh Anton Charliyan serta Zulkifli Gani Oto. "Dengan
demikian, rencana KLB itu adalah tindakan yang sesat. H. Ilham Bintang dan Wina
Armada sudah bukan lagi anggota Dewan Penasihat PWI," ujar Mahmud.
Terkait rencana pelaksanaan Kongres Luar Biasa (KLB), Mahmud
menjelaskan bahwa sesuai dengan Peraturan Rumah Tangga (PRT) PWI Pusat,
khususnya Bab IV Pasal 10 ayat 7, Pelaksana Tugas (Plt) harus ditunjuk melalui
rapat pleno pengurus jika Ketua Umum berhalangan tetap. Plt ini bertanggung
jawab untuk menyiapkan KLB guna memilih Ketua Umum dan Ketua Dewan Kehormatan
yang baru, dengan batas waktu maksimal enam bulan.
Mahmud juga menekankan bahwa pengertian "berhalangan
tetap" dalam Pasal 10 ayat 7 hanya berlaku jika Ketua Umum meninggal dunia
atau mengalami kondisi sakit yang membuatnya tidak mampu menjalankan tugas
organisasi. "Rapat pleno untuk memilih Plt harus dihadiri oleh 2/3 dari
jumlah pengurus pusat yang berjumlah 76 orang. Jadi, penetapan Plt bukan dari
rapat yang dihadiri hanya oleh 9 orang, yang sebagian besar juga sudah
diberhentikan," jelas Mahmud.
Lebih lanjut, Mahmud menegaskan bahwa proses pemilihan Plt
ini harus ditaati oleh semua anggota PWI yang sedang menjalankan tugas
organisasi. "Jika Plt akan menggelar KLB, maka prosesnya harus diatur
sesuai dengan Pasal 28 ayat 1 dari PRT," tegasnya.
Pasal 28 ayat 1 PRT PWI Pusat menyebutkan bahwa KLB dapat
diselenggarakan apabila diminta oleh 2/3 dari jumlah PWI provinsi dengan alasan
Ketua Umum telah menjadi terdakwa dalam kasus pidana. "Jadi, syarat utama
untuk digelarnya KLB adalah Ketua Umum sudah disidangkan dalam perkara pidana.
Prosedur pengajuan KLB harus diajukan oleh 2/3 dari jumlah PWI provinsi,"
pungkas Mahmud.
