H. Ilham Bintang

Jakarta (ANTARA News) - Komisi I DPR mendesak Pemred Tabliod C&R Ilham Bintang menarik pernyataannya yang menuding bahwa rapat dengar pendapat (RDP) antara DPR dengan KPI dan Dewan Pers pada 14 Juli 2010 semacam gerakan suatu komplotan yang hendak merampas kemerdekaan pers.

Desakan itu disampaikan kalangan Komisi I DPR dalam jumpa pers di ruang wartawan DPR Jakarta, Rabu. Jumpa pers itu dihadiri Ketua Komisi I Kemal Stamboel, Wakil Ketua Agus Gumiwang dan anggota Komisi I dari berbagai fraksi, seperti Tantowi Yahya dan Yories Raweyae (FPG), Rachel Maryam (Fraksi Gerindra), Effendi Choirie (FPKB)dan Tri Tamtomo (FPDIP).

No.          : 919/PWI-P/LXIV/2010                                                          Jakarta, 19 Juli 2010

Hal          : Siaran Pers

Kepada yth,

Pemimpin Redaksi Media Massa

di

Tempat

Hal: Manifesto Kemerdekaan Pers

Dengan hormat,

Sehubungan dengan keputusan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menghentikan penyiaran Headline News Metro TV selama tujuh hari  dan mengharuskan Metro TV menyampaikan permohonan maaf,  tiga kali sehari selama tiga hari berturut-turut, kami  para praktisi media pers dan penyiaran menyatakan keprihatinan.

Kami sependapat bahwa tayangan tersebut melanggar UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Namun KPI tidak memiliki wewenang mengambil tindakan tersebut, yang dapat berakibat melanggar UU Pers No 40/1999 dan berpotensi mengancam kemerdekaan pers yang merupakan hak asasi manusian dan hak asasi warga negara yang dijamin oleh konstitusi. Pernyataan keprihatinan tersebut kami tuangkan dalam "Manifesto Kemerdekaan Pers 2010"  yang kami lampirkan dalam pengantar ini.

Demikian kami sampaikan untuk dimaklumi.

Persatuan Wartawan Indonesia

                                          Pengurus Pusat                                        

                       Hendry CH Bangun                                                                Marah Sakti Siregar

                       Sekretaris Jenderal                                                             Ketua Bidang Pendidikan

Manifesto Kemerdekaan Pers 2010

Sehubungan dengan beberapa keterangan  dan tindakan terkait  masalah pelaksanaan tugas –tugas jurnalistik oleh insan pers nasional akhir-akhir ini, kami yang bertandatangan dibawah ini menyatakan :

1.       Kemerdekaan pers merupakan hak asasi manusia dan hak asasi warga negara yang   dilindungi oleh UUD 1945. Kemerdekaan pers adalah bagian yang tidak terpisahkan dari proses dan buah reformasi sekaligus merupakan dasar-dasar demokrasi. Oleh karena itu   UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers dengan tegas menyatakan terhadap pers nasional tidak boleh dilakukan penyensoran,pemberdelan dan penghentian penyiaran,oleh siapapun juga. Semua ini adalah prinsip-prinsip dasar bahkan titah konstitusi yang wajib menjadi panduan pikiran, sikap dan perbuatan segenap insan pers nasional dan seluruh masyrakat Indonesia pendukung kemerdekaan pers.

Palembang  (ANTARA News) - Ketua Dewan Pers Prof Bagir Manan mengatakan, pers berperan penting dalam menuntun dan mengarahkan proses demokratisasi politik.

Pers mendorong proses keputusan politik masyarakat sesuai dengan demokrasi, katanya ketika menyampaikan materi berjudul "Dimensi-dimensi Hukum dan Politik untuk Kemerdekaan Pers," kepada 23 siswa Sekolah Jurnalisme Indonesia (SJI) Sumatera Selatan, di Palembang, Senin.

JAKARTA, KOMPAS.com--Infotainment sudah lama menjadi produk kreatif dalam jurnalisme, yang antara lain dimulai berbarengan dengan adanya lomba karya jurnalistik berkaitan dengan Festival Film Indonesia (FFI), kata Ketua Dewan Pengawas Yayasan Pendidikan Multimedia Adinegoro (YPMA), Tribuana Said.

"Kebetulan saya pernah ikut menjadi juri lomba karya jurnalistik mengenai infotainment yang penyelenggaraannya dikaitkan FFI saat Orde Baru. Hanya saja dulu produknya terkesan sangat serius, dan berbeda dengan saat ini yang beragam kreativitasnya," ujarnya saat menutup kegiatan pelatihan jurnalistik intensif di Lembaga Pers Dr. Soetomo (LPDS), yang dinaungi YPMA, di Jakarta, Jumat (16/7).